Pajak : Aset Tetap dan Leasing

MODUL 10

AKUNTANSI PERPAJAKAN Drs. Syamsu Alam, M.Si., Ak.

AKTIVA TETAP -

Pembelian Aktiva Sewa Penjualan Aktiva Revaluasi Aktiva

REFERENSI 1. Akuntansi Pajak, Edisi Revisi, Shopar Lombanturuan, Gramedia Widia Sarana Jakarta. 2. Akuntansi Pajak, Edisi Pertama, Pardiat, Mitra Wacana Media, Jakarta. 3. Akuntansi Perpajakan, Sukrisno Agus & Estralita Trisnawati, Salemba Empat. 4. Akuntansi Pajak Penghasilan Rekonsiliasi Fiskal, Fiskal, Pusdiklat Perpajakan.

2

ASSET TETAP Definisi Asset Tetap Sesuai dengan PSAK 16, asset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Kecuali tanah, semua jenis asset tetap mempunyai umur terbatas. Sesuai keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK. 03/2002 Tgl 28 November 2002, Asset tetap adalah asset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Pembelian Aset Tetap Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi untuk menempatkan aset tersebut pada kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan (PSAK 16). Biaya-biaya tersebut seperti biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, bea masuk, PPN masukan yang tidak boleh direstitusi, dan lain-lain ditambahkan ke dalam harga perolehan, sementara setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga perolehan. Perlakuan akuntansi perpajakan atas pembelian aset tetap dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Pembelian dalam negeri Contoh : Tanggal 1 Januari 2007 PT Xixi membeli aset tetap seharga Rp 200.000 belum termasuk PPN 10%. Dengan Demikian, jurnal yang dibuat oleh PT Xixi adalah : a.

b.

Jika PT. Xixi adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) : Tanggal Keterangan Debet 1-Jan-2007 Asset Tetap 200.000 PPN Masukan 20.000 Kas Jika PT Xixi adalah Non PKP Tanggal Keterangan 1-Jan-2007 Asset Tetap Kas

Debet 220.000

Kredit 220.000 Kredit 220.000

Asset Tetap = 110% x Rp 200.000 = Rp 220.000

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Syamsu Alam, SE., Ak. M.Si AKUTANSI PERPAJAKAN

3 2. Pembelian impor dari luar negeri Contoh : Tanggal 1 Januari 2007 PT Xixi mengimpor aset tetap dari Amerika Serikat dengan nilai impor sebesar Rp 150.000.000 dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PT Xixi adalah : a. Jika PT Xixi adalah non PKP yang mempunyai API Tanggal Keterangan Debet Kredit 1-Jan-2007 Asset Tetap 165.000.000 PPh 22 dibayar dimuka 3.750.000 Kas 168.750.000 Asset Tetap = 110% x Rp 50.000.000 = Rp Rp 165.000.000 PPh 22 = 2,5% x Rp 150.000.000 = Rp 3.750.000 b. Jika PT Xixu adalah PKP yang mempunyai API Tanggal Keterangan Debet Kredit 1-Jan-2007 Asset Tetap 150.000.000 PPN Masukan 15.000.000 PPh 22 dibayar dimuka 3.750.000 Kas 168.750.000 PPN Masukan = 10% x Rp 150.000.000 = Rp Rp 15.000.000 PPh 22 = 2,5% x Rp 150.000.000 = Rp 3.750.000 c. Jika PT Xixi adalah PKP yang tidak mempunyai API 1/ Tanggal Keterangan Debit Kredit 1-Jan-2007 Aset tetap 150.000.000 PPN Masukan 15.000.000 PPh 22 dibayar di muka 11.250.000 Kas 176.250.000 PPh 22 = 7,5% X Rp 150.000.000 = Rp 11.250.000 Dalam Pasal 10 Undang-undang Pajak Penghasilan diatur bahwa harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli haria yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 UU PPh adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. PENJUALAN ASET Dalam setiap pelepasan barta, dapat timbullaba atau rugi sebesar selisih antara arga pasar dengan nilai buku aset. Namun karena perbedaan metode depresiasi dan est! asi masa manfaat, laba atau rugi penjualan aset dapat berbeda jumlahnya antara akunta si dengan perpajakan. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta terjadi apabila Wajib Pajak (WP) menjual



4 harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan. Keuntungan alas pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. contoh: Sebuah mobil box diperoleh perusahaan Pada tanggal 12 Juli 2005 dengan harga Rp 48.000.000. Estimasi masa manfaat mobil box menurut akuntansi adalah empat tahun, sedangkan menurut pajak adalah delapan tahun. Pada tanggal 31 Desember 2006, mobil box tersebut dijual dengan harga Rp 40.000.000. Metode penyusutan menurut akuntansi dan pajak adalah metode garis lurus. Pertanyaan: 1. Hitunglah laba atau rugi atas penjualan mobil box, baik seeara akuntansi maupun pajak. 2. Buatlah jurnal alas penjualan aset tersebut. 3. Hitunglah besarnya koreksi fiskal Pada saat pengisian SPT. Jawab: 1. Laba atau rugi penjualan mobil box Keterangan Akuntansi (Rp) Perpajakan (Rp) Harga perolehan 48.000.000 48.000.000 Akum. penyusutan (12.000.000) (9.000.000) Nilai buku 36.000.000 39.000.000 Harga pasar 40.000.000 40.000.000 Laba penjualan aset 4.000.000 1.000.000 Akumulasi penyusutan menurut: a. Akuntansi = Rp 48.000.00016 X 16/12 = Rp 12.000.000 b. Perpajakan = 12,5% X Rp 48.000.000 X 16/12 = Rp 9.000.000



5 2. Jurnal penjualan mobil box Tanggal Keterangan Debit Kredit 31-Des-2006 Kas 44.000.000 Akumulasi penyusutan kendaraan 12.000.000 Kendaraan 48.000.000 PPN 16 D 4.000.000 Laba penjualan kendaraan 4.000.000 Sesuai UU PPN Pasal 16 D atas penyerahan aset oleh PKP yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan terutang PPN, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar Pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Jurnal penyetoran PPN 16 D yang telah dipungut dari pembeli Tanggal Keterangan Debit 15-Jan-2007 PPN 16 D 4.000.000 Kas

Kredit 4.000.000

3. Atas perbedaan pengakuan besarnya laba penjualan aset yang terjadi antara akuntansi dan pajak, perusahaan tidak perlu membuat jurnal penyesuaian. Perbedaan pengakuan besarnya laba penjualan aset tersebut menimbulkan beda tetap/permanen antara pajak dan akuntansi. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi negatif pada rekonsiliasi fiskal saat pengisian SPT sebesar : Koreksi negatif = Rp 4.000.000 - Rp 1.000.000 = Rp 3.000.000. Contoh: PT Asia adalah PKP yang mempunyai API. Pada tanggal 17 Maret 2005 PT Asia mengimpor sebuah mesin dengan harga faktur sebesar US $100. Biaya asuransi dan biaya angkut masingmasing sebesar 2% dan 4% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masingmasing sebesar 20% dan 10% dari ClF. Mesin tersebut juga dikenakan PPN sebesar 10%. Kurs menteri keuangan pada saat itu adalah US $1 = Rp 10.000. Menurut akuntansi, mesin tersebut mempunyai estimasi umur lima tahun, sementara estimasi umur menurut pajak adalah empat tahun. Metode penyusutan menurut akuntansi maupun pajak adalah metode garis lurus. Pada tanggal 31 Desember 2006 perusahaan memutuskan untuk menjual aset tetapnya deilgan harga Rp 100.000.000. Pertanyaan: 1. Buatlah jurnal yang dibuat PT Asia untuk perolehan aset tetap. 2. Buatlah jurnal penyusutan aset tetap pada akhir tahun 2005 oleh perusahaan dan tentukan besarnya koreItsi fiskal yang harus dilakukan. 3. Hitunglah laba rugi atas penjualan aset tetapnya, baik secara akuntansi maupun pajak. 4. Buatlah jurnal atas penjualan aset tetap tersebut. 5. Tentukan besarnya koreksi fiskal yang harus dilakukan. Jawab: 1. Harga faktur Biaya asuransi Biaya angkut ClF ClF dalam rupiah Bea masuk Bea masuk tambahan Nilai impor mesin

2% x US $100 4% x US $100 US $10.600 x Rp 10.000 20% x Rp 106.000.000 10% x Rp 106.000.000


US $ 100 S $ 200 $ 400 US $10,600 = Rp 106 00.000 = Rp 21.200.000 = Rp 10.600.000 Rp 137.800.000


6 Harga perolehan mesin = Nilai impor = Rp 137.800.000 Jurnal perolehan aset tetap: Tanggal Keterangan Debit Kredit 17-Mar-2005 Mesin 137.800.000 PPN Masukan 13.780.000 PPh 22 dibayar di muka 3.445.000 Kas 155.025.000 Pajak Masukan = 10% x Rp 137.800.000 = Rp 13.780.000 PPh 22 = .2,5% x Rp137.800.000 = Rp 3.445.000 2. Jurnal penyusutan mesin pada akhir tahun 2005 Tanggal Keterangan Debit Kredit 31-Des-2005 Beban penyusutan mesin 20.670.000 Akumulasi penyusutan mesin 20.670.000 Beban penyusutan = Rp 137.800.000/5 x 9112 = Rp 20.670.000 Semen tara itu, perhitungan beban penyusutan untuk tahun 2005 menurut pajak = 25% x Rp 137.800.000 X 10/12 = Rp 28.708.333 Atas perbedaan perhitungan tersebut, perusahaan tidak perlu membuat jurnal penyesuaian. Perbedaan estimasi masa manfaat tersebut menimbulkan beda waktu/ temporer an tara pajak dan akuntansi. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan koreksi negatif pada rekonsiliasi fiskal saat pengisian SPT sebesar: Rp 28.708.333 - Rp 20.670.000 = Rp 8.038.333 3.

Laba rugi penjualan mesin Keterangan Akuntansi (dalam rupiah) Perpajakan (dalam rupiah) Harga perolehan 137.800.000 137.800.000 Akum. penyusutan (48.230.000) (63.158.333) Nilai buku 89.570.000 74.641.667 Harga pasar 100.000.000 100.000.000 Laba penjualan aset 10.430.000 25.358.333 Akumulasi penyusutan menurut: a. Akuntansi = Rp 137.800.000/5 X 1 9/2 = Rp 48.230.000 b. Perpajakan = 25% x Rp 137.800.000 x 1 10/12 = Rp 63.158.333

4.

Jurnal penjualan mesin Tanggal Keterangan 31-Des-2006 Kas Akum. penyusutan mesin Mesin PPN 16 D Laba penjualan mesin

Debit Kredit 110.000.000 48.230.000 137.800.000 10.000.000 10.430.000

Sesuai UU PPN Pasal 16 D atas penyerahan aset oleh PKP yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan terutang PPN, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Jurnal penyetoran PPN Pasal 16 D yang telah dipungut dari pembeli Tanggal 15- jan-2007

Keterangan PPN 16 D Kas


Debit 10.000.000

Kredit 10.000.000


7 5.

Atas perbedaan pengakuan besarnya laba penjualan aset yang terjadi antara akuntansi dan pajak, perusahaan tidak perlu membuat jurnal penyesuaian. Perbedaan pengakuan besarnya laba penjualan aset tersebut menimbulkan beda tetap/permanen antara pajak dan akuntansi. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi positif Pada rekonsiliasi fiskal saat pengisian SPT sebesar: Rp 25.358.333 - Rp 10.430.000 = Rp 14.928.333.

SEWA Menurut PSAK 30 (2004), jenis-jenis sewa adalah: 1. Finance Lease Dalam finance lease (sewa pembiayaan), pihak yang membiayai penyediaan barang modal adalah lessor dan pihak lesse biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modaI yang menjadi objek transaksi sewa. 2. Operating Lease Dalam operating lease (sewa menyewa biasa), lessor membali barang modal dan selanjutnya disewakan kepada lesse. Operating lease ini tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoieh barang tersebut berikut bunganya, karena perusahaan jenis ini mengharapkan keuantungan dari penjualan barang modal yang disewakan. 3. Sales Type Lease Dalam sales type lease (sewa penjualan) merupakan transaksi pembiayaan sewa secara langsung (direct finance lease) di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa. 4. Leverage Lease Sewa ini melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni: penyewa guna usaha, perusahaan sewa, dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa. Jenis sewa yang diakui menurut perpajakan hanya ada cilia, yaitu: a. Sewa dengan Hak Opsi b. Sewa tanpa Hak Opsi PERLAKUAN PERPAJAKAN Perlakuan Perpajakan untuk Sewa dengan Hak Opsi Bagi Lessor Perlakuan perpajakan untuk sewa dengan hak opsi bagi lessor adalah: 1. Penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa berupa imbalan jasa sewa, yaitu seluruh pembayaran sewa dikurangi angsuran pokok. 2. Lessor tidak berhak menyusutkan atas aset tetap yang disewakan dengan hak opsi. 3. Dalam hal masa sewa lebih pendek dari masa yang ditentukan, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. 4. Lessor dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih yang pat dikmangkan dad penghasilan bmto. setinggi-tingginya sejnmlah 2.5% dari ratarata saldo awal dan saldo akhir piutang (KMK-204/KMK04/2000 Tanggal 6 Juni 2000 tentang Perubahan KMK-SO/KMK04/1995 Tanggal 6 Februari 1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya).



8 5. Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. 6. Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tida atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. 7. Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa dengan hak opsi dari lessor kepada lessee tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi penyerahan barang dari lessor ke lessee dikenakan PPN. Bagi Lessee Peraturan perpajakan untuk sewa dengan hak opsi bagi lessee adalah: 1. Selama masa sewa, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. 2. Setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. 3. Pembayaran sewa yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa tersebut memenuhi ketentuan capital lease. 4. Dalam hal masa sewa lebih pendek dari masa yang ditentukan, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa. 5. Lessee tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa dengan hak opsi. Perlakuan Perpajakan untuk Sewa tanpa Hak Opsi Bagi Lessor Peraturan perpajakan untuk sewa tanpa hak opsi bagi lessor adalah: 1. Seluruh pembayaran sewa tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan objek PPh. 2. Lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewakan tanpa hak opsi, sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU PPh 1984 beserta peraturan pelaksanaannya. Bagi Lessee Perlakuan perpajakan untuk sewa tanpa hak opsi bagi lessee adalah: 1. Pembayaran sewa tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 2. Lessee wajib memo tong PPh 23 atas pembayaran sewa tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. 3. Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee, dikenai utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut jurnal yang dibuat apabila sewa tidak memiliki hak opsi atau dikategorikan sebagai sewa-menyewa biasa: Keterangan Lessor (Wajib pungut PPN): Kas/Bank PPh 23 dibayar di muka PPN Keluaran


Debit

Kredit

xxx xxx xxx


9 Penghasilan sewa Lessee (Wajib pungut PPh 23) Beban sewa PPN Masukan Utang PPh 23 Kas/Bank

xxx xxx xxx xxx xxx

Contoh: PT Jocelyn membeli aset berupa mesin produksi dengan cara sewa (leasing) pada tanggal 1 Januari 2007, di mana pembelian ini merupakan capital lease. Setiap tahun PT Jocelyn harus membayar Rp 1.500.000 selama empat tahun dan mesin mempunyai umur ekonomis enam tahun. Pada akhir masa leasing, terdapat opsi pembelian dengan harga Rp 2.000.000 dan tingkat bunga implisit 10%. Selain membayar cicilan, PT Jocelyn juga harus membayar biaya leasing Rp 200.000 setiap tahunnya. Pembayaran pertama dilakukan raJa tanggall Januari 2007. 1. Lessee Present Value( PV) leasing = PV Cicilan + PV nilai opsi

 (Cicilan x 1 -

1

1  i 

n 1

 1)  (Nilai Opsi x

1

1

 i

n

i  ( Rp 1.500.000 x 1 -

1

1  0,1

3

 1)  (Rp 2.000.000 x

1

1

 0,1

0,1 = (Rp 1.500.000 x 3,4869) + (Rp 2.000.000 x 0,6830) = Rp 5.230.350 + Rp 1.336.000 = Rp 6.596.350 Tanggal 1- jan-2007 1-jan-2007

Keterangan Aset tetap leasing Utang leasing jangka pendek Utang leasing jangka panjang Utang leasing Biaya bunga leasing Kas

Debit 6.596.350

Kredit 1.649.087,5 4.947.262,5

1.500.000 200.000 1.700.000

2. Lessor Penghasilan at as leasing ini akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal17 Jurnal penyusutan: Jika di akuntansi disusutkan oleh lesse, maka di dalam perpajakan lesse dan lessor tidak mengakui penyusutan hingga masa manfaat leasing sudah selesai dan aset tetap baru telah menjadi milik lessee. Jurnal yang akan dibuat adalah sebagai berikut: Tanggal

Keterangan Biaya penyusutan aset tetap leasing Akumulasi depresiasi aset tetap leasing REVALUASI ASETTETAP


Debit xxxx

Kredit xxxx


4

10 Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Dalam akuntansi, revaluasi aset tetap tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan karena Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menganut penilaian aset tetap berdasarkan harga perolehan at au pertukaran. Namun demikian, menurut PSAK 16 Paragraf 29 dan 66 (2004), penyimpangan dari ketentuan ini dapat dilakukan apabila terdapat ketentuan pernerintah yang mengharuskan dilakukannya revaluasi. Dengan adanya kewenangan dari pemerintah untuk mengatur penyimpangan dari prinsip biaya hlstoris, maka dikeluarkanlah peraturan mengenai penilaian kembali aset tetap melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK03/2002, menggantikan Kepufusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK04/1998, yang bertujuan memberikan fasilitas bagi WP agar tidak dibebankan over-taxation (Darhanto, 2004). Ketentuan pajak yang terbaru atas revaluasi aset tetap selain diatur dalam KMK Nomor 486/KMK03!2002 Tanggal 28 November 2002, juga diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 519/PJ/2002 Tanggal 2 Desember 2002 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 08/PJ.31/2002 Tanggal 4 Desember 2002. WP badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap selain yang memper-oleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar AS, dapat melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilai-an kembali. Untuk dapat melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, WP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar, untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu. Aset tetap yang dilakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan adalah aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. WP orang pribadi dalam negeri yang melakukan pembukuan tidak dapat melakukan revaluasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemisahan antara harta pribadi dan perusahaan. Menurut perpajakan, revaluasi aset tetap berarti menyesuaikan cost aset tetap dengan harga pasar. Dari sisi perpajakan, revaluasi aset tetap menguntungkan karena pemerintah dapat melakukan pemajakan atas selisih dari cost



11 aset tetap denga harga pasar. Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarka nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku Pada saat penilaian kembaIr yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui/memperoleh izin pemerintah. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset yang bersangkutan. Perhitungan dapat dilakukan dengan membandingkan: Harga pasar (penilaian dari aktuaria) xxx Nilai buku Fiskal xxx Selisih lebih penilaian kembali xxx

Atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU PPh yang berlaku, yaitu kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut, dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud tetap harus dilakukan terlebih dahulu, meskipun dalam tahun pajak dilakuk!mnya penilaian kembali terdapat Penghasilan Kena Pajak dari keuntungan usaha dan atau sumber lainnya. Jurnal pencatatatan atas revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut: Keterangan Debit Kredit Aset tetap Xxxx Selisih penilaian kembali aset tetap xxxx PPh final atas revaluasi aset tetap Xxxx Kas/Bank xxxx

Tanggal

Contoh: Tanggal 31 Desember 2005 PT Benhul berencana untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya, berikut daftar aset tetap yang akan direvaluasi: 1. Tanah yang diperoleh Pada Desember 2000 dengan harga perolehan Rp 500.000,000 dan harga revaluasi Rp 1.000.000.000. 2. Bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2003 dengan harga perolehan Rp 600.000.000 dan harga revaluasi Rp 850.000.000 (masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat pajak). 3. Mesin produksi yang termasuk Pada Kelompok II (masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat pajak) diperoleh Pada Juli 2003 dengan harga perolehan Rp 100.000.000 dan harga revaluasi Rp 200.000.000.



12 Penghasilan sebelum kompensasi rugi pada tahun berjalan sebesar Rp 350.000.000. Rugi fiskal yang belum dikompensasikan adalah: Rugi tahun 2004 Rp 150.000.000 Rugi tahun 2003 Rp 125.000.000 Rugi tahun 2002 Rp 115.000.000 Metode penyusutan aset tetap baik pajak maupun komersial menggunakan metode garis lurus. Jawab: Harga perolehan tanah Harga perolehan bangunan: -/- Akumulasi penyusutan: (Rp 600.000.000/20 tahun x 3) Harga perolehan mesin: -/- Akumulasi penyusutan: (Rp 100.000.000 x 30/(12 x 8))

Rp

500.000.000

Rp

510.000.000

Rp 600.000.000 (Rp 90.000.000) Rp 100.000.000 (Rp 31.250.000) Rp . 68.750.000 Rp 1.138.750.000

Nilai Buku

Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan adalah: Rp 350.000.000 - Rp 150.000.000 - Rp 125.000.000 - Rp 115.000.000 (Rp 40.000.000) Harga pasar (1.000.000.000 + 850.000.000 + 200.000.000) Rp 2.050.000.000 Nilai buku Rp 1.138.750.000 Selisih lebih penilaian kembali Rp 911.250.000 PPh final = 10% x (Rp 911.250.000 - Rp 40.000.000) = 10% x Rp 871.250.000 = Rp 87.100.000 Jurnal: Tanggal Keterangan Debit Kredit Tanah 500.000.000 Bangunan 340.000.000 Mesin 131.250.000 Selisih penilaian kembali aset tetap 971.250,000 PPh final atas revaluasi aset tetap 87.100.000 Kas/Bank 87.100.000

WP yang telah memperoleh Ket'utusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak dan terutang PPh final sebesar tidak lebih dari Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) dapat mengajukan permohonan untuk dapat melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua bel as) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah. Ketentuan angsuran PPh final terutang yang melebihi dua triliun rupiah adalah: 1. Tersebut dua sampai empat triliun rupiah, masa angsuran 2 tahun. 2. Tersebut empat sampai enam triliun rupiah, masa angsuran 3 tahun. 3. Tersebut enam sampai delapan triliun rupiah, mas a angsuran 4 tahun. 4. Tersebut di alas delapan triliun rupiah, masa angsuran 5 tahun.



13 Perlakuan aset tetap setelah direvaluasi akan memiliki nilai buku yang sama dengan nilai pasar. Nilai pasar merupakan dasar penyusutan yang baru dan mulai berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Masa manfaat aset tetap rnenjadi nol kembali atau seolaholah belum pernah di-susutkan. contoh: Aset tetap dibeli pada tahun 2005 dan direvaluasi pada tahun 2007. Aset tersebut termasuk dalam Kelompok I aset tetap dengan masa manfaat empat tahun. Setelah direvaluasi, masa rnanfaat aset sejak 2007 kembali menjadi 4 (empat) tahun, bukan 2 (dua) tahun. Dalam hal WP melakukan pengalihan aset tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya rnasa manfaat baru golongan aset dimaksud, maka alas pengalihan tersebut dikenakan tambahan PPh yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) dati selisih lebih penilaian kernbali di atas nilai sisa buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. Dikecualikan dari ketentuan pengenaan tarnbahan PPh final 20% sebagaimana dimaksud tersebut, dalam hal: 1. Pengalihan aset tetap perusahaan yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah at au keputusan Pengadilan. 2. Pengalihan aset tetap perusahaan dalam rangka mernenuhi persyaratan penggabungan, peleburan, atau pernekaran usaha untuk tujuan perpajakan. 3. Penarikan aset tetap perusahaan dati penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi. Contoh: Aset tetap Kelompok I 31 Desernber 1999 Masa manfaat baru adalah 4 tahun (2000 - 2004) Tahun 2005 - ke atas

Revaluasi Aset tetap Pengalihan dikenakan PPh Final 20% Pengalihan tidak dikenakan PPh

Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aset tetap perusahaan terrnasuk aset tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelurnnya. Penilaian kembali tersebut dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama. Aset tetap yang direvaluasi tidak diperbolehkan dilakukan revaluasi kembali pada tahun yang sama, sehingga setelah revaluasi aset tetap dilakukan dalam suatu tahun, aset tetap tersebut tidak dapat dinilai kernbali walaupun terjadi inflasi lebih dari satu kali dalam satu tahun. Hal ini terkecuali untuk tahun



14 1998 karena WP boleh melakukan revaluasi selama 2 kali, mengingat Pada tahun tersebut terjadi depresiasi rupiah yang sangat signifikan. LATIHAN

1. PT Gracia bergerak dalam bidang perdagangan. Untuk transportasi biasanya menyewa, tetapi Pada bulan April 2006 manajemen memutuskan untuk membeli truk seharga Rp 240.000.000. Truk ini disusutkan selama 10 tahun menggu akan metode garis lurus. Jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi untuk tahun 2006 adalah: Dr. Biaya penyusutan truk 24.000.000 Cr. Akumulasi penyusutan truk 24.000.000 Menurut peraturan perpajakan, truk tersebut termasuk harta tetap Kelompok II. Apabila laba akuntansi PT Gracia untuk tahun buku 2006 adalah Rp 160.000.000, hitunglah koreksi fiskal dan laba fiskal setelah koreksi biaya penyusutan, jika: a. menggunakan metode garis loTus b. metode saldo menurun 2. Pada tanggal 25 Juli 2007 dijual mobil box sebagai kendaraan operasional seharga Rp 60.000.000. Pada saat dijual, bagian akuntansi mencatat dengan mendebit kas dan mengkredit kendaraan sebesar Rp 60.000.000. Selama tahun 2007 penyusutan mobil tersebut belum dihitung dan dibebankan. Mobil dibeli pada tanggal16 April 2006 seharga Rp 80.000.000. Metode penyusutan garis lurus. Berapakah besarnya penyusutan tahun 2007 dan laba atau rugi fiskal atas penjualan kendaraan tersebut? 3. Pada tanggal 1 Juli 2004 PT Iko melakukan transaksi pembelian mesin melalui capital lease. Angsuran atas pembelian mesin tersebut dilakukan selama 6 kali setiap 6 bulan dengan rincian sebagai berikut: Angsuran 1 2 3 4 5 6 Jumlah

Tanggal 31/12/2004 30/06/2005 31/12/2005 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007

Pokok 22.052.620 23.155.251 24.313.014 25.528.664 26.805.098 28.145.353 150.000.000

Bunga 7.500.000 6.397.369 5.239.606 4.023.956 2.747.522 1.407.267 27.315.720

Total 29.552.620 29.552.620 29.552.620 29.552.620 29.552.620 29.552.620 177.315.720

Berdasarkan KMK Nomor 138/KMK03/2002 Tangga18 April 2002, mesin tersebut termasuk dalam Kelompok II. Untuk kepentingan pajak, PT Iko menyusutkan aset tetap bukan bangunan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Berapakah besarnya beban penyusutan mesin tersebut? Menurut ketentuan pajak, apakah beban penyusutan tersebut diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto dan berapakah besarnya beban leasing yang diperhitungkan dalam SPT PPh badan tahun 2004 sehubungan dengan leasing mesin tersebut berdasarkan ketentuan pajak? 4. Aset Tanah Bangunan

Nilai Buku (dalam rupiah) 2.000.000.000 200.000.000

Nilai Pasar (dalam rupiah) 2.500.000.000 450.000.000


Selisih lebih (dalam rupiah) 500.000.000 250.000.000


15 Mesin Jumlah

1.000.000.000 3.200.000.000

8.000.000.000 10.950.0000.000

7.000.000.000 7.750.000.000

Sampai dengan 31 Oktober 2006 PT Cici me peroleh rugi sebesar Rp 200.000.000, sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya perusahaan mencatat kerugian sebagai berikut: Tahun 1999 : Rp 200.000.000 Tahun 2000 : Rp 300.000.000 Tahun 2001 : Rp 250.000.000 Tahun 2002 : Rp 2.000.000.000 Tahun 2003 : Rp 3.000.000.000 Tahun 2004 : Rp 200.000.000 Tahun 2005 : Rp 100.000.000 Berapakah PPh yang terutang atas revaluasi aset tetap tersebut. 5.

Pada tanggal 10 Januari 2001 PT Noni membeli sebuah peralatan baru dengan nilai perolehan Rp 200.000.000 yang memiliki masa manfaat berdasarkan sistem akuntansi yang dianut selama lima tahun. Nilai residu per akuntansi sebesar Rp 50.000.000. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusutan, baik secara fiskal (Kelompok I) maupun akuntansi. Jika pada minggu pertama bulan ]anuari tahun 2005 PT Noni melakukan pertukaran dengan peralatan sejenis, di mana harga pasar peralatan yang baru sebesar Rp 100.000.000? Berapakah harga perolehan peralatan yang baru dan laba atau rugi penukaran aset tetap menurut akuntansi? Juga berapakah harga perolehan peralatan yang baru dan laba atau rugi penukaran aset tetap menurut peraturan perpajakan?



Pajak : Aset Tetap dan Leasing

Recommend Documents