perundangundangan atau dalam poli8y statement yang &er&entu pidatopidato dan wa8ana yang diungapan pe+a&at politi dan pe+a&at pemerintah yang segera ditindalan+uti dengan programprogram dan tindaan pemerintah. 6edua de5inisi &ai dari Dye dan 1dwards 000 dan Sharansy samasama menyetu+ui &ahwa e&i+aan pu&li +uga termasu +uga dalam hal eputusan untu tida melauan tindaan apapun. Suwitri (##': % mem&eri 8ontoh &ahwa eputusan pemerintah untu menunda pelasanaan 2ndang2ndang Anti Pornogra5i dan Pornoasi sehingga dalam hal ini pemerintah tida melauan tindaan apapun untu men+alanan 2ndang2ndang terse&ut +uga termasu e&i+aan pu&li. Menurut ;ames A. Anderson dalam Su&arsono (##!: %, e&i+aan pu&li merupaan e&i+aan yang ditetapan oleh &adan&adan dan aparat pemerintah. Senada dengan 3aswell dan 6aplan, Da>id 1aston dalam Su&arsono (##!:% mende5inisian e&i+aan pu&li se&agai pengaloasian nilainilai epada masyaraat, arena setiap e&i+aan mengandung seperangat nilai di dalamnya . Berenaan dengan itu Berry I Berry men+elasan &ahwa penye&aran ino>asi e&i+aan pu&li ter+adi dengan meru+ui pada dua determinan penting, yaitu internal determinant , dan regional difusion. 9ang dimasud dengan internal determinant atau penentu internal adalah arateristi sosial, eonomi, dan politi se&uah negara menentuan eino>ati>an e&i+aan pu&li se&uah negara.
asi e&i+aan pu&li adalah peru&ahan sosial eonomi dalam negeri, demonstrasi pu&li, insta&ilitas politi yang memasa ter+adi peru&ahan e&i+aan.
9