PENGANTAR HUKUM INDONESIA •
Tinggalkan komentar
1.
A.
Politik Hukum
2. Jelaskan Jelaskan perkemban perkembangan gan unifikas unifikasii hukum perdata perdata di Indonesi Indonesiaa ! Jawab : Politik Hukum dilaksanakan melalui dua segi, aitu dengan bentuk hukum dan orak hukum tertentu. "entuk hukum itu dapat: 1# Tertulis, Tertulis, aitu aturan$aturan hukum ang ditulis dalam suatu %ndang$%ndang dan berlaku sebagai hukum positif. &alam bentuk tertulis ada dua maam aitu: a# 'odifikasi ialah disusunna ketentuan$ketentuan hukum dalam sebuah kitab seara sistematik dan teratur. b#
Tidak dikodifikasikan ialah sebagai undang$undang sa(a.
2# Tidak tertulis, aitu aturan$aturan hukum ang berlaku sebagai hukum ang semula merupakan kebiasaan$kebiasaan dan hukum kebiasaan. )orak hukum dapat ditempuh dengan: 1# %nifikasi, aitu berlakuna satu sistem hukum bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. 2# &ualistis, aitu berlakuna dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial ang berbeda didalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. *# Pluralistis, aitu berlakuna bermaam$maam sistem hukum bagi kelompok$ kelompok sosial ang berbeda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.
1. Sebutkan dan jelaskan jelaskan peraturan-per peraturan-peraturan aturan hukum hukum yang berlaku berlaku bagi masing-masing golongan penghuni di Indonesia pada zaman penjajahan Hindia Belanda ! Jawab : +ang +ang men(adi pokok peraturan p eraturan pada aman Hindia belanda adalah:
1#
Algemene Bepalingen van Wetgeving Wetgeving voor Indonesia -."#
Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal */ pril 10 termuat dalam 3tb 10 4o. 2*. &alam masa berlakuna " terdapat beberapa peraturan lain ang (uga diberlakukan antara lain: a# Reglement of de Rechterlijke Organisatie Organisatie -56# atau peraturan organisasi Pengadilan. b# Burgerlijk Wetboek Wetboek -"7# atau 'itab %ndang$%ndang Hukum 3ipil8Perdata -'%H38'%HP# Diktat -'%H38'%HP# Diktat PHI !ejarah Hukum" # Wetboek We tboek van #oophandel -79'# atau 'itab %ndang$%ndang Hukum &agang -'%H&# d# Reglement op de Burgerlijke Rechhtsvordering Rechhtsvordering -5# -5# atau peraturan tentang ara Perdata. 3emua peraturan itu diundangkan berlaku di Hindia "elnda se(ak tanggal 1 ;ei 10< melalui 3tb 10 4o. 2*. 2# Regering Reglement -5.5.#, diundangkan pada tanggal 2 3eptember 10<, ang termuat dalam 3tb 10< 4o. 2. &alam masa berlakuna 5.5. selain tetap memberlakukan peraturan perundang$undangan ang ada (uga memberlakukan Wetboek van !trafrecht atau 'itab %ndang$%ndang Hukum Pidana. *# Indische !taatsregeling -I.3.#, atau peraturan ketatanegaraan Indonesia ang merupakan pengganti dari 5.5 3e(ak tanggal 2* Juli 1=2< 5.5. diubah men(adi I.3. ang termuat dalam 3tb 1=2< 4o. 1<, ang mulai berlaku pada tanggal 1 Janiari 1=2>.
1. Sebutkan golongan penghuni di Indonesia Indonesia pada zaman penjajahan penjajahan Hindia Belanda dan apa yang menjadi dasar pembagian golongan dimaksud, jelaskan! Jawab : ;enurut pasal 1>* I3 pemerintah Hindia "elanda membagi penduduk Indonesia men(adi * golongan: 1#
?olongan @ropa
2# ?olongan timur asingA orang )ina, rab, dan selain orang @ropa dan "umiputra
*#
?olongan "umiputra -penduduk asli#
Pasal 1*1 I3 meatakan: 1#
;enghendaki supaa hukum itu ditulis tetap di dalam ordonansi.
2# ;emberlakukan hukum belanda bagi warga negara belanda ang tinggal dihindia belanda berdasarkan asas konkordansi. *# ;embuka kemungkinan untuk unifikasi hukum akni menghendakipenundukan bagi golongan bumiputra dan timur asing untuk tunduk kepada hukum @ropa. # ;emberlakukan dan menghormati hukum adat bagi golongan bumi puteraapabila masarakat menghendaki demikian
1. B.
Sistem Hukum
2. elaskan pengertian pengertian sistem hukum hukum dan buktikan buktikan baha hukum merupakan suatu sistem ! Jawab : 3istem hukum merupakan suatu kesatuan ang a ng terdiri dari unsur$unsur ang mempunai interaksi antara satu sama lain dan beker(asama untuk tu(uan kesatuan tersebut. Hukum merupakan suatu sistem, artina suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan$ aturan hidup, keseluruhanna terdiri dari bagian$bagian ang berkaitan satu sama lain. ;isalna dalam hukum perdata sebagai sistem hukum positif. 3ebagai keseluruhan, didalamna terdiri dari bagian$bagian ang mengatur tentang hidup manusia se(ak lahir sampai ia meninggal.
1. Sebutkan " ma#am sistem hukum hukum dan berikan berikan #irinya masing-masing masing-masing ! Jawab : 1#
3istem hukum @ropa 'ontinental
)iri$irina : a# Hukum memperolah kekuatan mengikat, karena diwu(udkan dalam bentuk kodifikasi, karena tu(uanna adalah kepastian hukum.
b# kibatna, hakim hana berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas wewenangna dan putusan hakim hana mengikat para pihak ang berperkara sa(a. 2#
3istem hukum nglo 3aBon
)iri$irina : a# )enderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum ang ber(alan dinamis se(alan dengan dinamika masarakat. )ommon Caw atau %nwritten Caw -hukum tidak tertulis#. b# Hakim berfungsi tidak hana sebagai pihak ang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan$peraturan hukum sa(a. Hakim mempunai wewenang ang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum ang berlaku. *#
3istem hukum Islam
)iri$irina : a# 3istem hukum Islam menganut suatu keakinan dan a(aran islam dengan keimanan lahir batin seara indi9idual. b# 4egara$negara ang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara melaksanakan peraturan$peraturan hukumna sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan ang bersumber dari DurEan. #
3istem hukum dat
)iri$irina : a# ;empunai tipe ang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moang, serta dapat menesuaikan diri dan elastik. b# Tidak tertulis dan kalau pun ada ang tertulis tidak dibuat oleh badan pembentuk undang$undang -legislatif# #
Isina bersifat : 5eligiomagis dan 'omunal
d#
'ontan
e#
'onkret
1. C.
Hukum Pidana
2. elaskan pengertian, $ungsi dan si$at dari hukum pidana ! Jawab : Hukum pidana adalah hukum ang mengatur pelanggaran dan ke(ahatan terhadap kepentingan umum. Fungsi hukum pidana : 1# %ntuk menakut$nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana -fungsi pre9entif8penegahan#. 2# %ntuk mendidik orang ang telah melakukan perbuatan pidana agar men(adi orang ang baik dan dapat diterima kembali dalam masarakat -fungsi represif8tindakan#. 3ifat hukum pidana : 1#
;emaksa dan tegas
2#
'onkret dan nata
1. Sebutkan dan jelaskan asas-asas berlakunya hukum pidana ! Jawab : 1#
as Cegalitas
Tidak dapat dipidana suatu perbuatan pidana b ila tidak8belum diatur dalam undang$ undang. 2# sas Presumption of innoent - praduga tak bersalah # "ahwa pelaku delik dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim ang inkraht terhadapna *#
sas @Guit before the law - kesedera(adan di mata hukum #
"ahwa semua orang dipandang sama hak, harkat dan martabatna di mata hukum. ;is : ulia pohan ang tetap diproses perkarana -penelewengan dana aasan "ank Indonesia 1// milar#, meskipun dia adalah besan pak presiden. #
sas geenstraf onder shuld -tidak ada pidana tanpa kesalahan#
"ahwa seseorang ang tidak melakukan kesalahan8tindak pidana tidak dapat dibebankan sanksi pidana terhadapna. ;isal : 'asus 5an - (agal (ombang #, bahwa ada * -tiga# orang ang sebelumna dituduh membunuh salah satu korban 5an, tetapi ternata terbukti bahwa mereka tidak bersalah maka ; membebeskan ketiga orang tsb. 4amun, pihak Polres Jombang dapat dituntut rehabilitasi dan ganti rugi oleh ketiga korban salah tangkap tersebut. <#
as %nus testi 4ullus Testi -satu saksi bukan saksi#
"ahwa satu orang saksi sa(a dianggap tidak ada saksi, maka bila hana ada satu orang saksi JP% harus puna alat bukti pendukung lain ang ditetapkan dalam pasal 10 '%HP. >#
as In dubio Pro reo
"ahwa bila kasus posisi dianggap kabur8kurang (elas, maka dakwaan ang harus diterapkan ialah ang paling menguntungkan terdakwa.
1. Sebutkan sumber-sumber hukum pidana ! Jawab : 3umber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum ang tidak tertulis. &i Indonesia sendiri, kita belum memiliki 'itab %ndang$%ndang Hukum Pidana 4asional, sehingga masih diberlakukan 'itab %ndang$%ndang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia "elanda. dapun sistematika 'itab %ndang$%ndang Hukum Pidana antara lain :
1. Buku I Tentang 'etentuan %mum terdiri dari = "" -Pasal 1$1/*#.
1. Buku II Tentang 'e(ahatan terdiri dari *1 "" -Pasal 1/$00#.
1. Buku III Tentang Pelanggaran terdiri dari 1/ "" -Pasal 0=$<>=#.
1. elaskan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana ! Jawab :
Tindak pidana -delik# adalah perbuatan ang melanggar %%, dan oleh karena itu bertentangan dengan %% ang dilakukan dengan senga(a o leh orang ang dapat di pertanggung(awabkan atau perbuatan ang dapat dibebanka n oleh hukum pidana. %nsur unsur tindak pidana : 1#
%nsur unsur tindak pidana -delik# :
a#
Harus ada suatu kelakuan -gedraging#
b#
Harus sesuai dengan uraian uu - wetteli(ke omshri(9ing#
#
'elakuan hukum adalah kelakuan tanpa hak
d#
'elakuan itu dianam dengan hukuman
2#
%nsur ob(ektif adalah mengenai perbuatan, akibat dan keadaan :
a# Perbuatan, dalam arti positif, perbuatan manusia ang disenga(a dan dalam arti negati9e kelalaian. b#
kibat, efek ang timbul dari sebuah perbuatan
# 'eadaan, sutu hal ang menebabkan seseorang di hukum ang berkaitan dengan waktu. *#
%nsur sub(ektif
dalah mengenai keadaan dapat di pertanggung(awabkan dan shold -kesalahan# dalam arti dolus -senga(a# dan ulpa -kelalaian#.
1. Sebutkan ma#am-ma#am tindak pidana ! Jawab : ;aam$maam tindak pidana -delik# adalah: 1#
Tindak pidana formil
3uatu tindak pidana ang dilarang adalah unsur perbuatanna. 2#
Tindak pidana materiil
3uatu tindak pidana ang dilarang adalah akibat ang timbul dari perbuatan itu. *#
Tindak pidana dolus
Tindak pidana ang dilakukan dengan senga(a. #
Tindak pidana ulpa
Tindak pidana ang dilakukan karna kelalaian. <#
Tindak pidana aduan
Tindak pidana ang memerlukan pengaduan dari orang ang dirugikan.
1. %pa jenis hukuman yang diatur dalam pasal 1& '(H) ! Jawab : Jenis hukuman ang diatur dalam pasal 1/ Pidana :
1. )idana pokok * 1. )idana mati 2. )idana penjara +. 'urungan ". enda. . )idana tambahan 1. )en#abutan hak-hak tertentu 2. )erampasan barang-barang tertentu +. )engumuman putusan hakim. 1. D.
Hukum Perdata
2. elaskan pengertian hukum perdata ! Jawab :
Hukum perdata -burgerli(kreht# adalah rangkaian peraturan$peraturan hukum ang mengatur hubungan hukum antara orang ang satu dengan orang ang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.
1. Sebutkan dan jelaskan pengertian hukum perdata menurut '(H)erdata dan menurut ilmu pengetahuan hukum perdata doktrin/ ! Jawab : Pengertian hukum perdata menurut '%HPerdata : Hukum perdata adalah segala peraturan hukum ang mengatur hubungan hukum antara orang ang satu dengan dan dengan orang ang lain. Pengertian menurut ilmu pengetahuan hukum perdata -doktrin#: ;enurut Prof. 5 3oebekti 3H, hukum perdata adalah segala hukum pokok ang mengatur kepentingan$kepentingan perseorangan.
1. elaskan ruang lingkup dari masing-masing bagian hukum perdata berdasarkan pembagian menurut doktrin ! Jawab : 3ebagaimana dikemukakan oleh 'ansil -1== : 1>$1# mengemukakan sistematika Hukum Perdata sebagai berikut :
1. 1. Hukum tentang diri seseorang Hukum tentang diri seseorang ini memuat peraturan$peraturan tentang manusia sebagai subek dalam hukumA peraturan$peraturan perihal keakapanuntuk memiliki hak$hak dan keakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak$hakna itu serta hal$hal ang mempengaruhi keakapan$keakapan itu.
1. 2. Hukum 'ekeluargaan Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan$hubungan hukum ang timbul sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan, aitu:Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekaaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak,perwalian dan uratele.
1. +. Hukum 'ekayaan
Hukum kekaaan adalah hukum ang mengatur perihal hubungan hukum ang dapat dinilai dengan uang, aitu segala kewa(iban$kewa(iban ang dapat dinilai dengan uang. Hak$hak dan kewa(iban$kewa(iban ang demikian itu biasana dapat dipindahkan kepada orang lain.
1. ". Hukum 0arisaan Hukum warisan adalah hukum ang mengatur tentang benad atau kekaaan seorang (ikalau ia meninggal dunia.Hukum warisan ini (uga mengatur akibat$akibat hukum keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.
1. elaskan sejarah '(H)erdata ! Jawab : 'itab %ndang$%ndang Hukum Perdata -'%HPerdata# ang dikenal dengan istilah "urgerli(k 7etboek -"7# adalah kodifikasi hukum perdata ang disusun di 4egeri "elanda. Penusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh Hukum Perdata Pranis -)ode 4apoleon#. )ode 4apoleon sendiri disusun berdasarkan hukum 5omawi - )orpus Juris )i9ilis # ang pada waktu itu dianggap sebagai hukum ang paling sempurna. '%HPerdata -"7# berhasil disusun oleh sebuah panitia ang diketua oleh ;r. J.; 'emper dan sebagian besar bersumber dari )ode 4apoleon dan bagian ang lain dari hukum "elanda kuno. 'odifikasi '%HPerdata selesai pada < Juli 10*/, namun diberlakukan di 4egeri "elanda pada 1 6ktober 10*0. Pada tahun itu diberlakukan (uga '%H &agang - 7' 8 7etboek an 'oophandel#. Pada tanggal *1 6ktober 10* 3holten an 6ud . an loten dan ;r. ;eer masing$ masing sebagai anggota. Panitia tersebut (uga belum berhasil. khirna dibentuk panitia baru ang diketuai ;r. ).J. 3holten an 6ud dan Haarlem lagi, tetapi anggotana diganti, aitu ;r. J. 3hneither dan ;r. J. an 4es. khirna panitia inilah ang berhasil mengkodifikasikan '%HPerdata Indonesia berdasarkan sas konkordansi ang sempit - Asas #onkordasi adalah asas dimana hukum $ang berlaku dinegara penjajah berlaku juga dinegara jajahann$a#. rtina '%HPerdata "elanda banak men(iwai '%HPerdata Indonesia karena '%HPerdata "elanda diontoh dalam kodifikasi '%HPerdata Indonesia. 'odifikasi '%H Perdata -"7# Indonesia diumumkan pada */ pril 10 melalui 3tatblad no. 2*, dan mulai berlaku pada 1 Januari 100. 'irana perlu diatat bahwa dalam menghasilkan kodifikasi '%H Perdata -"7# Indonesia ini 3holten dan kawan$ kawanna berkonsultasi dengan J. an de inne, &iretueur Cands ;iddelen en 4omein. 6leh karenana, ia (uga turut ber(asa dalam kodifikasi tersebut.
1. elaskan perbedaan antara peralian dengan pengampuan dan perbedaan antara kekuasaan orangtua di#abut dengan dibebaskan !
Jawab : Perwalian adalah suatu bentuk perwakilan ang dilakukan oleh seseorang kepada subek hukum ang belum akap hukum, dalam hal ini ialah anak. Pada umumna ter(adina perwalian pada anak disebabkan oleh anak tersebut tidak mempunai orang tua atau anak tersebut masih mempunai orang tua tetapi kuasa orang tuana diabut. 3edangkan pengampuan adalah suatu bentuk perwakilan ang dilakukan seseorang kepada subek hukum ang tidak akap hukum, dalam hal ini adalah orang dewasa ang tidak akap. 6rang dewasa tersebut mengalami sakit (iwa dan atau penakit (iwa a itu orang ang kurang sempurna akal dan pikiranna laakna orang lain. 6rang ang mengampu disebut kurator atas ketetapan pengadilan dan orang ang diampu disebut kurandus. Perbedaan antara kekuasaan orangtua diabut dengan dibebaskan :
1. a. )embebasan ari 'ekuasaan rang ua &alam %ndang$%ndang 4omor 1 Tahun 1= tentang Perkawinan tidak satupun pasal ang mengatur mengenai Pembebasan kekuasaan 6rang Tua. %ndang undang termaksud hana mengatur mengenai penabutan kekuasan orang tua. 6leh karena dalam %ndang$undang 4omor 1 Tahun 1= tidak mengatur mengenai pembebasan orangtua dari kekuasaan orangtua terhadap anak, maka ang dapat di(adikan dasar atau sebagai dasar hukumna adalah '%Hperdata, aitu pasal *1=a sampai dengan *1=m -pasal$pasal ini (uga mengatur pemeatan8penabutan#. &engan demikian maka pembebasan orangtua dari kekuasaan orangtua dapat dilakukan atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan ke(aksaan, apabila :
1. ia rangtua/ tidak #akap 2. ia rangtua/ tidak mampu memenuhi keajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak itu tidak bertentangan dengan pembebasan itu berdasarkan hal lain. b. Penabutan &ari 'ekuasaan 6rang Tua Pemeatan orangtua dari kekuasaan orangtua dapat dilakukan oleh 4egara apabila orangtua tidak patut dan tidak mau memenuhi kewa(ibanna sebagai pemelihara anak. Pemeatan dapat dilakukan oleh hakim terhadap setiap orangtua atas satu atau lebih, dengan memperhatikan hana kepentingan anak$anak.
1. E.
Hukum Adat
2. elaskan pengertian hukum adat dan #iri-#iri dari hukum adat ! Jawab : ;enurut &r. 3ukanto hukum adat adalah kumpulan daripada adat ang tidak dibukukan ang mempunai sifat paksaan -sanksi# serta mempunai akibat hukum itu pula. )iri$iri hukum adat adalah : 1#
Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
2#
Tidak tersusun seara sistematis.
*#
Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
#
Tidak tertatur.
<#
'eputusanna tidak memakai konsideran -pertimbangan#.
>#
Pasal$pasal aturanna tidak sistematis dan tidak mempunai pen(elasan.
1. elaskan ruang lingkup dari hukum adat ! Jawab : 1#
Personal
Hukum adat tidak berlaku pada semua orang, tetapi berlaku pada masarakat indonesia. 2#
Teritorial
Hukum adat ang berlaku terbatas diwilaah teritorial akni 1= wilaah hukum adat di Indonesia. *#
Perkara
Tidak semua hukum adat diadili oleh semua hukum ang ada di Indonesia, tetapi hana hukum$hukum tertentu8 pri9at. )ontoh, kekeluargaan dan (ual beli.
1. F.
Hukum Formil / Hukum Acara
2. elaskan pengertian dari hukum $ormil dan hukum materiil dan bagaimanakah keterkaitan antara kedua jenis hukum tersebut !
Jawab : Hukum formil adalah sebagai hukum ang mengatur tentang berita ara menga(ukan perkara baik gugatan maupun permohonan, memeriksa perkara dan memberikan putusan dengan tu(uan untuk mempertahankan hukum materiil. Hukum materiil adalah semua peraturan ang memuat rumusan tentang perbuatan$ perbuatan apa sa(a ang dapat dihukum, siapa ang dapat dihukum dan hukuman apa ang dapat diterapkan. Hubungan antara hukum aara -formil# dan hukum materiil demikian eratna, hukum formil merupakan kendaraan ang melaarkan tegakna hukum materiil. Hukum formil mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang ang melanggar hukum pidana materiil.
1. Sebutkan dan jelaskan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana $ormil dan hukum perdata $ormil ! Jawab : sas$asas hukum pidana formil8hukum aara pidana : 1#
sas Cegalitas
+aitu adana persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum. 2#
sas 'eseimbangan
+aitu proses hukum ang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum. *#
sas Praduga Tak "ersalah
+aitu tidak menetapkan seseorang bersalah atau tidak sebelum adana putusan pengadilan ang tetap. #
sas %nifikasi
+aitu penamaan keberlakuan hukum aara pidana di seluruh wilaah Indonesia <#
sas ?anti rugi dan 5ehabilitasi.
+aitu adana ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak ang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum. >#
sas Peradilan 3ederhana, )epat dan "iaa 5ingan
+aitu pelaksanaan peradilan seara tidak berbelit$belit dan dengan biaa ang seminim mungkin guna men(aga kestabilan terdakwa. #
sas 6portunitas
+aitu hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum. 0#
sas akusator
+aitu penempatan tersangka sebagai sub(ek ang memiliki hak ang sama di depan hukum. =#
Prinsip Pembatasan Penahanan
+aitu men(amin hak$hak asasi manusia dengan membatasi waktu penahanan dalam melalui proses hukum. 1/#
Prinsip &iferensiasi Fungsional
+aitu penegasan batas$batas kewenangan dari aparat penegak hukum seara instansional. 11#
Prinsip 3aling 'oordinasi
+aitu adana hubungan ker(a sama di antara aparat penegak hukum untuk men(amin adana kelanaran proses hukum. 12#
Prinsip Penggabungan Pidana dengan Tuntutan ?anti 5ugi
+aitu dipakaina gugatan ganti rugi seara perdata untuk menelesaikan kasus pidana ang berhubungan dengan harta kekaaan. 1*#
Peradilan tebuka %ntuk %mum
+aitu hak dari publik untuk menaksikan (alanna peradilan -keuali dalam hal$hal tertentu#. 1#
'ekuasaan Hakim ang Tetap
+aitu peradilan harus dipimpim oleh eorang8sekelompk hakim ang memiliki kewenangan ang sah dari pemerintah. 1<#
Pemeriksaan Hakim +ang langsung dan lisan
+aitu peradilan dilakukan oleh hakim seara langsung dan lisan -tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum aara perdata. 1>#
"antuan hukum bagi terdakwa
+aitu adana bantuan hukum ang diberikan bagi terdakwa. sas$asas hukum perdata formil8hukum aara perdata : 1#
Hakim bersifat menungggu.
sas ini mengandung arti, aitu inisiatif untuk menga(ukan tuntutan hak diserahkan sepenuhna kepada ang berkpentingan. Jadi apakah ada perkara atau tuntutan hak akan dia(ukan sepenuhna diserahkan kepada pihak ang berkepentingan. 'alau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim -Wo kein klager ist% ist kein richter% nemo jude& sine actor #. Jadi, ang menga(ukan tuntutan hak adalah pihak ang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangna tuntutan hak ang dia(ukan kepadana&asarna adalah HI5 pasal 110 dan 5."g pasal 12. a#
Hakim bersifat pasif
Hakim dalam memeriksa perkara serdikap pasif ,artina ruang lingkup atau luas pokok sengketa ang dia(ukan kepadana untuk diperiksa pada aasna ditentukan oleh para pihak ang berperkara dan bukan Hakim. tau dengan kata lain Hakim tidak boleh menentukan luas dari pokok perkara, Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi pokok gugatan para pihak. Hakim hana diperbolehkan aktif dalam hal$hal tertntu, aitu: b#
;emimpin sidang
&alam proses pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim bertindak memimpin (alanna persidangan. rtina Hakim ang mengatur dan mengarah tata tertib pemeriksaan, (uga Hakim berwenang menentukan hukum ang diterapkan serta ia ang memutus perkara ang disengketakan. 3ifat kedudukan Hakim ang aktif sesuai dengan sistim ang dianut HI5 dan 5."g, antara lainA •
)emeriksaan persidangan se#ara langsung
•
)roses bera#ara se#ara lisan 2#
;endamaikan kedua belah pihak
as mendamaikan para pihak ang berperkara sangat se(alan dengan tuntunan dan tuntutan a(aran moral. 3ekedar penegasan bahwa usaha mendamaikan sedapat mungkin diperankan Hakim seara aktif, sebab bagaimana pun adilna suatu putusan namun akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. palagi dalam perkara pereraian, usaha mendamaikan merupakan beban ang diwa(ibkan sehingga sifatna imperatif artina hakim harus berupaa seara optimal untuk bagaimana pereraian antara kedua belah pihak tidak ter(adi. Hakim aktif memberi petun(uk kepada para pihak ang berperkara tentang upaa hukum dalam suatu putusan. "anak di antara para penari keadilan ang tidak mampu dalam segala hal. wam dalam hukum mengakibatkan ia harus bergulat sendiri di hadapan sidang, menghadapi para penari keadilan semaam ini sangat memerlukan bantuan dan nasehat pengadilan. ;ereka buta bagaimana ara ang tepat mempergunakan hak melakukan upaa banding atau kasasi dan tidak mampu merumuskan alas an$alasan memori banding dan memori kasasi. &isinilah peran hakim untuk memberi petun(uk dan upaa$upaa hukum kepada para pihak ang berperkara tentang upaa hukum dalam suatu putusan. *#
Persidangan terbuka untuk umum -Openbaar #
+ang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum adalah bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan serta menaksikan (alanna pemeriksaan perkara. #
%ltra petita partium
rtina Hakim tidak boleh memberi putusan tentang sesuatu ang tidak dituntut atau tidak diminta dalam petitum atau mengabulkan lebih dari pada ang ditutuntut oleh penggugat. tetapi Hakim tidak dilarang memberi putusan ang mengurangi isi dari tuntutan gugatan. <#
Persidangan terbuka untuk umum -6penbaar#
+ang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum adalah bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan serta menaksikan (alanna pemeriksaan perkara. >#
;endengarkan kedua belah pihak
&i dalam hukum aara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama$sama. &engan kata lain para pihak ang berperkara harus
diberikan kesempatan ang sama untuk membela kepentinganna atau pihak$pihak ang berperkara harus diperlakukan seara adil. #
Putusan harus disertai alasan$alasan
3emua putusan pengadilan harus memuat alasan$alasan ang men(adi dasar untuk mengadili. 'arena dengan adana alasan$alsan maka putusan mempunai wibawa, dapat dipertanggung (awabkan dan bernilai ob(ektif. ;enurut urisprudensi suatu putusan ang tidak lengkap atau kurang ukup dipertimbangkan merupakan alasan pada tingkat kasasi untuk dibatalkanna putusan tersebut. 0#
"erperkara dikenakan biaa
%ntuk berperkara pada aasna dikenakan biaa ang meliputiA a#
"iaa kepaniteraan dan biaa materai
b#
"iaa saksi, saksi ahli, (uru bahasa termasuk biaa sumpah
#
"iaa pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim ang lain
d#
"iaa pemanggilan para pihak ang berperkara
e#
"iaa pelaksanaan putusan, dan sebagaina.
Pengeualian dari aas ini adalah bagi mereka ang tidak mampu untuk membaar biaa perkara, dapat menga(ukan perkara seara uma$uma -prodeo# dengan mendapatkan iin untuk dibebaskan dari pembaaraan biaa perkara, dengan menga(ukan surat keterangan tidak mampu dari kepala &esa8Curah ang diketahui oleh )amat ang membawahi domisili ang bersangkutan. =#
&emi keadilan berdasarkan Tuhan +ang ;aha @sa
rtina, setiap kepala putusan peradilan di Indo nesia harus memuat kata$kata ini, akni dengan menandarkan demi keadilan berdasarkan Tuhan +ang ;aha @saK. Tidak diantumkan kata ini, maka putusan itu tidak mempunai kekuatan hukum sama sekali, dalam arti putusan tersebut tidak dapat dieksikusi dan tidak mempunai kekuatan eksekutorial -daa memaksa#. 1/#
sas sederhana, epat dan biaa ringan
+ang dimaksud dengan as sederhana, epat dan biaa ringan adalah:
a# 3ederhana, aara ang (elas, mudah dipahami dan tidak berbelit$belit. tau dengan kata lain suatu proses pemeriksaan ang relatif tidak memakan waktu (angka waktu lama sampai bertahun$tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum aara itu sendiri. b# )epat, menun(uk kepada (alanna peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang, epat penelesaian berita aarana sampai penandatanganan putusan dan pelaksanaan putusanna itu. # "iaa ringan, biaa perkara pada pengadilan dapat di(angkau dan dipikul oleh masarakat penari keadilan.
1. elaskan perbedaan antara hukum pidana $ormil dengan hukum pidana materiil! Jawab : 1#
Perbedaan mengadili
Hukum Perdata formiil mengatur ara mengadili perkara di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. Hukum Pidana formiil mengatur ara mengadili perkara di muka pengadilan pidana oleh hakim pidana. 2#
Perbedaan pelaksanaan
Pada Perdata formiil inisiatif datang dari pihak ang berkepentingan. Pada Pidana formiil inisiatif datang dari (aksa -penuntut umum#. *#
Perbedaan dalam penuntutan
Pada Perdata formiil ang menuntut tergugat adalah pihak ang dirugikan. Penggugat berhadapan dengan tergugat. Tidak ada (aksa penuntut umum. Pada Pidana formiil,(aksa sebagai penuntut umum ang mewakili negara men(adi penuntut terhadap terdakwa #
Perbedaan alat bukti
Pada ara Perdata ada < alat bukti, tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pada ara Pidana hana sa(a, sumpah tidak men(adi alar bukti.
<#
Perbedaan penarikan kembali suatu perkara
Pada ara Perdata, sebelum ada putusan hakim, pihak ang bersangkutan dapat menarik kembali perkarana. Pada ara Pidana tidak dapat ditarik kembali >#
Perbedaan kedudukan para pihak
Pihak$pihak mempunai kedudukan ang sama. Hakim bertindak sebagai wasit dan bersifat pasif. Jaksa kedudukanna lebih tinggi dari terdakwa dan hakim turut aktif. #
Perbedaan dalam dasar keputusan hakim
Putusan hakim ukup dengan mendasarkan diri pada kebenaran formal sa(a -akta tertulis dll#. Putusan hakim, harus menari kebenaran material -menurut keakinan, perasaan keadilan hakim sendiri# . 0#
Perbedaan maam hukumanna
Tergugat ang terbukti kesalahanna dihukum dend a atau hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Terdakwa ang terbukti kesalahanna, dihukum pidana mati, pen(ara,kurungan atau denda, atau mungkin ditambah pidana tambahan seperti diabut hak$hak tertentu, dll. =#
Perbedaan dalam pemeriksaan tingkat banding
"andingan perkara perdata dari Pengadilan 4egeri ke pengadilan Tinggi disebut ppel. "andingan perkara pidana dari Pengadilan 4egeri ke pengadilan Tinggi disebut 5e9isi.
1. Sebutkan ma#am-ma#am alat bukti dalam hukum pidana $ormil dan hukum pidana materiil ! Jawab : &idalam ilmu hukum perdata formiil, untuk membuktikan suatu dalih tentang hak dan kewa(iban didalam sengketa pengadilan, maamna telah ditentukan oleh %% aitu:
1#
lat bukti tertulis
2#
lat bukti saksi
*#
lat bukti persangkaaan
#
lat bukti pengakuan
<#
lat bukti sumpah
&alam hukum aara perdata penebutan alat bukti tertulis -surat# merupakan alat bukti ang utama, karena surat (ustru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau ke(adian ang telah ter(adi atau perbuatan hukum ang harus dilakukan oleh seseorang nantina. Hal ini berbeda dengan penebutan alat$alat bukti dalam hukum pidana formiil ang urut$ urutan alat bukti itu sebagai berikut: 1#
'eterangan saksi
2#
'eterangan ahli
*#
3urat
#
Petun(uk
<#
'eterangan terdakwa.
Jadi keterangan saksi disini adalah alat bukti ang utama.'arena seseorang didalam melakukan ke(ahatan tentu akan berusaha menghilangkan (e(akna, sehingga dalam perkara pidana, pembuktian akan dititikberatkan pada keterangan saksi.
1. Salah satu dalam hukum a#ara adalah baha pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 3amun, ada perkaraperkara tertentu yang pemeriksaannya menurut (( harus dilakukan se#ara tertutup. Sebutkan perkara-perkara dimaksud dan bagaimanakah dengan pemba#aan putusannya 4 elaskan ! Jawab : Perkara Peradilan tertutup : &alam perkara$perkara tertentu misal perkara ang menangkut peradilan atas seorang anak ataupun perkara pereraian dan se(enisna ang (elas$(elas oleh hakim dinatakan sebagai sidang tertutup, maka sidang itu tidak boleh dihadiri oleh orang lain selain pihak$pihak an g terkait dalam perkara tersebut. )ontoh
perkara$perkara ang pemeriksaanna menurut %% harus dilakukan seara tertutup adalah C ang dituduh menuri 3andal. Pembaaan putusanna : Pembaaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang ang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh nak atas permintaan nak.
1. 5engapa hukum internasional dikatakan bersi$at koordinati$ 4 Sebutkan subjek hukum internasional dan sumber-sumber hukum internasional ! Jawab : Hukum internasional dikatakan bersifat koordinatif adalah karena hukum internasional itu tidak memiliki komponen$komponen ang satu sama lain mempunai hubungan kewenangan untuk mengatur 4egara$negara di dunia. Hukum internasional hukum ang dibuat oleh mahkamah internasional ang dimana mahkamah internasional adalah mahkamah ang terbentuk atas ker(asama antar 4egara sehingga seluruh keputusan dan pelaksanaana melibatkan banak 4egara. "ahkan, peraturan$peraturanna hana dapa t mengikat antar negara ang mengadakan hubungan hukum setelah ter(adi kata sepakat dalam suatu perikatan tertentu. 3ub(ek hukum internasional : 1#
4egara
2#
Tahta 3ui -atikan#
*#
6rganisasi Internasional
#
Indi9idu
3umber$sumber hukum internasional : ;enurut pasal *0 aat -1# piagam mahkamah internasional mengatakan : "ahwa dalam mengadili perkara$perkara ang dia(ukan kepadana, mahkamah internasional akan mempergukaan : 1#
Traktat atau per(an(ian internasional -international on9entions#
"aik bersifat umum mapun khusus, ang mengandung ketentuan hukum ang diakui seara tegas oleh 4egara ang bersangkutan.
2#
'ebiasaan internasional -international ustom#
"ukti dari kebiasaan umum ang diterima sebagai hukum. *#
sas atau prinsip hukum umum ang diakui oleh bangsa$bangsa ang beradap.
# Putusan pengadilan dan a(aran sar(ana paling terkemuka dari berbagai 4egara sebagai tambahan bagi penetapan kaidah hukum.
1. elaskan persamaan dan perbedaan antara perakilan diplomatik dengan perakilan konsuler ! Jawab : Perwakilan diplomatik :
1. 5emelihara kepentingan negaranya melalui hubungan tingkat pejabat pusat 2. Berhak membuat hubungan politik +. 5empunyai hak ektrateritorial ". Satu negara satu saja Perwakilan konsuler :
1. 5emelihara kepentingan negaranya melalui hubungan ingkat daerah 2. Berhak membuat hubungan 3on politik +. idak mempunyai hak ektrateritorial ". Satu negara lebih dari satu )63708I%3 'I9I'%SI Bro, 'odi:kasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang se#ara sistematis dan lengkap. itinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas* a/.Hukum ertulis statute la, ritten la/, yaitu hukum yang di#antumkan dalam pelbagai peraturan-peraturan. dan; b/.Hukum ak ertulis unstatutery la, unritten la/, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan hukum kebiasaan/. (nsur-unsur dari suatu kodi:kasi*
a.enis-jenis hukum tertentu b.Sistematis #.ilis, yang diusahakan oleh 'aisar ustinianus? dari kerajaan 8omai imur? dalam tahun 2@-A. b.=ode =i>il, yang diusahakan oleh 'aisar 3apoleon di )ran#is? dalam tahun 1A&". i Indonesia * a.'itab (ndang-undang Hukum Sipil 1 5ei 1"/ b.'itab (ndang-undang Hukum agang 1 5ei 1"/ #.'itab (ndang-undang Hukum )idana 1 an 1C1/ d.'itab (ndang-undang Hukum %#ara )idana +1 es 1C1/
Kodifkasi Hukum Kodifkasi Hukum di Indonesia A. Kodifkasi Hukum
'odi:kasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undangundang se#ara sistematis dan lengkap. 5enurut bentuknya, hukum itu dapat dibedakan antara * 1. Hukum tertulis (Statute Law = Written Law) yakni hukum yang di#antumkan dalam pelbagai peraturan-perundangan. 2. Hukum idak ertulis (unstatutery Law = Unwritten Law ) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu perundang-undangan disebut juga hukum kebiasaan/. 5engenai hukum tertulis, ada yang telah dikodi:kasikan, dan yang belum dikodi:kasikan. elas baha unsur-unsur kodi:kasi ialah a/ enis-jenis hukum tertentu misalnya hukum perdata/ b/ Sistematis #/
". 'itab (ndang-(ndang Hukum %#ara )idana '(H)/, +1 esember 1C1. B. Macam – Macam Pema!ian Hukum ". Pema!ian Hukum Menurut Asas Pema!iann#a
0alaupun hukum itu terlalu luas sekali sehingga orang tak dapat membuat de:nisi singkat yang meliputi segala-galanya, namun dapat juga hukum itu dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa asas pembagian sebagai berikut * 1/. 5enurut Sumbernya, hukum dapat dibagi dalam * a/ Hukum (ndang-(ndang yaitu hukum yang ter#antum dalam peraturan perundangan. b/ Hukum 'ebiasaan adat/ yaitu hukum yang terletak di dalam peraturanperaturan kebiasaan adat/. #/ Hukum raktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara neagara traktat/. d/ Hukum urisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. 2/. 5enurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam * a/ Hukum ertulis. Hukum ini dapat pula merupakan ; 1. Hukum ertulis yang dikodi:ksikan 2. Hukum ertulis tidak dikodi:kasikan b/ Hukum idak ertulis Hukum 'ebiasaan/ keterangan mengenai kedua ma#am hukum ini telah diberikan dalam penjelasan tentnag kodi:kasi/ +/. 5enurut Tempat berlakunya hukum dapat dibagi dalam * a/ Hukum 3asional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. b/ Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. #/ Hukum %sing yaitu huku yang berlaku dalam negara lain. d/ Hukum 7ereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. "/. 5enurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam * a/ Ius Constitutum Hukum )ositi$ yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu./ Singkatnya * hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu aktu, dalam suatu tempat tertentu. %da sarjana yang menamakan hukum positi$ itu E ata Hukum E. Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada aktu yang b/ akan datang. #/ Hukum %sasi yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala aktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas aktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya abadi/ terhadap siapapun juga diseluruh tempat. 'etiga ma#am hukum ini merupakan Hukum uniai. /. 5enurut cara mempertahankannya hukum dapat dibagi dalam a/ Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang
mengatur kepentingan-kpentingan dan hubungan-hubungan berujud perintahperintah dan larangan-laranagn. =ontoh Hukum 5aterial * Hukum )idana, Hukum )erdata, Hukum agang, dan lainlain. ika orang berbi#ara tentang Hukum )idana, Hukum )erdata, maka yang dimaksudkan adalah Hukum )idana 5aterial dan Hukum )erdata 5aterial. b/ Hukum 9ormal Hukum )roses atau Hukum %#ara/ yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana #ara-#ara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana #ara-#aranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana #ara-#ara Hakim memberi putusan. =ontoh Hukum 9ormal * Hukum %#ara )idana dan Hukum %#ara )erdata. Hukum %#ara )idana * peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana #ara memelihara dan mempertahankan Hukkum )idana 5aterial atau peraturanperaturan yang mengatur bagaimana #ara-#aranya mengajukan sesuatu perkaraperkara ke muka )engadilan )idana dan bagaimana #aranya Hakim pidana memberi putusan. Hukum %#ara )erdata yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagimana #ara memelihara dan mempertahankan Hukkum )erdata 5aterial atau peraturanperaturan yang mengatur bagaimana #ara-#aranya mengajukan sesuatu perkaraperkara ke muka )engadilan )erdata dan bagaimana #aranya Hakim perdata memberi putusan. A/. 5enurut siatnya, hukum dapat dibagi dalam * a/ Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaaan mutlak. b/ Hukum yang mengatur Hukum )elengkap/ yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam satu perjanjian. @/. 5enurut wu!udnya , hukum dapat dibagi dalam * a/ Hukum bjekti$ yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. b/ Hukum Subjekti$ yaitu hukum yang timbul dari Hukum bjekti$dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjekti$ disebut juga H%'. )embagian hukum jenis ini kini jarang digunakan orang. 5enurut Isinya, hukum dapat dibagi dalam * a/ Hukum )ri>at Hukum Sipil/ yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan natar orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. b/ Hukum )ublik Hukum 3egara/ yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 3egara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara 3egara dengan
perseorangan arganegara/. $. Hukum Si%il dan Hukum Pulik
ari segala ma#am hukum yang disebut diatas, yang terpenting adalah Hukum Sipil dan Hukum )ublik. 1/ Hukum Sipil Hukum )ri>at/ Hukum Sipil teridiri dari * a/ Hukum Sipil dalam arti luas, yang meliputi *Hukum )erdata, dan Hukum agang b/ Hukum Sipil dalam arti sempit, yang meliputi * Hukum )erdata saja. =atatan * dalam beberapa buku-buku tentang hukum, orang sering mempersamakan Hukum Sipil dengan Hukum )erdata. %gar tidak membingungkan, maka perlu dijelaskan baha * ika diartikan se#ara luas, maka hukum )erdata itu adalah sebagaian dari Hukum Sipil. ika diartikan se#ara sempit, maka Hukum )erdata itu dalah sama dengan Hukum Sipil. alam bahasa asing * Hukum Sipil F "rivaatrecht atau Civielrecht Hukum )erdata F #ur$erli!krecht )ri>aatre#ht dalam arti lus meliputi * a) #ur$erli!krecht b) %andelscrecht (%ukum &a$an$)
2/ Hukum )ublik terdiri dari* a/ Hukum ata 3egara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antar 3egara pemerintah )usat/ dengan bagianbagian negara daerah-daerah sastantra/. b/ Hukum %dministrasi 3egara Hukum atausaha 3egara atau Hukum ata )emerintahan/ yaitu hukum yang mengatur #ara-#ara menjalankan tugas hak dan keajiban/ dari kekuasaan alat-alat perlengkpan negara. #/ Hukum )idana pidanaFhukuman/ yaitu hukum yang mengatur perbuatanperbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana #ara-#ara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. )aul S#holten dan
ika orang berbi#ara tentang Hukum Internsional, maka hampir selalu maksudnya ialah Hukum )ublik Internsional. &. Peredaan Hukum Perdata 'Si%il( den!an Hukum Pidana
a. )erbedaan Isinya * a/ Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. b/ Hukum )idana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat arganegara/ dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu. b. perbedaan pelaksanaannya * a/ pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. )ihak yang mengadu, menjadi penggugat dalam perkara itu. b/ )elanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadp norma hukum pidana detikFtindak pidana/, maka alatalat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim segera bertindak. )ihak yang menjadi korban #ukuplah melaporkan kepada yang berajib polisi/ tentang tindak pidana yang terjadi. )ihak yang melaporkan yang dirugikan/ menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang menjadi penggugat adalah )enuntut (mum itu aksa/. erhadap beberapa tindak pidana tertentu tidak diambil tindakan oleh pihak berajib, jika tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, misalnya * perkosaan, pen#urian antara keluarga, dll. #. )erbedaan mena$sirkan * a/ Hukum perdata membolehkan untuk mengadkan ma#am-ma#am interplasi terhadap (ndang-(ndang hukum )erdata. b/ Hukum )idana hnaya boleh dita$sirkan menurut arti kata dalam (ndang(ndang )idana itu sendiri. Hukum )idana hanya mengenal pena$siran autentik yaitu pena$siran yang ter#antum (ndang-(ndang Hukum )idana itu sendiri itel IG dari buku ke-I 'itab (ndang-(ndang Hukum )idana/. ). Peredaan Acara Perdata 'Hukum Acara Perdata( den!an Acara Pidana 'Hukum Acara Pidana(
Hukum %#ara )erdata ialah hukum yang mengatur bagaimana #ara-#ara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Hukum %#ara )idana ialah hukum yang mengatur bagaimana #ara-#ara memeliahara dan mempertahankan hukum pidana material. 1/ )erbedaan mengadili a/ Hukum %#ara )erdata mengatur #ara-#ara mengadili perkara-perkara di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. b/ Hukum %#ara )idana mengatur #ara-#ara mengadili perkara-perkara dimuka pengadilan pidana oleh hakim pidana. 2/ )erbedaan )elaksanaan
a/ )ada Hukum %#ara perdata inisiatip datang dari pihak yang berkepentingan yang dirugikan. b/ )ada Hukum %#ara )idana inisiatipnya itu datang dari penuntut umum jaksa/. +/ )erbedaan daam penuntutan a/ alam %#ara )erdata, yangmenuntut si tergugat ialah pihak yang dirugikan. )enggugat berhadapan dengan tergugat. adi tidak terdapat penuntut umum atau jaksa. b/ alam %#ara )idana, jaksa menjadi penuntut terhap si terdaka. aksa sebagai penuntut umum yang meakili negara, berhadapan dengan si terdaka. adi disini terdapat seorang jaksa. "/ )erbedaan alat-alat bukti * a/ alam %#ara )erdata sumpah merupakan alat pembuktian terdapat alat bukti yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah/. b/ alam %#ara )idana ada " alat bukti ke#uali sumpah/. / )erbedaan penarikan kembali suatu perkara * a/ alam %#ara )erdata, sebelum ada putusan hakim, pihak-pihak yang bersangkutan boleh menarik kembali perkaranya. b/ alam %#ara )idana, tidak dapat ditarik kembali. A/ )erbedaan kedudukan para pihak a/ alam %#ara )erdata, pihak-pihak mempunyai keudukan yang sama. Hakim hanya bertindak sebagai asit, dan bersi$at pasi$. b/ alam %#ara )idana, aksa kedudukannya lebih tinggi daripada terdaka. Hakim juga turut akti$. @/ )erbedaan dalam dasar keputusan hakim * a/ alam %#ara )erdata, putusan hakim itu #ukup dengan mendasarkan diri pada kebenaran $ormal saja akta tertulis dll/ b/ alam %#ara )idana, putusan hakim ahrus men#ari kebenaran materal menurut keyakinan, persaan keadilanhakim sendiri/. / )erbedaan ma#amnya hukuman * a/ alam %#ara )erdata, tergugat yang terbukti kesalahnnya dihukum denda, atau hukum kurungan sebagai pengganti denda. b/ alam %#ara )idana, teraka yang terbukti kesalahannya dipidana mati, dipenjara, kurungan atau denda, mungkin ditambah dengan pidana tambahan seperti * di#abut hak-hak tertentu dll. C/ )erbedaan dalam bandingan pemeriksaan tingkat banding/ a/ Bandingan perkara perdata dari )engadilan 3egeri ke )engadilan nggi disebut %ppel. b/ Bandingan perkara pidana dari )engadilan 3egeri ke )engadilan tinggi disebut 8e>isi. %ppel dan re>isi, dalam bahasa Indoneisa keduanya disebut banding/. 1. *. +olon!an ,ukum Perdata lainn#a
Hukum )erdata itu berlaku terhadap penduduk dalam suatu negara yang tunduk pada hukum yang bersamaan. ika penduduk dalam satu negara tunduk pada Hukum )erdata yang berlainan, maka yang berlaku adalah Hukum )erselisihan atau Hukum 'oalisi atau Hukum 'onik atau Hukum antar ata Hukum. Hukum perselisihan ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristia hukum tersangkut lebih dari satu sistem hukum. Hukum perselisihan ada beberapa jenis yakni 1/ Hukum %ntar 7olongan atau %ukum Inter$entil 2/ Hukum antar empat atau %ukum Interlocal +/ Hukum %ntar Bagian atau %ukum Interre$ional "/ Hukum %ntar %gama atau %ukum Interreli$ius / Hukum %ntar 0aktu atau %ukum Intertemporal. Hukum )erselisihan dan jenis-jenisnya itu hanya berlaku terhap arganegaraarganegara dalam satu negara yang berlainan Hukum )erdatanya, disebabkan perbedaan-perbedaan * golongan, tempat, bagian negara, agama, dan aktu berlaku peraturan hukum pluralisme dalamHukum )erdata/. Sedangkan Hukum )idana telah berlaku bagi semua golongan penduduk di Indonesia uni:kasi/. Bagi golonagn penduduk dalamsatu negara yang berlainan 'earganegaraan yang masing-masing tunduk pad hukum )erdata 3asionalnya, mak yang berlaku ialah hukum )erdata Internasioanal. %da sarjana yang menggolongkan hukum )erdata internasional ke dalam hukum )erselisihan. Semua jenis hukum yang disebutkan diatas adalah termsuk golongan Hukum )erdata. 1. -. Hukum an! Dikodifkasika dan Hukum an! idak Dikodifkasikan Hukum yang dikodi:kasikan ialah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodi:kasikan, sehingga hukum tertulis itu dapat dibedakan antara * 1/ Hukum ertulis yang telah dikodi:ksikan misalnya a/ Hukum )idana, yang telah dikodi:ksikan dalam 'itab (ndang-(ndang hukum )idana '(H)/ tahun 1C1 b/ Hukum Sipil yang telah dikodi:ksikan dalam 'itab (ndang-(ndang hukum Sipil '(HS/ paa tahun 1" #/ Hukum agang yang telah dikodi:ksikan dalam 'itab (ndang-(ndang agang '(H/ pada tahun 1". d/ Hukum %#ara )idana yang telah dikodi:ksikan dalam 'itab (ndang-(ndang Hukum %#ara )idana '(H%)/ pada tahun 1C1. elas bha Hukum )idana, Hukum %#ara )idana, Hukum )erdata dan Hukum agang bentuknya adalah tertulis dan dikodi:ksikan. 2/ Hukum ertulis yang tidak dikodi:ksikan misalnya a/ )eraturan tentang Hak 5erek )erdagangan b/ )eraturan tentang Hak troi hak menemukan dibidang industri/ #/ )eraturan tentang Hak =ipta
