PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWATIMUR Nomor : 5154/ 5264 / 101.4/2013
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR Nomor : 440 tahun 2013 TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN PEMANFAATAN “BUKU PINTAR KIA BAGI CALON PENGANTIN” SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG TERCAPAINYA MDG’S 4&5 Pada hari ini Senin, tanggal tiga Juni tahun dua ribu tiga belas telah mengadakan perjanjian kerja sama antara: 1. Nama Jabatan Alamat
: Dr. HARSONO : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur : Jl/ A. Yani 118 Surabaya 60231
Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama Jabatan Alamat
: Drs. H. SUDJAK, M. Ag : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur : Jl. Raya Juanda II Surabaya
Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, Program Kesehatan Ibu dan Anak secara eksplisit telah dimasukkan dalam target Milleniun Development Goals (MDG’S), khususnya Goal 4a (menurunkan angka kematian anak balita) dan Goal 5a (menurunkan angka kematian Ibu)
2. Bahwa penyebab kematian ibu meliputi penyebab langsung (perdarahan, pre eklampsia/eklampsia, infeksi dan penyakit lain), penyebab tidak langsung (4T (terlalu tua saat hamil, terlalu muda saat hamil, terlalu dekat jarak antar kehamilan, terlalu banyak anak) dan status gizi), dan penyebab mendasar (sosial ekonomi, geografi, pendidikan, dan budaya). Sehingga dalam mengatasi kematian ibu dan bayi diperlukan dukungan multi pihak, dalam hal ini salah satunya dari Kementrian Agama dan jajarannya.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan, dengan visi: “ Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat”. Implementasinya diwujudkan dalam 5 misi yaitu: Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan serta Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan.
4. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang bergerak di Bidang Keagamaan, dengan visi “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesame pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
dalam
wadah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia” .
Implementasinya diwujudkan dalam 7 misi yaitu: Meningkatlkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama, Meningkatkan pengkhayatan moral dan etika keagamaan, Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan, Memperkokoh kerukunan umat beragama dan Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.
5. Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat Pihak Pertama dan Pihak Kedua memutuskan untuk sepakat secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama mempercepat pencapaian sasaran Millenium Development Goals di Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA
1. Undang-Undang nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan 2. Undang-Undang nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. Undang-Undang nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Nasional 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah 5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
Pasal 2 TUJUAN
Tuuan perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam rangka melakukan upaya secara terkoordinasi dan sinergis antara pelayanan kesehatan dan dukungan program kesehatan ibu dan anak dari Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur demi mempercepat tercapainya sasaran MDGs di Provinsi Jawa Timur dengan: 1. Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 2. Memadukan
kegiatan
Pemeriksaan
Nikah
dengan
kegiatan
Program
Peningkatan Pengetahuan Kesehatan 3. Peningkatan Kerjasama dan sinergis Program Kementerian Agama dan Program Dinas Kesehatan dengan menggunakan “Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin”.
Pasal 3 Ruang Lingkup 1. Pengadaan “ Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin”. 2. Sosialisasi “Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin” kepada jajaran Dinas Kesehatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 3. Pelaksanaan koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan jajarannya dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Pro vinsi Jawa Timur dan jajarannya. 4. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan “Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin”. 5. Penyempurnaan” Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin” (apabila diperlukan).
Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab
Pihak pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal: 1. Sosialisasi berjenjang kepada pengelola program KIA di pelayanan kesehatan dasar dan jaringannya 2. Penyampaian “Buku Pintar KIA Bagi Calon Pengantin” ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diteruskan ke Puskesmas untuk selanjutnya diserahkan ke KUA agar dibagikan ke calon pengantin 3. Melakukan monitoring dan evaluasi. Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
1. Sosialisasi berjenjang kepada Kanto Urusan Agama di Kabupaten/Kota dan jajarannya 2. Penyampaian “Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin” kepada calon pegantin melalui Pemeriksaan Nikah di KUA 3. KUA memberikan laporan secara tertulis setiap tribulan ke Puskesmas hasil pendistribusian “Buku Pintar KIA Bagi Calon Pengantin”
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDU A secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab terhadap: 1. Melakukan sosialisasi “Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin” 2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penggunaan “Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin” 3. Penyempurnaan “Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin” (apabila diperlukan).
Pasal 5 Sasaran
1. Sasaran pelaksanaan kerjasama ini ditujukan untuk calon pengantin “ Muslim” 2. Sasaan calon pengantin terutama yang pernikahan pertama bagi pengantin wanita atau pengantin pria
Pasal 6 Lain – lain
1. Dengan adanya kesepakatan sebagaimana tercantum pada pasal tersebut di atas, maka sejak tahun 2013 ini KUA Kecamatan akan memberikan dan menjelaskan “Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin” kepada pasangan calon pengantin. 2. Apabila dalam operasionalisasi penyampaian “Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin” terjadi kendala yang belum atau tidak tercantum dalam kesepakatan
bersama ini akan diselesaikan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak secara musyawarah. 3. Kesepakatan ini sebagai acuan dan dapat dikembangkan di Kabupaten/Kota masing-masing sesuai kondisi wilayah.
Demikian Kesepakan Bersama ini dibuat untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.
Surabaya, 3 Juni 2013
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Drs. H. SUDJAK, M.Ag
Dr. Harsono
NIP. 195402011979031002
NIP.195607031983 12 1 001
