Pasal Yang Sering Keluar

Berikut akan saya rangkumkan garis besar dari masing-masing pasal dan ayat yang ada pada UUD dan sering keluar pada Tes CPNS.

A. Mengenai bentuk dan kedaulatan k edaulatan

1. Pasal 1 ayat 1 : Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik

Ayat 2 : kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan berdasarkan berdasarkan UU

Ayat 3 : indonesia adalah negara hukum

B. MPR

1. Pasal 2 ayat 1 : MPR terdiri dari DPR dan DPD yg dipilih melalui PEMILU

ayat 2 : bersidang minimal 1 kali dalam 5 tahun

ayat 3 : keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

2. Pasal 3 ayat 1 : MPR berwenang mengatur dan mengubah UUD

Ayat 2 : melantik presiden dan wapres

Ayat 3 : memberhentikan memberhentikan presiden dan wapres

C. Kekuasaan Pemerintahan Negara

1. Pasal 4 ayat 1 : Presiden memegang kekusaaan pemerintahan berdasarkan berdasarkan UUD

Ayat 2 : presiden dibantu oleh wapres

2. Pasal 5 ayat 1 : Presiden memiliki hak mengajukan RUU kepada DPR

Ayat 2 : Presiden menetapkan peraturan pemerintah u/ menjalankan UU

3. Pasal 6 ayat 1 : presiden dipilih secara langsung oleh rakyat

Ayat 2 : Di usung oleh parpol/gabungan parpol

Ayat 3 ; Meraih suara >50% dengan minimal suara 20% ditiap provinsi

Ayat 4 : dalam hal tidak ada syarat yang memenuhi

Ayat 5 : mengenai ketentuan lebih lanjut

4. Pasal 7 : mengenai masa jabatan presiden

5. Pasal 7a : dpr memiliki kewenangan memberhentikan presiden

6. Pasal 7b ayat 1 : DPR dapat mengajukan kepada MPR dengan terlebih dulu meminta MK untuk memeriksa

Ayat 2 : mengenai fungsi pengawasan dpr

Ayat 3 : syarat untuk mengajukan ke MK, 2/3 jumlah yang hadir

Ayat 4 : jangka waktu untuk pemeriksaan oleh MK ( 90 hari)

Ayat 5 : apabila pemeriksaan terbukti DPR mengadakan sidang untuk meneruskan usul ke MPR

Ayat 6 : MPR diwajibkan sidang maks 30 hari setelah memperoleh permintaan

Ayat 7 : keputusan MPR dihadiri ¾ jumlah disetuui 2/3 yang hadir

7. Pasal 10 : kewenangan presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU

8. Pasal 11 ayat 1 : presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

9. Pasal 13 : presiden mengangkat duta dan konsul dengan pertimbangan DPR

10. Pasal 14a : presiden berwenang membebrikan grasi, rehabilitasi dg memperhatikan pertimbangan MA

11. Pasal 14b : presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR

12. Pasal 15 : presiden memberikan gelar , tanda jasa , tanda kehormatan yang diatur dengan UU

13. Pasal 17 ayat 1 : presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

Ayat 2 : pengangkatan dan pemberhentian menteri oleh presiden

Ayat 3 : setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

Ayat 4 : pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam UU

14. Pasal 22 e ayat 2 ; pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wapres

15. Pasal 22 e ayat 5 : pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

16. Pasal 24 ayat 1 : komisi yudisial mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

17. Pasal 30 ayat 1 : tiap-tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Ayat 2 : usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh TNI, kepolisian negara RI dan rakyat.

Ayat 3 : TNI terdiri atas AD,AL,AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa.

18. Pasal 37 : pengajuan usul perubahan pasal-pasal UUD

TAMBAHAN 1. PASAL 28 ; KEBEBASAN BERSERIKAT 2. PASAL 31 ; PENDIDIKAN AYAT 1 : HAK BERSEKOLAH AYAT 2 ; KEWAJIBAN PEMERINTAH 3. ATURAN PERALIHAN PASAL 3 : TATA CARA PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI 4. PASAL 23B : MACAN DAN NILAI MATA UANG