PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS
KESEHATAN
Komplek Pemkab OKU Selatan Jln. Serasan Seandanan No 05 Muaradua 32211 Tlp.(0735)32704018 Tlp.(0735)32704018 Fax (0735)3274019 (0735)3274019 Email : Email : okuselatandinkes@yah
[email protected] oo.com
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH OKU TIMUR DAN UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP MUARADUA KAB KABUPATEN OKU SELATAN TENTANG PENGGUNAAN INCENERATOR
Pada hari ini, Tanggal ,Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten OKU Timur, yang bertanda tangan di bawah ini : I.
II.
Hengki Kurniawan, SKM, selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. OKU Timur yang berkedudukan di Martapura, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, PERTAMA, H. Sudibyo, SKM selaku Kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua Kab. OKU Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Puskesmas Rawat Inap Muaradua, berdudukan di Kel. Pasar Muaradua Kab. OKU KEDUA, Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang tatacara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA PERTAMA dan PIHAK KEDUA KEDUA yang disebut para PARA PIHAK PIHAK secara bersama-sama bersepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Incnerator yang ada di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. OKU Timur dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memperlancar proses pengolahan limbah berbahaya dan beracun yang ada di UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua, 2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah agar Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ada di Puskesmas Rawat Inap Muaradua dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pemberian Izin Penggunaan Incenerator bagi Puskesmas Rawat Inap Muaradua sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan Penggunaan Incenerator ini berlaku sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan Desember 2019 Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban: 1. Memberikan Izin Penggunaan Incenerator yang ada Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. OKU Timur 2. Menyampaikan kepada PIHAK KEDUA tentang Prosedur Penggunaan Incenerator 3. Mengawasi Penggunaan Incenerator 4. Menerima Laporan Penggunaan Incenerator PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban: 1. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Pertama mengenai Penggunaan Incenerator 2. Menyusun Jadwal Penggunaan Incenerator 3. Bekerjasama dengan Petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dalam Penggunaan Incenerator 4. Membuat Laporan Penggunaan Incenerator Pasal 5 SUMBER PEMBIAYAAN Pembiayaan Penggunaan Incenerator dibebankan kepada PIHAK KEDUA Pasal 6 TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA dalam menggunakan Incenerator harus mengacu pada ketentuan dan Prosedur yang ditetapkan Pasal 7 FORCE MAJEURE (1). PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari Hak dan Kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi force majeure (2). Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaankeadaan sebagai berikut : a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia, b. Huru-hara, seperti kerusakan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk menguasainya
c. Perubahan Kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. (3). Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami force majeure, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang ditempat terjadinya force majeure, sehinga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan di tunda selama berlangsungnya force majeure (4). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian force majeure tidak diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, maka force majeure dia anggap tidak pernah terjadi
Pasal 8 PENUTUP 1. Hal lain yang di anggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan PARA PIHAK yang merupakan bagian penyempurnaan / pengembangan sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK 2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
HENGKI KURNIAWAN, SKM NIP. 197907312002121001
H. SUDIBYO, SKM NIP. 196704241988021003
MENGETAHUI KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. OKU SELATAN
Drs. HERMAN AZEDI, MM NIP. 196506091992031006
