Background Faktor kelembagaan yang dimaksud adalah Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) yang se lama ini masih berorientasi kepada: pertama, cenderung bias ekonomi.
“Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program” (Pasal 1, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Dalam definisi di atas terkandung
tiga proses penting yang perlu ditempuh dalam penerapan KLHS di Indonesia: i) evaluasi pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup; ii) integrasi prinsip – prinsip keberlanjutan dalam kebijakan, rencana dan program; dan iii) proses – proses kelembagaan yang harus ditempuh untuk menjamin prinsip – prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan program
sedangkan peran KLHS pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat menguatkan. KLHS membantu dalam proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.
Sebagaimana diketahui bersama, baik RPJPN maupun RPJM Nasional Indonesia membawa misi konstitusi negara untuk pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, ada dua terminologi yang mengklaim dirinya sebagai cerminan pembangunan berkelanjutan yaitu TPB dan KLHS. Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat yaitu PP No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Perpres No tentang 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
“Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk me mastikan bahwa prinsip PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (PP46/2016)”. “Tujuan PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/Sustainable BERKELANJUTAN/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030 (Perpres 59/2017)” Terbukti, dalam mengukur sebuah KRP ada enam indikator yang digunakan yaitu (1) kapasitas daya dukung dan daya tampung LH, (2) dampak dan risiko LH, (3) kinerja layanan ekosistem/jasa LH, (4)
efisiensi pemanfaatan SDA, (5) ketahanan KEHATI, dan (6) kapasitas adaptasi terhadap per ubahan iklim (PP46/2016).