Pedoman Penyusunan LAKIP
Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Pedoman penyusunan LAKIP tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2010. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tersebut masih berlaku hingga saat ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB tersebut. A. Pedoman Penyusunan LAKIP menurut Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 Beberapa pedoman yang diatur dalam SK tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1.
Penanggung Jawab Penyusunan LAKIP Penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing. Pimpinan instansi, sebagaimana tersebut dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggung jawab LAKIP di instansinya masing-masing. Apabila dipandang perlu, tim kerja dan penanggung jawab LAKIP dimaksud dapat berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemibangunan(BPKP).
2.
Prinsip-Prinsip LAKIP Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan: a.
b.
Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan. Prinsip prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
c.
Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.
Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercayai, diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan. 3.
Format dan Isi LAKIP Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Format LAKIP ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga memudahkan pembandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan. Format laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal terdiri atas: a.
Ikhtisar Eksekutif Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
b.
Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandai apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).
c.
Rencana Stratejik Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana stratejik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara .singkat sasaran yang ingin diraih instansi peda tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. 1)
Rencana Stratejik Uraian singkat tentang rencana stratejik instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.
2)
Rencana Kinerja Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program peda tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.
d.
Akuntabilitas Kinerja Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja. evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistemafis
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-fugas lainnya, termasuk analisis fentang capaian indikator kinerja efisiensi. e.
Penutup Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja insfansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
f.
Lampiran-Lampiran Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusanatau peraturan-peraturan dan perundangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup .banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, dattar gambar, dan dattar tabel secukupnya.
4.
Waktu Penyampaian LAKIP penyusunan LAKIP harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya kepemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktivitas di lingkungan instansi pemerintah. Mengingat LAKIP merupakan media pertanggungjawaban dan juga menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah, maka LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik. LAKIP tersebut harus disampaikan seiambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
5.
Mekanisme Pelaporan LAKIP disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang melibatkan pihak yang berwenang membuat dan menerima LAKIP, serta pengguna LAKIP. Instansi yang harus dan berwenang membuat LAKIP adalah Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dlblayai dari anggaran negara. Adapun mekanisme LAKIP adalah sebagai berikut : a.
b.
Setiap pemimpin Departemen/LPND, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berka!a untuk disampaikan kepada atasannya. LAKIP tahunan dari tiap Departemen/LPND, masing-masing Menteri/pemimpin LPND menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur
c.
d.
e.
f.
Negara (PAN) serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). LAKIP tahunan dari setiap Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN, dan Kepala BPKP. LAKIP tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan BPKP. Kepala BPKP melakukan evaluasi terhadap LAKIP dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kepala LAN melakukan kajian dan penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerjanya, serta melaporkannya kepada Presiden me!alui Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN.
B. Pedoman Penyusunan LAKIP menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Dengan terbitnya peraturan menteri ini, terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan peraturan tentang pedoman penyusunan LAKIP antara lain sebagai berikut. 1.
Unit Penanggung Jawab Penyusun LAKIP Instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja adalah: a. b. c. d. e.
2.
Kementerian /Lembaga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga; Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit kerja mandiri
Waktu dan Mekanisme Penyampaian a. Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir. b. Waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat unit organisasi eselon I dan unit kerja mandiri pada Kementerian/Lembaga diatur tersendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. c. Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. d. Waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat SKPD dan unit kerja mandiri diatur tersendiri oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota.
3.
Format dan Isi LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang: a. b. c. d.
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut. a. b.
Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.
c.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
d.
Bab III Akuntabilitas Kinerja..... Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
e. f.
Bab IV Penutup Lampiran-lampiran
Fokus pelaporan kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah: a. b.
c.
4.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome); Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian/ Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting; Unit kerja mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.
Pemanfaatan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk : a. b. c. d.
Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;
Teknik/Langkah-Langkah Penyusunan LAKIP Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyusunan LAKIP. 1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8.
9.
10. 11. 12.
13. 14.
Menyusun tim kerja penyusun LAKIP Memahami peraturan terkait perencanaan strategis Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun SKD dan unit mandiri lainnya. Memahami instruksi pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun SKD dan unit mandiri lainnya terkait kebijakan teknis (instruksi dan surat edaran) Mengumpulkan data baik data internal maupun data eksternal. Pembahasan dan klarifikasi data internal/eksternal kepada pihak yang terkait. Membuat rekaptulasi DIPA tahun pelaporan (menentukan jumlah kegiatan, jumlah dana setiap kegiatan, jumlah barga barang/jasa yang dibeli oleh dana setiap kegiatan, sisa dana setiap kegiatan yang ada pada DIPA tersebut. Mengumpulkan rencana stratejik 5 tahun yang telah dibuat oleh bagian perencanaan. Mempedomani penetapan kinerja yang dibuat pada awal tahun laporan pada waktu penerimaan DIPA (memindahkan sasaran, program dan kegiatan yang ada pada DIPA yang akan dilaksanakan). Menyusun rencana kinerja tahunan atas dasar penetapan kinerja (isi RKT dimaksud adalah semua kegiatan yang ada pada DIPA tahun yang dilaporkan dan telah selesai dilaksanakan). Melakukan pengukuran kinerja kegiatan. Melakukan pengukuran pencapaian sasaran. Melakukan evaluasi kinerja: a. Analisis efisiensi (untuk mengetahui tingkat efisiensi kegiatan). b. Analisis efektifitas (untuk mengetahui keserasian antara tujuan dengan hasil, manfaat, dampak). c. Analisis akuntabilitas (untuk mengetahui keterkaitan antara hasil dengan kegiatan, program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi, dan visi). Melakukan penyusunan LAKIP (narasi LAKIP). Menandatangani LAKIP ke pimpinan.
