•
•
Ruang terbuka
Kerentanan Status Penduduk
-
Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I
-
Kesehatan dan lingkungan
-
Masalah sosial dan keamanan
Faktor Pendukung
-
Kepadatan penduduk
-
Kepadatan bangunan
b. Metoda Penilaian Kekumuhan Daerah Perhitungan Nilai Mutlak (NM) Nilai mutlak suatu indikator bergantung kepada sifat ((nature nature ) dari indikator yang bersangkutan. Apabila tersedia nilai nominal, misalnya 100 unit rumah, 2 km jalan lingkungan, dst, maka nilai nominal tersebut dapat merupakan nilai mutlak, atau bisa pula mengikuti operasi matematik tertentu seperti nilai proporsi berikut: Perhitungan pada kondisi rumah (sub indikator persentase rumah permanen) NM = n/N x 100% Dimana:
n = Jumlah Rumah Permanen N = Jumlah Rumah Keseluruhan
Perhitungan Nilai Relatif (NR) Nilai relatif bagi indikator nominal diperoleh dengan membandingkan nilai mutlak dengan batas persentil data variabel secara nasional. Untuk mendapatkan batas persentil data yang bersifat continous , data diurutkan secara keseluruhan (nasional) kemudian dibagi 5 dengan proporsi yang sama besar menurut jumlah kumulatifnya. Bobot Parameter (BP) Pembobotan suatu indikator didasarkan pada tingkat pengaruh suatu variabel terhadap kekumuhan kawasan dibandingkan dengan variabel lain. Proses penentuan bobot umumnya dilakukan menurut konsensus para ahli, antara lain menggunakan metode delphi atau analytical h ierarchical process (AHP). process (AHP).
Pedoman I dentifikasi Kawasan Permuk Permuk iman Kum uh Daerah Penyangga Kota Metropolitan
40
Selanjutnya, nilai yang diperoleh setiap parameter dikalikan bobot relatif parameter tersebut dengan parameter lain pada indikator yang sama. Begitu pula, nilai suatu indikator dikalikan dengan bobot relatif indikator tersebut terhadap indikator lainnya, sehingga pada akhirnya diperoleh nilai yang merepresentasikan tingkat kekumuhan suatu wilayah (desa/kelurahan) secara relatif terhadap wilayah lain di Indonesia. c. Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Hasil klasifikasi tingkat kekumuhan terbagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu: •
Tidak Kumuh, Kumuh, jika nilai akhir kekumuhan berkisar antara 1,00 - 1,79.
•
Kumuh Ringan, Ringan, jika nilai akhir kekumuhan berkisar antara 1,80 - 2,59.
•
Kumuh Sedang, Sedang, jika nilai akhir kekumuhan berkisar antara 2,60 - 3,39.
•
Kumuh Berat, Berat, jika nilai akhir kekumuhan berkisar antara 3,40 - 4,19.
•
Sangat Kumuh, Kumuh, jika nilai akhir kekumuhan lebih besar dari 4,20.
2. Hasil Dari analisis berdasarkan metode penilaian kekumuhan diatas, diperoleh gambaran permukiman kumuh di Indonesia seperti yang ditampilkan pada rekapitulasi data kumuh menurut propinsi yang terdapat pada tabel di lembar berikutnya. Hasil-hasil tersebut diperoleh sesudah mengolah data Podes 2002 dan Susenas 2001 yang diperoleh dari BPS berupa tabulasi data hasil-hasil sensus/survei ((row row data ) dalam bentuk coding . Kegiatan ini sama sekali tidak mengambil sampel data primer dari lapangan.
Pedoman I dentifikasi Kawasan Permuk Permuk iman Kum uh Daerah Penyangga Kota Metropolitan
41
Tabel Permukiman Kumuh Hasil Studi Renstra PKL Permukiman Kumuh 2002-2010 Sangat Kumuh + Kumuh Berat No
Propinsi
1
NAD
2
Sumut
3
Riau
4
Jambi
5
Jumlah Desa
Jumlah Jiwa
Jumlah RT
Kumuh Sedang
Luas (Ha)
Kumuh Ringan
Jumlah Jumlah Jumlah Desa Jiwa RT
89
25,373
5,758 2,467
33 6
10,859
223
132,022
31,198 1,459
92 7
43,586
67
44,364
9,963
756
1 44
30,111
4
2,908
610
9
117
8,754
1,409
Sumbar
11
4,334
898
13
16 8
1,535
6
Sumsel
70
47 47,788
10,829
3 30
519
7
Bengkulu
15
7,468 7,
1,739
34
8
Lampung
66
593
1 34 13
9
Jabar
371
10
DKI Jakarta
11
Jateng
12
DIY
13
Luas (Ha)
Luas (Ha)
4,923
106
20
2
94 9
3,895
1,156
249
59
7,633 4,800
1,031
2,374
434 43
33
38
869
774
1 67
10
359
28
1,726
238
45
28
31,627
7,592
797
2,132
1,170
305
11
90
1,148
307
21
910
222
53
1
15
14 6
3,094
818
90
1,682
60,854
15,568
577
260,059
72,773 3,567
1,504
85,452
21,202 1,106
5,241
8,430
2,482
89
81
322,956
89,783 1,002
73
54,742
13,892
443
1,158
2
1,094
291
1
Jatim
85
96,889
29,557
14
Kalbar
74
15
Kalsel
16
10,178
23,232
732
117
2,455
145
20
24,259
5,682
205
7,187
675
186
2
4
101
38
0
3 62
105
35
1
62 7
1,206
20,445
7,223
1 27
6,967
1,504
442
10
25 25,018
5,441 1,326
3 13
27,168
6,156
946
8 83
3,336
700
180
47
26,546
7,842
193
290
14,640
4,770
136
1,727
478 47
105 10
3
Kalteng
32
9,042
2,143
62
3 56
15,209
4,010
63
875
2,098
493 49
4
17
Kaltim
52
46,388
10,656
7 31
142
67,561
16,499 1,061
842
5,863
868
53
18
Bali
3
1,773
494
5
32
1,314
390
5
562
251
138
2
19
NTB
197
227,384
60,751 2,021
1 88
24,358
5,606
3 61
312
221
62
2
20
NTT
8
3,776
31
402
6,594
1,249
36
1,907
0
0
0
21
Sulsel
162
132,081
26,782 1,579
345
38,259
8,690
808
2,324
1,171
2 30
27
22
Sultra
60
22,453
5,486 7,015
184
28,120
6,918 2,354
1,092
8 82 21
1 15 50
15
23
Sulteng
26
9,701
2,469
108
10 3
18,148
4,661
97
1,128
767 76
219 21
5
24
Sulut
32
11,614
2,974
597
1 12
9,637
2,703 4,166
1,159
847
229
7
25
Maluku
33
942
272
8
497
1,823
436
12
890
3,080
912
19
26
Papua
19
2,933
662
94
538
16,021
3,989
200
2,150
1,808
473
11
Tota Totall
1,90 1,902 2
8 31
1,52 ,520,2 0,241 394, 94,228 228 24,49 4,491 1
66 105,592
2,603 1,313
Jumlah Jumlah Jumlah Desa Jiwa RT
9,8 9,887 635, 35,415 415 154 154,35 ,353 20,4 0,450
52, 52,893 893 100 100,80 ,804
24,7 4,710 1,169 ,169
Sumber: Podes 2002 dan Susenas 2001, data diolah
Pedoman I dentifikasi Kawasan Permuk Permuk iman Kum uh Daerah Penyangga Kota Metropolitan
42
Lampiran 4 Kriteria Permukiman Kumuh dalam Konsep Panduan Identifikasi Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Konsep Panduan Identifikasi Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Depkimpraswil (2002). Konsep ini sengaja disusun untuk menjadi panduan bagi pemerintah daerah (kota/kabupaten) dalam melaksanakan identifikasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh di daerahnya.
1. Kriteria Penentuan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: •
Kesesuaian peruntukan dengan RUTRK/RDTRK
•
Status (pemilikan) lahan
•
Letak/kedudukan lokasi kawasan kumuh
•
Tingkat kepadatan penduduk
•
Jumlah penduduk miskin (Pra-Sejahtera & Sejahtera-1)
•
Kegiatan usaha ekonomi penduduk disektor informal
•
Kepadatan rumah/bangunan rumah/bangunan
•
Kondisi rumah/bangunan rumah/bangunan (tidak layak huni)
•
Kondisi tata letak rumah/bangunan rumah/bangunan
•
Kondisi prasarana dan sarana lingkungan meliputi:
•
-
Penyediaan air bersih
-
Jamban keluarga/MCK
-
Pengelolaan sampah
-
Saluran air/drainase
-
Jalan setapak
-
Jalan lingkungan
Kerawanan kesehatan (ISPA, diare, penyakit kulit, usia harapan hidup) dan lingkunan (bencana banjir/alam)
Pedoman I dentifikasi Kawasan Permuk Permuk iman Kum uh Daerah Penyangga Kota Metropolitan
43
•
Kerawanan sosial (kriminalitas, kesenjangan sosial)
Beberapa metoda dapat digunakan anatara lain microsoft excell dan social process spread sheet (SPSS) berbasis komputer atau dengan cara manual melalui pembobotan dan penilaian (scoring (scoring ). ). Untuk aspek kemudahan pelaksanaan dalam melakukan idetifikasi lokasi, metode penilaian yang digunakan adala dengan menggunakan pembobotan dan scoring terhadap kriteria-kriteria lokasi pada masing-masing lokasi kawasan permukiman kumuh di Kota/Kabupaten penyangga. •
Kriteria A
: Tata ruang (Kesesuaian peruntukan) peruntukan)
•
Kriteria B
: Status (Pemilikan) lahan
•
Kriteria C
: Letak/kedudukan Letak/kedudukan lokasi
•
Kriteria D
: Tingkat (derajat) (derajat) kekumuhan kekumuhan (kepadatan penduduk, penduduk, jumlah penduduk miskin, kegiatan usaha ekonomi penduduk di sektor informal, kepadatan rumah/bangunan, rumah/bangunan, kondisi rumah/bangunan yang tidak layak huni, ketidak teraturan tata letak rumah/bangunan, rumah/bangunan, kondisi prasarana dan sarana lingkungan,kerawanan lingkungan,kerawanan kesehatan dan lingkungan, serta kerawanan sosial.
Pemberian bobot pada masing-masing kriteria lokasi dimaksudkan bahwa setiap kriteria lokasi tersebut memiliki bobot (pengaruh) yang berbeda-beda. Dalam pemberian bobot terhadap kriteria lokasi yang digunakan bersifat relatif dan sangat tergantung pada preferensi seseorang (individu) atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria lokasi terhadap perkembangan kawasan permukiman kumuh. Contoh pemberian bobot (persentase) sebagai berikut: 1.
Prioritas I
: Tingkat (derajat) kekumuhan kekumuhan (Kriteria D) dengan bobot bobot 50%
2.
Prioritas II : Kesesuaian peruntukan peruntukan dengan RUTRK/RDTRK RUTRK/RDTRK (Kriteria A) dengan bobot 30%
3.
Prioritas III : Status (pemilikan) lahan (Kriteria B) dengan bobot 10%
4.
Prioritas IV : Letak/kedudukan Letak/kedudukan lokasi (Kriteria C) dengan bobot 10%
Prioritas I (Kriteria D) dengan bobot 50% terdiri atas beberapa variabel, dengan bobot masing-masing variabel (dikalikan 50%) sebagai berikut: •
Kriteria D1 : tingkat kepadatan penduduk memiliki memiliki bobot 15% 15%
•
Kriteria D2 : jumlah penduduk penduduk miskin memiliki memiliki bobot 10% 10%
•
Kriteria D3 : kegiatan usaha ekonomi ekonomi penduduk di sektor sektor informal memiliki bobot 5%
Pedoman I dentifikasi Kawasan Permuk Permuk iman Kum uh Daerah Penyangga Kota Metropolitan
44
•
Kriteria D4 : kepadatan rumah dan dan bangunan memiliki memiliki bobot 15% 15%
•
Kriteria D5 : kondisi rumah/bangunan rumah/bangunan yang tidak layak huni huni memiliki bobot 10%
•
Kriteria D6 : ketidakteraturan tata letak rumah/bangunan rumah/bangunan memiliki bobot bobot 5%
•
Kriteria D7 : tingkat kerawanan kondisi kondisi prasarana dan sarana lingkungan lingkungan memiliki bobot 25%
•
Kriteria D8 : tingkat kerawanan kondisi kondisi kesehatan kesehatan dan lingkungan lingkungan bobot 10%
•
Kriteria D9 : tingkat kerawanan sosial/angka sosial/angka kriminal, kesenjangan kesenjangan sosial memiliki bobot bobot 5%
Kriteria D7 dengan bobot 12,5% (50% x 25%) terdiri atas beberapa variabel lagi, dengan bobot masing-masing sub-variabel (dikalikan 12,5%) sebagai berikut: •
Kriteria D7a D7a : kondisi penyediaan air bersih memiliki bobot 20%
•
Kriteria D7b D7b : kondisi jamban keluarga/MCK keluarga/MCK memiliki bobot 20%
•
Kriteria D7c
•
Kriteria D7d : kondisi drainase memiliki bobot 15%
•
Kriteria D7e : kondisi jalan setapak memiliki bobot 20%
•
Kriteria D7f
: kondisi pengelolaan sampah memiliki bobot 15%
: kondisi jalan lingkungan memiliki bobot 10%
2. Hasil Seperti telah disinggung diatas bahwa proses identifikasi menggunakan konsep panduan ini dilakukan oleh pemerintah daerah karena itu hasil-hasilnya ada di daerah yang sudah melakukan identifikasi. Data kawasan permukiman kumuh kemungkinan belum ada bagi daerah yang belum melakukan identifikasi (kecuali data kumuh versi BPS dan data kumuh hasil studi penyusunan Renstra PKL permukiman kumuh 2002-2010).
Pedoman I dentifikasi Kawasan Permuk Permuk iman Kum uh Daerah Penyangga Kota Metropolitan
45
KON SEP SEP PEDOM PEDOM AN
I D EN EN TI T I F I K AS A SI K A W A SA S A N PE P ER M U K I M A N K U M U H PEN PEN YAN G G A K OTA METRO MET ROPOLI POLI TAN
D i r e k t o r a t P en e n g e m b a n g a n P er er m u k i m a n D i r e k t o r a t J e n d e r a l Ci Ci p t a Ka K a r y a - D e p ar ar t e m e n P Pe ekerj aan U Um m um Jl. Pattimura Pattimura No. No. 20 Lt. 5 Kebayoran Baru, Jakarta 12110
Pedoman I dentifikasi Kawasan Permuk Permuk iman Kum uh Daerah Penyangga Kota Metropolitan
KATA PENGANTAR PENGANTAR
Berangkat dari kebutuhan untuk mengetahui lokasi kawasan permukiman kumuh yang ada di daerah penyangga kota metropolitan, khususnya di kawasan-kawasan permukiman yang memiliki kaitan dan atau berbatasan langsung dengan kawasan-kawasan tertentu di kota metropolitan seperti kawasan pusat kota, kawasan pusat pertumbuhan, dan kawasan lain (misalnya kawasan perbatasan dan lainnya), maka perlu dilakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh di daerah penyangga. Identifikasi dilakukan karena dugaan adanya interaksi yang kuat antara kawasan permukiman kumuh di daerah penyangga dengan kawasan-kawasan tertentu kota metropolitan bahkan memberi andil sulitnya penanganan permukiman kumuh di kota metropolitan. Identifikasi dimaksudkan agar diketahui secara tepat lokasi permukiman kumuh untuk kemud ian dirumuskan upaya-upaya penanganannya. Dalam melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh di daerah penyangga digunakan kriteria-kriteria v i t a l i t a s n o n e k o n o m i , v i t a l i t a s e k o n o m i , s t a t u s t a n a h , k o n d i s i p r a sa arr a n a d a n s a r a n a p er e r m u k i m a n , dan k o m i t m e n p e m e r i n t a h ( d a er e r a h ) . Melalui kelima kriteria tersebut diharapkan teridentifikasi kawasan-kawasan permukiman kumuh. Sesudah a n sehingga muncul itu dilakukan identifikasi lanjutan dengan kriteria p r i o r i t a s p e n a n g a n an kawasan-kawasan permukiman kumuh yang prioritas ditangani. Proses identifikasi lanjutan diarahkan untuk mengetahui kawasan-kawasan permukiman kumuh mana yang prioritas ditangani karena kaitannya dengan kawasan atau bagian tertentu dari kota metropolitan. Untuk kepentingan identifikasi itulah maka disusun konsep pedoman identifikasi. Semoga konsep pedoman identifikasi ini dapat digunakan dan bermanfaat.
J ak a k a r t a , D e s em em b e r 2 0 0 6 Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum
Pedoman I dentifikasi Kawasan Permuk Permuk iman Kum uh Daerah Penyangga Kota Metropolitan
ii
D A F TA TA R I SI
Halaman Judul ............................................... ...................................................................... .............................................. .......................... ...
i
Kata Pengantar ............................................... ...................................................................... .............................................. ......................... ..
ii
Daftar Isi ................................... ........................................................... ................................................ ............................................. .....................
iii
Bab I
Pendahuluan ............................................. ..................................................................... .......................................... ..................
1
1.1. Latar Belakang .............................................. ...................................................................... .............................. ......
1
1.2. Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh .......................... ..........................
1
Maksud, Tujuan, dan Sasaran ........................................... ............................................................... ....................
3
1.1. Maksud ............................................ .................................................................... .......................................... ..................
3
1.2. Tujuan ............................................. ................................................................... .......................................... ....................
3
1.3. Sasaran ........................................... ................................................................. ........................................... .....................
3
Bab III Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh ............................................... ..................................................... ......
4
1.1. Kriteria Vitalitas Non Ekonomi ............................................ ........................................................ ............
5
1.2. Kriteria Vitalitas Ekonomi ............................................ ............................................................... ...................
5
1.3. Kriteria Status Tanah ............................................ .................................................................... ........................
6
1.4. Kriteria Kondisi Prasarana Sarana ............................................. ................................................... ......
6
1.5. Kriteria Komitmen Pemerintah .......................................... ....................................................... .............
7
1.6. Kriteria Prioritas Penanganan ............................................ ......................................................... .............
7
Pembobotan Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh .................................. ..................................
8
4.1. Pembobotan Kriteria Vitalitas Non Ekonomi ...................................... ......................................
8
4.2. Pembobotan Kriteria Vitalitas Ekonomi ........................................... ............................................. ..
12
4.3. Pembobotan Kriteria Status Tanah ............................................. .................................................. .....
13
4.4. Pembobotan Kriteria Kondisi Prasarana Sarana ................................. .................................
15
4.5. Pembobotan Kriteria Komitmen Pemerintah ..................................... .....................................
16
4.6. Pembobotan Kriteria Prioritas Penanganan ....................................... .......................................
18
Bab II
Bab IV
Pedoman I dentifikasi Kawasan Permuk Permuk iman Kum uh Daerah Penyangga Kota Metropolitan
iii
Bab V
Penilaian Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh ........................................ ........................................
22
5.1. Dasar Penilaian ........................................... .................................................................. ................................. ..........
22
5.2. Tahapan Penilaian ........................................... ................................................................. ............................. .......
24
5.3. Metode Penilaian.................... Penilaian........................................... .............................................. ................................ .........
25
5.4. Sumber Data Penilaian .......................................... ................................................................ ........................ ..
26
5.5. Pelaksanaan Penilaian .......................................... ................................................................. ......................... ..
27
Lampiran-lampiran Lampiran 1 Contoh Tindakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh ................
33
Lampiran 2 Kriteria Permukiman Kumuh menurut BPS ......................................... .........................................
37
Lampiran 3 Kriteria Permukiman Kumuh dalam Studi Penyusunan Penyusunan RENSTRA Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh 2002-2010 .........
39
Lampiran 4 Kriteria Permukiman Kumuh dalam Konsep Konsep Panduan Identifikasi Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh .................................... ....................................
Pedoman I dentifikasi Kawasan Permuk Permuk iman Kum uh Daerah Penyangga Kota Metropolitan
43
iv
