DATA DIRI Nama NIP. T / Tg Tgl. l. La Lahi hir r 1953 Jabatan Alamat Pancoran Depok Hobby Status SAJA
: NANA SUDIANA R : 110 027 962 : Ci Cima mahi hi,, 14 Fe Febr brua uari ri : WIDYAISWARA : Komplek Mampang Indah Dua Blok O / 3 Mas : TENNIS : MENIKAH - DUA ANAK
PELATIHAN PEJABAT INTI SATUAN KERJA PISK - 91 Tahun 2009
PENGELOLAAN ASET
PELATIHAN PEJABAT INTI SATUAN KERJA PISK - 91 Tahun 2009
PENGELOLAAN ASET
Permasalahan – Permasalahan BMN • Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP) Dep. Keuangan peringkat PU adalah DISCLAIMER sampai sekarang… • Sistem SIMAK BMN kurang tersosialisasi • SDM/PETUGAS belum memahami sistem • Petugas BMN malas ( kurang adanya perhatian dr Pimpinannya. • Pimpinan di tingkat Satker Satker saling tidak mau membuat berita acara penyerahan. • dll
• Aset Jalan dan Jembatan belum ada satupun yg disertifikatkan • Banyak Kendaraan yang tidak jelas keberadaannya • Banyak BMN lainnya yg hilang, rusak dan lainnya masih terdata terus dalam data inventarisasi.
• Sistem BMN belum optimal mengakomodir kegiatan ke-PU-an • SDM Petugas BMN kurang kompeten • Kodefikasi Barang banyak yg belum mengokomodir kepntingan BM. • Masih banyak Produk2 P2JJ yg masih KDP karena belum ada penyerahan ke Satker lainnya.
DASAR HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PRA PP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA •
Kepmenkeu No. 350/KMK.03/1994 tentang Tatacara Tukar Menukar BM/KN
•
Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 tentang Tatacara Penghapusan dan Pemanfaatan BM/KN
•
Kepmenkeu No. 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi BM/KN
•
Kepmenkeu No. 01/KMK.01/2001 tentang Kapitalisasi BMN
•
Surat Edaran Dirjen Anggaran No. SE-187/ MK.2/2003 hal Batasan umur pemakaian kendaraan bermotor dinas operasional sebagai dasar usulan penghapusan.
•
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
•
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah
•
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.24/ PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan K/L
DASAR HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PASCA PP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA • • • • • • • • •
Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN Permenkeu Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN Permenkeu Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Permenkeu No.: 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar
DEFINISI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PENGATURAN LAMA
PENGATURAN BARU
BM/KN : adalah barang bergerak/tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN serta dari perolehan lain yang sah
BMN : adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah: • Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis • Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak • Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang • Barang yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
HIRARKI KEWENANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PENGATURAN LAMA PEMBINA UMUM PRESIDEN
PENGATURAN BARU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN
PELAKSANA PEMBINA UMUM MENTERI KEUANGAN Dikuasakan kepada DIRJEN PERBENDAHARAAN (DIRJEN ANGGARAN) Bersifat pasif dan sebatas pada perizinan pemanfaatan, penghapusan/pemindahtanganan
PENGELOLA BARANG MENTERI KEUANGAN Dikuasakan kepada DIRJEN KEKAYAAN NEGARA Memiliki kewenangan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan.
PEMBINA BARANG INVENTARIS
PENGGUNA BARANG
MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA
MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA
Peran dan Tanggung Jawab Satker / Kuasa Pengguna Barang
Penunjukan Tim Pelaksana atau Pejabat/Staf yg melaksanakan inventarisasi pd Satker ybs. Penyiapan dan penyampaian dokumen dan data awal yg diperlukan dlm rangka inventarisasi, penilaian dan sertifikasi BMn pd Satker ybs kepada Tim Pelaksana DJKN Pelaksanaan inventarisasi/cek fisik lapangan atas seluruh BMN yg berada pd penguasaan masing2. Pengamanan BMN yg berada dlm penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Update data/laporan BMN berdasarkan hasil inventarisasi yg telah dilakukan dan Pelaporan hasil update inventarisasi kpd Pengguna Barang dg tembusan kpd KPKNL.
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 1) PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 2) PEMANFAATAN (Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, BGS/BSG) 3) PENGGUNAAN 4) PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 5) PENILAIAN 6) PENGHAPUSAN 7) PEMINDAHTANGANAN (Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, PMP) 8) PENATAUSAHAAN (Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan) 9) PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1)
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Satker setelah memperhatikan ketersediaan BMN/D yg ada; Berpedoman kpd Standar Barang, Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga; Standar Barang dan Standar Kebutuhan ditetapkan oleh Pengelola Barang; Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang dr para Kuasa Pengguna Barang Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMN/D kpd Pengelola Barang. Pengelola Barang bersama Pengguna Barang membahas usul tsb dg memperhatikan data barang pd pengguna dan/atau pengelola utk ditetapkan sbg RENCANA KEBUTUHAN BMN/D (RKBMN/D)
A.
Perencanaan Kebutuhan Kebutuhan
Merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/D untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dg keadaan yg sedang se dang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
B.
Penganggaran
Merupakan kegiatan untuk menganggarkan kegiatankegiatan sesuai dengan rencana kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan.
2) PENGADAAN
Prinsipnya Efisien, Efektif, Transparan, dan Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak diskriminatif dan Ak Akuntabel. untabel. Pengaturannya diatur sesuai dg peraturan per-undang2-an yg berlaku - Keppres No. 80 Tahun 2003; - Peraturan lainnya ttg pengadaan Tanah; - dll
3) PENGGUNAAN • Pengertian : Kegiatan yg dilakukan oleh Pengguna barang dlm mengelola dan menatausahakan BMN yg sesuai dg Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian ybs. • Status penggunaan BMN ditetapkan oleh Pengelola barang; • Penetapan Status penggunaan Tanah dan atau Bangunan dilakukan dg ketentuan bahwa BMN untuk kepentingan Penyelenggaraan Tugas pokok; • Pengguna BMN yg tidak menyerahkan Tanah dan Bangunan yg tidak digunakan dikenakan sanksi berupa Pembekuan Dana Pemeliharaan Tanah dan bangunan dimaksud.
A. Pengertian Umum
Adalah pendayagunaan BMN/D yg tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/ Satker/SKPD, dapat dimanfaatkan dalam bentuk SEWA, PINJAM PAKAI, KERJASAMA PEMANFAATAN dan BANGUN SERAH GUNA/BSG atau BANGUN GUNA SERAH/BGS dengan tidak mengubah status kepemilikan.
A. SEWA Sewa adalah Pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai Barang milik negara yang dapat disewakan adalah tanah dan atau bangunan, baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaanya ada pada pengguna barang, dan barang milik negara selain tanah dan atau bangunan
Subyek Pelaksanaan Sewa A. Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Negara yaitu : Pengelola barang untuk tanah dan atau bangunan yg berada pada pengelola barang Pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk : - Sebagian tanah dan atau bangunan yg status penggunaannya ada pada PB - BMN selain tanah dan atau bangunan
B. Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah Badan Hukum Lainnya Perorangan
B. PINJAM PAKAI Pinjam Pakai Barang Milik Negara adalah penyerahan penggunaan barang milik negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir BMN tersebut diserahkan kembali ke Pemerintah Pusat Pertimbangan Pinjam Pakai untuk mengoptimalkan pengguna BMN yg belum/tidak dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. BMN yang dapat dipinjampakaikan adalah tanah dan atau bangunan baik yg ada pada PB maupun yg ada pada Pengguna Barang, serta BMN selain tanah dan Bangunan
Pihak yang dapat meminjampakaikan BMN adalah : A. Pengelola barang untuk tanah dan atau bangunan yg berada pada Pengelola Barang B. Pengguna barang dengan persetujuan Pengelola barang untuk : Sebagian tanah dan atau bangunan yg status penggunaannya ada pada Pengguna barang BMN selain tanah dan atau bangunan II. Pihak yg dapat meminjam BMN adalah Pemerintah Daerah
C. KERJASAMA PEMANFAATAN Kerjasama Pemanfaatan ad. Pendayagunaan BMN oleh pihak lain dlm jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama Pemanfaatan BMN dilakukan utk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yg belum /tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara dan mengamankan BMN dlm arti mencegah penggunaan BMN tanpa didasarkan pd peraturan yg yg berlaku
A.
Pengamanan
Pengelola, Pengguna dan Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan; Pengamanan : Administratif, Fisik dan Hukum; BMN – Tanah harus di-SERTIPIKATkan an Pemerintah RI; BMN – Bangunan harus punya Bukti Kepemilikan an Pemerintah RI; BMN – Lainya harus punya Bukti Kepemilikan an Pengguna Barang
B.
Pemeliharaan
Pengguna Barang/Kuasa PB bertanggung jawab atas pemeliharaan BMN Pemeliharaan berpedoman pd Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) Biaya pemeliharaan dibebankan pd APBN Kuasa PB wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang
A.
Pengertian Umum
• Adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMN/D
Pengertian Penghapusan Penghapusan ad. tindakan menghapus BMN dari daftar barang dgn cara menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yg berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yg berada dalam penguasaanya.
Persyaratan Penghapusan Selain Tanah dan Bangunan A. Persyaratan Teknis : 1. Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan lagi karena rusak, dan tidak ekonomis kalau diperbaiki 2. Secara teknis barang tidak dapat dipergunakan lagi akibat modernisasi 3. Barang telah melampaui batas waktu kegunaanya/kadaluarsa
4.
Barang Mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain sejenisnya
5.
Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan susut dalam penyimpanan/pengangkutan
B.
Persyaratan Ekonomis yaitu Apabila secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapuskan, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari manfaat yang diperolehnya
C.
Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman
Penghapusan BMN berupa Tanah dan Bangunan 1. 2. 3.
4. 5.
Barang dalam kondisi rusak berat, karena bencana alam atau sebab lain diluar kemampuan manusia (Force Majeur) Lokasi barang tidak sesuai dengan RUTR, karena adanya perubahan tata ruang kota Barang perlu dipindahtangankan agar dapat digantikan dengan barang sejenis yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. Penyatuan lokasi barang dengan barang lain Milik negara dalam rangka efisinsi Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam
KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
ALUR PIKIR PMK 120/PMK.06/2007 TENTANG PENATAUSAHAAN BMN LANDASAN Landasan Yuridis 1. UU 17/2003 tentang Kekayaan Negara 2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 4. PP 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/D
BATANG TUBUH
13 Bab dan 41 Pasal 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan 3. Ruang Lingkup & Sasaran 4. Pelaksana Penatausahaan 5. Pembukuan 6. Inventarisasi 7. Pelaporan 8. Penatausahaan BMN Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan BLU 9. Penyusunan Rencana Pengadaan Landasan Formil & Pemeliharaan terkait Dalam rangka Penatausahaan BMN melaksanakan amanat PP 10. Sanksi 6/2006 11. Ketentuan Lain-lain 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup
LAMPIRAN 1. Pendahuluan (gambaran umum) 2. Struktur, bagan organisasi dan tugas pelaksana penatausahaan BMN 3. Tatacara Pembukuan BMN 4. Tatacara Inventarisasi BMN 5. Tatacara Pelaporan BMN 6. Tatacara Penggolongan dan Kodefifkasi BMN 7. Kebijakan Penatausahaan BMN 8. Daftar dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJKN 9. Daftar dan Wilayah Kerja KPKNL 10.Format buku, daftar dan laporan,
TUJUAN DAN SASARAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA TUJUAN
Mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN
SASARAN
Semua barang milik negara tercatat dengan baik
Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.
Nilai/data BMN baik untuk kebutuhan laporan manajemen maupun untuk kebutuhan laporan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat (pada LKPP) sudah menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar
RUANG LINGKUP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
PEMBUKUAN
INVENTARISASI
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/D sesuai dengan ketentuan yang berlaku
PELAPORAN
PASAL 67
TUGAS PELAKSANA PENATAUSAHA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA 1.
Membuat daftar BMN (semua tingkat unit penatausahaan)
2.
Melakukan pembukuan BMN a)
Satker (UPKPB) membukukan semua BMN kecuali tanah dan/atau bangunan yang idle.
b)
KPKNL membukukan BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle
3.
Melakukan inventarisasi BMN
4.
Melakukan pelaporan BMN
5.
Melakukan pengamanan dokumen
6.
Melakukan rekonsiliasi dan/atau pemutakhiran data
7.
Melakukan pembinaan
PENTINGNYA PENATAUSAHAAN YANG BAIK PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Semua barang milik negara tercatat dengan baik
Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.
Nilai/data BMN baik untuk kebutuhan laporan manajemen maupun untuk kebutuhan laporan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat (pada LKPP) sudah menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar
HARAPAN KEPADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Ciptakan hubungan yang harmonis antara pengelola barang dan pengguna barang (konsep kemitraan)
Tertib penatausahaan di tingkat kementerian negara/lembaga merupakan awal untuk tertibnya penatausahaan tingkat nasional
Tertibnya pengelolaan barang milik negara adalah tanggungjawab kita semua
PENGORGANISASIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
RUANG LINGKUP SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
SAPP
SIAP
SAKUN
SAU
SAI
SAK UAPB SABMN
UAPPB-E1 UAPPB-W UAKPB
PERMENKEU 59/2005
BAGAN ALUR SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH PUSAT Menteri Keuangan
SABMN
SAI
UAPB
UAPA
UAPPB-E1
UAPPA-E1
UAPPB-W
UAPPA-W
UAKPB
UAKPA
PERMENKEU 59/2005
PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
DEFINISI PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
Merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN/D ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang, meliputi:
Pengguna Barang
Kuasa Pengguna Barang (DBKP)
Pengelola Barang
Daftar
Barang Pengguna (DBP)
Daftar Barang Kuasa Pengguna
Daftar BMN (Tanah dan/atau Bangunan)
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan BMN/D selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
Pengelola Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya
PASAL 67 PP 6/2006
DOKUMEN SUMBER PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
Berita acara serah terima BMN
Dokumen kepemilikan BMN
Dokumen pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN
Dokumen pembayaran (SPM, SP2D, Faktur, Kuitansi)
Surat Keterangan Penyelesaian Pembangunan
Surat Perintah Kerja (SPK)
Surat Perjanjian/Kontrak
Dokumen penetapan/pengalihan status penggunaan BMN
Dokumen pemanfaatan BMN
Dokumen penghapusan BMN
Dokumen pemindahtanganan BMN
Dokumen lainnya yang sah
PRODUK KELUARAN PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
DAFTAR BARANG
UPKPB
: DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA (DBKP)
UPPB-W : DAFTAR BARANG PENGGUNA – WILAYAH (DBP-W)
UPPB-E1 : DAFTAR BARANG PENGGUNA – ESELON 1 (DBP-E1)
UPPB
: DAFTAR BARANG PENGUNA (DBP)
KPKNL
: DAFTAR BARANG MILIK NEGARA – KANTOR DAERAH
KW-DJKN : DAFTAR BARANG MILIK NEGARA – KANTOR WILAYAH
DJKN
: DAFTAR BARANG MILIK NEGARA
BUKU BARANG
UPKPB
: INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
KPKNL
: TANAH DAN/ATAU BANGUNAN IDLE
KARTU IDENTITAS BARANG (KIB)
BUKU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
UPKPB
: BUKU PNBP PENGELOLAAN BMN
KPKNL
: BUKU PNBP TANAH DAN/ATAU BANGUNAN IDLE
JENIS DAFTAR BARANG PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
DAFTAR PERSEDIAAN
DAFTAR TANAH
DAFTAR GEDUNG DAN BANGUNAN
DAFTAR PERALATAN DAN MESIN
DAFTAR ALAT ANGKUTAN BERMOTOR
DAFTAR ALAT BESAR
DAFTAR ALAT PERSENJATAAN
DAFTAR PERALATAN LAINNYA
DAFTAR JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
DAFTAR ASET TETAP LAINNYA
DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
DAFTAR BARANG BERSEJARAH
DAFTAR ASET LAINNYA
BATASAN PENYAJIAN DAFTAR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Daftar BMN berupa Persediaan
Tingkat UPKPB, sampai dengan sub-sub kelompok barang. Tingkat KPKNL, UPPB-W, UPPB-E1, UPPB, dan DJKN sampai dengan sub kelompok barang.
Daftar BMN berupa Aset Tetap
Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang sampai dengan sub-sub kelompok barang. Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan :
Tingkat UPKPB dan KPKNL sampai dengan sub-sub kelompok barang.
Tingkat UPPB-W, UPPB-E1, Kanwil DJKN sampai dengan sub kelompok barang.
Tingkat UPPB dan DJKN sampai dengan kelompok barang.
BATASAN PENYAJIAN DAFTAR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Daftar BMN berupa Aset Lainnya
Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang sampai dengan sub-sub kelompok barang.
Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan :
Tingkat UPKPB dan KPKNL sampai dengan sub-sub kelompok barang.
Tingkat UPPB-W, UPPB-E1, Kanwil DJKN sampai dengan sub kelompok barang.
Tingkat UPPB dan DJKN sampai dengan kelompok barang.
JENIS BUKU BARANG DAN KIB PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
BUKU BARANG INTRAKOMPTABEL
BUKU BARANG EKSTRAKOMPTABEL
BUKU BARANG BERSEJARAH
BUKU BARANG PERSEDIAAN
BUKU BARANG KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)
KARTU IDENTITAS BARANG (KIB)
TANAH GEDUNG DAN BANGUNAN BANGUNAN AIR ALAT ANGKUTAN BERMOTOR ALAT BESAR ALAT PERSENJATAAN
DAFTAR BARANG RUANGAN
DAFTAR BARANG LAINNYA
JENIS TRANSAKSI PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
Saldo Awal
Perolehan BMN
Perubahan BMN
Penghapusan BMN
PERSAMAAN UMUM SALDO AKHIR : Saldo Awal + Perolehan + Perubahan - Penghapusan
SALDO AWAL PEMBUKUAN TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
SALDO AKHIR PERIODE SEBELUMNYA merupakan akumulasi dari seluruh transaksi BMN periode sebelumnya.
KOREKSI SALDO merupakan koreksi perubahan atas saldo akhir BMN pada periode sebelumnya yang dikarenakan :
adanya koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan dalam periode sebelumnya, dan
penambahan/pengurangan sebagai akibat dari pelaksanaan inventarisasi.
PEROLEHAN PEMBUKUAN TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
HIBAH; transaksi perolehan BMN yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat; PEMBELIAN; transaksi perolehan BMN yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN; PENYELESAIAN PEMBANGUNAN; transaksi perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/ gedung dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima. PELAKSANAAN DARI PERJANJIAN/KONTRAK; barang yang diperoleh dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, tukar menukar, dan perjanjian/kontrak lainnya; PEMBATALAN PENGHAPUSAN; pencatatan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan; RAMPASAN; transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan pelaksanaan ketentuan undang-undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap; REKLASIFIKASI MASUK; transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain; TRANSFER MASUK; transaksi perolehan BMN dari KPB lain dari satu Pengguna Barang atau dari KPB/Pengguna Barang lainnya.
PERUBAHAN PEMBUKUAN TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
PENGURANGAN transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang;
PENGEMBANGAN transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan di Buku Barang Ekstrakomptabel ke Buku Barang Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN dalam Buku Barang Intrakomptabel;
PERUBAHAN KONDISI pencatatan perubahan kondisi BMN;
REVALUASI transaksi perubahan nilai BMN yang dikarenakan adanya nilai baru dari BMN yang bersangkutan sebagai akibat dari pelaksanaan penilaian BMN.
PENGHAPUSAN PEMBUKUAN TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
PENGHAPUSAN transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan berdasarkan b erdasarkan suatu Surat Keputusan Penghapusan.
TRANFER KELUAR transaksi penyerahan BMN ke Kuasa Pengguna Barang lain dari satu Pengguna Barang atau ke Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang lainnya.
HIBAH transaksi penyerahan BMN yang disebabkan oleh pelaksanaan hibah atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat.
REKLASIFIKASI KELUAR transaksi BMN kepada pihak lain ke dalam penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi reklasifikasi masuk.
EKSTRAKOMPTABEL & INTRAKOMPTABEL PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
BUKU BARANG INTRAKOMPTABEL mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan Masuk/Penerimaan dari pertukaran/ pengalihan masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Buku Barang Ekstrakomptabel Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
BUKU BARANG EKSTRAKOMPTABEL mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
BARANG BERSEJARAH PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya;
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan dan rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. BMN yang memenuhi kriteria aset bersejarah (heritage assets) dibukukan dalam Buku Barang Bersejarah dan Daftar Barang Bersejarah.
KEGIATAN PERTAMA KALI PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA UPKPB
UPPB (E1/W)
Membukukan dan mencatat semua BMN Mendaftarkan semua BMN yang telah yang telah ada sebelum diterbitkannya ada sebelum diterbitkannya Peraturan Peraturan Menteri Keuangan ini ke dalam Menteri Keuangan ini ke dalam DBP Buku Barang dan/atau Kartu Indentitas (E1/W), yang datanya berasal dari Barang. DBKP/DBP-W/DBP-E1 di wilayah kerjanya. Menyusun dan mendaftarkan semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini ke dalam DBKP. Meminta pengesahan DBKP pertama kali kepada penanggung jawab UPKPB
Meminta pengesahan DBP (E1/W) pertama kali kepada penanggung jawab UPPB (E1/W)
KEGIATAN RUTIN PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA UPKPB
UPPB (E1/W)
Membukukan dan mencatat data transaksi BMN ke dalam Mendaftarkan data mutasi BMN ke Buku Barang Intrakomptabel, Buku Barang dalam DBP-W berdasarkan dokumen Ekstrakomptabel, Buku Barang Bersejarah, Buku KDP dansumber. Buku Persediaan berdasarkan dokumen sumber Membukukan dan mencatat semua barang dan perubahannya atas perpindahan barang antar lokasi/ruangan ke dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan/atau Daftar Barang Lainnya (DBL)
Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP-W berdasarkan dokumen sumber.
Membuat dan/atau memutakhirkan KIB, DBR dan DBL
Menghimpun data PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang Membukukan dan mencatat perubahan kondisi barang ke berasal dari Laporan PNBP UPKPB di dalam Buku Barang Intrakomptabel, Buku Barang wilayah kerjanya Ekstrakomptabel dan Buku Barang Bersejarah berdasarkan dokumen sumber Membukukan dan mencatat PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya kedalam Buku PNBP Mengarsipkan dokumen penatausahaan dan dokumen kepemilikan BMN secara tertib
Mengarsipkan asli atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan dan dokumen kepemilikan BMN secara tertib.
KEGIATAN BULANAN PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
UPKPB Melakukan rekonsiliasi data transaksi BMN dengan UAKPA dan/atau pejabat pembuat komitmen
UPPB (E1/W)
KEGIATAN SEMESTERAN PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA UPKPB Mencatat setiap perubahan data BMN kedalam DBKP berdasarkan data dari Buku Barang dan KIB.
UPPB (E1/W) Mencatat setiap perubahan DBP (E1/W) berdasarkan data dari DBKP/DBP-W/DBP-E1 di wilayah kerjanya.
Meminta pengesahan DBKP kepada Meminta pengesahan DBP (E1/W) penanggung jawab UPKPB. kepada penanggung jawab UPPB (E1/W) Melakukan rekonsiliasi atas DBKP dengan DBMN-KD pada KPKNL, jika diperlukan.
INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
DEFINISI INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
Merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN/D, meliputi:
Pengguna barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun (kecuali berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, dilakukan setiap tahun)
Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi tersebut kepada pengelola barang selambat-lambatnya 3 bulan setelah selesainya inventarisasi
Pengelola barang khusus berupa tanah dan bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun
PASAL 69-70 PP 6/2006
KETENTUAN UMUM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun adalah sensus barang, dan yang dimaksud dengan inventarisasi terhadap persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan antara lain adalah opname fisik.
Jika diperlukan, dalam pelaksanaan inventarisasi dapat dibentuk Tim Inventarisasi pada masing-masing tingkat unit penatausahaan pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi BMN atas Tanah dan/atau Bangunan Idle, Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang sebelumnya menyerahkan tanah dan/atau bangunan dimaksud tetap berkewajiban membantu pelaksanaan hasil inventarisasi BMN atas Tanah dan/atau Bangunan Idle.
KETENTUAN UMUM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi BMN, apabila BMN yang diinventarisasi bukan berada dalam penguasaan masing-masing unit penatausahaan pada Pengguna Barang atau Pengelola Barang, maka dapat dibuat Berita Acara Inventarisasi antara unit penatausahaan dengan pihak yang menguasai barang dimaksud.
Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi harus menyertakan penjelasan atas setiap perbedaan antara data BMN dalam daftar barang dan hasil inventarisasi.
Penanggungjawab pelaksanaan inventarisasi BMN pada Pengguna Barang adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan, dan penanggungjawab pelaksanaan inventarisasi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada Pengelola Barang adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara, atau pejabat yang dikuasakan.
TUJUAN & SASARAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
TUJUAN
Agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi.
Mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN
SASARAN
Seluruh BMN merupakan sasaran inventarisasi yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang
PROSEDUR INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA UPKPB Menyusun Program
Melakukan Inventarisasi
UPPB-W
UPPB-E1
UPPB
Menyusun Program
Menyusun Program
Menyusun Program
Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi
Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi
Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi
Menghimpun Laporan
Menghimpun Laporan
Menghimpun Laporan
Menyusun DBHI
Membuat Surat Pernyataan Menyusun Laporan
Membuat SPHI
DOKUMEN SUMBER INVENTARISASI BMN PADA UPKPB
Daftar Barang Kuasa Penggguna
Buku Barang
Kartu Identitas Barang
Daftar Barang Ruangan
Daftar Barang Lainnya
Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan
Dokumen kepemilikan BMN
Dokumen pengelolaan dan penatausahaan
Dokumen lainnya yang dianggap perlu
PRODUK KELUARAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
Laporan Hasil Inventarisasi BMN
Surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi BMN
Blanko label sementara dan permanen
Kertas Kerja Inventarisasi
Daftar Barang Hasil Inventarisasi
Baik dan Rusak Ringan
Rusak Berat
Tidak Diketemukan/hilang
Berlebih
PROSEDUR DAN TAHAPAN INVENTARISASI BMN PADA UPKPB
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN pt bunga mawar
TINDAK LANJUT
Jl. Kebun Raja 382 JAKARTA 10112 Tel.021-721823 Fax. 021-722324
Jakarta, 10-08-94 Kepada: PTJaya Plastiik Indah Jl. Kemiri 34 Jakarta Fax. 021-447692
ORDERPEMBELIAN NO. 18/ORD/VIII/94 pt bunga mawar
Jl. Kebun Raja 382 JAKARTA 10112 Tel. 021-721823 Fax. 021-722324 NO. KODE/ DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA SATUAN 1. 2. 3. 4.
6900 Spons 4509 Kantong Plastik Tebal 1640 Lap Katun 1507 Pot Bunga Plastik
1 case 12.750 200 lembar 475 25 lembar 940 5 lusin 3.000
Jakarta, 10-08-94 Kepada: PTJaya Plastiik Indah Jl. Kemiri 34 Jakarta Fax. 021-447692
ORDERPEMBELIAN NO. 18/ORD/VIII/94
NO. KODE/ DESKRIPSI BA RANG J UMLAH HARGA SATUAN 1. 2. 3. 4.
6900 Spons 4509 Kantong Plastik Tebal 1640 Lap Katun 1507 Pot Bunga Plastik
1 case 12.750 200 lembar 475 25 lembar 940 5 lusin 3.000
Catatan : • Agar pesanan diantar sebelum tanggal 14-08-94. • Pembayaran paling lambat 2 (dua) hari setelah delivery. • Bila ada yang kurang jelas harap hubungi sdr. Mamat (bag. Pembelian).
HormatKami,
(Ny.Setiawati Lubis) Kabag. Pembelian
PROSEDUR DAN TAHAPAN INVENTARISASI BMN PADA UPKPB
PERSIAPAN
Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim inventarisasi di bawah koordinasi UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB, dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi.
Mengumpulkan dokumen sumber.
Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi, antara lain :
Menyiapkan denah lokasi.
Memberi nomor/nama ruangan dan penanggungjawab ruangan pada denah lokasi.
Menyiapkan blanko label sementara (dari kertas) yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan.
Menyiapkan data awal.
Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi beserta tata cara pengisiannya.
PROSEDUR DAN TAHAPAN INVENTARISASI BMN PADA UPKPB
PELAKSANAAN
Tahap pendataan
Menghitung jumlah barang.
Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat).
Menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang telah dihitung.
Mencatat hasil inventarisasi tersebut pada Kertas Kerja Inventarisasi.
Tahap identifikasi
Pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang.
Pemisahan barang-barang berdasarkan kategori kondisi :
Barang Baik dan Rusak Ringan
Barang Rusak Berat /tidak dapat dipakai lagi
Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dan data awal/dokumen sumber:
Barang yang tidak diketemukan/hilang
Barang yang berlebih.
PROSEDUR DAN TAHAPAN INVENTARISASI BMN PADA UPKPB
PELAPORAN
Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah diinventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi, dengan kriteria : Barang Baik dan Rusak Ringan Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi Barang yang tidak diketemukan/hilang Barang yang berlebih.
Membuat surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi.
Menyusun laporan hasil inventarisasi BMN.
Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan surat pernyataan kepada penanggung jawab UPKPB.
Menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya kepada UPPB-W, UPPB-E1, atau UPPB dengan tembusan kepada KPKNL.
PROSEDUR DAN TAHAPAN INVENTARISASI BMN PADA UPKPB
TINDAK LANJUT
Membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi pada Buku Barang, Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna.
Memperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan.
Menempelkan blanko label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi.
Jika diperlukan, UPKPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dan KPKNL.
Untuk barang yang hilang/tidak diketemukan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA
DEFINISI PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA
Kuasa Pengguna Barang Menyusun LBKPS dan LBKPT untuk disampaikan kepada Pengguna Barang
Pengguna Barang Menyusun LBPS dan LBPT untuk disampaikan kepada Pengelola Barang
Pengelola Barang
Menyusun LBMN/D berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan Menghimpun LBPS, LBPT dan LBMN/D berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan Menyusun LBMN/D sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah
PASAL 71-72 PP 6/2006
BATASAN PENYAJIAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA
Pelaporan BMN berupa persediaan:
Tingkat UPKPB, sampai dengan sub kelompok barang.
Tingkat UPPB-W, UPPB-E1, UPPB, KPKNL dan Kanwil DJKN sampai dengan kelompok barang.
Pelaporan BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya
Tingkat UPKPB, sampai dengan sub-sub kelompok barang.
Tingkat UPPB-W dan KPKNL, sampai dengan sub kelompok barang.
Tingkat UPPB-E1, UPPB, dan Kanwil DJKN sampai dengan kelompok barang.
BAGAN ALUR PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA UPPB
Menkeu cq DJKN
UPPB-E1
UPPB-W
KW-DJKN
UAKPA/PPK UPKPB
KPKNL
: Alur Laporan/Daftar Barang (Semesteran/Tahunan) : Alur Tembusan Laporan/Daftar Barang (Semesteran/Tahunan) : Alur Rekonsiliasi Laporan/Daftar Barang (Semesteran/Tahunan)
JENIS LAPORAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA
UPKPB
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN (LBKPS)
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN (LBKPT)
UPPB-W
LAPORAN BARANG PENGGUNA WILAYAH SEMESTERAN (LBPWS)
LAPORAN BARANG PENGGUNA WILAYAH TAHUNAN (LBPWT)
UPPB-E1
LAPORAN BARANG PENGGUNA ESELON 1 SEMESTERAN (LBPES)
LAPORAN BARANG PENGGUNA ESELON 1 TAHUNAN (LBPET)
UPPB
LAPORAN BARANG PENGGUNA SEMESTERAN (LBPS)
LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN (LBPT)
PRODUK KELUARAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA
LAPORAN SEMESTERAN/TAHUNAN
LAPORAN PERSEDIAAN
LAPORAN ASET TETAP
LAPORAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
LAPORAN ASET LAINNYA
LAPORAN BARANG BERSEJARAH
CATATAN RINGKAS BARANG
LAPORAN MUTASI BMN
LAPORAN KONDISI BARANG
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
ARSIP DATA KOMPUTER
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
TUJUAN KAPITALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA • Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN. • Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir. • Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai BMN.
PENGELUARAN YANG DIKAPITALISIR KAPITALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
•
Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya. • Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan. • Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba
•
Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan
PENGELUARAN YANG DIKAPITALISIR KAPITALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA •
Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
•
Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
•
Nilai pengembangan tanah meliputi biaya pengurugan dan pematangan.
•
Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mengingkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
PENGELUARAN YANG DIKAPITALISIR KAPITALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA No
Kegiatan
1 Pengadaan tanah
Pengeluaran yang dikapitalisir
Biaya pembebasan,
Pembayaran honor tim,
Biaya pembuatan sertifikat, dan
Biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan
2 Pembelian peralatan dan Harga barang, mesin sampai siap pakai Ongkos angkut,
Biaya asuransi,
Biaya pemasangan, dan
Biaya selama masa uji coba
PENGELUARAN YANG DIKAPITALISIR No 3
KAPITALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Kegiatan
Pengeluaran yang dikapitalisir
Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan a. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak
Pengeluaran sebesar nilai kontrak Biaya perencanaan dan pengawasan, Biaya perizinan, dan Jasa konsultan
b. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola
Biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi : Biaya bahan baku, Upah tanaga kerja, Sewa peralatan, Biaya perencanaan dan pengawasan, dan Biaya perizinan
PENGELUARAN YANG DIKAPITALISIR KAPITALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA No
Kegiatan
Pengeluaran yang dikapitalisir
4 Pembangunan gedung dan bangunan a. Pembangunan gedung dan Pengeluran nilai kontrak, bangunan yang Biaya perencanaan dan pengawasan, dilaksanakan melalui Biaya perizinan, kontrak Jasa konsultan, Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. b. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola
Biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi : Biaya bahan baku, Upah tenaga kerja, Sewa peralatan, Biaya perencanaan dan pengawasan, Biaya perizinan, Biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
PENGELUARAN YANG DIKAPITALISIR KAPITALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA No
Kegiatan
Pengeluaran yang dikapitalisir
5 Pembangunan jalan/irigasi/jaringan a. Pembangunan jalan/irigasi/ jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak
b. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola
Nilai kontrak, Biaya perencanaan dan pengawasan, Biaya perizinan, Jasa konsultan, Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi: Biaya bahan baku, Upah tenaga kerja, Sewa peralatan, Biaya perencanaan dan pengawasan, Biaya perizinan, Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
PENGELUARAN YANG DIKAPITALISIR No
KAPITALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Kegiatan Pengeluaran yang dikapitalisir
6 Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai
Harga kontrak/beli, Ongkos angkut, dan Biaya asuransi
7 Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak
Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola
Biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi : Biaya bahan baku, Upah tenaga kerja, Sewa peralatan, Biaya perencanaan dan pengawasan, Biaya perizinan, dan Jasa konsultan.
Nilai kontrak, Biaya perencanaan dan pengawasan, dan Biaya perizinan
NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA •
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
•
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap : • Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tigaratus ribu rupiah), dan • Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
•
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
PERSEDIAAN-1 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Pengakuan :
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya/kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.
Pengukuran :
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.
PERSEDIAAN-2 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Pengungkapan : Persediaan disajikan sebesar nilai moneternya. Dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan :
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
Kondisi persediaan;
Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.
Dalam penyusunan laporan keuangan, Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
TANAH-1 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.
Pengakuan Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
TANAH-2 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Pengukuran
Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.
Pengungkapan Tanah disajikan sebesar nilai moneternya. Dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan :
Dasar penilaian yang digunakan
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan;dan Mutasi Tanah lainnya.
GEDUNG DAN BANGUNAN-1 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.
Pengakuan
Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi:
Penambahan : peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan. Pengembangan : peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan : penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas asset.
GEDUNG DAN BANGUNAN-2 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Pengukuran
Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.
Pengungkapan Gedung dan Bangunan disajikan sebesar nilai moneternya. Dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan :
Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pengembangan; dan Penghapusan;
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;
PERALATAN DAN MESIN-1 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.
Pengakuan Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi:
Penambahan : peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan. Pengembangan : peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan : penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset.
PERALATAN DAN MESIN-2 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Pengukuran
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian,
biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, s ewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.
Pengungkapan Peralatan dan Mesin disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:
Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pengembangan; dan Penghapusan;
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
JALAN, IRIGASI & JARINGAN-1 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.
Pengakuan
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya.
Penambahan : peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut.
Pengembangan : peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan kar ena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
Pengurangan : penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.
JALAN, IRIGASI & JARINGAN-2 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Pengukuran
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar nilai moneternya. Dalam CRB diungkapkan :
Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pengembangan; dan Penghapusan;
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
ASET TETAP LAINNYA-1 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.
Pengakuan
Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi:
Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut.
Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.
ASET TETAP LAINNYA-2 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Pengukuran
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung
dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
Pengungkapan Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:
Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN-1 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang s edang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Pengakuan
KDP merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.
KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN-2 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Pengukuran
KDP dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN-3 AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Pengungkapan KDP disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:
Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
Uang muka kerja yang diberikan;
Retensi.
ASET BERSEJARAH AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).
Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
KONDISI BARANG AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA No
Barang
Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
1 Barang Bergerak
Apabila kondisi Apabila barang tersebut masih barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang dalam keadaan utuh berfungsi dengan baik. Untuk dan berfungsi dengan berfungsi dengan baik baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok
Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/ penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi
2 Tanah
Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya
Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.
Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
KONDISI BARANG AKUNTANSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA No
Barang
Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar
3 Jalan dan Jembatan
Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik
Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memelukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya
4 Bangunan
Apabila ba bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin
Apabila bangunan tersebut Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan tidak utuh dan tidak dapat pemeliharaan rutin dan dipergunakan lagi perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama
PENGGOLONGAN KODEFIKASI BARANG BARANG MILIK MILIK NEGARA NEGARA
&
PERMENKEU 97/2007 PERMENKEU 120/2007
PENGGOLONGAN PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA •
Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik mengenai BMN ke dalam golongan, bidang, kelompok, subkelompok dan sub-sub kelompok.
BIDANG
KELOMP OK KELOMP OK
GOLONG AN BIDANG
KELOMP OK KELOMP OK
•
SUB KELOMPOK SUB KELOMPOK
SUB KELOMPOK SUB KELOMPOK
BMN dibagi atas 4 (empat) golongan, yakni : • Barang Tidak Bergerak • Barang Bergerak • Hewan, Ikan, dan Tanaman • Persediaan
SUB-SUB KELOMPOK SUB-SUB KELOMPOK SUB-SUB KELOMPOK SUB-SUB KELOMPOK
BIDANG BARANG Kode
Barang Tidak Bergerak
Barang Bergerak
Hewan, Ikan & Tanaman
01
Tanah
Alat Besar
Hewan
02
Jalan dan Jembatan
Alat Angkutan
Ikan
03
Bangunan Air
Alat Bengkel Dan Alat Ukur
Tanaman
04
Instalasi
Alat Pertanian
05
Jaringan
Alat Kantor & Rumah Tangga
06
Bangunan Gedung
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar
07
Monumen/Bangunan Bersejarah
Alat Kedokteran Dan Kesehatan
08
Bangunan Menara
Alat Laboratorium
09
Rambu-rambu
Koleksi Perpustakaan/Buku
10
Tugu Titik Kontrol/Pasti
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga
11
Alat Persenjataan
12
Komputer
13
Alat Eksplorasi
14
Alat Pengeboran
15
Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian
16
Alat Bantu Eksplorasi
17
Alat Keselamatan Kerja
18
Alat Peraga
19
Peralatan Proses/Produksi
KODEFIKASI PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA •
•
Kodefikasi adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN.
Kode 1 untuk golongan Barang Tidak Bergerak
Kode 2 untuk golongan Barang Bergerak
Kode 3 untuk golongan Hewan, Ikan dan Tanaman
Kode 4 untuk golongan Persediaan
Kode 5 untuk golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kode 6 untuk Aset Tak Berwujud
Kode 7 sampai dengan 9 disediakan untuk penambahan golongan baru
Unsur-unsur kodefikasi BMN meliputi: • • • •
Kode Barang Kode Lokasi Nomor Urut Pendaftaran (NUP) Kode Registrasi
KODE BARANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA Kode barang terdiri 10 (sepuluh) angka/digit yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok kode dengan susunan sebagai berikut :
X . X X . X X . X X . X X X
Satu angka/digit pertama Dua angka/digit kedua Dua angka/digit ketiga Dua angka/digit keempat Tiga angka/digit kelima
: : : : :
kode Golongan Barang kode Bidang Barang kode Kelompok Barang kode Sub Kelompok Barang kode Sub-Sub Kelompok Barang
KODE LOKASI PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA Kode Lokasi terdiri 16 (enam belas) angka/digit dengan susunan sebagai berikut: X X X . X X . X X . X
Tiga angka/digit pertama Dua angka/digit kedua Dua angka/digit ketiga Enam angka/digit keempat Tiga angka/digit kelima
: : : : :
X
X
X
X
X .
X
X
X
kode Pengguna Barang kode Eselon I kode Wilayah kode Kuasa Pengguna Barang kode Pembantu Kuasa Pengguna Barang
Penjelasan: • Kode Pengguna Barang, mengacu kepada kode Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. • Kode Eselon I, mengacu kepada Kode Unit Eselon I Bagian Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. • Kode Wilayah, mengacu kepada Kode Provinsi. Unit kerja pada kantor pusat kementerian negara/ lembaga dan unit eselon-1, kode wilayah diisi dengan 00. • Kode Kuasa Pengguna Barang, mengacu kepada Kode Satuan Kerja pada Kode Bagian Anggaran.
KODE REGISTRASI PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA Kode Registrasi merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang dilekatkan pada barang yang bersangkutan. Kode Registrasi terdiri dari 16 (enam belas) angka/digit Kode Lokasi ditambah 4 (empat) angka/digit tahun perolehan dan 10 (sepuluh) angka/ digit Kode barang ditambah 6 (enam) angka/digit nomor urut pendaftaran barang Contoh: Th 2007 DJKN membeli komputer note book. Pada saat pembelian tsb, nomor pencatatan terakhir BMN yang dikuasai oleh unit kerja dimaksud adalah 000040, maka KPB mencatat note book tsb sbb :
015 10 2 12
00 411792 000 01
02
2007
003 000041
MAPPING PENGGOLONGAN BMN KE PERKIRAAN NERACA n
n
i
n
a
u
r
a
1.01
Tanah
131111 Tanah
2.01 2.02
Alat Besar Alat Angkutan
131311 Peralatan dan Mesin
2.03 2.04 2.05 2.06 2.07
Alat Alat Alat Alat Alat
2.08 2.11 2.12 2.13
Alat Laboratorium Alat Persenjataan Komputer Alat Eksplorasi
2.14 2.15 2.16 2.17 2.18
Alat Alat Alat Alat Alat
2.19
Unit Peralatan Proses/ Produksi
1.06
Bangunan Gedung
Bengkel dan Alat Ukur Pertanian Kantor & Rumah Tangga Studio, Komunikasi dan Pemancar Kedokteran dan Kesehatan
Pemboran Produksi, Pengolahan & Pemurnian Bantu Eksplorasi Keselamatan Kerja Peraga
131511 Gedung dan Bangunan
MAPPING PENGGOLONGAN BMN KE PERKIRAAN NERACA n
n
i a
1.02 Jalan dan jembatan
n
u
r
a 131711 Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.03 Bangunan Air 1.04 Instalasi 1.05 Jaringan 2.09 Koleksi Perpustakaan/Buku
131911 Aset Tetap Lainnya
2.10 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 3.01 Hewan 3.02 Ikan 3.03 Tanaman 5.00 Konstruksi dalam Pengerjaan
132111 Konstruksi dalam Pengerjaan
MAPPING PENGGOLONGAN BMN KE PERKIRAAN NERACA n
n
i
n
a 4
4.01.03.01 4.01.03.02 4.01.03.03 4.01.03.04 4.01.03.06 4.01.01.03 4.01.03.05 4.01.02.00
Persediaan
4.01.05.01 4.01.05.02 4.01.05.03
r
a 1151 11511 115111
Alat Tulis Kantor
Persediaan Persediaan untuk Bahan Operasional Barang Konsumsi
Kertas dan Cover Bahan Cetak Bahan Komputer Alat Listrik Bahan Peledak
115112 115113 115114
Perabot Kantor 4.01.05
u
Suku Cadang Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat Pita Cukai, Meterai dan leges Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Amunisi Bahan untuk Pemeliharaan
11512 115121 115122 115123
Suku Cadang Persediaan untuk kepada Masyarakat
dijual/diserahkan
Pita Cukai, Meterai dan leges Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
MAPPING PENGGOLONGAN BMN KE PERKIRAAN NERACA n
n
i
n
a 4.01.01.01 4.01.01.02 4.01.01.04 4.01.01.05 4.01.01.06 4.01.01.07
Bahan Bangunan dan Konstruksi
u
r
a 11513 115131
Persediaan Bahan untuk Proses Produksi Bahan Baku
Bahan Kimia Bahan Bakar dan Pelumas Bahan Baku Bahan Kimia Nuklir Barang dalam Proses
4.01.01.08
115132 11519 115191
Barang dalam Proses Persediaan Bahan Lainnya
4.02.01.00 Persediaan untuk Tujuan Strategis/ 4.02.02.00 Berjaga2 4.03.01.00 Komponen Pipa Komponen Bekas dan Pipa Bekas
115192
Persediaan Berjaga2
untuk
Persediaan Lainnya
Tujuan
Strategis/
LEVELISASI APLIKASI SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
LEVELISASI ORGANISASI SISTEM APLIKASI BARANG MILIK NEGARA
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna BarangWilayah (UAPPB-W)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna BarangEselon I (UAPPB-E1)
Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)
Catatan : Apabila diperlukan, diperlukan, UAKPB dimungkinkan memiliki Unit Akuntansi Pembantu Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) dengan aturan tertentu
KONSEP APLIKASI SISTEM APLIKASI BARANG MILIK NEGARA
Aplikasi terdiri dari empat level sesuai dengan levelisasi organisasi SABMN (SAKPB, SAPPBW,SAPPB-E1 dan SAPB)
Tiap level memiliki dua menu utama yaitu menu admin dan menu operator
Perekaman Data Transaksi hanya ada di level UAKPB
APLIKASI TINGKAT UAKPB SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SABMN)
TAHAP PERSIAPAN
Persiapan dokumen sumber (BAST, Kwitansi,Faktur,SPM,SPK dll)
Masuk aplikasi (menu admin) dengan user Id: admin dan password: admin
Membuat kode lokasi dan user operator untuk kode lokasi tersebut dari menu admin
Log off dari menu admin masuk ke menu operator dengan user dan password yang telah dibuat di menu admin
Merekam data penandatangan
Merekam daftar ruangan
Catatan: Kode lokasi UAKPB terdiri dari 16 digit XXX XX XX XXXXXX XXX 3 digit UAPB + 2 digit UAPPB-E1 + 2 digit UAPPB-W + 6 digit UAKPB + 3 digit UAPKPB
PEMROSESAN DATA TRANSAKSI
Merekam data transaksi sesuai dengan jenis transaksinya (saldo awal, perolehan, perubahan, penghapusan atau BMN bersejarah)
Verifikasi Register Transaksi Harian (RTH) BMN dengan dokumen sumber
Pencetakan Buku/daftar dan Laporan
AKTIVITAS
Aktifitas Bulanan
Penerimaan ADK dari UAPKPB (khusus UAKPB yang mempunyai UAPKPB)
Pengiriman ADK ke UAKPA tiap bulan
Aktivitas Semesteran
Pengiriman ADK ke UAPPB-W/ UAPPB-E1
Aktivitas Tahunan
Melakukan Proses Tutup Tahun sebelum merekam data BMN tahun anggaran berikutnya.
AKTIVITAS LAINNYA
BACK UP DATA sebaiknya dilakukan tiap ada perubahan data baik merekam data baru maupun merubah data yang sudah ada
RESTORE DATA sebaiknya dilakukan hanya apabila diperlukan (misal : apabila data kita rusak/ hilang)
PACK (Pemampatan data) sebaiknya dilakukan setelah kita menghapus data
REINDEX sebaiknya dilakukan rutin (1 bulan sekali/ 1 minggu sekali)
MENU ADMIN
Untuk pertama kali masuk ke menu ADMIN menggunakan user Id : admin; password :admin, setelah itu user dan password bisa direname (diubah) tetapi tidak bisa dihapus
Menu Admin berfungsi untuk : membuat user operator menentukan lokasi data transaksi dan tabel referensi
Tiap UAKPB bisa memiliki lebih dari satu user operator
MENU OPERATOR
Untuk masuk ke menu operator menggunakan user Id dan password yang sudah dibuat pada menu admin
Menu Operator berfungsi untuk :
Perekaman data transaksi (khusus level UAKPB)
Pengiriman dan penerimaan data (ADK)
Pencetakan buku/ daftar dan laporan
BAGAN ARUS DATA & PELAPORAN BMN DEPARTEMEN KEUANGAN Laporan
DJKN
DJPb
ADK BMN
Laporan
UAPB
UAPA
ADK BB
ADK BB
Laporan
ADK BMN UAPPB-E1
KANWI L DJPB
ADK BB
UAPPA-E1
Laporan
ADK BB
ADK BMN UAPPB-W
UAPPA-W
ADK BB
Laporan
ADK BMN UAKP B
ADK BB ASET
UAKP A
PROSES PENGOLAHAN DATA BMN BAST
Output
Bukti Kepemilikan
Laporan BMN Buku Inventaris Lap. Kondisi Barang
SPM/SP2D Faktur Pembelian Kuitansi SK Penghapusan DS lainnya yang sah
Input
Proses
DIR KIB
• Inputing • Verifikasi • Pencetakan
DIL Lap. Brg. Bersejarah
TRANSFER V.S. HIBAH
UAPB
UAPKPB-E1
UAPPB-W
UAKPB
UAKPB
UAPB
UAPKPB-E1 UAPKPB-E1 UAPKPB-E1
UAKPB
UAKPB
Transfer Hibah
UAKPB
UAKPB
UAKPB
UAPPB-W
UAKPB
UAPKPB-E1
UAKPB
UAKPB
UAPPB-W
UAKPB
UAKPB
UAPKPB-E1 UAPKPB-E1 UAPKPB-E1
UAKPB
UAKPB
UAKPB
UAKPB
UAKPB
UAPPB-W
UAKPB
UAKPB
UAKPB
JENIS-JENIS TRANSAKSI DALAM APLIKASI TINGKAT UAKPB
TRANSAKSI PEROLEHAN
TRANSAKSI PERUBAHAN
TRANSAKSI PENGHAPUSAN
TRANSAKSI PEROLEHAN 1.
Transaksi yang tidak memerlukan SP2D Saldo Awal
Transfer Masuk Hibah Rampasan Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk 2.
Transaksi yang memerlukan SP2D Pembelian
Penyelesaian Pembangunan
*)KODE TRANSAKSI PEROLEHAN BMN
Saldo Awal (100), merupakan saldo BMN pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannnya SABMN yang merupakan akumulasi dari seluruh transaksi BMN tahun sebelumnya. Pembelian (101), merupakan transaksi perolehan BMNdari hasil pembelian. merupakan transaksi Transfer Masuk (102), perolehan BMNhasil transfer masuk dari UAKPB yang lain dalam satu UAPB. Hibah (103), merupakan transaksi perolehan BMN hasil penerimaan dari pihak ketiga diluar Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Rampasan (104), merupakan transaksi perolehan BMNhasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan.
**)KODE TRANSAKSI PEROLEHAN BMN
Penyelesaian Pembangunan (105), merupakan transaksi perolehan BMN hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMNlainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima. Pembatalan Penghapusan (106), merupakan pencatatan BMN hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan. Reklasifikasi Masuk (107), merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.
JENIS TRANSAKSI PERUBAHAN BMN
1. Transaksi yang tidak memerlukan SP2D Pengurangan Perubahan Kondisi Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas 2. Transaksi yang memerlukan SP2D Pengembangan
KODE TRANSAKSI PERUBAHAN BMN
Pengurangan (201), merupakan transaksi pengurangan kuantitas BMN. Pengembangan (202), merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari BI Ekstrakomptabel ke BI Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel. Perubahan Kondisi (203), merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN. Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (204), merupakan koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat sebelumnya.
KODE TRANSAKSI PENGHAPUSAN BMN
Penghapusan (301), merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan pengahapusan oleh instansi yang berwenang; Transfer Keluar (302), merupakan transaksi penyerahan BMN ke UAKPB lain dalam satu UAPB. Hibah (303), merupakan transaksi penyerahan BMN kepada pihak ketiga . Reklasifikasi Keluar (304), merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk. Koreksi Pencatatan (305), merupakan transaksi untuk mengubah catatan BMN yang telah dilaporkan sebelumnya
APLIKASI TINGKAT UAPPB-W
SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SABMN)
TAHAP PERSIAPAN
Masuk aplikasi (menu admin) dengan
user Id: admin
password: admin
Membuat kode lokasi dan user operator untuk kode lokasi tersebut dari menu admin
Log off dari menu admin masuk ke menu operator dengan user dan password yang telah dibuat di menu admin
Merekam data penandatangan
Catatan: Kode lokasi UAPPB-W terdiri dari 7 digit XXX XX XX 3 digit UAPB + 2 digit UAPPB-E1 + 2 digit UAPPB-W
PEMROSESAN DATA TRANSAKSI
Melakukan proses penerimaan ADK dari UAKPB setiap semester.
Pencetakan Laporan
Melakukan proses pengiriman data ke UAPPB-E1 setiap semester sekali.
AKTIVITAS
Aktivitas Tahunan Melakukan Proses Tutup Tahun sebelum melakukan proses penerimaan ADK dari UAKPB tahun anggaran berikutnya.
Aktifitas Lainnya Sama dengan aktifitas lainnya di level UAKPB
APLIKASI TINGKAT UAPPB-E1
SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SABMN)
TAHAP PERSIAPAN 1.
Masuk aplikasi (menu admin) dengan user Id: admin dan password: admin
2.
Membuat kode lokasi dan user operator untuk kode lokasi tersebut dari menu admin
3.
Log off dari menu admin masuk ke menu operator dengan user dan password yang telah dibuat di menu admin
4.
Merekam data penandatangan
Catatan: Kode lokasi UAPPB-E1 terdiri dari 5 digit XXX XX 3 digit UAPB dan 2 digit kode UAPPB-E1
PEMROSESAN DATA TRANSAKSI
1.
Melakukan proses penerimaan ADK dari UAPPB-W/ UAKPB setiap semester.
2.
Pencetakan Laporan
3.
Melakukan proses pengiriman data ke UAPB setiap semester sekali.
AKTIVITAS
Aktivitas Tahunan Melakukan Proses Tutup Tahun sebelum melakukan proses penerimaan ADK dari UAPPB-W/UAKPB tahun anggaran berikutnya.
Aktifitas Lainnya Sama dengan aktifitas lainnya di level UAKPB
APLIKASI TINGKAT UAPB
SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SABMN)
PERSIAPAN 1.
Masuk aplikasi (menu admin) dengan user Id: admin dan password: admin
2.
Membuat kode lokasi dan user operator untuk kode lokasi tersebut dari menu admin
3.
Log off dari menu admin masuk ke menu operator dengan user dan password yang telah dibuat di menu admin
4.
Merekam data penandatangan Catatan: Kode lokasi UAPB terdiri dari 3 digit XXX
PEMROSESAN DATA TRANSAKSI 1.
Melakukan proses penerimaan ADK dari UAPPB-E1 setiap semester.
2.
Pencetakan Laporan
3.
Pengiriman ADK ke DJPB (Dit BMKN)
AKTIVITAS
Aktivitas Tahunan Melakukan Proses Tutup Tahun sebelum melakukan proses penerimaan ADK dari UAPPB-E1 tahun anggaran berikutnya.
Aktifitas Lainnya Sama dengan aktifitas lainnya di level UAKPB
