Sosialisasi Perubahan Organisasi PT PLN (Persero) Agustus 2015 Divisi Pengembangan Organisasi PT PLN (Persero)
LATAR BELAKANG MENGAPA ORGANISASI MENGAP ORGANISASI PLN HARUS BERUBAH ?
Strategi korporat menghadapi tantangan kedepan Visi, Misi, RJPP, Penugasan Pemerintah : - 35. 5.00 000 0 MW - + 45 45.0 .000 00 km kmss Kebutuhan dana Rp 1200 T Pertumbuhan demand - Pe Penju njualan alan naik naik 16.20 16.200 0 GWh/thn GWh/thn,, - Pe Pelan langga ggan n baru baru 2,3 2,3 jt/th jt/thn n - RE dari dari 84 84% % menja menjadi di 97% 97%.. Operasi : - Ke Kecuk cukupa upan n & Ke Keand andala alan n - Ke Kecep cepat atan an pel pelay ayana anan n - Pe Penge ngemba mbanga ngan n dae daera rah h Konstruksi : - Pe Perij rijina inan n dan per perta tanah nahan an - Ke Keak akur urat atan an FS, FS, Disa Disain in - Pe Penga ngawas wasan an kons konstru truks ksii - Ke Kecep cepat atan an pem pemban bangun gunan an Tantangan daerah da erah - 1.9 1.922 22.57 .570 0 km² km² dar darat atan an - 2.3 2.342 42 pul pulau au ber berpen penghu ghuni ni Keuangan :
Dirut 17 Juni 2015 Strategy : Hulu ke Hilir, Akuntabel, Fokus, Cepat
Dasar pikir Struktur Str uktur Organisasi -
Mampu mel Mampu melaks aksanak anakan an pro proyek yek 35. 35.000 000 MW Mampu Mamp u menge mengelola lola pertu pertumbuha mbuhan n kelist kelistrikan rikan seluruh Indon Indonesia esia Mampu Mam pu mem member berday dayaka akan n local local re resou sourc rces es Cepa Ce patt dalam dalam me meng ngam ambi bill kep keput utus usan an
Review Organisasi PLN Sesuai Kepdir (Sirkuler) No. 001/DIR/2015 Tgl 6 Januari 2015 Tentang Pembagian Sementara Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PLN DIREKTUR UTAMA Sofyan Basir SATUAN PENGAWAS INTERN
Regional DIREKTUR
DIREKTUR (PERENCANAAN & PEMBINAAN AFILIASI) Murtaqi Syamsuddin
DIREKTUR (PENGADAAN & ENERGI PRIMER) Amin Subekti
DIREKTUR (KONSTRUKSI & EBT) Nasri Sebayang
DIREKTUR (OPERASI JAWA BALI) Supangkat Iwan S
DIREKTUR (OPERASI LUAR JAWA BALI) Amir Rosidin
(NIAGA, MANAJEMEN RISIKO & KEPATUHAN)
DIVISI PERENCANAAN KORPORAT
DIVISI PENGADAAN STRATEGIS
DIVISI KONSTRUKSI PEMBANGKIT
DIVISI PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DIVISI PEMBANGKITAN INDONESIA TIMUR
DIVISI PERENCANAAN SISTEM
DIVISI PENGADAAN IPP
DIVISI KONSTRUKSI JARINGAN
DIVISI TRANSMISI JAWABALI-SUMATRA
DIVISI PERENCANAAN PENGADAAN STRATEGIS, ENJINIRING &TEKNOLOGI
DIVISI BATUBARA
DIVISI ADMINISTRASI KONSTRUKSI
DIVISI GAS DAN BBM
DIVISI ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
DIVISI DISTRIBUSI & PELAYANAN PELANGGAN JAWA-BALI
DIVISI BISNIS & TRANSAKSI TENAGA LISTRIK
DIREKTUR (SDM & UMUM) Sofyan Basir (dirangkap)
DIREKTUR (KEUANGAN) Sarwono Sudarto
DIVISI NIAGA
DIVISI PENGEMBANGAN ORGANISASI
DIVISI KEUANGAN KORPORAT
DIVISI TRANSMISI INDONESIA TIMUR
DIVISI MANAJEMEN RISIKO
DIVISI PENGEMBANGAN SISTEM SDM
DIVISI DISTRIBUSI & PELAYANAN PELANGGAN INDONESIA TIMUR
DIVISI PERTANAHAN DAN KELEMBAGAAN
DIVISI PENGEMBANGAN SDM & TALENTA
DIVISI PERENCANAAN & PENGENDALIAN ANGGARAN DIVISI PERBENDAHARAAN
DIVISI UMUM & MANAJEMEN KANTOR PUSAT
DIVISI AKUNTANSI, PAJAK & ASURANSI
Nicke Widyawati
DIVISI PEMBANGKITAN SUMATERA
DIVISI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
SEKRETARIAT PERUSAHAAN
SATUAN PELAYANAN HUKUM KORPORAT SATUAN PENGENDALIAN KINERJA KORPORAT
DIVISI SISTEM INFORMASI
DIVISI DISTRIBUSI & PELAYANAN PELANGGAN
Kekuatan Organisasi : UNIT INDUK PEMBANGKITAN
UNIT INDUK PENYALURAN & PENGATUR BEBAN
UNIT INDUK DISTRIBUSI
UNIT INDUK WILAYAH
UNIT INDUK PEMBANGUNAN
UNIT INDUK PUSAT-PUSAT
ANAK PERUSAHAAN
USAHA PATUNGAN
Direksi
8+1
Divisi / Satuan
37
Unit
47
Review organisasi PLN : Beban Operasi tidak merata •
Operasi Luar Jawa Bali Pendapatan Rp 53T Aset Rp 136T Pelanggan 19,9juta Luas 1.775.713m2 Pulau 16.333
• •
EPC KIT : 5.214 MW TRS : 34.611 kms GI : 42.706 MVA
•
• •
77% Pendapatan di Jawa Bali (Rp 184T) 66% Aset di Jawa Bali (Rp 264T) 74% Pelanggan di Jawa Bali (37 Jt) 90% Luas area di Luar Jawa Bali 93% Banyak pulau di Luar Jawa Bali 77% Transmisi akan dibangun di Luar Jawa Bali
NAD
KALTIM
KALBAR BABEL
SULUTENGGO MALUKU
KALSELTENG
S2JB SULSERABAR LAMPUNG JAYA JABAR
JATENG
Operasi Jawa Bali Pendapatan Rp 184T Aset Rp 264T Pelanggan 37,1juta Luas 135.218m2
EPC KIT : 5.019 MW TRS : 10.784 kms GI : 67.883 MVA
JATIM
NTB BALI
NTT
Review organisasi PLN •
Beban tidak merata : •
•
•
•
•
•
2 Direktorat menangani operasi dengan beban biaya operasi Rp 277T, aset Rp 660T, pelanggan 57 juta 1 Direktorat Konstruksi menangani konstruksi pembangkit 10 GW dan 46.000 kms transmisi 1 Direktorat Pengadaan menangani pengadaan CAPEX dan OPEX dengan nilai > Rp 200 Trilyun Direktorat NRK tidak memiliki integrasi yang jelas antar Divisi dibawahnya.
Direktorat tidak bertanggungjawab pada proses bisnis hulu ke hilir yang tegas sehingga mengakibatkan adanya silo, lamban dan pertanggungjawaban yang samar. Unit yang berada dibawah BOD mengakibatkan akuntabilitas pertanggung jawaban tidak berada pada satu Direktur.
•
Masih terdapat tumpang tindih dan ketidakjelasan fungsi yang memperlambat pekerjaan
SEJARAH ORGANISASI PLN KONSEP ORGANISASI FUNGSIONAL DAN REGIONAL PERNAH DITERAPKAN PLN
Organisasi PLN 2008 : Regional
2 Regional
Organisasi PLN 2010 : Regional
3 Regional
Indonesia Timur
Indonesia Barat Jawa Bali
Organisasi PLN 2012 : Regional
3 Regional
ARAHAN CEO HULU KE HILIR DAN CEPAT DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN STRUCTURE FOLLOW STRATEGY
Arahan CEO PLN tentang Organisasi kedepan
Structure Follows Strategy Struktur Organisasi Strategi Korporat - Mampu melaksanakan proyek 35.000 MW - Mampu mengelola pertumbuhan kelistrikan seluruh Indonesia - Mampu memberdayakan local resources - Cepat dalam mengambil keputusan - Akuntabel hulu ke hilir (end to end) - Bertanggungjawab keseluruhan dalam satu wilayah - Terdapat fungsi korporasi yang mendukung regional
Dengan philosophy tersebut, maka organisasi yang dirancang adalah organisasi dengan fungsi operasional dan bisnis yang disesuaikan dengan karakteristik daerahnya. Daerah-daerah tertentu dikelola oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab mulai dari konstruksi, operasi pembangkit, transmisi dan distribusi (end to end). Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan kelistrikan daerah ada pada seorang Direktur Dengan mempertimbangkan pembagian beban dan tanggungjawab, maka struktur organisasi PLN dirancang berupa : - Direktorat yang bertanggung jawab pada fungsi korporat dan - Direktorat yang bertanggungjawab pada fungsi Bisnis Regional (end to end)
DISAIN ORGANISASI INTEGRASI FUNGSI KORPORAT DAN FUNGSI REGIONAL
Konsep Organisasi : Integrasi Fungsi Korporat dan Fungsi Regional DIREKTUR UTAMA
Fungsi Korporat : Support
FUNGSI PERENCANAAN KORPORAT
Fungsi Regional : bertanggungjawab secara keseluruh dalam suatu wilayah FUNGSI PENGADAAN
FUNGSI DIREKTUR REGIONAL (REGIONAL)
FUNGSI PENGEMBANGAN REGIONAL
Jalur komando Jalur koordinasi
FUNGSI KONSTRUKSI REGIONAL
FUNGSI DIVISI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN (UNIT) REGIONAL
FUNGSI OPERASI PEMBANGKIT (UNIT)
FUNGSI OPERASI REGIONAL
FUNGSI OPERASI TRANSMISI (UNIT)
FUMNGSI OPERASI DISTRIBUSI (UNIT)
Hulu ke hilir (end to end) konstruksi sampai operasi
ORGANISASI PLN BARU MENGAKOMODASIKAN CORPORATE FUNCTION DAN BISNIS REGIONAL
PEMBAGIAN FUNGSI ORGANISASI
Bertanggung jawab sebagai fungsi korporasi dan penunjang untuk mendukung operasional seluruh regional
DIREKTUR UTAMA
FUNGSI BISNIS REGIONAL
FUNGSI KORPORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT HUMAN DIREKTORAT PERENCANAAN PENGADAAN CAPITAL KORPORAT KORPORAT MANAGE KEUANGAN MENT
DIREKTORAT DIREKTORAT BISNIS BISNIS DIREKTORAT REGIONAL REGIONAL BISNIS JAWA JAWA REGIONAL BAGIAN BAGIAN SUMATERA BARAT TENGAH-
Bertanggung jawab mulai dari konstruksi, operasi pembangkit, transmisi dan distribusi (end to end). Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan kelistrikan daerah ada pada seorang Direktur
DIREKTORAT DIREKTORAT BISNIS DIREKTORAT BISNIS DIREKTORAT REGIONAL BISNIS REGIONAL BISNIS JAWA REGIONAL SULAWESI REGIONAL BAGIAN MALUKU NUSA TIMUR DAN KALIMANTAN PAPUA TENGGARA BALI
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KORPORAT
Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR/2015 tgl 18 Agustus 2015
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI BISNIS REGIONAL
Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR/2015 tgl 18 Agustus 2015
Organisasi PLN
Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR/2015 tgl 18 Agustus 2015
BOARD OF DIRECTORS
DIREKTUR UTAMA
SATUAN PENGAWASAN INTERN SATUANHUKUM KORPORAT
DIREKTUR KEUANGAN
DIREKTUR BISNIS REGIONAL SULAWESI & NUSA TENGGARA
DIREKTUR BISNIS REGIONAL MALUKU & PAPUA
DIVISI PENGEMBANGAN REGIONAL KALIMANTAN
DIVISI PENGEMBANGAN REGIONAL SUL & NT
DIVISI PENGEMBANGAN REGIONAL MAL & PA
DIVISI KONSTRUKSI REGIONAL JBTB
DIVISI KONSTRUKSI REGIONAL KALIMANTAN
DIVISI KONSTRUKSI REGIONAL SUL & NT
DIVISI KONSTRUKSI REGIONAL MAL & PA
DIVISI OPERASI REGIONAL JBT
DIVISI OPERASI REGIONAL JBTB
DIVISI OPERASI REGIONAL KALIMANTAN
DIVISI OPERASI REGIONAL SUL & NT
DIVISI OPERASI REGIONAL MAL & PA
UIP IV
UIP VI
UIP VII
UIP IX
UIP XI
UIP XIV
UIP II
UIP V
UIP XVI
UIP VIII
UIP X
UIP XII
UIP XV
UIP III
TRANSMISI JBB
PEMBANGKIT TJB
TRANSMISI JBTB
WIL KALBAR
UIP XIII
WIL MALUKU MALUKU UTARA
PEMBANGKIT SUMBAGUT
DISJAYA
TRANSMISI JBT
DISJATIM
WIL KALSELTENG
WIL SULUTENGGO
WIL PAPUA PAPUA BARAT
PEMBANGKIT SUMBAGSEL
DISBANTEN
DISJABAR
DISBALI
WIL KALTIMRA
WIL SULSELRABAR
P3B SUMATRA
DIS LAMPUNG
DISJATENG
DIREKTUR BISNIS REGIONAL SUMATRA
DIREKTUR BISNIS REGIONAL JAWA BAGIAN TENGAH
DIREKTUR BISNIS REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR & BALI
DIREKTUR PENGADAAN
DIVISI PERENCANAAN SISTIM
DIVISI PERIJINAN & PERTANAHAN
DIVISI PENGEMBANGAN ORGANISASI
DIVISI KEUANGAN
DIVISI PENGEMBANGAN REGIONAL SUMATRA
DIVISI PENGEMBANGAN REGIONAL JBB
DIVISI PENGEMBANGAN REGIONAL JBT
DIVISI PENGEMBANGAN REGIONAL JBTB
DIVISI PERENCANAAN KORPORAT
DIVISI PENGADAAN STRATEGIS
DIVISI HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM
DIVISI ANGGARAN
DIVISI KONSTRUKSI REGIONAL SUMATRA
DIVISI KONSTRUKSI REGIONAL JBB
DIVISI KONSTRUKSI REGIONAL JBT
SATUAN PENGADAAN IPP
DIVISI ENERGI BARU & TERBARUKAN
DIVISI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
DIVISI PENGEMBANGAN TALENTA
DIVISI TREASURY
DIVISI OPERASI REGIONAL SUMATRA
DIVISI OPERASI REGIONAL JBB
SATUAN BATUBARA
DIVISI ENJINIRING & PERENCANAAN PENGADAAN
DIVISI ADMINISTRASI KONSTRUKSI
DIVISI UMUM
DIVISI AKUNTANSI UIP I
SATUAN PENGENDALIAN KINERJA KORPORAT
DIREKTUR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
DIREKTUR BISNIS REGIONAL JAWA BAGIAN BARAT
DIREKTUR PERENCANAAN KORPORAT
DIREKTUR BISNIS REGIONAL KALIMANTAN
SEKRETARIAT PERUSAHAAN SATUAN KOMUNIKASI KORPORAT
SATUAN GAS & BBM
DIVISI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEAMANAN & LINGKUNGAN
DIVISI TRANSAKSI TENAGA LISTRIK & KEMITRAAN BISNIS DIVISI MANAJEMEN RESIKO & KEPATUHAN
PUSAT PENGATUR BEBAN
PUSLITBANG
PUSAT MANAJEMEN KONSTRUKSI
PUSENLIS PUSHARLIS PUSAT SERTIFIKASI
PUSDIKLAT
DIVISI NIAGA DIVISI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
WIL ACEH WIL SUMUT WIL RIAU & KEPRI WIL SUMBAR WIL SUMSEL JAMBI BENGKULU WIL BABEL
WIL NTB WIL NTT
Beban Operasi 7 Direktorat Bisnis Regional Pembagian Beban Operasi dan Pelayanan Pelanggan
NAD
Pendapatan Rp 80,T Aset Rp 76T Pelanggan 11,0juta Luas 480.793m2 Pulau 5.277
Pendapatan Rp 20.4T Aset Rp 30,9T Pelanggan 4,9 juta Luas 255,812m2 Pulau 4.556
Pendapatan Rp 16T Aset Rp 23T Pelanggan 2,9juta Luas 544.150m2 Pulau 1.061
5
1 KALBAR BABEL
6
KALTIM
MALUKU
S2JB SULSERABAR LAMPUNG JAYA JABAR
JATENG
JATIM
NTB
NTT
BALI
2 Pendapatan Rp 71T Aset Rp 107T Pelanggan 6,11juta
3
7
SULUTENGGO
KALSELTENG
4
Pendapatan Rp 86T Aset Rp 102T Pelanggan 20,4juta
Pendapatan Rp 42T Aset Rp 55T Pelanggan 10.591juta
Pendapatan Rp 6.7 T Aset Rp 5,9 T Pelanggan 0,862juta Luas 494,956m2 Pulau 5.439
Beban Konstruksi 7 Direktorat Bisnis Regional Pembagian Beban EPC Pembangkit dan Transmisi
NAD
EPC KIT : 916 MW TRS : 7.883 kms GI : 3.920 MVA (UIP IX & X)
EPC KIT : 1.108 MW TRS :18.504 kms GI : 32.406 MVA (UIP I, II & III)
5
1
EPC KIT : 2.022 MW TRS : 4.986 kms GI : 4.150 MVA (UIP XI, XII & XIII
6
KALTIM
EPC KIT : 1.158 MW TRS : 3.238 kms GI : 2.240 MVA (UIP XIV, XV)
7 KALBAR BABEL
SULUTENGGO MALUKU
KALSELTENG
S2JB SULSERABAR LAMPUNG JAYA JABAR
JATENG
JATIM
NTB BALI
2 EPC KIT : 1.540 MW TRS :3.168 kms GI : 43.641 MVA
3 EPC KIT : 2.329 MW TRS :5.309 kms GI : 10.824 MVA
4 EPC KIT : 1.150 MW TRS : 2.307 kms GI : 13.418 MVA
NTT
RANGKAP JABATAN DIREKSI PENGATURAN SEMENTARA UNTUK MEMPERCEPAT JALANNYA ORGANISASI BARU
RANGKAP JABATAN DIREKSI PADA ORGANISASI Keputusan Direksi Sirkuler No. 062/DIR/2015 tgl 19 Agustus 2015 PT PLN (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS
DIREKTUR UTAMA (Sofyan Basir)
SATUAN PENGAWASAN INTERN SATUAN HUKUM KORPORAT SATUAN PENGENDALIAN KINERJA KORPORAT SEKRETARIAT PERUSAHAAN SATUAN KOMUNIKASI KORPORAT
DIREKTUR DIREKTUR PERENCANAAN PENGADAAN KORPORAT
DIREKTUR HUMAN CAPITAL
DIREKTUR KEUANGAN
DIREKTUR BISNIS REGIONAL SUMATERA
(Sarwono S)
(Amir R)
MANAGEMENT
(Murtaqi S)
(Nicke W)
(Sarwono S)
DIVISI
DIVISI
DIVISI
UNIT
UNIT
UNIT
DIVISI
DIREKTUR BISNIS REGIONAL JAWA BAGIAN BARAT (Nasri S)
DIREKTUR BISNIS REGIONAL JAWA BAGIAN TENGAH (S Iwan S) -
DIREKTUR DIREKTUR BISNIS BISNIS REGIONAL REGIONAL JAWA KALIMANTAN BAGIAN TIMUR DAN BALI (Nasri S) (Nicke W)
DIREKTUR BISNIS REGIONAL SULAWESI NUSA TENGGARA (Amin S)
DIREKTUR BISNIS REGIONAL MALUKU PAPUA (Amin S)
DIVISI
DIVISI
DIVISI
DIVISI
DIVISI
DIVISI
DIVISI
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
SATUAN PENGADAAN IPP
SATUAN BATUBARA
SATUAN GAS & BBM
PUSAT PENGATUR BEBAN
DIREKTUR PEMBINA
DIREKTUR PEMBINA
DIREKTUR PEMBINA
DIREKTUR PEMBINA
S Iwan S
Amir R
Amin S
Murtaqi S
TANGGAL EFEKTIF ORGANISASI BARU KEWENANGAN DIREKSI SESUAI ORGANISASI BARU BERJALAN BERTAHAP DENGAN PENGATURAN YANG BAIK
TANGGAL EFEKTIF ORGANISASI BARU Nota Dinas : 00058/SDM.01.03/DIRUT/2015
Organisasi PLN Pusat Baru akan berjalan mulai Tanggal 1 September 2015 Mulai tanggal tersebut Satuan, Sekper, Divisi bertanggungjawab kepada Direktur sesuai pengaturan organisasi baru Mulai tanggal tersebut Unit PLN bertanggungjawab kepada Direktur sesuai pengaturan organisasi baru Secara bertahap kelengkapan organisasi baru, khususnya SDM dan Sarana Prasarana akan dipenuhi Proses migrasi dilaksanakan secara bertahap dan lembut (smooth)
PENGATURAN DIVISI DAN BIDANG PADA MASA TRANSISI PENGATURAN PADA MASA TRANSISI SAMPAI ORGANISASI BARU EFEKTIF
PENGATURAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PADA MASA TRANSISI UNTUK JABATAN MANAJEMEN ATAS PADA KANTOR PUSAT No
Divisi/ Satuan
1 2 3 4 5
KDIV KDIV KDIV KDIV KDIV
6
KDIV IPP
7
SIS RKO RET BTL DAS
KDIV BAT
Bertanggung jawab kepada Organisasi Lama Organisasi Baru DIRREN DIRREN DIRREN DIRREN DIRREN DIRREN DIRREN DIRREN DIRDAN DIRDAN DIRDAN
DIRDAN
8
KDIV GBM
DIRDAN
9
KDIV SCM
DIRDAN
10
KDIV KON-KIT
DIRKON
BOD Pembina DIRREG-JBT BOD Pembina DIRREG-SUM BOD Pembina DIRREG-SNT
DIRREG-JBB DIRREG-JBT DIRREG-JBTB
DIRREG-JBB DIRREG-JBT KDIV KON-JAR
DIRKON
12 13
KDIV AKO KDIV EBT
DIRKON DIRKON
14
KDIV KIT-JB
DIR OP-JBS
15
KDIV KIT-SUM
DIR OP-JBS
16
KDIV TRS-JBS
DIR OP-JBS
Divisi IPP menadi Satuan dibawah BOD dengan pembina harian dibawah DIR REG-JBT Divisi BAT menadi Satuan dibawah BOD dengan pembina harian dibawah DIR REG-SUM Divisi GBM menadi Satuan dibawah BOD dengan pembina harian dibawah DIR REG-SNT
DIRDAN DIRREG-SUM
DIRREG-KAL DIRREG-SNT DIRREG-MP DIRREG-SUM
11
Catatan
DIRREG-JBTB DIRREG-KAL DIRREG-SNT DIRREG-MP DIRDAN DIR REN DIRREG-JBB DIRREG-JBT DIRREG-JBTB DIRREG-SUM
Divisi Konstruksi Pembangkit membagi pekerjaan, dokumentasi, dan tanggungjawab kepada Direktorat Regional yang baru
Divisi Konstruksi Jaringan membagi pekerjaan, dokumentasi, dan tanggungjawab kepada Direktorat Regional yang baru
Divisi Pembangkitan Jawa Bali membagi pekerjaan, dokumentasi, dan tanggungjawab kepada Direktorat
DIRREG-SUM
Divisi Transmisi Jawa Bali Sumatera
DIRREG-JBB DIRREG-JBT
membagi pekerjaan, dokumentasi, dan tanggungjawab kepada Direktorat
PENGATURAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PADA MASA TRANSISI UNTUK JABATAN MANAJEMEN ATAS PADA KANTOR PUSAT No
Divisi/ Satuan
17
KDIV DIS-JB
18
KDIV DIS-SUM
19
20
KDIV KIT-IT
KDIV TRS-IT
21
KDIV DIS-IT
22 23 24 25 26
KDIV AGA KDIV MRO KDIV PNK KDIV ORG KDIV SDM
27 28 29
KDIV TLN KDIV MUM KDIV KEU
30 31
KDIV ANG KDIV BDH
32 33 34 35 36
KDIV AKT KDIV SIM SETPER KSPKK KSPI
Bertanggung jawab kepada Organisasi Lama Organisasi Baru DIRREG-JBB DIR OP-JBS DIRREG-JBT DIRREG-JBTB DIR OP-JBS DIRREG-SUM DIRREG-KAL DIR OP-IT DIRREG-SNT DIRREG-MP DIRREG-KAL DIR OP-IT DIRREG-SNT DIRREG-MP DIRREG-KAL DIR OP-IT DIRREG-SNT DIRREG-MP DIR RNK DIRKEU DIR RNK DIRREN DIR RNK DIRDAN DIR SDM DIRHCM DIR SDM DIRHCM DIR SDM DIRHCM DIR SDM DIRHCM DIR KEU DIR KEU DIR KEU DIR KEU DIR KEU DIR KEU DIR KEU DIR KEU DIR KEU DIR KEU DIREKSI DIRUT DIREKSI DIRUT DIRUT DIRUT
Catatan Divisi Distribusi Jawa Bali membagi pekerjaan, dokumentasi, da n tanggungjawab kepada Direktorat Divisi Pembangkitan Indonesia Timur membagi p ekerjaan, do kumentasi, dan tanggungjawab kepada Direktorat Divisi Transmisi Indonesia Timur membagi p ekerjaan, do kumentasi, dan tanggungjawab kepada Direktorat Divisi Distribusi Indonesia Timur membagi p ekerjaan, do kumentasi, dan tanggungjawab kepada Direktorat
PROSES BISNIS ORGANISASI BARU INTEGRASI INVESTASI DAN OPERASI
PROSES BISNIS KONSTRUKSI ORGANISASI BARU Level 0 (Direktorat)
PROSES BISNIS KONSTRUKSI ORGANISASI BARU Level 1 (Divisi / Satuan / Unit)
PROSES BISNIS KONSTRUKSI ORGANISASI BARU
PROSES BISNIS KONSTRUKSI ORGANISASI BARU
PROSES BISNIS KONSTRUKSI ORGANISASI BARU
PROSES MIGRASI ORGANISASI KANTOR PUSAT BEDOL DIVISI DAN MIGRASI KE DIVISI BARU
MIGRASI ORGANISASI LAMA KE BARU 1. Skema Migrasi Divisi yang tidak berubah : Bedol Divisi, seluruh pegawai pada Divisi lama pindah ke Divisi baru 2. Kepala Divisi langsung bertanggungjawab kepada Direktur diatasnya 3. Divisi yang berubah (konstruksi dan operasi) dipecah dan disebar diorganisasi baru
MIGRASI DIREKTORAT PERENCANAAN KORPORAT Organisasi Saat Ini
1. Skema Migrasi Direktorat Perencanaan : Bedol Divisi, seluruh pegawai pada Divisi lama pindah ke Divisi baru 2. Kepala Divisi langsung bertanggungjawab kepada Direktur Perencanaan Korporat
Organisasi Baru
MIGRASI DIREKTORAT PENGADAAN Organisasi Saat Ini
1. Skema Migrasi Direktorat Pengadaan : Bedol Divisi, seluruh pegawai pada Divisi lama pindah ke Divisi baru 2. Kepala Divisi langsung bertanggungjawab kepada Direktur Pengadaan Korporat 3. Divisi Pengadaan IPP, Batubara dan Gas & BBM menjadi Satuan
Organisasi Baru
MIGRASI DIREKTORAT HCM DAN KEUANGAN Organisasi Saat Ini
Organisasi Baru
1. Skema Migrasi Direktorat HCM dan Keuangan : Bedol Divisi, seluruh pegawai pada Divisi lama pindah ke Divisi baru 2. Divisi Umum dipecah menjadi dua Divisi yaitu Divisi Umum dan Divisi HSSE 3. Kepala Divisi langsung bertanggungjawab kepada Direktur HCM dan
MIGRASI DIVISI KONSTRUKSI DAN DIVISI OPERASI Organisasi Saat Ini
Organisasi Baru
Konsep migrasi : 1. Divisi Konstruksi dan Operasi mengalami migrasi dengan perubahan struktur dan nama Divisi seperti skema diatas. 2. Divisi selain Divisi Konstruksi dan Operasi mengalami migrasi dengan konsep bedol divisi tanpa merubah struktur dan nama Divisi. Misal Divisi Pengadaan GBM berubah menjadi Satuan Pengadaan GBM. “
”
RE ORGANISASI UNIT PLN INTEGRASI MENYELURUH
Perubahan Organisasi Unit Induk Didalam evaluasi terhadap organisasi saat ini ditemui bahwa terdapat peluang untuk meningkatkan kinerja operasi melalui restrukturisasi (pembentukan atau pemecahan) organisasi operasi yang ada, khususnya organisasi unit induk di Jawa. Restrukturisasi ini meliputi : Restrukturisasi Unit P3B JB menjadi : Unit Transmisi Jawa Bagian Barat yang mengelola asset transmisi di Jawa bagian Barat; Unit Transmisi Jawa Bagian Tengah yang mengelola asset transmisi di Jawa bagian Tengah Unit Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali yang mengelola asset transmisi di Jawa Bagian Timur dan Bali; Unit Pusat Pengatur Beban yang mengelola operasi transmisi di seluruh Jawa Bali •
•
•
•
Restrukturisasi Unit UPJB : Unit UPJB direstrukturisasi dan diserahkan pengelolaannya ke Anak Perusahaan (IP dan/atau PJB), Restrukturisasi Distribusi Jakarta Raya Tangerang dan Distribusi Jawa Barat Banten melalui pembentukan Unit Baru Distribusi Banten Perubahan nama Jasa Manajemen Konstruksi menjadi Pusat Manajemen Konstruksi dan Nama Jasa Sertifikasi menjadi Pusat Sertifikasi