Modul Penyusunan RKP Desa

SERI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA

MODUL

PENYUSUNAN RKP DESA PARTISPATIF

LSU BINA INSANI Alamat: Jl. Raya Sokka Telp/Fax. (0287) 5522027 Pejagoan Atas Angin www.binainsani-Atas Angin.org [email protected]

MODUL PENYUSUNAN RKP DESA PARTISIPATIF

Di susun oleh :

MUSTIKA AJI HP : 081 391 016 316

LSU BINA INSANI Alamat: Jl. Raya Sokka Telp/Fax. (0287) 5522027 Pejagoan Atas Angin Web Site : www.binainsani-Atas Angin.org Emai : [email protected]

KATA PENGANTAR

Modul ini merupakan salah satu dari seri penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik. Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Dalam Peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang Desa pasal …… disebutkan bahwa desa diwajibkan memiliki perencanaan jangka menengah ( RPJMD ) dan perencanaan tahunan ( RKP Desa ). Dengan adanya Alokasi Dana Desa ( ADD ) Perencanaan desa menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan desa karena dengan perencanaan ini implementasi ADD menjadi tepat sasaran dan terukur. Berkaitan dengan kerangka pikir diatas “ Modul Penyusunan RKP Desa Partisipatif “ ini kami susun sebagai salah satu kepedulian kami dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri. Namun demikian modul belumlah menjadi modul yang sempurna sehingga dalam penggunaan modul ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyakat dan peraturan-peraturan daerah yang ada.

Kesumba, Medio Juni 2008 Mustika aji

DAFTAR ISI Kata Pengantar BAB I

Pengantar Penyusunan RKP Desa a. Tahapan Penyusunan RKP Desa b. Tim Penyusun RKP Desa

BAB III Penyusunan RKP Desa a. Lokakarya Desa a.1. Evaulasi pembangunan tahun lalu a.2. Analisisa RPJM Desa a.3. Analisa keadaan darurat a.4. Analisa Kebijakan supra desa a.5. Menyusun Desain Kegiatan dan RAB a.6. Menyusun Matrik RKP Desa b. Musrenbang RKP Desa c. Regulasi dan sistimatika RKP Desa BAB IV Pengawalan dan Pelaksanaan Perencanaan Desa a. Pengawalan perencanaan desa Lampiran

PANDUAN PELATIHAN DAN PENGGUNAAN MODUL 1. Pengorganisasian Pelatihan a. Peserta Pelatihan Peserta pelatihan penyusunan RKP Desa Partispatif sebaiknya teridiri dari ¾ Unsur Pemerintah Desa ¾ Unsur BPD ¾ Unsur Lembaga Masyarakat Desa ¾ Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat ¾ Unsur Tokoh Masyarakat b. Fasilitator Pelatihan Fasilitator pelatihan hendaknya personel yang mempunyai persyaratan sebagai berikut : ¾ Mempunyai kemampuan fasilitasi yang partisipatif ¾ Memahami perencanaan partispatif di tingkat desa ¾ Memahami pemerintahan desa ¾ Mempunyai pengalaman mendampingi masyarakat desa c. Tempat Pelatihan Tempat pelatihan idealnya dilaksankan di desa dan dihindari pada tempat-tempat yang mewah d. Penyelenggaran Pelatihan Penyelenggara pelatihan bisa dari pemerintah daerah, LSM yang bergerak pada bidang pengembangan pedesaaan lebih baik apa bila penyenggara pelatihan adalah pemerintah desa.

2. Penggunaan Modul Sebelum menggunakan modul hendaknya dilakukan beberapa hal sebagai berikut : a. Mempelajari kondisi masyarakat desa yang akan menerima pelatihan. b. Menyiapkan bahan bahan penunjang pelatihan yang sesuai dengan dengan kondisi dan situasi yang ada c. Modul ini bkanlah modul baku sehingga materi dan tata uruta materi dapat disempurnkan sesuai dengan kebutuhan

SILABUS PELATIHAN PENYUSUNAN DESA PARTISIPATIF No

Pokok Bahasan / Sub Pokok Bahasan

3

Penyusunan RKP Desa 1. Lokakarya RKP Desa

3.1

3.1.1 2.

Evaluasi pembangunan tahun lalu

3.1.2 3.

Analisisa RPJM Desa

3.1.3 4.

Analisa keadaan darurat

3.1.4 5.

Analisa Kebijakan supra desa

Tujuan Pembelajaran

Methode Pembelajaran

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Lokakarya RKP Desa 2. Mempuyai ketrampilan memfasilitasi Lokakarya RKP Desa

Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Lokakarya RKP Desa Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Evaluasi pembangunan tahun lalu Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Analisisa RPJM Desa Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Analisa keadaan darurat

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Evaluasi pembangunan tahun lalu 2. Mempuyai ketrampilan melakukan Evaluasi pembangunan Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Analisisa RPJM Desa 2. Mempuyai ketrampilan mengunakan teknik Analisisa RPJM Desa Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Analisa keadaan darurat 2. Mempuyai ketrampilan mengunakan teknik Analisa keadaan darurat Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Analisa Kebijakan supra desa

Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol,

Waktu

3.1.5 6.

Menyusun Desain Kegiatan dan RAB

3.1.6 7.

Menyusun Matrik RKP Desa

3.2

8.

Musrenbang RKP Desa

3.3

9.

Regulasi dan sistimatika RKP Desa

4

4.1

Pengawalan dan Pelaksanaan Perencanaan Desa 1. Pengawalan perencanaan desa

2. Mempuyai ketrampilan mengunakan teknik Analisa Kebijakan supra desa Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Menyusun Desain Kegiatan dan RAB 2. Mempuyai ketrampilan membuat Desain Kegiatan dan RAB Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Menyusun Matrik RKP Desa 2. Mempuyai ketrampilan Menyusun Matrik RKP Desa Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Musrenbang RKP Desa 2. Mempuyai ketrampilan melaksankan Musrenbang RKP Desa Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Regulasi dan sistimatika RKP Desa 2. Mempuyai ketrampilan menyusun Regulasi dan sistimatika RKP Desa

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Pengawalan

Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Analisa Kebijakan supra desa Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Menyusun Desain Kegiatan dan RAB Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Menyusun Matrik RKP Desa Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Bahan Bacaan Hand out Musrenbang RKP Desa

Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Regulasi dan sistimatika RKP Desa

Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat

perencanaan desa 2. Mempuyai ketrampilan mengawal perencanaan desa

Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Pengawalan perencanaan desa

ORIENTASI PELATIHAN

Kantor: Jl. Raya Sokka 48C Pejagoan Kebumen www. binainsani-kebumen.org [email protected]

TUJUAN PELATIHAN PESERTA MEMAHAMI DASAR DASAR PENYUSUNAN RKP DESA | PESERTA MAMPU MAMPU MENYUSUN RKP DESA DENGAN BAIK |

SEKENARIO PELATIHAN ORIENTASI PELATIHAN

PENGANTAR 1.

FREE TES

Tahapan Penyusunan RKP Desa

2. Tim Penyusun RKP Desa

LEGAL DRAFTING

1. Musrenbang RKP Desa 2. Regulasi dan sistimatika RKP Desa

PASCA PENYUSUNAN

PENYUSUNAN RKP DESA Lokakarya Desa a.1. Evaulasi pembangunan tahun lalu a.2. Analisisa RPJM Desa a.3. Analisa keadaan darurat a.4. Analisa Kebijakan supra desa a.5. Menyusun Desain Kegiatan dan RAB a.6. Menyusun Matrik RKP Desa

Pengawalan RKP Desa

RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT

POST TES

HARAPAN PESERTA

KONTRAK BELAJAR

MODUL 1 PENYUSUNAN RKP DESA

PENYUSUNAN RKP DESA

Kantor: Jl. Raya Sokka 48C Telp/Fax. (0287) 383432 Pejagoan Kebumen

PENGERTIAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA YANG SELANJUTNYA DISINGKAT RKP DESA ADALAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA YANG DISUSUN OLEH PEMERINTAH DESA BERSAMA MASYARAKAT UNTUK JANGKA WAKTU SATU TAHUN.

PASAL 64 (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Peraturan kepala desa

PRINSIP PENYUSUNAN RKP DESA 1. 2. 3.

4. 5.

pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan; berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;

Lanjutan…. 6.

selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal; 7. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia; 8. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan; 9. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat; 10. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;

TUJUAN 1.1. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran Desa Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan . 1.2. Sebagai masukan penyusunan APB Desa

MASUKAN Dari Desa Dokumen RPJMDes Hasil Evaluasi Pembangunan Dari Kabupaten Draf Rancangan RKPD Draf Rancangan Renja SKPD

TAHAPAN PNYUSUNAN RKP DESA Penyusunan Rencana * Melaksanakan lokakarya Desa * Penyusunan rancangan RKP Desa * Melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa Penetapan Rencana * RKP Desa dengan Peraturan Kepala Desa Pengendalian pelaksanaan Rencana * Koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana Evaulasi pelaksanaan rencana * Pengumpulan dan analisi data untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja

ALUR PENYUSUNAN RKP DESA 1.

LOKAKARYA DESA

MUSRENBANG DESA

3. 4.

EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA 2. ANALISA KEADAAN DARURAT 3. ANALISA KEBIKAN SUPRA DESA 4. ANALISA KEGIATAN DALAM RPJMD 5. MENDBESAIN KEGIATAN DAN BIAYA

1. MEMAPARKAN HASIL LOKAKARYA 2. MENYEPAKATI KEGIATAN DAN BIAYA MENYEPAKATI USULAN KEGIATAN UNTUK MURENCAM MENYEPAKATI WAKIL DESA DALAM MUSRENBANGCAM

PERATURAN KADES RKP DESA

TEMPAT

PESERTA

BALAI DESA

WAKIL RW / RT WARGA MISKIN PEREMPUAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA TOGA / TOMAS PEMDES BPD

ACARA SAMBUTAN KETUA LKMD PENGANTAR FISILITATOR

LOKAKARYA DESA METHODE

A. B. C. D. E.

EVALUASI PEMBANGUNAN ANALISA KEADAAN DARURAT ANALISA KEBIJAKAN SUPRA DESA ANALISA RPJMDes DESAIN KEGIATAN DAN BIAYA

HASIL DRAFT RANCANGAN RKP DESA

TEMPAT

PESERTA

ACARA

MUSRENBANG DESA

BALAI DESA

WAKIL RW WARGA MISKIN PEREMPUAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA TOGA / TOMAS PEMDES BPD SAMBUTAN KADES PENGANTAR FASIILTAITOR PELAKSANAAN MUSBANG

METHODE 1. 2.

HASIL

CURAH PENDAPAT PENYEPAKATAN DRAFT

1. PERKADES RANCANGAN RKP DESA 3. DAFTAR USULAN UNTUK MUSRENBANGCAM 2. DAFTAR PESERTA MUSRENBANGCAM

MODUL 2 LOKAKARAYA PENYUSUNAN RKP DESA

LOKAKARYA RKP DESA


PENGERTIAN Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa untuk membahas perencanaan tahunan desa.

TUJUAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menevaulasi pembangunan tahun sebelumnya. Mengidentiikasi kegiatan dari RPJMDes Mengidentiikasi kegiatan dari kebijakan supra Desa Mengidentiikasi kegiatan darurat Menyusun Rencana Anggaran dan Biaya. Menyusun draf matrik kegiatan RPKP Desa.

KELUARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Evaulasi pembangunan tahun sebelunya. Anasila kegiatan RPJDes Analisa kegiatan supra desa Analisa kegiatan darurat Rencana Anggaran dan Biaya. Draf matrik kegiatan RPKP Desa. Berita Acara Lokakarya RPKP Desa.

PESERTA

Delegasi dusun Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat desa Unsur Warga miskin Unsur perempuan Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa Anggota BPD dari perwakilan dusun tersebut Pemerintah Desa.

TAHAP PERSIAPAN LOKAKARYA DESA a.

b.

Pokja perencanaan Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta, dan agenda Lokakarya RKP Desa. Pokja perencanaan Desa menyiapkan peralatan serta format format yang dibutuhkan, ( spidol, kertas palano, daftar hadir, berita acara serta format-format F4, F5, F6 dan F 7 ).

TAHAP PELAKSANAAN LOKAKARYA DESA a. b.

c. d.

Pendaftaran peserta Lokakarya RKP Desa oleh pokja perencanaan desa. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, methode serta keluaran Lokakarya Desa. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi Lokakarya Desa Pokja perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil Lokakarya Desa.

TEKNIK EVALUASI PEMBANGUNAN


PENGERTIAN

EVALUASI PEMBANGUNAN ADALAH SERANGKAIAN KEGIATAN PENILAIAN ATAS CAPAIAN KEGIATAN YANG TELAH DIRENCANAKAN

TUJUAN MENGETAHUI CAPAIAN KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN MENGIDENTIFIKASIKAN KEGIATAN – KEGIATAN YANG HARUS DI LANJUTKAN PADA TAHUN BERSANGKUTAN

LANGKAH-LANGKAH EVALUASI PEMBANGUNAN

Siapkan Format Kajian Evaulasi pembangunan Indentifikasikan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada tahun sebelumnya ( tuliskan pada format 1.1 kolom 2 ) Bahaslah tingkat penyelesaian masing masing kegiatan (hasilnya tuliskan pada format 1.1 dengan cara memberi tanda (v) pada kolom 3 jika kegiatan selesai, kolom 4 jika kegiatan belum selesai, kolom 5 jika kegiatan tidak dilaksanakan/dikerjakan ) Berilah keterangan jika kegiatan belum selesai datau tidak dilaksanakan ( tuliskan pada kolom 6 format 1.1 ) Tuliskanlah rekomendasi hasil pembahasan pada kolom 7 jika tidak ada rekomendasi, kolom 8 jika rekomendasi dilanjutkan pada tahun tersebut, kolom 9 jika direkomedasikan untuk dilanjutkan pembangunanya pada tahun anggaran berikutnya

Contoh Pengisian Format

FORMAT 1.1 EVAULASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA TINGKAT PENYESAIAN

REKOMENDASI

KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

SELESAI

BELUM SELESAI

TIDAK DILAKUKAN

KETERANGAN

TIDAK DIRKOMENDASI

DILANJUTKAN

DILANJUTKAN TAHUN BERIKUTNYA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Pembanguna n Jalan Rabat Beton di Rw 01 sepanjang 100 m

NO

02

Rehab Balai Desa

03

Bantuan Modal Kelompok Tani

Terbangun Jalan Sepanjang 100 M

V

-

Dianggaraka n Kembali pada anggaran tahun berikutnya

Pembangunan Baru Mencapai 70 % karena terjadi kenaikan hargaharga bangunan

V

V

Bantuan belum dibagikan masih ada di bendahara panitia

Minta klarifikasi pengelola untuk segera dikerjakan

ANALISA KEGIATAN RPJMDes


PENGERTIAN Analisa kegiatan pada RPJMDes adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui rencana kegiatan RPJMDes pada tahun bersangkutan

TUJUAN z

MENGIDENTIFIKASIKAN KEGIATAN – KEGIATAN BERDASAR PROGRAM DAN KEGIATAN DI RPJMDes PADA TAHUN BERSANGKUTAN

LANGKAH-LANGKAH ANALISA RPJMDeS z

z z

z

Siapkan format Analisa Kegiatan pada RPJMDes Paparkanlah Format RPJMDes Identifikasikan kegiatan – kegiatan yang ada pada RPJMDes tahun bersangkutan Catatlah kegiatan – kegiatan pada format Analisa Kegiatan pada RPJMDes

FORMAT 1.4 ANALIS KEGIATAN DALAM RPJMDes TAHUN BERSANGKUTAN NO

NAMA KEGIATAN DALAM RPJMD TAHUN BERSANGKUATAN

VOLUME

LOKASI

1

Pengembangan Wilayah

1.1

Pekerjaan Umum

1.1.1

Pembangunan Jalan Rabat Beton

150 m

Rw 02

1.1.2

Perbaikan saranan Ibadah

5x6

Desa

II

Bidang EkonomiPertanian

2.1

Pertanian

2.1.1

Pengadaan Sprayer

5 Buah

Desa

2.1.2

Bantuan Kelompok Tani Pupuk Urea )

4 Kelompok

Desa

III

Sosial Budaya

3.1

Pendidikan

3.1.1

Bantuan Penyelenggaraan TK

Ls

Desa

TEKNIK ANALISA KEBIJAKAN SUPRA DESA


PENGERTIAN

KEBIJAKAN SUPRA DESA ADALAH SEMUA KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

TUJUAN MENGIDENTIFIKASIKAN KEGIATAN KARENA ADANYA KEBIJAKAN DARI SUPRA DESA

LANGKAH-LANGKAH ANALISA KEBIJAKAN SUPRA DESA Siapkanlah format Analisa kebijakan supra desa | Indentifikasikan kebijakan supra desa dan catat pada kolom 2 | Diskusikanlah implikasi kegiatan dari kebijakan tersebut hasilnya tuliskan pada kolom 3 | Tuliskan Volume kegiatan pada 4 | Tuliskan lokasi kegiatan pada kolom 5 |

FORMAT 1.3 ANALISA KEBIJAKAN SUPRA DESA NO

BENTUK DAN JENIS KEBIJAKAN

1

2

01

02

Perbub No … Tahun… Tentang ……

INDIKASI KEGIATAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA KEBIJAKAN NAMA KEGIATAN

VOLUME

3

4

Sharing dana untuk Kegiatan Desa siaga

Ls

LOKASI 5

Desa

TEKNIK ANALISA KEADAAN DARURAT


PENGERTIAN

KEADAAN DARURAT ADALAH SUATU KEADAAN YANG HARUS SEGERA DITANGANI KARENA ADANYA BENCANA

TUJUAN MENGETAHUI ADA TIDAKNYA KEADAAN DARURAT | MENGETAHUI TINGKAT KERUSAKAN | MERUMUSKAN / IDENTIFIKASI TINDAKAN TANGGAP DARURAT |

LANGKAH-LANGKAH ANALISA | | | | |

| |

Siapkan Format Kajian Analisa Keadaan Darurat Indentifikasikan kejadian / bencana ( hasilnya tuliskan pada pada format 1.2 kolom 2 ) Indentifikasikan lokasi kejadian (hasilnya tuliskan pada pada format 1.2 kolom 3 ) Indentifikasi kerusakan yang terjadi (hasilnya tuliskan pada pada format 1.2 kolom 4 ) Indentifikasikan kegiatan dalam rangka penanggulangan kerusakan yang ada (hasilnya tuliskan pada pada format 1.2 kolom 5 ) Identifikasikan volume kegiatan yang diperlukan (hasilnya tuliskan pada pada format 1.2 kolom 6 ) Tuliskan lokasi kegiatan (hasilnya tuliskan pada pada format 1.2 kolom 6 )

Contoh Pengisian Format

FORMAT 1.2 ANALIS KEADAAN DARURAT

NO

BENTUK / KEJADIAN

LOKAS I

TINGKAT KERUSAKAN YANG DITIMBULKAN

ALTERNATIF KEGIATAN TANGGAP DARURAT

VOLUME

BIAYA RP.

1

2

3

4

5

6

7

1

Terjadi Bencana Banjir bandang

Rw 03,04 dan 04

Tanggul sungai Jebol sepanjang 100 M

Perbaikan Tanggu Sungai

100 m x 5 m

1 Rumah Warga Roboh

Stimulan rehab rumah

Ls

MENDESAIN KEGIATAN DAN BIAYA


PENGERTIAN Adalah serangkaian kegiatan untuk mendesain bentuk kegiatan dan menyusun anggaran biaya sebuah kegiatan

TUJUAN |

Tujuan Membuat Desain Kegiatan 1. Efektifitas dan Efisien Kinerja 2. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 4. Sebagai Alat Evaluasi dan Pengawasan

|

Tujuan Penyusunan RAB 1. Mengetahui Jumlah Biaya yang dibutuhkan 2. Sebagai Alat Evaluasi dan Pengawasan

LANGKAH – LANGKAH MEMBUAT DESAIN KEGIATAN FISIK Surve Lapangan Di perlukan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya/lapangan sebagai acuan dalam menyusun desain teknis | Menghitung Volume Dalam menghitung volume kegiatan harus berdasarkan hasil pengukuran pada survai lapangan | Membuat Gambar Teknis |

LANGKAH – LANGKAH MEMBUAT DESAIN KEGIATAN NON FISIK |

|

|

|

|

Menentukan Tujuan Kegiatan Peserta memahami dan mampu menyusun RPJMDes Menentukan sasaran Misal: Untuk kegiatan pelatihan RPJMDes sasarannya adalah : 1. Pemdes 2. BPD 3. Toga / Tomas Menentukan Jumlah sasaran Misal : Jumlah peserta pelatihan adalah 30 Orang Menentukan Lama Kegiatan Misal : Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari Menentukan Methode Kegiatan Pendidikan Orang Dewasa ( Partisipatory andragogi )

MEMBUAT RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN NON FISIK | |

|

Gunakan standar analisa kegiatan swakelola Gunakan standar biaya yang resmi (biasanya dalam bentuk Peraturan Bupati) tidak harus menggunakan pagu maksimal Masukan dalam format Rencana Anggaran Biaya

PENYUSUNAN MATRIK RKP DESA


PENGERTIAN Adalah serangkaian kegiatan pengisian matrik program dan kegiatan pada RKP Desa

LANGAKAH – LANGKAH MEMBUAT MATRIK RKP DESA | |

| | | | | | | | |

Siapkanlah matrik RKP Desa Identifikasikan kegiatan dari hasil kajian ( Analisa Keadaan Darurat, Evaulasi Pembangunan, Kebijakan Supra Desa dan Analisa Kegiatan Dalam RPJMDes ) Tuliskanlah kegiatan tersebut dalam kolom 2 Format RKP Desa menurut sektor dan bidang Tuliskan tujuan masing – masing kegitan pada kolom 3 Format RKP Desa Tuliskanlan lokasi kegiatan pada kolom 4 Tuliskan volume kegiatan pada kolom 5 Tuliskan sifat kegiatan dengan memberi tanada V pada kolom 6,7 dan 8 Tuliskan besaran rencana anggaran biaya pada 9,10 dan 11 disusaikan dengan sumber biaya Jumlahkanlah pada kolom 9,10 dan 11 hasilnya tuliskan pada kolom 12 Tuliskan penanggung jawab kegiatan pada kolom 13 Tuliskan indikator kegiatan pada kolom 14

MENENTUKAN SUMBER BIAYA |

SUMBER BIAYA 1. APBD/APBN APBD Bisa berasal dari APBD II ( kabupaten ) dan APBD I ( Propinsi ) Apabila kegitan tersebut memenuh krteraia sebaga berikut 1.1. Bukan Kewenangan Desa 1.2. Biayanya terlalu besar 1.3. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya 2. APB Desa 1.1. Kewenangan Desa 1.2. Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa 1.3. Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya 3. Lainya Berasal dari selan sumber diatas, mis a. Bantuan dari LSM b. Bantuan luar Negri ( Program PPK, P2KP dsb ) c. Dari perusahaan swasta

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DESA TAHUN 2007 DESA

: Suka Maju

KECAMATAN

: Maju Lancar

KABUPATEN

: KEBUMEN

SIFAT

SUMBER BIAYA

JENIS PROYEK

TUJUAN KEGIATAN

LOKASI

VOL

BR

L

R

APBD/N

APBDes

Lainya

JUMLAH

PENANG JAWAB

idikator

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

PENGEMBANGAN WILAYAH

1.2

Sumber Daya Air

1.2.1

Pembangunan Talud Sungai sepanjang 50 Meter

II

BIDANG EKONOMI

2.1

Pertanian

2.1.1

Bantuan pengadaan alat pembasmi hama

III

SOSIAL BUDAYA

3.1

Pendidikan

3.1.1

Sosialisasi pendidikan anak Usia Dini JUMLAH

Rw 01 RW 02

50 M X 3M

Desa

10 Buah

Desa

35.000.000 V

35.000.000

V

15.000.000

15.000.000

v

5.000.000

5.000.000

Ls

35.000.000

20.000.00

55.000.000

………….,………….2007 Kepala Desa ……….

MODUL 3 MUSRENBANG RKP DESA

MUSRENBANG RKP DESA


DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah |

PENGERTIAN Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

TUJUAN |

|

|

Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/kelompok) yang telah digodok dalam Lokakarya Desa. Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melaluiAlokasi Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada ForumMusrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi).

HASIL MUSRENBANG DESA |

|

|

Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), serta swadaya gotong royong masyarakat Desa; Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi; Daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada forum Musrenbang Kecamatan.

KELUARAN 1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi: a. Prioritas Kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya. b. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa dan kecamatan dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan. 2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. 3. Berita acara Musrenbang Desa.

PESERTA |

|

|

|

| |

Peserta Musrenbang Desa adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa, seperti: ketua RT/RW; kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah. KK Miskin

Berita Acara Musrenbang Desa Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2007 di Desa Suka Maju Kecamatan Maju Lancar Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : …………………………………………………… Jam : pukul ………………s.d. pukul ………….………. Tempat : Balai Desa Suka Maju telah diselenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh wakil–wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah : A. Materi 1. Draf Rancangan RKP Desa Hasil Lokakarya Desa 2. Draf Rancangan usulan Musrenbangcam 3. Perwakilan Desa dalam Musrenbangcam B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : ………………………dari …………………………….. Sekretaris / Notulis : .………………… dari …………………………….. Narasumber : 1 …….……………… dari ………………………… 2. ……………..……… dari …………..…………….. 3..…………..………… dari ………………………… Setelah dilaku kan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal : RKP Desa Daftar Usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada Musrenbangcam Daftar nama delegasi untuk memwakili desa dalam Musrenbangcam. Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………… , tanggal …………………… Pimpinan Musrenbang Notulis / Sekretaris ( ) ( ) Mengetahui , Kepala Desa Suka Maju ( ) Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dari Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan Nama Alamat Ttd. 1. …….……………………… ……………………………………. ……… 2. …….……………………… ……………………………………. ……… 3. …….……………………… ……………………………………. ……… 4. …….……………………… ……………………………………. ……… 5. …….……………………… ……………………………………. ………

DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI/PESERTA MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2007 Desa : Suka Maju Kecamatan : Maju Lancar Kabupaten : Kebumen NO

NAMA

UNSUR

ALAMAT RT/RW

KETERANGAN

Kades BPD LKMD Perempuan Masyarakat Miskin

………….,………….2007 Kepala Desa Suka Maju

MODUL 1 REGULASI DAN SISITEMATIKA RKP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN SISTIMATIKA RKP DESA


PASAL 64 (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam keputusan kepala desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELANCAR

KECAMATAN AWANG-AWANG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) TAHUN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CONTOH

KEPALA DESA KAJORAN, Menimbang : a…… b…... c…… Mengingat : 1.………..; 2 .............; MEMUTUSKAN : Menetapka : Keputusan Kepala Desa Kajoran Tentang Rencanan Kerja Pembangunan Desa tahun 2007 BAB I KETETNTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud : 1. ................... 2. .................. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2 (1). Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk Tahun 2007 disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I : b. BAB II : c. BAB III : d. BAB IV : ( 2 ) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. Pasal 3 Rencana Kerja Penbangunan Desa tahun 2007 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LKMD dalam Pelaksanaan pembangunan Tahun 2007. Pasal 4 Berdasarkan RKP Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun 2007. Pasal 5 Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh LKMD dengan penggunaan dana melalui / dibuat RAB ( Rencana Anggaran Belanja ) Pasal 6 Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Selancar Pada tanggal. ............ KEPALA DESA SELANCAR,

SUDIYO

CONTOH

SISTIMATIKA PENULISAN RKP DESA

|

|

|

| |

BAB I : PENDAHULUAN a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Visi dan Misi b. Landasan Hukum c. Tujuan BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA a. Pendapatan Desa b. Belanja Desa BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA a, Masalah dan Tantangan b. Program dan Kegiatan Indikatif BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN BAB V : PENUTUP LAMPIRAN 1. Matrik Program kegiatan 2. Rencana Anggaran Biaya 3. Proses Penyusunan Program dan kegiatan ( F. 1.1 S/D F.1. 4 ) 4. Berita acara musyawarah ( Lokakarya, Musbangdes ) 5. Daftar Hadir Musyawarah ( Lokakarya, Musbangdes ) 6. Peta Desa 7. Foto Kegiatan

MODUL 4 SOSIALISASI DAN PENGAWALAN

SOSIALISASI RKAP DESA


Sosialisasi Perencanaan Desa Pada Masyarakat

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. ( PP No 72 Pasal 60 ayat 3 )

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa. ( PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 29 TAHUN 2006 Pasal 17 )

Peraturan Bupati No 29 Tahun 2005 Pasal 5 Setiap Lembaga Publik yang telah membuat dokumen publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat ( Ayat 1 ) Dokumen publik sebagaimana dimaksud dapat berupa dokumen yang masih dalam bentuk draf maupun yang telah diundangkan ( Ayat 4 )

SUBTANSI SOSIALISASI

Lampiran RKP Desa yang memuat program dan kegiatan idikatif tahun bersangkutan

MEDIA SOSIALISASI

Forum masyarakat baik formal maupun non formal Poster Radio kumunitas Papan Informasi Desa Papan informasi dusun, Rw, Rt

SASARAN

Warga masyarakat pada umunya Toga, Tomas Lembaga Kemasyarakatan Desa ( LKMD, PKK, RW, RT dsb ) Kelompok kelompok kepentingan ( Kelompok Tani, Kelompok pedagang Dsb)

Siapa yang melakukan ?

Pemerintah Desa BPD Pokja Perencanaan Masyarakat

Sosialisasi Perencanaan Desa Kepada Supra Desa atau Pihak Ketiga lainya dilakkan dalam bentuk

Penyampaian dokumen Perdes tentang RPJMDes Penyampaian dokumen Keputusan Kepala Desa tetang RKP Desa

Sasaran Sosialisasi

Pemeintah 1. Kecamatan 2. BAPEDA 3. SKPD terkait DPRD 1. Komisi DPRD terkait 2. Anggota DPRD dari perwakilan Daerah pemilihan bersangkutan Swasta

PENGAWALAN PERENCANAAN DESA


Pengawalan Perencanaan Desa di tingkat desa

Adalah serangkaian kegiatan / aktifitas dalam rangka mengawal usulan program dan kegiatan dari hasil perencanaan desa (RKP Desa) terakomodasi dalam Anggaran dan Belanja Desa ( APB Desa ) dan APBD

Tujuan

Memastikan RKP Desa ( Kegiatan pembangunan Skala Desa ) terakomodasi dalam Anggaran dan Belanja Desa ( APB Desa ) Memastikan RKP Desa ( Kegiatan pembangunan Skala Kabupaten ) terakomodasi dalam Anggaran dan Belanja Daerah ( APBD ))

Siapa yang melakukan ? Tingkat Desa Delegasi Dusun Tingkat Kecamatan Delegasi Desa yang di pilih secara partisipatif dalam Forum Musrenbang Desa. Tingkat Kabupaten Delegasi Kecamatan yang di pilih secara partisipatif dalam Forum Musrenbang Kecamatan.

Arena Pengawalan Tingkat Desa Musyawarah Anggaran Desa Tingkat Kecamatan Musrenbangcam Tingkat Kabupaten Forum SKPD Musrenbangkab Musyawarah Anggaran di DPRD

TUGAS DELEGASI DESA 1. Membantu

Kepala Desa menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan. 2. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan Desa dalam Forum Musrenbang Kecamatan. 3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan Desa dengan kelompok–kelompok masyarakat

TUGAS DELEGASI KECAMATAN 1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 2. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok–kelompok masyarakat di tingkat kecamatan. 4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.

TUGAS DELEGASI KECAMATAN 1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 2. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok–kelompok masyarakat di tingkat kecamatan. 4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.

EVALUASI DAN RKTL

Kantor: Jl. Raya Sokka 48C Pejagoan Kebumen www. binainsani-kebumen.org [email protected]

EVALUASI UMUM

Apakah Pelatihan ini sesuai dengan harapan anda sebelumnya ? 1–2–3–4–5 Apakah Pelatihan ini menambah pengetahuan anda tentang perencaan partisipatif ? 1–2–3–4–5 Apakah pelatihan ini memberikan kesadaran tentang pentingnya perencanaan partipatif di desa anda ? 1–2–3–4–5 Apakah pelatihan ini memberikan ketrampilan kepada anda dalam hal penyusunan RPJMDes yang partisipatif ? 1–2–3–4–5 Apakah pelatihan ini memberikan ketrampilan kepada anda dalam hal penyusunan RKP Desa partisipatif ? 1–2–3–4–5

Keterangan : 1 = sangat jelek 2 = kurang baik 3 = baik 4 = cukup baik 5 = sangat baik - Lingkarilah salah satu angka yang menurut anda sesuai

EVALUASI FASILITATOR No

Nama Nasum/ Fasilitator

Penguasaan Materi

Penggunaan Metode

1

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

2

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

3

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

4

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

Keterangan : 1 = sangat jelek 2 = kurang baik 3 = baik 4 = cukup baik 5 = sangat baik Lingkarilah salah satu angka yang menurut anda sesuai

EVALUASI PENYELENGGARA PELATIHAN

Menurut anda tentang lamanya pelatihan ini a. Terlalu lama b. Cukup c. Terlalu pendek Menurut anda tentang jadwal pelatihan a. Terlalu padat b. Cukup c. Terlalu santai Menurut anda tentang penyedian bahan palatihan a. Sangat memadai b. Cukup c. Kuarang memadai Menurut anda akomodasi pelatihan ini a. Memuaskan b. Cukup c. Kurang

RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT DESA KELOMPOK

NO

KEGIATAN

: :

TUJUAN

PENANGGUNG JAWAB

PIHAK YANG TERLIBAT

WAKTU PELAKSAN AAN

Contoh

PERATURAN KEPALA DESA NOMOR

:

TAHUN 2008

TANGGAL

:

2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNA DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2008

DESA SELANCAR KECAMATAN SUKA MAJU KABUPATEN ATAS ANGIN

PERATURAN KEPALA DESA SELANCAR KECAMATAN SUKA MAJU KABUPATEN ATAS ANGIN

NOMOR : 01 TAHUN 2007 TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SELANCAR, Menimbang

:

a. bahwa untuk mewujudkan visi-misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik ysekala desa dan atau sekala kecamatan/ kabupaten; b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau sekala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi ,sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJMDes, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa ) ; c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Starategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Selancar Tahun 2008.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13. 14.

15.

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Atas Angin ( Lembaran Daerah Kabupaten Atas Angin Tahun 2004 Nomor 52 ) ; Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik; Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Atas Angin Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 2); Peraturan Desa Selancar Nomor 142 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa ( RPMJDes )

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA DESA SELANCAR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) TAHUN 2008 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud : 1. 2. 3.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Daerah adalah Kabupaten Atas Angin Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Atas Angin

4. 5. 6.

7.

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18.

Bupati adalah Bupati Atas Angin Kecamatan adalah WilSuka Maju Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilSuka Maju yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2 (1). Rencana Kerja Pembangunan Desa Selancar Tahun 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut : a.

BAGIAN I

:

b.

BAGIAN II

:

c.

BAGIAN III

:

d.

BAGIAN IV

:

PENGANTAR - Pendahuluan - Dasar Hukum - Tujuan dan Manfaat - Visi – Misi Desa KEBIJAKAN KEUANGAN DESA - Kebijakan Pendapatan Desa - Kebijakan Belanja Desa RUMUSAN PRIORITAS MASALAH - Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya - Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa - Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa KeadaanDarurat KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA - Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa

-

e.

BAGIAN V LAMPIRAN

: :

Prioritas Program & Kegiatan Sekala Kec/Kab. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor PENUTUP. 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana 2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa

( 2 ) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3 Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2008 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LKMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2008.

Pasal 4 Berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini Desa Tahun anggaran 2008.

yang selanjutnya disusun / dimasukan dalam APB

Pasal 5 Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh LKMD dan pengguna angaran lainnya dengan penggunaan dana melalui / dibuat RAB ( Rencana Anggaran Belanja ) Pasal 6 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa. Pasal 7 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal

Selancar 9 Desember 2007

KEPALA DESA SELANCAR

MAHMUD

Lampiran I Nomor Tanggal Tentang

: PERATURAN KEPALA DESA SELANCAR : 01 Tahun 2007 : 9 Desembere 2007 : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKPD Desa ) TAHUN 2007 BAGIAN I PENGANTAR

A. PENDAHULUAN Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilSuka Maju yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, serta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan. B.

LANDASAN HUKUM. a. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. c. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa e. Perda Kabupaten Atas Angin Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa.

f. Perda Kabupaten Atas Angin Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa g. Perda Kabupaten Atas Angin Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. h. Perda Kabupaten Atas Angin Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa i. Peraturan Desa Selancar Nomor : Tahun 2008 tentang RPJMDes tahun 2008-2012 C.

TUJUAN & MANFAAT TUJUAN Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut : a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap. b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa. c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) MANFAAT a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. VISI DAN MISI Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Selancar disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Selancar sebagai berikut : 1. VISI Tercapainya masyarakat yang aman dan sejahtera melalui pertanian dan optimalisasi pelayanan publik. 2. MISI a. Menciptakan pelayanan yang merata, berkeadilan tepat waktu dan tepat guna b. Mewujudkan penyelenggaraan pertanian yang bermutu menyesuikan Topografi desa dan memaksimalkan potensi yang ada. c. Memberikan pembinaan dan pengembangan kreativitas masyarakat dibidang ketrampilan untuk menciptakan lapangan kerja.

BAGIAN II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2008 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2008 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya. A. PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.172.577,000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupia), yang berasal dari : URAIAN a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

JUMLAH 30,877,000.00

Hasil Usaha Desa Hasil Kekayaan Desa

15,877,000.00

Hasil Swadaya dan Partsipasi masyarakat

10,000,000.00

Lain-lain pendapatan desa yang sah

5,000,000.00

b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota; c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota; d. Alokasi Dana Desa (ADD);

81,700,000.00

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Peerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;

60.000,000.00

f. Hibah;

g. Sumbangan Pihak Ketiga. Jumlah Perkiraan Pendapatan

172.577,000.00

B. BELANJA DESA Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. URAIAN

JUMLAH

a.

Belanja Tidak langsung

75,877,000.00

b.

Belanja Langsung

96,700,000.00

b.1. Operasional pemerintahan desa b.1. Pembangunan Fisik b.2. Pembangunan Ekonomi b.3. Pembangunan Sosial budaya Jumlah perkiraan Belanja

29,510,000.00 35,036,000 22,436,000.00 9,718,000.00 172,577,000.00

C. PEMBIAYAAN Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2008 ini, Pemerintah Desa Selancar belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

BAGIAN III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif.. Dalam menyusun RKP Desa desa tahun 2008 berdasarkan 4 analisa sebagai berikut : A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap keseuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2007 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2007. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut : 1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa A. Keberhasilan a.1. Pembangunan Fisik 1. Terbangunnya talud jalan desa 45 % 2. Pembangunan jalan aspal 60 % belum selesai 270 m. B. Kendala dan permasalahan 1. Beberapa kegiatan belum terselesaikan karena anggaran ADD baru cair 70 % B. BERDASARKAN RPJMDes Berdasarkan peraturan Desa Selancar nomor 142 Tahun 2007 tentang RPJMDes Desa Selancar pada tahun 2008 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi permasalahan sebagai berikut adalah : 1. Masalah pengembangan wilayah ( 1 kegiatan skala desa dan 3 kegiatan ) 2. Masalah ekonomi ( 2 kegiatan sekala desa ) 3. Masalah sosial dan budaya (5 kegiatan sekala desa ) C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2008 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat tidak ditemukan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2008

BAGIAN IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Selancar yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2008 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Selancar. secara detail dikelompokkan, sebagai berikut : A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA DESA Prioritas program pembangunan sekala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi : NO.

BIDANG&KEGIATAN

TUJUAN

LOKASI

VOL.

1

2

3

4

5

I I.I 1.1.1

PENGEMBANGAN WILSUKA MAJU PEKERJAAN UMUM

1.1.2

Pembangunan Talud Jalan Desa Pengaspalan Jalan Desa

1..2 1.3.1 1.3 II 2.1 2.1.1

PEMUKIMAN Rehab Rumah SUMBER DAYA AIR EKONOMI PERTANIAN Pembangunan Sumur Pantek

2.1.2

Penyediaan Pompa Air

2.2 2.3 2.3.1 III 3.1 3.1.1

PETERNAKAN PERDAGANGAN Pelatihan ketrampilan anyaman bamboo SOSIAL BUDAYA PENDIDIKAN Gerakan Kembali Sekolah

3.2 3.2.1

KESEHATAN Penyuluhan PHBS

3.4 3.4.1

PEMERINTAHAN Pelatihan Perangkat dan Lembaga Kemasyakatan Desa Pembentukan Gapoktan Reorganisasi , pembinaan dan pelatihan karangtaruna

3.4.2 3.4.3

Memperlancar transportasi

Rw. I


Rw.III

Tersedianya rumah sehat

Desa

18 Unit

Mengatasi Kesulitan air pada musim kemaro Mengatasi Kesulitan air pada musim kemaro

Desa

9 Unit

Desa

3 Unit

Meningkatkan pendapatan warga

Desa

30 KK

Pemenuhan hak dasar Pendidikan

Desa

10 Anak

Terhindarnya warga dari penyakit endemik

Desa

1 Kali

Meningkatkan pelayanan masyarakat Meningkatan Pelayanan Meningkatkan peran karangtarunan

Desa

1 Kali

Desa Desa

Ls Ls

400 x 1 x 0.4 270 x 2.5

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA KECAMATAN/KABUPATEN Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Selancar tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa Selancar yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : NO. 1 I

BIDANG&KEGIATAN 2 PENGEMBANGAN WILSUKA MAJU

TUJUAN

LOKASI

VOL.

3

4

5

1.3 1.3.1 1.3.2

SUMBER DAYA AIR Normalisasi Sungai Normalisasi Drainase

Memperlnacar pembuangan air Memperlnacar pembuangan air

RW. I RW III

1800 x4 1600 x4

1.3.2

Normalisasi Sungai

Memperlnacar pembuangan air

RW III

2400x1x0.7b

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan sekala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2008. Untuk Selancar Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari : 1. Swadaya masyarakat 2. Bagian 70 % dari ADD Sesuai dengan kesepakatan musrenbang RKP desa tahun 2008 maka pagu anggaran adalah sebagia berikut : 1. Belanja Rutin sebesar 30% dari Total Belanja Desa 2. Belanja Pembangunan sebesar 70% dari Total Belanja Desa, yang terbagi menjadi : 2.1. Bidang Pengembangan WilSuka Maju sebesar 42 % dari Total Belanja Pembangunan; 2.2. Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 33 % dari Total Belanja Pembangunan; 2.3. Bidang Sosial dan Budaya sebesar Rp. 14 % dari Total Belanja Pembangunan. Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2008 tercantum pada Lampiran II Peraturan Kepala Desa ini.

BAGIAN V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di Selancar Pada tanggal 9 Desember 2007 Kepala Desa Selancar

MAHMUD

NO.

1 I

DESA

: SELANCAR

KECAMATAN KABUPATEN

: SUKA MAJU : ATAS ANGIN

BIDANG&KEGIATAN

2 PENGEMBANGAN WILSUKA MAJU

I.I 1.1.1

PEKERJAAN UMUM Pembangunan Talud Jalan Desa

1.1.2

Pengaspalan Jalan Desa

1..2 1.3.1

PEMUKIMAN Rehab Rumah

1.3 1.3.1

SUMBER DAYA AIR Normalisasi Sungai

1.3.2 1.3.2 II

TUJUAN

3

Lampiran II: Nomor

LOKASI

4

VOL.

5

SIFAT

PERATURAN KEPALA DESA SELANCAR : 01 Tahun 2007

Tanggal

: 09 Desember 2007

Tentang

: RKP Desa Tahun 2008

RAB & SUMBER DANA ( Rp.)

INDIKATOR

B

L

R

APBD

APBDes

Lain2

Total

KEGIATAN

6

7

8

9 420,000,000

10 35,036,000

11

12 452,036,000

13


Rw. I

400 x 1 x 0.4

X

32,036,000 17,036,000


Rw.III

270 x 2.5

X

15,000,000

-

32,036,000 17,036,000 15,000,000

-

3,000,000 3,000,000

-

-

420,000,000

-

-

420,000,000 -

X

Terbangunya talud jalan Terbangunya jalan aspal

Tersedianya rumah sehat

Desa

18 Unit


RW. I

1800 x4

X

Normalisasi Sungai


RW III

1600 x4

X

300,000,000

300,000,000

Normalisasi sungai

Normalisasi Drainase


RW III

2400 x1 x0.7

X

120,000,000

120,000,000

Terbangunya Draeinase

EKONOMI

2.1 2.1.1

PERTANIAN Pembangunan Sumur Pantek

2.1.2

Penyediaan Pom,pa Air

Mengatasi Kesulitan air pada musim kemaro Mengatasi Kesulitan air pada musim kemaro

-

22,436,000

-

22,436,000

-

-

19,436,000 9,000,000

Desa

9 Unit

X

19,436,000 9,000,000

Desa

3 Unit

X

10,436,000

10,436,000

Normalisasi sungai

Terbangunya Sumur pantek

Tersedianya pompa air

2.2 2.3 2.3.1

PETERNAKAN PERDAGANGAN Pelatihan ketrampilan anyaman bambu

III

SOSIAL BUDAYA

3.1

PENDIDIKAN

Meningkatkan pendapatan warga

Desa

30 Kk

X

Gerakan Kembali Sekolah 3.1.1 3.2

Pemenuhan hak dasar Pendidikan

Desa

10 Anak

3.4

PEMERINTAHAN

3.4.1

Pelatihan Perangkat dan Lembaga Kemasyakatan Desa Pembentukan Gapoktan

Terhindarnya warga dari penyakit endemik

Desa

Meningkatkan pelayanan masyarakat Meningkatan Pelayanan Meningkatkan peran karangtarunan

Desa

1X

3.4.3

Reorganisasi , pembinaan dan pelatihan karangtaruna

-

1,000,000

-

2,000,000

Desa Desa

JUMLAH TOTAL

Ls Ls

6,718,000

Teraselenggara nya pelatihan ketrampilan

9,718,000 1,000,000 1,000,000

anak Kembali Sekolah

2,000,000

-

2,000,000

1X

3,000,000 3,000,000

X

-

3.4.2

9,718,000

1,000,000

KESEHATAN Penyuluhan PHBS

-

X

3.2.1

3,000,000 3,000,000

2,000,000

-

Teraselenggara nya penyuluhan PHBS

6,718,000

X 3,000,000

3,000,000

Pelatihan tentang Tupoksi

2,000,000

2,000,000

Terpenuhinya perangkat

1,718,000

1,718,000

X X

420,000,000

67,190,000

-

484,190,000

Ditetapkan di

Pada tanggal

Selancar

9 Desember 2007 Kepala Desa Selancar MAHMUD

Modul Penyusunan RKP Desa

Recommend Documents