Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT : KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

PERTEMUAN PUSAT PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENGANGGARAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMDA BIDANG PERUMAHAN DAN PEKERJAAN UMUM JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2011

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.











PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN PERATURAN RAKYAT NO. 22 TAHUN 2008 TENTANG SPM BIDANG PERUMAHAN RAKY RAKYA AT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA











KRONOLOGIS SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 (3)

Rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur (Pasal 5 ayat (1))

PP No 38 tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah *) PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Otonom **)

PELAKSANAAN KURANG

SPM

Bidang Perumahan merupakan urusan wajib (Pasal 7 ayat (2))

PP No 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar











DASAR HUKUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 (3)

PP 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM

Permendagri 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Permendagri 79 Tahun 2007 20 07 tentang Pedoman

PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Perundang-undangan substansi SPM bidang perumahan rakyat :











STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT BAB II Pasal 2 & 3

• Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). • Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2009 – 2025.

TUJUAN PELAKSANAAN SPM











PERMENPERA NO. 22 TAHUN 2008 TENT TENTANG ANG SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

JENIS PELAYANAN DASAR a. ruma rumah h laya layak k huni huni dan dan terjangkau; b. lingkun lingkungan gan yan yang g sehat sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU).

I N D I K A T O R

a. cakupa cakupan n ket keters ersedi ediaan aan rumah layak huni; b. caku cakupa pan n laya layana nan n rumah layak huni yang terjangkau. cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

100 %

70 % NILAI SPM

100 %

Waktu Capaian 2009 s/d 2025













CARA MENGHITUNG INDIKATOR SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

RUMUS Cakupan Rumah Layak Huni

=

Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu * Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu

x 100%











PEMBIAYAAN BAB VI Pasal 11

PEMBIAY PEMBIAYAAN SPM Bidang Perumahan Rakyat





















TUJUAN & RUANG LINGKUP TUJUAN : Memberikan kemudahan dan kesamaan visi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kab/kota.

RUANG LINGKUP :











RENCANA PENCAPAIAN SPM 1. Kondisi Kondisi awal awal tingkat tingkat pencapaian pencapaian pelayanan pelayanan dasar dasar dilihat dilihat dari kegiat kegiatan an yang yang sudah dilakukan oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di dalam SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kab/kota; 2. Target pelayan pelayanan an dasar dasar yang akan akan dicapai dicapai mengacu mengacu pada pada target target pencapaia pencapaian n yang yang sudah disusun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dalam peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal













PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN PERATURAN PERUM AHAN RAKYA RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TENTA NG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBIA PEMBIAY YAAN PENCAP PENCAPAIAN AIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA













MEKANISME PERENCANAAN PEMBIAYAAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT













LANGKAH KEGIAT KEGIATAN AN

























BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009



















































































































RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH (RP4D) RP3KP LANDASAN HUKUM PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan



Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

ACUAN:  RPJPD  RPJMD  RTRW

RP4D Kep. Menteri Negara Perkim Nomor: 09/KPTS/M/IX/1999 ttg Pedoman Penyusunan RP4D

Pengertian Pokok RP4D dalam Konteks Perencanaan 1. Meru Merupa paka kan n skenario pembangunan perumahan dan permukiman di daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota); 2. Acuan/ payung bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah; 3. Meref Mereflek leksi sikan kan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

TUJUAN  Mendukung pembangunan

perumahan dan permukiman yang terencana, tertib, dan sesuai dengan undangundang  Sebagai instrumen

pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman di daerah

PERAN PREVENTIF: PREVENTIF: RP4D merupakan produk yang dapat mengantisipasi perubahan/ perkembangan kondisi penyelenggaraan penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah KURATIF: KURATIF: RP4D merupakan produk yang dapat menangani permasalahan perumahan

MANFAAT 

Sebagai skenario pelaksanaan koordinasi, keterpaduan dari himpunan rencana sektor terkait di bidang perumahan dan permukiman.  Sebagai payung atau acuan baku bagi seluruh pelaku (stakeholders) pembangunan perumahan dan permukiman











PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASI BERBASIS S KA KAWASAN WASAN (PLP2K (PLP2K-BK) -BK) masyarakat Indonesia • Rumah tinggal yang layak merupakan hak dasar bagi masyarakat • Luas permukiman kumuh semakin meningkat, dari 54.000 Ha di Tahun 2004 menjadi seluas 57.800 Ha di Tahun 2009; Tahun 2007 • Salah satu indikator MDG’s dan pemenuhan tujuan UU Nomor 17 Tahun yang mengisyaratkan mengisyaratkan perkotaan bebas kumuh pada tahun 2025

Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan

Karakteristik PLP2K-BK: 1. Pendekata Pendekatan n Tridaya Tridaya (manusia, (manusia, lingkungan lingkungan dan ekonomi) ekonomi) 2. Menata Menata kawasan kawasan perkim yang yang terintegr terintegrasi asi dengan dengan tata ruang ruang 3. Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat masyarakat melalui integrasi dengan sistem kegiatan kota 4. Melengkapi Melengkapi kebutuhan kebutuhan PSU agar agar terpenuhi lingkung lingkungan an permukiman yang yang layak layak 5. Mengintegr Mengintegrasikan asikan pendekatan pendekatan sektor sektor lainnya. lainnya.











PSO PERUMAHAN TAHUN 2011 LATAR BELAKANG •Masyarakat Berpenghasilan Menengah ke Bawah belum memil iki akses terhadap kepemilikan rumah yang layak. •Pemerintah Indonesia dengan segala keterbatasan yang ada berkewajiban untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat. Sementara itu pertumbuhan kebutuhan rumah yang tinggi (1,2 juta unit/tahun) ditambah dengan backlog perumahan yang mencapai 7,4 juta unit menjadi hambatan tersendiri, dikarenakan kemampuan penyediaan perumahan hanya 200.000 unit / tahun. TUJUAN : Dalam rangka benchmarking harga benchmarking harga rumah sejahtera SASARAN : Menyediakan hunian yang layak bagi MBR kelompok sasaran II, dengan penghasilan ≤ Rp. 1.700.000, -











PROGRAM PROGR AM PEMBANG PEMBANGUNAN UNAN PSU KA KAWASAN WASAN 2011 Upaya peningkatan penyediaan rumah layak huni, sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan perlu didukung dengan penyediaan PSU perumahan dan permukiman

SASARAN KEMENPERA: PROGRAM PEMBANGUNAN PSU KAWASAN KAWASAN 2011 - 2014 Target = 700.000 unit

TA 2011 = 117.010 unit

Komponen:

PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (SEJAHTERA TAPAK DAN SEJAHTERA SUSUN)











PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SUSU N SEJAHTERA (RUSUNAWA) (RUSUNAWA) 



Dalam rangka menyediakan menyediakan rumah layak layak huni bagi seluruh keluarga Indonesia, Pemerintah Pemerintah memberikan perhatian perhatian kepada MBR yang belum mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumahnya melalui kepemilikan kepemilikan Pemerintah memprogramkan memprogramkan pembangunan Rumah Sejahtera Susun Sewa yang sebelumnya dikenal dengan Rusunawa

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEJAHTERA SEWA/ RUSUNAWA

Target pembangunan Rusunawa selama 2010-2014 sebanyak 380 TB PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA) 2010 SEBANYAK 49 TB

PEMBANGUNAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN SEWA/ RUSUNAWA TAHUN 2011 SEBANYAK 100 TB













PROGRAM PEMBANGUNAN RUSUNAMI KEBIJAKAN

Pembangunan Rusuna (Apartemen Rakyat) diprioritaskan di kawasan Perkotaan dengan jumlah

STRATEGI

PROGRAM

UMUM

SEBARAN

Meningkatkan keserasian kawasan rumah susun skala besar dengan permukiman melalui penerapan pola hunian berimbang; Meningkatkan upaya-upaya penanganan kawasan kumuh di perkotaan melalui pembangunan rumah susun (peremajaan);



Perkotaan Metropolitan dengan jumlah penduduk > 1,5 juta jiwa ( lihat Lampiran 2 )  Kota Besar/sedang yang memiliki tanah di lokasi strategis dan didukung penuh oleh Pemerintah Kota/Kab dan Pemerintah Provinsi











FASILITAS LIKUDITAS [1] LATAR BELAKANG KEBIJAKAN FL Sejak diluncurkankan Fasilitas Likuiditas pada Tahun 2010, telah berhasil dibiayai sebanyak 14.000 unit Rumah Sejahtera Tapak, dan1.600 unit Rumah Sejahtera Susun

1. Kema Kemamp mpua uan/ n/Da Daya ya Beli Beli Masy Masyar arak akat at masih sangat terbatas dan kenaikan penghasilan/pendapatan penghasilan/pendapata n setiap tahunnya tidak signifikan dibandingkan dengan laju inflasi per tahun; 2. Kete Keterj rjan angk gkau auan an angs angsur uran an KPR KPR











FASILITAS LIKUDITAS [2] PERBANDINGAN SKIM SUBSIDI DAHULU DENGAN SKIM FASILITAS LIKUIDITAS SAAT INI SKIM SUBSIDI (DAHULU)

SKIM FA FASILITA SILITAS S LIKUIDITA LIKUIDITAS S (SAA (SAAT T INI)

Masa Subsidi

Terbatas, jangka waktu tertentu

Sepanjang masa pinjaman

Suku Bunga

Bunga bersubsidi dalam jangka waktu tertentu dan dilanjutkan bunga komersial (bank yang bersangkutan)

Bunga yang yang ditetapkan satu digit sepanjang masa pinjaman (fixed (fixed rate) rate)

Angsuran

Angsuran selama selama masa subsidi ≤ 1/3 penghasilan, dan selanjutnya cenderung ≥

Angsuran selama selama masa pinjaman ≤ 1/3 penghasilan











TABUNGAN PERUMAHAN

TABUNGAN PERUMAHAN

TABUNGAN SUKARELA

TABUNGAN WAJIB

IURAN IURAN DAN KEPESERTA KEPESERTAAN AN TABUNGAN TABUNGAN PERUMAHAN : 1. Seti Setiap ap PNS, PNS, TNI/ TNI/PO POLRI LRI , Kary Karyaw awan an swast swastaa yang berpengh berpenghasila asilan n tetap, tetap, karyawan BUMN/D wajib membayar iuran tabungan perumahan 2. Per Perusah usahaa aan n wa waji jib b meng mengim imba bang ngii iuran iuran tabu tabung ngan an wajib wajib perumah perumahan an bagi Karyawan

Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

Recommend Documents