SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSIA PURI BETIK HATI NOMOR : 165 / SK/ DIR-RSIAPBH / X / 2017 TENTANG PENETAPAN PANDUAN SKRINING PASIEN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PURI BETIK HATI
Menimbang
: a. Bahwa dalam menyesuaikan kebutuhan pasien dengan
misi dan sumber daya rumah sakit, tergantung pada keterangan yang didapat tentang kebutuhan pasien dan kondisinya melalui skrining pada kontak pertama b. Bahwa hanya rumah sakit yang mempunyai kemampuan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan dan konsisten dengan misinya dapat dipertimbangkan untuk menerima pasien rawat inap atau pasien rawat jalan c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSIA Puri Betik Hati Bandar Lampung.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4431)
2.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063)
3.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
4.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1691/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 5.
Keputusan
Menteri
772/Menkes/SK/VI/2001
Kesehatan tentang
Pedoman
Nomor Peraturan
Internal Rumah Sakit
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
:
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PURI BETIK HATI TENTANG PENETAPAN PANDUAN SKRINING PASIEN DI RSIA PURI BETIK HATI
Kedua
:
Panduan Penetapan Skrining Pasien sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Puri Betik Hati
Ketiga
:
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik di RSIA Puri Betik Hati
Keempat
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan