PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN LATAR BELAKANG MUNCULNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Kemajuan
dan
kemakmuran
suatu
wilayah
lebih
sering
dilihat
dari
parameter ekonomi, yang misalnya diukur dalam bentuk besarnya pendapatan daerah (PDRB). Suatu kota atau wilayah bisa dikatakan lebih maju ketika pendapatan perkapita yang dimilikinya semakin tinggi. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan yang
dilakukan suatu
memperkuat
kota
sendi-sendi
atau
wilayah lebih menitikberatkan menitikberatkan
pada
upaya
perekonomian, dibandingkan dengan aspek yang
lain.
Akhirnya disadari bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada ekonomi akan mengakibatkan mengakibatkan efek negatif pada dimensi lain dan menciptakan ketidakseimbangan, ketidakseimbangan, misalnya ketika upaya menggali pendapatan daerah terkadang dilakukan melalui eksploitasi sumberdaya secara berlebihan dan berbagai kegiatan yang bersifat mendatangkan Ketidakseimbangan
pendapatan kepentingan
dengan ekonomi
mengabaikan dan
alam
ini
kelestarian menjadi
cikal
alam. bakal
berkembangnya konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sebelum era pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya tujuan dilaksanakannya pembangunan tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Setelah terjadi banyak permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan ekonomi yang tidak ramah lingkungan, munculah gagasan tentang Pembangunan Berkelanjutan yang saat ini terus dikembangkan di banyak negara di dunia. Prinsip pembangunan berkelanjutan telah dikembangkan oleh PBB melalui konferensi PBB PBB tentang tentang Lingkungan Lingkungan dan Pembangunan Pembangunan (United (United Nations Conference on Environment and Development atau UNCED). Yang program kerjanya disebut dengan Agenda 21 Global yang dilaksanakan oleh berbagai Negara di dunia secara bersamasama. Sedangkan untuk tiap Negara, Agenda 21 Global dijabarkan lebih lanjut dalam agenda 21 Nasional. Agenda 21 Nasional dijabarkan dalam Agenda 21 Sektoral.
PENGERTIAN
Ahli lingkungan mungkin memiliki definisi pembangunan berkelanjutan yang lebih menekankan keberlanjutan aspek lingkungannya saja. World Commission on Environment and Development (WCED) memberi definisi proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Budimanta (2005)
menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya peningkatan kesejahteraan manusia melalui pembangunan dengan tetap tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan mengandung dua gagasan penting. Pertama gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas utama. Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebututuhan kini dan kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam pembangunan berkelanjutan eksploitasi sumber daya, pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan harus ada pada kondisi yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya tentang masalah atau isu-isu tentang lingkungan saja, tetapi juga mencakup pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek ini sering disebut dengan 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Ketiga pilar ini terkait satu sama lain dan
merupakan
pendorong
dari
pembangunan
berkelanjutan.
Dalam
pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan, ketiga pilar ini harus berjalan bersama-sama. TAHAPAN DAN SYARAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ada tiga tahap pembangunan berkelanjutan yang harus dilalui oleh setiap Negara, yaitu : 1. Pembangunan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologi 2. Pembangunan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial 3. Pembangunan dengan mempertimbangkan aspirasi politis dan sosial dari masyarakat. Pada setiap tahap focus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi tetapi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek di atas. Bagi sebuah Negara, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi proses pembangunan berkelanjutan. Persyaratan ini tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga aspek ekonomi dan sosialnya. Dari aspek ekonomi pembangunan berkelanjutan harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek lingkungan, pembangunan harus mampu menyediakan sumber daya yang akan digunakan oleh generasi masa depan, mampu menciptakan keseimbangan lingkungan yang sehat sehingga manusia bisa nyaman dalam melakukan aktivitasnya tanpa terganggu oleh perubahan lingkungan yang menyebabkan bencana. Dari aspek sosial, pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi semua, selain itu pembangunan juga harus mampu menciptakan keadilan sosial, kesetaraan gende, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta menghargai keberagaman sosial budaya yang ada.
INDIKATOR/ KRITERIA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, maka indicator pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial, politik, dan budaya. Ada enam tolak ukur pembangunan berkelanjutan.
1. Pro-environtment
(pro-lingkungan
hidup).
Pembangunan
harus
memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Pro-envorontment dapat diukur dengan menggunakan beberapa indicator, seperti perbandingan luas hutan dengan luas wilayah, kualitas udara, dan lain-lain. 2. Pro-poor (pro-rakyat miskin). Tolak ukur ini bukan berarti pembangunan yang dilakukan anti orang kaya, tetapi pembangunan harus berpihak dan mementingkan rakyat miskin. Rakyat miskin membutuhkan perhatian khusus karena pendidikannya kurang memadai, penghasilannya rendah, tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan. Pro-rakyat miskin dapat diukur dengan indicator HDI (Human Development Index) dan HPI (Human Poverty Index). Jika kedua indikato tersebut meningkat, maka dapat menunjukan bahwa pembangunan berpihak pada masyarakat miskin. 3. Pro-women (pro-wanita). Hal ini mengandung makna kesetaraan gender. Tolak ukur ini berarti pembangunan yang dilakukan harus memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya pada wanita untuk terlibat. Pro-women dapat diukur dengan menggunakan Gender Develotment Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM). 4. Pro-livelihood opportunities (pro pada kesempatan hidup). Artinya segala bentuk pembangunan harus memberikan sesuatu yang bisa meningkatkan kesempatan hidup bagi semua pihak, termasuk masyarakat miskin. Indicator ini dapat diukur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, dan sebagainya. 5. Tolok ukur pro dengan bentuk negara kesatuan RI. Hal ini wajib dilakukan karena pembangunan dilakukan untuk rakyat Indonesia yang berada di dalam NKRI. Selain itu, pembangunan tentunya tidak boleh bertentangan dengan bentuk NKRI sehingga tidak akan memicu gerakan-gerakan separatis. 6. Tolok ukur anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Syarat ini perlu dilakukan agar tercipta sebuah pembangunan berkelanjutan yang optimal.
Karena dengan adanya praktek KKN akan menghambat dan menghalangi pelaksanaan pembangunan. Indicator ini dapat dilihat dari seberapa banyak praktek korupsi yang terjadi serta kasus-kasus KKN yang dapat diselesaikan.
Pembangunan berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan pun harus dilakukan dengan landasan demokrasi. Karena itu dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan semua. Keputusan itu diambil melalui proses yang melibatkan semua dan berdasarkan informasi/pengetahuan yang memadai.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, rentan terhadap perubahan
iklim,
sehingga
membutuhkan
komitmen
untuk
pembangunan
berkelanjutan. Indonesia merupakan anggota aktif United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yang pertama kali dilaksanakan di Rio de Janneiro, Brasil pada tahun 1992. Pada tahun 1997, Indonesia mengeluarkan Agenda 21 Nasional. Agenda ini berisi tentang rujukan untuk memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan. Pada tahun 2000, Indonesia mengeluarkan Agenda 21 Sektoral meliputi sektor pertambangan, energi, perumahan, pariwisata dan kehutanan. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA
a. Kemiskinan Dalam rangka mendukung usaha-usaha pengurangan kemiskinan, pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 124/2001 membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan. Menteri Kordinasi Kesejahteraan Rakyat telah mengelurkan tiga kebijakan utama mengurangi kemiskinan, yaitu meningkatkan peluang ekonomi, memfasilitasi pemberdayaan dan meningkatkan keamanan sosial bagi keluarga-keluarga miskin. b. Perubahan pola produksi dan konsumsi Energi . Saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang boros energi,
permintaan akan energi fosil semakin meningkat, pemakaian energi juga terbilang tidak efisien. Konsumsi energi yang berkelanjutan, untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial, membutuhkan aplikasi teknologi efisien energi, sumber energi terbarukan dan konservasi energi. Selain konservasi energi pemerintah melakukan diversifikasi energi seperti energi angin, surya, bio-energi dan sebagainya. Hal ini masih dalam tahap pengembangan dan belum dimanfaatkan secara luas. Industry. Akibat meningkatnya masalah lingkungan yang disebabkan oleh
industri, perencanaan dan program pengembangan industri di Indonesia memasukkan strategi-strategi untuk memfasilitasi teknologi yang lebih bersih, efisien dan produktif.
Pemerintah juga melakukan program proper dimana industry diklasifikasikan berdasarkan keberhasilannya mengelola pencemaran. c. Dinamika geografi Jumlah penduduk yang tinggi seringkali menimbulkan banyak permasalahan yang bisa membuat generasi masa depan tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kerusakan lingkungan. Indonesia melaksanakan program Kelurga Berencana untuk mengurangi jumlah populasi di Indonesia. Selain itu pemerintah juga berusaha melakukan pemerataan jumlah penduduk di Indonesia yang sebagian besar tinggal di Jawa dengan melakukan program transmigrasi. d. Selain itu masih ada pelaksanaan Agenda 21, yang lebih menekankan pada aspek lingkungan menghadapi isu perubahan ilkim dan kerusakan lingkungan, diantaranya adalah : (1) Usaha-usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (2) Pengelolaan lahan terpadu. Pengelolaan lahan menjadi penting karena sebagian besar produksi nasional berada di atasnya. Selain itu alih fungsi lahan juga menjadi permasalahan yang perlu dikelola. (3) Kehutanan. Seperti kita tahu bahwa Indonesia merupakan Negara yang kaya akan hutan, tetapi penebangan hutan besar-besaran telah mengurangi luas lahan hutan. Program yang dilakukan adalah konservasi. Dalam hal konservasi, Indonesia telah menyisihkan sekitar 17,9 juta hektar hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dalam bentuk cagar alam, taman nasional, taman perburuan dan taman. (4) Pembangunan pertanian dan pelestarian keanekaragaman hayati (6) Sumber daya alam (termasuk air bersih) Usaha-usaha untuk mencapai manajemen sumber daya air yang lebih baik di Indonesia difokuskan pada penyediaan air minum yang mencukupi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi pemakaian air, memperbaiki kualitas sumber air dan menyeimbangkan ketersediaan air. Pemerintah juga telah meluncurkan kampanye konservasi air.
Walaupun masih belum memuaskan dan masih banyak yang harus dilakukan. Pelaksanaan Agenda 21 di Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, mulai dari kurangnya kesadaran publik dan pemerintah sampai kurangnya dana dan kemauan politis. Hasil penerapan Pembanguna Berkelanjutan di Indonesia yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada bidang pertanian dan lingkungan disebabkan oleh pemahaman pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan masih setengahsetengah. Pelaksanaan tiga unsur dalam pembangunan berkelanjutan tidak dilakukan secara terintegrasi. Artinya ketiga unsur ini masih dilakukan sendiri-sendiri. Dalam Propenas (Program Pembangunan Nasional) secara garis besar dijelaskan komitmen pemerintah terhadap kepedulian atas lingkungan. Pelaksaan Propenas menghasilkan peningkatan pada bidang industri dan pelayanan jasa, namun penurunan pada bidang pertanian dan lingkungan. Kerusakan hutan juga masih sangat memprihatinkan. Bahkan, menurut data WALHI setiap jam hutan Indonesia hilang seluas tiga kali lapangan bola. Perekonomian mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa melihat kelestarian lingkungan. Begitu juga sebaliknya, Badan lingkungan hidup terus melakukan perbaikan lingkungan tanpa melihat indikator pertumbuhan ekonomi di sana. Intinya pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, karena belum ada integrasi yang baik dari berbagai sector.
Wibawa, Samodra dkk.,1991. Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Analisis Sumber Daya dan Lingkungan Semester III
Nama : Amesta Kartika R. NIM
: I0610003
PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
