Pedoman Manajemen Pelayanan KB

363.96 Ind p

PEDOMAN MANAJEMEN PELAY PELAYANAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA BERENCANA

Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Ib Direktorat Jenderal Bina kesehatan Ib dan Anak Ke!enterian Kesehatan RI "ahn "ahn #$%&

KA"A PENGAN"AR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan RidhoNya, Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana yang merupakan revisi cetakan tahun 2!, dapat diselesaikan pada "aktunya# Revisi dalam $uku ini dilakukan menyesuaikan denganperkem$angan dengan perkem$angan ke$ijakan dan strategi dalam program KB terkait desentralisasi, %aminan Kesehatan Nasional, RP%MN 2&'(2&! dan Post M)*s M)*s 2&'#

Buku Buku ini $erisi $erisikan kan ten tentan tangg ke$ija ke$ijakan kan percep percepata atann pen pencap capaia aiann targe targett pelaya pelayanan nan KB, inte integr gras asii pe pela laya yana nann KB da dala lam m %KN %KN da dann +ist +istem em Kese Keseha hata tann Nasio Nasiona nal,l, Ma Mana naje jeme menn Pelayanan KB yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pelayanan KB# )engan diter$itkannya $uku ini, diharapkan dapat menjadi acuan $agi pengelola program pelayanan KB di daerah agar $enar($enar memahami peran dan tanggungja"a$ yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program dan pelayanan KB di daerah masing(masing# Revisi Pedoman ini disusun $ersama(sama dengan BKKBN dan lintas program serta katan Bidan ndonesia# Terima kasih kepada semua pihak yang $erkontri$usi dalam penyusunan revisi pedoman ini# )isadari $ah"a $uku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua masukan dan saran yang $erman-aat untuk penyempurnaan pedoman ini masih sangat kami harapkan# )irektur Bina Kesehatan $u Kementerian Kesehatan R

dr# *ita Maya Koemara +akti, M./

Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana

i

ii


'AMBU"AN DIREK"UR JENDERAL BINA GI(I DAN KE'E)A"AN IBU DAN ANAK

)ilandasi dengan semangat untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana 0KB1, sesuai rekomendasi International Conference on Population and Development (ICPD) tahun &!!, maka upaya penguatan manajemen pelayanan KB menjadi satu upaya yang sangat penting# .al ini selaras dengan amanat 3ndang(3ndang nomor 45 tahun 2! tentang kesehatan, yaitu pemerintah $ertanggung ja"a$ dan menjamin ketersediaan tenaga, -asilitas pelayanan, alat dan o$at dalam mem$erikan pelayanan KB yang aman, $ermutu dan terjangkau oleh masyarakat# Pelayanan KB merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam tujuan M)*s ', namun dalam satu dekade terakhir capaian Contraceptive Prevalence Rate (CPR), Age Specific Fertility Rate (ASFR) perempuan usia &'(&! tahun dan unmet need $elum menunjukkan hasil yang optimal. Pemerintah telah melakukan $er$agai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan antara lain dengan pendekatan pelayanan yang $erkelanjutan continuum of care6 mulai dari hulu pada sampai hilir 7 mulai dari remaja, calon pengantin, i$u hamil, i$u $ersalin ni-as serta pasangan usia su$ur# .al yang tidak kalah penting, adalah upaya penguatan manajemen pelayanan KB meliputi pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi# Manajemen Pelayanan KB ini harus selaras dan mengacu pada ke$ijakan nasional yaitu +istem Kesehatan Nasional 0+KN1 yang tertuang dalam isu strategis RP%MN 2&'(2&!, upaya pencapaian target M)*s serta implementasi pelayanan KB dalam era %aminan Kesehatan Nasional 0%KN1# +aya menyam$ut $aik disusunnya Revisi Pedoman Manajemen Pelayanan KB ini, yang akan menjadi acuan $agi pengelola program KB di tingkat pusat, provinsi, ka$upaten8 kota serta -asilitas kesehatan yang mem$erikan pelayanan KB di semua tingkatan "ilayah di seluruh ndonesia# +aya $erharap dengan manajemen pelayanan KB yang $aik akan dapat $erkontri$usi dalam meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB# %akarta, Novem$er 2& )irektur %enderal Bina *i9i dan Kesehatan $u dan /nak

dr# /nung +ugihantono, MKes


iii

iv


DA*"AR I'I

Kata Pengantar +am$utan )irektur %enderal Bina *i9i dan Kesehatan $u dan /nak )a-tar isi )a-tar Ta$el

)a-tar *am$ar )a-tar istilah dan singkatan # Pendahuluan /# :atar Belakang B# Tujuan ;# Man-aat dan +asaran )# Ruang :ingkup <# :andasan .ukum # ntegrasi Pelayanan KB )alam +istem Kesehatan Nasional /# +istem Kesehatan Nasional B# Pelayanan Keluarga Berencana # Pengorganisasian Pelayanan KB ># Perencanaan Pelayanan KB /# Perencanaan di tingkat Pelaksanaan Pelayanan &# Perencanaan di Puskesmas 2# Perencanaan di Rumah +akit B# Perencanaan di Tingkat Manajemen Pelayanan &# Perencanaan di Tingkat Ka$upaten8Kota 2# Perencanaan di Tingkat Provinsi 4# Perencanaan di Tingkat Pusat ># Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana /# Pelaksanaan di tingkat Pelaksana Pelayanan &# Pelaksanaan di Tingkat Puskesmas 2# Pelaksanaan di Tingkat Rumah +akit B# Pelaksanaan di tingkat Manajemen Pelayanan KB &# Pelaksanaan di Tingkat Ka$upaten8Kota 2# Pelaksanaan di Tingkat Provinsi 4# Pelaksanaan di Tingkat Pusat ># Pemantauan dan # Penutup Re-erensi :ampiran


i iii v vi vi vii & &    ' = = && &5 24 24 24 25 2? 2? 2? 2= 4& 4 4  & & ' ? = '5 '?

v

DA*"AR "ABEL

Ta$el 4#&# 4#&# Pem$agian Pem$agian Peran Peran )alam )alam Program Program KB)i tingkat tingkat Pusat8 Pusat8 Provinsi Provinsi dan Ka$upaten8 Kota 2& Ta$el 5#&# *am$aran Pemantauan dan
DA*"AR GAMBAR

*am$ar &#&# Pendekatan +istem Kesehatan Nasional *am am$a $arr 4# 4#&# Mek ekan anis ism me )i )istri stri$u $usi si /lat lat da dann @$a @$att Kont Kontra rassep epsi si Progr rogram am KB *am$ar #&# /lur Pelaksanaan /dvokasi *am$ar '#&# Mekanisme Pengelolaan /lat dan @$at Kontrasepsi *am$ar '#2# /lur Pelayanan KB di Aasilitas Kesehatan Tingkat Pertama *am$ar '#4# /lur Pelayanan KB di %ejaring Aasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

*am$ar *am$ar '# '### /lur /lur Pelay Pelayanan anan KB di di Aasil Aasilita itass Keseha Kesehatan tan Rujuka Rujukann Tingk Tingkat at :anju :anjutt *am$ar '#'# /lur Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB *am$ar 5#&# +kema Pemantauan dan
vi


! &? 2! 4' 45 4= 4 ? ''

DA*"AR I'"ILA) DAN 'INGKA 'I NGKA" "AN

A+ Da,ta Da,tarr Isti Istila lah h %+ Contrace Contraceptive ptive Prevalence Prevalence Rate (CPR) (CPR)  Persentase cakupan peserta KB akti-

di$a di$and ndin ingk gkan an de deng ngan an juml jumlah ah P3+ P3+ di su suat atuu "ila "ilaya yahh ke kerj rjaa pa pada da ku kuru runn "akt "aktuu tertentu# #+ E,ek E,ek 'a!-i 'a!-in. n. Kont Kontras rase-s e-si/ i/ e-ek yang tidak diinginkan yang dapat terjadi aki$at

penggunaan alat kontrasepsi 0+ *asi *asili lita tas s Pela Pela1a 1ana nan n Kese Keseha hata tan n ada adalah lah suatu suatu tem tempa patt yang yang diguna digunakan kan unt untuk uk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, $aik promoti-, preventi-, kurati- maupun reha$ilitati- yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan8atau masyarakat# &+ *asi *asilit litas as Kese Keseha hata tan n "in.k in.kat at Pert Perta! a!a a 2*K" 2*K"P3 P3 adalah -asilitas kesehatan yang

menyeleng menyelenggarak garakan an pelayanan pelayanan komprehen komprehensisi- non spesialistik spesialistik $erupa $erupa pelayanan pelayanan kesehatan promoti-, preventi-, kurati-, reha$ilitati-# FKTP dalam JKN /Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama

atau yang setara dan rumah sakit kelas ) pratama atau setara# 4+ *asilitas *asilitas Keseha Kesehatan tan R5ka R5kan n "in.kat "in.kat Lan5tan Lan5tan 2*KR" 2*KR"L3 L3 adalah Aasilitas

Kesehatan pelayanan komprehensikomprehensi- spesialistik atau su$ spesialistik# FKRTL dalam JKN  klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah

sakit khusus+ 6+ Infor Informed med conse consent: nt: Persetujuan tidak dan atau tertulis tentang tindakan medis

yang di$erikan kepada klien atau keluarganya atas dasar in-ormasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien terse$ut# s esudah 7+ KB Pas8 Pas8a a Per Persa sali lina nan n penggunaan suatu metode kontrasepsi sesudah melahirkan sampai 5 minggu82 hari melahirkan# 9+ Ke.a Ke.a.a .ala lan n KB/ KB/ Kasus terjadinya kehamilan pada akseptor KB akti-, yang pada

saat terse$ut menggunakan metode kontrasepsi#


vii

9. Ko!-likasi Kontrase-si/ *angguan kesehatan ringan sampai $erat $agi klien

yang terjadi aki$at penggunaan metode kontrasepsi# !. Pasan.an Usia 'br 2PU'3/ pasangan yang istrinya $erumur antara &'(!

tahun# /kseptor yang pada saat ini ini sedang memakai alat . Peserta KB Akti, (Current !ser)" /kseptor dann o$ da o$at at ko kont ntra rase seps psii 0alo 0aloko kon1 n1 un untu tukk me menj njar aran angk gkan an ke keha hami mila lann atau atau ya yang ng mengakhiri kesu$uran, dan masih terlindungi t erlindungi oleh kontrasepsi# ". Peserta KB Bar/ peserta yang $aru pertama kali menggunakan metode

kontrasepsi termasuk mereka yang pasca keguguran dan sesudah melahirkan, yang #. Perkiraan Per!intaan Mas1arakat 2PPM3/ jumlah perkiraan alokon yang di$utuhkan masyarakat yang harus dicapai dalam periode "aktu tertentu $.%nsafe $.%nsafe a&orti a&ortion on:: prosedur penghentian kehamilan oleh tenaga kurang terampil

0tenaga medis8non medis1, alat tidak memadai, lingkungan tidak memenuhi syarat kesehatan 0C.@, &!!=1 . Total1 Rata(rata $anyaknya anak yang '.Total Fertilit RateTFR 0/ngka Kelahiran Total1 dilahirkan hidup oleh seorang "anita selama masa reproduksinya# *.%nmet Need:Pasangan usia su$ur yang tidak ingin punya anak lagi atau yang

ingin menjarangkan kelahiran, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi# B+ Da,tar 'in.katan/ ABPK:KB  AID' AKI AKB AKDR Alokon ANC AMP: KB APBD APBN A'*R

viii

        

/lat /lat Ban Bantu tu Pen Penga gam$ m$ililan an Kepu Keputu tusa sann Ber( Ber(KB KB Ac#uired Immuno Deficiency Deficiency Syndromes Syndromes

/ngka Kematian $u /ngka Kematian Bayi /lat Kontrasepsi )alam Rahim /la /lat da dan @$ @$at Kon ontr tras aseeps psii Ante $atal Care

/udit Medik Pelayanan KB /nggaran Pendapatan dan Belanja )aerah /nggaran Pendapatan dan Belanja Negara Age Spesific Fertility Rate Rate


Ba--eda BKKBD

 Badan Perencanaan Perencanaan dan Pem$angunan Pem$angunan )aerah  Badan Kependudukan Kependudukan dan dan Keluarga Berencana Berencana )aerah )aerah

BKKBN

 Badan Kependudukan Kependudukan dan dan Keluarga Berencana Berencana Nasional Nasional

BPJ'

 Badan Penyelengggara Penyelengggara %aminan +osial

BPM



Bida idan Prakt rakteek Man anddiri iri

CBR



Crude %irt& Rate

CPR



Contraceptive Prevalence Rate

C"U



Contraceptive 'ec&nology !pdate

DPRD

 )e"an Per"akilan Rakyat )aerah

DPM



)ok okte terr Prakt raktek ek Man anddiri iri

DO



Dropout

GenRe



*enerasi Be Berenca canna

*K"P



Aasi Aasililita tass Kese Keseha hata tann Tin Tingk gkat at Per Perta tama ma

*KR"L



Aasili Aasilitas tas keseha kesehatan tan Rujuka Rujukann Tingkat ingkat :an :anjut jutan an

)I;



uman Immunodeficiency *irus

IUD



Intra !terine Device

ICPD



International Conference on Population and Development Development

IBI



kat kataan Bid Bidaan nd ndon oneesia sia

IDI



kat kataan ) )ookte kter n ndon ones esia ia

IGD



nst nstaalasi lasi *a" *a"at )aru arurat rat

IM'



n-e n-eks ksii M Men enuular lar +ek +eksu suaal

JKN



%ami %a mina nann Kes Keseh ehat atan an Nasi Nasion onal al

KIE



Komu Komuni nika kasi si nn-or orma masi si
K"D



Keha Kehami mila lann ya yang ng Tidak idak )iin )iingi gink nkan an

MDGs



+illenium Development oals

MOP



Metode @perasi Pria

MO<



Meto Me tode de @pe @perasi rasi Canita nita

MUPEN



Mo$$il 3nit Pene Mo nera ranngan KB

MUYAN



Mo$$il 3nit Pelaya Mo layannan KB KB

MUPA"I



Muda Pa Parit ritas Ti Tinggi

MUPAR



Muda Pa Parit ritas Re Rendah

MKJP



Meto Me tode de Kont Kontra rase seps psii %an %angk gkaa Pan Panja jang ng

N'PK



Norm Norma, a, +ta +tand ndar ar,, Pros Prosed edur ur dan dan Kri Krite teria ria


ix

x

P&K P#KP

 

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi Pusat Pelatihan Klinis Primer

P#K'



Pusat Pelatihan Klinis +ekunder

PA



Peserta 0KB1 /kti-

PB



Peserta 0KB1 Baru

PBI



Penerima Bantuan uran

PKPR



Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

PKR"



Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu

PKK



Pem$inaan Kesejahteraan Keluarga

PKBI



Perkumpulan Keluarga Berencana ndonesia

PKMI



Perkumpulan Kontrasepsi Mantap ndonesia

PLKB



Petugas :apangan Keluarga Berencana

PPLKB

 Pem$ina Petugas :apangan Keluarga Berencana

POGI



Perkumpulan @$stetri *inekologi ndonesia

Polindes



Pondok Bersalin )esa

Poskesdes



Pos Kesehatan )esa

P"KIA

 Perencanaan Terpadu Kesehatan $u dan /nak

PPM



Perkiraan Permintaan Masyarakat

Pst



Puskesmas Pem$antu

PU'



Pasangan 3sia +u$ur

P<'



Pemantauan Cilayah +etempat

Ris,askes



Riset Aasilitas Kesehatan

RPJMN

 Rencana Pem$angunan %angka Menengah Nasional

'DKI



+urvei )emogra-i Kesehatan ndonesia

'KN



+istem Kesehatan Nasional

'J'N



+istem %aminan +osial Nasional

'KPD KB



+atuan Kerja Perangkat )aerah Keluarga Berencana

"o!a



Tokoh Masyarakat

"o.a



Tokoh /gama

UK'



3saha Kesehatan +ekolah

"*R



'otal Fertility Rate

;"P



>asektomi Tanpa Pisau



Canita 3sia +u$ur


BAB I PENDA)ULUAN

A+ Latar Belakan.

+ejalan dengan semangat ;P) &!! di ;airo, pendekatan pelayanan kontrasepsi di ndonesia memegang teguh prinsip(prinsip hak asasi manusia# Prinsip(prinsip ini diterjemahkan dengan mem$erikan ke$e$asan yang $ertanggung ja"a$ $agi pasangan untuk menentukan jumlah, penjarangan dan pem$atasan kehamilan serta in-ormasi dan cara untuk memenuhi hak(hak reproduksinya terse$ut# Tersedianya $er$agai pilihan alat dan o$at kontrasepsi di titik( titik layanan dengan in-ormasi yang lengkap adalah "aji$ untuk dipenuhi dan merupakan tantangan Pemerintah saat ini# Melalui pertemuan tingkat tinggi tentang keluarga $erencana yang dilaksanakan di :ondon pada tanggal && %uli 2&2, komunitas internasional melalui Family Planning -- 0AP 221 sepakat untuk merevitalisasi komitmen glo$al untuk Keluarga Berencana dan perluasan akses pelayanan kontrasepsi7 memper$aiki akses dan distri$usi alat dan o$at kontrasepsi serta mengatasi8mengurangi ham$atan yang ditemui# +elain itu melalui pertemuan AP 22 diharapkan dapat meningkatkan komitmen dari $er$agai negara, development partners, organisasi internasional, civil society organi/ations, serta sektor s"asta untuk $erkontri$usi dalam pendanaan program KB secara glo$al dan pengem$angan ke$ijakan dan strategi di masing(masing negara untuk mengurangi ham$atan terhadap pelayanan KB# Tujuan AP 22 sejalan dengan Target ke ' 0lima1 +illenium Development oals 0M)*s1 adalah untuk meningkatkan kesehatan i$u# /K merupakan salah satu indikator untuk menilai tidak saja derajat kesehatan perempuan tetapi juga derajat kesejahteraan perempuan# .asil +)K 2&2 menunjukkan /K se$esar 4'! per &# kelahiran hidup# +elain pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, penurunan kematian i$u dipengaruhi juga oleh ke$erhasilan pencapaian universal akses kesehatan reproduksi lainnya yang kemudian tertuang dalam M)* '$ dengan indikator yaitu  CPR, ASFR


1

atau /ngka Kelahiran pada remaja &'(&! tahun, A$C dan !nmet need pelayanan KB# +ituasi Program Keluarga Berencana tidak mengalami $anyak kemajuan yang signi-ikan yang ditunjukkan dengan &1 CPR cara modern hanya naik ,'D dari '?,D menjadi '?,!D7 21 3nmet need hanya menurun ,5D dari !,&D menjadi =,'D 7 41 /ngka kelahiran pada remaja &'(&! tahun hanya mengalami sedikit penurunan dari '& per & perempuan usia &'(&! tahun menjadi = per & perempuan usia &'(&! tahun# .al ini $erdampak pada stagnannya 'otal Fertility Rate ('FR) dalam & tahun terakhir di angka 2,5 dan masih tingginya /ngka Kematian $u 0+)K 2? dan 2&21# Berdasarkan Ris-askes tahun 2&&, persentase Puskesmas yang memiliki asupan sum$er daya lengkap untuk program KB secara nasional hanya 42,2D# +e$agian $esar Puskesmas 0!?,'D1 telah melaksanakan kegiatan pelayanan KB, mempunyai tenaga kesehatan yang mem$erikan pelayanan KB se$esar !=,4D, mempunyai tenaga kesehatan terlatih KB se$esar '=D, mempunyai pedoman masih '=D dan terlaksananya $im$ingan evaluasi oleh ka$upaten8kota sudah ?&,2D# Mengacu pada data terse$ut, terlihat ada $e$erapa kegiatan yang masih perlu ditingkatkan seperti jumlah tenaga kesehatan terlatih, ketersediaan pedoman dan penguatan $im$ingan evaluasi terkait KB# Menurut 3ndang(undang Repu$lik ndonesia Nomor 45 tahun 2! tentang Kesehatan pasal ?=, Pemerintah $ertanggung ja"a$ dan menjamin ketersediaan tenaga, -asilitas pelayanan, alat dan o$at dalam mem$erikan Pelayanan KB yang aman, $ermutu dan terjangkau oleh masyarakat# +ejalan dengan hal terse$ut pada 3ndang(undang Repu$lik ndonesia Nomor '2 tahun 2!, pasal & tentang Perkem$angan Kependudukan dan Pem$angunan Keluarga menye$utkan $ah"a KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan $antuan sesuai dengan hak(hak reproduksi untuk me"ujudkan keluarga $erkualitas# )alam rangka penguatan dan pencapaian tujuan pelayanan KB, maka dukungan manajemen pelayanan KB menjadi sangat penting, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, sampai dengan Pemantauan dan
2


Kementerian Kesehatan dan BKKBN# Koordinasi yang $aik dan $erkesinam$ungan antara BKKBN dan Kementerian Kesehatan $eserta jajaran di tingkat pusat, provinsi dan ka$upaten8kota dalam manajemen pelayanan KB menjadi hal yang sangat penting# )engan manajemen pelayanan yang $aik, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan 0availa0ility 1, keterjangkauan 0accessi0ility 1, penerimaaan 0 accepta0ility 1 dan kualitas pelayanan 0#uality 1# +ejak & %anuari 2& telah dilaksanakan %aminan Kesehatan Nasional 0%KN1 se$agai pemenuhan amanat 3ndang(undang Repu$lik ndonesia Nomor  Tahun 2 tentang +istem %aminan +osial Nasional 0+%+N1# Kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor &2 tahun 2&4 tentang %aminan Kesehatan menyatakan $ah"a pelayanan KB termasuk dalam man-aat pelayanan promoti- dan preventi-# Man-aat pelayanan KB yang dijamin meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tu$ektomi, dengan pem$iayaannya diatur dalam Permenkes Nomor '! tahun 2& tentang +tandar Tari- Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan %aminan Kesehatan# Pelayanan yang dimaksud diselenggarakan $ekerja sama dengan lem$aga yang mem$idangi KB, dalam hal ini BKKBN# Mengacu pada Permenkes Nomor ?& tahun 2&4 tentang Pelayanan Kesehatan pada %aminan Kesehatan Nasional, penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua -asilitas kesehatan yang $ekerjasama dengan BP%+ Kesehatan $erupa Aasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 0AKTP1 dan Aasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat :anjutan 0AKRT:1# )engan %KN diharapkan dapat mendukung peningkatan dan percepatan pencapaian target kesehatan i$u# +alah satu tantangan dalam pelayanan KB adalah $elum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan KB# @leh karena itu di$utuhkan Pedoman se$agai acuan dalam mem$erikan pelayanan KB yang $erkualitas# Buku EPedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana6 ini merupakan revisi EPedoman Manajemen Pelayanan KB6 02!1# Revisi ini dilakukan mengingat $anyaknya perkem$angan ke$ijakan dan strategi program KB yang mempengaruhi manajemen pelayanan KB#


3

B+ "5an

a# 3mum  Meningkatkan kemampuan pengelola program K/8KB dalam hal manajemen pelayanan KB se$agai upaya mendukung percepatan penurunan /ngka Kematian $u dan /ngka Kematian Bayi# $# Khusus &# Meningkatkan kemampuan pengelola program K/8KB dalam pengorganisasian pelayanan KB# 2# Meningkatkan kemampuan pengelola program K/8KB dalam perencanaan pelayanan KB# 4# Meningkatkan kemampuan pengelola program K/8KB dalam pelaksanaan pelayanan KB# # Meningkatkan kemampuan pengelola program K/8KB dalam pemantauan dan evaluasi pelayanan KB#

C+ Man,aat dan 'asaran

Pedoman Manajemen Pelayanan KB menjadi acuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen pengelola program K/8KB $agi  

Pengelola Program KB di setiap tingkat administrasi 0Pusat, Provinsi, Ka$upaten 8Kota1



Petugas kesehatan di Puskesmas $eserta jaringan dan jejaringnya



Mitra kerja lainnya

D+ Ran. Lin.k-

Ruang lingkup penyusunan Pedoman Manajemen Pelayanan KB meliputi Pengorganisasian, Perencanaan dan /dvokasi, Pelaksanaan, Pemantauan dan
4


E+

Landasan )k!

&# 3ndang(undang Repu$ik ndonesia Nomor  Tahun 2 tentang +istem %aminan +osial Nasional 2# 3ndang(undang Repu$lik ndonesia Nomor &? Tahun 2? tentang Rencana Pem$angunan %angka Panjang Nasional Tahun 2'(22'# 4# 3ndang(undang Repu$lik ndonesia Nomor 45 Tahun 2! tentang Kesehatan#

# 3ndang(undang Repu$lik ndonesiaNomor  tahun 2! tentang Rumah +akit

'# 3ndang(undang Repu$lik ndonesia Nomor '2 Tahun 2! tentang Perkem$angan Kependudukan dan Pem$angunan Keluarga 5# 3ndang(undang Repu$lik ndonesia Nomor 2 Tahun 2&& tentang Badan Penyelenggara %aminan +osial ?# 3ndang(undang Repu$lik ndonesia Nomor 24 Tahun 2& tentang Pemerintahan )aerah# =# Peraturan Pemerintah Repu$lik ndonesia Nomor 4= Tahun 2? tentang Pem$agian 3rusan Pemerintahan /ntara Pemerintah, Pemerintah )aerah Provinsi dan Pemerintah )aerah Ka$upaten8Kota !# Peraturan Pemerintah Repu$lik ndonesia Nomor '& Tahun 2! tentang Pekerjaan Ke-armasian# &# Peraturan Pemerintah Repu$lik ndonesia Nomor 5 tahun 2& tentang +istim n-omasi Kesehatan &&# Peraturan Pemerintah Repu$lik ndonesia Nomor 5& Tahun 2& tentang Kesehatan Reproduksi &2# Peraturan Presiden Nomor ' Tahun 2& tentang Rencana Pem$angunan %angka Menengah Nasional# &4# Peraturan Presiden Nomor ?2 Tahun 2&2 tentang +istem Kesehatan Nasional#

&# Peraturan Presiden Nomor &2 Tahun 2&4 tentang %aminan Kesehatan


5

&'# Peraturan Presiden Nomor &&& tahun 2&4 tentang peru$ahan /tas peraturan Presiden Nomor &2 tahun 2&4 tentang %aminan Kesehatan# &5# Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2! Tahun 2= tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran &?# Peraturan Menteri Kesehatan &58P
6


2=# Peraturan Kepala BKKBN Nomor 2!8P

7

BAB II IN"EGRA'I PELAYANAN KB DALAM 'I'"EM KE'E)A"AN NA'IONAL

A+ 'iste! Kesehatan Nasional

+istem Kesehatan Nasional 0+KN1 diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal# Pengelolaan kesehatan diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi(tingginya# +KN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pem$angunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi# +KN dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah )aerah, dan8atau masyarakat dan dilaksanakan secara $erkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap peru$ahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional# Melalui pendekatan +KN, yang tertuang dalam isu strategis RP%MN 2&'(2&!, terdapat ? komponen +KN yaitu 3paya Kesehatan, +um$er )aya Manusia Kesehatan, @$at dan /lat, Pem$iayaan, +istem n-ormasi8Regulasi8Manajemen, Pem$erdayaan Masyarakat dan Penelitian Pengem$angan# )iperlukan optimalisasi komponen +KN untuk peningkatan kualitas dan akses pelayanan KB# Berikut ini skema pendekatan +istem Kesehatan Nasional dalam upaya peningkatan derajat kesehatan#

8


*am$ar &#&# Pendekatan +istem Kesehatan Nasional

*am$ar &#&# Pendekatan +istem Kesehatan Nasional Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam +KN dikelompokkan dalam su$sistem a+ U-a1a kesehatan

3paya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi8ka$upaten8kota, dan8atau masyarakat8s"asta melalui upaya peningkatan kesehatan,

pencegahan

penyakit,

pengo$atan,

dan

pemulihan

kesehatan#

Pelaksanaan +KN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, pro-esionalisme sum$er daya manusia kesehatan, serta upaya promoti- dan preventi- tanpa mengesampingkan upaya kurati- dan reha$ilitati-# b# '!ber Da1a Mansia

Aokus penting pada pengem$angan dan pem$erdayaan sum$er daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistri$usian, dan peningkatan kualitas sum$er daya manusia kesehatan melalui perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pem$inaan dan penga"asan# Pro-esionalisme sum$er daya manusia kesehatan merupakan tuntutan $agi seluruh tenaga kesehatan yang menga$dikan dirinya dalam pelayanan dan manajemen kesehatan di -asilitas kesehatan 0meliputi -asilitas pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan1, termasuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan $agi kader kesehatan#


9

8+ Obat dan Alat Kesehatan

Menjamin aspek keamanan, ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan dan mutu o$at dan alat kesehatan di semua -asilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan7 melindungi masyarakat dari penggunaan o$at yang salah dan penyalahgunaan o$at7 meningkatkan penggunaan o$at yang rasional7 serta upaya kemandirian di $idang ke-armasian melalui peman-aatan sum$er daya dalam negeri# d# Pe!bia1aan kesehatan#

Pem$iayaan kesehatan meliputi pu0lic dan private good memegang peran yang amat penting untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam mencapai tujuan pem$angunan nasional# Pem$iayaan kesehatan meliputi komponen pem$iayaan untuk pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga, transportasi, dan logistik# )engan sistem pem$iayaan ini, diharapkan akan mencapai universal &ealt& coverage tahun 2&! sesuai dengan amanat 3ndang(undang Repu$lik ndonesia Nomor  Tahun 2 tentang +%+N dan 3ndang(undang Repu$lik ndonesia Nomor 2 Tahun 2&& tentang BP%+# e# 'isti!= In,or!asi= Re.lasi= Mana5e!en

+istem n-ormasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, in-ormasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sum$er daya manusia yang saling $erkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang $erguna dalam mendukung pem$angunan kesehatan# n-ormasi Kesehatan adalah )ata Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi $entuk yang mengandung nilai dan makna yang $erguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pem$angunan kesehatan# Peranan manajemen kesehatan adalah koordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi $er$agai su$(sistem +KN agar e-ekti-, e-isien, dan transparan dalam penyelenggaraan +KN yang meliputi tersedianya Norma, +tandar, Prosedur dan Kriteria 0N+PK17 $im$ingan dan penga"asan7 pemantauan dan evaluasi7 umpan $alik (feed 0ac1 1 dan re2ard $agi yang $erprestasi#

10


, # Pe!berda1aan !as1arakat

Pem$erdayaan masyarakat dan upaya kesehatan pada hakekatnya merupakan -okus dari pem$angunan kesehatan# +istem Kesehatan Nasional akan $er-ungsi optimal apa$ila ditunjang oleh dukungan pem$erdayaan masyarakat se$agai $agian dari pelaku pem$angunan kesehatan yang terdiri dari kelompok sasaran primer, sekunder dan tersier# .# Penelitian dan -en.e!ban.an kesehatan

Pengelolaan penelitian dan pengem$angan kesehatan terdiri atas penelitian dan pengem$angan $iomedis dan teknologi dasar kesehatan, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, humaniora, ke$ijakan kesehatan, dan pem$erdayaan masyarakat# +e$agai contoh hal yang dapat dilakukan pengkajian adalah terkait perilaku, mutu, akses dan pem$iayaan kesehatan# Pelayanan KB dalam +KN sejalan dengan komponen G komponen yang ada dalam +istem Kesehatan Nasional, khususnya dalam su$ sistem upaya kesehatan yang memprioritaskan pada upaya promoti- dan preventi-#

B+ Pela1anan Kelar.a Beren8ana

Pelayanan KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan /ngka Kematian $u melalui &# Mengatur "aktu, jarak dan jumlah kehamilan 2# Mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang mem$ahayakan ji"a atau janin selama kehamilan, persalinan dan ni-as# 4# Mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan ni-as# Peranan KB sangat diperlukan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, unsafe a0ortion dan komplikasi yang pada akhirnya dapat mencegah kematian i$u#


11

+elain itu, Keluarga Berencana merupakan hal yang sangat strategis untuk mencegah kehamilan E
12


mendapatkan suatu e-ek# )alam $idang kesehatan kita mengenal komunikasi kesehatan yaitu usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku positi- masyarakat, dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi $aik menggunakan komunikasi individu maupun komunikasi massa# +ementara in-ormasi adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat 0pesan yang disampaikan1 dan edukasi adalah proses peru$ahan perilaku ke arah yang positi-# Proses yang di$erikan dalam K<, salah satunya adalah konseling# Melalui konseling pem$erian pelayanan mem$antu klien memilih cara KB yang cocok dan mem$antunya untuk terus menggunakan cara terse$ut dengan $enar# Konseling adalah proses pertukaran in-ormasi dan interaksi positi- antara klien(petugas untuk mem$antu klien mengenali ke$utuhannya, memilih solusi ter$aik dan mem$uat keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi# Pelayanan konseling KB memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itu untuk meningkatkan ke$erhasilan konseling KB dapat digunakan media K< dengan menggunakan lem$ar $alik /lat Bantu Pengam$ilan Keputusan 0/BPK1 ( KB# Konseling KB dapat dilaksanakan $agi "anita dan pasangan usia su$ur, i$u hamil, i$u $ersalin dan i$u ni-as# Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor &2 tahun 2&4 tentang %aminan Kesehatan Nasional dan Permenkes Nomor 2= Tahun 2& tentang Pedoman Pelaksanaan %aminan Kesehatan Nasional dinyatakan $ah"a Pelayanan KB merupakan salah satu man-aat promoti- dan preventi-# +elama masa transisi menuju universal &ealt& coverage pada tahun 2&!, maka pelayanan KB $agi penduduk yang $elum terda-tar se$agai peserta program %KN, dapat di$iayai dengan %aminan Kesehatan )aerah 0%amkesda1# Pelayanan KB yang dijamin meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tu$ektomi termasuk komplikasi KB $ekerjasama dengan lem$aga yang mem$idangi keluarga $erencana# Mengacu pada Permenkes No ?' tahun 2& tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam rangka meningkatkan aksesi$ilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring -asilitas pelayanan kesehatan# %aringan pelayanan Puskesmas terdiri atas Puskesmas pem$antu,


13

Puskesmas keliling, dan $idan desa#+ementara %ejaring -asilitas pelayanan kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, la$oratorium, dan -asilitas pelayanan kesehatan lainnya# +esuai dengan Permenkes Nomor ?& tahun 2&4, tentang pelayanan kesehatan pada %aminan Kesehatan Nasional dinyatakan $ah"a penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Aasilitas Kesehatan yang $ekerja sama dengan BP%+ Kesehatan# Berdasarkan cara pem$ayaran dalam %KN, maka Aasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 0AKTP1 dan Aasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat :anjutan 0AKRT:1# Pelayanan KB terse$ut dilaksanakan secara $erjenjang di a#

AKTP meliputi - pelayanan konseling7 - kontrasepsi dasar 0pil, suntik, 3) dan implant, kondom17 - serta pelayanan Metode @perasi Pria 0M@P1 - penanganan e-ek samping dan komplikasi ringan(sedang aki$at penggunaan

kontrasepsi7 - merujuk pelayanan yang tidak dapat ditangani di AKTP#

$#

AKRT: meliputi  - pelayanan konseling7 - pelayanan kontrasepsi 3) dan implan - Metode @perasi Canita 0M@C1 - Metode @perasi Pria 0M@P1#

3ntuk "ilayah yang tidak mempunyai -asilitas pelayanan kesehatan, terdapat pelayanan yang dilaksanakan secara mo0ile atau $ergerak oleh BKKBN# Pem$iayaan pelayanan kontrasepsi $ergerak ini di luar skema %KN# Pelayanan KB $ergerak ini tetap harus memperhatikan standar dan kualitas pelayanan, sehingga kejadian e-ek samping dan komplikasi dapat dikurangi# +elain itu untuk kecamatan yang tidak ada tenaga dokter $erdasarkan penetapan Kepala )inas Kesehatan Ka$8kota setempat, BP%+ Kesehatan dapat $ekerjasama dengan praktik $idan, dengan persyaratan praktik $idan terse$ut harus mem$uat perjanjian kerjasama dengan dokter atau Puskesmas pem$inanya#

14


+esuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan &58P
Mem$erikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga $erencana7

-

Mem$erikan alat kontrasepsi oral dan kondom# +elain ke"enangan terse$ut, terdapat juga ke"enangan $idan yang menjalankan

program Pemerintah yaitu  -

Pem$erian alat kontrasepsi suntikan, /K)R8 3), dan mem$erikan pelayanan /KBK 8implan

-

Pelayanan /K)R dan /KBK dilakukan oleh $idan terlatih Bagi $idan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat

melakukan ke"enangan pelayanan kesehatan dengan syarat -

)aerah yang tidak memiliki dokter ditetapkan oleh Kadinkes Ka$8 Kota

-

Bidan dengan pendidikan )4 Ke$idanan atau Bidan yang telah terlatih

Bidan Praktek Mandiri yang menjadi jejaring Puskesmas harus terda-tar di )inas Kesehatan dan di BKKBN melalui +KP) KB8 BKKB) agar mendapat distri$usi alat dan o$at kontrasepsi# Penyelenggaraan pelayanan KB dalam %KN tetap memperhatikan mutu pelayanan dan $erorientasi pada aspek keamanan pasien, e-ekti-itas tindakan, kesesuaian dengan ke$utuhan pasien serta e-isiensi $iaya# Pengaturan pem$iayaan pelayanan KB sudah diatur dengan Permenkes Nomor '! tahun 2& tentang standar tari- pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan %aminan Kesehatan# Namun untuk prosedur pem$iayaan untuk klien diluar peserta %KN, mengacu pada Peraturan )aerah masing(masing#


15

BAB III PENGORGANI'A'IAN PELAYANAN KB

Pengorganisasian dalam manajemen pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan pengaturan sum$er daya manusia dan sum$er daya -isik lainnya untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan secara e-ekti- dan e-isien# Pelaksanaan program pelayanan KB tidak sepenuhnya $erada dijajaran sektor kesehatan, maka diperlukan upaya untuk mengorganisasi semua sum$er daya di lintas program dan lintas sektor agar mendapatkan hasil yang optimal# 3ntuk me"ujudkan program pelayanan KB yang $erkualitas, perlu dilakukan pengorganisasian sum$er daya se$agai $erikut a# Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrase-si serta bahan habis -akai, penyimpanan dan distri$usinya Be$erapa hal penting yang harus diperhatikan terkait ketersediaan alokon dan $ahan ha$is pakai  -

Ketersediaan @$at dan /lat Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah dan8atau Pemerintah )aerah, maka tidak ditanggung oleh BP%+ Kesehatan, meliputi alat kontrasepsi dasar, vaksin untuk imunisasi dasar dan o$at program pemerintah 0Permenkes Nomor ?& tahun 2&4 pasal &!1# +esuai dengan ke$ijakan yang ada saat ini, penyediaan alat dan o$at kontrasepsi disediakan oleh BKKBN# +elain itu, penyediaan alokon juga dapat disediakan oleh Pemerintah )aerah#

-

Pengelolaan alat kesehatan, sediaan -armasi, dan $ahan ha$is pakai di Rumah +akit harus dilakukan oleh nstalasi -armasi sistem satu pintu 03ndang(3ndang Repu$lik ndonesia Nomor  tahun 2!, pasal &'1# +tandar Ke-armasian adalah pedoman untuk melakukan Pekerjaan Ke-armasian pada -asilitas produksi, distri$usi atau penyaluran, dan pelayanan ke-armasian 0Peraturan Pemerintah No '& tahun 2! tentang pekerjaan ke-armasian1

16


-

Pengadaan o$at, alat kesehatan, dan $ahan medis ha$is pakai oleh -asilitas kesehatan dilakukan melalui epurc&asing , yang harganya tercantum dalam e catalogue 0Peraturan Presiden Nomor &&& tahun 2&41

-

Mekanisme distri$usi alokon program KB dapat dilihat pada *am$ar 4#&#

MEKANISME DITRIBUSI ALOKON BKKBN PUSAT

Dropping Tembusan

Gudang

Koordinasi BKKBN PROVINSI

Gudang

UPT FARMASI DINKES

SKPD KABKOTA

KAB KOTA Gudang

Jejaring a!yan"e!

Jaringan pelayanan PUSKESMAS

PUSTU

RUMA! SAKIT

PUS"ING

K"INIK

BIDAN DESA

AKSEPTOR

FASKES "AIN # BPM$ DPM

*am$ar 4#&# Mekanisme distri$usi alokon

/lokon dikirimkan dari BKKBN Pusat ke Per"akilan BKKBN Provinsi, kemudian ke +KP) KB Ka$upaten8 Kota# +KP) KB Ka$8 Kota mengirimkan alokon sesuai pengajuan dari Puskesmas dan jejaringnya ke 3PT Aarmasi Ka$8 Kota# Kemudian 3PT Aarmasi Ka$8 Kota mendistri$usikan ke Puskesmas dan jejaringnya sesuai dengan ke$utuhan yang diajukan# %aringan pelayanan Puskesmas 0 Pustu, Pusling dan Bidan desa1 mendapat alokon dari Puskesmas di"ilayahnya# Bidan Praktik Mandiri yang mem$uat jejaring dengan AKTP 0Puskesmas atau )okter Praktik Mandiri1 mendapat alokon dari AKTP yang menjadi pem$inanya# Pekerjaan ke-armasian dalam -asilitas distri$usi atau penyaluran sediaan -armasi, mengacu


17

pada Peraturan Pemerintah Nomor '& tahun 2!, termasuk alat dan o$at kontrasepsi

$# Menjamin tersedianya sarana -enn5an. pelayanan KB seperti o0gyn0ed , 3) kit, implan removal kit, >TP kit, K< kit, media in-ormasi, pedoman klinis dan pedoman manajemen# Pengelola program KB perlu $erkoordinasi dengan pengelola program terkait di tingkat pusat, provinsi dan ka$upaten dan kota, $aik di sarana pelayanan pemerintah maupun s"asta# Mekanisme penyediaan sarana penunjang pelayanan KB mengikuti mekanisme penyediaan alokon# c# Menjamin tersedianya -e!bia1aan pelayanan KB $aik melalui /PBN 0Kementerian Kesehatan dan BKKBN1 dan /PB) dan sum$er lain yang tidak mengikat misalnya dana hi$ah dalam dan luar negeri serta $antuan s"asta dan perorangan# d# Menjamin tersedianya tena.a kesehatan 1an. !e!berikan -ela1anan KB yang terampil dalam pelayanan klinis, konseling dan manajemen melalui pelatihan yang terakreditasi# Pengelola program KB perlu mengadakan koordinasi dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan 0BBPK1, Balai Pelatihan Kesehatan 0Bapelkes1, Balai Pelatihan dan Pengem$angan KB 0BKKBN1, Pusat Pelatihan Klinik +ekunder 0P2K+1 di Provinsi, Pusat Pelatihan Klinik Primer 0P2KP1 di ka$upaten8kota, Puskesmas, Rumah +akit, @rganisasi Pro-esi 0P@*, ) dan B1 dan lintas sektor terkait yang mengacu kepada pedoman pelatihan yang $erlaku# )inas Kesehatan Ka$upaten8Kota se$agai penanggung ja"a$ pelayanan KB di "ilayahnya diharapkan dapat mengorganisir sum$er daya yang ada dan menggali potensi pendukung lainnya, serta $erkoordinasi dengan lintas sektor terkait sehingga tidak terjadi duplikasi agar mendapatkan hasil yang le$ih optimal# Koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan KB perlu memperhatikan lintas program $aik di jajaran Kementerian Kesehatan maupun di BKKBN# 3ntuk tingkat Kementerian Kesehatan meliputi Promosi Kesehatan, 3paya Kesehatan )asar dan Rujukan, Pem$iayaan %aminan Kesehatan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Ke-armasian di tingkat pusat, provinsi dan Ka$upaten8Kota# /dapun di tingkat BKKBN

18


meliputi advokasi dan K<, penggerakan lini lapangan dan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi7 di tingkat pusat, provinsi dan ka$upaten8kota# Penguatan demand dalam rangka percepatan revitalisasi program KBuntuk pencapaian target penurunan TAR dilaksanakan melalui  

Peru$ahan mind set untuk melem$agakan Keluarga Kecil Bahagia +ejahtera dan Kampanye E)ua /nak ;ukup6



Memastikan semua P3+ mendapatkan in-ormasi tentang Kesehatan Reproduksi dan KB



Meman-aatkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 0PK1, Kelas $u .amil, Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu, termasuk Konseling ;alon Pengantin untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin, i$u, suami dan keluarga tentang KB dan perencanaan keluarga#



Pem$erdayaan nstitusi Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan harus dilakukan secara optimal terutama mem$erdayakan petugas dan kader KB di lapangan



Meman-aatkan tenaga(tenaga promoti- dan preventi- untuk menekan Kehamilan yang Tidak )iinginkan dan menurunkan /ngka Kematian $u#



Menyiapkan $ahan($ahan K< yang $ersi-at edukasi $agi keluarga dalam merencanakan keluarganya#



Mempromosikan pesan pencegahan kehamilan E Terlalu6 dan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang 0MK%P1



Pem$inaan remaja melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 0PKPR1, 3saha Kesehatan +ekolah 03K+1 dan *enerasi Berencana 0*enRe1



Pem$inaan kelompok(kelompok KB yang terga$ung dalam $ina keluarga $alita, $ina keluarga remaja dan $ina keluarga lansia#



Pendekatan kepada organisasi non pemerintah, :+M, s"asta dan asosiasi(asosiasi serta organisasi pro-esi# 3ntuk mendapatkan pelayanan KB sesuai standar, maka diperlukan penguatan

s+ppl dalam rangka percepatan revitalisasi program KB untuk pencapaian target

penurunan TAR melalui


19



Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan KB untuk mempercepat ter"ujudnya revitalisasi KB



Memperkuat sarana pelayanan kesehatan sehingga semua calon peserta KB mendapatkan pelayanan yang $erkualitas dan merata



Penyiapan supply di ka$upaten dan kota untuk mem$erikan pelayanan komprehensiyang $erkualitas hingga pasca pelayanan



Pendekatan kepada organisasi non pemerintah, seperti :+M, s"asta dan asosiasi( asosiasi serta organisasi pro-esi#



Memperkuat pelayanan statis dengan meningkatkan kapasitas -askes $erstatus sederhana menjadi pelayanan KB yang lengkap#



Memastikan ketersediaan sarana prasarana dan alat o$at kontrasepsi di semua sarana pelayanan melalui dana /PBN maupun /PB)#



Menjamin mekanisme distri$usi alokon melalui satu pintu untuk $isa memenuhi ke$utuhan seluruh -asilitas pelayanan KB sehingga tidak terjadi kesenjangan distri$usi#



Meningkatkan kompetensi pelayanan KB dengan menyiapkan provider pelayanan KB dengan pelatihan

20


"abel 0+% Pe!ba.ian Peran Dala! Pela1anan KB 2s+ppl side3 Di tin.kat Psat= Pro>insi dan Kab-aten= Kota NO

"INGKA"

PERAN KE'E)A"AN

&#

P3+/T

( Perumusan ke$ijakan di $idang pelayanan KB ( Penyusunan N+PK di $idang pelayanan KB ( Pem$inaan, pemantauan dan evaluasi di $idang pelayanan KB# ( Koordinasi :P8:+ tingkat pusat untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB

BKKBN

( Perumusan dan penetapan

(

(

( (

(

(

2#

PR@>N+

( Koordinasi dalam implementasi dari ke$ijakan dan N+PK di $idang pelayanan KB ( Menyusun +P@ $erdasarkan N+PK ( Koordinasi dan Pem$inaan, pemantauan dan evaluasi di $idang pelayanan KB di tingkat provinsi#

ke$ijakan program KB Nasional7 Perencanaan dan pengadaan alat dan o$at kontrasepsi dan sarana penunjang Pendistri$usian alat dan o$at serta sarana penunjang kontrasepsi ke gudang alokon provinsi7 Penetapan su$ sistem pencatatan dan pelaporan Penetapan ke$ijakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Pemutakhiran pendataan pelayanan kontrasepsi tingkat nasional7 Pem$inaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan program KB#

( Penja$aran teknis ke$ijakan (

(

(

(

program KB Nasional Perencanaan dan pendistri$usian media K<, alat dan o$at serta sarana penunjang pelayanan KB ke ka$8kota7 Penyelenggaraan upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Rekapitulasi pendataan pelayanan kontrasepsi tingkat provinsi7 Koordinasi dan Pem$inaan, monitoring dan evaluasi di $idang pelayanan KB di tingkat provinsi#


21

NO

"INGKA"

4# K/B3P/T
PERAN KE'E)A"AN

( Koodinasi dalam implementasi dari ke$ijakan dan N+PK di $idang pelayanan KB di tingkat ka$upaten dan kota ( Menyusun +P@ $erdasarkan N+PK ( Koordinasi dalam perencanaan dan pendistri$usian media K<, alat dan o$at serta sarana penunjang pelayanan KB ke -asilitas kesehatan yang mem$erikan pelayanan KB ( Koordinasi dan Pem$inaan, pemantauan dan evaluasi di $idang pelayanan KB di tingkat ka$upaten dan kota#

%&

K<;/M/T/N

( Mapping sasaran ( Koordinasi dengan :P8 :+ terkait KB ( Melaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan KB "ilayah kerjanya ( Menyusun +P@ $erdasarkan N+PK

22


BKKBN

( Penja$aran juklak dan juknis yang diseleraskan dengan ke$ijakan lokal7 ( Koordinasi dalam perencanaan dan pendistri$usian media K<, alat dan o$at serta sarana penunjang pelayanan KB ke -asilitas kesehatan yang mem$erikan pelayanan KB ( Penguatan pendataan keluarga dan peta P3+ ( Koodinasi implementasi ke$ijakan pelayanan KB di tingkat ka$upaten dan kota ( Rekapitulasi pendataan pelayanan kontrasepsi tingkat ka$8kota7 ( Pem$inaan, monitoring dan evaluasi dalam program KB di tingkat ka$8 kota ( Mapping sasaran $ersama dengan pengelola program KB Puskesmas ( Koordinasi dengan :P8 :+ terkait pelayanan KB ( Melaksanaan pendataan, perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk pelayanan KB "ilayah kerjanya

BAB I; PERENCANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

3ntuk me"ujudkan pelayanan KB dapat terlaksana secara optimal dan $erkualitas, harus didukung oleh manajemen yang $aik# Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematik untuk menghasilkan keluaran yang e-ekti- dan e-isien# Manajemen terdiri dari -eren8anaan? -elaksanaan? -e!antaan dan e>alasi# +eluruh kegiatan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan $erkesinam$ungan# Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan meman-aatkan sum$er daya yang tersedia secara $erhasil guna dan $erdaya guna# Perencanaan pelayanan KB se$agai $agian integral dari pelayanan kesehatan perlu diupayakan mulai dari tingkat -asilitas pelayanan tingkat pertama sampai dengan tingkat lanjutan yang di-okuskan pada analisis situasi dengan meman-aatkan data8 in-ormasi KB yang ada, $aik data rutin maupun survei# +alah satu upaya dalam mencapai hasil perencanaan yang optimal perlu dilakukan advokasi kepada para pemangku ke$ijakan untuk mendapatkan dukungan terutama dalam ke$ijakan dan pem$iayaan# Proses perencanaan program pelayanan KB mengikuti siklus perencanaan program kesehatan secara umum, termasuk untuk perencanaan ke$utuhan alokon di Puskemas dan R+ mengikuti pola prencanaan o$at lainnya# +iklus proses perencanaan terse$ut dimulai dari tingkat pelayanan maupun manajemen pelayanan KB mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat, sesuai tujuan yang telah ditetapkan# A+ Peren8anaan di "in.kat Pelaksanaan Pela1anan %+

Peren8anaan di Pskes!as

)ata yang perlu dikumpulkan untuk selanjutnya akan dianalisis adalah se$agai $erikut 


23

a# )ata sasaran program KB &1 %umlah P3+ Total %umlah target sasaran peserta KB adalah total P3+ dengan proyeksi sekitar &?D dari jumlah penduduk atau P3+ dengan data hasil pendataan# %umlah P3+ Total juga didapat dari pendataan keluarga dan statistik rutin 21 %umlah sasaran KB Pasca Persalinan %umlah sasaran peserta KB Pasca Persalinan sama dengan sasaran i$u $ersalin yaitu &,' F angka kelahiran kasar 0;BR1 F jumlah penduduk# /ngka Kelahiran Kasar 0;BR1 diperoleh dari Badan Pusat +tatistik 0BP+1# 41 %umlah P3+ dengan kondisi ET6 dengan status KB(nya 0P3+ M3P/R8M3P/T1 1 %umlah P3+ peserta BP%+ $# )ata jumlah stok dan jenis alokon yang tersedia di -asilitas pelayanan KB 0kondom, pil, o$at suntik KB, 3), mplan1# Ketersediaan masing(masing alokon menurut jenisnya tetapi secara umum di Puskesmas stok minimal 4 $ulan dan maksimal 2 $ulan# &1 )ata sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi 0o$gyn $ed, 3) Kit, implan removal kit, >TP kit, alat sterilisasi, K< kit, media in-ormasi dan $ahan ha$is pakai1 sesuai dengan ke"enangan pelayanan -asilitas# 21 )ata ketenagaan  

%umlah tenaga kesehatan yang melayani KB dan pem$agian tugas pokok dan -ungsinya#



%umlah tenaga kesehatan yang sudah mendapat pelatihan teknis maupun manajemen KB  -

Pelatihan Keterampilan Manajemen Pelayanan KB 0/nalisis +ituasi, +upervisi Aasilitati-, /udit Medik Pelayanan KB, Kajian Mandiri1, dan +istem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB#

-

Pelatihan teknis8klinis KP8Konseling KB dengan menggunakan /BPK( KB, Pelatihan Contraceptive 'ec&nology !pdate 3 C'! 0meliputi Pelatihan Pemasangan dan Penca$utan 3), Pelatihan

24


Pemasangan dan Penca$utan mplan1, Pelatihan >asektomi, pelatihan KB Pasca Persalinan, pelatihan pemasangan implan satu $atang, orientasi kontrasepsi darurat# 41 )ata jaringan pelayanan Puskesmas  Puskesmas pem$antu, Puskesmas keliling dan $idan desa# )ata jejaring -asilitas pelayanan kesehatan  klinik, R+, apotik, la$oratorium dan -asilitas pelayanan kesehatan lainnya# 1 )ata tentang kinerja dan kualitas pelayanan KB tahun se$elumnya terdiri dari



Persentase peserta KB $aru permetode kontrasepsi



Persentase peserta KB akti- permetode kontrasepsi



Persentase KB Pasca Persalinan permetode kontrasepsi



Persentase kasus e-ek samping permetode



Persentase kasus komplikasi permetode



Persentase kasus kegagalan permetode



Persentase kasus drop(out permetode

+emua data terse$ut akan dianalisis sehingga menghasilkan suatu in-ormasi yang dapat menjadi dasar dan mem$antu untuk menyusun perencanaan dalam pengelolaan program pelayanan KB dan $erkoordinasi dengan PP:KB# .asil perencanaan yang dihasilkan kemudian didiskusikan pada saat mini lokakarya Puskesmas dengan Rencana 3sulan Kegiatan yang kemudian diajukan ke )inas Kesehatan Ka$upaten8Kota dan +KP) KB# Perencanaan ke$utuhan alat dan o$at kontrasepsi dilakukan per metode kontrasepsi, $ekerjasama dengan +KP) KB setempat# Perkiraan pemakaian kontrasepsi dalam & tahun se$agai $erikut 

3)

H

&

$iji

I PPM PB 3)



mplan

H

&

set

I PPM PB mplant



Pil

H &4 cycle I PPM P/ Pil



+untikan

H

 vial



Kondom

H

5 lusin I PPM P/ Kondom

I PPM P/ +untik


25

Puskesmas $ersama P:KB8PP:KB saat minilokakarya dapat menghitung ke$utuhan alokon Puskesmas untuk & tahun kedepan pada tri"ulan pertama tahun $erjalan, data terse$ut diteruskan ke +KP) KB Ka$8kota setempat dan ditem$uskan kepada )inas Kesehatan Ka$8kota# Terkait dengan permintaan alokon untuk stok di Puskesmas, maka stok minimal yang diminta ke +KP) KB melalui P:KB adalah untuk masing(masing metode kontrasepsi minimal 4 $ulan dan maksimal 5 $ulan# Puskesmas juga merencanakan dan mengusulkan ke$utuhan dan pengem$angan +)M sesuai dengan kompetensinya yang diteruskan kepada )inas Kesehatan Ka$8kota#

#+ Peren8anaan di R!ah 'akit

Perencanaan di Rumah +akit pada dasarnya sama dengan Puskesmas# Per$edaaannya $ah"a Rumah +akit tidak mempunyai data sasaran P3+ karena R+ tidak mempunyai "ilayah# 3ntuk perencanaan ke$utuhan alokon dan sarana prasarana, didasarkan pada rata(rata tren penggunaan metode kontrasepsi dalam 4 $ulan dengan menam$ahkan perhitungan perkiraan peningkatan kunjungan, lead time, dst# +etelah Rumah +akit $ersama P:KB8PP:KB menghitung ke$utuhan alokon R+ untuk & tahun kedepan pada tri"ulan pertama tahun $erjalan, data terse$ut diteruskan ke +KP) KB Ka$8kota setempat dan ditem$uskan kepada )inas Kesehatan Ka$8kota# Terkait dengan stok alokon di R+ maka permintaan alokon ke +KP) KB melalui P:KB8PP:KB untuk masing(masing metode kontrasepsi minimal 4 $ulan dan maksimal 5 $ulan dan dikelola dengan sistem satu pintu untuk mem-asilitasi alokon di Poli Ke$idanan8KB dan Kamar Bersalin# Rumah +akit juga merencanakan dan mengusulkan ke$utuhan dan pengem$angan +)M sesuai dengan kompetensinya yang diteruskan kepada )inas Kesehatan Ka$8kota#

26


B+ Peren8anaan di "in.kat Mana5e!en Pela1anan %+ Peren8anaan di "in.kat Kab-aten=Kota

)inas Kesehatan Ka$upaten8 Kota dalam menyusun perencanaan $ekerjasama dalam Perencanaan Terpadu Kesehatan $u dan /nak 0PTK/1 yang terdiri dari unsur )inas Kesehatan, Rumah +akit, +KP) KB untuk menyelesaikan masalah pelayanan KB di tingkat ka$upaten8kota# Tim PTK/ juga mem$erikan -asilitasi kepada -asilitas kesehatan yang ada "ilayahnya dan mem$erikan dukungan dalam perencanaan dan pelaksanaannya# 3ntuk perhitungan dan perencanaan serta pelaporan ke$utuhan alokon di R+ sama dengan di tingkat Puskesmas# Pelaksanaan -asilitasi perencanaan oleh Tim PTK/ disesuaikan dengan siklus perencanaan masing(masing daerah, se$elum Musren$ang Ka$8kota 0Bulan Ae$ruari G Maret1# +KP) G KB Ka$upaten8Kota mengusulkan ke$utuhan alokon serta sarana penunjang pelayanan KB ke Kantor Per"akilan BKKBN Provinsi sesuai dengan jumlah dan jenis yang di$utuhkan# Perencanaan pelayanan KB di tingkat Ka$upaten8 Kota disusun $erdasarkan analisis situasi termasuk hasil pelayanan KB tahun se$elumnya usulan dari -askes, serta tujuan yang sesuai dengan visi dan misi )inas kesehatan Ka$upaten8 Kota setempat serta $erkoordinasi dengan sektor terkait# Ke$utuhan alokon tingkat Ka$upaten8 Kota diteruskan oleh BKKBN provinsi ke BKKBN pusat# /lokon juga $isa disediakan sendiri oleh Ka$upaten8 Kota melalui /PB)# )inas Kesehatan Ka$8kota merencanakan ke$utuhan dan pengem$angan +)M sesuai dengan kompetensinya $erdasarkan analisis situasi "ilayahnya dan usulan dari Puskesmas dan Rumah +akit# )inas Kesehatan Ka$8kota $erkoordinasi dengan +KP) KB Ka$8kota juga dapat meneruskan usulan ke$utuhan dan pengem$angan +)M ke )inas Kesehatan Provinsi#

#+ Peren8anaan di "in.kat Pro>insi

Per"akilan BKKBN Provinsi mengusulkan ke$utuhan alokon serta sarana penunjang pelayanan KB ke BKKBN Pusat# Perencanaan pelayanan KB di tingkat


27

Provinsi disusun $erdasarkan analisis situasi termasuk usulan Ka$upaten8Kota dan hasil pelayanan KB tahun se$elumnya, serta tujuan yang sesuai dengan visi dan misi )inas Kesehatan Provinsi# )inas Kesehatan Provinsi mem-asilitasi Ka$upaten8Kota, mem$erikan dukungan perencanaan, merencanakan program KB dari pusat dan daerah serta $erkoordinasi dengan sektor terkait# +elain itu koordinasi dan kerjasama juga dilakukan dalam hal pengem$angan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan serta penyelenggaraan pelayanan KB# Ketersediaan alokon dipenuhi oleh BKKBN pusat $erdasarkan usulan ke$utuhan dari Per"akilan BKKBN provinsi# /lokon juga $isa disediakan sendiri oleh provinsi melalui /PB)# )inas Kesehatan Provinsi merencanakan ke$utuhan dan pengem$angan +)M sesuai dengan kompetensinya $erdasarkan analisis situasi "ilayahnya dan usulan dari Ka$8kota# )inas Kesehatan Provinsi $erkoordinasi dengan per"akilan BKKBN Provinsi juga dapat meneruskan usulan ke$utuhan dan pengem$angan +)M ke Pusat 0Kemenkes R dan BKKBN1#

0+ Peren8anaan di "in.kat Psat

Mekanisme penyediaan alokon dapat $ersi-at top do2n dan 0ottom up. Perencanaan pelayanan KB di tingkat Pusat disusun secara nasional $erdasarkan analisis situasi termasuk usulan dari provinsi dan hasil pelayanan KB tahun se$elumnya, kesepakatan regional dan glo$al, serta tujuan yang sesuai dengan tujuan RP%MN $idang kesehatan dan KB# 3ntuk perencanaan ke$utuhan alokon, sarana penunjang pelayanan KB dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan KB di tingkat pusat akan diintegrasikan dengan perencanaan dari BKKBN# Perencanaan tingkat pusat mem$utuhkan laporan pelayanan KB yang dikirimkan oleh masing(masing provinsi# Pada semua tingkatan administrati-, dalam me"ujudkan suatu perencanaan, pengelola program harus juga di$ekali kemampuan dalam mela,+,an advo,asi pro-ram, mengingat hasil perencanaan yang dilakukan harus mendapat dukungan dari

28


peja$at daerah yang $er"enang sehingga akan mendapatkan dukungan nyata terutama pengalokasian dana untuk program Pelayanan KB# Tujuan advokasi adalah meningkatkan komitmen dan dukungan, ke$ijakan, sum$er daya dan peran akti- sektoral dalam program pelayanan KB#+asaran advokasi meliputi para penentu ke$ijakan 0 policy ma1ers1, pengam$il keputusan, pem$uat opini pada masing(masing "ilayah administrasi pemerintahan dari tingkat desa8kelurahan sampai pusat 0)PR) Ka$upaten8Kota, :intas +ektor, Media Massa, :+M, PKK, Toma, Toga, )unia 3saha8+"asta, /sosiasi Perusahaan, penyandang dana, kelompok pendukung dan kelompok penentang1 ;ara melakukan advokasi dapat dilihat pada $agan di $a"ah ini 

E;ALUA'I = PENILAIAN Ga!bar &+%+ Alr Pelaksanaan Ad>okasi


29

)ari $agan terse$ut diatas dapat digam$arkan untuk mendapatkan dukungan dari penentu ke$ijakan, dilakukan tahapan persiapan dan pelaksanaan# Pada tahap ini dilakukan identi-ikasi mitra kerja yang mendukung, selanjutnya di$entuk jejaring agar dalam pengelola program KB dan para mitra $ersama(sama melakukan advokasi# Kemudian pilih isu strategis $erdasarkan hasil analisis situasi program pelayanan KB, dan $ahan advokasi dikemas semenarik mungkin sehingga pem$uat opini dan media massa serta penentu ke$ijakan dapat mem$erikan dukungannya terhadap program pelayanan KB# .asil atau $entuk dukungan advokasi yang diharapkan adalah  &# /danya peru$ahan ke$ijakan dalam pelaksanaan program pelayanan KB 2# /danya regulasi yang mendukung, seperti +urat Keputusan 0+K1, +emorandum of !nderstanding 0Mo31, +urat
kesepakatan8ke$ulatan tekad, naskah# 4# /danya peningkatan anggaran untuk program pelayanan KB dalam /PB)#

30


BAB ; PELAK'ANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan KB mendukung percepatan penurunan jumlah kematian i$u dengan mencegah kehamilan  terlalu dan kehamilan yang tidak diinginkan# Kehamilan yang tidak diinginkan 0KT)1 ini dapat terjadi pada7 P3+ dengan unmet need , kegagalan dan )rop @ut 0)@1 KB7 kasus perkosaan dan remaja seks pra(nikah# Terjadinya kehamilan pada keadaan terse$ut sering $erakhir dengan tindakan a$orsi yang tidak aman 0 unsafe a0ortion1 yang dapat mem$ahayakan nya"a i$u yang merupakan salah satu penye$a$

masih tingginya jumlah kematian i$u# Pelayanan Keluarga Berencana merupakan $agian dari pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sehingga pelaksanaannya harus terintegrasi dengan program kesehatan secara keseluruhan terutama kesehatan reproduksi# )alam pelaksanaannya, pelayanan keluarga $erencana mengacu pada standar pelayanan dan kepuasan klien# Pelaksanaan pelayanan KB $aik oleh pemerintah maupun s"asta harus sesuai standar pelayanan yang ditetapkan untuk menjamin pelayanan yang $erkualitas dengan memenuhi pilihan metode kontrasepsi 0 cafetaria system)7 in-ormasi kepada klien7 kompetensi petugas7 interaksi antara petugas dan klien7 mekanisme yang menjamin kelanjutan pemakai KB7 jejaring pelayanan yang memadai 0 4udit& %ruce, 5661# 3paya peningkatan mutu pelayanan KB dilaksanakan dengan $erkoordinasi dan $ekerjasamaantara Kementerian Kesehatan, BKKBN dan :intas Program dan +ektor terkait serta pro-esi melalui pendekatan 4 sudut pandang dari pengelola program7 pelaksana dan klien# &# )ari sudut pandang pengelola program - Menjamin terselenggaranya pelayanan KB yang $erkualitas agar dapat diakses

oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi 0status sosial, $udaya, ekonomi, pendidikan dan geogra-i1


31

- Memastikan penggunaan standar pelayanan KB $agi petugas kesehatan termasuk

standar pencegahan in-eksi, sesuai dengan Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi 0BP4K1# - Menjamin terlaksananya sistim rujukan pelayanan KB mulai dari tingkat pelayanan

dasar sampai rujukan - Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB,

melalui peningkatan kemampuan $idan dan dokter umum di -asilitas pelayanan kesehatan# - Memenuhi ke$utuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan KB yang $erkualitas,

penyediaan alat dan o$at kontrasepsi serta $ahan ha$is pakai# - Menjamin terselenggaranya K< dan konseling KB agar meningkatkan kesertaaan

akti- $er(KB - Memantau dan menilai mutu pelayanan KB yang dilaksanakan $erdasarkan hasil

analisis data pelayanan KB# - Menjamin pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dengan

menggunakan konsep "ilayah - Mem$entuk tim jaga mutu pelayanan KB yang terdiri dari )inas Kesehatan,

BKKBN, R+, pro-esi dan :intas +ektor lainnya untuk melakukan upaya pemantauan, penilaian dan $im$ingan meliputi aspek teknis medis dan manajemen# 2# )ari sudut pandang pelaksana pelayanan - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan $erkelanjutan,

pelatihan, magang yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pusat pendidikan, pusat pelatihan dan organisasi pro-esi# - Menerapkan standar pelayanan KB yang telah ditetapkan, termasuk melaksanakan

pencegahan in-eksi , pengayoman medis dan rujukan - Mem$erikan pelayanan KB yang $erkualitas sesuai harapan dan ke$utuhan klien

serta tanpa diskriminasi 0status sosial, $udaya, ekonomi, pendidikan dan geogra-i1

32


- /kti- dalam program jaga mutu, termasuk audit medik pelayanan KB# - Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB

4# )ari sudut pandang klien a# )ak !enda-atkan in,or!asi yang lengkap dan $enar tentang  

Ber$agai metode kontrasepsi yang ada



Kemungkinan terjadinya e-ek samping8 komplikasi8 kegagalan



Penggunaan kontrasepsi yang rasional



Tempat pem$erian pelayanan kontrasepsi

$# )ak akses terhadap pelayanan KB, tanpa diskriminasi c# )ak !e!ilih jenis kontrasepsi yang diinginkan, sepanjang memenuhi syarat kesehatan, dalam hal ini termasuk hak untuk memilih tempat dan pem$eri pelayanan KB d# )ak !enda-atkan -ela1anan 1an. berkalitas , $erarti pelayanan KB yang diterima sesuai standar e# )ak -ri>asi, artinya klien perlu dihormati harkat dan marta$atnya dengan mem$erikan pelayanan ditempat sesuai standar# -# )ak atas kerahasiaan? artinya data dan in-ormasi tentang klien harus dijaga kerahasiaannya, juga alat kontrasepsi yang digunakan klien tidak $oleh dise$arluaskan g# )ak dihor!ati ata dihar.ai, dimaksudkan $ah"a semua klien mendapat perlakuan yang sama dan adil dengan tanpa diskriminasi dengan tidak mem$edakan status sosial, ekonomi, pendidikan, agama, suku atau lainnya h# )ak !enda-at ken1a!anan dala! -ela1anan, termasuk "aktu tunggu yang tidak terlalu lama dan ruang tunggu yang nyaman i# )ak atas kelan5tan -ela1anan, yaitu jaminan atas kelanjutan ketersediaan alat8 o$at kontrasepsi yang dipilihnya, termasuk juga adanya tempat rujukan


33

A+ Pelaksanaan di "in.kat Pelaksana Pela1anan %+

Pelaksanaan di "in.kat Pskes!as

Pelaksanaan pelayanan KB pasca G International Conference Population and Development (ICPD) ( perlu ditempatkan dalam konteks kesehatan reproduksi, yang

$erarti program KB $ukan semata(mata $ertujuan mengatasi masalah kependudukan, tetapi juga perlu untuk pemenuhan hak reproduksi masyarakat dan individu terutama perempuan# Pelayanan KB mengacu pada pendekatan siklus continuum of care mulai dari pem$erian konseling kesehatan reproduksi kepada remaja dan calon pengantin, konseling KB kepada i$u hamil serta pelayanan KB pasca persalinan dan KB interval kepada P3+# Pelayanan KB di$erikan secara terpadu dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya 0PKRT1, misalnya seorang klien KB yang datang untuk mendapat pelayanan kontrasepsi juga akan mendapat pelayanan terkait dengan PP G M+8 .>, skrining kanker leher rahim dengan tes >/ dan K/ $ila diperlukan# PKRT diterapkan untuk mencapai tujuan @sekali datan. se!a -ela1anan di-eroleh (7ne stop service).

3ntuk terlaksananya pelayanan KB perlu dipastikan ketersediaan sum$er daya meliputi tenaga pelayanan KB, sarana dan prasarana, alokon dan B.P# +arana dan prasarana, alokon dan B.P dikelola Puskemas seperti pengelolaan o$at lainnya meliputi a# Penerimaan Pada saat penerimaan, perlu diperhatikan jumlah, kualitas dan persyaratan alokon dan B.P yang diterima sesuai dengan dokumen penerimaan yang dituangkan dalam $erita acara penerimaan alokon# $# Penyimpanan Penyimpanan dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengaman sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standar penyimpanan# c# Penyaluran8distri$usi Penyaluran alokon dapat dilakukan dengan system pull distri0ution system (re#uest system1 dan pus& distri0ution system 0Dropping). Pada saat penyaluran

34


atau pendistri$usian harus dilakukan dengan menggunakan +urat Bukti $arang keluar 0+BBK1 yang ditandatangani oleh $endahara $arang dan pengirim# Penyaluran8pendistri$usian alokon harus mengikuti prinsip First in First out 0AA@1 adalah proses pengeluaran alokon $erdasarkan "aktu, $ila masuk pertama maka harus dikeluarkan le$ih a"al# +elain itu juga menggunakan prinsip First to e8pire date First 7ut 0A
Penerimaan

Pen'a(a(an dan Pe)aporan

Pen*a)uran

Pen*impanan

*am$ar '#&# Mekanisme Pengelolaan /lat dan @$at Kontrasepsi


35

Alr Pela1anan KB di *asilitas Kesehatan "in.kat Perta!a

Peserta )atang

Ruangan K/8KB

Konseling dengan /BPK Tidak Rujukan

+etuju

Konseling 3lang

Ya Pemeriksaan Aisik dan Penunjang 0%ika diperlukan1

Informed Consent

)ilakukan pelayanan KB

Pemantauan medis J pem$erian nasehat pasca tindakan Ga!bar 4+#+ Alr Pela1anan KB di *asilitas Kesehatan "in.kat Perta!a

Pen5elasan/

&# ;alon klien atau klien KB datang ke Poli K/8KB dengan menunjukkan kartu kepesertaan BP%+ Kesehatan 0Bagi yang sudah menjadi peserta %KN1 dan

36


mendapat K88KB serta hasil data klien dan pelayanan dicatat pada K8>8KB dan register kohort KB# 2# )okter dan atau Bidan mem$erikan konseling kepada klien untuk memilih pelayanan KB yang dikehendaki 4# /pa$ila )okter dan atau Bidan menemukan kontraindikasi pelayanan KB yang dikehendaki klien pada saat penapisan maka perlu konseling pemilihan metode lain yang sesuai atau dirujuk ke AKRT: dengan mem$uat surat rujukan +etelah klien menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi khusus untuk pelayanan suntik, 3), implan dan atau vasektomi perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani -ormulir informed consent , apa$ila klien tidak setuju perlu di$erikan KP8Konseling ulang# +etelah pelayanan KB, dokter dan $idan memantau hasil pelayanan KB dan mem$erikan nasehat pasca pelayanan kepada klien KB se$elum klien pulang dan kontrol kem$ali#


37

A)ur Pe)a*anan KB di +aringan Pus,esmas dan +e-aring Fasi)i(as Pe)a*anan Kese.a(an

Peserta )atang

Penda-taran

Konseling dengan /BPK

Tidak Rujukan

+etuju

Konseling 3lang

Ya

Informed Consent

)ilakukan pelayanan KB

Pemantauan medis J pem$erian nasehat pasca tindakan Ga!bar 4+0+ Alr Pela1anan KB di Jarin.an Pskes!as dan Je5arin. *asilitas Pela1anan Kesehatan

Pen5elasan /

&# ;alon klien atau klien KB datang ke jaringan Puskemas dan jejaring pelayanan kesehatan menda-tar ke petugas dengan menunjukkan kartu kepesertaan BP%+ 0jika sudah menjadi peserta %KN1 dan mendapat K88KB# 2# )okter dan atau Bidan mem$erikan konseling kepada klien untuk memilih pelayanan KB yang dikehendaki#

38


4# /pa$ila )okter dan atau Bidan menemukan kontraindikasi pelayanan KB yang dikehendaki klien pada saat penapisan maka perlu konseling pemilihan metode lain yang sesuai atau dirujuk ke AKRT: dengan mem$uat surat rujukan# # +etelah klien menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi khusus untuk pelayanan suntik, 3), implan perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani -ormulir informed consent , apa$ila klien tidak setuju perlu di$erikan konseling ulang# '# +etelah pelayanan KB, $idan memantau hasil pelayanan KB dan mem$erikan nasehat pasca pelayanan kepada klien KB se$elum klien pulang dan kontrol kem$ali dengan mem$a"a K8KB atau kartu kunjungan# .asil pelayanan KB di Puskesmas dan jaringannya dicatat dengan menggunakan -ormat pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, yaitu a# Register Kohort KB Register ini digunakan untuk mencatat P3+ yang menjadi klien KB pada "ilayah puskesmas terse$ut dan hasil pelayanan kontrasepsi pada peserta $aru dan lama setiap hari pelayanan# )alam register ini $erisi data tentang hasil pelayanan, keluhan komplikasi, e-ek samping, kegagalan KB dan ganti cara# $# Register pelayanan KB 0R88KB1 c# Register alokon 0R88KB1 d# Pendataan P3+ 0R88K+ dan R88P3+1 e# Buku K/, digunakan untuk mencatat pelayanan KB Pasca persalinan dalam amanat persalinan# Aormulir ini digunakan untuk mendata P3+ yang $erguna untuk menentukan sasaran KB, yaitu P3+ T, P3+ peserta BP%+ a# Kartu Peserta KB 0K88KB dan K8>8KB1 $# Kartu pendataan tenaga dan sarana 0K88KB1 c# Aormulir pelaporan dari BPM atau )PM


39

3ntuk pelaporan pelayanan KB menggunakan -ormat a# :aporan pelayanan KB yang merupakan Rekapitulasi Kohort $# :aporan PC+ K/ c# Rekapitulasi laporan $ulanan A88KB d# Rekapitulasi pendataan tenaga dan sarana -asilitas kesehatan pelayanan KB e# Rekapitulasi laporan $ulanan alokon dan B.P :aporan pelayanan KB Puskesmas meliputi pelayanan yang dilaksanakan oleh -asilitas pelayanan KB, $aik pada unit pelayanan kesehatan pemerintah 0Puskesmas, R+ Pemerintah, unit pelayanan kesehatan milik TN8P@:R1, maupun pada -asilitas pelayanan kesehatan s"asta 0Bidan Praktek Mandiri, )okter Praktek Mandiri, R+ +"asta, Klinik KB, Rumah Bersalin, dan Praktek Bersama1 yang $erada di"ilayah kerjanya dengan $erkoordinasi kepada PP:KB 8P:KB

untuk dianalisis dan dilaporkan ke )inas Kesehatan Ka$8kota dan

BKKB)8 +KP) KB ka$8 kota# /nalisis data dapat dilakukan dengan a# mem$andingkan

data

cakupan

dengan

target8toleransi

dan

data

se$elumnya, kemudian dilihat desa dengan cakupan di $a"ah rata(rata dan atau di $a"ah target serta dipelajari data terkait lainnya 0tenaga, ketersediaanalokon, dll1 sehingga diketahui permasalahan dan rencana tindak lanjut $# mem$andingkan jumlah kasus komplikasi, kegagalan dengan toleransi dan data se$elumnya, kemudian dilihat dengan toleransi di atas rata(rata dan atau di atas target serta dipelajari data terkait lainnya sehingga diketahui permasalahan dan rencana tindak lanjut

#+ Pelaksanaan di "in.kat R!ah 'akit

Pelayanan KB di R+ dapat dilaksanakan di ruang poli ke$idanan, poli PKBR+, kamar $ersalin dan kamar operasi# 3ntuk terlaksananya pelayanan KB yang optimal di R+ perlu dipastikan ketersediaan sum$er daya meliputi tenaga pelayanan KB,

40


sarana dan prasarana, alokon dan B.P# 3ntuk sarana dan prasarana, alokon dan B.P dikelola R+ secara umum seperti pengelolaan di Puskesmas# Bedanya di R+ pengelolaan alokon satu pintu untuk mem-asilitasi Poli Ke$idanan, PKBR+, Kamar $ersalin dan Kamar @perasi# Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di R+ mengikuti +istim n-ormasi Rumah +akit 0+R+1 yang terdiri dari pencatatan dalam rekam medik, -ormulir R: 4, -ormulir R: a, Aormulir R:$ serta menggunakan -ormat pencatatan dan pelaporan pelayanan KB yang digunakan oleh )inas Kesehatan Ka$upaten8 Kota# Rumah +akit juga melaksanakan penyuluhan program KB se$agai salah satu pelaksanaan K< di PKBR+#

B+ Pelaksanaan di "in.kat Mana5e!en Pela1anan KB %+ Pelaksanaan di "in.kat Kab-aten=Kota

Ruang lingkup rujukan meliputi rujukan kesehatan 0rujukan tenaga ahli atau sarana 8logistik1 dan rujukan medis8kasus 0rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi1# +istem rujukan pelayanan KB mengikuti tata rujukan yang $erlaku vertikal dan hori9ontal menurut alur rujukan tim$al $alik# Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan hanya dapat di$erikan atas rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan lainnya# Bidan hanya dapat melakukan rujukan ke dokter pem$eri pelayanan kesehatan tingkat pertama# Ketentuan terse$ut dikecualikan pada keadaaan ga"at darurat, kekhususan permasalahan kesehatan klien# a. Ru9u1an *erti1al

Rujukan vertikal merupakan rujukan antara pelayanan KB yang $er$eda tingkatan, dari tingkatan pelayanan yang le$ih rendah ke tingkatan pelayanan yang le$ih tinggi atau se$aliknya 0tim$al $alik1# Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang le$ih rendah ke tingkatan pelayanan yang le$ih tinggi dilakukan apa$ila 

Klien mem$utuhkan pelayanan KB spesialistik atau su$spesialistik#



Perujuk tidak dapat mem$erikan pelayanan KB sesuai dengan ke$utuhan klien karena keter$atasan -asilitas, peralatan dan8atau ketenagaan#


41

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang le$ih tinggi ke tingkatan pelayanan yang le$ih rendah dilakukan apa$ila  

Pelayanan KB dapat ditangani oleh tingkatan Aaskes yang le$ih rendah sesuai dengan kompetensi dan ke"enangannya



Klien mem$utuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan Aaskes yang le$ih rendah dan untuk alasan kemudahan, e-isiensi dan pelayanan jangka panjang, dan8atau



Perujuk tidak dapat mem$erikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ke$utuhan klien karena keter$atasan sarana, prasarana, peralatan dan8atau

ketenagaan 0. Ru9u1an orisontal

Rujukan horisontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan, dilakukan apa$ila perujuk tidak dapat mem$erikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ke$utuhan klien karena keter$atasan -asilitas, peralatan dan8atau ketenagaan yang si-atnya sementara atau menetap# Rujukan horisontal dapat $erlangsung $aik di antara AKTP, maupun di antara AKRT:# Pelaksanaan pelayanan rujukan didasarkan kriteria se$agai $erikut  

Pelayanan KB $elum8tidak tersedia pada Aaskes terse$ut#



Komplikasi yang tidak $isa ditangani oleh Aaskes terse$ut#



Kasus(kasus yang mem$utuhkan penanganan dengan sarana8teknologi yang le$ih canggih8memadai#



Konseling tentang kondisi klien yang menye$a$kan perlu dirujuk



Konseling tentang kondisi yang diharapkan8 diperoleh di tempat rujukan



n-ormasi tentang Aaskes tempat rujukan dituju



Pengantar tertulis kepada Aaskes yang dituju mengenai kondisi klien saat ini dan ri"ayat se$elumnya serta upaya8tindakan yang telah di$erikan



Bila perlu, $erikan upaya sta$ilisasi klien selama di perjalanan



Klien didampingi pera"at8$idan8 P:KB8 Kader selama menuju tempat rujukan sesuai kondisi klien#

42


Alr -ela1anan KB di *KR"L da-at dilihat -ada .a!bar berikt/

Peserta )atang sendiri8rujukan *) Poli KB Ra"at inap unit terkait

Konseling dengan /BPK Tidak +etuju

Konseling 3lang

Ya Pemeriksaan Aisik dan Penunjang 0%ika diperlukan1

Informed Consent

0+untik, 3), mplan, >asektomi1 )ilakukan pelayanan KB

Pemantauan medis J pem$erian nasehat pasca tindakan

Aaskes KB Perujuk

Ga!bar 4+&+ Alr Pela1anan KB di *asilitas Kesehatan R5kan "in.kat Lan5t


43

Pen5elasan /

&# ;alon klien atau klien KB datang ke *) atau Poli Ke$idanan8KB menda-tar ke petugas dengan menunjukkan surat pengantar rujukan, kartu kepesertaan BP%+ Kesehatan 0jika sudah menjadi peserta %KN1 dan mendapat K8>8KB# 2# )okter atau Bidan Poli Ke$idanan8 KB atau Ra"at nap mem$erikan konseling kepada klien untuk memilih pelayanan KB sesuai kelaikan medis 4# +elanjutnya dilakukan pemeriksaan -isik dan penunjang untuk menghindarkan kontraindikasi tindakan se$elum klien menyepakati informed consent yang telah dipahami# # +etelah klien menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi khusus untuk pelayanan suntik, 3), implan, vasektomi dan tu$ektomi, perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani -ormulir informed consent , apa$ila klien tidak setuju perlu di$erikan konseling ulang '# +etelah pelayanan KB, dokter atau $idan memantau hasil pelayanan KB dan mem$erikan nasehat pasca pelayanan kepada klien KB se$elum klien pulang dan kontrol kem$ali# 5# AKRT: mem$erikan rujuk $alik pelayanan KB yang telah ditindaklanjuti untuk dipantau oleh Aaskes perujuk# )inas Kesehatan Ka$upaten8Kota se$agai penyelenggara pelayanan kesehatan di ka$upaten8kota melaksanakan upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan KB, di samping melakukan rekapitulasi laporan pelayanan KB dari Puskesmas di "ilayahnya# .asil rekapitulasi dijadikan dasar untuk melakukan perencanaan upaya peningkatan pelayanan KB selanjutnya, serta dilaporkan ke tingkat provinsi# /nalisis data dapat dilakukan dengan 

mem$andingkan data cakupan dengan target8toleransi dan data se$elumnya, kemudian dilihat Puskemas dengan cakupan di $a"ah rata(rata dan atau di $a"ah target serta dipelajari data terkait lainnya 0tenaga, ketersediaan alokon, dll1 sehingga diketahui permasalahan dan rencana tindak lanjut



mem$andingkan jumlah kasus komplikasi, kegagalan dan e-ek samping dengan toleransi dan data se$elumnya, kemudian dilihat metode kontrasepsi

44


dan Puskesmas yang mem$erikan kontri$usi ter$esar kemudian dipelajari data terkait lainnya sehingga diketahui permasalahan dan rencana tindak lanjut )alam

upaya

meningkatkan

kualitas

pelayanan

KB,

)inas Kesehatan

Ka$upaten8Kota se$agai $agian dari tim jaga mutu ka$upaten8kota $ekerjasama dengan +KP) ka$upaten8kota dan organisasi pro-esi terkait# Koordinasi dengan BKKB)8 +KP) KB dilakukan dalam  

pendistri$usian alokon )inas Kesehatan harus mengetahui ketersediaan alokon di -askes yang ada di "ilayahnya sehingga perlu memantau pedistri$usian alokon



Pengem$angan

+)M

dia"ali

dari

perencanaan

ke$utuhan

dan

pengem$angan +)M lalu menentukan sasaran nakes dan -asyankes yang akan dilatih 

+inkronisasi data, dll

#+ Pelaksanaan di "in.kat Pro>insi

)inas Kesehatan dan BKKBN Provinsi melaksanakan upaya peningkatan pelayanan program KB di "ilayah kerjanya dengan dukungan dana dari /PB) dan /PBN 0)ekonsentrasi, Tugas Pem$antuan dan )/K1# )inas Kesehatan Provinsi dan per"akilan BKKBN Provinsi melakukan rekapitulasi laporan pelayanan KB dari ka$upaten8kota untuk dilakukan analisis situasi yang dapat diman-aatkan dalam mendesain upaya peningkatan pelayanan KB selanjutnya, serta dilaporkan ke tingkat pusat# /nalisis data dapat dilakukan dengan a# Persentase cakupan pelayanan KB menurut metode kontrasepsi 

Mem$andingkan persentase cakupan setiap ka$upaten8kota dengan rata(rata di tingkat provinsi



Ka$upaten8kota dengan persentase cakupan di atas rata(rata perlu dipelajari -aktor(-aktor pendukung ke$erhasilannya, seperti cakupan program terkait, upaya K<, cara mengatasi masalah dan hal(hal lainnya,


45

untuk selanjutnya dapat diman-aatkan se$agai model $agi ka$upaten8kota lainnya# $# %umlah kasus komplikasi kontrasepsi 

Mem$andingkan jumlah kasus dengan angka toleransi, yaitu 4,'D untuk semua metode kontrasepsi



Meninjau metode kontrasepsi yang mem$erikan kontri$usi ter$esar



Meninjau ka$upaten8kota yang mem$erikan kontri$usi ter$esar untuk menentukan penye$a$ terjadinya komplikasi

c# %umlah kasus kegagalan kontrasepsi 

Mem$andingkan jumlah kasus dengan angka toleransi, yaitu se$esar ,2D untuk semua metode kontrasepsi






Meninjau ka$upaten8kota yang mem$erikan kontri$usi ter$esar untuk menentukan penye$a$ terjadinya kegagalan

d# %umlah kasus e-ek samping kontraspesi 

Mem$andingkan jumlah kasus dengan angka toleransi, yaitu se$esar &2,'D untuk semua metode kontrasepsi 0apakah sudah sesuai1




)alam upaya meningkatkan kualitas pelayanan KB, )inas Kesehatan Provinsi se$agai $agian dari tim jaga mutu provinsi $ekerjasama dengan BKKBN Provinsi, +KP) dan organisasi pro-esi terkait# Koordinasi dilakukan dalam pendistri$usian alokon,

pengem$angan +)M, sinkronisasi

data,

dan

lainnya# Koordinasi

pengem$angan +)M dilakukan dengan menentukan sasaran tenaga kesehatan dan atau -asyankes dari Ka$8kota yang akan dilatih# Penentuan juga didasari atas ri"ayat pelatihan se$elumnya, ke$utuhan keterampilan yang $elum dipenuhi dan kepentingan segera untuk dipenuhi#

46


/lur Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB sampai dengan tingkat provinsi dapat dilihat pada gam$ar $erikut# Alr Pen8atatan dan Pela-oran Pela1anan KB KEMENTERIAN

DINKES PROPINSI

KESE!ATAN

BKKBN PROPINSI

DINKES PROPINSI

BUPATI /A"IKOTA

R+ 3M3M P
BKKBDSKPD

KAB KOTA

R+ +C/+T/

0AMAT

KETERANGAN INSTITUSIKB

P3+K<+M/+

KE0AMATAN

La-oran Ker5a

Perte!an

blanan >eri,ikasi data BPMJ )PM,

"e!bsan =kordinasi P"KB

K:NK P3+T3

P3+:N*

B)/N )<+/

U!-an Balik Je!-t La-oran

4

*am$ar '#'# /lur Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB :aporan R+ dikirim setiap a"al $ulan melalui +R+ on line ke )itjen Bina 3paya Kesehatan, Kementerian Kesehatan $agian Program dan n-ormasi dan akan ditem$uskan kepada )inkes Provinsi8 Ka$upaten8 Kota secara $erjenjang# 0+ Pelaksanaan di "in.kat Psat

+e$agai penyelenggara urusan kesehatan dalam pemerintahan, terkait dengan pelayanan KB pemerintah pusat mempunyai tugas a# Penyiapan $ahan perumusan dan pelaksanaan ke$ijakan di $idang KB $# Penyiapan $ahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di $idang KB c# Penyiapan $ahan $im$ingan teknis di $idang KB d# Penyiapan $ahan evaluasi dan penyusunan norma laporan pelaksanaan ke$ijakan di $idang KB


47

BAB ;I PEMAN"AUAN DAN E;ALUA'I PELAYANAN KB

Pemantauan 0monitoring1

dapat

diartikan

se$agai

upaya

pengumpulan,

pencatatan, dan analisis data secara periodik dalam rangka mengetahui kemajuan program dan memastikan kegiatan program terlaksana sesuai rencana yang $erkualitas# Penilaian 0evaluasi1 adalah suatu proses pengumpulan dan analisis in-ormasi mengenai e-ektivitas dan dampak suatu program dalam tahap tertentu $aik se$agian atau keseluruhan untuk mengkaji pencapaian program yang diperoleh dari pencatatan dan pelaporan# Pada pelaksanaannya sering terjadi kerancuan pengertian kegiatan monitoring dengan evaluasi "alaupun se$enarnya pengertian keduanya sangat $er$eda# Namun demikian ada juga persamaannya, yaitu se$agai alat dalam manajemen# Berikut adalah gam$aran per$edaan antara -e!antaan dan e>alasi /

Kapan dilakukan Tujuan Aokus

Pe!antaan 2Monitorin.3

Penilaian 2E>alasi3

+ecara terus menerus +elama program $erjalan Memantau setiap kemajuan program nput, proses, output, dan rencana kerja program

Pada proses dan di akhir program Menilai ke$erhasilan program <-ekti-itas, relevansi, dampak, dan cost effectiveness program Penanggung ja"a$ program dan pihak lainnya +ama, tetapi ditam$ah dengan hasil survei, studi, dan penelitian

Pelaksana

Penanggung ja"a$ program

+um$er n-ormasi

)ata rutin, laporan rutin, o$servasi lapangan, laporan pelaksanaan program

"abel 6+%+ Ga!baran -e!antaan dan e>alasi

)engan adanya pemantauan, maka penanggung ja"a$ program mendapat in-ormasi yang dapat dipergunakan dalam pengam$ilan keputusan, agar pelaksanaan program dapat $erjalan le$ih $aik#

48


3ntuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan penilaian dengan $aik dalam program pelayanan KB, maka dapat dilakukan langkah(langkah $erikut  &# Menentukan secara spesi-ik tujuan dilakukannya pemantauan +e$elum melakukan kegiatan pemantauan tentukan tujuannya terle$ih dahulu# 3ntuk program KB, apa yang akan dimonitor, $agaimana kualitas pelayanannya, manajemen program, ketersediaan logistik, serta pihak yang akan meman-aatkan hasil monitoring terse$ut#Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen Kajian Mandiri# 2# Menentukan ruang lingkup kegiatan yang akan dipantau .al ini terkait dengan sum$er daya, tenaga, "aktu, metode, $iaya dan sarana prasarana# +ehingga dapat ditentukan $erapa sasaran yang akan dimonitor, -rekuensi monitoring serta $erapa lama "aktu yang diperlukan# 4# Memilih $e$erapa indikator ndikator dapat dikelompokkan $erdasarkan kategori indikator input, proses dan output serta outcome. Pilihlah indikator yang paling $erkaitan 0$erkaitan langsung1

dengan kinerja program KB dan utamakan indikator yang ada dalam pedoman sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB# 

ndikator nput ndikator input mengacu pada +istem Kesehatan Nasional meliputi -

data sasaran  sasaran P3+, P3+ dengan T dan sasaran i$u $ersalin

-

data alat dan o$at kontrasepsi  memenuhi kecukupan jumlah dan jenis alokon di -asilitas

-

data ketenagaaan kecukupan dari segi jumlah, distri$usi, pelatihan yang yang telah dilaksanakan serta kompetensi petugas

-

data sarana(prasarana  memenuhi kecukupan jumlah dan jenis sarana( prasarana pelayanan KB

-

data sum$er pem$iayaan  /BPN, /PB) atau sum$er daya lainnya yang tidak mengikat#


49



ndikator proses Mengacu atau mem$andingkan kesesuaian pelaksanaan dengan standar 0dapat menggunakan instrumen kajian mandiri, penyelian -asilitati- dan audit medik pelayanan KB1, seperti



-

pemrosesan alat

-

pelayanan konseling

-

pem$erian pelayanan KB

-

Persentase peserta KB $aru permetode kontrasepsi

-

Persentase peserta KB akti- permetode kontrasepsi

-

Persentase KB Pasca Persalinan permetode kontrasepsi#

-

Persentase kasus e-ek samping per metode

-

Persentase kasus komplikasi per metode

-

Persentase kasus kegagalan per metode

-

Persentase kasus )rop(@ut per metode

-

Persentase P3+ ET6 $er KB

ndikator outcome Merupakan indikator hasil atau dampak terkait pelayanan KB yaitu /ngka Kematian $u# )iharapkan dengan pelayanan KB yang optimal, maka dapat mendukung penurunan kejadian kehamilan yang tidak diiinginkan dan a$orsi yang tidak aman sehingga $erdampak dalam menurunkan /ngka Kematian $u#

# Memilih sum$er in-ormasi Tentukan darimana in-ormasi yang akan kita dapatkan# '# Mengumpulkan data Pengumpulan data dapat dilakukan melalui $e$erapa cara, yaitu  a# Pencatatan dan Pelaporan 0Rutin1 $# Penyeliaan -asilitati-, Kajian Mandiri, /udit Medik Pelayanan KB c# Pengamatan di lapangan 0o$servasi1, "a"ancara dengan pengelola program KB d# +urvei cepat, "a"ancara dengan klien

50


5# Menganalisis data )ata diolah dan dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang ada serta penye$a$nya dengan menampilkan melalui $entuk ta$el atau $entuk lainnya# ?# )iseminasi8 mempresentasikan analisis data .asil analisis data disajikan dalam $entuk ta$el atau $entuk lainnya pada pada -orum( -orum koordinasi teknis yang ada# =# Melaksanakan tindak lanjut +etelah mengkaji permasalahan dan penye$a$nya, tentukan kegiatan untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada dengan meli$atkan semua pihak terkait, melalui penyusunan RT: mengikuti -ormat Rencana Kerja se$agaimana la9imnya 0kegiatan, tujuan, penanggung ja"a$, "aktu, sum$er $iaya, dll1# Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara $erjenjang sesuai dengan tugas dan -ungsi unit kerja di tingkat pusat sampai ke tingkat ka$upaten8 kota &# Tingkat pusat Kementerian Kesehatandan BKKBN melakukan pemantauan secara $erkala terhadap seluruh pelaksanaan program pelayanan KB di tingkat Provinsi , diantaranya melalui pelaporan data rutin daerah secara $erkala, uji petik dan -asilitasi di lapangan, maupun dalam implementasi ke$ijakan yang ada $ersama(sama dengan tim provinsi# +edangkan dalam melakukan evaluasi, Kementerian Kesehatan dan BKKBN melihat pelaporan data rutin di a"al dan akhir program, hasil survei, studi literatur dan penelitian maupun implementasi ke$ijakan yang ada di akhir program# .asil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program KB se$agai umpan $alik diteruskan kepada Provinsi dan Ka$8kota untuk per$aikan dan peningkatan kualitas pelayanan KB# 2# Tingkat Provinsi )inas Kesehatan Provinsi dan Per"akilan BKKBN Provinsi melakukan pemantauan secara $erkala terhadap seluruh pelaksanaan program pelayanan KB di tingkat Provinsi, di antaranya melalui pelaporan data rutin Ka$8kota secara $erkala,


51

$im$ingan dan -asilitasi di lapangan, maupun dalam implementasi ke$ijakan yang ada $ersama(sama dengan tim Ka$8kota# +edangkan dalam melakukan evaluasi, )inas Kesehatan Provinsi dan Per"akilan BKKBN Provinsi melihat pelaporan data rutin di a"al dan akhir program, hasil survei, studi literatur dan penelitian maupun implementasi ke$ijakan yang ada di akhir program# .asil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program KB se$agai umpan $alik diteruskan kepada Ka$8kota dan Aaskes untuk per$aikan dan peningkatan kualitas pelayanan KB# 4# Tingkat Ka$upaten8 Kota )inas Kesehatan Ka$8kota dan +KP) KB Ka$8kota melakukan pemantauan secara $erkala terhadap seluruh pelaksanaan program pelayanan KB di tingkat Ka$8kota, di antaranya melalui pelaporan data rutin Puskesmas secara $erkala, $im$ingan dan -asilitasi di lapangan, /udit Medik Pelayanan KB maupun dalam implementasi ke$ijakan yang ada# +edangkan dalam melakukan evaluasi, )inas Kesehatan Ka$8kota dan +KP) KB Ka$8kota melihat pelaporan data rutin di a"al dan akhir program maupun implementasi ke$ijakan yang ada di akhir program# .asil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program KB se$agai umpan $alik diteruskan kepada Aaskes untuk per$aikan dan peningkatan kualitas pelayanan KB# Pemantauan pelayanan KB dapat dilaksanakan tersendiri maupun terintegrasi dengan program lainnya seperti program K/# )emikian juga dengan pemantauan di tingkat pelayanan dilaksanakan $aik di tingkat Puskesmas maupun R+# &# Tingkat Puskesmas Puskesmas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pelayanan KB di "ilayah kerjanya secara $erkala dan terpadu menggunakan kohort KB, kajian mandiri, penyeliaan -asilitati- dan /udit Medik Pelayanan KB#

52


Pemantauan juga dilaksanakan sampai ke jejaring AKTP

yang mem$erikan

pelayanan KB# ;ontoh Kohort KB dapat digunakan untuk memantau kunjungan ulang klien KB non(MK%P sehingga $isa mencegah terjadinya drop out karena dengan kohort KB dapat dipantau kapan "aktu seharusnya klien datang untuk kunjungan ulang# %ika diketahui klien tidak melakukan kunjungan ulang maka tenaga kesehatan "aji$ mencari tahu dan $isa $ekerjasama dengan P:KB atau kader setempat untuk melacak klien terse$ut 2# Tingkat Rumah +akit Rumah +akit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pelayanan KB di Rumah +akit secara $erkala dengan menggunakan kajian mandiri, penyeliaan -asilitati- dan /udit Medik Pelayanan KB# )alam pemantauan di$erikan umpan $alik kepada pem$eri laporan# Tindak lanjut di$erikan $erdasarkan kondisi yang ditemukan pada saat pemantauan# )alam upaya peningkatan kualitas pelayanan KB, sampai dengan saat ini Kementerian Kesehatan telah mengem$angkan &# Kajian Mandiri untuk melakukan pemantauan dan penilaian diri sendiri, Kajian mandiri $erarti penilaian sendiri mengenai kinerja pelayanan KB yang dilakukan oleh tim jaminan8menjaga mutu -asilitas yang ditunjuk oleh -asilitas pelayanan sendiri yang dilakukan secara $erkala untuk memantau kualitas pelayanan yang di$erikan dengan menggunakan instrumen Kajian Mandiri Kualitas Pelayanan# .asil kajian di$ahas dan divalidasi oleh tim secara $ersama yang selanjutnya merupakan dasar untuk melakukan intervensi# nstrumen ini terdiri dari &2 modul, terdiri dari &1 +um$er daya manusia dan -asilitas -isik, 21 Manajemen -asilitas, 41 Aokus pada klien, 1 Pencegahan in-eksi, '1 Peserta KB $aru, 51 Peserta Baru Pil KB, ?1 Peserta Baru +untik KB, =1 Peserta Baru /K)R, !1 Peserta Baru mplan, &1 Kunjungan 3lang Kontrasepsi .ormonal Kom$inasi, &&1 Kunjungan 3lang Kontrasepsi .ormonal Progestin +aja, &21 Kunjungan 3lang /K)R#


53

Bila hasil kajian mandiri ditemukan ketidaksesuaian antara standar dengan pelaksanaan pelayanan KB maka tim mengkaji atau mengidenti-ikasi penye$a$nya dan merumuskan masalah dan alternati- pemecahan masalah# 2# Penyeliaan Aasilitati- untuk memantau dan menilai jenjang di$a"ahnya Penyeliaan adalah proses atau kegiatan untuk melihat kinerja suatu unit atau individu dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tugas, program, atau semua aktivitas yang dijalankan untuk mencapai suatu standar8 target yang telah ditetapkan se$elumnya# Penyeliaan -asilitati- adalah penyeliaan yang le$ih mengutamakan kajian terhadap sistem, masalah ataupun penye$a$ rendahnya kinerja dan dalam menyusun rencana per$aikan kinerja mengacu pada per$aikan sistem 0$ukan individu1 dengan meli$atkan dan mendapatkan persetujuan pihak terkait# Penyeliaan -asilitati- dilakukan se$agai proses kendali mutu dan $erlangsung secara $erkesinam$ungan meliputi aspek pelayanan dan manajemen menggunakan suatu instrumen8da-tar tilik dalam periode "aktu tertentu secara $erjenjang, yaitu dari Puskesmas melakukan penyeliaan -asilitati- ke desa minimal sekali setahun, penanggung ja"a$ program KB di )inas Kesehatan ka$upaten8kota melakukan penyeliaan ke Puskesmas 0minimal sekali setahun1# 4# /udit Medik Pelayanan KB, yang juga harus diman-aatkan dalam pemantauan dan evaluasi pelayanan KB, sehingga dihasilkan perencanaan yang $er$asis data# /udit Medik Pelayanan KB 0/MP(KB1 merupakan suatu proses kajian kasus medik KB yang sistematis dan kritis dari komplikasi, kegagalan penggunaan alat8o$at kontrasepsi serta penatalaksanannya dengan meman-aatkan data dan in-ormasi yang terkait, sehingga teridenti-ikasi $er$agai -aktor penye$a$ serta memperoleh solusi per$aikan dan disepakatinya jenis intervensi yang diperlukan se$agai kegiatan tindak lanjut $aik dari aspek teknis maupun aspek manajemen# Prinsip /MP KB adalah $erorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan pendekatan siklus pemecahan masalah, tidak saling menyalahkan, mencari solusi untuk per$aikan, serta dilakukan per(klien# )engan dilakukannya audit medik

54


pelayanan KB diharapkan dapat menurunkan angka komplikasi KB, angka kegagalan KB maupun angka drop out KB# # %aga mutu pelayanan KB merupakan proses pemantauan dan evaluasi pelayanan KB untuk menjamin kualitas pelayanan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan kajian mandiri dan penyeliaan -asilitati-# #EMANTAUAN DAN E$ALUASI %Jaga M&'&( Audi( Medi, Pe)a*anan KB A)a( Ban(u Pengambi) Kepu(usan ber2KB

Ka-ian Mandiri

Bu,u Panduan Pra,1s Pe)a*anan Kon(rasepsi 3BP4K5

Pen*e)iaan

#ELA)ANAN KB BERKUALITAS Pedoman

Pedoman (er,ai(

Kon(rasepsi Darura(

A)o,on Pen'a(a(an dan Pe)aporan KB

Pedoman KB Pas'a Persa)inan

ANALISA SITUASI

#EREN*ANAAN SELANJUTN)A Ga!bar 6+%+ 'ke!a Pe!antaan dan E>alasi Pela1anan KB

.asil pemantauan dan evaluasi sesuai alur di atas untuk analisis situasi dan kualitas pelayanan saat ini se$agai $ahan perencanaan peningkatan kualitas pelayanan KB $erikutnya#


55

BAB ;II PENU"UP

Manajemen Pelayanan KB dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan secara sistematik yang saling terkait dan $erkesinam$ungan mulai dari -en.or.anisasian? -eren8anaan? -elaksanaan dan -e!antaan : e>alasi untuk menghasilkan luaran

yang e-ekti- dan e-isien# Kegiatan ini dilaksanakan terintegrasi di setiap tingkatan administrasi di tingkat desa, kecamatan, ka$upaten8 kota , provinsi sampai ke tingkat pusat $ak di tingkatan pelayanan maupun di tingkat manajemen# )engan manajemen pelayanan KB yang $aik di setiap tingkatan administrasi diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang pada akhirnya dapat $erkontri$usi dalam percepatan penurunan angka kematian i$u#

56


RE*EREN'I

&# Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2&# )ra-t Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan KB dalam %aminan Kesehatan Nasional 2# )irektorat %enderal Bina *i9i dan Kesehatan $u dan /nak, Kementerian Kesehatan, 2&4# Rencana /ksi Nasional Pelayanan Keluarga Berencana 2&( 2&'# 4# Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 2&4# Pedoman /dvokasi Kesehatan Bagi Petugas Kesehatan Pusat, Provinsi dan Ka$upaten Kota # Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pusat +tatistikKementerian Kesehatan, +urvei )emogra-i danKesehatan ndonesia2&2

'# Badan :it$ang Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 2&2# :aporan Nasional Riset Aasilitas Kesehatan 2&& 5# Kementerian Kesehatan, 2&2# /lat Bantu Pengam$ilan Keputusan G KB ?# Kementerian Kesehatan, 2&2# Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Aasilitas Kesehatan# =# Kementerian Kesehatan R# 2&2# Pedoman +istem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana# !# Kementerian Kesehatan 2&4# Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Aasilitas Pelayanan Kesehatan# &# Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2&&# Ke$ijakan Penyediaan /lat dan @$at Kontrasepsi )alam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, %akarta &&# Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional# 2&&# Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran /lat8@$at Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Program KB Nasional# &2# Bina Pustaka, Pra"odihardjo, +, 2&&# Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi# &4# Kementerian Kesehatan, 2!# Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana &# Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional# 2=# Ke$ijakan dan +trategi Nasional# %aminan Ketersediaan Kontrasepsi#


57

&'# 3+/)# 2=# nstrumen Kajian Mandiri nstrumen Mengukur Kinerja Aasilitas# &5# Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pusat +tatistikKementerian Kesehatan, +urvei )emogra-i danKesehatan ndonesia2? &?# Kementerian Kesehatan R# 2?# /nalisis +ituasi dan Bim$ingan Teknis Pengelolaan Pelayanan KB# &=# Kementerian Kesehatan R# 2?# Penyeliaan Aasilitati- Pelayanan Keluarga Berencana &!# Kementerian Kesehatan, 25# Pedoman Manajemen Pelayanan KB di Ka$upaten8 Kota # 2# Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional# 2# Ke$ijakan Nasional Penyediaan /lat dan @$at Kontrasepsi dalam Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi# 2&# Kementerian Kesehatan R# 2# Pedoman /udit Medik Pelayanan Keluarga Berencana# 22# Kementerian Kesehatan R, P@* J C.@# 2# Pedoman Pelayanan Kontrasepsi )arurat#

58


PC+ KB TK P3+K<+M/+ J!l Peserta KB Akti, Menrt Metode Kontrase-si Cara Modern PU' KB Akti, PU' &" Ko!-li Ke.a.a Dro- Ko ' AK I!- MO MO PU' Ber KB kasi lan ot ndo Pil &" ntik DR lan < P abs   abs  abs  abs  abs  !

'asaran

NO+ KAB= KO"A

&

P e d o m a n M a n a e m e n P e l a a n a n K e l u a r a B e r e n c a n a

5 9





Pela1anan Kelar.a Beren8ana









 









J!l Peserta KB Pas8a Persalinan Menrt Metode Kontrase-si Cara Modern Ko ' AK I!- MO MO ndo Pil ntik DR lan < P !



 





 

60



61

K/RT3

P<+
62



63

*ORM PENDA"AAN "ENAGA DAN 'ARANA *A'ILI"A' PELAYANAN KB I 7

IDENTITAS FASI"ITAS PE"A6ANAN # &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& NAMA

8 4 % II

NAMA KE0AMATAN A"AMAT STATUS TENAGA

# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& # &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

# 75 Pemerin(a.

+ENIS TENAGA

+UM"A! 3ORANG5

85 S9as(a

PE"ATI!AN TEKNIS PE"A6ANAN DAN MANA+EMEN IUD MO/

MOP IMP"ANT KIPK2ABPKRR"AINN6A

7& SPOG 8& DOKTER 4& BIDAN %& PARAMEDIS "AIN

III SARANA PER"ENGKAPAN +ENIS PER"ENGKAPAN

0ATATAN #

7

IUD Ki(

8

Imp)an ,i(

4

Vase,(omi ,i(

%

"aparos,opi

:

Mini)ap ,i(

;

Konse)ing ,i(ABPK

<

Tensime(er

=

S(e(os,op

>

S(eri)isa(or

7?

Timbangan

+UM"A! BISA DIPAKAI

+UM"A! RUSAK

Diisi dengan !URUF

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Kepa)a$

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Diisi dengan ANGKA 3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

64


5

LA#ORAN BULANAN LO+ISTIK ALOKON DAN B,# #USKESMAS Pro@insi # & KabKo(a # & a& A)o,on

NO

7

PI"

8

SUNTIK

4

IUD

%

IMP"AN

:

KONDOM

Bu)anTa.un # &

GAKIN

MUTASI A"OKON

Pus,esmas # & Ke'ama(an # &

NON GAKIN

STOK A/A" PENERIMAAN PENGGUNAAN

SISA

STOK A/A"

PENERIMAAN PENGGUNAAN

SISA

b& B!P

NO

MUTASI BA!AN !ABIS PAKAI 3B!P5

7

Sarung Tangan S(eri)

8

"aru(an An1sep1, 36odium5

4

Benang -a.i(

STOK A/A"

PENERIMAAN

PENGGUNAAN

SISA

% : ; < = > 7? 77 78


65

1. SKPD KB Kab/Kota 2. Dinas Kesehatan Kab/kota

K=$=KB=%0

3.

Arsip

KARTUKARTUPENDAFTARANPENDAFTARANFASIITASKESE!ATANKB

I.

IDENTITAS FASKES KB

1.

N AM A F AS KE S K B

3.

N AM A KE CA MA TA N

5.

NAMA DESA / KELURAHAN

:

………………………………….

2.

NO. KODE FASKES KB

:

………………………………….

4.

NO. KODE KECAMATAN

:

………………………………….

6.

NO. KODE DESA / KELURAHAN

:

:

:

:

7.

A LA MA T FA SK ES K B

………………………………….

8.

STATUS DESA/KELURAHAN SIAGA

%.

& EN IS FA SK ES KB

:

1. !

2. T"#!$

:

1. R'(!) S!$"* +!#! SK ,KBRS-

2. R'(!) S!$"* +0'( !#! SK ,KBRS-

3. R'(!) B!0"

4. ,'$(!

5. ,'*'

6. ,D

7. ,BM

8. L!"!



1.

STATUS DAN KE,EMILIKAN FASKES KB

1. ,("*!)

"

1.

D"$

2. TNI

3. ,OLRI

4.

I*!" ,("*!) L!"!

2 . S ! * !

"

1.

NU

2. M')!((!#"!)

3. ,GI

4.

,ERDHAKI

7. ,'!)!!

8.

S!*! L!"!

5.

!0'"

2.

L$!9

6. H"#'

:

11.

KLASIFIKASI FASKES KB

12.

TANGGAL/BULAN/TAHUN DIRESMIKAN

1. S#)!!

13.

KER&ASAMA DENGAN B,&S

3. S(9'!

4. ,!"9'!

:

:

1. ! ;!! 0!'

2. K
3. T"#!$

2. K=#=( :

14.

RATA>RATA &UMLAH ,ELAANAN

1. IUD

3. I(90!

4. S'*"$!

5. ,"0

KONTRASE,SI TIA, BULAN

II.

&E&ARING FASKES KB +H!! #""" '*'$ ,'$(! /F!$ KB ! ((9'!" ,!$*"$ D=$* ,!$*"$ B"#! M!#"" #! &
&UMLAH

1. ,RAKTIK DOKTER

+,D-

2. ,R AK TI K BI DAN MAND IR I

+,B M-

3. LAINNA

III. TENAGA FASKES KB &ENIS TENAGA

&UMLAH

,ELATIHAN TEKNIS ,ELAANAN DAN R/R

+ORANG1. D=$*

+D-

2. B"#!

+B-

3. ,!!* K.

+,-

4. A#(""*!"

+A-

IUD

MO

MO,

IM,LAN

KI,/

R / R

KONSELING

I?. SARANA DAN ,ERLENGKA,AN FASKES KB &ENIS ,ERLENGKA,AN

1.K=0" $"*

2.B'$' ,!#'! ,!$*" ,0!!! K=*!9" 3. T"(* 4.M

6.I(90!* R(=@!0 K"* 7.?!$*=(" K"*

8.M""0!9!=*=(" K"* %. L!9!=$=9"

1.R'! O9!" 11.M";= S' 12.S*"0"!*= U!9 +D='0 R!;$13.L!(9' ,"$! +E!("!*"= L!(914. S!!! K=(9'*/L!9*=9

&UMLAH BISA DI,AKAI +K$-

*

+B,3K-

*

+T(-

*

+M-

'"*

+I$-

*

+I9$-

*

+?$-

*

+M$-

*

+L9-

*

+R=-

'!

+M2-

*

+S'-

'"*

+E0-

'"*

+K/L-

'"*

> K!*' ,#!*!! F!$ KB "" )!' '#!) #"*"(! #" SK,D KB K!'9!*/K=*! #! *('! #"$""( $ D"! K)!*! K!/K=*! 0!(!*>0!(!*!

########$ ############.

Pi%pinanKepa&a$

Faskes KB

*!!0 7 &!'!" *!)' ! !$'*!.

'###############( NIP. #############

66


AP)RAN BUANAN FASKES KB


67

RE*ISTER !ASI PEA+ANAN KB DI FASKES KB

68


LEMBAR PER'E"UJUAN "INDAKAN MEDIK 2IN*ORMED CON'EN"3 PELAYANAN KON"RA'EP'I Nomor Kode Tindakan IDEN"I"A' "EMPA" PELAYANAN

Nama Aaskes KB8R+8Praktik

L1 

)okter8Praktik Bidan Mandiri Nomor Kode Aaskes KB



Nomor Klien 8 Nomor +eri Kartu



0+esuai dengan K8>8KB1 Kode Keluarga ndonesia 0KK1



##

PER'E"UJUAN KLIEN

+aya yang $ertanda tangan di $a"ah ini  Nama

/

++

3 m u r

/

 Tahun,%enis Kelamin  :aki(laki8Perempuan L1

/lamat lengkap

/

%alan ++ RT ++ RC ++ Kel8)esa  Kecamatan  Ka$upaten8Kota ++++++ Provinsi + Kode Pos +

+etelah mendapat penjelasan dan M
3)

MP:/N

M@CM@P LL1

PER'E"UJUAN 'UAMI=I'"ERI KLIEN

+aya yang $ertanda tangan di $a"ah ini  Nama 3mur

 ++   Tahun, %enis Kelamin  :aki(laki8Perempuan L1

/lamat lengkap

 %alan ++ RT ++ RC Kecamatan  Provinsi +

++ Kelurahan8)esa 

Ka$upaten8Kota ++ Kode Pos +

+elaku +3/M8+T
Yang mem$eri pelayanan konseling )okter8Bidan8Pera"at L1 2++3

Keterangan 

Klien

2++3

+uami8steri Klien L1

2++3

L1 coret yang tidak perlu LL1 $eri tanda 


69

Pedoman Manajemen Pelayanan KB

Recommend Documents