PEDOMAN PENGGUNAAN OBAT NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA
PUSKESMAS RENSING DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017
1
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga buku pedoman penggunaan obat narkotika dan psikotropika Puskesmas Rensing dapat selesai disusun. Buku pedoman ini merupakan panduan kerja bagi semua pihak yang terkait dengan peresepan dan penggunaan obat narkotika dan psikotropika di Puskesmas Rensing. Tidak lupa penyusun menyampaikan terima kasih atas bantuan semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan pedoman penggunaan obat narkotika dan psikotropika di Puskesmas Resing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Rensing, 21 Oktober 2017 An/Ka Unit Pelayanan Farmasi Puskesmas Rensing
Septiawan Raidani
2
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………. A. B. C. D. E.
LATAR BELAKANG………………………………………………….. TUJUAN PEDOMAN…………………………………………………. SASARAN PEDOMAN………………………………………………. RUANG LINGKUP PEDOMAN……………………………………… BATASAN OPERASIONAL…………………………………………..
BAB II STANDAR KETENAGAAN……………………………………….. A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA………………………… B. DISTRIBUSI KETENAGAAN……………………………………….. C. JADWAL KEGIATAN…………………………………………………… BAB III STANDAR FASILITAS………………………………………………. A. DENAH RUANG……………………………………………………….. B. STANDAR FASILITAS……………………………………………….. BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN……………………………….. A. LINGKUP KEGIATAN……………………………………………… B. METODE…………………………………………………………….. C. LANGKAH KEGIATAN………………………………………………. BAB V LOGISTIK………………………………………………………………. BAB VI KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN……………………….. BAB VII KESELAMATAN KERJA………………………………………… BAB VIII PENGENDALIAN MUTU………………………………………. BAB IX PENUTUP……………………………………………………………..
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pemerintah Indonesia yang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan
pembangunan di segala bidang,baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik memberikan harapan yang baik bagi masyarakat namun disis lain masih ada masalah yang memprihatinkan khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi,dewasa ini berkembang pengaruh pemakaian obat-obatan dikalangan masyarakat yang disalah gunakan.keprihatinan tersebut menyangkut perilaku sebagian generasi muda (masyarakat ) kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba / NAPZA ( Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ) baik mengkonsumsi maupun mengedarkannya.hal tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk peduli
dan memperhatikannya,karena bahaya yang ditimbulkan dapat
mengancam generasi muda harapan bangsa yang notabene sebagai pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Pada dasarnya narkoba merupakan obat yang bermanfaat di bidang medis dan pengembangan ilmu pegetahuan,namun disatu sisi lain dapat pula menimbulkan addication ( ketagihan dan ketergantungan ) tanpa adanya pembatasanpngendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari pihak yang berwenang.untuk itulah disusun buku pedoman penggunaan obat narkotika dan psikotropika puskesmas guluk-guluk dengan harapan dapat membantu dalam proses pengendalian dan pengawasan penggunaan obat narkotika dan psikotropika di puskesmas Rensing.
1.2
Tujuan
Tujuan umum : terlaksananya pelayanan kefarmasian yang bermutu di Puskesmas tentang penggunaan obat narkotika dan psikotropika
Tujuan khusus : -
Sebagai acuan bagi tenaga kefarmasian untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas tentang penggunaan obat narkotika dan obat psikotropika
-
Melindungi masyarakat / pasien dari penggunaan obat narkotika dan obat psikotropika yang tidak rasional
-
Meningkatkan mutu hidup
4
1.3
Sasaran Pedoman 1. Apoteker 2. Tenaga tekhnis kefarmasian / Asisten Apoteker 3. Dokter Umum / Dokter Gigi 4. Paramedis yang diberi kewenangan 5. Staf farmasi
1.4
Ruang Lingkup
1.4.1 Administrasi dan pengelolaan Admisnistrasi adalah rangkaian aktivitas pencatatan ,pelaporan,peng arsipan dalam rangka penatalaksanaan pelayanan kefarmasian yang tertib baik untuk sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan maupun penelolaan resep supaya lebih mudah dimonitor dan di evaluasi.administrasi untuk sedian farmasi dan perbekalan kesehatan meliputi semua tahap pengelolaan dan pelayanan kefarmasian meliputi :
Perencanaan
Permintaan obat ke dinas kesehatan
Penerimaan
Penyimpanan menggunakan kartu stok atau computer
Pendistribusian dan pelaporan menggunakan LPLPO
Administrasi untuk resep meliputi pencatatan jumlah resep berdasarkan pasien,penyimpanan bendel resep harian secara teratur selama 5 tahun dan pemusnahan resep dilengkapi berita acara pemusnahan termasuk juga untuk kesalahan pengobatan (medication error), monitoring sefek samping obat (MESO) dan medication record. Pelayanan diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan farmasi yang efisien dan bermutu, berdasarkan fasilitas yang ada dan standart pelayanan keprofesian yang universal. 1.
Adanya bagan organisasi yang menggambarkan uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas.
2.
Bagan organisasi dan pembagian tugas dapat direvisi kembali dan diubah bila terdapat hal : a.
Perubahan pola kepegawaian
b.
Perubahan standar pelayanan farmasi 5
3.
c.
Perubahan peran puskesmas.
d.
Penambahan atau pengurangan pelayanan
Kepala Pelayanan Farmasi terlibat dalam perencanaan manajemen dan penentuan anggaran serta penggunaan sumber daya.
4.
Unit Pelayanan Farmasi menyelenggarakan rapat pertemuan untuk membicarakan masalah-masalah dalam peningkatan pelayanan farmasi. Hasil pertemuan tersebut disebarluaskan, dicatat dan disimpan.
5.
Adanya komunikasi yang tetap dengan dokter dan paramedis, serta selalu berpartisipasi dalam rapat yang membahas masalah perawatan dan farmasi.
6.
Dokumentasi yang rapi dan rinci dari pelayanan farmasi dan dilakukan evaluasi terhadap pelayanan farmasi setiap tahun.
7.
Kepala Unit pelayanan Farmasi harus terlibat langsung dalam perumusan segala keputusan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi dan penggunaan obat
1.4.2 Staf dan Pimpinan Pelayanan farmasi diatur dan dikelola demi terciptanya tujuan pelayananan. 1.
Unit Pelayanan Farmasi Puskesmas dipimpin oleh Apoteker.
2.
Pelayanan farmasi diselenggarakan dan dikelola oleh Apoteker yang mempunyai pengalaman minimal dua tahun di bagian Farmasi Puskesmas.
3.
Apoteker telah terdaftar di Depkes dan mempunyai surat ijin kerja.
4.
Pada pelaksanaannya Apoteker dibantu oleh tenaga tekhnis kefarmasian dan staf farmasi yang sudah mendapatkan pelatihan
5.
Kepala Unit Pelayanan Farmasi bertanggung jawab terhadap aspek hukum dan peraturan-peraturan farmasi baik terhadap pengawasan distribusi maupun administrasi barang farmasi.
6.
Adanya uraian tugas (job description) bagi staf dan pimpinan farmasi.
7.
Penilaian terhadap staf harus dilakukan berdasarkan tugas yang terkait dengan pekerjaan fungsional yang diberikan dan juga pada penampilan kerja yang dihasilkan dalam meningkatkan mutu pelayanan.
6
1.4.3 Fasilitas dan Peralatan Harus tersedia ruangan, peralatan dan fasilitas lain yang dapat mendukung administrasi, profesionalisme dan fungsi teknik pelayanan farmasi, sehingga menjamin terselenggaranya pelayanan farmasi yang fungsional, profesional dan etis. a. Tersedianya fasilitas penyimpanan barang farmasi yang menjamin semua barang farmasi tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan spesifikasi masing-masing barang farmasi dan sesuai dengan peraturan. b. Tersedianya fasilitas untuk pendistribusian obat c. Tersedianya fasilitas pemberian informasi obat. d. Tersedianya fasilitas untuk penyimpanan arsip resep. e. Ruangan perawatan harus memiliki tempat penyimpanan obat yang baik sesuai dengan peraturan dan tata cara penyimpanan yang baik. f. Obat yang bersifat adiksi disimpan sedemikian rupa demi menjamin keamanan setiap staf.
1.4.4 Kebijakan dan Prosedur Semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standart pelayanan farmasi mutakhir yang sesuai dengan peraturan dan tujuan dari pada pelayanan farmasi itu sendiri. 1. Kriteria kebijakan dan prosedur dibuat oleh kepala unit pelayanan farmasi. 2. Obat hanya dapat diberikan setelah mendapat kesepakatan dari dokter,paramedis,bidan dan apoteker .Kebijakan dan prosedur yang tertulis harus mencantumkan beberapa hal berikut : a. macam obat yang dapat diberikan oleh perawat atas perintah dokter b. label obat yang memadai c. daftar obat yang tersedia d. pencatatan dalam rekam medik pasien beserta dosis obat yang diberikan e. pengadaan dan penggunaan obat di puskesmas f. pelayanan perbekalan farmasi untuk pasien rawat inap dan rawat jalan. g. pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengada an, penerimaan, penyimpanan,pendistribusian dan penyerahan. 7
h. Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan mengenai pemakaian obat dan efek samping obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta pencatatan penggunaan obat yang salah dan atau dikeluhkan pasien i. pengawasan mutu pelayanan dan pengendalian perbekalan farmasi. j. Pemberian informasi oleh apoteker kepada pasien maupun keluarga pasien
dalam
hal
penyimpanan
obat
serta
berbagai
aspek
pengetahuan tentang obat demi meningkatkan derajat kepatuhan dalam penggunaan obat. k. prosedur penarikan/penghapusan obat. l. pengaturan persediaan dan pesanan m. penyebaran informasi mengenai obat yang bermanfaat kepada staf n. masalah penyimpanan obat yang sesuai dengan peraturan/undangundang o. pengamanan pelayanan farmasi dan penyimpanan obat harus terjamin. 3. Harus ada sistem yang mendokumentasikan penggunaan obat yang salah dan atau mengatasi masalah obat. 4. Kebijakan dan prosedur harus dilakukan secara konsisten.
1.5
Batasan Operasional
1.5.1 Bagan Organisasi Bagan organisasi adalah bagan yang menggambarkan pembagian tugas, koordinasi dan kewenangan serta fungsi. Kerangka organisasi minimal mengakomodasi penyelenggaraan pengolaan perbekalan, pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu, dan harus selalu dinamis sesuai perubahan yang dilakukan yang tetap menjaga mutu sesuai harapan pelanggan. 1.5.2 Peran Lintas Terkait dalam Pelayanan Farmasi. a. Tim formularium puskesmas adalah tim yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya. Tujuan :
kebijakan mengenai pemilihan obat, penggunaan obat serta evaluasinya
Melengkapi
staf
profesional
pengetahuan
terbaru
yang
di
bidang
berhubungan
kesehatan dengan
dengan
obat
dan
penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan.
8
b. Organisasi dan Kegiatan Tim Formularium Puskesmas : 1. Susunan Tim formularium puskesmas serta kegiatan yang dilakukan bagi tiap puskesmas dapat bervariasi sesuai dengan kondisi puskesmas setempat. Tim formularium puskesmas
terdiri dari
Dokter, apoteker,bidan dan Perawat 2. Tim formularium puskesmas harus mengadakan rapat secara teratur, sedikitnya 6 (enam) bulan sekali 3. Membina hubungan kerja dengan tenaga kesehatan lainnya di dalam puskesmas yang sasarannya berhubungan dengan penggunaan obat. c. Fungsi dan Ruang Lingkup 1.
Mengembangkan formularium di Puskesmas dan merevisinya. Pemilihan obat untuk dimasukan dalam formularium harus didasarkan pada evaluasi secara subjektif terhadap efek terapi, keamanan serta harus meminimalkan duplikasi dalam tipe obat, kelompok dan produk obat yang sama.
2.
Tim formularium puskesmas harus mengevaluasi untuk menyetujui atau menolak produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota staf medis..
3.
Membantu unit pelayanan farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai penggunaan obat di puskesmas sesuai peraturan yang berlaku . Melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di puskesmas dengan mengkaji medical record dibandingkan dengan standart diagnosa dan terapi. Tinjauan ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara terus menerus penggunaan obat secara rasional.
4.
Mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat.
5.
Menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menyangkut obat kepada staf medis dan perawat.
d. Kewajiban Tim formularium Puskesmas 1. Mengkoordinir
pembuatan
pedoman
diagnosis
dan
terapi,
formularium Puskesmas, pedoman penggunaan antibiotika dan lainlain 2. Memberikan rekomendasi pada Pimpinan Puskesmas dalam mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional 3. pengelolaan dan penggunaan obat terhadap pihak-pihak yang terkait 4. Melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat dan memberikan umpan balik atas hasil pengkajian tersebut
9
e. Tugas Apoteker Dalam Tim Formularium Puskesmas 1. Menjadi salah seorang anggota panitia 2. Menetapkan jadwal pertemuan 3. Mengajukan acara yang akan dibahas dalam pertemuan 4. Menyiapkan dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk pembahasan dalam pertemuan 5. Semua hasil keputusan dalam pertemuan dan melaporkan pada pimpinan puskesmas 6. Menyebarluaskan keputusan yang sudah disetujui oleh pimpinan kepada seluruh pihak yang terkait 7. Melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah disepakati dalam pertemuan 8. Menunjang pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, pedoman penggunaan antibiotika dan pedoman penggunaan obat dalam kelas terapi lain 9. Membuat formularium puskesmas berdasarkan hasil kesepakatan Tim formularium puskesmas 10. Pendidikan dan pelatihan 11. Melaksanakan pengkajian dan penggunaan obat 12. Melaksanakan umpan balik hasil pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat pada pihak terkait f. Formularium Puskesmas Formularium adalah himpunan obat yang diterima/disetujui oleh Tim formularium puskesmas untuk digunakan di puskesmas dan dapat direvisi pada setiap batas waktu yang ditentukan. Komposisi Formularium :
Halaman judul
Daftar nama anggota Tim formularium puskesmas
Daftar Isi
Informasi mengenai kebijakan dan prosedur di bidang obat
Produk obat yang diterima untuk digunakan
LampiranSistem yang dipakai adalah suatu sistem dimana prosesnya tetap berjalan terus, dalam arti kata bahwa sementara Formularium itu digunakan oleh staf medis, di lain pihak Tim formularium puskesmas mengadakan evaluasi dan menentukan pilihan terhadap produk obat yang ada di pasaran, dengan lebih mempertimbangkan kesejahteraan pasien. 10
g. Pedoman Penggunaan Formularium Pedoman penggunaan yang digunakan akan memberikan petunjuk kepada dokter, tenaga kefarmasian, perawat serta petugas administrasi di puskesmas dalam menerapkan system formularium. Meliputi; a. Membuat kesepakatan antara staf medis dari berbagai disiplin ilmu dengan Tim formularium puskesmas dalam menentukan kerangka mengenai tujuan, organisasi, fungsi dan ruang lingkup. Staf medis harus mendukung. Sistem Formularium yang diusulkan oleh Tim formularium puskesmas b. Staf medis harus dapat menyesuaikan sistem yang berlaku dengan kebutuhan tiap-tiap institusi
1.5.3 Standar Prosedur Operasional ( SPO ) Adalah kumpulan instruksi, langkah – langkah yang telah dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. 1.5.4 Ruangan Luas ruangan setiap kegiatan cukup menampung peralatan yang dipergunakan, aktifitas dan jumlah petugas yang berhubungan dengan spesimen / pasien untuk kebutuhan pelayanan resep. Semua ruangan harus mempunyai tata ruang yang baik sesuai alur pelayanan dan memperoleh sinar matahari / cahaya dalam jumlah yang cukup. 1.5.5 Peralatan Farmasi Unit pelayanan Farmasi harus dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan sesuai dengan layanan yang disediakan sekalipun tidak digunakan secara rutin. Pada saat unit alat maupun saat kerja rutin, peralatan harus diperhatikan menunjukan kemampuan atau memenuhi kinerja yang dipersyaratkan dan harus memenuhi spesifikasi yang sesuai untuk pemeriksaan bersangkutan. 1.5.6 Pemantapan Mutu (Quality Assurance) Farmasi kesehatan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pelayanan resep. Pemantapan Mutu Internal (Internal Quality Control) adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing petugas farmasi secara terus menerus agar tidak terjadi atau
11
mengurangi kejadian error / penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. 1.5.7 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di unit pelayanan farmasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja ( K3 ) unit pelayanan farmasi merupakan bagian dari pengelolaan farmasi secara keseluruhan. Farmasi melakukan berbagai tindakan dan kegiatan terutama berhubungan dengan pelayanan resep pasien. Untuk mengurangi bahaya yang terjadi, perlu adanya kebijakan yang ketat. Petugas harus memahami keamanan farmasi dan tingkatannya, mempunyai sikap dan kemampuan untuk melakukan pengamanan sehubungan dengan pekerjaannya sesuai SPO, serta mengontrol cara penyiapan obat menurut standar pelayanan resep yang benar. 1.5.8 Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan Pelaporan kegiatan farmasi diperlukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk peningkatan pelayanan farmasi. Untuk itu kegiatan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti, karena kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan akan mengakibatkan kesalahan dalam menetapkan suatu tindakan.
12
BAB II STANDAR KETENAGAAN PELAYANAN RESEP NARKOTIKAPSIKOTRPIKA
2.1
Kualifikasi Sumber Daya Manusia A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Petugas yang memiliki kewenangan dalam pelayanan resep narkotika-
psikotropika adalah apoteker yang memiliki STRA dan SIPA dalam wilayah kerja tersebut dan Tenaga Tekhnis Kefarmasian yang memiliki STR dan SIKTTK dalam wilayah kerja tersebut di bawah pengawasan apoteker B. Distribusi Ketenagaan Tenaga kefarmasian yang dibutuhkan dalam pelayanan ini adalah minimal 1 orang apoteker dan 2 orang Tenaga Tekhnis Kefarmasian
13
BAB III STANDAR FASILITAS UNIT FARMASI A. Denah Unit Pelayanan Farmasi Gambar 1. Denah Unit Pelayanan Farmasi (Gudang)
Rak obat Rak Pintu Pelayan an
obat
Pintu
Rak Obat
masuk
Gambar 2. Denah Unit Pelayanan Farmasi (Tempat Pengambilan Obat) Lemari Obat & Kulkas
Rak Obat
Meja Obat
Pintu Gudang
Komputer
Rak Obat Pintu Keluar
B. Standart Fasilitas Terdapat lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika yang dilengkapi kunci ganda dan kunci hanya dikendalikan oleh apoteker dan tenaga tekhnis kefarmasian.lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika disertakan pelabelan obat narkotika-psikotropika
14
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN 4.1. Pengadaan Narkotika dan psikotropika untuk kebutuhan puskesmas diperoleh dari permintaan melalui LPLPO kepada Dinas kesehatan.bukti pengadaan ditelusuri melalui SBBK obat narkotika dan psikotropika 4.2. Penyimpanan dan Pelaporan a. Obat Narkotika dan psikotropika yang berada di puskesmas guluk-guluk wajib disimpan secara khusus sesuai standar fasilitas b. Apoteker penanggung jawab wajib membuat,menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran obat narkotika dan psikotropika yang berada dalam penguasaannya 4.3. Cara Peresepan Obat Narkotika dan Psikotropika a. Ditulis oleh dokter / dokter gigi / paramedis yang diberi kewenangan b. Mencantumkan nama jelas dokteryang menulis resep c. Ditulis tersendiri ( terpisah ) d. Tidak boleh ada iterasi e. Mencantumkan nama jelas dan alamat lengkap pasien f. Signa ( aturan pakai/dosis pemakaian ) ditulis dengan jelas g. Ditandatangani oleh dokter yang menulis resep ( bukan paraf ) h. Apabila penulisan tidak sesuaidengan ketentuan tersebutmaka obat tidak dapat dilayani 4.4. Penyerahan a. Penyerahan obat narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apoteker dan tenaga tekhnis kefarmasian di bawah pengawasan apoteker b. Apoteker hanya dapat menyerahkan obat narkotika dan psikotropika kepada pasien berdasarkan resep dokter c. Penyerahan obat narkotika dan psikotropika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan obat narkotika dan psikotropika melalui suntikan d. Sebagai penandaan khusus,resep yang berisi obat narkotika harus di beri garis berwarna merah dan untuk obat psikotropika di beri garis biru e. Sub unit farmasi hanya boleh melayani resep narkotika dan psikotropika dari resep asli dan resep narkotika dan psikotropika di pisahkan dari resep lainnya
15
f. Pasien yang menerima obat narkotika dan psikotropika harus ditanyakan nomor telefon dan alamat lengkap 4.5. Pelaporan Pelaporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika dilakukan setiap bulan ke dinas kesehatan 4.6. Pemantauan Pemantauan terhadap obat narkotika dan psikotropika yang dilakukan meliputi pemantauan stok harian,pasien yang mendapatkan resep obat narkotika dan psikotropika berulang kali dan masa kadaluwarsa obat 4.7. Pemusnahan Obat narkotika dan psikotropika yang telah kadaluwarsa / rusak tidak dimusnahkan di puskesmas tetapi dikembalikan ke dinas kesehatan dengan berita acara pengembalian
METODE Obat narkotika dan psikotropika penggunaan dan pendistribusiannya menggunakan
system
peresepan
sehingga
pengawasan
dan
pengendaliannya dapat lebih efektif LANGKAH KEGIATAN a. Penggunaan obat narkotika dan obat psikotropika 1. Peresepan obat narkotika psikotropika hanya boleh ditulis oleh dokter/dokter gigi atau petugas yang diberi kewenangan. 2. Petugas penulis resep mencantumkan TANDA TANGAN penulis resep tiap R/ obat narkotika dan psikotropika dan menuliskan nama dan alamat pasien yang LENGKAP 3. Petugas penulis resep memastikan resep yang ditulis jelas baik jenis, jumlah dan cara penggunaannya 4. Petugas
penulis
resep
memastikan
resep
narkotika
dan
psikotropika yang ditulis tidak di ulang tanpa resep dokter b. Pengawasan dan pengendalian obat narkotika dan obat psikotropika 1. Petugas unit pelayanan memastikan atas kesesuaian diagnosis dengan terapi penggunaan psikotropika dan narkotika 16
2. Petugas apotik memberikan penandaan khusus yaitu
Resep
psikotropika diberi garis berwarna biru dan resep narkotika diberi garis berwarna merah 3. Petugas apotik mencatat resep narkotika dan psikotropika pada buku narkotika dan psikotropika 4. Petugas memisahkan resep narkotika dan psikotropika dengan resep lainnya 5. Petugas apotik membuat laporan pengeluaran narkotika dan psikotropika tiap bulannya 6. Petugas memastikan resep narkotika dan psikotropika yang ditulis tidak bersigna m.i(mihipsi) artinya untuk di pakai sendiri dan bersigna u.c (usus cognitus ) yang berarti pemakaian diketahui.
17
BAB V LOGISTIK Obat narkotika dan psikotropika yang tersedia di puskesmas guluk-guluk adalah sebagai berikut: a. obat narkotika : -
codein tab 10 mg
-
codein tab 15 mg
-
codein tab 20 mg
b. obat psikotropika : -
diazepam injeksi
-
diazepam tab 2 mg
-
diazepam tab 2 mg
-
Phenobarbital injeksi
-
Phenobarbital tab 30 mg
-
Phenobarbital tab 100 mg
18
BAB VI KESELAMATAN PASIEN 6.1
Pengertian Keselamatan pasien (patient safety) puskesmas adalah suatu sistem dimana
puskesmas membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi, : assesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.
6.2. Tujuan Untuk memperbaiki keamanan obat yang perlu diwaspadai 6.3
Tatalaksana Keselamatan Pasien 1.
Membuat daftar obat-obatan baik yang aman maupun yang harus diwaspadai
2.
Memberi label yang jelas pada obat-obat yang harus diwaspadai
3.
Membatasi akses masuk dimana hanya orang tertentu yang boleh masuk ke dalam tempat penyimpanan obat yang perlu diwaspadai untuk mencegah pemberian yang tidak disengaja/kurang hati-hati (restricted area)
4.
Obat/konsentrat tinggi tidak boleh diletakkan di dalam ruang pelayanan
5.
Tempat pelayanan obat-obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip tidak boleh diletakkan di dalam 1 rak/disandingkan Tanggung Jawab : 1)
Tanggung jawab tahapan proses diatas dipegang oleh kepala instalasi farmasi dansetiap unit yang terkait
2)
Apabila yang tersebut diatas tidak ada maka tanggung jawab dialihkan ke wakil kepala masing-masing instalasi atau staff pengganti yang telah ditunjuk.
19
BAB VII KESELAMATAN KERJA 7.1
Pedoman Umum Unit pelayanan Farmasi puskesmas merupakan unit pelaksana fungsional yang
bertanggungjawab dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmsian secara menyeluruh di puskesmas dengan ruang lingkup pengelolan perbekalan farmasi. 7.2
Tujuan
7.2.1.
Tujuan Umum
Terlaksananya kesehatan dan keselamatan kerja di unit pelayanan farmasi agar tercapai pelayanan kefarmasian dan produktivitas kerja yang optimal. 7.2.2.
Tujuan Khusus
a.
Memberikan perlindungan kepada pekerja farmasi, pasien dan pengunjung
b.
Mencegah kecelakaan kerja, paparan/pajanan bahan berbahay, kebakaran dan pencemaran lingkungan
7.3
c.
Mengamankan peralatan kerja, sedian farmasi
d.
Menciptakan cara kerja yang baik dan benar
Tahapan Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Untuk terlaksananya kesehatan dan keselamatan kerja secara optimal maka
perlu dilakukan tahapan sebagai berikut : 1.
Identifikasi, Pengukuran dan Analisis : Identifikasi, pengukuran dan analisis sumber-sumber yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja seperti : a. Kondisi fisik pekerja: Hendaklah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagai berikut: 1) Sebelum dipekerjakan, 2) Secara berkala, paling sedikit setahun sekali, 3) Secara khusus, yaitu sesudah pulih dari penyakit infeksi pada saluran pernafasan (TBC) dan penyakit menular lain, terhadap pekerja terpapar di suatu lingkungan dimana terjadi wabah, dan apabila dicurigai terkena penyakit akibat kerja.
20
b. Sifat dan Beban Kerja adalah beban fisik dan mental yang harus dipikul oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan lingkungan kerja yang tak mendukung merupakan beban tambahan bagi pekerja tersebut. c. Kondisi Lingkungan Kerja Lingkungan kegiatan Unit pelayanan farmasi puskesmas dapat mempengaruhi kesehatan kerja dalam 2 bentuk : 1. Kecelakaan kerja di lingkungan unit pelayanan farmasi seperti terpeleset, tersengat listrik, terjepit pintu, 2. di tangga : terpeleset, tersandung,terjatuh 3. di gudang : terpeleset, tersandung,terjatuh, kejatuhan barang 4. di ruang pelayanan : terpeleset,tersandung, terjatuh, tersengat listrik 5. di ruang produksi : luka bakar, ledakan,kebakaran d. Penyakit akibat kerja di unit pelayanan farmasi puskesmas 1) tertular pasien 2) alergi obat 3) keracunan obat 4) resistensi obat2 7.2.4. Pengendalian : 1.
Legislatif Kontrol
2.
Administratif Kontrol
3.
Medikal Kontrol
4.
Engineering Kontrol
21
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU Agar upaya peningkatan mutu di unit pelayanan farmasi puskesmas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya kesatuan bahasa tentang konsep dasar upaya peningkatan mutu pelayanan.pengendalian mutu dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pengawasan,pemeliharaan dan audit terhadap obat narkotika dan psikotropika untuk menjamin mutu,mencegah kehilangan,kadaluwarsa,rusak
dan
mencegah
ditarik
dari
peredaran
serta
keamanannya sesuai dengan kesehatan dan keselamatan kerja ,dengan tahapan: 1. Mendefinisikan kualitas pelayanan obat yang diinginkan dalam bentuk criteria 2. Penilaian kualitas pelayanan obat yang sedang berjalan berdasarkan criteria yang sudah ditentukan 3. Pendidikan personil dan peningkatan fasilitas pelayanan apabila di perlukan 4. Penilaian ulang kualitas pelayanan obat 5. Up date kriteria 8.1
Mutu Pelayanan 1)
Pengertian mutu a. Mutu adalah tingkat kesempurnaan suatu produk atau jasa b. Mutu adlah expertise, atau keahlian dan keterikatan ( komitmen ) yang selalu dicurahkan pada pekerjaan c. Mutu adalah kepatuhan terhadap standar d. Mutu adalah kegiatan tanpa salah dalam melakukan pekerjaan
2)
Pihak yang berkepentingan dengan Mutu a. Konsumen b. Pembayar / perusahaan / asuransi c. Manajemen d. Karyawan e. Masyarakat f. Pemerintah g. Ikatan profesi Setiap kepentingan yang disebut diatas berbeda sudut pandang dan kepentingannya terhadap mutu. Karena itu mutu adalah multi dimensional.
22
3)
Dimensi Mutu a. Keprofesian b. Efisiensi c. Keamanan Pasien d. Kepuasan Pasien e. Aspek sosial budaya
4)
Mutu terkait dengan Input, Proses, Output Menurut Dinadebian, pengukuran mutu pelayanan kesehatan dapat diukur dengan menggunakan 3 variable,yaitu : a. Input ialah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kesehatan, seperti tenaga, dana, obat, fasilitas, peralatan, bahan, teknologi, organisasi, informasi dan lain – lain. Pelayanan kesehatan yang bermutu memerlukan dukungan input yang bermutu pula. Hubungan struktur dengan mutu pelayanan kesehatan adalah perencanaan dan peggerakan pelayanan kesehatan. b. Proses ialah interaksi profesional antara pemberi pelayanan dengan konsumen ( Pasien / Masyarakat ). Proses ini merupakan variable penilaian mutu yang penting. c. Output ialah hasil pelayanan kesehatan, merupakan perubahan yang terjadi pada konsumen ( pasien / masyarakat ), termasuk kepuasan dari konsumen tersebut.
8.2. Upaya Peningkatan Mutu Upaya peningkatan mutu pelayanan dilakukan melalui upaya peningkatan mutu pelayanan unit farmasi puskesmas secara efektif dan efisien agar tercapai derajat kesehatan yang optimal. Upaya ini dilakukan melalui : a.
Optomasi tenaga, sarana dan prasarana
b.
Pemberian pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang dilaksanakn secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kebutuhan pasien
c.
Pemanfaatan teknologi tepat guna, hasil penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan setiap petugas harus mempunyai kompetensi bidang profesinya, sehingga mutu pelayanan dapat ditingkatkan, angka kesalahan tindakan dapat diperkecil sesuai dengan target mutu laboratorium dan kepuasan pelanggan dapat meningkat.
23
8.3.
Evaluasi
8.2.1.
Jenis Evaluasi
Berdasarkan waktu pelaksanaan evaluasi, dibagi tiga jenis program evaluasi: a. Prospektif : program dijalankan sebelum pelayanan dilaksanakan Contoh : pembuatan standar, perijinan. b. Konkuren
:
program
dijalankan
bersamaan
dengan
pelayanan
dilaksanakan Contoh : memantau kegiatan konseling apoteker, peracikan resep oleh Asisten Apoteker. c. Retrospektif : program pengendalian yang dijalankan setelah pelayanan dilaksanakan Contoh : survei konsumen, laporan mutasi barang.
8.2.2. Metoda Evaluasi a. Audit (pengawasan) Dilakukan terhadap proses hasil kegiatan apakah sudah sesuai standar b. Review (penilaian) Terhadap pelayanan yang telah diberikan, penggunaan sumber daya, penulisan resep. c. Survei Untuk mengukur kepuasan pasien, dilakukan dengan angket atau wawancara langsung. d. Observasi Terhadap kecepatan pelayanan antrian, ketepatan penyerahan obat
24
BAB IX PENUTUP Demikian disusunnya buku pedoman penggunaan obat narkotika dan psikotropika ini dengan harapan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tenaga farmasi di puskesmas guluk-guluk dalam melaksanakan pelayanan obat yang baik dan benar Dalam perjalanan waktu, sesuai perkembangan dan tuntutan Pedoman Pelayanan penggunaan obat narkotika dan psikotropika ini dapat dilakukan revisi bila diperlukan.
25
DAFTAR PUSTAKA Dirdjosisworo, Soedjono. 1990, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1997 tentang Konvensi PBB Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
26
