MODEL-MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT Oleh : Ail Muldi I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pengembangan
masyarakat
sebagai
metode
pekerjaan
sosial
dalam
membangun pemberdayaan masyarakat menjadi laternatif dalam program dan orientasi pembangunan dewasa ini. Mencuatnya model pembangunan yang berbasis komunitas ini merupakan reorientasi dan perubahan paradigma pembangunan dari ekonomi sebagai sentral (capital centered development) kepada manusia sebagai pusat utama pembangunan (people centered development). Pembangunan yang berpusat pada modal, teknologi, mesin, dan uang menjadi instrumen pokok dalam aktivitas pembangunan, sedangkan keterlibatan manusia hanya menjangkau sebagian kecil golongan yang termasuk ke dalam kelompok pemilik modal, penguasa politik, para ahli, dan sebagian kecil kelompok manusia sebagai tenaga produksi. Pada akhirnya, strategi pembangunan semacam ini menciptakan dehumanisasi dan tidak berdaya (powerless). Pada paradigma pembangunan yang berpusat pada ekonomi, nilai-nilai, sistim dan metode-metode dalam pembangunan berorientasi kepada eksploitasi dan manipulasi sumber daya laam untuk menghasilkan produksi bagi masyarakat konsumen massal. Sehingga, paradigma ini melahirkan birokrasi-birokrasi yang mengorganisir masyarakat ke dalam unit-unit produksi yang dikontrol secara terpusat dan sentralistis. Berbeda dengan pembangunan yang berpusat pada manusia, menjadikan manusia sebagai inisiator dan tujuan pembangunan itu sendiri. Sudah saatnya paradigma pembangunan memiliki paradigma baru yang berpusat pada ekologi manusia yang seimbang dengan sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang memposisikan masyarakat tidak hanya subyek bahkan aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mengarah pada pemenuhan kebutuhannya. paradigma ini adalah paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (Nadian 2010). 0
Pembangunan berpusat pada rakyat meliputi pendekatan, metode dan teknikteknik sosial mengutamakan bentuk-bentuk kelompok dan swadaya masyarakat. Dalam mencapai pembangunan yang berpusat pada rakyat diperlukan sebuah perubahan pada (1) pemikiran dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan penciptaan keadaan yang mampu mendorong dan mendukung usaha-usaha masyarakat memenuhi kebutuhannya baik tingkat individual, keluarga dan komunitas, (2) pengembangan struktur dan proses organisasi masyarakat yang berfungsi berdasarkan kaidah-kaidah
yang
mandiri,
(3)
pengembangan
sistim
produksi-konsumsi
berlandaskan kaidah kepemilikan dan pengendalian komunitas lokal (Nadian 2010). Perubahan paradigma pembangunan yang berpusat pada produksi kepada paradigma yang berpusat pada rakyat, berarti perubahan ideologi kebijakan pembangunan dan pengembangan kelembagaan di tingkat nasional, lokal dan komunitas. Paradigma berpusat pada rakyat merujuk kepada pelaksanaan prinsipprinsip desenteralisasi, partisipasi, pemberdayaan, pelestarian, jejaring sosial, kswadayaan
lokal,
dan
keberlanjutan.
Sehingga
paradigma
pembangunan
memberikan kesempatan pengembangan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat selaku aktor dan pusat pembangunan itu sendiri. B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana konsep dasar pengembangan masyarakat meliputi sejarah, definisi, prinsip-prinsip,
pendekatan-pendekatan
dan
model-model
dalam
pengembangan masyarakat ? 2. Berikan contoh dan analisa kasus pengembangan masyarakat di salah satu daerah di Indonesia ? 3. Bagaimana peran komunikasi dalam pengembangan masyarakat ? C. TUJUAN PENULISAN 1. Menganalisis sejarah, definisi, prinsip-prinsip, pendekatan-pendekatan dan model-model pengembangan masyarakat yang berlaku 2. Menganalisis studi kasus pengembangan masyarakat 3. Menganalisis peran komunikasi dalam pengembangan masyarakat
1
II. PEMBAHASAN A. PENGEMBANGAN MASYARAKAT a) Sejarah Pengembangan Masyarakat Pengembangan masyarakat berawal dari kajian akademis di Amerika Serikat berkaitan dengan perluasan pendidikan di tingkat pedesaan (rural extension program), sehingga community development berorientasi pada pengembangan masyarakat di pedesaan. Berbeda dengan pengembangan masyarakat di perkotaan yang disebut dengan pengembangan organisasi komunitas (community organization). Kajian akademis ini dibangun dari Ilmu Kesejahteraan Sosial (Nadian 2010). Meski demikian, kajian pengembangan masyarakat menjadi muncul lebih banyak dilatari kondisi masyarakat dunia akibat perang yang terjadi. Pasca perang dunia ke-II, negara-negara di dunia mengalami peralihan orientasi yang awalnya berperang menjadi kegiatan-kegiatan semasa damai dan terpacu menjadi satu bentuk gerakan sosial. Hal ini terjadi karena ketelibatan banyak orang di Amerika yang terlibat dengan aksi sosial dan memanfaatkan pengetahuannya. Selain itu, begitu banyak ilmuwan yang tertarik dengan pengembangan masyarakat pasca perang dunia ke-II pada program-program pengembangan masyarakat, sekaligus menyumbangkan pemikiran dan keterampilan mereka dalam mengarahkan gerakan-gerakan sosial yang terjadi saat itu. Sehingga, gerakan sosial dalam pengembangan masyarakat menjadi bidang penelitian Sosiologi yang baru dan menarik. Berbeda dengan sejarah pengembangan masyarakat di Inggris, yang lebih menitikberatkan pada kehidupan komunitas di daerah koloninya. Lahirnya model pengembangan masyarakat di Inggris berkaitan dengan disiplin dalam ilmu pendidikan. Istilah community development digunakan sebagai pengganti istilah mass education (pendidikan massal). Awalnya, pada tahun 1925, Inggris melalui Kantor Pemerintah
Kolonial
mengeluarkan
memorandum
yang
bertujuan
untuk
mengembangkan komunitas secara utuh pada daerah-daerah koloni Inggris (Nadian 2010). 2
Tahun 1944, istilah pengembangan masyarakat dikenal sebagai pengganti sistim pendidikan massal Inggis melalui kebijakan kolonial pemerintah Inggris. Terdapat tiga tujuan dalam kebijakan kolonial pemerintah Inggris pada tahun 1944 tersebut yakni, peningkatan kondisi kehidupan dan kesehatan masyarakat, peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat dan pengembangan institusi politik dan kekuasaan politik pada daerah koloni sampai pada saatnya merdeka (Nadian 2010). Kantor pemerintah kolonial Inggris mengadakan serangkaian konferensi musim panas yang membahas tentang administrasi jajahan di Afrika. Konferensi tersebut tahun 1948 menghasilkan dan memutuskan bahwa definisi “pendidikan massal” berikutnya diganti dengan pengembangan masyarakat. Perkembangan berikutnya, pemerintah kolonial Inggris mengadopsi definisi pengembangan masyarakat sebagai gerakan yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dengan partisipasi aktif dan atas prakarsa komunitas (Nadian 2010). b) Definisi Pengembangan Masyarakat Pengembangan masyarakat distilahkan dengan community development, merupakan konsep dasar dari berbagai istilah seperti community resource development, rural areas development, community economic development, rural revitalisation, dan community based development. Konsep dasar “community” berarti kualitas hubungan sosial dan “development” sebagai perubahan yang dilakukan secara terencana dan gradual (Nadian 2014). Begitupun Mayo, melihat pengembangan masyarakat terdiri dari kata “pengembangan” dan “masyarakat”. Kata pengembangan atau pembangunan merujuk kepada usaha bersama dan terencana dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Sedangkan kata masyarakat berarti sekelompok orang dalam geografis yang sama dan kesamaan kepentingan atas budaya dan identitas. Pengembangan masyarakat adalah salah satu metode dalam diskursus pekerjaan sosial yang memfokuskan kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat pada geografis tertentu dan menekankan partisipasi sosial (dalam Suharto 2010).
3
Pengembangan masyarakat menurut Tweelvetrees adalah proses untuk membantu orang-orang biasa dalam meningkatkan masyarakat sendiri dengan melakukan tindakan kolekif. Pengembangan masyarakat memungkinkan masyarakat meningkatkan kualitas hidup dan terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengembangan masyarakat menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dari golongan tertindas atau kurang beruntung dengan melakukan kegiatan bersama memenuhi kebutuhannya (dalam Suharto 2010). Pengembangan masyarakat fokus kepada peningkatan kualitas hidup ditingkatan level mikro meliputi individu, kelompok dan komunitas. Sedangkan pada level makro meliputi organisasi dan masyarakat. Pengembangan masyarakat sebagai metode dalam pekerjaan sosial mengedepakan partisipasi berkaitan dengan interaksi aktif antara pekerja sosial dengan masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan kesejahteraan sosial. Partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses kontrol secara efektif. Partisipasi masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat merupakan jalan utama partisipasi sosial. (dalam Nasdian 2014). Pekerjaan sosial merupakan aktifitas kemanusiaan yang yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, khususnya kepada masyarakat lemah dan kurang beruntung seperti orang miskin, orang dengan kecacatan dan komunitas adat terpencil (Suharto 2010). Penerapan pengembangan masyarakat dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat yang kurang beruntung atau tertindas. Pelayanan masyarakat
dalam
pengembangan
masyarakat
lebih
berorientasi
kepada
pemberdayaan atas pengguna pelayanan masyarakat. Pengembangan masyarakat dilakukan dalam bentuk program-program pembangunan pekerjaan sosial yang memfasilitasi masyarakat mendapatkan dukungan dalam pemenuhan kebutuhannya dan aksi sosial yang mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat mampu dipenuhi oleh kelompok yang bertanggung jawab. 4
Pengembangan masyarakat yang berorientasi pemberdayaan tidak hanya dilakukan unit-unit kepemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan sosial tetapi juga pihak korporasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Pengembangan masyarakat dalam korporasi biasanya dilakukan dengan program corporate social responsibility sebagai peran pekerjaan sosial korporasi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dilingkungannya (Suharto 2007). c) Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat pengembangan masyarakat sebagai proses yang berkaitan dengan usaha swadaya masyarakat yang digabungkan dengan pemerintah (nasional/daerah) dalam meningkatkan kondisi masyarakat dibidang ekonomi, sosial, dan kultural yang integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan membuka kesempatan yang memungkinkan masyarakat berkontribusi kepada kemajuan dan kemakmuran nasional. Sehingga pengembangan masyarakat dari perspektif internasional sebagai suatu gerakan sosial pada pembangunan desa-desa di negara Dunia Ketiga dan berkembang (dalam Nadian 2010). Pekerja sosial, masyarakat dan peran pemerintah dalam pengembangan masyarakat harus menganut prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Mathews (dalam Mardikanto dan Soebiato 2013) menjelaskan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan implementasinya secara konsisten. Jadi, prinsip pengembangan masyarakat bertujuan sebagai landasan pokok kegiatan pengembangan masyarakat. PBB pada tahun 1957 memaparkan 10 prinsip – prinsip dasar pengembangan masyarakat yang dapat diterapkan di seluruh dunia, sebagai berikut (dalam Nadian, 2014) : 1. Kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan
berhubungan
langsung
dengan
kebutuhan dasar masyarakat, sehingga program-programnya sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat 2. Pengembangan masyarakat menuntut tindakan bersama dan penyusunan program dengan multi-tujuan
5
3. Perubahan sikap sama penting dengan kemajuan material pada tahap awal pembangunan 4. Pengembangan masyarakat mendoron partisipasi masyarakat, jawaban atas beragam masalah dan revitalisasi peran pemerintah bilamana belum berfungsi 5. Identfikasi, dorongan semangat, pelatihan pemimpin lokal menjadi tujuan dasar setiap program 6. Kepercayaan yang lebih besar pada partsipasi wanita dan pemuda dalam proyek pengemabngan masyarakat akan memperkuat program pembangunan, memapankannya dengan basis luas dan bersifat jangka panjang 7. Efektifitas proyek-proyek swadaya masyarakat memerlukan dukungan intensif dan ekstensif pemerintah 8. Penerapan program-program skala nasional diadopsi dengan kebijakan yang konsisten, pengaturan administrasi yang spesifik, perekrutan dan pelatihan personil, mobilisasi sumber daya lokal dan nasional dan organisasi penelitian, eksperimen dan evaluasi 9. Sumber daya dalam bentuk organisasi-organisasi non pemerintah dimanfaat secara penuh pada berbagai program dari tingkat lokal, nasional dan internasional 10. Kemajuan ekonomi dan sosial di tingkat lokal paralel dengan pembangunan di tingkat nasional d) Pendekatan-Pendekatan Pengembangan Masyarakat Pengembangan masyarakat bertujuan mengembangkan tingkat kehidupan dan berorientasi komunitas sehingga pengembangan masyarakat adalah pmbangunan alternatif yang komprehensif dan berbasis komunitas. Beberapa pendetan pembangunan yang pernah dilakukan di dunia yakni (Nadian 2010):
Pendekatan komunitas (the community approach).
6
Komunitas adalah kumpulan individu ata kelompok yang memiliki tingkat kepedlian dan interaksi antar anggota masyarakat dalam satu wilayah yang relatif kecil (lokal) dengan batasan jelas meliputi tingkat kedekatan pada unit-loyalty dan collective-identity, dan tempat. Asumsi-asumsi dasar pendekatan komunitas meliputi (1) perhatian komunitas pada perubahan, (2) keberhasilan pengembangan masyarakat berkorelasi dengan partisipasi, (3) isu dan masalah dari tingkat komunitas dipecahkan berlandaskan kebutuhan warga komunitas, (4) pendekatan holistik. Pendekatan komunitas merupakan pendekatan pengembangan masyarakat yang paling sering digunakan. Ciri utama pendekatan ini yakni partisipasi yang berbasis luas, komunitas sebagai konsep penting dan kepeduliannya bersifat holistik. Keunggulan pendekatan ini terletak pada adanya partisipasi tingi warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan, penelaahan masalah secara menyeluruh dan menghasilkan perubahan atas dasar pengertian dan dukungan moral pelaksanaan oleh seluruh warga. Pendekatan Kemandirian Informasi (the informatian self-help approach). Pendekatan kemandirian informasi memfokuskan kepada pemahaman warga komunitas tentang proses-proses dan isu-isu pengembangan masyarakat. Variabelvariabel pendekatan kemandirian informasi meliputi peran serta, dimensi komunitas, peranan informasi dan proses pengantisipasian. Peran serta komunitas mendorong percepatan keterikatan dan mempercepat dasar-dasar tangung jawab dan mempengaruhi partisipan. Partisipan yang berpengetahuan dan berpendidikan atau orang luar yang profesional yang berperan sebagai anggota komunitas menjadi berharga dalam menentukan peningkatan kualitas warga komunitas. Variabel
dimensi
komunitasi
berorientasi
pada
partisipan
dalam
pengembangan masyarakat. Jumlah partisipan tidak harus banyak tetapi seharusnya mewakili elemn-elemen penting dari populasi dan diinformasikan kepada masyarakat luas bahwa pengembangan masyarakat berguna bagi komunitas. Berbeda dengan 7
variabel peranan informasi sebagai proses pendidikan menjadi instrumen perubahan komunitas. Dalam variabel ini informasi dirancang untuk mendukung proses pemecahan masalah dan menjadi sumber pengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup komunitas. Variabel pengantisipasian sebagai variabel pemecahan masalah pada pengembangan komunitas berbasis aliran informasi dari interaksi antar warga komunitas. Pendekatan Pemecahan Masalah (the problem-solving approach). Pendekatan komunitas dalam pemecahan masalah menekankan pada tiga elemen penting yakni kolektifitas masyarakat, lokasi geografis dan pelembagaan yang memberikan identitas khusus pada komunitas. Asumsi-asumsi dalam pendekatan pemecahan masalah dalam pengembangan komunitas, meliputi (1) pendekatan pemecahan masalah sebagai mahluk yang rasional, (2) manusia dan komunitasnya mampu menggabungkan masalah dan solusinya untuk kepentingan warga komunitas, (3) keberhasilan pendekatan ini bergantung kepada ketersediaan dan kemampuan peneliti, penyebaran informasi, keahlian dan kemampuan organisasi Variabel-variabel pendekatan pemecahan masalah untuk pengembangan masyarakat yakni (1) keberhasilan dan kegagalan program pengembangan masyarakat dipengaruhi kepekaan warga komunitas terhadap ruang lingkup dan kepentingan masalah serta ketersediaan sumber daya alam yang memungkinkan situasi kerja., (2) peran serta warga komunitas adalah faktor penting dalam keberhasilan pemecahan masalah dalam bentuk, jumlah dan jangka waktu aktifitas yang dilakukan, (3) ketersediaan sumber daya alam (internal/eksternal) seringkali merupakan variabel penting dalam pemecahan masalah, (4) ketepatan waktu, pendugaan
waktu
yang
buruk
dapat
menunda
pengetahuan,
menciptakan
ketimpangan, dan mempengaruhi keberhasilan pemecahan masalah, (5) sifat dan ruang lingkup masalah menentukan kesejahteraan dan sebagai kebutuhan melakukan tindakan ketimbang penerapan solusinya. Pendekatan Demonstrasi (the demonstration approach). 8
Pendekatan demonstrasi memandang komunitas sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan interes atau masalah. Perbedaan komunitas terletak pada komunitas pedesaan, perkotaan, grup publik, media massa dan jalur ataupun saluran komunikasi. Asumsi-asumsi dasar dalam pendekatan demonstrasi meliputi (1) manusia bersifat rasional, bila diberikan perubahan maka manusia akan beradaptasi, (2) manusia mampu belajar, metode demonstrasi mampu dipelajari dan diulangi aplikasinya pada situasi berbeda, (3) demonstrasi tidak akan sukses tanpa kerja sama dan partisipasi individu-individu, (4) metode berdasarkan fakta ilmiah / pengalaman dapat ditunjukkan, (5) perilaku yang penting dipelajari melalui interaksi, (6) warga komunitas mampu berinteraksi dan membentuk lingkungannya Variabel-variabel yang diperhatikan dalam pendekatan demonstrasi untuk pengembangan masyarakat meliputi (1) informasi, jika informasi dialirkan kepada komunitas dalam satu geografis di mana budaya dan proses-proses sosial berlaku dan hasilnya tidak sesuai dengan diperkirakan maka usaha pengembangan masyarakat tidak berhasil, (2) tujuan pengembangan masyarakat, setiap komunitas memiliki tujuan berbeda dan perbedaan tersebut mengubah hasil yang diharapkan, (3) waktu, metode demonstrasi membutuhkan waktu untuk pendekatan ini, (4) hubungan pekerja komunitas dengan komunitas, hubungan yang berkelanjutan memiliki implikasi tambahan seperti pendanaan program berkelanjutan, (5) karakteristik pemeimpin, seoang pemimpin memiliki kekuasaan dalam menerapkan metode demonstratif. Pendekatan Eksperimen (the experimental approach). Pendekatan eksperimen memandang komunitas sebagai sekumpulan orang yang mempunya kepentingan bersama dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan geografi. Kepentingan bersama menjadi pengikat semua warga komunitas. Sehingga komunitas sejatinya, entitas otonom dan mempunyai ciri-ciri lokalitas, sruktur, kultur dan ekologis. Asumsi-asumsi dasar pendekatan eksperimen yakni (1) pengembangan masyarakat membutuhkan eksperimen dan pengujian konsep-konsep dan praktek9
prakteknya. Tujuan pendekatan agar pengembangan masyarakat seperti yang dinginkan dan berhasil, (2) gagasan akan bernilai apabila gagasan tersebut tidak dapat dilakasanakan. Pendekatan mengembangkan teori dan praktik dari pengalaman dan cara yang harmonis dengan sistem nilai para praktisi di lapangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada variabel waktu. Proses eksperimen membutuhkan waktu yang memadai untuk sebuah perubahan yang evolusioner. Variabel lainnya yakni variabel bebas, yaitu suatu perlakuan yang dimanipulasi oleh pelaku eksperimen dan harus berada dibawah kontrolnya. Variabel-variabel terkendali seperti ruangan kelas atau demonstrasi yang melibatkan peralatan penunjang. Sedangkan, variabel antara dalam pengembangan komunitas kurang dipahami terutama saat mencoba untuk menentukan penyebabnya. Berbeda dengan variabel terikat pendekatan eksperimen yang diberi perlakuan oleh variabel bebas yang harus diidentifikasi
melalui
proses.
Warga-warga
komunitas,
grup
dan
institusi
mendapatkan perlakuan dalam proses pengembangan komunitas. Kelebihan pendekatan eksperimen berada pada pelaksanaan yang fleksibel, orientasi proses yang memperbolehkan pelaku eksperimen membebaskan diri dari tujuan-tujuan tidak jelas dalam pengembangan komunitas. Pendekatan ini memungkinkan penerimaan hasil dari eksperimen yang dilakukan berdasarkan pengembangan atau perbaikan hipotesis melalui cara-cara dari usaha pengembangan komunitas. Pendekatan Konflik-Kekuatan (the power-conflict approach). Pendekatan konflik-kekuatan memandang komunitas sebagai suatu interaksi komponen yang kompleks dan setiap komponen saling mempengaruhi dari sektor privat dan publik yang pada waktu dan situasi berbeda memiliki perbedaan kapasitas dalam kekuasaan. Asumsi dasar pendekatan ini bahwa tindakan berbentuk intervensi sosial dalam pengembangan komunitas berhubungan dengan penciptaan konflik antara bagian komunitas dan pembuat keputusan pada komunitas yang lebih besar. Peningkatan bagian komunitas menguntungkan bagi komunitas. 10
Pendekatan konflik-kekuatan sebgaai upaya memperbaiki komunitas dengan gagasan yang didukung oleh kekuatan yang bersumber dari kekuasaan, kecerdasan, kekayaan dan lain-lain yang berasal dari warga komunitas. Kelebihannya, kekuasaan sebagai salah satu masukan dalam menentukan akhir pelaksanaan pengembangan komunitas. Kekuasaan juga berarti hasil dari peranan dan interaksi antar bagian yang bersifat kompleks. Peran pekerja komunitas menjadi jembatan antara sumber kekuasaan dalam komunitas dengan tujuan memaksimalkan sumber daya dengan mengunakan seperangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tujuan-tujuan khusus. Sehingga semua kekuatan yang terlibat dalam proses pengembangan komunitas mampu diarahkan kepada hasil yang jelas. Perbedaan pendekatan-pendekatan dalam pengembangan masyarakat karena perubahan sikap dalam memandang komunitas. Selain itu pada rangkaian implementasi pendekatan yang bersifat kronologis dan memiliki tekanan temporal. Sedangkan persamaan semua pendekatan tersebut sebelumnya yakni fokus yang sama terhadap diseminasi informasi dan tindakan kelompk (group action). Setiap pengembangan masyarakat bisa menggunakan berbagai pendekatan berdasarkan karakteristik komunitas dan tujuan yang hendak dicapai. e) Model-Model Pengembangan Masyarakat Pengembangan masyarakat menurut Mayo, dibangun berdasarkan dua perspektif, yakni perspektif profesional dan radikal. Perspektif profesional menitikberatkan pada usaha meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Berbeda dengan pendekatan radikal yang berfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial melalui pemberdayaan kelompok lemah, mencari sebab kelemahannya dan menganalisis sumber ketertindasannya. Perspektif profesional bermatra tradisonal, netral dan teknikal. Sedangkan perspektif radikal bermatra transformasional.
11
Jack Rothman mengemukakan model-model pengembangan masyarakat meliputi, (1) model pengembangan masyarakat lokal (locality development), (2) perencanaan sosial (social planning), (3) aksi sosial (social action). Mengacu pada perspektif
pengembangan
masyarakat
yang
dikembangkan
Mayo,
maka
pengembangan masyarakat lokal dan perencanan sosial masuk dalam perspektif profesional. Sedangkan aksi sosial termasuk perspektif radikal (dalam Suharto 2010). Tabel 1. Perspektif dan Model Pengembangan Masyarakat
Perspektif Profesional (Tradisional, teknikal dan netral)
Model Pengembangan masyarakat lokal Perencanaan sosial Aksi sosial
Tujuan / asumsi Meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat Memperbaiki pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada
Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat Memberdayakan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang menindas, diskriminatif dan eksploitatif. Sumber : dikembangkan dari Suharto (2010).
Radikal (transformasional)
Model pengembangan masyarakat lokal adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat melalui partsipasi dan inisiatif anggota masyarakat. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Model ini berorientasi pada tujuan proses (process goal) dari pada tujuan tugas atau tujuan hasil.setiap anggota masyarakat bertanggung jawab dalam menentukan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan bersama. Proses pengembangan masyarakat lokal berbasis bottom up yang dibentuk dari pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan startegi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat. 12
Model perencanaan sosial adalah sebuah proses pragmatis yang dilakukan dalam menentukan keputusan dan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran kenakalan remaja, buta huruf, kesehatan yang buruk dan sebagainya. Perencanaan sosial berorientasi pada tujuan tugas (task goal). Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang angota masyarakat yang memiliki masalah sosial sebagai konsumen atau penerima layanan. Penerima pelayanan dalam model ini dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, penentuan tujuan, dan pemecahan masalah tetapi tidak dalam posisi utama karena sejatinya pengambilan keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial di lembaga formal baik pemerintah, swasta ataupun lembaga swadaya masyarakat. Sehingga perencana sosial dinilai sebagai seorang yang ahli dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah, dan kebutuhan masyarakat, serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program pelayanan kemanusiaan. Model aksi sosial adalah proses perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui distribusi kekuasaan (distribution of power), distribusi sumber (distribution of source), dan pengambilan keputusan (distribution of decision making). Model ini dibangun dari asumsi bahwa masyarakat adalah sistem klien yang menjadi korban ketidakadilan dalam struktur sosial. Kemiskinan anggota masyarakat bukanlah karena anggota masyarakatnya melainkan karena dimiskinkan secara sistim dan struktur, tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh sekelompok orang yang menguasai sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Model ini berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Pengembangan masyarakat dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan dan tindakan aktual yang mampu mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (equality) dan keadilan (equity). B. ANALISIS KASUS PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA PULO KENCANA KEC. PONTANG KAB. SERANG PROPINSI BANTEN 13
a. Kondisi Umum Desa Pulo Kencana berada di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten. Desa Pulo Kencana berada pada ketingian sekitar 5 m dpl. Dengan jenis tanah pada umumnya Hidromorf Kelabu, tekstur lempung berpasir, prositas tinggi, pH keasaman di atas 5-5,9 dengan kemiringan antara 5-8,9. Tingkat kesuburan tanah rendah, salinitas tinggi, kapasitas tukar kaitan rendah akibat kurangnya penggunaan pupuk organik. Sebagian besar masyarakat Pulo Kencana hidup dari pertanian sawah. Petani menanam padi dua kali dalam satu tahun secara tumpang-sari dengan tanaman kacang panjang (Amanah dan Farmayanti 2014). Desa Pulo Kencana belakangan mengembangkan usaha peternakan itik petelur dan mentok pedaging. Pengembangan usaha ini mendapatkan pendampingan program FEATI sebagai salah satu program kerja BPTP Propinsi Banten. Pengembangan usaha peternak itik dan mentok pedaging memiliki prospek yang sangat baik karena telah menjadi pilihan utama sumber protein hewani masyarakat di Banten (Amanah dan Farmayanti 2014). Saluran buangan dari irigasi Cisaid menjadikan ekosistem Desa Pulo Kencana sangat mendukung untuk peternakan itik petelur dan daging. Peternakan itik dan mentog dilakukan dipinggir kanal buangan irigasi CIsaid sampai sepanjang 100 meter bantaran sungai milik Dinas Pekerjaan Umum. Konsumsi itik dan mentog di Kab. Serang sangat tinggi terutama pada musim hajatan pernikahan atau peringatan kematian. Selain itu, pada bulan-bulan besar seperti bulan Maulud, Rajab, Syaban, Idul Fitri da Idul Adha (Amanah dan Farmayanti 2014). Sejak orde baru Desa Pulo Kencana telah mendapatkan berbagai program pertanian dalam rangka meningkatkan produksi padi untuk mempertahankan swasembada pangan. Petani padi sudah sejak lama mendapatkan pembinaan berbagai lembaga pemerintah. Sebagai contoh penggunaan teknik legowo sebagai perbaikan cara bertanam padi untuk menghasilkan produksi yang tinggi (Amanah dan Farmayanti 2014).
14
b. Profil Petani (responden) Pendidikan formal dan non formal telah ditempuh responden Desa Pulo Kencana. Pendidikan non formal dalam bentuk pelatihan pertanian dan bercocok tanam padi sistem legowo, penggunaan pestisida dan FMA (penyuluhan pertanian). Responden penelitian berada dalam rentang umur produktif. Responden sebagian besar (87%) pencaharian utamanya sebagai petani padi dengan varietas yang umum adalah Ciherang. Luas rata-rata penguasaan lahan untuk lahan milik dan bukan milik yakni 7.500m2 dan 7.167m2 (Amanah dan Farmayanti 2012). Menurut UNDP, agroekosistem pertanian sawah lahan basah dibeberapa pulau Jawa dapat ditanami padi dua kali setahun, namunpanen kedua rentan. Berbeda dengan ekosistem sawah lahan kering desa petani menanam padi yang tahan kekeringan. Petani di lahan kering biasanya mengusahakan palawija dan ternak domba. Pengusahaan komoditas non padi sebagai upaya petani berjaga-jaga apabila panen gagal dan menambah pendapatan. Tingkat pendidikan responden sebesar 70 % adalah SD (tamat/tidak), dan 30 % adalah SMP dan SMA (Amanah dan Farmayanti 2014). Sedangkan sebaran responden berdasarkan pendapatan usaha yakni : Tabel 2. Sebaran responden berdasarkan pendapatan usaha
Pendapatan (juta Rp) Jumlah (orang) <1 5 1-2 0 2-3 4 3-4 4 4-5 3 >5 0 Total 15 Keterangan : (sumber : Amanah dan Farmayanti 2012) Hasil uji khai kuadrat menunjukkan adanya asosiasi yang signifikan (=0,05) antara potensi kondisi agroekosistem dengan pendapatan petani c. Tinjauan program FEATI dalam pengembangan masyarakat usaha peternakan itik di Desa Pulo Kencana Kec. Pontang Kabupaten Serang Pemberdayaan petani di Desa Pulo Kencana melalui pengembangan usaha peternakan itik dilakukan berupa bantuan pemberian bibit itik dan mesin penetas. 15
Mulai tahun 2008 upaya pemberdayaan juga dilakukan dengan peningkatan kapasitas pengetahuan petani, yakni secara terpadu lintas instansi pertanian dalam program The Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information (FEATI). Instansi yang terlibat antara lain Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPPT) Propinsi Banten, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP) Kabupaten Serang, Dinas Pertanian Propinsi Banten dan Kabupaten Serang, Kantor Kecamatan Pontang dan Kantor Desa Pulo Kencana (Amanah dan Farmayanti 2014). BPTP berperan dalam pendampingan dan pembelajaran peternakan itik, kandang model, formulasi pakan, dan memberikan bibit itik sejumlah 500 ekor. BPKP berperan dalam pembinaan kelembagaan Farmers Managed Extension Activities (FMA) dan pendampingan pembelajaran penyuluh. Dinas Pertanian Propinsi Banten mendirikan Rumah Pengolahan Pupuk Organik (RPPO) di Desa Pulo Kencana yang pengelolaannya diserahkan kepada FMA. Dinas Pertanian Serang memberikan bantuan mesin tetas itik kapasitas 10.000 ribu telor. Kantor Kecamatan memberikan bantuan 10 drum untuk rakit penyeberangan menuju lokasi saung dan kandang itik dari pinggir jalan seberang sungai. Kantor desa memberikan bantuan fasilitas aliran listrik untuk penerangan di saung dan tempat peternakan itik sekitarnya. Selain pemerintah ada juga pedagang perorangan yang bermitra dengan peternak dengan penyediaan modal berupa day old duck (DOD) itik pedaging dan petelur (Amanah dan Farmayanti 2014). FMA di desa Pulo Kencana dinamai Agri Kencana dibentuk tahun 2008 dengan anggota 25 orang. Keua FMA adalah ketua gapoktan Banyu Mukti di Desa Pulo Kencana. Ketua FMA memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik sehingga dapat
menggerakkan
anggota
kelompok
dalam
melakukan
aktifitas
rutin.
Pengalaman, keilmuan dan wawasan serta dedikasinya pada perkembangan dan kemajuan kelompok sangat baik dan memiliki trust ditingkatan anggota dan pengurus (Amanah dan Farmayanti 2014). Kegiatan pertemuan kelompok seringkali diisi dengan kegiatan pembelajaran anggota yang dilakukan satu kali dalam seminggu. Jumlah peserta yang hadir dalam 16
pertemuan mencapai lebih dari 30 orang. Petugas dari BPKP, BPTP dan DInas Pertanian sering memanfaatkan pertemuan ini untuk berbagi ilmu dan mengadakan penyuluhan bagi petani (Amanah dan Farmayanti 2014). Pada tahun 2008, kelompok Agri Kencana mendapatkan pelatihan beternak itik, belut, lele, budidaya kol, pembuatan MOL dan Bokashi, pembuatan dendeng belut, telur asin dan keterampilan anyaman bambu melalui program FEATI yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Pada tahun 2009, pelatihan dilanjutkan dengan sekolah lapang peternak itik (8 sesi) dan pengolahan telur asin (4 sesi). Peserta sekolah ini tidak hanya anggota saja tetapi juga melibatkan ibu-ibu istri anggota FMA. Tujuannya kelak ibu-ibu peserta pelatihan ini menjadi Kelompok Tani Wanita (Amanah dan Farmayanti 2014). d. Peran Kelembagaan Petani Pendirian kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dan akhir-akhir ini ada FMA semuanya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian petani baik secara teknis maupun ekonomis. Pendirian lembaga petani sebagai upaya penguatan kelembagaan dalam mencapai tujuan pengembangan masyarakat. Perubahan pendekatan program dari pendekatan produksi kepada pendekatan pendapatan petani menyebabkan peningkatan kualitas pertemuan antara petani dan petugas (AManah dan Farmayanti 2014). Peran kelembagaan dalam peningkatan pendapatan petani dapat dilihat juga dari peran kelompok dan gabungan kelompok tani dalam pengembangan uasaha tani dan kegiatan lain rumah tangga petani. Kegiatan kelompok tani pada umumnya sudah pada tingkat pelembagaan kelompok ekonomi yakni dengan basis kegiatan simpan pinjam. Pada Desa Pulo Kencana adanya FMA Agri Kencana berperan sebagai kelembagaan ekonomi petani (Amanah dan Farmayanti 2014). Pada tahun 2009-2010 7 orang petani mendapatkan bantuan modal dari FMA. Antara petani dan FMA dilakukan perjanjian bagi hasil. Baik petani maupun FMA merasa untung dengan pola bagi hasil ini. Semua pemelihara itik sekarang memiliki 17
itik sendiri di samping tetap memlihara itik milik FMA. Modal awal FMA berasal dari rpogram PUAP (Amanah dan Farmayanti 2014). e. Analisis program pengembangan masyarakat usaha peternakan itik desa Pulo Kencaan Analisis program pengembangan masyarakat usaha peternakan itik di Desa Pulo Kencana menurut Amanah dan Farmayanti (2012) menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan cenderung bersifat keproyekan, transfer pengetahuan, inovasi, keterlibatan masyarakat dominan pada saat pelaksanaan dan keterlibatan sangat terbatas pada perencanaan dan evaluasi program. Pengembangan organisasi dan pengembangan kelembagaan lokal belum menjadi prioritas. Pengembangan masyarakat perlu didasarkan pada kesadaran kritis bahwa masyarakat perlu maju, serta kebutuhan untuk berkembang. Kepercayaan akan potensi petani dan nelayan merupakan modal utama keberhasilan pemberdayaan. Penyuluh yang kompeten merupakan slaah satu kebutuhan petani agar dapat memperkuat peningkatan kemampuan dalam usaha dan pemeliharaan eksosistem (Amanah dan Farmayanti 2012). Kelembagaan sosial yang kuat merupakan unsur pendukung keberhasilan program pengembangan masyarakat. Kelembagaan lokal di Desa Pulo Kencana masih belum berperan secara utuh sebagai wadah belajar dan bekerjasama. Sebabnya adalah lemahnya struktur organisasi, belum berperannya kepemimpinan lokal sebagai penggerak dan masih bergantung pada pola-polapaternalistik. Kelembagaan lokal di Desa Pulo Kencana berupa perjanjian antara penanam modal dengan pengusaha itik dan aturan mengenail hutang-piutang. Kelompok petani belum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (Amanah dan Farmayanti 2012). C. PERAN KOMUNIKASI SEBAGAI INSTRUMEN KOMUNIKASI SOSIAL DAN JARINGAN INFORMASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT
18
Istilah komunikasi sosial ditujukan kepada instrumen komunikasi sosial sebagai konsep linier yang telah lama diadopsi dalam proses komunikasi. Instrumen komunikasi sosial yang dimaksud Fredian Tonny Nasdian adalah komunikasi dalam pemahaman sebuah transmisi pesan dari satu titik ke titik lainnya dan komunikatorlah dengan instrumen dan kemampuannya dapat menjangkau khalayak yang luas dan membuat mereka berpengalaman, percaya dan melakukan apa yang dinginkan (Nadian 2014). Konsep dasar ini mendorong komunikasi yang bersifat top down. Meski demikian, berbagai hasil penelitian dan persuasi pada umumnya menunjukkan komunikasi dipandang sebagai proses sharing horizontal di antara partisipan. Umpan balik seketika dan perubahan peran partisipan yang pada akhirnya mencapai konvergensi dan kesepahaman umum dan terjadi pada struktur jaringan dan struktur sosial tertentu. Model komunikasi linier telah banyak menuai kritik atas asumsinya terhadap aliran informasi. Pada analisa kasus pengembangan masyarakat usaha itik di Desa Pulo Kencana
di
atas
komunikasi
sosial
berperan
sebagai
instrumen
yang
mensosialisasikan program pemerintah baik secara interpersonal, kelompok dan massal. Sosialisasi program dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah formal kepada anggota kelompok tani/gapoktan/FMA Agri Kencana secara berjaringan dan berjenjang (Amanah dan Farmayanti 2014). Komunikasi sosial dalam pembangunan dalam konteks sosialisasi memiliki kaitan erat dengan partisipasi masyarakat, seperti diungkapkan Moemeka (1989), bahwa komunikasi pembangunan bukan hanya masalah mentransfer informasi tentang penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan fasilitas tertentu dan sekedar
pertukaran
informasi
tentang
penyelesaian
masalah,
tetapi
upaya
membangkitkan mobilisasi fisik atau empati, mendorong aspirasi, mendidik keterampilan baru, menggerakkan partisipasi lokal dalam pembangunan. Persoalan yang sering muncul dalam setiap proses pembangunan adalah komunikasi sosial dalam pembangunan yang tidak jalan, sehingga
tidak sedikit 19
menimbulkan kegagalan pencapaian hasil. Rogers (1975) mensinyalir terjadinya kegagalan pelaksanaan program pembangunan, salah satunya disebabkan oleh terjadinya kesenjangan komunikasi social sehingga informasi yang diterima anggota komunitas pedesaan menjadi tidak lengkap. Menurut Susanto (1977), untuk mencapai keberhasilan pembangunan perdesaan, diperlukan strategi komunikasi yang tepat. Hanya dengan komunikasi yang tepatlah proses sosialisasi program-program pembangunan bisa berhasil dengan baik. Pandangan ini diperkuat Moemeka (1989), bahwa sosialisasi dapat mengkatalisasi aktifitas pembangunan lokal, perencanaan dan implementasi pembangunan lokal, adanya komunikasi memperlancar program pembangunan. Roman (2003) menemukan hubungan positif pusat informasi sebagai sarana sosialisasi program pembangunan dengan efektivitas program pembangunan. Keberhasilan pembangunan terkait erat dengan partisipasi masyarakat, sebagaimana hasil penelitian Stiglitz (2002) dan Singh dan Singh (2008), bahwa keberhasilan pelaksanaan program pembangunan sangat tergantung pada partisipasi. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam mencapai efektivitas program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan. Hal ini mustahil dilakukan bila hanya menitikberatkan pada model komunikasi massa yang bersifat satu arah dan topdown. Komunikasi sosial dalam pengembangan masyarakat menitikberatkan tidak hanya pada model komunikasi linier atau top down melainkan fokus pada prosesproses dan pola-pola komunikasi dalam suatu komunitas mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan dan perkembangan komunitas itu sendiri. Komunikasi sosial dipahami sebagai suatu proses-proses dan pola-pola yang berlangsung dalam komunitas meliputi (1) the number partcipants, (2) publicness, (3) fungsi informasi, interpretasi dan entertainment (4) cultural group (Nadian 2014). Peran komunikasi sebagai instrumen sosial dalam pengembangan masyarakat didasari atas penyebaran dan jaringan informasi dan komunitas. Hal ini ditenggarai 20
atas beragam informasi yang telah menerpa komunitas dengan deras dan luas. Komunikasi sosial tidak hanya melibatkan media massa dalam menyebarkan informasi, baik secara langsung ataupu tidak langsung sebagaimana dijelaskan dalam teori one step dan two step flow theory tetapi juga melalui petugas yang disebarkan ke pedesaan khususnya komunitas. Para pekerja pemerintah yang notabene penyuluh pertanian telah mampu memodernisasikan pertanian di pedesaan melalui pemanfaatan teknologi modern baik sebagai alat ataupun model pemberdayaan tertentu. Selain melalui saluran informasi massal ataupun penyuluh, aliran informasi juga didapatkan dari para perantau. Setelah merantau dan memasuki masa pensiun para perantau pulang dengan membawa beragam informasi dan uang sebagai modal usaha. Ada juga pedagang sebagai sumber yang mengalirkan informasi kepada komunitas (Nadian 2014). Bagi pengembangan masyarakat jaringan informasi terhadap komunitas sangat penting. Karena kepemilikan dan pemenuhan kebutuhan informasi berpeluang memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal ini yang menjadi asumsi bagi kegiatan kerjasama sebagai upaya pengembangan komunitas. Dengan adanya jaringan setiap lembaga tidak perlu lagi mengetahui atau menguasi sumber daya, karena dengan mudah dapat menerima da mempergunakan sumber daya yang ada pada lembaga lain. Begitupun dengan jaringan dalam aliran informasi, sebagai instrumen sosial dalam menambah pengetahuan dari berbagai sumber daya yang ada untuk pengembangan komunitas.
III. KESIMPULAN Pengembangan masyarakat muncul sebagai kajian akademis di Amerika Serikat dan di Inggris. Pengembangan masyarakat menjadi muncul lebih banyak dilatari kondisi masyarakat dunia akibat perang yang terjadi. masyarakat
di
Amerika
berbentuk
gerakan
sosial
dan
Pengembangan program-program
21
pengembangan masyarakat yang saat itu marak terjadi. Berbeda dengan inggris sebagai pengganti “pendidikan massal”, pengembangan masyarakat berorientasi kepada pengembangan masyarakat pada daerah jajahan koloni Inggris. Pengembangan masyarakat berasal dari konsep dasar “community” berarti kualitas hubungan sosial dan “development” sebagai perubahan yang dilakukan secara terencana dan gradual. Pada tahun 1957, PBB memutuskan 10 prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat yang bisa diterapkan di seluruh dunia. Berbagai pendekatan
pengembangan
masyarakat
dilakukan
sebagai
upaya
mencapai
keberhasilan tujuan pengembangan masyarakat. Model-model pengembangan masyarakat terdiri dari model pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial. Model pengembangan masyarakat lokal dan perencanaan sosial termasuk dalam perspektif profesional dalam pengembangan masyarakat. Sedangkan model aksi sosial termasuk dalam perspektif radikal. Peran komunikasi dalam pengembangan masyarakat sebagai instrumen komunikasi sosial yang terdiri dari elemen-elemen meliputi the numbers of partcipants, publicness, fungsi infomrasi, interpretasi dan entertainment dan cultural group. Peran komunikasi juga berperan sebagai jaringan informasi dalam pengembangan masyarakat.
Daftar Pustaka Amanah, S dan Nani Farmayanti. 2014. Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing. Jakarta : Kerjasama Dep. Sains KPM IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
22
_________. 2012. Model Pemberdayaan Petani-Nelayan Berbasis Kelembagaan Lokal dan Agroekosistem Untuk Peningkatan Daya Saing Dan Pendapatan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian Institut Pertanian Bogor : Buku 3 Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya. Hal. 784-790. Moemeka, A.A. 1989. Perspectives on Development Communication. Africa Media Review.Vol. 3, No.3, pp. 1-24. Nasdian, FT. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta : Kerjasama Dep. Sains KPM IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Rogers, E. 1975. Network Analysis of The Diffusion of Innovation. Stanford University: Institute for Communication Research. Roman, R. 2003. Diffusion of Innovations as a Theoretical Framework for Telecenters, Information Technologies and International Development. Vol. 1. No. 2, pp. 53-66. Singh, P. B. and Singh, A. 2008. Impact and Effectiveness of Watershed Development Programmes in India. New Delhi: Centre For Rural Studies National Institute Of Administrative Research Lal Bahadur Shastri National Academy Of Administration Mussoorie-248-179 Stiglitz, J.E. 2002. Partcipation and Development: Perspectives from the Comprehensive Development Paradigm. Review of Development Economics. Vol. 6 (2), pp. 163-182. Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Refika Aditama Susanto, A. S., 1977, Komunikasi Kontemporer, Bandung: Bina Cipta.
23
