Pedoman Pemeriksaan Penunjang Medik
BAB I PENDAHULUAN
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahakan terkadang tidak terduga. Pembangunan kesehatan dilakasanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi, penyakit perubahan ekologidan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasidan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sectoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. Demi meningkatakan taraf kehidupan masyarakat maka pembangunan kesehatan dilakukan oleh semua komponen dunia kesehatan. Pembangunan yang dimaksud untuk mewujudkan visi yang telah dibuat oleh kementerian kesehatan yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan ( kemenkes, 2010). Pembangunan di bidang kesehatan pada masa ini tidak bisa terlepas dari adanya reformasi di bidang kesehaatan. tersebut
dalam reformasi tersebut, profesionalisme sebagai strategi
sebelumnya telah dicantumkan untuk mencapai visi kementerian kesehatan yaitu
Indonesia Sehat 2010 menutur SK Menteri Kesehatan RI No 983/Menkes/SK/XI/1992 pasal 29 (Depkes 1992) Professionalisme dalam penyelanggaran pelayanan Puskesmas dilakukan peningkatan mutu pelayanan umum dan pelayanan medic. Maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan puskesmas yang merujuk pada standar pelayanan minimal di berbagai standar, pedoman dan indicator. Tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi Petugas dan pengelola puskesmas untuk menata puskesmas agar dapat meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesahatan , perubahan peraturan perundang-undangan dan harapan masyarakat. Pedoman ini juga salah satu prasyarat pelayanan kesehatan yang bermutu. (Depkes, 2008) Makalah ini dibuat untuk menunjukan tentang berbagai hal mengenai seluk-beluk pelayan penunjang medik terutama di puskemas. Pada makalah ini akan dibahas mengenai teori
pelayanan penunjang medic hingga pedoman-pedoman yang telah tertera pada peraturan peraturan yang berlaku.
BAB II ISI
A. Teori Pelayanan penunjang medik / pelayanan penunjang klinis ( Clinical Support Service/ CSS di rumah sakit menurut John R Giffith meliputi pelayanan diagnostik, terapeutik dan kegiatan di masyarakat umum. Pelayanan yang dimaksud juga meliputi tes laboratorium, pengobatan, prosedur pembedahan dan terapi fisik. Banyak juga pasien yang memerlukan pelayanan sosial dan edukasi kesehatan. Pelayanan penunjang medik ini dilakukan oleh unit-unit atau petugas professional yang ditunjuk untuk melakukan tegas tersebut di masing-masing centre kesehatan seperti rumah sakit (Griffith, 2006) Kebanyakan pelayanan penunjang medic merupakan rujukan dari dokter. Dokter memerlukan pelayanan penunjang medic untuk melakukan pencegahan, diagnosis, terapi dan rehabilitasi pada pasien baik itu pasien rawat jalan maupun rawat inap. Pelayanan penunjang medic dilakukan pada pasien baik itu pasien dalam masa perawatan akut di rumah sakit pasien dengan pengobatan janka panjang dan pasien kunjunan rumah ( Griffith, 2006) Organisasi penyelanggara kesehatan ( Health Care Organizations /HCO) harus menyediakan pelayanan penunjang medic secara tepat, cepat dan biaya yang efektif. Organisasi penyelarangaan kesehatan harus mengusahakan jumlah dan jenis pelayanan penunjang medik untuk pelayanan pada pasien . Pelayanan penunjang medik yang terlalu banyak, terlalu sedikit, kesalahan atau kualitas yang buruk pada piranti penunjang medik akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan secara umum dan mengakibatkan peningkatan biaya yang dikeluarkan. Optimalisasi pelayanan penunjang dilakukan dengan menyediakan kombinasi dan waktu pemeriksaan yang tepat, dan juga harus mempunyai kualitas yang bermutu dan biaya yang murah (Griffth, 2006) Pelayanan penunjang medis diorganisasi
penyelanggara kesehatan meliputi
pelayanan diagnostic, pelayanan terpeutik dan pelayanan komunitas. Pelayanan penunjang medik diagnosis meliputi:
Laboratorium : kimiawi, hematologi, histopatologi, bakterilogi, virology, otopsi, dan kamar jenasah.
Diagnostik imaging: radiolagi, tomografi, radioisotope, ultra-sonografi dan CT Scan
Laboratorium kardiopulmoner: elektrokardiografi, tes fungsi paru dan kateterisasi jantung.
Lain-lain : elektroensefalografi dan audiologi
Pelayanan penunjang medik teraputik meliputi :
Farmasi
Ruang operasi : anatesi, ruang bedah, ruang pulih
Ruang melahirkan/persalinan
Unit gawat darurat
Bank darah
Rehabilitasi medic: terapi fisik, terapi respirasi, terapi wicara dan terapi okupasi
Pelayanan social
Radoterapi
Psikologi klinik
Terapi di rumah penderita : homecare, hospice
Pelayanan penunjang medik di masyarakat tertentu:
Imunisasi
Program skrining berbagai penyakit tertentu
Pelatihan resusiatsi kardiopulmoner
Program kebugaran jasmani dan pengendalian berat badan ( Griffth, 2006)
B. Peraturan Perundangan-undangan Peraturan yang menjadi dasar adanya pelayanan penunjang medik adalah SK Menteri Kesehatan RI No. 983/ Menkes/SK/XI /1992 tentang pedoman organisasi rumah sakit umum, maka rumah sakit umu harus menjalankan berapa fungsi, satu diantaranya adalah funsi menyelanggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik. Bidang penunjang medic membawahi tiga buah seksi yaitu :
Seksi ketenagaan dan pengendalian mutu penunjang medik
Seksi pengembangan fasilitas penunjang medik
Seksi pemeliharaan fasilitas penunjang medik
Peraturan terbaru yang mendasari tentang penunjang medikdiatur dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 334/Menkes/PER/III/2010. Menurut peraturan tersebut penunjang medic adalah suatu peralatan yang dimiliki rumah sakit dimana harus memenuhi standart sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Seorang manajer didalam kegiatan penunjang medik dirumah sakit hanya dua fungsi, yaitu fungsi klinik dan fungsi manajerial. Fungsi seorang manajer penunjang medik di bidang klinik utamanya adalah menjamin mutu pelayanan yang baik. Produk pelayanan penunjang medik harus dapat memuaskan pasien dan juga memuaskan dokter yang meminta tindakan itu di lakukan pada pasiennya. Kunci keberhasilan pelayanan dengan kualitas teknis yang baik adalah dengan melakukannya secara baik, secara terus menerus dalam berbagai keadaan dan sedapat mungkin mencapai hasil seperti yang diharapkan sedangkan sebagai fungsi klinik adalah harus bisa melakukan semua pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan medis fungsional (Grifth, 2006) C. Jenis-jenis pelayanan penunjang medis 1. Pelayanan penunjang radiologi 2. Pelayanan radiologi meliputi pelayanan Radiodiagnostik, pelayanan radioterapi dan pelayanan kedokteran nuklir.
Pelayanan Radiodiagnostik Pelayanan radiodiagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnostic dengan menggunakan radio pengion, meliputi antara lain pelayanan X-ray konvensional, computed tomography, scan/CT. pelayanan radiologi wajib menjamin keamanan bagi pasien dan petuggas di radologi serta lingkungannya dengan melaksanakan kegiatan dengan cara pemeriksaan periodic terhadap peralatan radiologi dan pemeriksaan tingkat paparan pada petugas. Peralatan proteksi radiasi yang harus tersedia adalah apron setara dengan 0,25mm timbale, shelding berlapis 2,5 mm timbale, sarung tangan berlapis dan kaca mata timbale ( DIrjen Yanmed, 2008) Semua kamar pemeriksaan radiologi dibuat sedemikian rupa sehingga paparan radiasi di tempat yang di huni masyarakat tidak lebih dari 0,25mSvjam apabila pesawat radiologi sedang di operasika. Peralatan radiologi dipastikan mempunyai paparan bocor tidak lebih dari 100mR/jam pada jarak 1m dari focus untuk segala arah. Kelangkapan ruangan, harus ada Lead Apron dan accesoris lainnya,harus menyerahkan pengajuan film badge ke balai pengamanan fasilitas kesehatan (BPFK) departemen kesehatan /BATAN ( Dirjen Yanmed, 2008). Pelayanan radiologidiagnostik yang telah memenuhi persyaratan perizinan dari Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
Permenkes
No.
780/MENKES/PER/VII/2008 tentang penyelenggaraan pelayanan radiologi wajib menjamin keamanan bagi pasien, petugas dan lingkungan dengan melaksanakan kendali mutu dan memenuhi persyaratan ruangan, bangunan, peralatan dan sumber daya manusia serta kemampuan palayanan sesuai dengan kalsifikasi rumah sakitnya. (Dirjen Yanmed, 2008)
Direktur Utama
Direktur Meddik dan Keperawatan
Ka. Instalasi Radiologi
Wakil Ka. Instalasi Radiologi
Ka. Ruang Instalasi Radiologi
Gambar 1 Bagan dan struktur fasiliatas radiologi (Dirjen Yanmed, 2008 )
Pimpinan instalasi radiologi diutamakan seorang spesialis radiologi yang diangkat oleh direktur rumah sakit. penanggung jawab fungsional adalah seoarang dokter spesialis radiologi atau dokter lain yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium dokter spesialis Radiologi, sedangkan penanggung jawab pengoperasian alat radiodiagnostik, diagnostic imaging selain USGdan radiologi intervensional adalah radiographer dan atau dokter spesialis radiologi (Yanmed, 2008)
Pelayanan radio terapi Pelayanan radio terapi meliputi : 1. Pelayanan radioterapi eksternal adalah pelayanan radioterapi dengan sumber radiasi yang berada di luar tubuh atau ada jarak antara pasien dengan alat penyinaran. 2. Pelayanan bakhiterapi adalah pelayanan radioterapi dengan menggunakan sumber radiasi yang didekatkan pada tumor. 3. Pelayanan radioterapi intersisial adalah pelayanan radioterapi dengan menggunakan sumber yang dimaksudkan dalam tumor. Pelayanan radioterapi yang Kesehatan RI sesuai
telah memenuhi persyaratan perijinan dari Menteri
dengan Permeknkes No. 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang
Penyelenggaraan Pelayana Radiologi wajib menjamin keamanan pasien, etugas dan lingkungan dengn melaksanakan kegiatan kendali mutu dan memenuhi ersyaratan ruangan, bangunan, peralatan, dan sumber daya manusia serta kemampuan pelayanan sesuai dengan kalsifikasi rumah sakitnya. Pimpinann intalasi radioterapi adalah seorang dokter spesialis onkologi radiasi/ dokter spesialis Radiologi konsultan onkologi Radiassi (Dirjen Yanmed, 2008). Pelayanan Kedokteran Nuklir Pelayanan kedokteran nuklir meliputi 1. Pelayanan diagnostic in-vivo adalah pemeriksaanyang dilakukan terhadap pasien dengan cara radionuklida atau radio farmak dengan menggunakan alat pencacah atau kamera gamma dilakukan pengamanan terhadap radinuklida dan atau rdiofarmaka tersebut selama berada dalam tubuh. Hasil yang diperoleh dari pengamatan dapat berupa citra maupun non citra. 2. Pelayanan diagnostic in-vitra adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap specimen yang diperoleh dari pasien dengan menggunakan teknik radioimmunoassay atau radiometric assay 3. Pelayanan pemeriksaan in-vitro adalah gabungan antara pemeriksaan In-vivo dan invitro
4. Pelayanan terapi radiasi adalah suatu cara pengobatan dengan menggunakan radionuklida dan radiofarmaka ( Dirjen Yanmed, 2008) Tugas Instalasi Radiologi adalah 1. Menyusun bahan rancangan awal rencana strategi RS dilingkup intalasi radiologi 2. Menyusun bahan rancangan kebijakan instalasi radiogi 3. Meyusun bahan usualan program instalasi radilogi 4. Meyusun rencana kerja/kegiatan instalasi radiologi 5. Menyusun rencana pelaksananaan kerja/kegiatan instalasi radiologi 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja instalasi radiologi (Dirjen Yanmed, 2008)
II. PELAYANAN LABORATORIUM Penanggung jawab laboratorium rumah sakit adalah seorang dokter spesialis patologi klinik atau apabila tidak memungkinkan, dapat dilaksanakan oleh seorang dokter umum yang telah mendapat pelatihan mengenai manajemen dan teknis dibidan laboratorium klinik. Staf laboratorium klikin RS terdiri dari tenaga analis, perawat, tenaga adiministrasi, dan tenaga lain untuk menunjang pekerjaan laboratorium klinik rumah sakit (Dirjen Yanmed, 2008). Dalam menyelanggarakan pelayanan laboratorium rumah sakit harus mempunyai kebijakan prosedur sesuai Pedoman Praktek Laboratorium Yang Benar ( Goog Laboratory Practice) yang diterbitkan
oleh
Departemen
Kesehatan
RI
untuk
melaksanakan
dan
mendokumentasikannyaPedoman GLP tersebut mencakup persyaratan sarana, prasarana peralatan, reagenisasi, penanganan dan pemriksaan specimen, pencatatan dan pelaporan, upaya menjaminan mutu
hasil pemeriksaan laboratorium seta Keselamatan Kerja (K3) di
laboratorium(Dirjen Yanmed, 2008). Secara khusus baian dari laboratorium yang melayani gawat darurat ( lab Cito) dan rawat jalan serta bank darah hendaknya tertelatk tidsk jauh dari gawat darurat dan laboratorium induk merupakan satu kelompok laboratorium (Dirjen Yanmed, 2008). Direktur utama
Dierktur Medik dan keperawatan
Ka. Instalasi Laboratorium
Wakil Ka. Instalasi Laboratorium
Ka. Ruang Instalasi Laboratorium
Gambar 2 Bagan dan struktur Intstalasi Labboratorium (DIrjen Yanmed, 2008).
Tugas Instalasi Laboratorium adalah
1. Menyusun bahan rancangan awal recana strategis RS dilingkup instalasi laboratorium 2. Menyusun bahan rancangan kebijakan instalasi laboratorium 3. Menyusun bahan usulan program instalasi laboratorium 4. Menyusun rencana kerja/kegiatan instalasi laboratorium 5. Menyusun rencana pelaksanaan kerja/ keegiatan instalasi laboratorium 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja instalasi Laboratorium (Dirjen Yanmed, 2008) III. Pelayanan Farmasi Pelayanan farmasi di rumah sakit bertangung jawab terhadap semua barang farmasi yang beredar di rumah sakit tersebut. Pelayanan farmasi meliputi penyediaan dan distribusi semua perbekalan farmasi, pelayanan famasi klinik serta membuat informasi dan menjamin kualitas pelayanan yang berhubungan dengan penggunaan obat. Instaasi farmasi rumah sakit di pimpin oleh seorang apoteker penuh waktu yang mempunyai pengalaman 2 tahun di bagian farmasi rumah sakit telah terdaftar di departemen kesehatan dan mempunyai ijin kerja (Dirjen Yanmed, 2008). Rasio kerja apoteker dibandingkan jumlah TT minimal adalah 1:50, rasio apoteker dengan asisten apoteker minimal 1;2. Harus tersedia ruangan dan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan barang farmasi yang menjamin semua barang farmasi tetap dalam kondisi baik dan dapat dipeertanggung jawabkn denga spesifikasi masing-masing barang farmasi sesuai dengan peraturan. semua kebijakan dan prosedur
yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal
dikeluarkan peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan farmasi mutahir yang sesuai dengan peraturan dan tujuan dalam pelayanan farmasi itu sendiri. Kebijakan dan prosedur dibuat oleh Kepala Instalasi dan Kamite Farmasi dan Terapi serta para apoteker. (Dirjen Yanmed, 2008).
Direktur Utama
Direktur Medik dan keperawatan
Ka. Instalasi Farmasi
Wakil Ka.Instalasi Farmasi
Ka. Ruang Instalasi Farmasi
Gambar 3. Bagan dan struktur Instalasi Farmasi (Dirjen Yanmed, 2008). Pelayanan farmasi harus mencerminkan kualitas pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi, melalui cara pelayanan farmasi rumah sakit yang baik. Tugas instalasi farmasi : 1.
Menyusun bahan rancangan awal rencana strategis RS di lingkup instalasi farmasi
2. Menyusun bahan rancangan kebijakan instalasi farmasi 3. Menyusun bahan usula program instalasi farmasi 4. Menyusu rencana kerja/ kegiatan instalasi farmasi 5. Menyusun rencana pelaksana kerja / kegiatan instalasi farmasi 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja instalasi farmasi (Dirjen Yanmed 2008)
Penutup A. Kesimpulan
Manajemen
pelayanan
penunjang
medis
sesuai
dengan
pasal
29
PERMENKES 983/1992 tentang reformasi bidang kesehatan
Pelayanan penunjang medis merupakan peralatan yang di miliki Rumah Sakit dimana harus memenuhi standar sesaui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pedoman sesuai dengan fugsi klinis dan funsi manajerial untuk menjamin mutu pelayanan yang baik
Masing-masing instalasi mempunyai tugas dan tangung jawab langsung terhadap Direktur Medik dan Keperawatan.
Pelayanan penunjang medis merupakan bagian integral yang penting dan menentukan dalam pelayanan rumah sakit.
B. Saran
Optimalisasi fungsi dan peran tiap instalasi penunjang medic dan penunjang RS
Menjadi Tim yang solid
Memperluas jangkauan pelayanan yang bersifat : promotif dan preventif kepada masyarakat dengan cara misalnya melalui radio kesehatan.
Daftar Pustaka Gaffith JR, White-KR.2006.clical Support Service. The – Well- Managed Healthcare Organization 6th edition. Chicago : Health Administration Press , Halaman 293 -340 Pedomanan penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Sakit, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI 2008, Jakarta
Peraturan Menetri Kesehatan No. 41/ MENKES /P ER/SK /HI/2010 tentang Laboratorium Klinik Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI no 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia No. 1197/MENKES/SK/2004, tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Surat Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1014/MENKES/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Disarana Pelayanan kesehatan. Surat keputusan Menteri Kesehatan No. HK 0301-160 tentang RENSTRA 2010-2014