PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL (Studi Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan Kasus PT Newmont Nusa Tenggara)
Oleh Prisca Oktaviani Samosir FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2014
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL (Studi Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan Kasus PT Newmont Nusa Tenggara)
Oleh Prisca Oktaviani Samosir A. Latar Belakang
Penyelesaian sengketa dapat dapat dilakukan melalui proses Ajudikasi ataupun Alternative Disputes Resolution(ADR). Ajudikasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, sedangkan Alternative Disputes Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Kata Arbitrase berasal dari Arbitrase (Latin), Arbitrage (Belanda), Arbitration (Inggris), Schiedspruch (Jerman) dan Arbitrage (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.1 Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Sumbangan badan ini terhadap perkembangan hukum internasional secara umum cukup signifikan.2
Dengan mempertimbangkan kepentingan hubungan perdata dan dagang internasional, pelaksanaan keputusan arbitrase asing dalam wilayah suatu negara umumnya diterima secara luas oleh negara-negara anggota masyarakat internasional.3
1
Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.1. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.40. 3 Ida Bagus Wiyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional, Bandung: PT. Refika Aditama, 2000, hlm. 122. 2
Dalam penyelesaian arbitase internasional terdapat beberapa azas yaitu yang pertama Asaz Nasionalitas yang artinya adanya pernyataan dapat atau tidak dikualifikasikan sebagai putusan asing harus diteliti dengan hukum nasional, kedua Azas Resiporitas yang artinya tidak semua ptusan arbitrase asing dapat diakui (recognize) dan dieksekusi (enforcement). Putusan arbitrase asing yang diakui dapat dieksekusi hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing yang punya ikatan bilateral dan terikat dalam konvensi internasional.4
Dalam penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah sengketa antara Pertamina vs Karaha Bodas Company LLC dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas serta sengketa PT Newmont Nusa Tenggara ke badan arbitrase internasional.
Sengketa tersebut memilih penyelesaian melalui arbitrase internasional. Adapun syaratsyarat yang menjadi tolak ukur dalam penerapan jalan arbitrase internasional berdasarkan UNCITRAL yaitu sebagai berikut: 1.
Jika pada soal penandatanganan kontrak yang menjadi sengketa para pihak mempunyai tempat yang di negara yang berbeda.
2.
Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat para pihak.
3.
Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada diluar para pihak atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar para pihak
4.
Para pihak dengan tegas lebih menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitase berhubungan dengan lebih satu Negara.5
Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah kasus posisi sengketa antara Pertamina vs Karaha Bodas Company LLC dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas serta sengketa PT Newmont Nusa Tenggara sehingga dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional serta apa alasan sengketa tersebut diselesaikan melalui arbitrase internasional.
4
Margono Sayud, Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Asper Hukum, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004,HLM. 133. 5 Hasanudin Rahman, Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 375.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya, yaitu: 1. Bagaimana Kasus Posisi sengketa antara Pertamina vs Karaha Bodas Company LLC serta sengketa PT Newmont Nusa Tenggara yang diselesaikan melalui arbitrase internasional ? 2. Apa Alasan sengketa antara Pertamina vs Karaha Bodas Company LLC serta sengketa PT Newmont Nusa Tenggara diselesaikan melalui arbitrase internasional?
C. Pembahasan 1. Kasus Posisi Sengketa Pertamina vs Karaha Bodas Company LLC Sengketa antara Pertamina dan KBC terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi yang kemudian mendorong Pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden Nomor 47 Tahun 1997 ke dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 yang isinya antara lain menghentikan proyek geothermal yang di dalamnya juga melibatkan PLN sebagai pihak. Merasa dirugikan KBC dengan mendasarkan pada kontrak membawa sengketa dimaksud ke Mahkamah Arbitrase di Switzerland dan putusan yang dihasilkan adalah menyatakan bahwa Pertamina dan PLN telah mengalami wanprestasi (breach of contract).6
Dalam kasus Pertamina melawan Karaha Bodas Company (KBC) bermula pada ditandatanganinya Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang terletak di Gunung Karaha dan Telaga Bodas Desa Sukamenak, Garut, Jawa Barat dengan kapasitas listrik 400 Mega Watt. Pertamina sebagai pelaksana mewakili negara dan KBC sebagai pengemban serta PLN yang akan bertindak sebagai pembeli tenaga listrik yang dihasilkan sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum melalui peradilan arbitrase internasional. Ketika terjadi wanprestasi KBC mengajukan gugatan perdata kepada Pertamina dan PLN di peradilan Arbitrase Unicitral di Jenewa-Swiss.
Herliana, 2007, “International Commercial Arbitration, The Best Way to Resolve Commercial Dispute? A Lesson Learned From Indonesia Practice”, Artikel Pada Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 2, Juni 2007, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta., hal 215. 6
Secara lengkap Sulistiono Kertawacana seorang Praktisi Hukum menguraikan kasus posisi sengketa antara Pertamina melawan Karaha Bodas Company (KBC) sebagai berikut :7 Proyek PLTP Karaha merupakan proyek pengembangan listrik tenaga panas bumi 400 Mega Watt (MW). Ada dua kontrak yang diteken pada 28 November 1994. Yaitu (i) Joint Operation Contract antara Pertamina dan KBC (berkaitan dengan pengembangan lapangan panas bumi) dan (ii) Energy Sales Contract antara antara Pertamina, KBC, dan PLN yang akan bertindak sebagai pembeli tenaga listrik yang dihasilkan. Namun, karena krisis ekonomi dan atas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) maka pada tanggal 20 September 1997 Presiden RI mengeluarkan Keppres No.39/1997 tentang Penanggguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, BUMN, Dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/BUMN. Keppres tersebut menangguhkan pelaksanaan proyek PLTP Karaha sampai keadaan ekonomi pulih. Selanjutnya, pada 1 November 1997 melalui Keppres No.47/1997 proyek diteruskan. Namun, berdasarkan Keppres No.5/ 1998 pada tanggal 10 Januari 1998 proyek kembali ditangguhkan. Meski akhirnya pada 22 Maret 2002 pemerintah melalui Keppres No.15/2002, berniat melanjutkannya proyek. Selanjutnya, didukung juga dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.216K/31/MEM/2002 tentang Penetapan Status Proyek PLTP Karaha dari Ditangguhkan Menjadi Diteruskan. Dari rentetan kisah ini, penangguhan proyek PLTP Karaha bukan kehendak Pertamina murni. Tapi, dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah. Artinya, penangguhan proyek merupakan dampak ikutan krisis ekonomi yang di luar kontrol Pemerintah RI, apalagi Pertamina. Karaha Bodas Company (KBC) adalah perusahaan dibawah kontrol Florida Oower & Light and Cithness Energy of New York yang berkerjasama dengan perusahaan Indonesia yaitu Pertamina. Sebagaimana tersebut di atas, kontrak yang dibuat khususnya dalam klausula penyelesaian sengketa tunduk pada UNCITRAL Arbitration Rules. Di tinjau dari aspek Hukum Perdata Internasional hal ini menggunakan titik pertalian berupa pilihan hukum (choice of law). Pilihan hukum ini dihormati dengan beberapa alasan, yaitu: Pertama, pilihan hukum sebagaimana dimaksud sangat memuaskan bagi mereka yang menganggap kebebasan individu adalah dasar murni dari hukum. Kedua, pilihan hukum dalam kontrak internasional memberikan 7
Sulistiono Kertawacana dalam http://sulistionokertawacana.blogspot.com/ Diakses pada tanggal 19 September 2017.
kepastian berupa kemudahan para pihak untuk menentukan hukum yang mengatur kontrak tersebut. Ketiga, akan memberikan efisiensi, manfaat, dan keuntungan. Dan keempat, pilihan hukum akan memberikan kepada negara insentif bersaing.8 Putusan Arbitrase Jenewa Pada tanggal 18 Desember 2000 ini menghukum Pertamina untuk membayar ganti rugi sebesar US$ 266,166,654 dan berikut bunga 4 % pertahun karena Pertamina terbukti telah melanggar kewajiban yangseharusnya mereka penuhi sebagaimana tertuang dalam Joint OperationContract (JOC) dan Energy Sales Contract (ESC).9
2. Kasus Posisi Sengketa PT Newmont Nusa Tenggara Pemerintah melalui Menteri Pertambangan dan Energi akhirnya mengadukan PT Newmont Nusa Tenggara ke badan arbitrase internasional. Pasalnya, perusahaan tambang tembaga tersebut dinilai gagal (default) dalam menjalankan kewajiban divestasi saham untuk tahun 2006 dan 2007 sesuai perjanjian kontrak karya yang diteken pada 2 Desember 1986. Dalam Kontrak tersebut dengan Pemerintah PT Newmont Nusa Tenggara diberi kewenangan untuk mengeksplorasi tambang Batu Hijau di Sumbawa. Luasnya mencapai 1, 667 juta hektar dan merupakan tambang tembaga tersebesar kesepuluh di dunia. Pada saat yang sama sebagaimana yan tertuang di dalam pasal 24 ayat 3. Kontrak karya tersebut disebutkan bahwa saham-saham perusahaan asing harus ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan pertama kepada pemerintah, kedua jika pemerintah tidak menyetujui penawaarn tersebut ditawarkan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.
Pada pasal 24 ayat (4) juga dinyatakan bahwa jumlah saham yang wajib ditawarkan dan dibeli oleh peserta Indonesia setelah tidak kurang dari 51 % dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam pasal tersebut juga diatur bahwa penawaran tersebut dimulai pada tahun kelima produksi dengan besar sekurang-kurangnya: 15% (tahun ke-5), 23% (tahun ke-6), 30 (tahun ke-7), 37% (tahun ke-8), 44% (tahun ke-9), dan 51%(tahun ke-10). Menurut Pemerintah meski saham NNT telah dimiliki oleh PT Pukuafu Indah, namun NNT yang mulai beroperasi tahun 2000 tersebut dianggap gagal (default) melaksanakan divestasi sahamnya untuk tahun 2006 (tahun ke8
Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm 128-129. Mahmul Siregar, Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan ImplikasinyaTerhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia,2012, Hlm 9. 9
6) sebesar 3 persen dan tahun 2007 (tahun ke-7) sebesar 7 persen untuk memenuhi jumlah yang tertuang dalam perjanjian kontrak karya di atas.
Pada pasal 21 kontrak karya tersebut, diatur mekanisme penyelesaian perselisihan diantara kedua belah pihak yakni melalui rekonsialiasi atau arbitrase. Rekonsiliasi dalam perjanjian tersebut mengacu pada peraturan-peraturan UNCITRAL yang telah disetujui oleh PBB melalui resolusi 35/52. Sementara arbitrase didasarkan pada UNCITRAL yang telah disetujui oleh PBB melalui resolusi 35/52 pada tanggal 15 Desember 1976 yang berjudul Arbitration Laws of United Nations Commition on International Trade Law.10 Adapun tentang hak dan kewajiban atau isi perjanjian yang telah di sepakati oleh pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara adalah sebagi berikut: Pasal 2 berbunyi” perusahaan dengan petunjuk sebegai kontraktor tunggal dari pemerintah yang berkenaan dengan wilayah kontrak karya akan dilaksanakan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam Persetujuan ini termasuk penanman modal di Indonesia dan pembayaran pajak-pajak kepada pemerintah dan akan memperoleh semua pihak yang diberikan kepadanya dalam persetujuan ini, khususnya hak tunggal untuk mencari maan akan dirumuskan lebih lanjut, mengembangkan, menambang secara baik setiap endapan mineral yang ditemukan di dalam wilayah pertambangan, mengelola, memurnikan, menyimpan dan mengangkut dengan cara apa pun semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau melepaskan semua produksinya di dalam dan di luar Indonesia serta melakukan semua operasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau memudahkan serta akan dilaksanakan dengan betul-betul memperhatikan persetujuan ini.” Pasal 13 berbunyi” Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini perusahaan membayar kepada pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya seperti yang ditetapkan sebagai berikut: Iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan, iuran eksplorasi produksi untuk mineral yang diproduksi perusahaan, iuran eksplorasi produksi tambahan atas mineral yang diekspor, pajak penghasilan atas segala jenis yang keuntungan yang diterima atau yang diperoleh perusahaan, pajak penghasilan perseorangan, pajak atas bunga deviden atau royalty, Pajak pertambahna nilai atas pemebelian 10
www.hukumonline.com, Diakses pada tanggal 19 September 2017.
barang-barang kena pajak,bea materai atas dokumen-dokumen yang sah,bea masuk atas barangbarang yang diimpor ke Indonesia, pajak bumi dan bangunan untuk wilayah kontrak atau wilayah pertambangan, pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan dan bea yang dikenakan oleh pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh pemerintah pusat, pungutanpungutan administrasi umum dan pembenan untuk fasilitas atau jasa dan hak-hak khusus yang diberikan oleh pemerintah sepanjang pungutan dan pembebanan itu telah disetujui oleh pemerintah pusat dan pajak atas pemindahan hak pemilikan kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia”.11 Negara Indonesia mengambil langkah melalui jalur arbitrase dengan alasan dan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut sebagai berikut: 1.
Teluk Buyat kebagian warisan lima juta ton limbah yang ditabur ke dasar teluk. Banyak warga di sana sakit dengan kandungan merkuri (Hg) dan arsenik (As), zat beracun yang cukup tinggi pada darah dan rambutnya.
2. Sejumlah ikan yang ditangkap memiliki benjolan semacam tumor dan mengandung cairan kental berwarna hitam serta lendir berwarna kuning keemasan. Sejumlah penduduk memiliki benjolbenjol di leher, payudara, betis, pergelangan, pantat dan kepala. Bayi- bayi lahir tak normal dan seorang di antaranya malah meninggal dunia saat berumur lima bulan. Dari laporan-laporan penelitian tersebut, ditemukan kesamaan pola penyebaran arsenik (As), antimony (Sb), dan merkuri (Hg) dan Mangan (Mn) yang konsentrasi tertinggi logam berbahaya itu ditemukan di sekitar lokasi pembuangan tailing NMR. Ini mengindikasikan bahwa Sistem Pembuangan Limbah Tailing ke Dasar Laut atau Submarine Tailings Disposal (STD) PT Newmont di Teluk Buyat adalah sumber pencemaran sejumlah logam berbahaya. Sejumlah sampel ikan, dalam beberapa laporan kajian, ditemukan mengandung arsenik dan merkuri alias air raksa yang cukup tinggi. 3. Adanya sifat racun sulfida dan logam berat seperti merkuri dan arsenik memang terkandung pada tailing PT Newmont Nusa Tenggara, tapi yang mengejutkan ternyata di sana juga pernah terungkap bahwa detoksifikasi atau penghilangan logam toksik yang dilakukan tak stabil.
11
Wiwiek Wayuning dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU). Jakarta: Sinar Grafika, 2006, HLM. 122-123.
Kandungan racunnya justru meningkat setelah menjadi tailing. Meskipun detoksifikasi telah dilakukan ternyata tailling yang dibuang ke perairan Teluk Buyat masih mengandung sejumlah logam berat berbahaya arsenik dan merkuri.12 4. PT Newmont Nusa Tenggara melakukan pelanggaran terhadap kontrak karya. Perusahaan ini berdasarkan kontrak karya yang ditandatangninya sejak tahun 1986 yang lalu diharuskan melakukan divestasi saham perusahaan kepada pihak nasional secara bertahap hingga 51 % pada ahir tahun ke 10. Hal ini berdasarkan pasal 24 point 4 Kontrak Karya (KK/ 1986) yang dijelaskan bahwa pada akhir tahun kelima perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara harus mendivestasikan sahamnya sekurang-kurangnya 15 %, pada akhir tahun keenam di tahun 2007 sekurang-kurangnya 23 % dan pada akhir tahun ke tujuh sekurang-kurangnya 30 %. dan seterusnya pada akhir tahun ke delapan dan kesembilan masing-masing 37 persen dan 44 persen. Pada akhir tahun kesepuluh kepemilikan saham nasional pada PT Newmont Nusa Tenggara telah mencapai mayoritas yaitu 51 persen, tatapi hal tersebut tidak dilakukannya dan bahkan pada proses divestasi telah gagal sejak pertama kalinya yaitu proses divestasi sebesar 3 saham tahun 2007.13
3. Alasan Sengketa diselesaikan Melalui Arbitrase Internasional Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral.14 Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa, atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadi sengketa. Para pemutus atau arbiternya dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, dengan tugas menyelesaiankan persengketaan yang terjadi di antara mereka.15 Sedangkan menurut Munir Fuady secara teknis merujuk pada orang yang menyelesaikan sengketa dimana arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit. Sehingga para “arbiter“ dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang “wasit“(referee).16
12
www.liputan6.com, Diakses pada tanggal 19 September 2017. www.tempointe8raktif.com, Diakses pada tanggal 19 September 2017. 14 Huala Adolf, Op.cit., hlm. 206. 15 Rachmadi Usman, Op.cit., hlm. 110. 16 Munir Fuady, Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 12. 13
Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga (institusional), atau arbitrase sementara (ad hoc). Arbitrase ad hoc merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Namun yang perlu diperhatikan, para pihak harus benarbenar memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan sendiri hukum acaranya.17 Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengharuskan adanya persetujuan dari kedua pihak yang bersengketa untuk membawa sengketanya ke arbitrase. Hal ini harus terpenuhi lebih dulu sebelum arbitrase dapat menjalankan yurisdiksinya.18 Dalam penyelesaian arbitrase ini para pihak bebas memilih hakim (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang sedang mereka hadapi. Putusan arbitrase juga relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibanding dengan sengketa yang diselesaikan melalui misalnya pengadilan.19
United Nation Commission for International Trade Law (UNCITRAL) memberikan model klausula arbitrase sebagai berikut: “Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the contract, or the breach, termination or invalidity there of, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as Present in force“20
Menurut Zaeni Asyhadie, menyebutkan bahwa secara teoritis bentuk perjanjian arbitase dikenal dengan istilah sebagai berikut: 1) Akta Compromitendo Adalah suatu akta yang berisi klausula dalam perjanjian pokok di mana ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihannya kepada seorang atau majelis arbitrase. Dengan perkataan lain Pactum de Compromitendo tersebut ditujukan kepada kesepakatan pemilihan arbitrase di antara para pihak yang dilakukan “sebelum“ terjadinya perselisihan. Dalam Pasal 7 UUArbitrase mengisyaratkan sebagai berikut: “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antar mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase“. Pada prinsipnya kontrak arbitrase merupakan suatu kontrak buntutan (accesoir), tetapi ada beberapa sifat yang menyebabkan sifatnya sebagai accesoir tersebut tidak diikuti secara penuh, yaitu, jika perjanjian pokok batal maka kontrak arbitrase tidak menjadi batal (Pasal 10 huruf h UUArbitrase).
17
Huala Adolf, Op.cit., hlm. 40. Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 339. 19 Meria Utama, Hukum Ekonomi Internasional, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 59. 20 Munir Fuady,Op.cit., hlm. 123-124. 18
2) Akta Kompromis Akta Kompromis adalah perjanjian khsusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur tentang cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi itu kepada seseorang atau beberapa arbiter utnuk diselesaikan. Akta ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau bisa juga dibuat di depan notaris. Istilah akta kompromis digunakan untuk mendefinisikan kesepakatan penyelesaian sengketa lewat arbitrase. Kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengketa tersebut. Dalam pembuatannya akta kompromis mempunyai syarat-syarat yang cukup ketat yang apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat maka dapat membatalkan perjanjian atau akta tersebut dengan muatan syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 UUArbitrase, yaitu: harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian tertulis tersebut harus ditandatangani oleh para pihak, jika para pihak tidak dapat menandatanganinya, harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang memuat (a) masalah yang dipersengketakan, (b) nama lengkap dan tempat tinggal pihak yang bersengketa, (c) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, (d) nama lengkap sekretaris, (e) jangka waktu penyelesaian sengketa, (f) pernyataan kesediaan dari arbiter, (g) pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya arbitrase. Perjanjian tertulis yang tidak memuat butir a sampai g batal demi hukum.21
Berkenaan dengan prosedur penggunaan arbitase internasional adalah sebagi berikut: 1. Adanya pengajuan permintaan yang diajukan langsung atau melalui suatu komite nasional kepada secretariat arbitrase. Permintaan itu dapat meliputi nama lengkap,keterangan,alamat para pihak, tuntutan penuntut, persetujuan yang khususnya persetujuan tentang piliha arbitase atau dokumen dan informasi lainnya yang dapat menjelaskan sengketa dan hal-hal yang bersifat khusus seperti masalah kebangsaan arbiter atau pun jumlah arbiter. 2. Melewati kesekretariatan dengan mengirimkan gugatan kepada tergugat untuk mendapatkan jawaban. 3. Adanya jawaban tergugat dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan dokumen gugatan harus membuat komentar tentang jumlah arbiter, prosedur pemilihan dan penunujukkan. Bersamaan
21
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 215-216.
dengan itu juga harus membuat sanggahan dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen yang relevan. Dalam batas waktu yang sama juga harus sudah dikirimkan pada secretariat. 4. Adanya cuonterplain jika tergugat ingin sekaligus mengajukan sanggahan dalam waktu yang sama, tergugat juga harus mengirimkan sanggahan kepada secretariat 5. Adanya penerikasaan perkara oleh hakim arbitrase dan dapat dilakukan dengan segera setekah para pihak memenuhi syarat-syarat dan prosedur pendahuluan. 6. Adanay pemerikasaan akan diakhiri dengan pengambilan keputusan atas persetujuan para pihak. Batas pengambilan keputusan adalah 6 bulan. Keputusan yang telah ditanda tangani hakim akan diberitahukan kepada para pihak oleh secretariat.
Menurut Abdulkadir Muhammad alasan dipilihnya arbitrase dalam penyelesaian sengketa internasional dalam bisnis adalah: 1) Subjek sengketa Pihak yang bersengketa adalah para pengusaha yang berkehendak menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum (pengadilan negeri). Kehendak tersebut dinyatakan dengan tegas berupa kesepakan dalam kontrak sebelum terjadi sengketa dengan cara menempatkan “klausula arbitrase”. Kesepakatan sebelum terjadi sengketa ini disebut pactum de Compromitendo. Apabila kesepakatan itu diadakan sesudah terjadi sengketa, kesepakatan itu dibuat secara khusus dalam bentuk akta tersendiri yang disebut “akta kompromi”.
2) Objek Sengketa Objek sengketa adalah “kepentingan perdagangan” berupa kewajiban bidang harta kekayaan yang berkenaan dengan perindustrian, perdagangan, dan keuangan yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak karena penegakan hukumnya tidak bersangkut paut dengan kepentingan umum (masyarakat, Negara), tetapi melalui kepentingan pihak-pihak. Kepentingan perdagangan tersebut baik yang bersifat nasional maupun internasional timbul dari perjanjian antara pihak-pihak yang bersengketa.
3) Pembentuk lembaga arbitrase Lembaga Arbitrase dibentuk sendiri oleh para pihak yang berhimpun dalam wadah Kamar Dagang dan Industri. Lembaga arbitrase bentukan pihak-pihak merupakan badan pengadilan swasta yang hanya diperuntukan bagi penyelesaian sengketa perdagangan secara sederhana, cepat, dan adil yang terjadi antara para pengusaha.
4) Tujuan Lembaga Arbitrase Lembaga arbitrase bertujuan untuk memberikan penyelesaian sengketa secara adil dan cepat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat daripada proses berperkara di pengadilan, sebab dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali.22 Berhubungan dengan waktu penyelesaian sengketa yang cepat, maka akan berpengaruh pada biaya arbitrase yang tidak semahal biaya peradilan biasa.23
Kedua hal ini sangat penting dalam dunia usaha yang bertujuan untuk mencapai efisiensi serta berorientasi pada profit.
5) Status Lembaga Arbitrase Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Lembaga Arbitrase adalah bebas dan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan manapun. Tanpa ada sengketa, Lembaga Arbitrase dapat juga menerima permintaan yang diajukan para pihak untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai persoalan yang berkenaan dengan perjanjian mereka.
6) Putusan Arbitrase Putusan arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak mengenal banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, putusan arbitrase bersifat final.
22
Huala Adolf, hlm. 207. Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transakasi Bisnis Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 78. 23
7) Sifat pemeriksaan Arbitrase Pemeriksaan dilakukan oleh arbiter bersifat tertutup untuk umum. Jalannya pemeriksaan arbitrase hanya diketahui oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, kepentingan para pihak yang bersengketa dijamin kerahasiaannya.24
Alasan mengapa forum arbitrase dipilih sangat terkait erat dengan adanya kritik terhadap forum penyelesaian sengketa lain khusunya pengadilan antara lain: 1) Pengadilan nasional umumnya, kurang mempunyai hakim-hakim yang berkompeten atau yang berspesialisasi mengenai hukum komersial internasional. 2) Dikeluarkannya putusan pengadilan ternyata tidaklah otomatis perkara yang bersangkutan telah selesai, sebab pihak-pihak yang kurang puas dengan keputusan tersebut masih mempunyai saluran lain untuk “melampiaskan” ketidakpuasannya dengan cara mengajukan kembali sengketa tersebut ketingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat banding sehingga waktunya akan berlarut-larut.25
Secara a contrario Putusan Arbitrase Internasional yang tidak memenuhi persyaratan sebagaima dimaksud tidak dapat dilaksanakan. Di samping itu berdasarkan doktrin ada kemungkinan bagi para pihak untuk menolak keputusan tersebut didasarkan pada doktrin pembatalan (nullity doctrine). Alasan-alasan yang dapat diajukan antara lain yaitu: 1) Bila Mahkamah Arbitrase tidak mempunyai kewenangan dimana instrumen akan melaksanakan tugasnya tidak sah, atau belum mempunyai kekuatan berlaku/telah direalisir. 2) Jika arbiter yang dipilih telah melebihi wewenang yang diberikan para pihak dan gagal dalam menerapkan instruksi yang diberikan para pihak kepadanya, dalam kaitannya dengan hukum yang harus diterapkan/diminta untuk memilih alternatif yang harus diputuskan sendiri.
24
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia: Cetakan Keempat Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 622-624. 25 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 174.
3) Bila mahkamah melebihi aturan dasar prosedur hukum dalam memutuskan perkara. 4) Prinsip bahwa kepada kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mempresentasikan kasusnya mengenai masalah yang mendasar. 5) Gagal untuk memberikan alasan suatu keputusan dapat dijadikan dasar untuk menolak keputusan arbitrase. Alasan suatu keputusan sangat penting bagi para pihak karena para pihak ingin mengetahui tanggapan dari mahkamah atas argumen yang diajukan lebih mendasar sehingga suatu alasan putusan menjamin bahwa mahkamah menentang godaan untuk menyederhanakan dan dasar keputusan merits of the case. 6) Suatu putusan merupakan putusan yang curang. Termasuk ketidakjujuran dalam mempresentasikan suatu kasus di depan mahkamah, atau korupsi oleh salah satu anggota mahkamah dan kesalah mendasar (essensial error).26 D. Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa, atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadi sengketa. Para pemutus atau arbiternya dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, dengan tugas menyelesaiankan persengketaan yang terjadi di antara mereka.
26
Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 53-54.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Adolf, Huala. 2007. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama. Adolf, Huala. 2011. Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers. Asyhadie, Zaeni. 2005. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Fuady, Munir. 2000. Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti. Herliana, 2007, “International Commercial Arbitration, The Best Way to Resolve Commercial Dispute? A Lesson Learned From Indonesia Practice”, Artikel Pada Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 2, Juni 2007, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta., hal 215. Khairandy, Ridwan. 2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional, Yogyakarta: FH UII Press. Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia: Cetakan Keempat Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Putra, Ida Bagus Wyasa. 2008. Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transakasi Bisnis Internasional, Bandung: Refika Aditama. Rahman, Hasanudin. 2003. Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Sayud, Margono. 2004. Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Asper Hukum. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 339. Siregar, Mahmul. 2012. Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan ImplikasinyaTerhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia. Suwardi, Sri Setianingsih. 2006. Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: UI Press. Usman, Rachmadi. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Utama, Meria. 2012. Hukum Ekonomi Internasional, Jakarta: Fikahati Aneska.
Wayuning, Wiwiek dkk. 2006. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU). Jakarta: Sinar Grafika.
Internet www.hukumonline.com, Diakses pada tanggal 19 September 2017. www.liputan6.com, Diakses pada tanggal 19 September 2017.. http://sulistionokertawacana.blogspot.com/ Diakses pada tanggal 19 September 2017.. www.tempointe8raktif.com, Diakses pada tanggal 19 September 2017..
