PENGERTIAN KORUPSI
Pengertian Korupsi
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, korupsi artinya perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (umumnya dengan menggelapkan uang atau menerima uang suap). Secara harfiah korupsi atau rasuah bermakna busuk, rusak, mengoyahkan, memutarbalikan atau menyogok. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh politisi, maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan.
Dampak Korupsi
Korupsi dikatan sebagai Ekstra Ordiary Crime atau kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat luas dan menyeluruh. Korupsi bukan hanya berdampak pada satu aspek kehidupan saja, melainkan berdampak sistemik pada sendi-sendi kehidupan lainnya. Dampak korupsi diantaranya pada sistem perekomian, sistem demokrasi, sistem poltik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tekanan sosial kemasyarakatan. Pengaruh di sistem ekonomi misalnya rancangan pembangunan yang sudah digadang-gadang bisa hampa hasilnya karena korupsi. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum karena ulah pejabat korup bisa menimbulkan sikap apatis masyarakat kepada pemerintah.
Banyak sekali infrastruktur yang dibangun secara asal-asalan karena ada permainan para pejabat terkait. Mulai dari proses tender yang hanya sekedar formalitas namun dibaliknya terdapat kongkalikong, atau pembangunan yang mengabaikan AMDAL atau pengurangan bahan bangunan baik secara kuantitas maupun kualitas telah banyak memakan korban. Sport Center Hambalang misalnya, runtuh sebelum selesai, atau bangunan sekolah yang roboh ketika baru saja diperbaiki menjadi satu dari sekian banyak kasus yang sudah menjadi umum di masyarakat.
Terdapat tiga hal yang mendasari seseorang bisa melakukan tindak pidana korupsi yaitu adanya niat, adanya kesempatan dan terakhir adanya kewenangan. Korupsi seringkali menggrogoti sistem birokrasi secara menyeluruh. Oleh karenanya korupsi biasanya tidak dilakukan sendiri, namun secara sengaja, sistematis dan menyangkut seluruh tatanan hierarki di dalam sebuah institusi.
KONDISI KORUPSI DI INDONESIA
Kondisi Korupsi Indonesia
Korupsi yang ada di Indonesia sudah sedemikian masifnya terjadi. Berdasarkan data yang diirilis Transparansi Internasional saja, 40% atau sekitar 800 Triliun APBN kita di korup tiap tahunnya. Tahun sekarang ada sekitar 700 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK ( Data ICW). Sedangkan posisi Indonesia sebagai negara terkorup di dunia kini menempati posisi 64.
Tahun ini Indonesia sedikit diberi angin segar dengan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi kita 2 sampai 3 peringkat. Meskipun belum memenuhi target kenaikan 5 persen namun perkembangan ini patut diapresiasi.
Usaha Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Sebenarnya usaha pemberantasan korupsi bukanlah barang baru di negeri ini. Sejak Orde lama sampai Orde baru sudah ada badan-badan pemberantas korupsi yang dibentuk. Sayangnya badan-badan korupsi tersebut kebanyakan malah berhenti ditengah jalan. Di era Oder lama Indonesia mempunyai badan pemberantas korupsi bernama Panitia Retooling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Aparat Revolusi. Dizaman orde baru ada juga pemberantas korupsi bernama komisi 4 dan Operasi Penertiban atau Obstib yang dianggotai oleh tokoh proklamator kemerdekaan yang dikenal jujur dan mempunyai integritas tinggi, Bung Hatta. Semua badan-badan tersebut mempunyai kesamaan yakni tidak berumur panjang.
Belajar dari kegagalan dimasa lalu, Indonesia mulai memikirkan suatu badan khusus dengan kewenangan luar biasa, bebas dari intervensi manapun dan independen. Darisinilah lahir Komisi Pemberantasan Korupsi, badan yang diberi mandat khusus memberantas korupsi dengan lima tugas utama yakni ; Kordinasi, Supervisi, Monitor, Penindakan dan Pencegahan. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjalankan tugasnya KPK selalu berpedoman pada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Secara berkala badan supervisi ini menyampaikan laporannya kepada Presiden, DPR dan BPK.
Sampai saat ini KPK telah menangkap banyak sekali pejabat korup mulai dari Gubernur, Anggota DPR, Bupati, Menteri bahkan besan presiden. KPK tidak main-main dalam melakukan penindakan, buktinya semua tersangka yang ditangkap KPK selalu
divonis bersalah di pengadilan.
