PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN

PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Makalah Ini Dibuat Guna Memenuhi Salah Satu Tugas Bahasa Indonesia

DISUSUN OLEH : Azizah 1810941004

DOSEN PEMBIMBING : LILIMIWIRDI, S.S., M.Hum.

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul

:Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Penulis

:Azizah, Mahasiswa Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Andalas

Karya tulis ini disahkan di Padang pada tanggal 8 November 2018

Mengesahkan

Padang, 8 November 2018

Dosen Pembimbing

Penulis,

Lilimiwirdi, S.S., M.Hum.

Azizah

ii

ABSTRAK Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan bahwa pentingnya menumbuhkan kesadaran akan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Adapun yang melatar belakangi penulisan ini karena banyak terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak diantara Rakyat Indonesia yang tidak tau akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Metode yang digunakan adalah metode simak dan studi literatur. Pengambilan data dilakukan dengan penyimakkan berita dan artikel serta berbagai buku referensi. Hak dan kewajiban kita sebagai Warga Negara Indonesia telah diatur dalam UUD1945. Namun sayang sekali dalam perwujudan sehari-hari tidak begitu terlaksana. Sehingga terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Untuk itu kita sebagai warga negara perlu mengetahui posisi kita dan bekerjasama dengan pemerintah sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Kata Kunci: Pelanggaran, hak, pengingkaran, kewajiban, warga negara

iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara. Karya tulis ilmiah ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini Penulis memperoleh bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada Lilimiwirdi, S.S., M.Hum. selaku dosen pembimbing dan pihak lain yang telah membantu. Penulis menyadari tidak ada manusia yang sempurna, begitu juga dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmah ini, penulis berharap kepada seluruh pihak agar dapat memberikan kritik dan saran. Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 8 November 2018 Penulis,

Azizah

iv

DAFTAR ISI

PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ................................................................................................................. i HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................. ii ABSTRAK ............................................................................................................. iii KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv DAFTAR ISI ........................................................................................................... v BAB I ...................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 2 1.3 Batasan Masalah ............................................................................................ 2 1.4 Metode Penelitian .......................................................................................... 2 1.5 Tujuan penelitian ........................................................................................... 2 1.6 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 3 BAB II ..................................................................................................................... 4 PEMBAHASAN ..................................................................................................... 4 2.1 Kajian Teori ................................................................................................... 4 2.1.1 Pengertian Hak Warga Negara ............................................................... 4 2.1.2 Pengertian Kewajiban Warga Negara ..................................................... 4 2.2 Analisis Hubungan Hak dan Kewajiban Warga Negara ............................... 5 2.3 Analisis Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban ............................. 7 2.3.1 Faktor Penyebab .................................................................................... 7 2.3.2 Contoh Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban ........................ 9 2.4.3 Cara Menanggulangi ............................................................................. 10 BAB III ................................................................................................................. 13 PENUTUP ............................................................................................................. 13

v

3.1 Kesimpulan .................................................................................................. 13 3.2 Saran ............................................................................................................ 13 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 15

vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan rakyatnya. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, banyak kita dengar istilah korupsi yang tidak asing terdengar di telinga kita. Ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi.1 Salah satunya yaitu tindakan suap-menyuap yang dilakukan oleh dua orang atau 1

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1

lebih untuk mendapatkan suatu kepentingan tertentu. Dari permasalahan itulah, saya akan membahas lebih lanjut mengenai uraian hak dan kewajiban warga negara.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1.

Apa itu hak dan kewajiban warga negara?

2.

Apa saja hak dan kewajiban warga negara di Indonesia?

3.

Apa saja contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia?

4.

Mengapa terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia?

5.

Bagaimana cara mengatasi dan menanggulangi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia?

1.3 Batasan Masalah Berdasarkan identifikasi rumusan masalah, batasan masalah penulisan ini adalah hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta cara mengatasi dan menanggulanginya.

1.4 Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi literatur dan metode simak. Metode studi literatur merupakan metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah dengan mengandalkan buku-buku referensi dan artikel dari internet yang terpercaya dan akurat. Sedangkan metode simak dilakukan dengan penyimakkan berita dan artikel. Dari bukti-bukti tersebut, maka akan muncul pandangan kritis pada penelitian yang telah dilakukan.

1.5 Tujuan penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 1.

Pengertian hak, kewajiban, dan warga negara.

2.

Hak dan kewajiban warga negara dan negara di Indonesia.

2

3.

Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia.

4.

Sebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

5.

Cara

mengatasi

dan

menanggulangi

pelanggaran

hak

dan

pengingkaran kewajiban warga negara.

1.6 Manfaat Penelitian 1.

Sebagai informasi bagi pihak universitas untuk mengetahui hak dan kewajiban warga negara dan negara di Indonesia.

2.

Sebagai informasi bagi pihak universitas untuk menghindari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

3.

Sebagagai informasi bagi pihak universitas mengenai cara mengatasi dan menanggulangi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

4.

Bagi mahasiswa, dapat menjadi peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

5.

Sebagai acuan bagi pemerintah untuk mengatasi dan menaggulangi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

3

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Kajian Teori 2.1.1 Pengertian Hak Warga Negara Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karen telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.2 Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. (Prof. Dr. Notonegoro,2010:30) Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. 2.1.2 Pengertian Kewajiban Warga Negara Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).3 Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. (Prof. Dr. Notonegoro, 2010:31) Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan bernegara.Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau 2 3

KBBI daring. KBBI daring.

4

tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. 2.2 Analisis Hubungan Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak warga negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya. Hak warga negara ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Hak-hak warga negara yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam undang-undang.

Selain hak, warga negara juga mempunyai kewajiban terhadap negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditetapkan dengan undang- undang. Kewajiban warga negara ditentukan oleh undang-undang seperti kewajiban untuk membela negara, menaati undang-undang, dan sebagainya.

Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara baik secara langsung maupun perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka. Berikut hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam UUD 1945.

a. Hak Warga Negara Indonesia 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” (Pasal 27 ayat 2). 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (Pasal 28A). 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1).

5

4. Hak atas kelangsungan hidup: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang” 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (Pasal 28C ayat 1). 6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat 2). 7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat 1). 8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat 1).

b. Kewajiban Warga Negara Indonesia 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” (Pasal 27 ayat 1). 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.” (Pasal 27 ayat 3). 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.” (Pasal 28J ayat 1).

6

4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

undang-undang

dengan

maksud

untuk

menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” (Pasal 28J ayat 2). 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” (Pasal 30 ayat 1).

2.3 Analisis Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban 2.3.1 Faktor Penyebab 1. Faktor internal Yaitu

dorongan

untuk

melakukan

pelanggaran

hak

dan

pengingkaran kewajiban warga negara yang berasal dari diri pelaku, di antaranya adalah: a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya, pengendara mobil yang memacu kendaraannya di atas batas yang sudah ditentukan sehingga pengguna jalan lain merasa terganggu. Tindakan tersebut dipicu oleh rasa egois pengendara mobil yang menggunakan jalan sesuka hatinya. Padahal, jalan merupakan

fasilitas

umum.

Setiap

orang

berhak

menggunakannya. b. Rendahnya kesadaran hukum warga negara. Rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan dapat memicu pelanggaran

hak

sekaligus

pengingkaran

kewajiban.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat memicu kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, pedagang

7

asongan berjualan di lampu merah. Terkadang mereka tahu adanya peraturan, tetapi mereka tidak mengindahkan peraturan tersebut didasarkan atas pemenuhan kebutuhan hidup. c. Sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran adalah sebuah sikap tidak menghargai kebiasaan, kelakuan, atau kepercayaan yang berbeda dengan diri sendiri. Contohnya, sikap tidak toleran kepada sesama umat beragama dapat memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Orang yang sedang beribadah mempunyai hak mendapatkan ketenangan, sedangkan orang lain berkewajiban tidak mengganggunya. Apabila satu sama lain bersikap tidak toleran, akan menimbulkan konflik sosial antar umat beragama.

2. Faktor Eksternal Yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau

sekelompok

orang

melakukan

pelanggaran

hak

dan

pengingkaran kewajiban warga negara, diantaranya sebagai berikut: a. Penyalahgunaan kekuasaan Penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan pemerintah selaku pemegang otoritas kekuasaan.Pemerintah kadang mengabaikan kepentingan publik demi kepentingan sebagian golongan. Contohnya, para pejabat melakukan korupsi. Mereka telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan hak rakyat. b. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap jenis pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja

akan

mendorong

timbulnya

pelanggaran

lainnya.

Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak

8

akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. c. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu

timbulnya

kejahatan.

Kalian

tentunya

pernah

mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelangaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan pencemaran

dampak

negatif,

lingkungan

yang

misalnya dapat

munculnya

mengakibatkan

terganggunya kesehatan manusia. 2.3.2 Contoh Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban a. Pengertian Pelanggaran Hak

Pelanggaran hak adalah suatu penyalahan aturan apa yang harus didapat dan hak itu diambil tanpa sepengetahuan pemilik hak. Contoh: 1. Tidak mendapatkan persamaan hukum. 2. Dilarang Mengeluarkan pendapat. 3. Tidak mendapatkan Kesempatan Memilih. 4. Tidak mendapatkan pengajaran. 5. Tidak mendapatkan pendidikan. 6. Ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku. 7. Tidak mendapatkan perlindungan hukum.

9

8. Tidak mendapatkan layanan hukum. 9. Pembatasan hak politik. 10. Pembungkaman Pers. b. Pengertian Pengingkaran Kewajiban

Pengingkaran kewajiban adalah penyalahan aturan yang harus dikerjakan tetapi menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakannya atau tidak ikut serta dalam pelaksanaan suatu kewajiban. Contoh: 1. Tidak membayar pajak. 2. Melawan hukum. 3. Tidak menjaga ketertiban. 4. Melanggar aturan yang berlaku. 5. Tidak ikut mempertahankan NKRI. 6. Berprilaku anarkis. 7. Tidak menjaga kesatuan dan persatuan. 8. Menghianati Negara. 9. Tawuran antar pelajar. 10. Melanggar HAM. 2.4.3 Cara Menanggulangi Untuk menanggulangi agar tidak terjadi pelanggran hak dan pengingkaran kewajiban maka dilakukan upaya pencegahan sebagai berikut: 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan

hukum

dan

pendekatan

dialogis

wajib

dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum wajib memenuhi kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari tindakan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakan hukum.

10

2. Mengoptimalkan peran seluruh lembaga selain lembaga tinggi negara. Yang berwenang dalam rangka penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seorang warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Tidak hanya masyarakat tetapi seluruh lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan persebarluasan berbagai prinsip mengenai kesadaran bernegara. Kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah atau perguruan tinggi) maupun non–formal (berbagai kegiatan keagamaan dan kursus). 6. Meningakatkan

profesionalisme

lembaga

keamanan

dan

pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis dan rukun antar kelompok masyarakat atau golongan dalam masyarakat agar bisa saling menghormati keyakinan dan penadapat masingmasing pihak.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga melakukan penanganan terhadap berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oelh berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi utama untuk menegakan hukum, contohnya seperti berikut:

11

1. Kepolisian melakukan penanganan kasus yang berkaitan degan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memperoleh rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya) serta tindak pidana pelaku terorisme. Tidak hanya itu, kepolisian juga melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. 2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan gerakan Separatisme, ancaman keamanan dari luar dan lain-lain. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penanganan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. 4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis berdasarkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

12

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada didalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang.

Sebagai warga negara yang baik kita harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga negara agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Negara juga harus mengetahui hak dan kewajibannya agar sejalan dengan pelaksanaan yang dilakukan warga negara.

Walaupun begitu tetap saja pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi, hal ini karena adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Oleh karena itu di perlukan kerja sama dari seluruh pihak untuk mengatasi dan menanggulanginya.

3.2 Saran 1. Hendaknya warga negara meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajibannya dengan mengacu pada seluruh peraturan perundangundangan yang bersifat responsif. 2. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab aparat pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakkan hak serta kewajiban warga negara perlu menempuh langkah-langkah berikut:

13

a. Menyebarluaskan pemahaman hak dan warga negara kepada masyarakat. b. Penciptaan suasana kondusif. c. Secara

kontinu

menyempurnakan

melakukan peraturan

pengkajian,

penelitian

perundangan-undangan

erat dengan

melibatkan masyarakat. d. Peningkatan kualitas kemampuan aparatur pemerintah atau penegak hukum. e. Menggalang partisipasi/ dukungan masyarakat

14

DAFTAR PUSTAKA

KBBI daring Lopa, Baharudin. 1996. Alqur’an dan HAM. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa. Effendi, H.A.Mansyur. 1994. Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia. Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius. Soekanto, Soejono. 1990. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada n.p. (2011, Maret 4). Hak dan Kewajiban Pasal 27-34 UUD 1945. Dipetik November 5, 2018, dari http://shiboiz.blogspot.com/2011/03/hak-dan-kewajibanpasal-27-34-uud-1945.html Nurjanah, E. (2014, Februari 21). MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3 . Dipetik November 5, 2018, dari Slide Share: https://www.slideshare.net/vinevin/makalah-hak-dan-kewajiban-bela-negarapasal-27-ayat-3 Widowati, D. C. (2013, April 1). Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Dipetik November 5, 2018, dari http://cynthiawidowati.blogspot.com/2013/04/makalah-hak-dan-kewajiban-warganegara_1.html

15