BAB 3 METODOLOGI RTRW
Sesuai dengan Tujuan Pekerjaan yang telah disebutkan di Kerangka Acuan Kerja (TOR), maupun di bab pendahuluan, adalah memberikan Bantuan Teknis kepada Pemerintah Daerah dalam: 1.
Penyempurnaan/Peninjauan
Kembali
RTRW
Propinsi
Bengkulu
(Selanjutnya
langsung ke Penyusunan). 2.
Penyempurnaan/Peninjauan Penyempurnaan/Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Agam (Selanjutnya langsung ke P enyusunan).
3.
Penyempurnaan/Peninjauan
Kembali
RTRW
Kabupaten
Inderagiri
Hilir
(Selanjutnya langsung ke Penyusunan). Penyusunan). 4.
Penyusunan RTRW Kota Pariaman.
5.
Penyusunan RDTR Kota Inderalaya.
6.
Penyusunan RDTR Kawasan Rempang-Galang.
Untuk selanjutnya dalam pengerjaan bantuan teknis ini uraian metodologi pelaksanaan pekerjaan ini akan diuraikan dalam 4 pokok bahasan, sesuai dengan sifat masingmasing perencanaan yaitu: 1. Metodologi Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Propinsi Bengkulu. 2. Metodologi Peninjauan Kembali/Penyusunan Kembali/Penyusunan RTRW Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri Hilir. 3. Metodologi Penyusunan RTRW Kota Pariaman. 4. Metodologi Penyusunan RDTR Kota Inderalaya dan Kawasan Rempang Galang.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-1
3.1
Metodologi
Peninjauan Kembali dan Penyusunan
RTRW
Propinsi Bengkulu Pada
dasarnya,
metodologi
Peninjauan
Kembali
dan
Penyusunan RTRW Propinsi Bengkulu terdiri atas beberapa tahapan, yaitu 1) Kajian terhadap keabsahan RTRW, 2) Kajian kepentingan peninjauan kembali RTRW, 3) Penentuan tipologi peninjauan kembali RTRW, 4) Perumusan peninjauan kembali RTRW dan 5) Penyusunan RTRW. Yang membedakan keduanya adalah kedalaman materi yang dikaji.
1.
Kajian Terhadap Keabsahan RTRW
Kajian ini
ditujukan untuk
mengevaluasi keabsahan
produk RTRW, baik dalam hal kelengkapan dan keabsahan data, metoda dan hasil analisis, perumusan konsep dan strategi, produk rencana tata ruang, maupun prosedur penyusunan.
Evaluasi
dilakukan
dengan
menggunakan
metodologi
analisis komparatif antara aspek dalam produk RTRW, dengan ketentuan mengikuti penilaian yang telah diatur dalam
Pedoman
Peninjauan
Kembali
RTRW
Propinsi
(Departemen Kimpraswil, 2002). Analisis komparatif yang dimaksud disini adalah bahwa komparasi yang dilakukan tidak
hanya
membandingkan
antara
aspek
yang
ada
dengan ketentuan penilaian, namun ji ka me mu ngki ng ki nkan nk an dianalisis
lebih
perubahannya.
lanjut Dengan
penyebab demikian,
perbedaan dari
atau
evaluasi
ini
diharapkan didapat keluaran berupa aspek-aspek apa saja yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai masukan dalam penentuan tipologi peninjauan kembali seperti apa y ang dibutuhkan.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-2
3.1
Metodologi
Peninjauan Kembali dan Penyusunan
RTRW
Propinsi Bengkulu Pada
dasarnya,
metodologi
Peninjauan
Kembali
dan
Penyusunan RTRW Propinsi Bengkulu terdiri atas beberapa tahapan, yaitu 1) Kajian terhadap keabsahan RTRW, 2) Kajian kepentingan peninjauan kembali RTRW, 3) Penentuan tipologi peninjauan kembali RTRW, 4) Perumusan peninjauan kembali RTRW dan 5) Penyusunan RTRW. Yang membedakan keduanya adalah kedalaman materi yang dikaji.
1.
Kajian Terhadap Keabsahan RTRW
Kajian ini
ditujukan untuk
mengevaluasi keabsahan
produk RTRW, baik dalam hal kelengkapan dan keabsahan data, metoda dan hasil analisis, perumusan konsep dan strategi, produk rencana tata ruang, maupun prosedur penyusunan.
Evaluasi
dilakukan
dengan
menggunakan
metodologi
analisis komparatif antara aspek dalam produk RTRW, dengan ketentuan mengikuti penilaian yang telah diatur dalam
Pedoman
Peninjauan
Kembali
RTRW
Propinsi
(Departemen Kimpraswil, 2002). Analisis komparatif yang dimaksud disini adalah bahwa komparasi yang dilakukan tidak
hanya
membandingkan
antara
aspek
yang
ada
dengan ketentuan penilaian, namun ji ka me mu ngki ng ki nkan nk an dianalisis
lebih
perubahannya.
lanjut Dengan
penyebab demikian,
perbedaan dari
atau
evaluasi
ini
diharapkan didapat keluaran berupa aspek-aspek apa saja yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai masukan dalam penentuan tipologi peninjauan kembali seperti apa y ang dibutuhkan.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-2
GAMBAR 3.1 METODOLOGI PENINJAUAN KEMBALI RTRW PROPINSI BENGKULU
KAJIAN KEABSAHAN RTRW
1
1.
2. 3.
4. 5.
2
Berdasarkan kelengkapan dan keabsahan data Berdasarkan metoda dan hasil analisis Berdasarkan perumusan konsep dan strategi Berdasarkan produk rencana tata ruang Berdasarkan prosedur en usun usunan an
3 PENENTUAN TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI
KAJIAN KEPENTINGAN PENINJAUAN 1. 2.
TIPE A
4
TIPE B
PERUMUSAN PENINJAUAN KEMBALI
TIPE C
1.
TIPE D
2.
TIPE E
3.
TIPE F
4.
Pena Penamb mbah ahan an komp kompon onen en rencana Perbaikan sebagian komponen rencana Perumusan kembali kebijakan dan strategi Peninjauan kembali total
TIPE G
Iden Identi tifi fika kasi si fakt faktor or eksternal Identifikasi penyimpangan
TIPE H
5
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-3
GAMBAR 3.2 5
METODOLOGI PENYUSUNAN RTRW PROPINSI BENGKULU
Pengumpulan data dan Informasi
Analisis RTRW Propinsi
Penyusunan Rancangan Rencana
Rencana RTRW Propinsi
pengumpulan informasi/data & peta - data & peta kebijakan pengembangan - data & peta kondisi sosek - data & peta SDA - data & peta penggunaan lahan - data kelembagaan - data fisik dasar - data regional
- analisis kebijakan & strategi pengembangan prop - analisis aregional - analsisi ekonomi & sektor unggulan - analisis SDM - analisis SDA - analsisi sistem permukiman - analisis penggunaan lahan - analisis kelembagaan - analisis fisik dasar - analisis peran serta masyarakat
- konsep pengembangan pengelolaan kawasan lindung & kawasan budidaya - konsep & strategi pengembangan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu - konsep & strategi pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya - konsep & strategi pengembangan sistem prasarana wilayah - konsep & strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan - konsep & strategi kebijakan tata guna tanah
- arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang - arahan pengelolan kawasan lindung dan kawasan budidaya - arahan konsep & strategi pengembangan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu - konsep & strategi pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya - konsep & strategi pengembangan sistem prasarana wilayah - konsep & strategi pengembangan kawasan
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-4
GAMBAR 3.2 5
METODOLOGI PENYUSUNAN RTRW PROPINSI BENGKULU
Pengumpulan data dan Informasi
Analisis RTRW Propinsi
Penyusunan Rancangan Rencana
Rencana RTRW Propinsi
pengumpulan informasi/data & peta - data & peta kebijakan pengembangan - data & peta kondisi sosek - data & peta SDA - data & peta penggunaan lahan - data kelembagaan - data fisik dasar - data regional
- analisis kebijakan & strategi pengembangan prop - analisis aregional - analsisi ekonomi & sektor unggulan - analisis SDM - analisis SDA - analsisi sistem permukiman - analisis penggunaan lahan - analisis kelembagaan - analisis fisik dasar - analisis peran serta masyarakat
- konsep pengembangan pengelolaan kawasan lindung & kawasan budidaya - konsep & strategi pengembangan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu - konsep & strategi pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya - konsep & strategi pengembangan sistem prasarana wilayah - konsep & strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan - konsep & strategi kebijakan tata guna tanah
- arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang - arahan pengelolan kawasan lindung dan kawasan budidaya - arahan konsep & strategi pengembangan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu - konsep & strategi pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya - konsep & strategi pengembangan sistem prasarana wilayah - konsep & strategi pengembangan kawasan
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-4
Untuk melakukan kajian ini, maka data yang diperlukan adalah Dokumen RTRW, baik Buku Fakta Analisis, maupun Buku Rencana. Dokumen ini diperoleh dengan melakukan survai instansional terkait, dalam hal ini Pemerintah Propinsi
atau
Badan
Perencanaan
dan
Pengembangan
Daerah (Bappeda) Propinsi.
2.
Kajian Kepenting an Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar penyimpangan arahan yang digariskan dalam RTRW sebagai masukan penentuan dilakukan. identifikasi eksternal,
dalam
perlunya
tipologi Untuk
2)
peninjauan
itu,
terhadap
peninjauan
kajian adanya
identifikasi
ini
dan
kembali
yang
akan
mencakup
perubahan
besaran
kembali
akan 1)
faktor-faktor
simpangan,
dan
3)
identifikasi perlunya peninjauan kembali.
Identifikasi
terhadap
adanya
perubahan
faktor-faktor
Untuk melakukan kajian ini, maka data yang diperlukan adalah Dokumen RTRW, baik Buku Fakta Analisis, maupun Buku Rencana. Dokumen ini diperoleh dengan melakukan survai instansional terkait, dalam hal ini Pemerintah Propinsi
atau
Badan
Perencanaan
dan
Pengembangan
Daerah (Bappeda) Propinsi.
2.
Kajian Kepenting an Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar penyimpangan arahan yang digariskan dalam RTRW sebagai masukan
dalam
penentuan dilakukan. identifikasi eksternal,
perlunya
tipologi Untuk
2)
peninjauan
itu,
terhadap
peninjauan
kajian adanya
identifikasi
kembali
dan
kembali
yang
akan
mencakup
ini
perubahan
besaran
akan 1)
faktor-faktor
simpangan,
dan
3)
identifikasi perlunya peninjauan kembali.
Identifikasi
terhadap
adanya
perubahan
faktor-faktor
eksternal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi menyangkut indikasi adanya perubahan akibat pengaruh dari berbagai faktor eksternal, seperti :
peraturan dan rujukan yang baru
kebijakan pemerintah yang baru, baik di tingkat pusat, daerah, maupun sektoral
adanya perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan dan pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan fungsi kota,
adanya
investasi
properti
skala
besar
dan
pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi pola dan
struktur
pengembangan
wilayah,
serta
dibangunnya pusat-pusat pelayanan baru
adanya paradigma baru dalam pembangunan dan atau penataan ruang
Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif analisis, artinya tidak hanya menjabarkan fakta adanya faktor eksternal yang ada, tapi juga menganalisi lebih lanjut
mengenai
dampak
faktor
tersebut
terutama
terhadap penataan ruang wilayah.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-7
Dari kajian ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai kebijakan dan perubahan kondisi internal di wilayah
propinsi
yang
dampaknya
secara
signifikan
mempengaruhi arahan pemanfaatan ruang yang telah ada.
Sementara,
identifikasi
besaran
simpangan
dilakukan
untuk memperkirakan seberapa besar penyimpangan yang terjadi, antara arahan kebijakan yang dirumuskan dalam RTRW dengan wujud struktural pemanfaatan ruang yang ada
kenyataannya.
penyimpangan
Penyimpangan
dalam
hal
ini
dapat
pemanfaatan
berupa maupun
pengendalian pemanfaatan. Masing-masing penyimpangan memiliki kriteria tersendiri.
Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif analisis
kuantitatif,
dimana
penyimpangan
akan
dibandingkan dengan total aspek yang dikaji (dalam hal ini aspek terkait dengan kriteria penyimpangan seperti yang dijabarkan
dalam
Box
1),
diwujudkan
dalam
bentuk
persentase (%).
Untuk melakukan kedua identifikasi tersebut dibutuhkan dukungan data dan informasi, yang diperoleh melalui: a.
Diskusi lintas sektoral yang melibatkan seluruh dinas atau instansi teknis terkait dengan pengembangan wilayah.
Diskusi
dilakukan
dengan
maksud
untuk
bertukar informasi mengenai isu-isu permasalahan yang
ada,
kebijakan
terutama
menyangkut
pemanfaatan
ruang
pelaksanaan
wilayah,
konfirmasi
kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam rangka pengembangan wilayah, dll. b.
Pengumpulan yang
seluruh
dianggap
dokumen-dokumen
dapat
mempengaruhi
kebijakan kebijakan
penataan ruang yang digariskan dalam RTRW, baik di tingkat nasional maupun daerah. c.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Kondisi penggunaan ruang atau tutupan saat ini.
III-8
- Box 1 Tidak menyimpang jika: Pemanfaatan ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang
-
Benar-benar menjadi acuan pelaksanaan pembangunan, artinya menjadi dokumen resmi dalam Rakorbang Daerah dan didudukkan sejajar dengan Peraturan Daerah lainnya.
-
Struktur dan pola pemanfaatan ruang benar-benar sesuai dengan arahan dalam RTRW
-
Telah ditetapkan dan disahkan menjadi PERDA dan didiseminasikan ke setiap sektor.
-
Menjadi acuan sektor dalam menyusun rencana, pembiayaan, dan tahapan program pembangunan serta telah menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang hirarki di bawahnya.
-
Tidak menimbulkan konflik antarsektor atau tumpangtindih alokasi kegiatan sektor.
-
Pemanfaatan ruang atas dasar RTRW tidak menimbulkan dampak yang bermasalah di masyarakat.
-
Tidak ada pengaduan masyarakat yang menginformasikan ketidaksesuaian RTRW dengan kenyataan di lapangan.
-
Telah memiliki sistem informasi pemantauan dan pelaporan yang handal, cepat, dan informatif.
-
Telah dilakukan mekanisme perijinan yang sesuai berdasarkan RTRWP dalam menentukan lokasi kegiatan.
-
Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan, implementasi ruang, serta perijinan pemanfaatan ruang.
-
Telah dilakukan evaluasi terhadap kenyataan di lapangan akibat terjadinya terjadinya faktor eksternal (perubahan kebijakan dan rujukan)
-
Diterapkan instrumen baru, seperti perangkat insentfi, agar selalu sesuai dengan arahan RTRWP
-
Diterapkan denda/sangsi bagi yang melanggar arahan dalam RTRW
Lebih lanjut, hasil kedua identifikasi tersebut menjadi input/masukan
dalam
mengidentifikasi
perlunya
peninjauan kembali terhadap RTRW Propinsi Bengkulu. Peninjauan kembali akan dibutuhkan apabila salah satu kriteria terpenuhi, apakah terdapat perubahan kebijakan skala
besar,
terdapat
faktor
internal
yang
belum
dipertimbangkan, atau terjadi penyimpangan yang cukup besar.
3.
Penentuan Tipologi Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tipologi peninjauan kembali seperti apa yang dibutuhkan oleh RTRW
Propinsi
keabsahan
Bengkulu
RTRW
dan
berdasarkan
tingkat
pertimbangan
keperluan
peninjauan
kembali yang tergambar dari adanya perubahan faktor eksternal dan adanya pe nyimpangan.
Terdapat
8
tipologi
peninjauan
kembali
dengan
karakteristik dan kebutuhan peninjauan kembali yang berbeda, meliputi (Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten, Departemen Kimpraswil, 2002): Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-9
Tipologi A, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil, dan tidak terdapat p erubahan faktor eksternal.
Tipologi B, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil, namun terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal berpengaruh terhadap kinerja RTRWP.
Tipologi C, dimana RTRW sah, terjadi simpangan besar dan perubahan-perubahan eksternal secara signifikan.
Tipologi D, dimana RTRW sah, terjadi simpangan yang besar namun tidak terjadi perubahan pada faktorfaktor eksternal.
Tipologi E, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan kecil, dan faktor eksternal bertambah.
Tipologi F, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan kecil, dan faktor eksternal tetap.
Tipologi G, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan besar, dan faktor eksternal berubah.
Tipologi H, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan besar, dan faktor eksternal tetap.
4.
Tahap Peninjauan Kembali RTRWP Bengkulu
Pada tahap ini dilakukan beberapa kajian, penilaian dan evaluasi terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap simpangan-simpangan tampak untuk melihat hubungan korelasi diantara faktor-faktor tersebut, serta kuat lemahnya (signifikan) dampak-dampak yang
ditimbulkan
terhadap
RTRWP
BENGKULU
yang
bersangkutan, kegiatan ini antara lain: a.
Kajian/penilaian terhadap RTRWP BENGKULU dan sisi kelengkapan materi dan proses penyusunan mengacu kepada UUPR serta struktur dan pedoman teknis penyusunan RTRWP
b.
Evaluasi kemampuan RTRWP BENGKULU sebagai alat perencanaan
khususnya
dalam
identifikasi
dan
pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang terkait dengan penataan ruang. c.
Penyesuaian terhadap materi RTRWP BENGKULU untuk mengakomodasikan perubahan kebijaksanaan tujuan dan
sasaran
pembangunan
nasional,
propinsi
dan
terkait dengan pemanfaatan ruang.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-10
d.
Evaluasi
kemampuan
mengakomodasikan pemanfaatan
BENGKULU
dinamika
ruang
penyesuaian
RTRWP
serta
untuk
perkembangan
sekaligus
melakukan
RTRWP. Jika dianggap materi RTRWP
BENGKULU tersebut tidak mampu menampung aspirasi masyarakat/tuntutan pembangunan yang berkembang pesat. e.
Evaluasi kesesuaian antara perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada RTRWP BENGKULU yang dituju, serta menemukenali tindakantindakan
yang
diperlukan
untuk
menanggulangi
penyimpangan yang telah terjadi.
5.
Perumusan Peninjauan kembali RTRWP Bengkulu Peninjauan kembali ini tergantung dari Tipologi yang didapat, Peninjauan kembali tipologi ini dapat berupa: a.
Pembakuan materi RTRWP BENGKULU jika berdasarkan hasil peninjauan
ditemukan bahwa materi RTRWP
BENGKULU yang ditinjau tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai RTRWP yang baku atau b.
Penyesuaian terhadap materi RTRWP BENGKULU agar mampu mengakomodasikan perubahan kebijaksanaan/ tujuan/sasaran perkembangan mengoreksi
pembangunan pemanfaatan
dan
ruang,
penyimpangan
yang
dinamika serta
untuk
terjadi
pada
perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Bentuk dari
kegiatan ini antara lain; penambahan-
penambahan komponen rencana 1)
Perubahan (revisi) sebagai komponen rencana
2)
Perumusan kembali kebijaksanaan dan startegi pengembangan wilayah serta tujuan dan sasaran pembangunan
3)
Revisi
Total
seluruh
komponen
rencana
atau
penyusunan kembali c.
Pemantapan,
Pemanfaatan
dan
Pengendalian
Pemanfaatan RTRWP Bengkulu
Upaya-upaya
pemantapan
pemanfaatan
RTRWP
BENGKULU dan pengendaliannya. Kegiatan ini antara
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-11
lain
berupa
desiminasi RTRWP BENGKULU sebagai
alat
koordinasi,
sebagai
acuan
pembangunan,
peninjauan kembali kegiatan pemantauan pelaporan evaluasi dan sebagainya.
1). Tipologi A Bila
RTRWP
BENGKULU
ini
sah,
juga
dengan
simpangan kecil, serta tidak terjadi perubahan faktor eksternal. Tidak perlu dilakukan tindakan tertentu karena RTRWP
BENGKULU
masih
dilakukan
peninjauan
digunakan
sebagai
ada,
kembali,
acuan
dalam
tidak
perlu
dapat
tetap
pembangunan
propinsi.
2)
Tipologi B Bila RTRWP BENGKULU sah, juga simpangan kecil, sedangkan terjadi perubahan faktor eksternal. Perlu
dilakukan
peninjauan
kembali
yang
disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal seperti
perubahan
peraturan
atau
kebijaksanaan, rujukan
adanya
baru,
dinamika
pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi atau paradigma atau nilai-nilai lainnya sehingga ketentuan dalam RTRWP BENGKULU sudah tidak berlaku lagi. Maka aspek utama yang perlu diperhatikan dalam proses
peninjauan
pemutakhiran
kembali
tujuan,
adalah
sasaran,
melakukan
strategi
dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan agar sesuai dengan dan
mengakomodasikan
perubahan-perubahan
eksternal.
Tata cara yang harus dilakukan adalah: a)
Masukan. Identifikasi berpengaruh
faktor-faktor terhadap
eksternal kinerja
yang RTRWP
BENGKULU
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-12
b)
Proses, Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Analisis
hubungan
terhadap
faktor
kebijaksanaan
eksternal
pembangunan
daerah.
Analisis
hubungan
terhadap
rencana
faktor struktur
eksternal dan
pola
pemanfaatan ruang wilayah.
Apabila
faktor-faktor
eksternal
tidak
sejalan lagi dengan strategi pengelolaan, arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah maka diperlukan:
Pemutakhiran
tujuan
dan
sasaran
pembangunan daerah
Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah
Perumusan
kembali
strategi
pengembangan wilayah. c)
Keluaran.
Rumusan Strategi Pengembangan wilayah yang baru
Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang baru.
3)
Tipologi C. Bila RTRWP BENGKULU sah, terjadi simpangan besar
dan
perubahan
faktor
eksternal
secara
signifikan. Perlu
dilakukan
peninjauan
kembali
yang
disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor eksternal
selain
perlu
pemantapan
dalam
pemanfaatan dan pengendalian RTRWP BENGKULU sehubungan
adanya simpangan-simpangan yang
besar. Tatacara peninjauan kembali sama dengan yang dilakukan pada tipologi B namun perlu dilakuakn upaya-upaya
pemantapan,
pengendalian.
Peninjauan
pemanfaatan kembali
dan
tehadap
tipologi C ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-13
a) Masukan. Identifikasi
faktor-faktor
berpengaruh
terhadap
eksternal
yang
kinerja
RTRWP
BENGKULU b)
Proses, Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Analisis
hubungan
terhadap
factor
kebijaksanaan
eksternal
pembangunan
daerah.
Analisis
hubungan
terhadap
rencana
faktor struktur
eksternal dan
pola
pemanfaatan ruang wilayah. Apabila faktor-faktor eksternal tidak sejalan lagi dengan strategi pengelolaan, arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah maka diperlukan:
Pemutakhiran
tujuan
dan
sasaran
pembangunan daerah
Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah
Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah.
c)
Keluaran.
Rumusan Strategi Pengembangan wilayah yang baru
Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang baru.
d)
Pemantapan, Pemanfaatan dan Pengendalian.
Peninjauan
kembali
Pedoman
Pemanfaatan RTRWP BENGKULU sebagai acuan pembangunan
Peningkatan BENGKULU
Desiminasi
RTRWP
ke setiap sektor dan RTRWP
BENGKULU sebagai acuan pembangunan
Peningkatan
pemanfaatan
RTRWP
BENGKULU sebagai dukumen acuan dalam forum rapar koordinasi pembangunan
Peninjauan kembali kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program
pembangunan
dan
implementasi ruang
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-14
Peninjauan
kembali
terhadap
kegiatan
evaluasi
pelaksanaan
program
implementasi ruang dan perizinan.
4) Tipologi D Bila RTRWP BENGKULU sah, simpangan besar, tidak terjadi perubahan faktor eksternal. Pada
dasarnya
pada
tipologi
ini
tidak
perlu
dilakukan pemutakhiran RTRWP BENGKULU karena rencana masih sahih dan tidak terjadi perubahan eksternal seperti halnya pada tipologi A, namun karena
permasalahannya
adalah
terjadinya
simpangan pada pemanfaatan dan pengendalian maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam peninjauan
kembali adalah sebagaimana
yang
dilakukan pada tipologi C.
5) Tipologi E Bila RTRWP BENGKULU tida sahih, simpangan kecil, faktor eksternal berubah. Untuk tipologi ini hal-hal yang perlu dilakukan dalam peninjauan kembali
yang disebabkan oleh
ketidak shihan rencana ditinjau aspek substansi yang tidak memenuhi ketentuan prosedure dan proses penyusunan rencana dan adanya perubahan faktor-faktor eksternal yang perlu terakomodasi seperti
perubahan
peraturan
atau
pertumbuhan penataan
kebijaksanaan, rujukan
ekonomi
ruang.
adanya
baru,
atau
dinamika
paradigma
Dengan
demikian
baru dalam
peninjauan kembali diperlukan langkah-langkah menyeluruh terhadap perbaikan substansi rencana dan
penyesuauaian
terhadap
aspek
eksternal.
Tata cara yang perlu dilakukan adalah: a)
Masukan.
Identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh
terhadap
kinerja
RTRWP
BENGKULU
Identifikasi
Kinerja
RTRWP
BENGKULU
(data analisis dan produk rencana)
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-15
Identifikasi
pemanfaatan
ruang
yang
sedang berjalan b)
Proses, Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Analisis
hubungan
terhadap
faktor
kebijaksanaan
eksternal
pembangunan
daerah.
Analisis
hubungan
terhadap
rencana
faktor
eksternal
struktur
dan
pola
pemanfaatan ruang wilayah.
Apabila
faktor-faktor
eksternal
tidak
sejalan lagi dengan strategi pengelolaan, arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah maka diperlukan: Pemutakhiran
•
tujuan
dan
sasaran
pembangunan daerah Perumusan
•
permasalahan
pembangunan
dan
pemanfaatan
ruang wilayah Perumusan
•
kembali
strategi
pengembangan wilayah. c)
Keluaran.
Rumusan Strategi Pengembangan wilayah yanng baru
Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang baru.
6)
Tipologi F Bila RTRWP BENGKULU tidak sahih, simpangan kecil, faktor eksternal tetap. Hal-hal yang perlu dilakukan
pada tipologi ini
adalah revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh
dengan
melakukan
pemutakhiran
data, analisa rencana. Tatacara
pemutakhiran
rencana
yang
perlu
dilakukan adalah: a)
Masukan.
Identifikasi
Kinerja
RTRWP
BENGKULU
(data analisis dan produk rencana)
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-16
Identifikasi
pemanfaatan
ruang
yang
sedang berjalan b)
Proses, Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Pemutakhiran data, analisis, dan produk rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang
yang
sedanng
berjalan
yang
mengalami perubahan
Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.
Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah
c)
Perumusann kembali RTRWP BENGKULU
Keluaran. Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Propinsi
Bengkulu yang Baru 7)
Tipologi G Bila RTRWP BENGKULU tidak sahih, simpangan besar, faktor eksternal berubah Pada topologi G, hal-hal yang perlu dilakukan adalah
melakukan
revisi
secara
menyeluruh
kinerja produk RTRWP BENGKULU yang berupa pemutakhiran data, analisa dan rencana dengan menyesuaikannya
pada
yang
perubahan,
mengalami
penekanan
terhadap
peninjauan
kembali
rencana, proses
faktor-faktor
eksternal
dengan
disertai
tindakan-tindakan pelaksanaan
untuk
pemanfaatan
pengawasan
dan
penertiban
pengendalian.
Tata
Cara
yang
dalam perlu
dilakukan adalah: a)
Perumusan
Rencana
dan
Penyesuaian
terhadap faktor-faktor eksternal.
Identifikasi
Kinerja
RTRWP
BENGKULU
(data, analisa dan produk rencana)
Identifikasi
pemanfaatan
ruang
yang
sedang berjalan
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-17
b)
Proses, Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Analisis
hubungan
terhadap
faktor
kebijaksanaan
eksternal
pembangunan
daerah.
Analisis
hubungan
terhadap
rencana
faktor
eksternal
struktur
dan
pola
pemanfaatan ruang wilayah.
Pemutakhiran data, analisis, dan produk rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang
yang
sedanng
berjalan
yang
mengalami perubahan
Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.
Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah
c)
Keluaran. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang baru
d)
Pemantapan, Pemanfaatan dan Pengendalian.
Peninjauan
kembali
Pedoman
pemanfaatan RTRWP BENGKULU sebagai acuan pembangunan
Peningkatan BENGKULU
Dessiminasi
RTRWP
kesetiap sektor dan RTRWP
BENGKULU sebagai acuan pembangunan
Peningkatan
pemanfaatan
RTRWP
BENGKULU sebagai dukumen acuan dalam forum rapar koordinasi pembangunan
Peninjauan kembali kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program
pembangunan
dan
implementasi ruang
Peninjauan terhadap
kembali
kegiatan
pelaksanaan
evaluasi program
implementasi ruang dan perizinan.
8)
Tipologi H Bila
RTRWP
BENGKULU
tidak
sah,
simpangan
besar, faktor eksternal tetap.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-18
Pada tipologi ini. Hal yang perlu dilakuakn adalah revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan pemutakhiran data, analisis dan
rencana,
baik
dalam
proses
penyusunan
maupun substansi yang ada di dalam produk RTRWP BENGKULU yang ada dan Pemantapan dan pengendalian. Tata Cara yang perlu dilakukan adalah: a)
Pemutakhiran
Rencana
dan
Penyusuan
Terhadap faktor-faktor eksternal
Identifikasi
Kinerja
RTRWP
BENGKULU
(data, analisa dan produk rencana)
Identifikasi
pemanfaatan
ruang
yang
sedang berjalan b)
Proses, Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Pemutakhiran data, analisis, dan produk rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang
yang
sedanng
berjalan
yang
mengalami perubahan
Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.
Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah
c)
Penyusunan RTRWP BENGKULU
Keluaran. Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Propinsi
Bengkulu yang baru d)
Pemantapan, Pemanfaatan dan Pengendalian.
Peninjauan
kembali
Pedoman
pemanfaatan RTRWP BENGKULU sebagai acuan pembangunan
Peningkatan BENGKULU
Dessiminasi
RTRWP
kesetiap sektor dan RTRWP
BENGKULU sebagai acuan pembangunan
Peningkatan
pemanfaatan
RTRWP
BENGKULU sebagai dukumen acuan dalam forum rapar koordinasi pembangunan
Peninjauan kembali kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-19
program-program
pembangunan
dan
implementasi ruang Peninjauan
kembali
terhadap
kegiatan
pelaksanaan
evaluasi program
implementasi ruang dan perizinan.
6.
Tahap Pen yusunan RTRWP Bengkulu
a.
Tahap Pengumpulan Data dan Informasi Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi
awal
wilayah
dan
kecenderungan
perubahannya. Data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah secara umum mencakup
Data dan Peta kebijakan pembangunan
Data dan Peta Kondisi Sosial Ekonomi
Data dan Peta Sumber Daya Manusia
Data dan Peta Sumber Daya Buatan
Data dan Peta Sumber Daya Alam
Data dan Peta Penggunaan Lahan
Data Kelembagaan
b. Tahap analisis 1)
Analisis Sosial Ekonomi Di
bawah
ini
merupakan
langkah-langkah
menganalisis sosial ekonomi , adalah sebagai berikut :
Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi Pada tahap ini diawali dengan menggali informasiinformasi
yang
mengungkapkan
keberadaan
lingkungan dan masyarakatnya secara umum.
Perumusan Masalah dan Penetapan Prioritas Semua
permasalahan
dikumpulkan
kemudian
dirumuskan dan ditentukan masalah yang perlu diatasi terlebih dahulu (prioritas). (prioritas).
Identifikasi
alternatif-alternatif
pemecahan
masalah/pengembangan masalah/pengembangan gagasan. Dari
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
prioritas
masalah
yang
telah
ditentukan
III-20
kemudian dibahas pemecahan masalah-masalah melalui urun rembug dan pengembangan gagasan.
Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang pali ng te pat gu na.
Perencanaan dan Penyajian Rencana Kegiatan
Hasil kegiatan selanjutnya dapat dituangkan ke dalam rencana kegiatan yang konkrit. Sebagai masukan
dalam
peninjauan
kembali
dilakukan
pertemuan yang diikuti oleh berbagai kelompok yang terlibat didalam p erencanaan.
Pelaksanaan/Pengorganisasian Pengorganisasian bisa sederhana atau bisa lebih canggih dan mendasar sampai mengarah kepada pengembangan kelembagaan kawasan perkotaan, tergantung
kepada
kebutuhan
dan
tingkat
perkembangan perkotaan.
Pemantauan dan Pengarahan kegiatan Semua
kegiatan
berkelanjutan
perlu
untuk
dipantau
melihat
secara
kesesuaiannya
dengan rencana yang telah disusun.
Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Setelah tahapan kerja selesai, maka hasilnya layak
dievaluasi
apakah
sesuai
dengan
yang
diharapkan
2)
Analisis Kebijaksanaan Pengembangan
Dalam sub bab ini, menjabarkan secara ringkas cara-cara metodologi yang digunakan, terutama dalam
mendukung
menghasilkan
proses
keluaran
analisis
produk
untuk dengan
menggunakan diagram berikut sebagai metodologi untuk
menghasilkan
Menghasilkan
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
suatu
suatu
kebijaksanaan.
kebijaksanaan
adalah
III-21
pekerjaan yang tidak mudah dan pembuktiannya baru diketahui setelah kebijaksanaan tersebut diterapkan.
Produk
pekerjaan
ini
sangatlah
penting dan cukup strategis karena menyangkut hidup orang banyak. Penetapan kebijaksanaan dan arahan pembangunan prasarana dan sarana di kawasan terbangun membutuhkan analisis cermat dan hati-hati.
3)
Analisis Regimal
Analisis fisik dasar dilakuakn untuk mengetahui dan memahami kondisi fisik di Propinsi tersebut yang mencakup kelerengan, Iklim
dan geologi
kawasan setempat.
4)
Anallisis Rrgional
Analisis
Regional
dilakukan
untuk
memahami
kedudukan dan keterkaitan propinsi dalam sistim regional
yang lebih luas dalam aspek sosial,
ekonomi, lingkungan dan
5)
Analisis SDM Analisis Sumber daya Manusia ditujukan untuk mengatahui seberapa besar jumlah tenaga
dan
kualitas tenaga kerja di propinsi tersebut untuk dapat
menunjang
pembangunan
di
Provinsi
tersebut.
6)
Analisis SDA
Analisis Sumber Daya Alam untuk mengetahui potensi-potensi tersebut
yang
untuk
terkandung
dapat
di
Provinsi
ditingkatkan
sebagai
komoditi unggulan untuk dikembangkan.
7)
Annalisis SDB Analisis Sumber daya Buatan ini sangat penting dilakukan
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
untuk
mengetahui
ketersediaam
III-22
imfrastruktur
yang
telah
tersedia
di
Provinsi
tersebut.
8)
Analisis Penggunaan Lahan
Analisis ini diperluk an untuk mengetahui pola dan persebaran
penggunaan
propvinsi
Bnegkulu
lahan serta
yang
ada
di
kecendrungan
penggunaan lahan di masa yang akan datang.
9)
Analisis Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat serta sektor swasta dalam pembangunan perekonomian serta pengoperasian dan perawatan kota pada kenyataannya sudah berjalan. Selain itu masyarakat maupun sektor swasta diharapkan dapat pembangunan
sarana
dan
berpartisipasi dalam prasarana
wilayah.
Persoalannya kini yaitu bagaimana menempatkan pembangunan oleh masyarakat dalam kerangka umum pembangunan wilayah.
Kendati demikian
peran serta masyarakat dan swasta dalam
Gambar 3.3 Proses Analisis Kebijaksanaan
Masalah Kebijaksanaan
Peramalan
Perumusan Masalah
Penyimpulan Praktis
Hasil Guna Kebijaksanaan
Hasil Kebijaksanaan
Peliputan
Evaluasi
Alernatif Kebijaksanaan
Rekomendasi
Tindakan Kebijaksanaan
Informasi yang Relevan dengan Kebijaksanaan Metodologi untuk menganalisis
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-23
Gambar 3.4 Skema Hubungan Pelaku (Stakeholders) Pembangunan
Terorganisir secara formal, punya legalitas, kom ersial sifatnya, ciri: profit motivated, unsur pembangunan mempunyai kepentingan sendiri
Wasit, punya kewenangan untuk intervensi, pengatur, provider, pencipta iktlim, pendorong: agar sumber d a y a d a p a t d ia r a h k a n untuk tujuan tertentu
PEMERINTAH
SWASTA/BISNIS
U n t u k k e p e r l u a n s e n d i r i, untuk keperluan m e n a m b a h p e n d a p a ta n .
KEL. KOM UNITAS
Terogranisir untuk m e m b a n g u n b e r s am a , n o n p r o f i t, k e u n t u n g a n untuk meningkatkan k e s e j a h t e ra a n = d a s a r p e r e k o n o m i a n I n d o n e s ia
PERORANGAN
pembangunan
prasarana
secara
formal
masih
peran
serta
memerlukan pengkajian.
Bentuk
kesepakatan
masyarakat dalam
dalam
lingkup
pembangunan.
tingkat-tingkat
Partisipasi
pengambilan
keputusan
dalam metoda pengelolaan pembangunan. a)
Partisipasi
dalam
Kebijaksanaan
Pembangunan b)
Partisipasi dalam Perencanaan
c)
Partisipasi dalam Perumusan Program dan Proyek
d)
Partisipasi dalam Pelaksanaan Program dan Proyek
e)
Partisipasi
dalam
Pengoperasian
dan
Pemeliharaan.
Pemerintah mempunyai
Pusat
dan
peranan
Daerah yang
dalam penting
hal
ini
untuk
merangsang tumbuhnya serta mendukung semua kegiatan-kegiatan di atas, misalnya dalam: a)
Penetapan fungsi dan tanggung jawab yang jelas,
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-24
b)
Menyediakan
fasilitas
sumber-sumber
pinjaman pembangunan, c)
Mengadakan
kegiatan
pendidikan
aparat
kelembagaan
dalam
daerah.
4)
Analisis Kelembagaan Pendekatan
mekanisme
pengembangan memiliki
perekonomian
masyarakat
pendekatan-pendekatan
sebagai
berikut : a)
Perencanaan dan penyusunan program yang lebih terpadu antar sektoral seperti sektor perumahan, penyediaan sarana dan prasarana dengan secara terpadu dan terkait dengan rencana tata ruang/ kawasan
b)
Penggalangan
sumber
pendanaan
pembangunan, baik dana sektoral maupun daerah c)
Keseimbangan
perencanaan
dari
atas
ke
bawah dan dari bawah ke atas (disesuaikan dengan
kebijakan-kebijakan
pembangunan
yang baru) d)
Penyusunan
rencana
dan
program
dilaksanakan dengan memberikan perhatian pada
aspek
ekonomi
rakyat
yang
dapat
menunjang perekonomian wilayah.
c.
Tahap Rencana 1)
Arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang
2)
Arahan Pengelolaan Lindung dan Budidaya
3)
Arahan
Pengelolaan
Kawasan
Pedesaan,
Kawasan
Pemukiman
Perkotaan dan Tertentu 4)
Arahan
Pengembangan
Kehutanan,
Pertanian,
Pertambangan,
Perindustrian, Pariwisata dan kawasan lainya 5)
Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan
6)
Arahan
Pengembangan
Sistem
Sarana
dan
Prasarana
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-25
Arahan
Pengembangan
Sistem
Prasarana
Sistem
Prasarana
Pengembangan
Sistem
Prasarana
Pengembangan
Sistem
Prasarana
Sistem
prasarana
Sistem
Prasarana
Transportasi
Arahan
Pengembangan
Pengairan
Arahan Energi
Arahan
Telekomunikasi
Arahan
Pengembangan
Pengelolaan Lingkungan
Arahan
Pengembangan
Wilayah lainnya 7)
Arahan
pengembangan
Kawasan
yang
diprioritaskan 8)
Arahan kebijakan Tataguna Tanah, Air, Udara, dan Sumberdaya Alam Lainnya.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-26
3.2. Metodologi
Peninjauan
Kembali
dan
Penyusunan
RTRW
Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Agam Pada dasarnya, metodologi pengerjaan Peninjauan Kembali dan Penyusunan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Agam terdiri atas beberapa tahapan, yaitu 1) Kajian terhadap keabsahan RTRW, 2) Kajian kepentingan Peninjauan Kembali RTRW, 3) Penentuan tipologi Peninjauan Kembali RTRW, 4) Perumusan Peninjauan Kembali RTRW, dan 5) Penyusunan RTRW. Yang membedakan keduanya adalah kedalaman materi yang dikaji.
1.
Kajian Terhadap Keabsahan RTRW
Kajian ini ditujukan untuk mengevaluasi keabsahan produk RTRW, baik dalam hal kelengkapan dan keabsahan data, metoda dan hasil analisis, perumusan konsep dan strategi, produk rencana tata ruang, maupun prosedur penyusunan.
Evaluasi
dilakukan
dengan
menggunakan
metodologi
analisis komparatif antara aspek dalam produk RTRW dengan ketentuan penilaian yang telah diatur dalam Pedoman
Peninjauan
Kembali
RTRW
Kabupaten
(Departemen Kimpraswil, 2002). Analisis komparatif yang dimaksud disini adalah bahwa komparasi yang dilakukan tidak hanya membandingkan antara aspek yang ada dengan ketentuan penilaian, namun ji ka memungki nkan dianalisis lebih lanjut penyebab perbedaan atau perubahannya. Dengan demikian, dari evaluasi ini diharapkan didapat keluaran berupa aspek-aspek apa saja yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai masukan dalam penentuan tipologi peninjauan kembali seperti apa yang dibutuhkan.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-27
GAMBAR 3.5 METODOLOGI PENGERJAAN PENYEMPURNAAN RTRW KABUPATEN AGAM DAN KABUPATEN INDERAGIRI HILIR
4 1
KAJIAN KEABSAHAN RTRW KAB. AGAM & KAB. INDERAGIRI HILIR 1. 2. 3. 4. 5.
Berdasarkan kelengkapan dan keabsahan data Berdasarkan metoda dan hasil analisis Berdasarkan perumusan konsep dan strategi Berdasarkan produk rencana tata ruang Berdasarkan prosedur penyusunan
TIPE A TIPE B
3 PENENTUAN TIPOLOGI PENYEMPURNAAN
TIPE C TIPE D
PERUMUSAN PENYEMPURNAAN 1. 2. 3. 4.
Penambahan komponen rencana Perbaikan sebagian komponen rencana Perumusan kembali kebijakan dan strategi Penyempurnaan total
TIPE E TIPE F
5 TIPE G PENYUSUNAN RTRW TIPE H 1.
2
KAJIAN KEPENTINGAN PENYEMPURNAAN 1. 2.
Identifikasi faktor eksternal Identifikasi penyimpangan
2.
3.
4. 5.
6.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Rencana Struktur & Pola Pemanfaatan Ruang Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan Tertentu Rencana Sistem Prasarana Wilayah Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan dan Sumberdaya alam lainnya. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan
III-28
No 3
4
5
Aspek Penilaian Berdasarkan dan strategi
konsep
Berdasarkan produk rencana tata ruang
Berdasarkan penyusunan
proses
Kriteria Kesahan RTRW Kabupaten Dinyatakan lengkap jika mencakup:
1.
Rumusan permasalahan pembangunan kabupaten dan keterkaitannya dengan permasalahan pemanfaatan ruang
2. 3.
Rumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten, meliputi strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu; kawasan produksi dan permukiman, serta sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan; pengembangan sarana dan prasarana wilayah; pengembangan kawasan prioritas; serta penatagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.
Dinyatakan lengkap jika mencakup:
1.
Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya
2. 3.
Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu
4.
Arahan struktur tata ruang, meliputi arahan pengembangan sistem pusat permukiman (perkotaan dan perdesaan), sistem jaringan jalan, sistem transportasi lainnya, sistem jaringan energi/listrik, pengairan, telekomunikasi, air baku.
5. 6.
Arahan pengembangan kawasan prioritas.
Arahan pengembangan kawasan budidaya, meliputi kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, dan lainnya.
Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, meliputi kebijakan tata guna tanah, air, lahan, udara, dan sumberdaya alam lainnya.
Dinyatakan lengkap jika: 1. Disusun berdasarkan pedoman teknis penyusunan yang berlaku. 2. Melibatkan tim teknis tata ruang propinsi serta pihak lain yang terkait (masyarakat dan pakar). 3. Melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dalam mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang yang lebih tin ggi. 4. Disepakati oleh DPRD.
Sumber: Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi (Departemen Kimpraswil, 2002), Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 Keterangan : Penggunaan ketentuan ini akan disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-30
No 3
4
5
Aspek Penilaian Berdasarkan dan strategi
konsep
Berdasarkan produk rencana tata ruang
Berdasarkan penyusunan
proses
Kriteria Kesahan RTRW Kabupaten Dinyatakan lengkap jika mencakup:
1.
Rumusan permasalahan pembangunan kabupaten dan keterkaitannya dengan permasalahan pemanfaatan ruang
2. 3.
Rumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten, meliputi strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu; kawasan produksi dan permukiman, serta sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan; pengembangan sarana dan prasarana wilayah; pengembangan kawasan prioritas; serta penatagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.
Dinyatakan lengkap jika mencakup:
1.
Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya
2. 3.
Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu
4.
Arahan struktur tata ruang, meliputi arahan pengembangan sistem pusat permukiman (perkotaan dan perdesaan), sistem jaringan jalan, sistem transportasi lainnya, sistem jaringan energi/listrik, pengairan, telekomunikasi, air baku.
5. 6.
Arahan pengembangan kawasan prioritas.
Arahan pengembangan kawasan budidaya, meliputi kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, dan lainnya.
Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, meliputi kebijakan tata guna tanah, air, lahan, udara, dan sumberdaya alam lainnya.
Dinyatakan lengkap jika: 1. Disusun berdasarkan pedoman teknis penyusunan yang berlaku. 2. Melibatkan tim teknis tata ruang propinsi serta pihak lain yang terkait (masyarakat dan pakar). 3. Melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dalam mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang yang lebih tin ggi. 4. Disepakati oleh DPRD.
Sumber: Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi (Departemen Kimpraswil, 2002), Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 Keterangan : Penggunaan ketentuan ini akan disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-30
Untuk melakukan kajian ini, maka data yang diperlukan adalah Dokumen RTRW, baik Buku Fakta Analisis, maupun Buku Rencana. Dokumen ini diperoleh dengan melakukan survei instansional terkait, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten atau Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten.
2.
Kajian Kepenting an Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar penyimpangan arahan yang digariskan dalam RTRW sebagai masukan penentuan dilakukan. identifikasi eksternal,
dalam
perlunya
tipologi Untuk
2)
Peninjauan
itu,
terhadap
peninjauan
kajian adanya
identifikasi
ini
dan
Kembali
yang
akan
mencakup
perubahan
besaran
kembali
akan 1)
faktor-faktor
simpangan,
dan
3)
identifikasi perlunya peninjauan kembali.
Identifikasi
terhadap
adanya
perubahan
faktor-faktor
eksternal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh
Untuk melakukan kajian ini, maka data yang diperlukan adalah Dokumen RTRW, baik Buku Fakta Analisis, maupun Buku Rencana. Dokumen ini diperoleh dengan melakukan survei instansional terkait, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten atau Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten.
2.
Kajian Kepenting an Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar penyimpangan arahan yang digariskan dalam RTRW sebagai masukan
dalam
penentuan dilakukan. identifikasi eksternal,
perlunya
tipologi Untuk
2)
Peninjauan
itu,
terhadap
peninjauan
kajian adanya
identifikasi
kembali
dan
Kembali
yang
akan
mencakup
ini
perubahan
besaran
akan 1)
faktor-faktor
simpangan,
dan
3)
identifikasi perlunya peninjauan kembali.
Identifikasi
terhadap
adanya
perubahan
faktor-faktor
eksternal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi menyangkut indikasi adanya perubahan akibat pengaruh dari berbagai faktor eksternal, seperti :
peraturan dan rujukan yang baru
kebijakan pemerintah yang baru, baik di tingkat pusat, daerah, maupun sektoral
adanya perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan dan pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan fungsi kota,
adanya
investasi
properti
skala
besar
dan
pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi pola dan
struktur
pengembangan
wilayah,
serta
dibangunnya pusat-pusat pelayanan baru
adanya paradigma baru dalam pembangunan dan atau penataan ruang
Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif analisis, artinya tidak hanya menjabarkan fakta adanya faktor eksternal yang ada, tapi juga menganalisi lebih lanjut
mengenai
dampak
faktor
tersebut
terutama
terhadap penataan ruang wilayah. Dari kajian ini diharapkan dapat diperoleh informasi Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-31
mengenai kebijakan dan perubahan kondisi internal di wilayah
propinsi/kabupaten
yang
dampaknya
secara
signifikan mempengaruhi arahan pemanfaatan ruang yang telah ada.
Sementara,
identifikasi
besaran
simpangan
dilakukan
untuk memperkirakan seberapa besar penyimpangan yang terjadi, antara arahan kebijakan yang dirumuskan dalam RTRW dengan wujud struktural pemanfaatan ruang yang ada
kenyataannya.
penyimpangan
Penyimpangan
dalam
hal
ini
dapat
pemanfaatan
berupa maupun
pengendalian pemanfaatan. Masing-masing penyimpangan memiliki kriteria tersendiri.
Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif analisis
kuantitatif,
dimana
penyimpangan
akan
dibandingkan dengan total aspek yang dikaji (dalam hal ini aspek terkait dengan kriteria penyimpangan seperti yang dijabarkan
dalam
Box
1),
diwujudkan
dalam
bentuk
persentase (%).
- Box 1 Tidak menyimpang jika: Pemanfaatan ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang
-
Benar-benar menjadi acuan pelaksanaan pembangunan, artinya menjadi dokumen resmi dalam Rakorbang Daerah dan didudukkan sejajar dengan Peraturan Daerah lainnya.
-
Struktur dan pola pemanfaatan ruang benar-benar sesuai dengan arahan dalam RTRW
-
Telah ditetapkan dan disahkan menjadi PERDA dan didiseminasikan ke setiap sektor.
-
Menjadi acuan sektor dalam menyusun rencana, pembiayaan, dan tahapan program pembangunan serta telah menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang hirarki di bawahnya.
-
Tidak menimbulkan konflik antarsektor atau tumpangtindih alokasi kegiatan sektor.
-
Pemanfaatan ruang atas dasar RTRW tidak menimbulkan dampak yang bermasalah di masyarakat.
-
Tidak ada pengaduan masyarakat yang menginformasikan ketidaksesuaian RTRW dengan kenyataan di lapangan.
-
Telah memiliki sistem informasi pemantauan dan pelaporan yang handal, cepat, dan informatif.
-
Telah dilakukan mekanisme perijinan yang sesuai berdasarkan RTRWP dalam menentukan lokasi kegiatan.
-
Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan, implementasi ruang, serta perijinan pemanfaatan ruang.
-
Telah dilakukan evaluasi terhadap kenyataan di lapangan akibat terjadinya terjadinya faktor eksternal (perubahan kebijakan dan rujukan)
-
Diterapkan instrumen baru, seperti perangkat insentfi, agar selalu sesuai dengan arahan RTRWP
-
Diterapkan denda/sangsi bagi yang melanggar arahan dalam RTRW
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-32
Untuk melakukan kedua identifikasi tersebut dibutuhkan dukungan data dan informasi, yang diperoleh melalui: a.
Diskusi lintas sektoral yang melibatkan seluruh dinas atau instansi teknis terkait dengan pengembangan wilayah.
Diskusi
dilakukan
dengan
maksud
untuk
bertukar informasi mengenai isu-isu permasalahan yang
ada,
kebijakan
terutama
menyangkut
pemanfaatan
ruang
pelaksanaan
wilayah,
konfirmasi
kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam rangka pengembangan wilayah, dll. b.
Pengumpulan yang
seluruh
dianggap
dokumen-dokumen
dapat
kebijakan
mempengaruhi
kebijakan
penataan ruang yang digariskan dalam RTRW, baik di tingkat nasional maupun daerah. c.
Kondisi penggunaan ruang atau tutupan saat ini.
Lebih lanjut, hasil kedua identifikasi tersebut menjadi input/masukan
dalam
mengidentifikasi
perlunya
peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Agam. Peninjauan kembali akan dibutuhkan apabila salah satu kriteria terpenuhi, apakah terdapat perubahan kebijakan skala
besar,
terdapat
faktor
internal
yang
belum
dipertimbangkan, atau terjadi penyimpangan yang cukup besar.
3.
Penentuan Tipologi Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tipologi peninjauan kembali seperti apa yang dibutuhkan oleh RTRW
Kabupaten
Hilirberdasarkan
Agam
dan
pertimbangan
Kabupaten keabsahan
Inderagiri RTRW
dan
tingkat keperluan peninjauan kembali yang tergambar dari adanya
perubahan
faktor
eksternal
dan
adanya
kembali
dengan
penyimpangan.
Terdapat
8
tipologi
peninjauan
karakteristik dan kebutuhan Peninjauan Kembali yang berbeda, meliputi (Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten, Departemen Kimpraswil, 2002):
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-33
Tipologi A, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil, dan tidak terdapat p erubahan faktor eksternal.
Tipologi B, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil, namun terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal berpengaruh terhadap kinerja RTRWP.
Tipologi C, dimana RTRW sah, terjadi simpangan besar dan perubahan-perubahan eksternal secara signifikan.
Tipologi D, dimana RTRW sah, terjadi simpangan yang besar namun tidak terjadi perubahan pada faktorfaktor eksternal.
Tipologi E, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan kecil, dan faktor eksternal bertambah.
Tipologi F, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan kecil, dan faktor eksternal tetap.
Tipologi G, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan besar, dan faktor eksternal berubah.
Tipologi H, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan besar, dan faktor eksternal tetap.
4.
Perumusan Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi seperti apa bentuk Peninjauan Kembali rencana tata ruang yang perlu dilakukan. Identifikasi ini akan sangat bergantung pada tipologi peninjauan kembali. Peninjauan Kembali dapat berupa
penambahan
komponen
rencana,
perbaikan
sebagian komponen rencana, perumusan kembali kebijakan dan strategi pengembangan wilayah serta tujuan dan sasaran pembangunan, atau Peninjauan Kembali total terhadap keseluruhan komponen.
Masing-masing tipologi peninjauan kembali membutuhkan pendekatan Peninjauan Kembali yang berbeda-beda:
Tipologi A, tidak memerlukan Peninjauan Kembali, karena RTRW masih relevan digunakan sebagai acuan pembangunan.
Tipologi B, memerlukan peninjauan kembali faktor eksternal untuk merumuskan kembali tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang lebih sesuai dengan faktor tersebut.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-34
Tipologi C, memerlukan peninjauan kembali faktor eksternal serta pemantapan dalam pemanfaatan dan pengendalian RTRW untuk meminimasi penyimpangan.
Tipologi
D,
pemanfaatan
memerlukan dan
pemantapan
pengendalian
dalam
RTRW
untuk
meminimasi penyimpangan.
Tipologi E, memerlukan perbaikan substansi rencana dan penyesuaian aspek eksternal.
Tipologi
F,
menyeluruh
memerlukan dengan
Peninjauan
melakukan
up
Kembali
dating
data,
analisa, dan rencana.
Tipologi
G,
menyeluruh
memerlukan dengan
Peninjauan
melakukan
up
Kembali
dating
data,
analisa, dan rencana, termasuk penyesuaian terhadap faktor
eksternal
dan
perumusan
tindakan
untuk
Peninjauan Kembali pelaksanaan pemanfaatan.
Tipologi
G
menyeluruh
memerlukan dengan
Peninjauan
melakukan
up
Kembali
dating
data,
analisa, dan rencana, termasuk penyesuaian terhadap faktor
eksternal
dan
perumusan
tindakan
untuk
pemanfaatan dan pengendalian.
5.
Penyusunan RTRW
Tahapan ini merupakan inti dari keseluruhan tahapan kegiatan. Setelah melakukan proses Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Agam/Kabupaten Indragiri Hilir, maka tahap ini mencoba menyusun sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang baru. Seperti umumnya proses penyusunan RTRW Kabupaten, tahapan ini secara garis besar meliputi tahapan: a.
Persiapan
b.
Perencanaan 1)
Pengumpulan serta pengolahan data dan informasi
2)
Analisis Wilayah
3)
Perumusan
masalah
pembangunan
dan
pemanfaatan ruang 4)
Perumusan
konsep
dan
strategi
Tata
Ruang
Wilayah Kabupaten Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-35
5)
Perumusan RTRW Kabupaten
Perumusan konsep dan strategi mengacu pada tujuan pembangunan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (dalam hal ini Propinsi) dan visi pembangunan Daerah yang akan diwujudkan, dengan memperhatikan hasil Peninjauan Kembali RTRW.
Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sendiri meliputi: a.
Rencana Struktur & Pola Pemanfaatan Ruang
b.
Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya
c.
Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan Tertentu
d.
Rencana Sistem Prasarana Wilayah
e.
Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan dan Sumberdaya alam lainnya.
f.
Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan 6)
Indikasi Kawasan Prioritas Pembangunan
7)
Indikasi Program Pembangunan
Dalam teknis pelaksanaannya, kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten internal,
mencakup kemudian
tinjauan
analisis
eksternal,
keunggulan
dan
tinjauan kinerja
Kabupaten, untuk kemudian menentukan visi dan misi perencanaan Tata Ruang Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri Hilir.
Karena cakupannya meliputi seluruh wilayah Kabupaten, maka penetapan batas wilayah perencanaan penting untuk dilakukan dan disepakati dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Agam maupun Kabupaten Inderagiri Hilir. Langkah ini perlu disepakati sejak awal, untuk menentukan tahapan berikutnya.
Termasuk dalam proses penyusunan RTRW adalah perkiraan kebutuhan penyediaan prasarana dan perumusan RTRW Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri Hilir.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-36
GAMBAR 3.6 METODOLOGI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN AGAM DAN KABUPATEN INDERAGIRI HILIR TINJAUAN EKSTERNAL KAB. AGAM/INHIL 1. 2.
Kebijaksanaan Pembangunan Kondisi regional Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri Hilir(tingkat Propinsi Sumatera Barat) Kondisi Ekonomi Kondisi Sosial Budaya Kondisi Sistem Transportasi Regional
VISI, MISI, TUJUAN PENGEMBANGAN Kabu aten
KEUNGGULAN KABUPATEN AGAM/INHIL Fungsi dan Peran Kab. Agam/INHIL Peluang dan Tantangan Pengembangan Kab. •
•
Tujuan Penataan Ruang Kab Agam/INHIL
Permasalahan Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Kab Agam/INHIL
PERUMUSAN RTRW KABUPATEN AGAM/INHIL
TINJAUAN INTERNAL KAB AGAM/INHIL 1. 2. 3. 4. 5.
Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Agam Kependudukan Kabupaten Agam Sumberdaya buatan Kabupaten Agam Sumberdaya Alam Kabupaten Agam Kondisi Alam fisik/Lingkungan Kabu aten A am
Perumusan Konsep & Strategi Penataan Ruang
1.
2.
KINERJA KABUPATEN AGAM/INHIL Potensi dan Permasalahan Pengembangan Kab. Agam/INHIL
Diskusi & Konsultasi
•
Tujuan & Rencana Struktur Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Agam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-37
3.3. Metode Penyusunan RTRW Kota Pariaman Metodologi penyusunan RTRW Kota Pariaman, yaitu terdiri dari 1) kajian kondisi eksternal, 2) kajian kondisi internal, 3) kajian strategi pengembangan, serta 4) perumusan rencana tata ruang.
1.
Kajian Eksternal Kota
Merupakan kajian terhadap faktor-faktor determinan yang dianggap
cukup
Pariaman. Yang
mempengaruhi penataan ruang di Kota termasuk faktor-faktor determinan ini
meliputi:
a.
Kebijakan penataan ruang, seperti RTRWN, RTRW pulau, dan RTRW propinsi
b.
Kebijakan perwilayahan propinsi dan regional
c.
Kebijakan daerah, seperti PROPEDA dll
Kajian
dilakukan
dengan
menggunakan
metodologi
3.3. Metode Penyusunan RTRW Kota Pariaman Metodologi penyusunan RTRW Kota Pariaman, yaitu terdiri dari 1) kajian kondisi eksternal, 2) kajian kondisi internal, 3) kajian strategi pengembangan, serta 4) perumusan rencana tata ruang.
1.
Kajian Eksternal Kota
Merupakan kajian terhadap faktor-faktor determinan yang dianggap
cukup
Pariaman. Yang
mempengaruhi penataan ruang di Kota termasuk faktor-faktor determinan ini
meliputi:
a.
Kebijakan penataan ruang, seperti RTRWN, RTRW pulau, dan RTRW propinsi
b.
Kebijakan perwilayahan propinsi dan regional
c.
Kebijakan daerah, seperti PROPEDA dll
Kajian
dilakukan
dengan
menggunakan
metodologi
deskriptif analisis, artinya tidak hanya menjabarkan fakta pengaturan yang ada, tapi juga menganalisis lebih lanjut dan mendalam mengenai kekurangan dan kelebihan dari kebijakan-kebijakan tersebut.
Dari kajian kebijakan diharapkan didapat keluaran berupa keunggulan pengembangan kota, berupa bagaimana fungsi dan peran yang dibebankan pada kota dalam lingkup regional serta seberapa besar dan bagaimana peluang dan tantangan pengembangan kota sebagai konsekuensinya dalam lingkup regional.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-38
GAMBAR 3.7 METODOLOGI PEKERJAAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PARIAMAN TINJ AUAN EKSTERNAL KOTA PARIAMAN
a
1. Tinjauan RTRW Nasional 2. Kebijakan pembe ntukan Kota Pariaman 3. Tinjauan RTRW Propinsi Sumatera Barat 4. Perwilayahan di Propinsi Sumatera Barat 5. Dll
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOTA
d KEUNGG ULAN KOTA PARIAMAN Fungsi da n Peran Kota Peluang d an Tantanga n Pengembanga n Kota
1.
• •
2.
3.
c
4.
VISI, MISI, TUJUAN PENGEMBANGAN KOTA
5.
1. 2.
3.
4.
5.
Tinjauan sosial kependudukan Tinjauan pertumbuhan perekonomian kota Tinjauan daya dukung fisik dan lingkungan Tinjauan daya dukung prasarana da n fa silitas kota Program pembangunan kota
PERUMUSAN RTRW KOTA PARIAMAN
e
TINJ AUAN INTERNAL KOTA PARIAMAN
b
Perkiraa n keb utuhan pengembangan kependudukan Perkiraa n keb utuhan pengembangan ekonomi kota Perkiraa n keb utuhan pengembanganfasilitas sosial ekonomi Perkiraan kebutuhan lahan perkotaan Perkiraa n kebutuhan sarana da n prasarana perkotaa n
1. Renca na Struktur dan Po la Pemanfaatan Ruang 2. Rencana pengelolaan kawasan lindung, budidaya perkotaa n, dan kawasan tertentu. 3. Rencana Penatagunaan Tana h, Air, Uda ra, da n Sumberdaya Lainnya 4. Pedo man Pengenda lian Pemanfaatan Ruang
KINERJA KOTA PARIAMAN Potensi dan Permasalahan Pengembanga n Kota •
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-39
Untuk
melakukan
dukungan
data
kajian-kajian
dan
informasi.
tersebut Data
dibutuhkan
dan
informasi
pendukung diperoleh dengan melakukan survei primer dan sekunder dalam bentuk: a.
Diskusi lintas sektoral, dihadiri oleh seluruh dinas atau instansi teknis terkait dengan penataan ruang kota. Diskusi dilakukan dengan maksud untuk saling bertukar informasi mengenai isu pembangunan yang terjadi saat ini sebagai masukan
dalam
perumusan
isu
dan
permasalahan
pengembangan yang akan mendasari perumusan rencana tata ruang kota. b.
Kunjungan
instansional
untuk
memperoleh
dokumen-
dokumen kebijakan terkait, seperti Dokumen RTRWN, RTRW Pulau Sumatera, RTRW Propinsi Sumatera Barat, dll c.
Pencarian data dan informasi melalui media internet dengan mencari situs-situs terkait dengan Kota Pariaman termasuk wilayah di sekelilingnya untuk mendapatkan
Untuk
melakukan
dukungan
data
kajian-kajian
dan
informasi.
tersebut Data
dibutuhkan
dan
informasi
pendukung diperoleh dengan melakukan survei primer dan sekunder dalam bentuk: a.
Diskusi lintas sektoral, dihadiri oleh seluruh dinas atau instansi teknis terkait dengan penataan ruang kota. Diskusi dilakukan dengan maksud untuk saling bertukar informasi mengenai isu pembangunan yang terjadi saat ini sebagai masukan
dalam
perumusan
isu
dan
permasalahan
pengembangan yang akan mendasari perumusan rencana tata ruang kota. b.
Kunjungan
instansional
untuk
memperoleh
dokumen-
dokumen kebijakan terkait, seperti Dokumen RTRWN, RTRW Pulau Sumatera, RTRW Propinsi Sumatera Barat, dll c.
Pencarian data dan informasi melalui media internet dengan mencari situs-situs terkait dengan Kota Pariaman termasuk wilayah di sekelilingnya untuk mendapatkan gambaran kota dalam konstelasi regional.
2.
Kajian Internal Kota
Merupakan kajian terhadap local content kota yang dapat menjadi
modal
bagi
pembangunan.
Kajian
ini
akan
mencakup:
a.
Analisis perkembangan sosial kependudukan, yang ditujukan untuk nelihat gambaran kegiatan sosial kependudukan,
seperti
tingkat
pertumbuhan
penduduk, ukuran keluarga, budaya, atau aktivitas sosial (termasuk migrasi). b.
Analisis prospek ekonomi perkotaan, yang ditujukan untuk
melihat
ekonomi
gambaran
kota,
seperti
sektor-sektor
pendorong
ketenagakerjaan,
PDRB,
kegiatan usaha, dan perkembangan penggunaan lahan dan produktivitasnya. c.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Analisis
daya
dukung
fisik
dan
lingkungan,
yang
III-40
ditujukan
untuk
melihat
kemampuan
fisik
dan
lingkungan kota dalam mendukung perkembangan di masa mendatang, seperti kondisi penggunaan lahan, bentang alam, geografis, sumberdaya air, topografi, dll. d.
Analisis dukungan prasarana dan fasilitas perkotaan, yang
ditujukan
untuk
melihat
kondisi
tingkat
pelayanan sarana kota dalam mendukung kegiatan masyarakat. e.
Analisis kebijakan daerah, seperti PROPEDA, Renstra, dll.
Kajian
dilakukan
deskriptif
dengan
analisis
menggunakan
kualitatif
dan
metodologi
kuantitatif.
Untuk
menunjang deskriptif analisis kuantitatif akan digunakan beberapa teknik analisis yang umumnya digunakan.
Dari kajian kebijakan diharapkan didapat keluaran berupa gambaran
kinerja
kota
yang
menjadi
potensi
dan
permasalahan dalam pembangunan kota.
Untuk
melakukan
kajian-kajian
tersebut
dibutuhkan
dukungan data dan informasi, seperti:
Data
kependudukan,
perkembangan, berdasarkan
menyangkut
kepadatan,
agama,
struktur
mata
jumlah, penduduk
pencaharian,
tingkat
pendidikan, dll
Data perekonomian kota, menyangkut perkembangan PDRB
kota,
produksi
dan
produktivitas
kegiatan
ekonomi, dll
Data fisik dan lingkungan, seperti peta dan data perkembangan penggunaan lahan, fisiografis, geologi, kesesuaian lahan kehutanan dan pertanian, dll.
Data sarana dan prasarana kota, seperti jumlah dan sebaran
sarana
sosial
(pendidikan,
peribadatan,
kesehatan) dan ekonomi (pasar, pertokoan), jaringan transportasi, jaringan listrik, air bersih, dll.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Dokumen Propeda, Renstra, dll.
III-41
Data
dan
informasi
pendukung
diperoleh
dengan
melakukan survei primer dan sekunder dalam bentuk: a.
Kunjungan instansional untuk memperoleh data yang sifatnya dokumentasi, seperti Kota Dalam Angka yang berisi informasi kependudukan, perekonomian, dan prasarana pendukung
serta
kebijakan
daerah
seperti
Propeda,
Renstra, dll. b.
Wawancara
semi
terstruktur
dengan
tokoh-tokoh
masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan kegiatan dan kebiasaan masyarakat setempat, kebutuhan dan
keinginan
masyarakat
terhadap
kota
di
masa
mendatang, dll. Wawancara semi terstruktur merupakan suatu
bentuk
wawancara
yang
hanya
menggunakan
beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman. Bentuk seperti ini lebih bermanfaat karena dapat pula menjaring informasi yang sifatnya kualitatif dan sebab-akibat. c.
Survei
primer,
untuk
memperoleh
gambaran
konkrit
penggunaan lahan saat ini dan kondisi kota pada umumnya. Survei primer untuk memperoleh penggunaan lahan akan didukung oleh teknologi citra satelit seperti yang akan diuraikan pada Subbab 4.3.
3.
Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan Pengembangan Kota
Tahap ini ditujukan untuk merumuskan bagaimana dan ke mana pengembangan kota akan dilakukan, dengan potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki kota.
Perumusan ini dilakukan dengan memadukan keunggulan kota (Subbab 3.2.1) dengan kinerja kota (Subbab 3.2.2) menggunakan
deskriptif
analisis.
Dari
tahapan
ini
diharapkan diperoleh keluaran berupa visi, misi, tujuan, dan strategi pemanfaatan, pengelolaan, dan p engendalian ruang kota.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-42
Strategi
pada
dasarnya
merupakan
bagaimana
kota
memanfaatkan potensi dan peluang yang dimilikinya, meminimasi permasalahan yang ada, serta menjawab tantangan
dalam
kerangka
pembangunan
di
masa
mendatang.
4.
Perumusan Perkiraan Kebutuhan Pengembangan Kota
Tahap ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana tujuan dan strategi yang telah dirumuskan dijabarkan ke dalam perkiraan kebutuhan pengembagan fungsional pusat dan kawasan serta kebutuhan keterkaitan fungsional pusat dan wilayah pe ngaruhnya.
Perkiraan kebutuhan pengembangan yang akan dikaji meliputi
kebutuhan
pengembangan
kependudukan,
ekonomi perkotaan, fasilitas sosial dan ekonomi, lahan perkotaan, serta sarana dan prasarana perkotaan.
Perumusan
perkiraan
ini
akan
dilakukan
dengan
menggunakan analisis kuantitatif yang didukung dengan teknik analisis dan ketentuan
yang mengatur. Yang
dimaksud dengan ketentuan yang mengatur adalah standar teknis terkait, misalnya Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota (Ditjen Cipta Karya Departemen PU, 1987) sebagai panduan dalam memperkirakan kebutuhan akan
sarana
kota
didasari
pada
perkiraan
jumlah
penduduk yang akan dilayani.
Namun demikian, penggunaan standar teknis tersebut tidak
semata-mata
mutlak
dilakukan,
namun
akan
disesuaikan dengan kondisi kota, serta kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Untuk melakukan kajian ini maka d ibutuhkan masukan dari hasili analisis kondisi internal kota (Subbab 3.2.2).
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-43
5.
Perumusan Rencana Tata Ruang Kota
Tahapan
ini
ditujukan
untuk
merumuskan
bagaimana
tujuan pengembangan dan kebutuhan akan pengembangan dialokasikan ke dalam ruang. Rumusan ini diwujudkan dalam bentuk rencana tata ruang yang terdiri dari:
a.
Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kota, yang mengatur tentang: 1)
Struktur pemanfaatan ruang, mencakup arahan: a)
pengembangan dan distribusi penduduk di setiap kawasan permukiman
b)
sistem pusat pelayanan perkotaan (fungsi primer
dan
sekunder),
pengelompokkan
pusat
dengan
perdagangan,
pendidikan, kesehatan, serta rekreasi dan OR c)
sistem transportasi, dengan pengelompokkan angkutan jalan raya, kereta api, angkutan laut, ASDP, dan angkutan udara
d)
sistem
jaringan
telekomunikasi, prasarana
utilitas,
energi,
pengelolaan
mencakup
pengairan, lingkungan
dan
dengan
kedalaman materi hingga jaringan sekunder. 2)
Pola
pemanfaatan
pengembangan
ruang,
kawasan
mencakup budidaya
arahan
perkotaan
(perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa,
industri,
pendidikan,
perkantoran
pemerintah dan niaga,terminal / pelabuhan / bandara, pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan,
TPU,
dan
TPA)
serta
arahan
pengembangan pengembangan kawasan lindung (resapan air, sempadan, tahura, cagar alam dan budaya, rawan bencana, dll). a)
Rencana
pengelolaan
budidaya
perkotaan,
kawasan dan
lindung,
tertentu,
yang
mengatur tentang:
Pengelolaan meliputi
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
kawasan
penanganan
perkotaan,
lingkungan
kota
III-44
(peremajaan, re-settlement, guided land development, perbaikan, pembaharuan, dll), pengaturan kepadatan bangunan, pengaturan ketinggian bangunan, serta penataagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya.
Pengelolaan kawasan tertentu, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap menjamin
keserasiannya
dengan
pengelolaan kawasan perkotaan.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-45
3.4. Metodologi
Penyusunan
RDTR
Kota
Inderalaya/Kawasan
Rempang Galang 3.4.1 Metode Pendekatan Sesuai dengan sifat bantuan teknis yang akan diberikan untuk masing-masing kelompok wilayah perencanaan, maka secara umum pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunaan ini untuk
masing-masing
kawasan
akan
dilakukan
dengan
membentuk team teknis di daerah yang secara paralel akan bekerjasama
dengan
konsultan
dalam
melaksanakan
penyusunan ini. Pembentukan team teknis di daerah akan dimulai segera saat melakukan survei pendahuluan di daerah.
Konsultan
sebagai
mitra
dari
pemerintah
pusat
dalam
memberikan bantuan teknis kepada daerah, lebih banyak akan bertindak sebagai fasilitator yang dilakukan saat diskusidiskusi pembahasan, segala masukkan tentang konsep, strategi dan
perumusan
masalah
penataan
ruang
di
daerah
perencanaan masing-masing daerah penerima bantuan teknis, dirumuskan oleh team teknis setelah mengadakan diskusi secara terus menerus dengan para stake holders di daerah.
Dengan demikian pergeseran paradigma dalam tugas dan kewajiban pemerintah pusat sebagai ikut bertanggung jawab dalam pembinaan penataan ruang di daerah, dikembalikan kepada pemerintaah daerah dengan semangat Otonomi daerah, dimana daerah akan lebih banyak berperan dalam penataan ruang di daerahnya masing-masing.
3.4.2 Analisis Kondisi Fisik Wilayah Perencanaan Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data –data yang telah ada sebelumnya seperti citra satelit, peta topografi, peta garis peta geologi, peta tanah, dan peta-peta tematik lainnya. Tata cara perolehannya dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-46
1.
Pengadaan Peta liputan lahan Skala 1 : 250.000, 1 : 50.000, 1 : 20.000, dan 1 : 5000
Perkembangan teknologi pemetaan yang begitu cepat, membuat
pemenuhan
kebutuhan
peta
liputan
lahan
menjadi lebih cepat dan akurat. Teknik tersebut diperoleh dengan memanfaatkan Citra Satelit dengan resolusi yang memadai sesuai kebutuhan data yang diinginkan. Untuk mendapatkan
kondisi
awal
perencanaan
dari
lokasi
pengamatan yang di amat, diperlukan teknologi yang mampu menyajikan informasi secara cepat dan akurat, atas dasar tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan informasi seperti yang diinginkan dalam pekerjaan ini untuk mendapatkan informasi bagi keperluan penyusunan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, akan digunakan citra satelit dengan resolusi minimal 20 m, seperti SPOT, Landsat ETM +7, dan sejenisnya tergantung mana yang diperoleh lebih cepat dengan waktu penyiaman yang terbaru Tahun 2002 Ke atas.
Sementara itu untuk mendapatkan informasi yang terbaru tentang liputan lahan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota akan digunakan citra satelit dengan resolusi yang lebih tinggi minimal 2 m, untuk mendapatkan informasi dalam skala 1 : 10.000 – 1 : 20.000 untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan 1 : 5000 untuk Rencana Detail Tata Ruang Kota, seperti pemanfaatan IKONOS, dsb, tergantung mana yang dicapai lebih dahulu untuk mendapatkan data tersebut. Karena biasanya pemesanan dan perolehan akan diperoleh pada saat yang amat panjang, misalnya sampai sembilan puluh hari kalender.
Tata cara yang harus digunakan dalam teknik ini adalah seperti lazimnya dalam tahapan interpretasi penginderaan jauh, yang meliputi, orientasi geometric, pengukuran titik
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-47
control dasar tanah melalui penentuan titik dengan GPS, interpretasi citra digital (digital image processing), hingga pekerjaan kartografis. Karena pemanfaatan liputan lahan ini akan digunakan untuk analisis spasial dalam analisis dan
penyusunan
Rencana
Tata
Ruang
dengan
memanfaatkan teknik Sistem Informasi Geografis (SIG) atau GIS, maka proses interpretasi akan dilakukan secara digital, sehingga hasil interpretasi dan penggambaran sudah dalam bentuk digital.
2.
Penyiapan Peta Dasar Skala 1 : 250.000, Skala 1 : 50.000; Skala 1 : 20.000 dan Skala 1 : 5.000
Teknik yang digunakan dalam penyediaan peta-peta dasar seperti tersebut di atas, dilakukan dengan memanfaatkan teknik overlai peta liputan lahan sebagai hasil dari interpretasi citra satelit dengan peta dasar dari Peta Topografi Skala 1 : 250.000 dan skala 1 : 50.000 untuk peta Provinsi dan Kabupaten, serta peta garis skala 1 : 10.000 untuk Skala Kota. Biasanya peta dasar dalam skala 1 : 20.000 atau yang lebih besar sulit di dapat untuk wilayah Sumatera. Atas dasar tersebut di atas, maka digunakan peta satelit dengan resolusi yang lebih baik dengan pengukuran titik control yang akurat (teknik GPS) yang dilakukan dengan penentuan titik di lapangan. Sehingga peta dasar didapat dari hasil deliniasi citra satelit
seperti
citra
Ikonos,
melalui
digital
image
processing.
3.4.3. Analisis Daya Dukung Lingkungan Analisis ini dimaksudkan untuk memahami kondisi dan daya dukung lingkungan alami maupun buatan manusia. Disamping untuk
memahami
tingkat
perkembangan
pemanfaatan
sumeberdaya setempat meliputi sumberdaya lahan/tanah, air, udara, hutan dan sumeberdaya alam lainnya, serta potensi
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-48
yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menunjang pengembangan wilayah yang bersangkutan.
1.
Analisis Sumberdaya Tanah
Analisis
sumberdaya
lahan/tanah
dimaksudkan
untuk
melakukan kajian-kajian terhadap : a.
Ketersediaan
dan
bentuk-bentuk
pengembangan
lahan
produksi
permukiman
dan
untuk
penyediaan
kegiatan-kegiatan (izin
penguasaan/penggunaan,
dan
lokasi,
izin
izin
pelaksanaan
pembangunan) serta pelaksanaan pembangunan b.
Tingkat
produktivitas
tanah,
sebaran
status
penguasaan lahan (hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan,
hak
sewa,
hak
gadai),
luas
penguasaan/pemilikan, nilai/harga lahan, dsb. c.
Bentuk-bentuk antara
lain
perubahan
perubahan :
fungsi
peningkatan
kegiatan,
kawasan/lahan
intensitas
kegiatan,
perluasan/invasi
kegiatan,
konversi lahan dan sebagainya serta kecenderungankecenderungan perubahan tersebut. d.
Sebaran
penggunaan
lahan
serta
intensitas
kegiatannya yang ada antara lain untuk kegiatankegiatan
pemukiman,
pertambangan,
perkebunan,
pertanian
pangan,
industri, perikanan,
peternakan, pariwisata, hutan lindung, cagar alam, suaka
margasatwa,
hutan
produksi
tetap,
hutan
produksi terbatas, huatn yang dapat dikonversi dsb.
2.
Analisis Sumberdaya Air
Dimaksudkan untuk melakukan pemahaman terhadap : a.
Sebaran sumber-sumber air (danau, waduk, sungai, air tanah, dsb.) dan ketersediaannya serta periraan kapasitas
produksi/potensi
air
baku
yang
dimungkinkan dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan
wilayah
atau
kawasan
serta
kemungkinan pengembangan sumber baru.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-49
b.
Kondisi yang ada (existing) dari pemanfaatan air baku untuk kegiatan industri, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dsb. Baik dari jumlah, mutu maupun aspek ruang dan waktu.
c.
Kemungkinan-kemungkinan
distribusi/alokasi
pemanfaatan air baku dari lokasi-lokasi sumber ke lokasi-lokasi kegiatan yang membutuhkannya. d.
Kemungkinan perluasan dan pengembangan kawasan budidaya pantai, perairan dalam, selat, laut dan pemanfaatan zona ekonomi ekslusif.
3.
Analisis Sumberdaya Udara
Dimaksudkan untuk melakukan pemahaman terhadap : a.
Sebaran pemanfaatan ruang udara pada kawasan budidaya dengan memperhatikan kriteria yang berlaku untuk kelestarian dan peningkatan kualitas udara antara
lain
ketinggian
bangunan
pada
berbagai
kawasan. b.
Kegiatan
produksi
yang
sudah/akan
menimbulkan
pencemaran udara serta kemungkinan-kemungkinan penanganan dan pengelolaannya c.
Kemungkinan-kemungkinan yang
dapat
pengembangan
mempertahankan
kawasan
kelestarian
dan
meningkatkan kualitas udara.
4.
Analisis Sumberdaya Hutan
a.
Sebaran
dan
kondisi
penggunaan
hutan
serta
intensitas kegiatannya yang ada (existing) antara lain penggunaan untuk hutan produksi tetap dan terbatas (HPH, HTI, dsb), hutan yang dapat dikonversi, hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata b.
Daya dukung kawasan didalam menunjang fungsinya baik untuk perlindungan maupun kegiatan produksi.
c.
Kesesuaian lahan bagi penggunaan tersebut diatas dengan menggunakan kriteria pengelolaan kawasan lindung (Keppres 32/1990) dan kawasan budidaya,
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-50
serta kriteria teknik sektoral yang berkaitan.
5.
Analisis Sumberdaya Tambang
Dimaksudkan untuk melakukan kajian-kajian terhadap : a.
Penggunaan
bahan
tambang
serta
intensitas
penggunaannnya; b.
Potensi
dan
cadangan
bahan
tambang,
serta
kemungkinan pengembangannya. c.
6.
Hak-hak penguasaan dan pengusahaan bahan tambang
Analisis Sumberdaya Buatan
Dimaksudkan
untuk
melakukan
pengkajian-pengkajian
terhadap : a.
Kondisi sarana prasarana wilayah yang ada (existing) yang
meliputi
transportasi
antara
(darat,
energi/listrik,
lain
laut
sarana dan
dan
udara),
telekomunikasi,
prasarana pengairan,
pengelolaan
lingkungan dan perkotaan. b.
Kondisi tingkat pelayanan atau pemanfaatan sarana prasarana mendukung
wilayah
seperti
kegiatan
tersebut
ekonomi
dan
diatas
dalam
peningkatan
kualitas atau daya dukung lingkungan dalam kawasan. c.
Potensi dan kemungkinan kendala yang dihadappi dalam wilayah.
3.4.4.Pembuatan Peta-Peta tematik Dari hasil interpretasi liputan lahan, selanjutnya dituangkan dalam peta dasar yang telah disusun dan disajikan dalam bentuk tema-tema tertentu yang selanjutnya disebut peta tematik. Peta – peta tersebut sebagai
analisis-analisis
selanjutnya akan digunakan
selanjutnya
dalam
pelaksanaan
penyusunan tata ruang, yang dapat dicetak dalam bentuk hard copy maupun disajikan dengan system komputerisasi dalam sistim GIS.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-51
1.
Penyajian Peta . Lembar peta disesuaikan dengan ukuran kertas yang telah ditentukan. Dalam hal ini digunakan ukuran lembar kertas A1, yang mempunyai ukuran 59,4 x 84,1 Cm. Dengan demikian untuk penyajian digunakan memanjang dengn ukuran muka peta diambil 50 x 60 Cm, yang
berarti
untuk
satu
lembar
peta
akan
memuat
informasi seluas 18.750 Km2 dalam skala 1 : 250.000; 750 Km2 untuk skala 1 : 50.000;
12.000 Ha untuk skala 1 :
20.000; 750 Ha untuk skala 1 : 5000. Untuk itu apabila dalam satu lembar peta tidak dapat memuat keseluruhan wilayah perencanaan, maka penyajian akan dilakukan bersambung dengan memuat indeks peta paada setiap lembarnya.
2.
Format peta yang digunakan dalam penyajian peta-peta tematik akan memuat garis tepi peta, kolom informasi yang memuat judul peta, keterangan peta, sumber peta, skala peta, indeks peta, arah orientasi dan nama prosek serta pelaksana pembuat peta
3.4.5 Analisis Wilayah Perencanaan Perencanaan tata ruang dengan menggunakan pendekatan wilayah membutuhkan serangkaian analisis wilayah untuk memahami pembentuk
kondis/karakteristik ruang,
hubungan
sebab
unsur-unsur/komponen akibat
terbentuknya
kondisi ruang wilayah yang ada, serta beberapa phenomena dan kecenderungan yang terjadi di lapangan.
1.
Analisis Kebijaksanaan Pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten
Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan tiga
kelompok
pembangunan,
analisis
yakni
analisis
wilayah
analisis dan
kebijaksanaan analisis
yang
dibutuhkan dalam perumusan/penentuan rencana.
Analisis kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk memahami
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-52
tujuan dan sasaran pembangunan sektoral dan daerah serta
kedudukan
bersangkutan
Provinsi
didalam
dan
kabupaten
perspektif
yang
kebijaksanaan
pembangunan nasional dan regional, mengkaji RTRWN dan RTRWP
untuk
melihat
peranan
wilayah
Provinsi
dan
kabupaten dalam pembentukan pola dan struktur ruang nasional
dan
regional,
serta
untuk
mengantisipasi
program-program pembangunan yang akan dilaksanakan Departemen/Instansi Pusat, Provinsi dan kabupaten, juga dilakukan
pengkajian
rencana
ekonomi
Provinsi
dan
Kabupaten dalam kurun waktu rencana.
2.
Analisis Kependudukan
Analisis
ini
dilakukan
untuk
memahami
aspek-aspek
kependudukan terutama yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan perkembangan sosial ekonomi diantaranya
sebaran,
jumlah,
struktur,
pertumbuhan,
pergerakan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia. Di dalam mencari pertumbuhan penduduk per tahun dari setiap sensus biasa dicari dengan bunga majemuk
3.
Analisis Sosial Kemasyarakatan
Analisis sosial kemasyarakatan bertujuan untuk memahami faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan
wilayah
serta
hubungan
sebab
akibat
diantara faktor-faktor tersebut.
Dari hasil analisis ini diharapkan ditemukenali struktur dan kualitas sumberdaya manusia, karakteristik/ciri-ciri masyarakat
setempat,
kecenderungan
perkembangan,
kendala dalam pengembangan serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan.
4.
Analisis Ekonomi
Analisis
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
perekonomian
dimaksudkan
untuk
memahami
III-53
karakteristik perekonomian wilayah dan ciri-ciri ekonomi kawasan.
Didalam
menghitung
pertumbuhan
ekonomi,
biasa dipakai indeks atau di dalam menghitung kenaikan per tahun dengan menghitung rata-rata per tahun atau dengan memakai rumus bunga majemuk:
Yt = Yo (1 + r) t dimana : Yt = income penduduk pada tahun t Yo = income penduduk pada tahun o r = laju pertumbuhan rata-rata per tahun t = periode waktu
3.4.6 Analisis Struktur Ruang dan Pola Pemanfaatan Ruang Yang Ada Analisis ini dimaksudkan untuk menilai struktur dan pola pemanfaatan
ruang
kecenderungan
yang
terbentuk
perkembangannya
pada
saat
ini
serta
masa
yang
akan
analisis
pola
datang.
Antara
analisis
struktur
ruang
dengan
pemanfaatan ruang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena penyusunan rencana struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang merupakan dua proses yang berkaitan erat, saling merupakan input bagi ya ng lainnya.
1.
Analisis Pola Pemanfaatan Ruang
Bertujuan
untuk
mengindentifikasi
bentuk-bentuk
pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi dan
karakteristik
kegiatan
alam
dan
manusia,
serta
mengantisipasi perubahan/perkembangan bentuk-bentuk pemanfaatan ruang tersebut.
Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam analisis ini
antara
lain
sebaran
kegiatan
budidaya
dan
perlindungan dan keterkaitannya serta beberapa faktor yang mempenagruhinya seperti potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-54
2.
Analisis Kawasan berfungsi lindung
Analisis ini didasarkan pada azas kelestarian, dimaksudkan untuk mengindentifikasikan pola sebaran kawasan yang berfungsi lindung yang ada dan yang seharusnya berfungsi lindung
dengan
menggunakan
kriteria
dan
pola
pengelolaan kawasan lindung (Keppres 32/1990).
3.
Analisis Kawasan Budidaya
Untuk mengindentifikasikan kondisi sebaran kawasan yang dimungkinkan dikembangkan untuk kegiatan produksi, kegiatan permukiman, pembangunan sarana prasarana penunjang dsb. dengan menggunakan kriteria dan pola pengelolaan kawasan budidaya serta mempertimbangkan kriteria teknik sektoral.
3.4.7. Analisis Struktur Tata Ruang Bertujuan untuk menemukenali perwujudan ruang yang ada sekarang,
kecenderungan
permasalahan
pengembangan
perrkembangannya wilayah
atau
serta
Kawasan
yang
memiliki dimensi ruang yang hasilnya mampu memberikan gambaran
yang
menyeluruh
tentang
keadaan
pusat
pertumbuhan/pelayanan wilayah (pusat permukiman) yang ada serta jangkauan pelayanannya serta hubungan atau interaksi antara pusat pertumbuhan/pelayanan wilayah yang dimaksud.
1.
Analisis Sistem Permukiman
Analisis ini dimaksudkan untuk mengkaji : a.
Sebaran daripada konsentrasi kegiatan permukiman perdesaan serta kaitannya dengan kegiatan-kegiatan produksi disekitarnya.
b.
Sistem pusat-pusat permukiman perkotaan/sistem koa mencakup
:
fungsi
kota
(pusat
kegiatan
pemerintahan, pusat kegiatan sosial, ekonomi dan
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-55
jasa transportasi) hierarki kota serta keterkaitan antar
kota,
antara
kota
dengan
kawasan
produksi/kawasan perdesaan yang dipengaruhi oleh pola jaringan transportasi.
Salah satu model Analisis Sistem Permukiman adalah analisis pola permukiman yang memberikan gambaran tentang
karakteristik
satuan
permukiman/pusat
permukiman yang ada dimana penduduk tinggal dan melakukan kegiatan sosial ekonomi yang memberikan share/kontribusi
terhadap
pembangunan
wilayah/kawasan. Analisis pola permukiman dilakukan dengan menggunakan dua peralatan analisis dasar yaitu :
1)
Analisis
Pertumbuhan
Permukiman
(Analisis
Hierarki)
Memberikan profil pendahuluan mengenai pola permukiman untuk dianalisis lebih lanjut.
2)
Analisis Fungsi Permukiman
Terutama memberikan perhatian kepada fungsifungsi
sosial
dan
ekonomi
yang
dilakukan
berlainan
dan
bagaiman
masyarakat
yang
masyarakat
tersebut
secara
bersama-sama
membentuk suatu pola atau sistem yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial.
Adapun alat analisis yang digunakan antara lain :
Skala Guttman , digunakan untuk menganalisis yang
mendasari
fungsi-fungsi,
pelayanan,
fasilitas, infrastruktur, organisasi-organisasi dan kegiatan-kegiatan
ekonomi
yang
membuat
permukiman menjadi sentralisasi dalam sistem spasial.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Threshold Analisis , digunakan untuk menganalisis
III-56
jumlah
penduduk
yang
dibutuhkan
untuk
mendukung pelayanan, fasilitas dan infrastruktur yang ada dalam satu wilayah/kawasan.
Weighted Centrality Index ,
digunakan
untuk
mengukur kompleksitas fungsional baik dalam junlah fungsi-fungsi dalam suatu wilayah atau kawasan maupun frekuensi terjadinya.
Skalogram ,
digunakan
untuk
melihat
hirarki
permukiman berdasarkan jumlah dan kelengkapan jenis fasilitas sosial ekonomi yang dimiliki. Data tersebut disusun dalam bentuk matriks yang lebih lanjut disusun ranking berdasarkan pembobotan.
2.
Analisis Sistem Prasarana Transportasi
Analisis ini dimaksudkan untuk melakukan kajian-kajian terhadap : a.
Pola jaringan transportasi untuk mencermati sejauh mana keterkaitan fungsional dan ekonomi antar koa, antar kawasan, antara kota dan kawasan produksi baik
didalam
wilayah
maupun
antar
wilayah
Kabupaten . b.
Fungsi,
kondisi
transportasi
dan
yang
tingkat
ada
pelayanan
sekarang,
prasarana
kecenderungan
perkembang.
Dari analisis ini diperlihatkan tingkat kinerja sarana prasarana
transportasi
dan
pengaruhnya
terhadap
pertumbuhan dan pemerataan wilayah serta kesatuan wilayahI. Salah satu metoda atau perangkat analisis sistem prasarana transportasi adalah Analisis Aksesibilitas. Dalam hal ini dapat digunakan data O-D Survey dan data lain yang sejenisnya.
3.
Analisis Sistem Prasarana Pengairan
Analisis ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian : a.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Pola jaringan pengairan untuk mencermati sejauh
III-57
mana keterkaitan fungsional antara sumber-sumber air baku (sungai, waduk dsb.) dengan lokasi/kawasan industri, pertanian, permukiman dsb. b.
Fungsi,
kondisi
sekarang,
dan
kapasitas
tingkat produksi
pelayanan air
baku
yang
ada
yang
ada
sekarang. c.
Kondisi
sumber
air
dikaitkan
dengan
upaya
pelestarian. d.
Standar kecenderungan perkembangan sektor dimasa yang akan datang serta pola distribusi/lokasi air baku ke
kawasan-kawasan
produksi
dan
permukiman
perkotaan dan pedesaan
4.
Analisis Sistem Prasarana Wilayah Lainnya
Termasuk prasarana wilayah lainnya antara lain misalnya prasarana
energi/listrik,
telekomunikasi,
pengelolaan
lingkungan, prasarana kota, dsb. yang dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap fungsi, kondisi dan tingkat pelayanan yang ada sekarang, dan melihat pengaruhnya terhadap
perkembangan
wilayah
dan
dalam
mengintegrasikan pembangunan antar kawasan atau antar wilayah serta untuk melihat dampak pengembagan sistem jaringan
prasarana
tersebut
dalam
pengendalian
pemanfaatan ruang.
3.4.8. Analisisa Tata guna Su mberdaya Alam ( Analisis Penguasaan, Peruntukan, Pemanfaatan dan Penggunaan Sumberdaya Alam). Analisis
ini
dimaksudkan
untuk
mengetahui
pengusaan,
Peruntukan, Pemanfaatan dan Penggunaan Sumberdaya Alam meliputi lahan/tanah, air, udara, hutan, mineral dsb. serta pengembangan
dalam
rangka
mengendalikan
pemanfaatan
ruang.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-58
1.
Analisis Tataguna Lahan/Tanah
Dimaksudkan untuk melakukan kajian-kajian terhadap : a.
Faktor-faktor
yang
pemanfaatan/ penggunaan
mempengaruhi
penggunaan lahan
swasta
lahan/tanah,
serta
dan
alokasi distribusi
interest/kecenderungan masyarakat
dalam
penguasaan/pemilikan/penggunaan lahan, baik karena pengaruh aspek fisik/lokasi, ekonomi, harga tanah, aksesibilitas,
keunggulan
kompetitif,
keunggulan
komparatif, keterkaitan sosial maupun aspek lainnya. b.
Bentuk-bentuk
penguasaan,
pemanfaatan
dan
penggunaan lahan yang dilakukan masyarakat dan swasta. c.
Bentuk-bentuk intervensi pemerintah dalam rangka pengendalian misalnya
pemanfaatan
berupa
baik
rangsangan
berupa
insentive
pemerintah
kepada
swasta untuk menanamkan modal, maupun bentuk disinsentive misalnya berupa penguasaan/pengaturan yang dilakukan pemerintah antara lain larangan, pengenaan pajak yang tinggi, perijinan bersyarat, dsb.
2.
Analisis Tataguna Air
Dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap bentukbentuk hak-hak pemanfaatan, penggunaan, pengusahaan sumberdaya
air
bentuk-bentuk pengembangan
dari
masyarakat,
intervensi
pemerintah
sumberdaya
pemanfaatan
sumberdaya
maupun
disinsentive
swasta
air
air baik
dan
dalam
dan
rangka
pengendalian
berupa
misalnya
BUMN,
insentive berupa
penguasaan/pengaturan yang telah dan akan dilakukan pemerintah kepada masyarakat, swasta dan badan usaha pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perijinan, pembebanan pajak, tarif, dsb.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-59
3.
Analisis Tataguna Tanah
Dimaksudkan untuk melakukan kajian-kajian terhadap bentuk-bentuk pemanfaatan ruang udara, pengausaan dan peruntukan
sumberdaya
udara
yang
diberikan
oleh
pemerintah kepada masyarakat, swasta, BUMN dan BUMD, dan
atau
dalam
sumberdaya
rangka
udara
yang
pengendalian berwawasan
pemanfaatan
lingkungan
bagi
terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
4.
Analisis Tataguna Hutan
Dimaksudkan untuk melakukan kajian-kajian terhadap : a.
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
alokasi
pemanfaatan hutan/distribusi penggunaan hutan serta interest/kecenderungan swasta dalam pengusahaan hutan. b.
Bentuk-bentuk
hak
pengusahaan
dan
pengusaaan
hutan yang dilakukan swasta (HPH, HTI, Agroforestry) dsb. serta lokasi-lokasi pengusahaan yang ada. c.
Bentuk-bentuk intervensi pemerintah dalam rangka pengendalian insentive
pemanfaatan
maupun
hutan
disinsentive
baik
berupa
misalnya
berupa
penetapan kawasan lindung, pembatasan pengusahaan hutan
dengan
sistem
tebang
pilih,
pembatasan
perijinan, dsb.
5.
Analisis Tataguna Sumberdaya Alam Lainnya
Dimaksudkan untuk melakukan kajian-kejian terhadap penguasaan, peruntukan dan penggunaan sumberdaya yang ada
dalam
rangka
pemanfaatan
dan
pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-60
3.4.9 Identifikas i Potensi Dan Masalah Pengembangan Wilayah Berdasarkan kegiatan analisis diatas maka selanjutnya dapat diidentifikasikan potensi
dan
lebih
rinci
kebijaksanaan
masalah-masalah
yang
pembangunan,
terjadi
didalam
pengembangan wilayah dan tata ruang wilayah.
1.
Identifikas i Kebijaksanaan Pembangunan
Identifikasi ini merupakan hasil analisis kebijaksanaan pembangunan, sekurang-kurangnya berisi uraian mengenai tujuan dan sasaran pembangunan sosial ekonomi (Sektoral dan daerah), kebijaksanaan dan strategi untuk mencapai tujuan
dan
sasaran
tersebut.
Sasaran
pembangunan
nasional dan propinsi dan kabupaten meliputi antara lain pertumbuhan propinsi
dan
share
/kabupaten
ekonomi,
struktur
perkembangan
ekonomi
sektor
dan
sebagainya.
Disamping itu juga perlu dijelaskan kedudukan Kabupaten didalam perspektif kebijaksanaan pembangunan nasional dan regional, peranan wilayah Kabupaten dan kawasan dalam pembentukan pola dan struktur ruang propinsi dan nasional, serta program-program yang akan dilaksanakan oleh Departemen atau Instansi Pusat, Kabupaten .
Selanjutnya
dari
kebijaksanaan
pembangunan
diterjemahkan ke dalam arahan pengembangan wilayah kabupaten. Arahan pengembangan wilayah ini merupakan aspek
spatial
politik,
dari
sosial,
tujuan
ekonomi,
dan
sasaran
budaya,
pembangunan
pertanahan
dan
keamanan di kabupaten bersangkutan.
2.
Perumusan Arahan Pengembangan Wilayah
Arah
pengembangan
berfungsi
memberi
petunjuk
mengenai tujuan dan strategi pengembangan tata ruang serta
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
prioritas
penanganan
kawasan
dan
pusat-pusat
III-61
pelayanan/pusat-pusat memperhatikan
permukiman
setelah
kebijaksanaan yang telah ada di tingkat
Provinsi, Kabupaten dan nasional.
3.
Arahan Pengembangan Sosial Demografi
Menentukan arah pergeseran struktur sosial demografi yang ditargetkan dicapai pada akhir tahun perencanaan. Indikator-indikator sedapat mungkin dinyatakan secara kuantitatif. a.
Kependudukan dinyatakan dengan jumlah penduduk dan tingkat pertambahan penduduk, distribusi dan perbandingan penduduk perkoaan perdesaan, struktur penduduk menurut umur dan tingkat pendidikan serta penguasaan keterampilan dan teknologi.
b.
Tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas sosial pada pusat-pusat
pertumbuhan/pelayanan/pusat-pusat
permukiman jumlah
setiap
dan
kawasan
kualitas
dinyatakan
pendidikan,
dengan
keagamaan,
perdagangan dan jasa, perhubungan, kesehatan dasar sera
utilitas
sosial
berupa
air
bersih,
listrik,
telekomunikasi, sistem drainase dan persampahan. c.
Tingkat
kemudahan
pelayanan
umum
untuk
lainnya
mencapai
yang
ada
di
fasilitas ibukota
kabupaten dan ibukota kecamatan.
4.
Arahan Pengembangan Ekonomi
Arah pengembangan ekonomi berfungsi untuk menentukan struktur
dan
pertumbuhan
ekonomi
yang
ditargetkan
dicapai pada akhir tahun perencanaan. Dinyatakan secara kuantitatif dengan tingkat ketelitian data pada kawasan atau kecamatan.
5.
Arahan Pengembangan Fisik
Berfungsi memberikan arahan pemanfaatan ruang yang berwawasan (pelestarian) lingkungan.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-62
3.4.10. Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Untuk memudahkan proses identifikasi potensi pengembangan wilayah maka dapat dikelompokan menjadi : 1. Potensi sumberdaya alam dapat berupa tanah yang subur untuk pertanian, deposit bahan tambang yang potensial, hasil hutan yang melimpah, sumber-sumber energi yang banyak dan bervariasi, keanekaragaman flora dan fauna, kawasan
yang
dapat
dikembangkan
untuk
kegiatan
pariwisata dan sebagainya. 2. Potensi
sumberdaya
manusia
berupa
tenaga
kerja
terampil, keahlian, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi, tingkat kesejahteraan, kelembagaan sosial dsb. 3. Potensi sumberdaya buatan misalnya sarana prasarana wilayah
dan
perkotaan
yang
mendukung
kegiatan
ekonomi/produksi skala besar. 4. Potensi ruang misalnya dapat berwujud letak daerah yang strategis diantara segitiga pertumbuhan, dilalui jalur ekonomi regional/nasional, kawasan cepat berkembang, kawasan yang memiliki nilai-nilai tertentu dsb. 5. Potensi ruang misalnya dapat berwujud letak daerah yang strategis diantara segitiga pertumbuhan, dilalui jalur ekonomi regional/ nasional, kawasan cepat berkembang, kawasan yang memiliki nilai-nilai tertentu dsb.
3.4.11. Identifikasi Masalah Pengembangan Wilayah Pengembangan
wilayah
adalah
upaya-upaya
untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna dari seluruh potensi wilayah berupa ruang dan sumberdaya yang ada didalamnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Masalah pengembangan wilayah adalah hal-hal yang berkaitan dengan belum optimalnya penggunaan potensi wilayah baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta sistem pengelolaan kegiatan sosial ekonomi yang terkait untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam wilayah.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-63
1. Masalah
Pengembangan
Wilayah
Dilihat
dari
Dimensi
Ekonomi 2. Wujud struktur dan pola ruang yang terjadi pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara kegiatan manusia (sosial, politik, ekonomi, budaya) dengan lingkungannya. Pada kenyatannya,
manusia
dalam
melakukan
kegiatan
usahanya berkecenderungan mencari lokasi yang strategis (memiliki tingkat kemudahan/ aksesibilitas yang tinggi). Sementara kondisi geografi tidak selalu homogen dan sumberdaya alam tidak tersebar merata, sehingga terjadi aglomerasi kegiatan sosial ekonomi pada lokasi-lokasi yang strategis yang berlangsung terus-menerus dan secara akumulatif yang menimbulkan permasalahan kesenjangan sosial ekonomi yang selanjutnya memberi pengaruh timbal balik kepada permasalahan lainnya. 3. Masalah perekonomian secara wilayah dikaitkan dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta
membandingkan
dengan
tujuan/sasaran
pembangunan daerah. Permasalahan tersebut antara lain meliputi masalah kesenjangan perkembangan ekonomi antar
daerah/kawasan,
masalah
peruntukan
kegiatan
ekonomi yang belum berdasarkan atas faktor keunggulan komparatif suatu daerah/kawasan, penggunaan teknologi produksi,
ketersediaan
tenaga
terampil,
ketersediaan
sarana dan prasarana produksi, dll. 4. Malasah Wilayah Dilihat dari Dimensi Kependudukan 5. Masalah kependudukan erat kaitannya dengan masalah perekonomian antara
karena
faktor-faktor
adanya
hubungan
demografi
dengan
sebab
akibat
faktor-faktor
ekonomi. 6. Masalah kependudukan meliputi masalah struktur dan sebaran
penduduk,
pergerakan
dan
pertumbuhan
penduduk, kualitas sumberdaya manusia serta masalah ketenagakerjaan yang semuanya dikaitkan dengan potensi dan daya dukung lingkungan dan tujuan pembangunan daerah/wilayah kabupaten. Dalam hal ini perlu dikenali pengaruh kependudukan terhadap produksi, lingkungan dan keseimbangan wilayah.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-64
7. Masalah Sosial Kemasyarakatan 8. Masalah kemasyaraktan meliputi antara lain adat-istiadat, perubahan/pergeseran norma atau nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat baik karena tuntutan pembangunan maupun karena pengaruh-pengaruh eksternal. Masalah sosial meliputi antara lain kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, kebodohan
dan
isolasi
lingkungan
kesehatan
dasar
permukiman,
atau
dapat
pula
dijabarkan dari issue pokok pembangunan daerah. 9. Masalah Wilayah Dilihat dari Dimensi Lingkungan 10. Meningkatnya
intensitas
kegiatan
sosial
ekonomi
disamping memberi dampak positif terhadap peningkatan kemakmuran juga apabila telah melampaui daya dukung lingkungan
akan
memberi
dampak
negatif
berupa
pencemaran dan kerusakan lingkungan. 11. Masalah
lingkungan
pemanfaatan
meliputi
sumberdaya
masalah-masalah
wilayah,
efisien
perusakan
dan
pencemaran lingkungan, dll. 12. Masalah Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah 13. Masalah pemanfaatan ruang, meliputi antara lain masalah fungsi
dan
keterkaitan kawasan
hirarki antara
produksi,
pusat-pusat
permukiman
dan
pusat-pusat
permukiman
dengan
benturan
kepentingan
dalam
pemanfaatan ruang, masalah penguasaan dan penggunaan lahan/tanah yang tidak efisien dan sebagainya, yang berkaitan satu dengan yang lainnya dengan aturan yang bervariasi menurut kondisi dan situasi daerahnya.
3.4.12.
Perumusan Tujuan, Konsepsi Dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah
1.
Perumusan Tujuan
Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi
potensi dan
masalah pengembangan wilayah, maka selanjutnya perlu dirumuskan tujuan pengembangan tata ruang. Atas dasar
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-65
itu, tujuan pengembangan wilayah atau penataan ruang adalah upaya-upaya untuk mengharmoniskan keterkaitan antara kondisi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, kondisi masyarakat dengan kegiatan-kegiatannya, politik, ekonomi,
sosial
budaya
melalui
pengelolaan
dan
pengembangan tata ruang.
Dalam
pendekatanya
pertimbangan
akan
digunakan
pertumbuhan
pertimbangan-
ekonomi
dan
penduduk,
konservasi lingkungan, dan kebutuhan hidup masyarakat penghuninya.
2.
Konsepsi Pengembangan Tata Ruang
Konsep pengembangan tata ruang wilayah adalah suatu arah secara garis besar kondisi system kegiatan social ekonomi
dan
permukiman
masyaarakat
dalam
ruang
wilayah, yang antara lain meliputi lokasi pengembangan kegiatan-kegiatan utama pembentuk ruang dalam wilayah Kabupaten sebaran
atau
Provinsi
yang
kegiatan-kegiatan
memperlihatkan
produksi
pada
permukiman,
keterkaitan antar kawasan-kawasan, orientasi eksport dan struktur konsepsi
umum
ruang.
disajikan
Penyajian
dalam
dalam
bentuk
perumusan
skema
yang
memperlihatkan pola struktur dan orientasi hubungan keluar dari wilayah provinsi dan atau kabupaten.
3.
Strategi Pengembang an Tata Ruang
Agar
pendekatan
dioperasionalkan, pengembangan
konseptual maka
tata
ruang
perlu
tersebut
dapat
dirumuskan
strategi
(strategi
penataan
ruang)
dengan mendasarkan pada beberapa pendekatan dan azas dalam pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan tiga dasar :
a.
Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Struktur ekonomi didapat dari sumbangan masing-
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-66
masing
sector
terhadap
GRDP
(Gross
regional
domestic product) serta menganalisis dari perubahanperubahan didalam struktur perekonomian
GRDP per kapita saat ini masih dianggap sebagai income per kapita yang harus dikurangi adanya pajak tak langsung dan penyusutan
b.
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tingkat hidup erat hubungannya dengan income per kapita,
pembagian
Pendekatan
ini
pendapatan
dikaitkan
dan
langsung
nutrisi dengan
gizi. upaya
peningkatan kualitas sumberdaya manusis yang dapat diukur dengan parameter kesempatan hidup, kualitas hidup dan kemampuan mengolah sumberdaya alam sehingga perlu dikembangkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat
c.
Konservasi Lingkungan Agar pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan, maka perlu dipertimbangkan keserasian ekosistem alam lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam melalui upaya-upaya mengurangi dampak negative pembangunan terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
Berdasarkan kriteria diatas, maka perumusan strategi pengembangan tata ruang akan meliputi : a.
kebijaksanaan penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu
b.
Pengembangan
kawasan
strategis
yang
perlu
diprioritaskan pengembangannya c.
Keterkaitan program-program disuatu kawasan
d.
Keterkaitan antara struktur dan pola pemanfaatan ruang
e.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Konservasi lingkungan
III-67
3.4.13 Perumusan Rencana Tata Ruang Berdasarkan
arah
pengembangan,
potensi
dan
masalah
pengembangan, tujuan, konsepsi dan strategi penataan ruang, selanjutnya dirumuskan Rencana Tata Ruang di wilayah studi.
Rencana ini akan menjadi pedoman untuk pemanfaatan ruang dalam pengembangan budidaya, permukiman, perkembangan lingkungan, pedoman dalam penetapan investasi pemerintah, masyarakat dan swasta, penyusunan program pembangunan dan sebagainya, yang sekurang-kurangnya akan berisi: 1. pengelolaan Kawasan lindung 2. Pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan tertentu 3. Sistem kegiatan pembangunan dan system permukiman perkotaan dan pedesaan 4. Sistem prasarana wilayah 5. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan 6. Penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya
Seluruh hasil rencana tata ruang dilengkapi dengan penjelasan spasial yang dituangkan dalam penyajian peta peta di atas skala 1:5.000.
3.4.14 Penetapan Rencana Tata Ruang Untuk
mengoperasionalisasikan
Rencana
Detail
Tata
Ruang
Kawasan Perkotaan, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana tata ruang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan sebagai penjabaran RTRW Kota/Kabupaten.
Dalam hal terjadi perubahan fungsi kawasan sebagai akibat dari dinamika perkembangan perkotaan yang cukup tinggi, maka Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-68
Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten.
Proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dapat dilihat dalam Gambar 3.8.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
III-69