PEDOMAN MUTU PUSKESMAS TANRUTEDONG.docx

Manual Mutu Puskesmas Tanrutedong 2016

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan strata pertama yang bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan di satu wilayah tertentu. Upaya kesehatan yang diselenggarakan termasuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu demi terlaksananya pembangunan berwawasan kesehatan, puskesmas harus dapat meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dengan efektif dan efisien. Hal itu tentunya tidak lepas dari berbagai kendala yang muncul dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat baik dari segi internal maupun eksternal puskesmas. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Untuk itu puskesmas harus dapat meningkatkan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan adanya Akreditasi Puskesmas Tanrutedong diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan terstandar yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Manual mutu puskesmas merupakan pedoman bagi Puskesmas Tanrutedong yang menjelaskan secara secara garis besar Sistem Manajemen Mutu di Puskesmas. Puskesmas. Manual mutu adalah suatu dokumen yang digunakan untuk : a.

Mengkomunikasikan kebijakan dan sasaran mutu kepada seluruh personel puskesmas.

b.

Menggambarkan

keterkaitan

dengan

prosedur

sistem

mutu

yang

terdokumentasi. c.

Memberikan

gambaran

bahwa

puskesmas

memiliki

kebijakan

dalam

mengelola organisasi untuk mencapai target mutu yang telah ditentukan.

1


1.

Profil Organisasi 1.1. Gambaran Umum Organisasi a.

Keadaan Geografis Kecamatan Dua Pitue yang beribukota di Kelurahan Tanrutedong adalah

Kecamatan yang berbatasan dengan Sebelah Utara Kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa, Sebelah Timur Kabupaten Kabupaten Wajo, Sebelah Selatan Kabupaten Wajo dan dan Sebelah Barat Kecamatan Riawa. Letak Geografis Kecamatan Dua Pitue terdiri dari 80% daerah dataran dan 20% daerah berbukit. Luas wilayah Kacamatan Dua Pitue adalah 70,60 km 2 yang secara administrasi pemerintahan terbagi terbagi menjadi 8 Desa dan 2 Kelurahan Kelurahan dan diantara 8 Desa Desa Tersebut Desa Bila merupakan Desa terluas dengan luas wilayah 13,70 km 2 sedangkan Desa yang terkecil adalah Desa Salobukkang dengan luas wilayah 2,70 km2. Puskesmas Tannrutedong sendiri terletak di Kelurahan Tanrutedong dan merupakan salah satu satu dari 14 puskesmas yang ada di di Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang yang mempunyai tugas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan tiga fungsi pokok puskesmas yang meliputi Upaya kesehatan masyarakat esensial, Upaya kesehatan masyarakat pengembangan, Upaya kesehatan perorangan. Sampai akhir tahun 2015 Puskesmas Tanrutedong masih membawahi 2 unit Puskesmas Pembantu dan 6 unit Pusat Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 4 unit Pondok Bidan dengan jenis pelayanan pelayanan berupa Promotif, Promotif, Preventif dan kuratif. kuratif. Puskesmas Tanrutedong Tanrutedong memiliki jumlah karyawan sebanyak 118 orang yaitu Pegawai Negeri Sipil sebanyak 49 orang yang terdiri dari: Kepala Puskesmas 1 orang, Kepala Tata Usaha 1 orang, Dokter Umum 1

orang,

Dokter Gigi 1 orang, Perawat 12 orang, Bidan Bidan 7 orang, Kefarmasian 3 orang, orang, Adminikes 3 orang, Tenaga Gizi 3 orang, Perawat Gigi

1 orang, Mikrobiologi kesehatan kesehatan 2 orang, orang,

Penyuluh kesehatan2 kesehatan2 orang, orang, Administrasi Administrasi 4 orang, Kesehatan Kerja 1 orang, orang, CPNSD CPNSD 4 orang, Urusan Umum 1 orang. Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 9 orang yang semuanya merupakan Lulusan Diploma III Kebidanan dan Tenaga Honorer/Sukarela sebanyak 60 orang yang terdiri dari: Dokter 1 orang, Administrasi 1 orang, Bidan 33 orang, Perawat 21 orang, Farmasi 1 orang, Gizi 2 orang. b.

Keadaan Penduduk Masalah utama kependudukan di Indonesia pada dasarnya meliputi 3 hal pokok yaitu : jumlah penduduk yang besar, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan menguntungkan 2


dimana proporsi penduduk berusia muda masih relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. 

Pertumbuhan Penduduk Jumlah desa yang ada di Kecamatan Dua Pitue sebanyak 8 desa dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 28.992 jiwa pada tahun 2016 dengan jumlah Kepala Keluarga 7.126 orang.



Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Komposisi penduduk menurut kelompok umur

dapat menggambarkan menggambarkan

tinggi/rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu juga mencerminkan angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara jumlah penduduk produktif (umur 15-64 tahun) dengan umur tidak produktif ( umur 0-14 tahun dan umur 65 tahun ketas). Sex Rasio di Kecamatan Dua Pitue pada tahun 2016 menunjukkan jumlah penduduk perempuan sebesar 15.264 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebesar 14.303 jiwa. 

Persebaran dan Kepadatan Penduduk Penduduk Kecamatan Dua Pitue pada tahun 2016 tercatat sekitar 28.992 jiwa dan tersebar di 8 Desa dan 2 Kelurahan, namun persebaran ini tidak merata, Desa yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Desa Kalosi dengan jumlah penduduk sebanyak sebanyak 5.197 jiwa dan desa yang yang paling paling rendah jumlah penduduknya adalah Desa Padangloang Alau yang hanya memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.568 jiwa.

c.

Keadaan Ekonomi Keadaan perekonomian suatu wilayah dapat di ukur dari banyaknya penduduk miskin. Kemiskinan menjadi isu yang cukup menjadi perhatian berbagai aspek termasuk kesehatan. Keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terkait dengan daya beli ekonomi. Jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Dua Pitue 10.481 jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan semua yang datang kesarana kesehatan Pemerintah dengan jaminan kesehatan Daerah (JAMKESDA).

d.

Tingkat Pendidikan Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu kamampuan baca tulis ini tercermin dari angka melek huruf penduduk usia 10 tahun katas dapat membaca dan menulis seperti huruf arab, bugis dan Indonesia.

e.

Keadaan Lingkungan Salah satu sasaran dari lingkungan sehat adalah tercapainya pemukiman dan lingkungan perumahan yang memenuhi memenuhi syarat syarat

rumah sehat serta serta terpenuhinya terpenuhinya 3


persyaratan kesehatan di tempat-tempat umum termasuk sarana dan cara pengolahannya. f.

Keadaan Perilaku Masyarakat Selanjutnya perilaku kesehatan adalah hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan kemampuan yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap kesehatan.

1.2. Visi Organisasi “Mewujudkan Kecamatan Dua Pitue Sehat Mandiri Menuju Terwujudnya Indonesia Sehat”

1.3. Misi Organisasi 1.

Menyelenggarakan dan menjamin pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas

2.

Meningkatkan promosi kesehatan dan kualitas kesehatan lingkungan untuk mendukung pencegahan penyakit

3.

Meningkatkan kualitas kualitas sumber daya kesehatan kesehatan yang merata dan berkualitas berkualitas

4.

Mengembangkan upaya kesehatan inovatif sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

5.

Menciptakan lingkungan sehat berbasis masyarakat

1.4. Strategi 2.

Meningkatkan akses masyarakat terhadapa pelayanan kesehatan bermutu, merata, terjangkau dan berkualitas

3.

Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat

4.

Meningkatkan upaya promosi melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

5.

Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

6.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan pelayanan Puskesmas

7.

Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif

1.5. Struktur Organisasi Struktur Orgasnisasi Puskesmas Tanrutedong dapat dilihat pada Lampiran 1 (Halaman 40) 1.6. Motto “ Anda Sehat, Kami Sehat harapan kita bersama” bersama”

4


1.7. Budaya Kerja 

Kedisiplinan Adalah suatu sikap menghargai, menghormati, patuh dan taat kepada peraturanperaturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada ditempat kerjanya.



Kerjasama Adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain.



Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau.

1.8. Tata Nilai “MAJJAPPA”

( Melayani dengan Akurat, Jujur, Adil, Peduli dan Profesional adalah cara kami bekerja) 1.9. Kebijakan Mutu a.

Kami

penanggung

jawab

dan

seluruh

karyawan/karyawati

Puskesmas

Tanrutedong berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat serta memperbaiki proses kebijakan berdasarkan fakta b.

Kebijakan teknis dalam perbaikan mutu dan keselamatan pasien pada lampiran Manual Mutu ini

1.10. Proses Pelayanan

B.

a.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat

b.

Penyelenggaraan Pelayana Klinis

Ruang Lingkup Manual Mutu ini disusun berdasarkan pedoman penyusunan akreditasi Puskesmas yang meliputi : Persyaratan umum sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen,

manajemen

sumber

daya,

proses

pelayanan yang

terdiri

dari

penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, masyarakat, yang meliputi : 1.

Upaya kesehatan masyarakat esensial a.

Pelayan promosi kesehatan

b.

Pelayanan kesehatan lingkungan

c.

Pelayanan KIA/KB 5


d. e.

Pelayanan Gizi Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit TB/Kusta, DBD, PD3I, IMS/HIV AIDS, Filariasis, Malaria, PTM, Survailans

f. 2.

3.

C.

Pelayanan Perkesmas

Upaya kesehatan masyarakat masyarakat pengembangan a.

Pelayanan kesehatan jiwa

b.

Pelayana UKS/UKGS

c.

Pelayanan kesehatan Tradisional Komplementer

d.

Pelayanan kesehatan olahraga

e.

Pelayanan kesehatan indra

f.

Pelayanan Lansia

g.

Pelayanan kesehatan kerja

Upaya kesehatan perorangan a.

Pelayanan pemeriksaan umum

b.

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut

c.

Pelayanan KIA/KB

d.

Pelayanan gawat darurat

e.

Pelayanan gizi

f.

Pelayanan Kesehatan lingkungan

g.

Pelayanan persalinan

h.

Pelayanan rawat inap

i.

Pelayanan Kefarmasian

j.

Pelayanan Laboratorium

Tujuan Manual Mutu ini disusun sebagai acuan bagi Puskesmas dalam membangun sistem manajemen mutu baik untuk penyelenggaran UKM maupun penyelenggaran pelayanan klinis.

D.

Struktur Manajemen Mutu Struktur Manajemen Mutu Puskesmas Tanrutedong dapat dilihat pada Lampiran 2 (Halaman 41)

E.

Landasan Hukum dan Acuan Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun manual mutu ini adalah : 1.

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

6


2.

Undang-undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

3.

Peraturan Presiden Presiden No.35 tahun tahun 2015 Tentang Kementrian Kesehatan Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2015 No. 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 59)

4.

Peraturan Menteri Kesehatan No.71 tahun 2013 Tentang pelayanan Kesehatan pada jaminan kesehatan nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 No.1400)

5.

Peraturan Menteri Kesehatan No.75 tahun 2014 Tentang pusat pelayanan Kesehatan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 No.1676)

6.

Undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan ke II atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

7.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.46 tahun 2015 Tentang akreditasi Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter

8.

Peraturan Menteri kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional

9.

Keputusan Menteri kesehatan Nomor 59 tahun 2015 tentang komisi akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama

10.

Peraturan daerah kabupaten sidenreng rappang no 29 tahun 2003 tentang perizinan dibidang kesehatan (lembaran daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2003 nomor 4/E)

11.

Peraturan Wali Kabupaten sidenreng rappang nomor 42 tahun 2011 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita daerah kabupaten sidenreng rappang tahun 2011 nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 26 tahun 2012 ( berita daerah kabupaten sidenreng rappang tahun 2012 nomor 27)

12.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 800/11884/436.6.3/2015 tentang Akreditasi Puskesmas Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015

Acuan yang digunakan dalam penyusunan Manual mutu ini adalah : Standar Akreditasi Puskesmas.

7


F.

Istilah dan Defenisi a.

Pelanggan Pelanggan adalah seseorang yang membina hubungan baik dengan orang lain khususnya pasien dalam bidang kesehatan

b.

Kepuasan pelanggan Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya

c.

Pasien Pasien adalah adalah seseorang yang menerima perawatan perawatan medis dan dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya

d.

Korektif Korektif adalah pemberian informasi atau masukan untuk melakukan perbaikan

e.

Tindakan korektif Tindakan korektif adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki

f.

Preventif Adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

g.

promotif Adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

h.

Rehabilitatif Adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. kemampuannya.

i.

Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

j.

Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan.

8


k.

Pedoman mutu Adalah petunjuk untuk melakukan kegiatan agar tercapai tujuan yang telah direncanakan

l.

Dokumen adalah sebuah tulisan yang memuat informasi. Biasanya, dokumen ditulis di kertas dan informasinya ditulis memakai tinta baik memakai tangan atau memakai media elektronik (seperti printer)

m.

Efisien Adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya)

n.

Proses Adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil.

o.

Sasaran mutu Adalah target dari suatu organisasi dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

p.

Perencanaan mutu Adalah aktivitas pengembangan produk dan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

q.

Kebijakan mutu Adalah kebijakan resmi dan tertulis dari pimpinan puncak perusahaan tentang komitmen perusahaan dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspekaspek mutu dalam aktifitas keseharian organisasi atau perusahaan

r.

Sarana Adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan yang sifatnya bergerak seperti kursi, meja dll

s.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses yang sifatnya tidak bergerak seperti gedung dll.

9


BAB II SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN

A.

Persyaratan Umum Puskesmas Tanrutedong

menetapkan, mendokumentasikan, mendokumentasikan, memelihara

sistem manajemen mutu sesuai dengan standar akreditasi Puskesmas. Sistem ini disusun untuk memastikan telah diterapkannya persyaratan pengendalian terhadap proses-proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat baik penyelenggaraan uapaya puskesmas maupun pelayanan pelayanan klinis yang meliputi kejelasan kejelasan proses pelayanan dan dan interaksi proses proses dalam penyelenggaraan pelayanan, kejelasan tanggung jawab, penyediaan sumber daya, dimana penyelenggaraan itu sendiri dimulai dari perencanaan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat/pelanggan, verifikasi terhadap rencana yang disusun, pelaksana pelayanan dan verifikasi terhadap proses playanan dan hasil-hasil yang dicapai, monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan yang berkesinambungan. B.

Pengendalian dokumen

Secara umum dokumen-dokumen dalam sistem manajemen mutu yang disusun meliputi : Dokumen level 1 : Kebijakan/ SK Dokumen level 2

: Pedoman/manual mutu

Dokumen level 3 : Standar prosedur Operasional (SOP) Dokumen level 4 : Rekaman-rekaman Rekaman-rekaman dan dokumen pendukung Dokumen sistem manajemen manajemen mutu dipastikan terkendali karena : 1.

Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen-dokumen yang memuat informasi yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan melaksanakan sistem manajemen mutu

2.

Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen sistem manajemen mutu yang dipergunakan adalah dokumen yang tepat dan benar

3.

Cara pengendalian dokumen diatur dalam prosedur dan dipahami oleh semua pihak terkait

4.

Prosedur pengendalian dokumen mengatur hal-hal sebagai berikut : 1.

Penetapan jenis dokumen

2.

Pembuatan dokumen

3.

Pemeriksaan dokumen

4.

Pengesahan dokumen

5.

Penerbitan dokumen

6.

Penditribusian dan penerimaan dokumen

7.

Revisi dan penerbitan ulang dokumen

8.

Penarikan dan pemusnahan dokumen yang yang sudah tidak tidak berlaku atau kadaluarsa 10


9. 5.

Peninjauan ulang dokumen

Kebijakan manual manual mutu mutu dan dokumen

asli dikendalikan dikendalikan disekretariat akreditasi

sedangkan foto copy dari kebijakan, manual mutu, pedoman, SOP dan dokumen pendukung lainnya dikendalikan oleh masing-masing unit/poli

11


BAB III TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

1.

Komitmen Manajemen Kepala Puskesmas, penanggung jawab manajemen mutu, penanggung jawab upaya, penanggung jawab pelayanan klinis dan seluruh karyawan puskesmas bertanggung jawab untuk menerapkan menerapkan seluruh seluruh persyaratan yang yang ada pada manual manual mutu ini.

2.

Fokus pada sasaran pasien Pelayanan yang disediakan oleh puskesmas dilakukan dengan berfokus pada pelanggan/Pasien dan dilibatkan mulai dari identifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan, perencanaan penyelenggaraan upaya puskesmas dan pelayanan klinis, pelaksanaan pelayanan, pelayanan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelayanan. pelayanan.

3.

Kebijakan Mutu Seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada

pelanggan,

memperhatikan

keselamatan

pelanggan

dan

melakukan

penyempurnaan yang berkelanjutan. Kebijakan mutu dituangkan dalan keputusan kepala Puskesmas yang meliputi kebijakan mutu pelayanan klinis dan kebijakan mutu pelayanan UKM dan UKP. 4.

Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Pencapaian Sasaran Kinerja/Mutu Sasaran mutu ditetapkan berdasarkan stardar kinerja/stadar pelayanan minimal yang meliputi indikator-indikator indikator-indikator pelayanan klinis, indikator indikator pelayanan upaya puskesmas. Perencanaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan, hak dan kewajiban pelanggan, serta upaya untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Perencanaan mutu puskesmas dan keselamatan pasien berisi program-program kegiatan peningkatan mutu yang meliputi : a.

Penilaian dan peningkatan kinerja baik UKM maupun UKP

b.

Upaya pencapaian pencapaian enam sasaran keselamatan keselamatan pasien

c.

Penerapan manajemen resiko pada area prioritas

d.

Penilaian kontrak/kerjasama pihak ketiga

e.

Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien

f.

Peningkatan mutu pelayanan laboratorium

g.

Pendidikan dan pelatihan karyawan tentang mutu dan Keselamatan pasien

12


5.

Tanggung jawab, wewenang dan Komunikasi Tugas, tanggung jawab dan wewenang pimpinan/karyawan diatur dengan jelas dan terdokumentasi khususnya karyawan yang melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan mutu dan kepuasan Pelanggan serta seluruh karyawan dapat mengetahui tugas masing-masing.

a)

Kepala Puskesmas Wewenang 

Menerapkan visi, misi puskesmas yang telah disusun bersama



Menetapkan kebijakan dan prosedur pelaksanaan program kesehatan di puskesmas berdasarkan berdasarkan petunjuk dari dinas kesehatan



Menetapkan aturan dan kebijakan intern puskesmas yang tidak bertentangan dengan aturan diatasnya untuk malaksanakan fungsi puskesmas Tanggung jawab



Bertanggung

jawab

terhadap

terselenggaranya

pelayanan

kesehatan

dipuskesmas 

Bertanggung jawab dalam pengembangan organisasi puskesmas



Bertanggung jawab dalam kegiatan manajerial : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan penilaian program kerja puskesmas

Tugas 

Membuat keputusan operasional untuk implementasi sistem manajemen mutu



Bersama-sama tim mutu dan karyawan karyawan puskesmas puskesmas

mengimplementasikan mengimplementasikan

sistem manajemen mutu 

Membuat perencanaan terpadu serta menyusun rencana evaluasi



Melakukan pembagian tugas kepada stafnya sesui dengan jenis dan jumlah stafnya



Menjalankan semua kegiatan manajerial puskesmas

Tugas tambahan 

Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan

b)

Ketua tim mutu puskesmas/wakil manajemen mutu Wewenang 

Memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil manajemen

13


Tanggung jawab 

Bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas implementasi sistem manajemen mutu

Tugas 

Menjamin sistem dilakukan secara efektif pada semua fungsi



Melaporkan hasil kinerja sistem manajemen mutu kepada top manajer



Mengupayaka peningkaan kesdaran dan pemahaman karyawan dalam sisem manajemen mutu



c)

Mengkrdinikan kegiatan audit internal

Sub bagian tata usaha 

Menyususn perencanaan dan kegiatan UPTD dipuskesmas



Melaksanakan

kegiatan

keuangan,

rumah

tangga,

perlengkapan

dan

kebersihan kantor 

Melaksanakan administrasi kepegawaian



Melakukan pembianaan kelembagaan dan ketatalaksanaan



Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang dberikan oleh kepala puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya

d)

Sub unit upaya kesehatan masyarakat (UKM) 

Memberikan pelayana kesehatan masyarakat masyarakat



Melaksanakan kegiatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaiakn gizi, kesehatan kerja serta usia lanjut



Melaksanakan kegiatan program kesehatan ibu dan balita



Meningkatkan kesehatan reproduksi



Melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan dan usaha kesehatan sekolah



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya

e)

Sub unit kesehatan perorangan 

Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar



Melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat masyarakat



Melaksanakan kegiatan perawatan dan rawat jalan



Melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana



Melaksanakan pengelolaan obat-obatan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya 14


f)

Sekretaris akreditasi Wewenang 

Memiliki wewenang untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kesekretariatan akreditasi

Tanggung jawab 

Bertanggung jawab untuk menyiapkan seluruh dokumen internal dan eksternal akreditasi puskesmas tanrutedong

Tugas 

Menyiapkan semua dokumen internal dan ekternal



Mengajukan semua dokumen yang sudah siap untuk diperiksa oleh wakil manajemen mutu dan disahkan oleh kepala puskesmas



Menyusun dan mencatat semua dokumen yang ada di sekretariat secara rapi



Memastikan seluruh dokumen untuk poli/unit terkait diditribusikan secara teratur dan tercatat

Tugas tambahan 

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya

g)

Audit internal Wewenang 

Memiliki wewenang dalam proses pengukuran dan penilaian secara sistematik, objektif dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen mutu telah selesai dengan pengaturan

Tanggung jawab 

Bertanggung jawab kepada kepala puskesmas atas hasil audit internal untuk menyelesaikan permasalahan organisasi terutama ditinjau dari perspektif mutu dan kepuasan pelanggan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara umum

Tugas 

Merencanakan pelaksanaan audit audit internal puskesmas puskesmas meliputi pembagian audit dan auditor, jadwal pelaksanaan, pembuatan surat kepada wakil manajemen, menyiapkan semua sarana untuk melakukan audit i nternal



Melaksanakan tugas audit internal terhadap seluruh poli/unit meliputi : mengamati proses, meminta penjelasan, meminta peragaan, menelaah dokumen, memeriksa daftar periksa, mencari bukti-bukti, memeriksa silang, mewawancarai audit, melakukan survei, mencari informasi dari sumber luar, menganisis data informasi dan menyimpulkan hasil temuan. 15




Melaporkan hasil temuan kepada ketua tim akreditasi/wakil manajemen



Merencanakan audit intenal yang akan dilakukan dil akukan periode berikutnya

Tugas tambahan 

h)

Melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh kepala puskesmas

Tim survey kepuasan pelanggan Wewenang 

Memiliki wewenang untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab sebagai surveyor di puskesmas tanrutedong

Tanggung jawab 

Bertanggung jawab penuh terhadap kepala puskesmas atas pelaksanaan dan hasil survey yang telah dilakukannya

Tugas

i)



Merencanakan pelaksannan survey puskesmas



Melaksanakan seluruh kegiatan survey puskesmas



Mengelola, menganalisa dan melaporkan hasil survey kepada ketua tim akreditasi



Merencanakan pelaksanaan pelaksanaan survey selanjutnya

Tugas koordinator unit Wewenang 

Menetapkan sasaran mutu setiap unit yang harus sesuai dengan kebijakan mutu dan pastikan terdokumentasi terdokumentasi



Merencanakan sistem manajemen mutu untuk unit kerjanya

Tanggung jawab 

Mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai target-target pasien dan memastikan semua terpenuhi



Memastikan unit yang dipimpimnnya membuat perencanaan pencapaian sasaran mutu untuk memastikan tercapainya target sasaran mutu masing-masing



Melakukan evaluasi untuk melihat efektifitas sistem manajemen mutu



Menindaklanjuti temuan audit pada unitnya

Tugas 

Bersama pelaksana di unit membuat Standar operasional prosedur dan terdokumentasi



Meningkatkan kesadaran kayawan unit

untuk mencapai sasaran sasaran mutu mutu dan

kepuasan pasien 

Mengupayakan dan menjaga agar lingkungan kerjanya terkendali yaitu lingkungan kerja dalam keadaan bersih, rapi, aman dan nyaman

16




Melakukan koordinasi dengan bagian lain y ang terkait termasuk kepala puskesmas untuk pembahasan semua persyaratan pasien

j)

Karyawan/karyawati Karyawan/karyawati puskesmas Tanggung jawab 

Memahami tentang pentingnya mutu dan keselamatan pasien



Mengetahui target-target/persyaratan pasien

Tugas 

Bersama

koordinator

unit

membuat

standar

operasional

prosedur

dan

terdokumentasi

k)



Menambah pengetahuan dan keterampilan guna peningkatan mutu



Bekerja secara profesional untuk mencapai kepuasan pelanggan

Komunikasi internal Komunikasi internal antar pimpinan dan karyawan harus berjalan dengan baik untuk menunjang mekanisme kerja. 

Kemunikasi diarahkan untuk peningkatan pemahaman bawahannya



Komunikasi diarahkan untuk mencapai target-target pekerjaan



Komunikasi diarahkan untuk memastikan prasyaratan

yang telah telah ditetapkan ditetapkan

terpenuhi 

Komunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi



Kepala puskesmas mengadakan komunikasi internal dengan seluruh karyawan minimal 1 kali dalam sebulan



Komunikasi internal dilakukan dengan cara workshop (minilokakarya), pertemuan, diskusi, email, sms/WA dan media lain untuk melakukan komunikasi

l)

Wakil manajemen mutu/penanggung jawab manajemen mutu Kepala Puskesmas menunjuk seorang wakil manajemen mutu yang bertanggung jawab untuk mengkordinir seluruh kegiatan mutu di Puskesmas meliputi : 

Memastikan apakah sistem manajemen mutu ditetapkan, di implementasika dan dipelihara



Melaporkan kepada manajemen mutu kinerja dari sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan



Memastikan kesadaran seluruh karyawan terhadap kebutuhan dan harapan sasaran/pasien

17


BAB IV TINJAUAN MANAJEMEN

A.

Umum Evaluasi merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.

B.

Masukan dari Tinjauan Kepala Puskesmas menetapkan rapat tinjauan manajemen ( RTM ) 6 bulan sekali atau dalam kondisi tertentu yang memerlukan perubahan segera. Tinjauan Manajemen dipastikan terdokumentasi/dinotulenkan: terdokumentasi/dinotulenkan: 1.

Agenda

tinjauan

manajemen

ditentukan

jauh

hari

sebelum

evaluasi

dilaksanakan. 2.

Agenda tinjauan manajemen manajemen mencakup antara antara lain hal-hal sbb: 

Hasil audit internal



Umpan balik/keluhan pelanggan



Kinerja proses/hasil pelayanan



Hasil tindakan koreksi/pencegahan koreksi/pencegahan



Tindak lanjut dari hasil tinjauan sebelumnya



C.

Rencana perubahan/perbaikan perubahan/perbaikan Sistem manajemen Mutu

Keluaran dari Tinjauan 1.

Hasil tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

2.

Hasil tinjauan manajemen memuat keputusan-keputusan/kesimpul keputusan-keputusan/kesimpulan an tindakan-tindakan tindakan-tindakan

mengenai

yang perlu diambil, perbaikan perbaikan produk yang terkait terkait dengan

persyaratan pelanggan.

18


BAB V MANAJEMEN SUMBER DAYA

A. Penyediaan sumber daya Kepala Puskesmas selaku penanggung jawab mutu berkewajiban menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipuskesmas untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh instansi, Penyediaan sumber daya meliputi Kepala Puskesmas, Dokter,Dokter gigi, Ahli Kesehatan Masyarakat, Apoteker, Perawat, Bidan, Analis Kesehatan, Perawat gigi, Sanitarian, Ahli Gizi (Nutrisionis) dll. B. Manajemen sumber daya manusia Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan Puskesmas di era desentralisasi adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia bidang kesehatan. Unsur SDM bidang kesehatan merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dipenuhi untuk tercapainya

secara

efektif

tujuan

organisasi.

Sebagai organisasi pemerintah, SDM kesehatan merupakan pegawai atau aparatur pemerintah sehingga manajemen yang mengaturnya lebih mengarah kepada manajemen kepegawaian atau manajemen personalia, Sehingga proses rekruitmen, proses kredensial, proses pelatihan dan peningkatan kompetensi sangan dibutuhkan C.

Infrastruktur Infrastruktur merupakan merupakan penunjang utama terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan kesehatan dipuskesmas sehingga pelayanan didalam puskesmas dapat berjalan dengan baik, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan secara teratur alat-alat medis maupun fasilitas pendukung lainnya agar senantiasa dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.

D. Lingkungan kerja Agar pelayanan kesehatan terhadap pelanggan/pasien dapat berjalan dengan baik maka diperlukan situasi lingkungan lingkungan kerja yang sehat dan menyenangkan menyenangkan karena karena hal ini dapat membantu karyawan karyawan bebas dari stress sehingga dapat meningkatkan meningkatkan produktivitasnya.

19


BAB VI PENYELENGGARAAN PALAYANAN

1. Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, akses dan Pengukuran Kinerja 

Perencanaan kegiatan dilakukan dengan pembuatan POA (Plan Of Action) masing masing penanggung jawab program UKM



POA

disusun

dengan

mempertimbangkan memperti mbangkan

harapan

dan

kebutuhan

masyarakat, masalah kesehatan yang ada di wilayah puskesmas, kebijakan kegiatan dari pusat yang harus dilaksanakan serta sesuai dengan target kegiatan puskesmas yang belum tercapai 

Harapan dan kebutuhan masyarakat diperoleh melalui Survey Masyarakat Desa, Survey kebutuhan masyarakat, penggalian informasi pada saat lintas sektor



Akses pelayanan langsung berhubungan dengan masyarakat



Hasil kegiatan dianalisa secara langsung setelah kegiatan berjalan dan ditentukan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

2. Penetapan persyaratan sasaran a.

Penetapan persyaratan sasaran 

Penanggung jawab program harus memahami secara jelas semua persyaratan sasaran yang menjadi target pelaksanaan program kegiatan



Penanggung jawab program melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait untuk pembahasan semua persyaratan sasaran



Hasil pembahasan semua persyaratan sasaran dikomunikasikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), pertemuan kader, pertemuan lintas sektor, penyuluhan masyarakat masyarakat

20


b.

Tinjauan terhadap persyaratan sasaran Puskesmas melakukan peninjauan terhadap sasaran program mengacu pada kebijakan dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah

c.

Komunikasi dengan sasaran Puskesmas melakukan komunikasi

dengan sasaran program. Setiap kali

melakukan komunikasi komunikasi harus selalu dicatat .Komunikasi .Komunikasi dengan sasaran diarahkan diarahkan untuk memahami kebutuhan/persyara kebutuhan/persyaratan tan sasaran antara lain untuk : Mendapatkan konfirmasi/persyaratan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat yang diinginkan masing masing kelompok sasaran Menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan sasaran program, program, Mengklarifikasi ketidak jelasan mengenai persyaratan persyaratan sasaran Membahas masukan/usul/saran/keluhan masukan/usul/saran/keluhan sasaran d.

Pembelian Untuk upaya kesehatan masyarakat pembelian yang dilaksanakan Puskesmas Tanrutedong dikecualikam karena hanya berkisar pada pembelian bahan promkes dalam skala kecil yang didanai menggunakan dana kapitasi dari BPJS.

2. Penyelenggaraan UKM a. Pengendalian proses penyelenggaraan upaya 

Proses penyelenggaraan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dipastikan dijalankan secara terkendali.



Kegiatan UKM dilakukan sesuai dengan POA masing masing program



Pengendalian penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan SOP dan dimonitor oleh koordinator program dan koordinator UKM



Tiap penanggung jawab pogram membuat SOP untuk setiap tindakan yang dikerjakan.

21


SOP dibuat untuk membimbing petugas pelaksana agar dapat melaksanakan



kegiatan sesuai prosedur. Peralatan yang diperlukan untuk proses penyelenggaraan upaya kesehatan



masyarakat dipastikan tersedia dan memenuhi persyaratan. b. Validasi proses penyelenggaraan upaya Validasi diarahkan untuk mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa proses



yang akan akan dijalankan memiliki

kemampuan untuk mencapai hasil hasil yang

disyaratkan Pelaksanaannya dikerjakan dikerjakan oleh personil yang ditugaskan sebagai penanggung



jawab program. c. Identifikasi dan mampu telusur Semua tahap-tahap penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat harus



dipastikan diberikan identifikasi secara jelas. Semua catatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan



masyarakat harus harus dipastikan diberikan identifikasi identifikasi dan dapat ditelusur ditelusur secara jelas. Identifikasi dimaksudkan untuk menghindari kesalahan atau ketidak-sesuaian



yang tidak diinginkan. d. Hak dan Kewajiban sasaran Hak dan kewajiban sasaran upaya kesehatan masyarakat diketahui dan



dipahami oleh penanggung jawab program masing masing Hak dan kewajiban sasaran UKM adalah sebagai berikut :



1)

HAK SASARAN PROGRAM 

Hak untuk mendapatkan informasi mengenai program kesehatan, tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan



Hak untuk mengikuti kegiatan- kegiatan program yang dilaksanakan oleh puskesmas 22




Hak untuk menolak mengikuti mengikuti kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan dilaksanakan puskesmas



2)

Hak untuk berperan aktif dalam UKBM

KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM 

Memberikan data dan informasi serta kelengkapan kelengkapan yang yang dibutuhkan dibutuhkan oleh petugas pelaksana dalam kaitannya dengan kegiatan program yang dilakukan dan diikuti oleh sasaran



Memberikan identitas yang jelas dan benar untuk pendataan yang dibutuhkan oleh petugas pelaksana



Mengikuti dan menaati aturan serta jadwal kegiatan program yang dibuat sesuai kesepakatan yang



Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanrutedong



memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya



Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tanrutedong agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi- tingginya

e. Pemeliharaan barang milik pelanggan



Barang milik sasaran program adalah barang-barang yang bukan milik Puskesmas yang berada di wilayah tanggung tanggung jawab Puskesmas Puskesmas



Barang milik sasaran sasaran program harus ditangani

dengan hati-hati untuk

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 

Semua fungsi/pihak yang yang secara langsung atau atau tidak langsung langsung terlibat dengan penggunaan, penyimpanan,pemeriksaan barang milik sasaran program harus

23


melakukan identifikasi, verifikasi, melindungi dan mengamankan barang-barang milik pelanggan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang termasuk barang milik pelanggan dalam penyelenggaraan upaya



kesehatan masyarakat masyarakat antara lain KMS, pembukuan kader, kader, register UKS, lembar penilaian hasil screning dan pemeriksaan berkala f. Manajemen Resiko dan keselamatan keselamatan 







menentukan masalah/kesenjangan masalah/kesenjangan yang terjadi di masyarakat mengumpulkan bukti-bukti yang nyata melakukan wawancara meneliti lingkungan kejadian



mengenali faktor-faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya kejadian



menentukan pemecahan masalah

5. Pengukuran, analisis dan penyempurnaan sasaran sasaran kinerja a. Umum 

Semua Pemegang Pemegang program program

pelayanan kesehatan masyarakat melakukan

pengukuran dan pemantauan terhadap kegiatannya. kegiatannya. 

Pemantauan dan pengukuran direncanakan sebelum dilaksanakan.



Data kegiatan dikumpulkan untuk dianalisa.



Hasil pengukuran/pemantauan/analisa pengukuran/pemantauan/analisa dipakai dipakai untuk : a)

Membuktikan kesesuaian pelayanan

b)

Memastikan kesesuaian sistem mutu

c)

Melakukan perbaikan secara terus-menerus

d)

Memastikan tercapainya target kinerja UKM yang dinilai dengan SPM dan PKP



Metoda pemantauan/pengukuran/analisa/ perbaikan dipastikan sesuai dengan tujuan.

24


b. Pemantauan dan Pengukuran 1. Kepuasan Pelanggan Kepuasan pelayanan di masyarakat yang diberikan diberikan puskesmas harus dipantau



6 bulan sekali melalui survey kepuasan sasaran/ survey umpan balik pelanggan Pemantauan dimaksudkan dimaksudkan untuk menilai dan mengukur kinerja sistem sistem mutu



serta mengetahui apakah persyaratan sasaran telah dipenuhi. 2. Audit Internal 

Tujuan audit adalah untuk untuk memastikan sistem mutu di implementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.



Rencana audit direncanakan oleh tim audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan kepentingan dan kekritisan bagian yang akan akan diaudit.



Audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan setiap 6 bulan sekali.



Pelaksanaan audit dilakukan secara objektif dan mengikuti ketentuan persyaratan audit.



Penanggung jawab program

yang diperiksa diperiksa bertanggung bertanggung jawab jawab untuk untuk

menindak - lanjuti temuan audit pada bagiannya. 

Tindak lanjut audit harus mencakup verifikasi terhadap tindakan-tindakan yang telah diambil.

3. Pemantauan dan Pengukuran Proses 

Metode pemantauan dan pengukuran proses yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem sistem

mutu dan dan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan harus harus

menggunakan metode yang benar untuk pemantauan. 

Metode-metode yang digunakan harus dapat dibuktikan kemampuannya untuk mencapai hasil yang telah direncanakan.

25




Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai maka tindakan koreksi dan pencegahannya harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan program.

4. Pemantauan dan Pengukuran Hasil Kegiatan Program 

Pemantauan pelaksanaan kegiatan program dilakukan sesuai prosedur.



Tujuan pemantauan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan semua persyaratan pelaksanaan kegiatan terpenuhi.



Pemantauan dilaksanakan dilaksanakan pada tahapan yang y ang telah ditentukan.



Catatan

hasil

pemantauan

harus

dicatat

termasuk

petugas

yang

melaksanakan. c. Pengendalian jika ada hasil yang yang tidak sesuai 

Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai adalah kegiatan yang kondisinya berada di luar batas persyaratan yang telah ditetapkan.



Pelaksanaan kegiatan yang yang tidak sesuai sesuai dikendalikan serta dicegah dicegah agar tidak terjadi/terulang pada proses/tahap berikutnya.



Ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil harus dicatat



Bilamana kegiatan yang tidak sesuai diperbaiki maka harus dil akukan verifikasi ulang.



Bilamana kegiatan yang yang tidak sesuai telah terlanjur diterima oleh sasaran, sasaran, maka Puskesmas harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menanggulangi akibat/potensi akibatnya.

d. Analisis Data 

Data-data proses proses atau implementasi implementasi sistem mutu harus dikelola dengan baik.



Data dianalisa dengan menggunakan teknik-tehnik yang sesuai, misalkan menggunakan tehnik statistik.

26




Analisa data dilakukan oleh Tim Survey Kepuasan Kepuasan Pelanggan/penanggung Pelanggan/penanggung jawab program untuk mengetahui tanggapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan puskesmas.



Analisa data harus mengarah pada pengidentifikasian ketidaksesuaian, ketidakefektifan dan tindakan-tindakan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. diperlukan.



Data dianalisa untuk memantau kepuasan pelanggan.

e. Peningkatan berkelanjutan 

Seluruh karyawan dan pimpinan Puskesmas wajib melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap efektivitas sistem sistem

mutu sesuai sesuai dengan dengan

tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. 

Semua perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuang dalam kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisa data survey kepuasan pelanggan, tindakan perbaikan dan pencegahan serta Rapat Ti njauan Manajemen

f. Tindakan Korektif 1.

Tindakan perbaikan harus sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan.

2.

Puskemas mengambil tindakan perbaikan untuk mengurangi penyebab ketidaksesuaian dalam rangka untuk mencegah ketidaksesuaian terulang lagi.

3.

Prosedur perbaikan harus mencakup 

Meninjau ketidaksesuaian termasuk keluhan pelanggan.



Menentukan penyebab ketidaksesuaian. ketidaksesuaian.



Menentukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan.



Merekam hasil tindakan yang diambil.



Meninjau tindakan perbaikan yang diambil.

27


g. Tindakan Preventif 1.

Puskesmas menentukan tindakan untuk mengurangi penyebab potensial ketidaksesuaian untuk mencegah peristiwa tersebut. Tindakan pencegahan harus sesuai dengan penyebab masalah yang potensial.

2.

Prosedur pencegahan harus mencakup a)

Menentukan potensi ketidaksesuaian dan penyebabnya.

b)

Mengevaluasi

tindakan

yang

dibutuhkan

untuk,

mencegah

peristiwa ketidaksesuaian. ketidaksesuaian.

B.

c)

Menentukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan.

d)


e)

Meninjau tindakan pencegahan pencegahan yang diambil.

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.

Perencanaan Pelayanan Klinis a. Kepala Puskesmas

menetapkan,

melaksanakan dan

memelihara memeli hara

Rencana

Manajemen Mutu untuk mencapai mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan dengan kebijakan Puskesmas. b. Rencana Manajemen Mutu yang ada di setiap unit kerja meliputi :



Perencanaan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap setiap fungsi fungsi yang berhubungan dalam Puskesmas.



Langkah kegiatan kegiatan dan batas waktu waktu yang dicapai. dicapai.

c. Kepala

Puskesmas

mengadakan

rapat tinjauan manajemen

jika

ada

perubahan pada aktivitas pelayanan, terjadi ketidaksesuaian, pelayanan baru atau adanya aktivitas Pengembangan Pelayanan Puskesmas. d. Setiap koordinator koordinator unit berkewajiban berkewajiban membuat membuat perencanaan perencanaan kerja untuk untuk unitnya masing-masing meliputi : 

Merencanakan sistem manajemen mutu untuk unit kerjanya.

28




Memastikan sistem manajemen mutu yang telah dibuat dijalankan secara efektif .



Memastikan semua sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan dicapai



Memelihara/mempertahankan Memelihara/mempertah ankan sistem manajemen mutu pada unitnya



Melakukan perbaikan/penyempurnaan perbaikan/penyempurnaan sistem manajemen mutu

2. Proses yang berhubungan dengan Pelanggan a. Puskesmas melakukan komunikasi

dengan pelanggan. Setiap kali

melakukan komunikasi komunikasi harus harus selalu dicatat . b. Komunikasi

dengan

pelanggan

diarahkan

untuk

memahami

kebutuhan/persyaratan kebutuhan/persyaratan pelanggan pelanggan antara lain untuk untuk : Mendapatkan konfirmasi/persyaratan pelayanan rawat jalan yang diinginkan pelanggan Menjawab pertanyaan-pertanya pertanyaan-pertanyaan an pelanggan, Mengklarifikasi ketidak jelasan mengenai persyaratan persyaratan pelanggan Membahas kontrak/perubahan kontrak/perubahan kontrak/perubahan kontrak/perubahan persyaratan Membahas masukan/usul/saran/keluhan masukan/usul/saran/keluhan pelanggan c. Catatan hasil komunikasi komunikasi dengan pelanggan disimpan. disimpan. 2.

Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis a. Proses pembelian Pembelian yang dilakukan Puskesmas Tanrutedong dilakukan secara langsung dan di bawah pengawasan dari dinas kesehatan. Pembelian yang dilakukan terkait dengan operasional puskesmas baik menggunakan dana APBD maupun dana dari BPJS. Untuk dana dari BPJS sebelum pembelian dilakukan pengajuan Nota Pencairan Dana ke dinas kesehatan kota sebelumnya. Setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang di dinas kesehatan kota baru puskesmas melakukan pembelian. Untuk

29


pembelian obat yang didanai APBD dilakukan oleh dinas kesehatan, puskesmas hanya mengajukan permintaan. b. Verifikasi barang yang dibeli Puskesmas Tanrutedong memiliki team Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Team ini bertugas dan bertanggung jawab memverifikasi semua barang yang dibeli puskesmas, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan

ketentuan,

menerima

hasil

pengadaan

barang/jasa

setelah

melalui

pemeriksaan, membuat dan menandatangani menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. c. Kontrak dengan Pihak Ketiga Puskesmas Tanrutedong tidak melakukan kontrak dengan pihak ketiga terkait dengan pembelian/pengadaan barang di puskesmas. Keadaan ini terjadi karena pembelian yang dilakukan hanya skala kecil kurang dari 50 juta. 4.

Penyelenggaraan Pelayanan Klinis a. Pengendalian Proses Pelayanan Klinis 

Proses pelayanan rawat jalan dipastikan

dijalankan

secara

terkendali. 

Pengendalian

pelayanan

rawat

jalan

dilaksanakan

sesuai

perencanaan. 

Tiap unit menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tindakan yang dipandang kritis.



SOP dibuat dibuat untuk membimbing petugas pelaksana

agar dapat

melaksanakan proses pelayanan sesuai sesuai yang direncanakan. direncanakan. 

Peralatan

yang diperlukan untuk

proses pelayanan rawat jalan

dipastikan tersedia dan memenuhi persyaratan. b. Validasi Proses Pelayanan 

Proses

pelayanan

rawat

jalan

dipastikan

divalidasi

sebelum

dilaksanakan 30




Validasi diarahkan untuk mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa proses yang akan akan dijalankan dijalankan memiliki kemampuan untuk mencapai mencapai hasil yang disyaratkan di syaratkan



Pelaksanaannya dikerjakan oleh personil yang ditugaskan sebagai penanggung jawab pelaksana prosedur tersebut oleh koordinator unit.

c. Identifikasi dan Ketelusuran 

Semua tahap-tahap pelayanan rawat jalan harus dipastikan diberikan identifikasi secara jelas.



Semua catatan medis pasien dan catatan lain yang terkait dengan pelayanan rawat jalan harus dipastikan diberikan identifikasi secara jelas.



Identifikasi dimaksudkan untuk menghindari kesalahan atau ketidaksesuaian yang tidak diinginkan.



Bilamana persyaratan ketelusuran merupakan suatu keharusan yang dipersyaratkan oleh pelanggan maka identifikasi wajib dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang diminta pelanggan pada semua tahapan

d.

Hak dan Kewajiban Pasien 

Hak dan kewajiban pasien harus mudah dipahami dan dimengerti pasien



Hak dan kewajiban pasien dengan mudah bisa diketahui dan dibaca pasien



Hak dan kewajiban pasien bisa di letakkan di loket/tempat lain yang mudah dibaca oleh pasien



Petugas memberitahu adanya hak dan kewajiban pasien melalui penyuluhan 31


e. Pemeliharaan Barang Milik Pelanggan 

Barang milik pelanggan adalah barang-barang yang bukan milik Puskesmas yang berada di wilayah tanggung tanggung jawab Puskesmas



Barang milik milik pelanggan harus ditangani ditangani

dengan hatihati- hati untuk untuk

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 

Semua fungsi/pihak yang secara secara langsung atau tidak langsung langsung terlibat dengan penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan barang milik pelanggan harus melakukan identifikasi, verifikasi, melindungi dan mengamankan

barang-barang

milik

pelanggan

sesuai

dengan

prosedur yang telah ditetapkan. 

Yang termasuk barang milik pelanggan adalah Kartu Status Pasien/Rekam Medik Pasien, Spesimen dll

f.

Manajemen Resiko dan Keselamatan Pasien 

Kepala puskesmas membentuk team manajemen mutu



Team harus bisa melakukan identifikasi ,analisa resiko dan keselamatan pasien serta tindak lanjut yang telah tel ah dilakukan



Team harus melakukan pelaporan dan pencatatan bila ada insiden kejadian yang dialami pasien dengan baik agar kejadian tersebut tidak terulang kembali



Team harus melaporkan semua insiden kepada kepala puskesmas

5. Peningkatan Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien a.

Penilaian indikator kinerja klinis 

Dalam penilaian indikator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan yaitu: bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan.



Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap bulan dan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan dan ditindak lanjuti 32


b.

Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien Hal hal yang harus diperhatikan antara lain : 1. Ketetapan identifikasi pasien 2. Peningkatan Komunikasi yang efektif 3. Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai 4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 6. Pengurangan risiko jatuh

c.

Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 

Setiap terjadi Insiden Keselamatan Pasien diidentifikasi dan segera dianalisa



Hasil analisa dilaporkan ke Kepala Puskesmas untuk dievaluasi dan didiskusikan dengan unit terkait untuk mencegah kejadian terulang kembali



d.

Setiap terjadi Insiden harus tercatat

Analisis dan Tindak Lanjut 

Setiap kejadian harus dapat dianalisa penyebabnya dan dicatat dalam buku laporan KTD, KTC, KPC dan KNC/buku ketidaksesuaian dalam pelayanan



Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC, KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi

e.

Penerapan Manajemen Resiko 

Manajemen risiko meliputi ancaman dan peluang (maksimalisasi peluang, minimalisasi ancaman, dan meningkatkan kepuasan dan hasil)



Manajemen risiko memerlukan pemikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien

33




Manajemen risiko mensyaratkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan



Manajemen risiko memerlukan pemikiran yang seimbang antara biaya untuk mengatasi risiko (dan meningkatkan peluang perbaikan) dengan manfaat yang diperoleh

6.

Pengukuran, Analisis dan Penyempurnaan A.

Umum 

Semua Poli/Unit pelayanan melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap kegiatannya.



Pemantauan dan pengukuran direncanakan sebelum dilaksanakan.



Data kegiatan dikumpulkan untuk dianalisa.



Hasil pengukuran/pemantauan/analisa pengukuran/pemantauan/analisa dipakai dipakai untuk :



a)

Membuktikan kesesuaian pelayanan

b)

Memastikan kesesuaian sistem mutu

c)

Melakukan perbaikan secara terus-menerus

d)

Memastikan tercapainya sasaran Mutu

Metoda

pemantauan/pengukuran/analisa/perbaikan

dipastikan

sesuai dengan tujuan. B.

Pemantauan dan Pengukuran 1.

Kepuasan Pelanggan 

Persepsi pelanggan pelanggan dan kepuasan kepuasan pelayanan yang diberikan puskesmas harus dipantau 1 bulan sekali melalui survey kepuasan pelanggan/survey umpan balik pelanggan



Pemantauan dimaksudkan untuk menilai dan mengukur kinerja sistem mutu serta mengetahui apakah persyaratan pelanggan telah dipenuhi.



Metode untuk memperoleh informasi dan pemanfaatan informasi yang diperoleh dipastikan tertuang dalam prosedur. 34


3. Audit Internal Struktur Tim Audit Puskesma Tanrutedong dapat dilihat pada lampiran 3 (halaman 42) 

Tujuan audit adalah untuk untuk memastikan sistem sistem mutu di implementasikan implementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.



Rencana audit direncanakan oleh tim audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan kepentingan dan kekritisan bagian yang akan diaudit. diaudit.



Audit harus dilakukan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi



Audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan setiap 6 bulan sekali.



Dalam setiap pelaksanaan audit, auditor harus memperhatikan hasil audit yang terdahulu untuk mengevaluasi efektivitasnya.



Kriteria audit, lingkup, frekuensi dan metode-metode yang akan digunakan dipastikan ditentukan dalam prosedur internal audit.



Pelaksanaan audit dilakukan secara objektif dan mengikuti ketentuan persyaratan audit.



Koordinator poli/unit yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindak - lanjuti temuan audit pada bagiannya.



Tindak lanjut audit harus mencakup verifikasi terhadap tindakan-tindakan yang telah diambil.



Tim audit bertanggung jawab terhadap hasil audit dan melapor kepada Wakil Manajemen dengan tembusan kepada kepala puskesmas. puskesmas.

4. Pemantauan dan Pengukuran Proses kinerja 

Metode pemantauan dan pengukuran proses yang digunakan untuk mengevaluasi

efektivitas

sistem

mutu

dan

pelayanan

harus

menggunakan metode yang pantas untuk pemantauan. 35




Metode-metode yang digunakan harus dapat dibuktikan kemampuannya untuk mencapai hasil yang telah direncanakan.



Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai maka tindakan koreksi dan pencegahannya harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap pelayanan.

4. Pemantauan dan Pengukuran Hasil Layanan Layanan 

Pemantauan pelayanan dilakukan sesuai prosedur.



Tujuan pemantauan pelayanan untuk memastikan semua persyaratan pelayanan terpenuhi.



Pemantauan dilaksanakan dilaksanakan pada tahapan yang telah ditentukan.



Catatan hasil pemantauan harus dicatat termasuk personil yang melaksanakan.

C.

Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai 

Pelayanan tidak sesuai adalah pelayanan yang kondisinya berada di luar batas persyaratan yang telah ditetapkan.



Pelayanan tidak sesuai dikendalikan serta dicegah agar tidak dipergunakan atau dikirim ke proses berikutnya.



Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang untuk menangani pelayanan tidak sesuai ditetapkan dalam prosedur .



Ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil harus dicatat



Bilamana pelayanan tidak sesuai diperbaiki maka harus dilakukan verifikasi ulang.



Bilamana pelayanan tidak sesuai telah terlanjur diterima oleh pelanggan, maka Puskesmas harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menanggulangi akibat/potensi akibatnya.

36


D.

Analisa Data 

Data-data proses atau implementasi implementasi sistem mutu harus dikelola dengan dengan baik.



Data dianalisa dengan menggunakan teknik-tehnik yang sesuai, misalkan menggunakan tehnik statistik.



Analisa data dilakukan oleh Tim Survey Survey Kepuasan Pelanggan/koordinator Pelanggan/koordinator unit unit untuk

mengetahui

tanggapan

pelanggan

terhadap

kualitas

pelayanan

puskesmas. 

Analisa data harus mengarah pada pengidentifikasian ketidaksesuaian, ketidakefektifan dan tindakan-tindakan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. diperlukan.



E.

Data dianalisa untuk memantau kepuasan pelanggan.

Peningkatan berkelanjutan 

Seluruh karyawan dan pimpinan Puskesmas wajib melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap terhadap efektivitas sistem mutu sesuai dengan dengan tugas, tanggung tanggung jawab dan wewenangnya. wewenangnya.



Semua perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuang dalam kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisa data survey kepuasan pelanggan, tindakan perbaikan dan pencegahan serta Rapat Tinjauan Manajemen

F.

Tindakan Perbaikan/Korektif 1.

Tindakan perbaikan harus sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan.

2.

Puskemas mengambil tindakan perbaikan untuk mengurangi penyebab ketidaksesuaian dalam rangka untuk mencegah ketidaksesuaian terulang lagi.

3.

Prosedur perbaikan harus mencakup 

Meninjau ketidaksesuaian termasuk keluhan pelanggan.



Menentukan penyebab ketidaksesuaian. ketidaksesuaian.



Mengevaluasi

tindakan

yang

dibutuhkan

untuk

memastikan

ketidaksesuaian tidak terulang. 37


G.



Menetukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan.






Meninjau tindakan perbaikan yang diambil.

Tindakan Pencegahan 1.

Puskesmas menentukan tindakan untuk mengurangi penyebab potensial ketidaksesuaian untuk mencegah peristiwa tersebut. Tindakan pencegahan harus sesuai dengan penyebab masalah yang potensial.

2.

Prosedur pencegahan harus mencakup a) Menentukan potensi ketidaksesuaian dan penyebabnya. b) Mengevaluasi tindakan yang dibutuhkan untuk, mencegah peristiwa ketidaksesuaian. c) Menentukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan. d) Merekam hasil tindakan yang diambil. e) Meninjau tindakan pencegahan pencegahan yang diambil.

38


BAB VII PENUTUP

Demikian manual mutu dibuat dan telah disahkan oleh Kepala Puskesmas untuk dijadikan acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka menjalankan sistem

serta tugas dan tanggung tanggung jawab masing-masing sesuai sesuai dengan kapasitas kapasitas dan dan

wewenang yang telah diberikan. Bagi kami, apabila Puskesmas Tanrutedong lolos dalam Penilaian Akreditasi dan mendapat Sertifikasi Akreditasi, bukan merupakan hasil akhir dari proses implementasi mutu, tetapi merupakan awal dari penerapan kualitas secara sistematis dan terorganisir karena Total Sistem Mutu terdiri dari dari aspek pelaksanaan pelaksanaan implementasi sistem kualitas dan peningkatan kualitas secara terus menerus Harapan kami komitmen yang sudah terbentuk tetap terjaga dan tetap kokoh sehingga improvement learning selalu berjalan untuk memenuhi tuntutan konsumen global.

39


LAMPIRAN

40


Lampiran 2

STRUKTUR TIM MUTU PUSKESMAS TANRUTEDONG

Kepala Tata Usaha (Nurhanifah, SKM)

Sekretaris (Erni Magga, SKM)

Mutu Administrasi

Mutu UKM

Mutu UKP

Rahmawati, SKM

Sulfirani A. Tahir, SKM

dr. Hj. Makkiah

Ibrahim, S. Sos

Sulfitriani, S. St

drg. Asriyani Rusdi

Surianti. S. A.Md. Keb

Suarti Abbas, SKM

Daswati, SKM

41


STRUKTUR TIM AUDIT PUSKESMAS TANRUTEDONG

Ketua (Sufril Jumaidi, A. Md. AK)

Audit Administrasi

Audit UKM

Audit UKP

Yusdanar, S. Kep

Maryam, S. AMF

Nurjannah Nurdin, SKM

Satrio, A. Md

H. Agus, AMK

Nurlela, S. Kep

Fatimah, AMG

Darlivia

Kasmawati, SKM

42

PEDOMAN MUTU PUSKESMAS TANRUTEDONG.docx

Recommend Documents