PAPUA NUGINI Tugas Sejarah Australia dan Oceania Kurnia Yunita Rahayu No: 4415107001 Universitas Negeri Jakarta
Letak Geografis Papua Nugini terletak di wilayah Timur Laut Australia dengan luas keseluruhan mencapai 461.693 km2. Mencakup kepulauan Bumarck, kepulauan Gaugainville dan Bura, kelompok pulau-pula pulau-pulau u Woordlock Woordlock dan D’Entresc D’Entrescaste asteaux, aux, dan kepulauan kepulauan Lovisiade. Lovisiade. Pulau-pul Pulau-pulau au terbesar seperti New Britain, New Ireland dan Manus merupakan bagian dari kepulauan Bumarck. Wilayah yang disebut Papua adalah 1/3 wilayah daratan Papua Nugini sebelah selatan dengan kepulauan-kepulauan tersebut diatas, sedangkan Nugini ( New Guinea) adalah 2/3 wilayah daratan Papua Nugini sebelah utara daratan yang mencakup 85% keseluruhan wilayah Papua Nugini. Pulau Papua sendiri adalah salah satu benua pertama setelah Afrika dan Eurasia yang dihuni oleh manusia modern sekitar 50.000 tahun yang lalu, dengan migrasi pertama pada waktu yang kurang lebih sama dengan yang di Australia.
Latar Belakang Sejarah Don Jorge de Meneses pada pelayarannya dari Semenanjung Malaka menuju kepulauan penghasilan rempah (1526-1529), untuk pertama kalinya bertemu dengan orang-orang Wayo yang berasal dari sebelah barat provinsi Papua saat ini. Papua sendiri adalah sebuah
Papua Nugini - Tugas Sejarah Australia dan Oceania
1
istilah dalam bahasa Melayu yang berarti orang-orang berkulit hitam dan berambut keriting, kemudian dijadikan sebagai nama pulau tempat mereka berasal. De Meneses sendiri dianggap sebagai penemu pulau ini. Pada tahun 1545, Yunigo Ortiz de Rates, seorang penjelajah Spanyol yang menemukan pulau ini dalam rangka pelayarannya pulang ke Mexico dari Maluku, memberikan nama New Guinea bagi pulau ini. Pemberian nama itu didasarkan atas keserupaan penduduk Guinea di benua Afrika dengan penduduk lokal Papua Nugini. Sebelumnya pada tahun 1542, telah ada dua orang pelaut Portugis bernama Abreu dan Fransisco Serram melaporkan bahwa mereka telah melihat pantai New Guinea. Yurigo Ortis de Retes di tahun yang sama berhasil menyusuri pantai utara New Guinea. Kemudian pada tahun 1606, De Torres ketika sedang meneliti pantai Timur dan Timur Laut menemukan pulau-pulau yang terletak di sebelah timur Papua. Pada tahun 1846, Letnan Yule menyatakan bahwa pulau ini adalah bagian dari kerajaan Inggris, dan kemudian Captain Borsby pada tahun 1873 mendirikan Port Moresby untuk mengukuhkannya. Namun kerajaan Inggris tidak menunjukkan minatnya pada daerah ini. Pada tahun 1883, hasrat keras Australia untuk menguasai daerah Papua mulai diwujudkan dengan mengirimkan Henry N. Chester menuju Port Moresby untuk mengambil alih daerah ini atas nama Ratu Victoria. Dengan tindakan ini, Australia mengharapkan dukungan dari Inggris sepenuhnya dalam wujud undang-undang, namun pada kenyataannya tidak ada undang-undang yang dibuat tentang Papua Nugini. Sidang Umum PBB pada tanggal 3 Desember 1946 menyetujui satu Ship Agreement for the Administration of New Guinea. Dengan begitu tim peninjau PBB diberikan kesempatan untuk mengunjungi New Guinea. Kunjungan tim PBB berlangsung pada tahun 1950, 1953, 1956, 1959, 1962 dan yang paling penting ketika diadakannya pemilihan umum untuk House of Assembly, parlemen Papua Nugini pada tahun 1972.
Papua Nugini - Tugas Sejarah Australia dan Oceania
2
Pada tahun 1945, diresmikan undang-undang tentang Papua dan Nugini (the Papua and New Guinea Act) untuk mengukuhkan penetapan New Guinea di bawah kendali Sistem Internasional dan New Guinea berada dalam satu kekuasaan administrasi dengan Papua dalam The Territory of Papua and New Guinea. Dengan undang-undang tersebut memberikan wewenang untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah Papua New Guinea yang kemudian didirikan pada tanggal 26 Nopember 1951 terdiri dari 28 anggota, Pengadilan dan Pemerintahan. Kemudian pada tahun 1971, disahkan undang-undang tentang Papua Nugini (Papua New Guinea Act) yang menetapkan jumlah anggota House Assembly hasil Pemilihan Umum menjadi 100 orang. Ketentuan tersebut berlaku efektif pada saat pemilu pada tahun 1972 yang dilaksakan pada bulan Februari Maret 1972. Pada tahun 1972, The Papua New Guinea Act 1972 mengubah adanya pembatasan jumlah minister pada House of Assembly yang semula ditetapkan hanya 17 orang. Pada tahun 1973 terdapat amandemen yang menghasilkan satu keputusan yang menyatakan bahwa Papua Nugini menerima pertanggungjawaban bidang public service mengenai perundang-undangan Audl oh Papua New Guinea Accouch dan memungkinkan untuk meratifikasi perjanjian perbatasan antara Australia dan Indonesia yang ditandatangani pada tahun 1973.
Papua Nugini - Tugas Sejarah Australia dan Oceania
3