MENGATASI MASALAH PERMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN Seminar Nasional Menyambut Hari HABITAT Sedunia Tema “Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh” Di Gedung PIP2B Dinas PU Prov. Papua Jayapura, 28 Oktober 2014 Oleh: Ir. Hery Budiyanto, MSA, PhD • Dosen Universitas Merdeka Malang • Arsitek Profesional :
DEFINISI KUMUH UN Habitat
UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP
• Kekurangan akses thd air sehat, • Kekurangan akses thd sanitasi dan infrastruktur lain, • Ketidakamanan status perumahan • Buruknya kualitas struktur perumahan (lantai, dinding, atap) • Sangat padat
• Permukiman Kumuh : Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat
• Indikator tersebut digunakan untuk mengukur pencapaian Tujuan 7 (d) MDGs, kecuali indikator poin 3
• Perumahan Kumuh : Perumahan yang mengalamai penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS)
Tujuan Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : Millennium Development Goals atau disingkat MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsabangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
TARGET MDGS
PENCAPAIAN MDGS (PENURUNAN RUMAH TANGGA KUMUH DI PERKOTAAN) Indikator
Acuan Dasar
Target MDG 2015
Saat ini
Status
Sumber
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020 7.10
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
20,75% (1993)
12,12% (2009)
6% (2020)
BPS, Susenas
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%) 25.00
20.75 20.00
17.68 17.02 14.32 14.44 12.3
15.00
13.52 13.02 12.95 10.9
Target
12.57
10.00
6
5.00
Sumber: Laporan MDGs Tahun 2010 & BPS
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0.00
Diperlukan kerja keras untuk mencapai target 6 % di tahun 2020
PENCAPAIAN MDGS (PENURUNAN RUMAH TANGGA KUMUH DI PERKOTAAN) Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Provinsi Tahun 2010-2011 70.00 60.00 2010 50.00 40.00
2011 Target 2015
30.00
20.00 10.00 0.00
Sumber: Laporan MDGs Tahun 2010 & BPS
Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menempati hunian tidak layak di perdesaan dan perkotaan
Penentuan klasifikasi kumuh 1
Aman
Kepadatan Penduduk Diatas 400 jiwa atau 97 unit rumah/KK per hektar, berdesakan, jumlah rumah tidak sebanding dengan jumlah penduduk Konstruksi Bangunan Dominan terbuat dari material bahan bangunan yang seadanya dan tidak permanen. Tata Letak Bangunan Tata letak bangunan rumah tidak teratur, mengelompok, kepadatan bangunan tinggi dan jarak antar bangunan rapat, jaringan listrik semrawut, tata permukiman tanpa perencanaan.
2
Nyaman
Kondisi Rumah Ukuran Bangunan yang sempit, tidak memenuhi standar layak huni, rumah dihuni lebih dari 1 (satu) keluarga, rumah hanya menjadi tempat berteduh. Kondisi Prasarana Rendahnya kualitas MCK, air bersih, drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas pembuangan limbah manusia dan ruang terbuka hijau (RTH), banyak genangan air. Fasilitas Sosial Minimnya Fasilitas Sosial, baik itu sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan dan lain-lain. Kesejahteraan Masyarakat Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (kriteria keluarga Pra-KS)
3
Sehat
Kesehatan Bangunan Rumah Dominan rumah yang memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi; tidak ada pembagian ruangan, lantai lembab dan pengap. Kesehatan Lingkungan Kurangnya suplai air bersih, drainase dan sampah menjadi tempat perindukan vektor penyakit, kondisi jamban secara umum tidak sesuai dengan standar. Kerawanan Kesehatan Tingginya angka penyebaran penyakit ISPA, Diare, Penyakit Kulit dan Usia Harapan Hidup.
URBANISASI
Urbanisasi adalah fenomena wajar dan global Diakibatkan oleh: (i) pertumbuhan penduduk kota secara natural, (ii) perluasan kawasan perkotaan, (iii) migrasi dari desa ke kota yang terutama Terdapat faktor pendorong (kemiskinan dan keterbatasan di perdesaan dll.) dan faktor penarik (peluang pendidikan dan pekerjaan, gemerlap kota, pilihan-pilihan, kebebasan dll.) Urbanisasi yang pesat seringkali terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi (kecuali di Afrika, dimana terjadi urbanisasi tanpa pertumbuhan ekonomi yang signifikan faktor pendorong yang lebih kuat) Informasi yang semakin meluas juga mendorong urbanisasi
URBANISASI
Urbanisasi tidak bisa dihentikan sampai terjadinya ‘urbanization equilibrium’ – tetapi bisa dikelola, dikurangi lajunya serta dikurangi dampak negatifnya) Jika dikelola dengan baik, urbanisasi dapat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi – baik ekonomi kota (sektor formal perkotaan sangat tertolong dengan adanya sektor informal antara lain barang dan jasa murah) maupun ekonomi perdesaan (kiriman uang ke keluarga di desa) tidak otomatis terwujud Jika tidak dikelola dengan baik, urbanisasi menjadi beban pemerintah dan tidak membantu mensejahterakan warga (pendatang tinggal di permukiman kumuh serta tidak bisa bersaing dengan penduduk asli kota memindahkan kemiskinan dari desa ke kota)
URBANISASI DAN KEBUTUHAN PAPAN
Urbanisasi berakibat pada peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal (papan) di kawasan perkotaan – baik di pusat/tengah kota maupun di kawasan pinggiran (urban fringe areas, suburban) baik rumah maupun prasarana, sarana dan utilitasnya Pemerintah (khususnya pemerintah kota/kabupaten) umumnya kurang mampu menyediakan tempat tinggal yang layak bagi semua warga (asli maupun pendatang) Tapi pemerintah (nasional dan daerah bersama-sama) bisa menciptakan kondisi sehingga pemenuhan tempat-tinggal yang layak terpenuhi – baik melalui penyediaan secara formal maupun swadaya
PERUMAHAN/PERMUKIMAN KUMUH
Ada banyak cara membuat tipologi perumahan dan permukiman kumuh:
Geografis: Perdesaan Kawasan pinggiran kota (suburban, urban fringe areas) Pusat kota
Kekumuhan: Berat (rumah & lingkungan sangat tidak layak-huni, kepadatan sangat tinggi) Sedang (sebagian rumah & lingkungan Ringan
Legalitas: Legal Semi-legal (ada bagian-bagian yang ‘legal’ tapi ada juga yang tidak memiliki status hukum) Ilegal
PERUMAHAN/PERMUKIMAN KUMUH Penyebab timbulnya perumahan/permukiman kumuh:
Kurangnya ketersediaan rumah layak-terjangkau di lokasi dekat sumber-sumber penghidupan Kemiskinan (kumuh-miskin) Ketiadaan sarana-prasarana-utilitas (karena memang tidak disediakan oleh pemerintah – karena satu dan lain hal, misalnya karena ilegal – atau karena terabaikan atau karena pemerintah belum mampu) Ketiadaan legalitas status penggunaan lahan atau ketidak kepastian tidak akan digusur (tenure security) Masyarakat mengabaikan/tidak peduli/tidak tahu akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Dan lain-lain........
PERUMAHAN/PERMUKIMAN KUMUH Karakteristik perumahan/permukiman kumuh umumnya ditandai (secara fisik) dengan ketiadaan satu atau lebih dari kondisi di bawah ini:
Rumah yang permanen dan sehat di lokasi yang tidak rawan bencana Area huni yang layak sehingga tidak lebih dari tiga orang yang berbagi kamar (serta kepadatan lingkungan yang wajar) Akses ke air bersih yang relatif mencukupi (kualitas dan kuantitas) serta terjangkau Akses ke sanitasi yang layak Kepemilikan/penggunaan lahan yang aman dan tidak rawan penggusuran
UNESCAP & UN-Habitat, 2010
PERUMAHAN/PERMUKIMAN KUMUH Dimensi yang ada perumahan/permukiman kumuh: Dimensi/Aspek
Masalah
Potensi
Fisik
kumuh, kotor, tidak sehat, padat, kurang ruang terbuka, dll.
dekat tempat kerja atau sumber penghasilan
Ekonomi
miskin, sektor informal, terkadang ilegal
‘industrious’
Sosial-budaya
penduduk sementara kurang merasa memiliki, kurang mempunyai budaya bersih
kekeluargaan, saling tolongmenolong
Legalitas
seringkali tidak memiliki status legal
terkadang sudah menghuni puluhan tahun
Politis
rentan dimanfaatkan sbg komoditas politik, sering tidak punya hak pilih
jika punya pemimpin dapat menjadi ‘kekuatan politis’
PROSES PEMBENTUKAN KAWASAN PADAT HUNI-KUMUH
KETIDAKPEDULIAN KONDISI RUMAH THD 4K: KESEHATAN,KENYAMA NAN,KEMUDAHAN,PEN CEMARAN LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN TANPA PRANATA
PEMBIARAN KETIDAK TERATURAN
KETIDAKPEDULIAN DAMPAK HASIL PEMB. RUMAH OLEH MASY.: - RUMAH TIDAK LAYAK HUNI -PENCEMRAN LINGKUNGAN
PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN -BCR LINGK. 90%, KAVLING 100% -PELAYANAN INFRASTRUKTUR , POPULASI -RUMAH TDK LAYAK HUNI
(PUSLITBANGKIM KEMENPU)
TINJAUAN TERHADAP UU NO 1 TAHUN 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman 1. Amanat Terkait dengan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh a. Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan antara lain mencakup: (Ps 59) • pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan • pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. b. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan antara lain
mencakup: (Ps. 66) • penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan • penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur
c. Pengendalian Kawasan Permukiman (Ps 81) Merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah Pengendalian kawasan permukiman dimaksudkan antara lain untuk: • mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan • mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
TINJAUAN TERHADAP UU NO 1 TAHUN 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman
d.
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Ps 94)
Maksud • meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni • mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru • menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Dasar Pelaksanaan Prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
pembagian peran Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Ps 16)
Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi (Ps. 17)
Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota (Ps. 18)
SLUMS ALLEVIATION POLICY AND ACTION PLAN (SAPOLA)
Kebijakan dan Rencana Aksi Penanggulangan Permukiman Kumuh
L ATA R B E L A K A N G D A N T U J U A N LATAR BELAKANG > Mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengejar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) > Mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) No 7, Target 11 (dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan 100 juta penghuni kawasan kumuh tahun 2020)
SAPOLA dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan didanai oleh Bank Dunia (The World Bank).
TUJUAN KHUSUS
menyusun pembagian yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah,
TUJUAN KHUSUS
mendefinisikan peran pemerintah nasional, sehingga dapat memperkuat pemerintah lokal untuk mempromosikan perbaikan permukiman kumuh yang ada di daerah,
Proyek SAPOLA
TUJUAN UMUM: mengembangkan kebijakan dan strategi nasional yang efektif dalam rangka pengurangan dan perbaikan terhadap kawasan kumuh di Indonesia
untuk menetapkan kebijakan dan program-program agar tercapai tujuan mencapai kotaTUJUAN KHUSUS
kota tanpa permukiman kumuh dan merumahkan
semua warga perkotaan secara layak di Indonesia
S T R AT E G I S A P O L A Intervensi lintas sektor, Tingkat nasional Skala-kota Mekanisme konsensus.
Penanganan Kumuh Terpadu
National Working Group Local Working Group Jejaring antar NGOs & CBOs Jejaring antar lembaga penelitian dan perg. tinggi Kerjasama para-pihak Kerjasama antar-kota & wilayah
3 Strategi Pokok dari SAPOLA Kemitraan dan jejaring organisasi
Kerjasama yang Terdesentralisasi
LINGKUP SAPOLA Review Kebijakan dan Program Penanganan Kumuh
1
Tanah untuk Perumahan
5
Peran LSM dan Pembiayaan Mikro Perumahan
2
LINGKUP SAPOLA 4
3
Data dan Kriteria Penanganan Kumuh
Kondisi Pemerintah Daerah dan Kapasitas Kelembagaan
pencegahan kumuh[1] i
Kerangka Regulasi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pencegahan
Peningkatan Kualitas
1. Pengawasan/Pengendalian
1. Pemugaran
2. Pemberdayaan Masyarakat
2. Peremajaan 3. Pemukiman Kembali
Identifikasi Isu
4. Pengelolaan
Pola Efektif Pencegahan Berbasis Masyarakat 1. Pelibatan Publik Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 2. Pemahaman Publik Standar Bangunan dan Sanitasi Lingkungan. 3. Pengorganisasian Komunitas Pemantau * * Komunitas Pemantau Permukiman Kumuh (KP2K) : usulan
pencegahan kumuh[2] Desain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
pencegahan kumuh[3] Desain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh • Saat ini secara tidak sadar kita terpaku pada masalah di HILIR saja, lupa menangani dari HULU. • Perlu ada pengelolaan urbanisasi. • Peningkatan urbanisasi yang tidak dikelola akan menimbulkan permasalahan, dan dianggap sebagai penyebab meningkatnya permukiman kumuh di perkotaan.
• Pengelolaan di Desa/Daerah • Pengelolaan di Kota
Konsisten melakukan pemenuhan prinsip alokasi keuangan “uang mengikuti urusan “ (money follows function). Kebijakan mobilitas penduduk yang berimbang dengan menciptakan sentra-sentra untuk pusat ekonomi baru di perdesaan dengan berbasis kearifan lokal. Pemerintah pusat memberikan prioritas tinggi terhadap pembangunan bidang pertanian dan kelautan dengan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. (Kebijakan Pro-Desa). Mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan perencanaan pembangunan dengan prinsip pro poor planning, menyediakan akses pelayanan dasar kepada masyarakat di pedesaan . Melakukan pola “negosiasi preventif” dengan menerapkan regulasi secara tegas tetapi manusiawi. Reformasi bidang kependudukan dan tata ruang. Pemerintah Kota perlu bekerja sama dengan paguyubanpaguyuban warga pendatang, menghimbau tidak pindah ke kota dengan dasar data dan fakta. Pencegahan dilakukan dengan Pola Partisipatif.
PERKEMBANGAN PENYEDIAAN PRASARANA - SARANA DASAR PERMUKIMAN dan PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
Pengembangan Permukiman Perkotaan : - Pengembangan permukiman Baru (implementasi Kasiba dan Lisiba BS) - Peningkatan kualitas permukiman existing yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal (kawasan kumuh perkotaan)
Pengembangan Permukiman Perdesaan : - Pengembangan permukiman baru (Kawasan terpadu Mandiri/KTM, Agropolitan dan pusat2 pertumbuhan lokal) - Peningkatan kualitas permukiman perdesaan tertinggal, terpencil, pulau kecil/terluar dan kawasan perbatasan Ditjen Cipta Karya, PU
26
KONSEP KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KKPP-ITB
PRAKARSA KOTA BEBAS KUMUH
KKPP-ITB
PEMBAGIAN PERAN ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
KKPP-ITB
CATATAN PENUTUP Perwujudan pengembangan permukiman yang layak membutuhkan hal-hal sbb:
Keterpaduan lintas sektor dan lintas institusi baik vertikal maupun horisontal dengan melaksanakan tupoksi dan tanggung jawab masing-masing
Perencanaan dalam berbagai tingkatan sudah harus memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat, terutama MBR
Perencanaan pola pembiayaan pembangunan harus sejalan dengan strategi pengembangan permukiman (subsidi infrastruktur, subsidi pengelolaan, dll)
T.E.R.I.M.A K.A.S.I.H