Penyusunan Rencana PeMBANGUNAN Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota MARTAPURA

DITJEN Cipta Karya K e m e n t e r i a n P U FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) - 2

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA MARTAPURA

HARI SENIN, TANGGAL 8 JULI 2013

PT. ANUGRAH ADYATAMA Team Leader: Dr. Ir. Rino Wicaksono, MAUD, MURP, IAP Urban Planner : Tiar Pandapotan Purba, ST

Slide: 1

Juli, 2013

S I S T E M A T I K A

P E M B A H A S A N

POKOK BAHASAN: 1. 2. 3. 4. 5.

PENDAHULUAN. PEMAHAMAN UMUM MENGENAI RPKPP. METODOLOGI & RENCANA KERJA. PROFIL KAWASAN PERKOTAAN MARTAPURA. PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (KPP) SESUAI ARAHAN SPPIP. 6. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENANGANAN KAWASAN. 7. KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN. 8. RENCANA AKSI PROGRAM 5 TAHUN. 9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1. 10. PENUTUP

Slide: 2

© DITJEN Cipta Karya –PU | Pemerintah Kabupaten Banjar| 201 3

1. P

E

N

D

A

H

U

L

U

A

N

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sasaran D. Keluaran E. Lingkup Kegiatan Slide: 3


1. P

E

N

D

A

H

U

L

U

A

N

A. Latar Belakang 1. Seiring meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan makin tingginya arus urbanisasi, pembangunan kawasan perkotaan Martapura akan dihadapkan pada suatu tantangan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. 2. Perkembangan kawasan permukiman yang tidak munculnya permukiman kumuh.

terkendali

dapat menyebabkan

3. Pemerintah daerah Kabupaten Banjar bersama dengan semua pemangku kepentingan pembangunan permukiman perlu menentukan sub kawasan permukiman yang akan mendapatkan penanganan prioritas sesuai dengan potensi dan tantangan yang dihadapi. 4. Kabupaten Banjar perlu melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) yang dilakukan berdasarkan dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP).

Slide: 4


1. P

E

N

D

A

H

U

L

U

A

N

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Menghasilkan rencana aksi program penanganan permasalahan permukiman serta infrastruktur keciptakaryaan yang ada di dalam

kawasan prioritas sebagai panduan penanganan kawasan.

2. Tujuan Untuk memberikan

pendampingan

kepada

Pokjanis pemangku

kepentingan dalam rangka memenuhi target/sasaran.

Slide: 5

© DITJEN Cipta Karya –PU | | Pemerintah Kabupaten Banjar| 201 3

1. P

E

N

D

A

H

U

L

U

A

N

C. Sasaran Sasaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas untuk Kawasan Perkotaan Martapura adalah: 1. Teridentifikasinya kawasan permukiman yang merupakan prioritas untuk penanganan pembangunannya; 2. Teridentifikasinya program strategis kawasan permukiman prioritas; 3. ersusunnya rencana detail desain pembangunan sub kawasan permukiman prioritas pada tahun pertama.

Slide: 6


1. P

E

N

D

A

H

U

L

U

A

N

D. Keluaran Tabel Keluaran Tahapan Kegiatan No

1

2

3

4

Keluaran 1. 2. 3. 4. 5.

Arah Kebijakan Pada KPP (SPPIP) Profil KPP (SPPIP) Potensi & Permasalahan Kebutuhan Penanganan Konsep Pembangunan KPP

1. 2. 3.

Rencana Pembangunan KPP Rencana Aksi Program Pentahapan Kegiatan Pembangunan

1. 2.

Kriteria & Indikator Sub KPP (Skoring) Sub Kawasan KPP

1. 2. 3. 4.

Konsep pembangunan Sub Kawasan Rencana Pembangunan Sub Kawasan Masterplan Sub Kawasan Rencana DED Sub Kawasan

1. 2.

Hasil evaluasi Kesamaan hasil RPKPP

5

1.

Kegiatan

Pra & FGD 1

1. 2. 3. 4.

Pokjanis Tenaga ahli pendamping Tim Teknis Provinsi Satker CK Provinsi

Pra & FGD 2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pokjanis Tenaga ahli pendamping Tim Teknis Provinsi Satker CK Provinsi Tokoh masyarakat Akademisi

Diskusi Partisipatif

FGD 3

1. 2. 3. 4.

Pokjanis Tenaga ahli pendamping Tim Teknis Provinsi Satker CK Provinsi

Workshop & Diskusi

1. 2. 3.

Pokjanis Tenaga ahli pendamping Satker PKP

Diskusi Terbuka

1. 2. 3. 4. 5.

Pokjanis Tenaga ahli pendamping Satker PKP Akademisi Penerima Manfaat

Konsultasi Publik

6

Peserta

Laporan 1. 2.

1. 2.

Laporan Pendahuluan Dokumen Proceding Dokumen Proceding Masukan Laporan Antara

1.

Laporan Antara

1. 2. 3. 4.

Laporan Akhir Masterplan Siteplan, RAB Dokumen Proceding

1.

Dokumen Proceding Poster, Banner, Leaflet

2.

1. 2.

Dokumen Proceding Poster, Banner, Leaflet

Sumber: Pedoman SPPIP & RPKPP, 2013

Slide: 7


1. P

E

N

D

A

H

U

L

U

A

N

E. Lingkup Kegiatan 1. Melakukan kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah

2. Melakukan identifikasi: •

KPP sesuai arahan SPPIP

•

Kebutuhan infrastruktur dan skala prioritas penanganan

3. Menghasilkan rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun 4. Menghasilkan: •

Strategi, program strategis dan pendetailan program pada kawasan prioritas

•

Pemilihan kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1000)

5. Mengikuti kegiatan kolokium 6. Menyelenggarakan konsultasi publik 7. Menyusun Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) untuk pelaksanaan tahun pertama di dalam sub kawasan (bidang CK) 8. Melakukan diseminasi

Slide: 8

© DITJEN Cipta Karya –PU || Pemerintah Kabupaten Banjar| 201 3

2. P E M A H A M A N A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Slide: 9

UMUM

MENGENAI

RPKPP

Dasar Pemikiran Kebutuhan Penanganan Kedudukan RPKPP Korelasi RTRW Kota dengan SPPIP & RPKPP Korelasi SPPIP dan RPKPP dengan RPIJM Dasar/Sumber Muatan RPKPP Legitimasi Produk Stakeholders Lingkup Kawasan dan Kedalaman Substanri RPKPP Kerangka Isi RPKPP Standar Minimal Album Peta & Gambar RPKPP


2. P E M A H A M A N

UMUM

MENGENAI

RPKPP

A. Dasar Pemikiran

Dioperasionalkan melalui pelaksanaan RPKPP Sumber: Panduan Penyusunan SPPIP RPKPP

Slide: 10



UMUM

MENGENAI

RPKPP

A. Dasar Pemikiran (Keterkaitan Arah Pengembanan dan Pembangunan Kota

Sumber: Panduan Penyusunan SPPIP RPKPP

Slide: 11



UMUM

MENGENAI

RPKPP

B. Kebutuhan Penanganan


Slide: 12



UMUM

MENGENAI

RPKPP

C. Kedudukan RPKPP


Slide: 13



UMUM

MENGENAI

RPKPP

D. Korelasi RTRW Kab/ Kota dengan SPPIP & RPKPP

RTRW KABUPATEN/KOTA

Sub-Kawasan Tahap I (DED Tahun Pertama)


Slide: 14



UMUM

MENGENAI

RPKPP

D. Korelasi RTRW Kota dengan SPPIP & RPKPP


Slide: 15



UMUM

MENGENAI

RPKPP

E. Korelasi SPPIP dan RPKPP dengan RPIJM


Slide: 16



UMUM

MENGENAI

RPKPP

E. Korelasi SPPIP dan RPKPP dengan RPIJM STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) LIMA TAHUNAN KE-

STRATEGI

PROGRAM

LOKASI

I

II Pembangunan sarana dan prasarana pengendali sampah

Program pengadaan tong sampah

Kawasan X, Kawasan Y, dan Kawasan Z (Kecamatan A

1

2

X

X

3

4

III

IV

5

RENCANA PEMBANGUNAN INVETASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) LIMA TAHUNAN KE-

PROGRAM Program Pengadaan Tong sampah

KEGIATAN Pembelian Tong Sampah

VOL 2500 M3

LOKASI Blok 1, Kecamatan A

1

2

X

X

3

4

5

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) LIMA TAHUNAN KE-

PROGRAM Program pengadaan tong sampah

KEGIATAN Pembelian Tong Sampah

VOL 1500 M3

LOKASI Blok 1-C3

1

2

X

X

3

4

5


Slide: 17



UMUM

MENGENAI

RPKPP

F. Dasar/Sumber Muatan RPKPP • Di tengah banyaknya dokumen kebijakan yang ada, RPKPP ini pada dasarnya bukan berarti

membuat yang baru; tetapi dapat mengisi yang belum ada namun harus ada; • Dalam proses penyusunannya, RPKPP merupakan bentuk sinkronisasi, akomodasi, dan adopsi dari kebijakan dan strategi pembangunan yang ada (Tabel); dan

• SPPIP dan RPKPP juga berorientasi pada pencapaian legitimasi produk berupa adanya rasa memiliki dan komitmen terhadap hasil yang telah disepakati.


Slide: 18



UMUM

MENGENAI

RPKPP

G. Legitimasi Produk


Slide: 19



UMUM

MENGENAI

RPKPP

H. Pemangku Kepentingan (Stakeholders)


Slide: 20



UMUM

MENGENAI

RPKPP

I. Lingkup Kawasan dan Kedalaman Substanri RPKPP Kawasan permukiman prioritas merupakan satu kesatuan fungsional tertentu yang tidak terpisah (memiliki kesamaan permasalahan/tema penanganan) tanpa merujuk pada batas adminstrasi. Jumlah kawasan yang ditetapkan dan terpilih minimal 1 (satu) kawasan dengan luasan per kawasan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak daerah (Pokjanis). Sebagai acuan luasan untuk kawasan terpilih adalah hingga 500 Ha atau dapat disesuaikan dengan batas deliniasi kawasan permukiman yang disepakati. prioritas untuk dimulai pembangunannya pada tahun pertama dalam rencana pentahapan pembangunan kawasan. Luasan per kawasan pengembangan tahap 1 antara 20 - 30 Ha atau lainnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak daerah.


Slide: 21



UMUM

MENGENAI

RPKPP

I. Lingkup Kawasan Permukiman Prioritas Kedalaman substansi dari RPKPP sampai dengan rencana aksi program yang dijabarkan ke dalam rencana teknis. Rencana aksi program merupakan penjabaran dari strategi skala kawasan yang dirumuskan pada SPPIP yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan didetailkan pada program tahunan/1 (satu) tahun. Program yang telah didetailkan untuk tahun pertama pada kawasan pengembangan Tahap 1, dilakukan penyusunan Rencana Detail Desain (DED) untuk komponen yang termasuk dalam lingkup bidang cipta karya. Fokus dari obyek yang diatur didalam RPKPP adalah program dan kegiatan terkait dengan infrastruktur permukiman perkotaan, yaitu: • Sistem penyediaan air minum untuk kawasan permukiman; • Sistem pengelolaan air limbah untuk kawasan permukiman; • Sistem pengelolaan persampahan untuk kawasan permukiman; • Sistem drainase permukiman; • Sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kawasan permukiman; dan • Ruang terbuka hijau (RTH). Sumber: Panduan Penyusunan SPPIP RPKPP

Slide: 22



UMUM

MENGENAI

RPKPP

J. Kerangka Muatan Produk RPKPP BAGIAN 1: PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Sasaran 4. Ruang Lingkup 5. Kedudukan RPKPP 6. Penyajian Dokumen BAGIAN 2: ARAH KEBIJAKAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN 1. Kebijakan Dalam Spatial Plan 2. Kebijakan Dalam Development Plan 3. Kebijakan Dalam Spatial Plan Dalam Lingkup Kawasan Prioritas 4. Kebijakan Dalam Development Plan Dalam Lingkup Kawasan Prioritas

BAGIAN 4: KONSEP DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN 1. Konsep Pembangunan 2. Rencana Pembangunan

BAGIAN 5: RENCANA AKSI PROGRAM KAWASAN 1. Rencana Aksi Program Kawasan 2. Pentahapan Kegiatan 3. Pemilihan Sub Kawasan dalam Kawasan Prioritas BAGIAN 6: DED 1. Masterplan Kawasan (Konsep 3D) 2. DED


BAGIAN 3: PROFIL UMUM PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN KAWASAN 1. Profil Kawasan 2. Profil Infrastruktur Kawasan 3. Potensi dan Persoalan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Kawasan Slide: 23



UMUM

MENGENAI

RPKPP

K. Standar Minimal Album Peta & Gambar RPKPP


Slide: 24


3.

METODOLOGI

&

RENC AN A

K ERJ A

A. Metodologi B. Tahapan Kerja

C. Jadwal Pelaksanaan

Slide: 25


M E T O D O L O G I

&

R E N C A N A

K E R J A

A. Metodologi Kerja

3

Slide: 26

© D I T J E N C i p t a K a r y a – P U | P e m e r i n t a h K a b u p a t e nSumber: B Panduan a n j Penyusunan a r | 2SPPIP 0 1RPKPP 3

3.

METODOLOGI

&

RENC AN A

KERJ A

B. Tahapan Kerja 1. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1.1. Pembentukan POKJANIS Daerah 1.2. Persiapan Dan Pemantapan Rencana Kerja 2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN 2.1. Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah 2.2. Kajian Mikro Kawasan Permukiman Prioritas (KPP) Berdasarkan Arahan SPPIP 2.3. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan (PPIP) pada KPP 3. PERUMUSAN RENCANA AKSI PROGRAM 3.1. Identifikasi Kebutuhan Penanganan Prioritas RPKPP 3.2. Penyusunan Konsep Pembangunan KPP Penyelenggaraan Pra FGD 1 Penyelenggaraan FGD 1 3.3. Identifikasi Program Penanganan KPP Berdasarkan Arahan SPPIP 3.4. Perumusan Rencana Aksi Program Penyelenggaraan Pra FGD 2 3.5. Penyusunan Tahapan Pelaksanaan Penanganan Pembangunan Permukiman Penyelenggaraan FGD 2

Slide: 27

P r a & F G D 2


3.

METODOLOGI

&

RENC AN A

KERJ A

B. Tahapan Kerja 4. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN PENGEMBANGAN TAHAP 1

4.1. Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap I 4.2. Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap I

Pra & FGD 2

Pelaksanan Diskusi Partisipatif 4.3. Perumusan Konsep Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap I 4.4. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap I Penyelenggaraan Pra FGD 3 Penyelenggaraan FGD 3

4.5. Penyusunan Rencana Detail Desain/Ded Kawasan Keikutsertaan Dalam Kolokium Penyelenggaraan Konsultasi Publik 5. FINALISASI DAN SOSIALISASI 5.1. Penyempurnaan Rencana Aksi Program dan Rencana Pembangunan

Kawasan Pembangunan Tahap 1 Penyelenggaraan Diseminasi Slide: 28


3.

METODOLOGI

&

RENC AN A

KERJ A

C. Jadwal Pelaksanaan Kerja No

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Bulan Pendampingan Penyusunan RPKPP

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Keterangan

Agustus September Oktober

1 Penandatanganan kontrak tenaga ahli pendamping 2 Persiapan dan koordinasi di tingkat provinsi 3 Sosialisasi di tingkat nasional 4 Konsolidasi Tingkat Provinsi 5 Pra FGD-1 6 FGD-1 (Penyusunan Konsep Penanganan Kawasan) 7 Pra FGD-2 8 FGD-2 (Perumusan Rencana Aksi Program) 9 Diskusi Partisipatif 9 Pra FGD-3 10 FGD-3 (Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Tahap I) 11 Kolokium 12 Konsultasi publik 13 Disseminasi Sumber: Olahan Konsultan, 2013

Slide: 29


4.

PROFIL

K AWA S AN

PERKOTAAN

MARTAPURA

A. Profil Kawasan Perkotaan Martapura

Slide: 30


4.

P R O F I L K AWAS AN P E R K O TA AN M AR TA P U R A

A. Profil Kawasan Perkotaan Martapura 1. Delineasi Kawasan Perkotaan Martapura 1. Perlu disingkronkan antara dokumen RTRW, RDTR serta peta yang menetapkan delineasi Kawasan Perkotaan Martapura.

2. Dalam menentukan delineasi Kawasan Perkotaan Martapura, dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: •

Mempertimbangkan karakteristik sebuah kawasan perkotaan, yang umumnya terbangun, serta arahan terhadap kecamatan yang ada dalam lingkup Kawasan Perkotaan

•

Melakukan super impose peta tutupan lahan dengan rencana pola ruang permukiman di

ketiga kecamatan (Kec. Martapura Barat, Martapura Kota, dan Martapura Timur) yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Banjar. •

Melakukan superimpose hasil no.2 dengan hasil kegiatan survei

3. Dari hasil superimpose, diperoleh luasan Kawasan Perkotaan Martapura, yaitu 8.376 Ha

Slide: 31


4.


A. Profil Kawasan Perkotaan Martapura 2. Hasil Superimpose Tutupan Lahan dan Pola Ruang Permukiman

Sumber: SPPIP Kabupaten Banjar 2012

Slide: 32


4.


A. Profil Kawasan Perkotaan Martapura 3. Sejarah Kawasan Perkotaan Martapura SEJARAH SINGKAT:

•

Kabupaten Banjar dengan Ibukotanya Martapura, dulunya menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Banjar.

•

Kerajaaan Banjar di Kabupaten Banjar di mulai pada tahun 1612, dimasa pemerintahan Sultan Musta‟in Billah yang dikenal dengan Pangeran Kecil, keraton dipindahkan dari Banjarmasin ke Kayu Tangi atau Telok Selong Martapura, karena keraton di Kuwin dihancurkan Belanda. Periode/Masa

Perpindahan Pusat Pemerintahan ke Martapura

KEJADIAN

• • • • • •

Pembentukan Kabupaten Banjar

• • •

Slide: 33

Pada tahun 1559 Pedagang-pedagang Banjar di Kesultanan Banten diserang oleh Kompeni Pada tahun 1607 utusan dagang Belanda di Kesultanan Banten dibunuh Pada tahun 1612 Belanda melakukan balas dendam dengan menyerbu, menembak, dan membakar Kerjajaan Banjar di Kuin Banjarmasin Pada tahun 1620, Sultan Musta‟in Billah melakukan pemindahan pusat pemerintahan secara berangsur-angsur dari Kuin ke Muara Tambangan, Batang Banyu, Kayu Tangi sampai Ke Martapura Juni 1860, Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda Status Kesultanan Banjar masuk ke dalam Keresidenan Afdeling Martpura dan Timur Borneo. Afdeling Martapura terbagi dalam 5 distrik, yaitu Distrik Martapura, Riam Kanan, Riam Kiwa, Banua Ampat, dan Margasari Perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda, di mana di bahawah Afdeling terdapat Ondeafdeling dan distrik, sehingga Martapura menjadi Onderafdeling di bawah Afdeling Banjarmasin. Afdeling dipimpin oleh Controleur dan Kepala Distrik merupakan seorang Bumi Putera dengan Pangkat Kiai Pada tanggal 27 Desember 1949, ditetapkan Daerah Otonomi Kabupaten Banjarmasin, yang melingkupi 4 Kewedanana, termasuk Martapura. DPRDS pada tanggal 27 Februari 1952, mengusulkan perubahan nama Kabupaten Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjar yang disetujui dengan Undang-Undang Darurat 1953, kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No.27 Tahun 1959


4.


B. Profil Kawasan Perkotaan Martapura 4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat •

•

•

Karakteristik Kota: • Merupakan Kota Intan, karena terkenal sebagai pusat transaksi penjualan intan dan tempat penggosokan intan • Terkenal juga dengan sebutan Kota santri, karena banyaknya santri yang sekolah dan menuntut ilmu keislaman Suku: • Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Martapura adalah suku bangsa Banjar atau biasa disebut Urang Banjar Mata Pencaharian: • Petani (Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan) • Pedagang • Penambang

Slide: 34


4.


B. Profil Kawasan Perkotaan Martapura 5. Potret Permukiman Eksisting 1

Kawasan Permukiman Perbatasan Banjar dengan Tapin

1

Kawasan Permukiman Heritage

2

2

Kawasan Permukiman Pendukung Kegiatan Pertanian Sawah

3

4

3

Kawasan Permukiman di sekitar Pusat Perdagangan

4


Slide: 35


4.


B. Profil Kawasan Perkotaan Martapura 6. Potret Permukiman Eksisting 5

6

9

8

7

Kawasan Permukiman Baru Pendukung Pusat Pemerintahan Kabupaten

5 9

8

Kawasan Permukiman Pendukung Kegiatan Minapolitan

Kawasan Permukiman Pemerintahan Kabupaten

6 Kawasan Permukiman Pendukung Kegiatan Perkebunan


Slide: 36

7

Kawasan Permukiman Pusat Bisnis MartapuraBanjarbaru


5. P E N E N T U A N K P P S E S U A I A R A H A N S P P I P

A. Pertimbangan Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas (KPP) B. Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas (KPP) C. Profil Kawasan Prioritas

Slide: 37

© DI© T JD E INT JCEi N pta C iK p at ar yKa a –r P y aU –| PPUe m | ePrei m n tearhi nK t aahb uKpoat tae nC iBl eagnoj anr | 2 0 1 1 3


A. Pertimbangan Penentuan KPP • Kawasan prioritas adalah kawasan permukiman yang disepakati oleh pihak daerah sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dalam konteks

pembangunan kota dan merupakan prioritas dalam pembangunan dan pengembangannya. • Pertimbangan dalam penetapannya : •

Memiliki Urgenitas Penanganan;

•

Memiliki Kontribusi Dalam Penanganan Permasalahan Kota;

•

Memiliki Kontribusi Dalam Stimulasi Pembangunan Dan Pengembangan Kota;

•

Sesuai Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Kota;

•

Memiliki Dominasi Permasalahan Terkait Bidang Cipta Karya; Dan

•

Memiliki Dominasi Penanganan Melalui Bidang Cipta Karya.


Slide: 38



B. Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas Tabel Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas Berdasarkan SPPIP No

Kawasan

Keterangan

1

Kawasan Permukiman Keraton Jawa

Kumuh

Murung

2

Kawasan Permukiman Keraton - Kenanga

Kumuh

Murung •

3

Kawasan Permukiman Senor Hilir

Kumuh

Antasan

4

Kawasan Permukiman Tanjung Rema

5

Kawasan Permukiman Tanjung Rema Darat

Permukiman kumuh dan rawan banjir eksisting

•

Permukiman eksisting

rawan

banjir

•

Permukiman eksisting

rawan

banjir

6

Kawasan Permukiman Cagar Budaya Teluk • Selong Ulu

Permukiman budaya

7

Kawasan Permukiman Agropolitan Keramat

8

Kawasan Permukiman Kampung Pegawai Indera Sari

heritage/cagar

•

Permukiman pendukung kegiatan agropolitan dan rawan banjir

•

Permukiman baru pendukung kegiatan pusat pemerintahan kabupaten


Slide: 39



B. Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas

Kawasan Permukiman Kumuh Murung Keraton –Jawa

Kawasan Permukiman Kumuh Murung Kenanga

Kawasan Permukiman Kumuh Antasan Snr. Hilir

Kawasan Permukiman Tannjung Rema

Kawasan Permukiman Tanjung Rema Darat

Kawasan Permukiman Cagr. Bduaya Teluk Selong Ulu

Kawasan Permukiman Agropollitan Keramat

Kawasan Permukiman Kampung Pegawai Indwera Sari

1 Status lahan pada kws legal (tdk sengketa)

5

5

5

5

5

5

5

5

2 Masy. kondusif menerima penanganan 3 Aparat lokal mendukung penanganan 1 Kondisi Permasalahan dalam Kws Kebutuhan Percepatan Pembangunan Kws 2 Baru Kebutuhan Pengendalian Pertumbuhan Kws 3 Cepat Tumbuh

5 5 5

5 5 5

3 3 5

5 3 3

5 3 3

3 3 0

3 3 0

3 3 0

5

5

5

3

0

3

3

3

5

3

3

0

0

0

0

0

1 Terletak pada Kawasan Strategis dalam RTRW

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

Kontribusi dalam 1 Kekumuhan Kawasan (Bangunan & PSU) penanganan 2 Genangan atau Banjir permasalahan kota 3 Kesulitan Air Bersih/Minum Kontribusi dalam 1 Letak Strategis Kws dlm Konstelasi Kota E stimulasi 2 Fungsi Strategis Kws dlm Konstelasi Kota pembangunan kota 1 Dominasi Permasalahan Sekt. Drainase Dominasi 2 Dominasi Permasalahan Sekt. Air Bersih permasalahan terkait F 3 Dominasi Permasalahan Sekt. Sanitasi bidang keciptakaryaan 4 Dominasi Permasalahan Sekt. Persampahan

5

5

5

3

3

0

0

0

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 3 3

5 3 3

3 3 5

3 3 5

3 3 5

5

5

0

3

3

5

5

5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 3 3

5 3 3

5 3 3

5 3 3

0 3 0

5

5

5

3

3

3

3

3

1 Dominasi Penanganan Sekt. Drainase Dominasi 2 Dominasi Penanganan Sekt. Air Bersih penanganan melalui G 3 Dominasi Penanganan Sekt. Sanitasi bidang keciptakaryaan 4 Dominasi Penanganan Sekt. Persampahan

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 3 3

5 3 3

5 3 3

5 3 3

5 3 3

5

5

5

3

3

3

3

3

99 h3

79 b4 u

76 a t5 e

73 B6a

PENENTUAN

KPP SESUAI

AR AH AN

SPPIP

B. Penilaian Penentuan Kawasan Prioritas

KRITERIA

A

Kesiapan Kws Menerima Penanganan

B

Urgenitas Penanganan

C

INDIKATOR

Sesuai kebijakan 2 Kesesuaian dengan Program dalam RPJMD pembangunan kota Terletak pada Lokasi Prioritas Bidang CK 3 dengan RPIJM Kota

D

Slide: 41

© DITJEN

TOTAL PENILAIAN = URUTAN C i p t SKALA a K aPRIORITAS r y a – =P

U

110 1|

Pe

108 m e2r

inta

Ka

p

n

nj

71 a r7 |

20

63 18 3

5. P E N E N T U A N K P P S E S U A I A R A H A N S P P I P C. Profil Kawasan Permukiman Prioritas 1. Kawasan Permukiman Kumuh Murung Keraton – Jawa (Ranking I, Skor: 110) Profil lokasi • Deskripsi Lokasi: • Kawasan terletak di bantaran Sungai Martapura • Merupakan lingkungan padat penduduk. • Terletak relatif di pusat kota • Administratif: • Masuk dalam Lingkup Kelurahan Murung Keraton dan sebagian Kelurahan Jawa dengan luas 0,35 Km2 • Kependudukan: • Jumlah Penduduk: 4.199 jiwa, L: 2.171 jiwa & P: 2.028 jiwa • Kondisi Ke-Cipta Karya-an • Kondisi rumah relatif padat &kurang layak huni • Konstruksi fisik bangunan dari kayu & seng • Sanitasi langsung dibuang ke sungai • Infrastruktur lainnya relatif belum memadai


Slide: 42


6.

I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N A. B. C. D. E. F.

Peta Administrasi RT Pembagian Sub Kawasan Permasalahan Umum KPP 1 (Murung Keraton – Jawa) Inventarisasi Potensi, Permasalahan, Tantangan, Hambatan dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Kebutuhan Penanganan Kawasan Hasil FGD 1

6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N A. Peta Administrasi RT (Kel.Murung Keraton) & Kel.Jawa

RT.01 RT.02 RT.03

RT.04

PETA PEMBAGIAN SUB KAWASAN

RT.05 RT.06 RT.07

RT.11

RT.08

RT.09

RT.10

Kel.Jawa

Slide: 44


6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N B. Pembagian Sub Kawasan

PETA PEMBAGIAN SUB KAWASAN

A

C

B

35,5 ha

Slide: 45


6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N C. Permasalahan Umum KPP 1 Kelurahan Murung Keraton – Jawa 1

4 1

2 Muara kali Mati

2

4

Genangan air & sampah

3

5 5

6 Penumpukan sampah

Kali Mati

• 3

6 • • • • Sanitasi di tepi sungai

Slide: 46

Kejadian banjir 2x setahun pada RT 001 s/d RT 008, ketinggian mencapai 1-2 m. Tidak berfungsinya kali mati sebagai drainase sekunder skala kawasan. Manajemen persampahan yang buruk. Jaringan jalan yang tidak dilengkapi dengan drainase. Manajemen sanitasi lingkungan yang buruk.

Jalan lingkungan


6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N C. Permasalahan Umum Kawasan KPP 1 (Bangunan) 1

2 1

6

2 5

4 Rumah konstruksi Kayu

Rumah permanen

3

3

4

4 3

5 2 6 Rumah konstruksi kayu

Rumah konstruksi kayu

6

5

• • Rumah konstruksi kayu

Slide: 47

Rumah konstruksi kayu

Tingkat kerapatan bangunan yang 1 tinggi, tidak ada jarak kenyamanan antar bangunan; Berdampak kepada (rawan) bahaya kebakaran pada musim kering, korsleting listrik.


6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Jalan Lingkungan) 1

2

6

Jalan aspal

Jalan di pasar

4 1

3

4

3

2

Jalan beton

5

Jalan titian kayu

•

6 •

• Jalan beton

Slide: 48

Jalan beton

5

Tidak lengkapnya fasilitas jalan seperti drainase membuat jalan aspal (jalan utama lingkungan) semakin rusak. Jalan lingkungan (kontruksi beton) yang ada menahan pergerakan air hujan disertai dengan tingkat resapan air yang rendah di KPP membuat banjir dan genangan air lebih lama di lingkungan perumahan. Jalan titian kayu yang tidak dipelihara dengan baik memberi dampak kepada tingkat kebisingan saat kendaraan roda dua melintas


6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Drainase) 1

2

5

4

Kali mati

Drainase besar

3

3

4

2 1

6 Genangan air tidak mengalir

Genangan air tidak mengalir

6

5

•

• Genangan air di rumah warga

Slide: 49

Drainase di tepi jalan lingkungan

Tidak berfungsinya drainase sekunder, memberi dampak kepada jaringan drainase tersier (rumah) tersumbat dan mengakibatkan luapan dan genangan didalam lingkungan rumah. Pembuangan sampah di kolong rumah juga mengakibatkan tersumbatnya fungsi drainase dan banjir pada musim hujan/air sungai naik.


6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Air Bersih) 1

2 1

2 4 3 2 1 5 4 3 Pompa tangan

Sumber air bersih bantuan PNPM

6

4

3

• Sumber air bersih pribadi

Slide: 50

Sumber air bersih PDAM

Tingkat aksesibilitas terhadap air bersih yang rendah oleh masyarakat disiasati melalui sumur bor + tangki bersama yang dikoordinasi oleh RT.


6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Sanitasi) 1

2 1

2 2

5 4

3

6

Kegiatan cuci

Kegiatan cuci

3

1

4

3 5 4 6

Kegiatan mandi

MCK RT.10

•

6

5

•

BAB di belakang rumah

Slide: 51

Mandi di sumber air bersih

Tingkat aksesibilitas yang rendah terhadap (kepemilikan individual) sanitasi/MCK membuat masyarakat memilih menggunakan air sungai Martapura sebagai sumber air mandi, cuci dan BAB. Sistem sanitasi ini harus diputus bertahap melalui peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman dan mengubah pola pikir bahwa sungai sebagai Banyu sumber kehidupan. (Mata Pencaharian; Perternakan ikan, Sumber Air Baku, Pengembangan Potensi Ekonomi Wisata)


6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Sampah) 1

2 1

2

3 4

3

2

Sampah di bawah rumah warga

Sampah di bantaran sungai

3

4

1

4 5

6 5 Penumpukan sampah

Papan himbauan sampah

6

5

•

• •

• Bank sampah pasar

Slide: 52

TPST Pasar

6

Perilaku membuangan sampah oleh masyarakat dilingkungannya sendiri, tidak peduli dengan dampak baliknya. Dikarenakan KPP 1 merupakan kawasan dengan fungsi campuran, yakni perdagangan, pasar dan jasa serta permukiman, maka Pemerintah Kab/Kota perlu meningkatkan layanan keciptakaryaan pada kawasan fungsi perdagangan/pasar dengan visi Pasar Bersih, Nyaman dan Sehat, sehingga Volume sampah di kawasan permukiman juga dapat terlayani dengan baik.


6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Kebakaran) 1 1

2 4 1

3 2

4 3 5

Mobil pompa pemadam kenbakaran

2

6

•

Hydrant Halaman

Slide: 53

•

Tingkat kerapatan bangunan yang tinggi, menimbulkan potensi dampak rawan kebakaran didalam lingkungan perumahan. Saat ini ada 5 (lima) pos swasta yang melayani (siaga) kawasan KPP 1.


6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N

D. Inventarisasi Potensi, Permasalahan, Tantangan, Hambatan No. 1

Aspek Fisik

Potensi

Permasalahan

Tantangan

Kepadatan bangunan kawasan yang mencapai >70%

-

Warga yang tidak mau melepas tanahnya untuk kepentingan Umum walaupun memiliki tanah yang berlebih.

Terdapat genangan air karena tertahan oleh jalan llingkungan

Kelancaran aliran air untuk drainase

Kurangnya tempat sampah dan TPS

Penyediaan Tempat sampah dan TPS beserta lahannya dan Tambahan armada pengangkut sampah

Struktur jalan yang sudah dibeton, harus diperbaiki agar dapat dillalui air. Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, keterbatasan tempat sampah, lahan untuk TPS.

Ketersediaan air bersih (Sebagian)

Kepadatan Penduduk dan penyediaan PDAM yang masih terbatas Keterbatasan lahan untuk membangun MCK

Ketersediaan Air Bersih secara menyeluruh

Jaringan air bersih yang masih belum menyeluruh

Kebutuhan MCK karena keterbatasan masyarakat akan Jamban didalam rumah

Warga yang tidak mau melepas tanahnya untuk pembuatan MCK dan lahan yang dimiliki PEMDA yang Terbatas

Pengadaan MCK

Sumber: Analisis Konsultan, 2013

E. Kebutuhan Penanganan Kawasan No.

1

Hambatan

Potensi lahan kosong untuk Pengembangan RTH yang Berfungsi sebagai taman bermain anak dan penempatan MCK Kelancaran Drainase diantara rumah yang tersumbat agar tidak tergenang air Kebersihan Kawasan dengan penyiapan tempat sampah

Aspek

Fisik

Masalah Status lahan (surat hijau, sewa, lahan Negara) Aliran sungai yang terhambat

Dampak Yang Terjadi Konflik Tanah

Lokasi Seluruh Kawasan

Banjir pasang

Sepanjang sungai

Drainase tersumbat Minimnya sambungan rumah PDAM Penanganan sampah yang tidak tuntas Kualitas bangunan yang buruk Kepadatan bangunan (kerapatan) tinggi

Banjir Terbatasnya pasokan air bersih Menumpuknya sampah

Hampir Seluruh Kawasan Sebagian Kawasan

Rumah tidak sehat dan layak Rawan kebakaran

Sebagian Kawasan Seluruh RT 001 s/d RT 009

Hampir Seluruh Kawasan

Kebutuhan Penanganan Normalisasi sungai dan pembersihan sampah Normalisasi sungai dan pembersihan sampah Perbaikan saluran drainase Penambahan Sambungan PDAM Pengelolaan dan penambahan tempat sampah Perbaikan rumah Penataan dan pengendalian

Sumber: Analisis Konsultan, 2013

Slide: 54


6 . I D E N T I F I K A S I K E B U T U H A N P E N A N G A N A N K AW A S A N

F. Hasil FGD 1

F.1. Sektor yang dimasukkan ke Rencana Aksi Program; 1. Jalan lingkungan perumahan 2. Drainase 3. Sanitasi rumah tinggal 4. Persampahan 5. RTH F.2. Sektor yang di DED-kan; 1. Jalan lingkungan dan drainase; 2. Jaringan dan unit sistem sanitasi rumah tinggal; 3. Sistem dan unit pengolahan sampah di daratan dan terapung di S. Martapura; 4. Bangunan MCK pada bantaran sungai.

Slide: 55


7 . K O N S E P P E M B A N G U N A N K AW A S A N P R I O R I TA S

A. Pendekatan B. Strategi Dan Program Pembangunan Yang

Diarahkan SPPIP

7 . K O N S E P P E M B A N G U N A N K AW A S A N P R I O R I TA S A. Pendekatan Berdasarkan Fungsi/Kegiatan Blok Kawasan dan Fungsi Struktur Pembentuk Kawasan Konsep

Settlement, Kali Mati 2

A A

C

B

Improvement Services Peningkatan pelayanan perkotaan sektor ke-Ciptakarya-an

Slide: 57

C, B

Improvement Quality Environment, Settlement: • Peningkatan kualitas lingkungan program ke-ciptakarya-an, Bina Marga (BM) dan program sumber daya air (SDA) • Pengendalian dan penataan kembali bangunan, khususnya pada bantaran kali mati • Percontohan perumahan yang bersih, sehat dan nyaman. • Kemungkinan resettlement (Pemukiman kembali)

A

Kegiatan Utama

Sub KPP

Rumah Ibadah, Mall, Pasar , Pendidikan, Keamanan, Jasa, RTH (Pelayanan Skala Kota) Sumber: Analisis Konsultan, tahun 2013

Sub KPP

Permukiman kepadatan tinggi, kumuh

C, B

A


7 . K O N S E P P E M B A N G U N A N K AW A S A N P R I O R I TA S B.1. Strategi & Program Pembangunan Yang Diarahkan SPPIP Strategi Pengendalian Pertumbuhan Kawasan

Program

Pelaksana

Tahun

Pendataan Bangunan

PU, Perkim

2013

2014

Pengendalian Pembangunan melalui IMB

PU, Perkim

2013

2014

Pengawasan secara Berkala

PU, Perkim

2013

2014

Peningkatan Kualitas Permukiman

Penataan bangunan dan lingkungan

PU, Perkim

2013

2014

Peningkatan kualitas lingkungan secara swadaya

Masyarakat

2013

2014

Penyediaan Pelayanan Air Minum

Penyediaan air bersih/minum secara swadaya Masyarakat

2013

2014

air PU, Perkim

2013

2014

PU, Perkim

2013

2014

Peningkatan kualitas dan kapasitas distribusi air PU, Perkim

2014

2015

2014

2015

oleh masyarakat Pemberian

bantuan

fisik

penyediaan

bersih/minum secara swadaya oleh pemerintah Pengembangan hidran umum

minum PDAM Pengembangan reservoir umum oleh PDAM atau PU, Perkim pemerintah Sumber: SPPIP Kabupaten Banjar, tahun 2012

Slide: 58


7 . K O N S E P P E M B A N G U N A N K AW A S A N P R I O R I TA S B.2. Program Pembangunan Yang Diarahkan SPPIP Strategi Penataan Tepi Sungai Martapura

Program

Pelaksana

Tahun

Konsolidasi Lahan Sempadan Sungai

PU, Perkim

2013

Revitalisasi Permukiman Sempadan Sungai

PU, Perkim

2013

Pembangunan Jalan Tepi Sungai

PU, Perkim

2013

Penataan Kawasan Tepi Sungai

PU, Perkim

2013

Normalisasi Sungai Martapura

Pengerukan Sungai

PU, Perkim

2013

Pembangunan Turap/Bronjong

PU, Perkim

2013

Peningkatan Kualitas Jalan dan Penataan Jaringan Drainase

Program Pengembangan sumur resapan

PU, Perkim

2014

2015

PU, Perkim

2014

2015

Peningkatan kualitas jalan lingkungan dan PU, Perkim

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

dalam kaveling sesuai kebutuhan Program Pengembangan sumur biopori dalam

kaveling

Drainase tersier Perbaikan jalan lingkungan dan Drainase PU, Perkim tersier

Pembangunan jalan lingkungan dan Drainase PU, Perkim tersier Sumber: SPPIP Kabupaten Banjar, tahun 2012

Slide: 59


7 . K O N S E P P E M B A N G U N A N K AW A S A N P R I O R I TA S B.3. Strategi & Program Pembangunan Yang Diarahkan SPPIP Strategi Pengelolaan Sistem Sanitasi

Program

Pelaksana

Tahun

Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi

Masyarakat

2013

2013

2014

domestik secara swadaya oleh masyarakat Bantuan

fisik

sistem

pengelolaan

sanitasi

PERKIM, PU

pengelolaan

sanitasi

Swasta

2014

limbah

PERKIM, PU

2014

Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi

PERKIM, PU,

2014

komunal oleh pemerintah

Bantuan

fisik

sistem

komunal melalui CSR Pengembangan

jaringan

perpipaan

terpusat

untuk fungsi khusus Pengelolaan Sistem Persampahan

Masyarakat

2013

2014

Penyediaan tempat sampah umum

DK, PERKIM

2013

2014

Penyediaan TPS skala lingkungan dan kawasan

DK, PERKIM

2014

2015

Penyediaan layanan pengangkutan sampah

DK, PERKIM

2015

2016

Pengembangan

DK, PERKIM

2015

2016

Pengembangan

pengelolaan

persampahan

domestik

Sumber: SPPIP Kabupaten Banjar, tahun 2013 skala

Slide: 60

Swasta

sistem

pengolahan

sampah

kawasan © DITJEN Cipta Karya –PU | Pemerintah Kabupaten Banjar| 201 3

7 . K O N S E P P E M B A N G U N A N K AW A S A N P R I O R I TA S B.4. Strategi dan Jumlah Program Pembangunan Yang Diarahkan SPPIP Pada Tahun 2013 Dan 2014

No

Strategi

∑ Program 2013

2014

1

Pengendalian Pertumbuhan Kawasan

3

3

2

Peningkatan Kualitas Permukiman

2

2

3

Penyediaan Pelayanan Air Minum

3

3

4

Penataan Tepi Sungai Martapura

3

-

5

Normalisasi Sungai Martapura

2

1

6

Peningkatan Kualitas Jalan dan Penataan Jaringan Drainase

-

5

7

Pengelolaan Sistem Sanitasi

2

4

8

Pengelolaan Sistem Persampahan

2

3

Sumber: SPPIP Kabupaten Banjar, tahun 2012

Slide: 61


8 . R E N C A N A A K S I P R O G R A M 5 TA H U N

A. Skenario Pentahapan Penanganan KPP B. Peta Dan Matrik Penanganan KPP

8 . RENCAN A AKSI PROGRAM A. Skenario Pentahapan Penanganan KPP No

Prinsip dasar

1

Jangka waktu penanganan adalah 5 tahun.

2

Ketersediaan anggaran di Pusat (Ditjen CK) dan pemerintah daerah.

3

Kesiapan masyarakat penerima dampak positif dan kesiapan ekonomi masyarakat.

4

Penanganan program pertahun dapat disesuaikan dengan kebutuhan kawasan dan prioritas.

5

Berdasarkan hasil diskusi (FGD 1) dan pengamatan lapangan, prioritas penanganan kawasan dimulai dari; (i) jalan lingkungan dan drainase; (ii) sanitasi/MCK; dan (iii) persampahan.

6

Pendekatan yang digunakan untuk pembagian blok didalam sub kawasan dan pentahapan program; • Pendekatan fungsi blok kawasan. • Pendekatan fisik topografi. • Pendekatan kemampuan ekonomi penduduk di blok fungsi kawasan. • Arahan SPPIP Kabupaten Banjar, tahun 2012. • Intervensi/Bantuan pemerintah daerah dan atau pusat melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Sumber: Olahan Konsultan, tahun 2013

Slide: 63


8 . RENCAN A AKSI PROGRAM B. Peta dan Matrik Penanganan KPP 5 Tahun Gambar Peta Penanganan Secara Spasial

Program Jalan dan Drainase

Tahun – Lokasi/Blok I II III IV A1, A2

A2, A3

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

A1, A2

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3

C1, C2, C4

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

Sanitasi/MCK (Prioritas 2)

C1 A2 C2

Persampahan

C3

(Prioritas 3)

A3

Air Bersih C4

C5

A4 B2

(Prioritas 4)

RTH (Ruang Terbuka Hijau) B1

(Prioritas 5) Fasilitas PBK (Prioritas 6)

Sumber: Analisis Konsultan, tahun 2013

Slide: 64

C1, C2, C4

B1, B2, A3, A4 C5, C3

(Prioritas 1) A1

V


8 . RENCAN A AKSI PROGRAM B.1. Peta dan Matrik Penanganan KPP Tahun Ke 1 Tahun – Lokasi/Blok

Gambar Peta Penanganan Secara Spasial

Program

Jalan dan Drainase

I

II

III

IV

V

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3

C1, C2, C4

A1, A2

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3

C1, C2, C4

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3

C1, C2, C4

Sanitasi/MCK

A1

A1, A2

C1 A2 C2

Persampahan

C3

A3 Air Bersih

C4

C5

A4 B2

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

B1 Fasilitas PBK A1, A2 Sumber: Analisis Konsultan, tahun 2013

Slide: 65


8 . RENCAN A AKSI PROGRAM B.2. Peta dan Matrik Penanganan KPP Tahun Ke 2 Gambar Peta Penanganan Secara Spasial

Program

Tahun – Lokasi/Blok I

II

III

IV

V

Jalan dan Drainase

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

Sanitasi/MCK

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

Persampahan

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4 C1, C2, C4

A1 C1 A2

C2

C3

C4

A3 C5

A4

Air Bersih

A1, A2

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3


A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

Fasilitas PBK

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

B2 B1


Slide: 66


8 . RENCAN A AKSI PROGRAM B.3. Peta dan Matrik Penanganan KPP Tahun Ke 3 Tahun – Lokasi/Blok Gambar Peta Penanganan Secara Spasial

Program I

Jalan dan Drainase

A1, A2

Sanitasi/MCK

A1, A2

II

III

IV

V

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3

C1, C2, C4

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3

C1, C2, C4 C1, C2, C4

A1 C1

A2 C2

C3

C4

Persampahan

A3

C5

A4

A1, A2

Air Bersih

A1, A2

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3


A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

Fasilitas PBK

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

B2 B1


Slide: 67



Program I

II

III

IV

V

Jalan dan Drainase

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

Sanitasi/MCK

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

Persampahan

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3

C1, C2, C4

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3

C1, C2, C4

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3

C1, C2, C4

A1 C1

A2 C2

C3

C4

A3 C5

A4

Air Bersih

A1, A2

B2 B1


Fasilitas PBK Sumber: Analisis Konsultan, tahun 2013

Slide: 68

A1, A2

A1, A2



Program

Jalan dan Drainase

I

II

III

IV

V

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3

C1, C2, C4

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3

C1, C2, C4 C1, C2, C4

A1 Sanitasi/MCK

C1

A1, A2

A2

C2

C3

C4

Persampahan

A3 C5

A4

A1, A2

Air Bersih

A1, A2

A2, A3

B1, B2, A3, A4 C5, C3


A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

Fasilitas PBK

A1, A2

A2, A3

A3, A4

B1, B2, C5, C3

C1, C2, C4

B2

B1


Slide: 69


9 . P E R U M U S A N R E N C A N A P E N A N G A N A N K AWA S A N TA H A P 1 TA H U N 1

A. Tahapan Perumusan Penentuan Kawasan Prioritas

Dan Program Prioritas B. Sistem Dan Desain Penanganan Sektor

9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 A.1. Tahap Perumusan Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1

No

Tahapan Perumusan

1

Merumuskan kriteria dan indikator;

2

Pemilihan dan penentuan kawasan tahap 1;

3

Perumusan konsep penanganan kawasan;

4

Penyusunan rencana berskala 1:1000;

5

Penyusunan DED tahap 1;

6

Kegiatan kolokium;

7

Konsultasi publik;

B. Tahap Perumusan Penentuan Prioritas Program Ke-ciptakarya-an Berdasarkan hasil FGD 1 pada bulan Mei 2013 serta berdasarkan hasil diskusi dengan RT 004/RT 005 dan pengamatan lapangan dengan pemangku kepentingan di KPP 1 Murung Keraton-Jawa, beberapa program prioritas adalah; Slide: 71

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jalan Lingkungan dan Drainase. Sanitasi/MCK. Persampahan. Air bersih. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fasilitas Pemadam Kebakaran

√ √ √ × ×

×


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 A.2. Tahap Perumusan Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1 Tabel Kriteria/Indikator Penentuan Kawasan No

Sub Kawasan/Blok

Kriteria/Indikator

A

B

C

1

Urgenitas terhadap penanganan akar permasalahan kawasan

a

•

Mempunyai korelasi positif terhadap penanganan akar permasalahan

√

√

×

b

•

Sesuai dengan tahapan penanganan akar permasalahan kawasan

√

×

×

c

•

Mempunyai implikasi positif terhadap lokasi lainnya

√

√

×

2

Jaminan keberlanjutan program dan penuntasan masalah

a

•

Potensi konflik rendah (konflik lahan, konflik sosial, dsb)

√

√

×

b

•

Dukungan kelembagaan masyarakat

√

√

×

c

•

Historical kawasan

√

×

×

d

•

Keluwesan dalam penyusunan rencana aksi

√

√

×

3

Berpotensi untuk menjadi pilot project dalam skala kawasan dan kota

a

•

Keragaman penanganan infrastruktur bidang cipta karya

√

√

×

b

•

Aspek yang ditangani secara menyeluruh (fisik sosial, ekonomi)

√

×

×

c

•

Model penanganan dapat direplikasikan pada lokasi lain (best practice)

√

√

×


Slide: 72

Sub Kawasan Terpilih

A


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 A.3. Tahap Perumusan Penentuan Program Prioritas Pembangunan Tahap 1 Tabel Kriteria/Indikator Penentuan Prioritas Program N o 1

Kriteria Prioritas Prioritas utama yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat

Sub Kawasan/Blok

A

B

C

√

×

×

Program Air Bersih

√

√

×

Program Jalan Lingkungan dan Drainase

√

√

×

Program Persampahan

√

√

√

Program MCK

√

×

×

Program RTH

√

×

×

Program Fasilitas Pemadam Kebakaran

√

√

√

Program SDA (Banjir)

√

√

√


A

Indikator Fungsi Kawasan : Perumahan Kepadatan Tinggi (Kumuh) Indikator Permasalahan:

Sub Kawasan Terpilih Slide: 73


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 A.4. Tahap Perumusan Penentuan Program Prioritas Pembangunan Tahap 1 Tabel Kriteria/Indikator Komponen Program Prioritas

Program Ke-ciptakarya-an

N o

Sub KPP A

Jalan dan Drainase (1)

Persam pahan (2)

MCK/ Limbah (3)

Air Bersih (4)

RTH (5)

Fas. PBK (6)

Komponen yang dibangun memberi dampak nyata terhadap perbaikan lingkungan

√

√

√

√

√

√

FGD 2

Komponen yang dibangun terlihat secara visual (konstruksi) untuk 2 memberi dorongan moril bahwa penataan lingkungan berdampak positif

√

√

√

√

√

√

FGD 2

Komponen yang dibangun mudah dilaksanakan pembangunannya 3 dan tidak berada dalam tanah/lahan yang disengketakan

√

√

√

√

√

√

FGD 2

Komponen yang dibangun dapat 4 tercukupi oleh pembiayaan yang telah disediakan

√

√

√

√

√

√

FGD 2

1

Kriteria Komponen


Slide: 74


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 A.5. Tahap Perumusan Penentuan Program Prioritas Pembangunan Tahap 1

Tabel program yang di detailkan berdasarkan lokasi No

Program Keciptakaryaan

Design/Lokasi

Keterangan

1

Jalan lingkungan

1. Jalan lingkungan sisi barat menghubungkan RT 4 s/d RT 9. 2. Peningkatan pemeliharaan jalan (aspal) utama lingkungan

1. 2.

Dapat dilalui oleh mobil Ambulance Dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran

2

Persampahan

1. 2.

1. 2.

Pada tong sampah dituliskan nama KK. Design tong dituliskan sampah busuk dan tidak busuk. Terintegrasi dengan pengangkutan melalui gerobak ke TPS kawasan, pengangkutan oleh Truk Dinas Kebersihan ke TPA Menerapkan sistem retribusi

3.

Tong sampah 2 unit per 5 KK Design terintegasi dengan jalan lingkungan. Disesuaikan dengan jalan lingkungan dan sebaran rumah.

3.

4. 3

Sanitasi/MCK

1. 2. 3.

Design Septiktank Design bak air lemak Setiap rumah

1. 2. 3.

Adaptif lingkungan di kawasan, Terletak diatas tanah/dibawah rumah panggung Terintegrasi dengan pengangkutan sistem pengangkutan truk tinja dan IPLT Kota/Kab

4

Normalisasi Kali dan Sungai

1. 2.

Kali mati 1, RT 003 , RT 004 Kali mati 2, RT 001 s/d RT 009

1. 2. 3.

Kali mati 1, sepanjang 200 meter Kali mati 2, sepanjang 70 meter Sepanjang RT 1 s/d RT 3 dan sepanjang RT 4 s/d RT 9

5

RTH

1.

Design jalan terintegrasi dengan bak vegetasi/tanaman, seluruh jalan lingkungan Pemanfaatan bantaran kali mati sebagai RTH tanaman obat, RT 004 s/d RT 009

1.

Rekomendasi: sebaiknya kali mati diberi nama : kali indah.

2.

Slide: 75



9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 A.6. Tahap Perumusan Penentuan Program Prioritas Pembangunan Tahap 1

Lokasi program yang di detailkan (DED) di Sub KPP Prioritas (A) N o

5b

Jalan, Peningkatan jalan lingkungan menjadi 2 meter. (Panjang 327m)

CK, PU

2

Jalan, Peningkatan jalan eksisting (aspal kembali). (Panjang = 240 m)

CK, PU

3

Normalisasi kali mati 1, (Panjang 615 m)

CK, PU

4

Normalisasi kali mata 2, (Panjang 141 m)

CK, PU, SDA, BM

5

Normalisasi sungai martapura, Pembangunan Talud dan Jalan Inspeksi (5a = Panjang 450 m, 5b = 297)

CK, PU, SDA, BM

Program Strategis

RT 003

4 RT 004

1 3

RT 005 RT 005

5a

RT 006

Instansi

1 RT 001 RT 002

Program

RT 007

2

RT 008 RT 009


Slide: 76


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 A.7. Tahap Perumusan Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1 Lokasi program yang di detailkan (DED) di Sub KPP Prioritas (A)

N o

Program

Instansi

1

Persampahan, 2 TS Bersama. (Rumus = Jumlah KK RT A/ 5 KK); • RT 001 = 64 KK/5 = 13 • RT 002 = 67 KK/5 = 13 • RT 003 = 45 KK/5 = 9 • RT 004 = 108 KK/5 = 22 • RT 005 = 98 KK/5 = 20 • RT 006 = 95 KK/5 = 19 • RT 007 = 105 KK/5 = 21 • RT 008 = 106 KK/5 = 21 • RT 009 = 160 KK/5 = 30 TPS 2 Titik

CK, Masyarak at

2

Air Bersih Bersama Sumur Bor + Tangki 1200 lt. Rumus = Jml KK RT/ 8 KK) ; • RT 001 = 64 KK/8 = 8 • RT 002 = 67 KK/8 = 8 • RT 003 = 45 KK/8 = 6 • RT 004 = 108 KK/8 = 14 • RT 005 = 98 KK/8 = 12 • RT 006 = 95 KK/8 = 12 • RT 007 = 105 KK/8 = 13 • RT 008 = 106 KK/8 = 13 • RT 009 = 160 KK/8 = 19

CK, Masyarak at

3

MCK (Individual)

Masyarak at


Ket gambar: 1. Warna representasi dari 5-6 rumah yang memiliki tong sampah (TS) dengan ukuran 30 lt. dua (2) TS dengan label „TS Busuk” dan “TS Tidak Busuk”. 2. Sistem pengelolaan terintegrasi dengan sistem perkotaan.

Slide: 77


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.1. Sistem Penyediaan Air Bersih Sumber air: Mata Air

Bangunan penangkap air

Sumber air: Air Permukaan

Bangunan sadap

Gravitasi

Reservoar

Gravitasi/Pemom paan

Unit Pengolahan

Gravitasi

Konsumen

Gravitasi/ Pemomp aan

Konsumen

Sistem yang diterapkan di Sub KPP A Sumber air: Air Permukaan

Sumber air: Air Hujan

Bak Penampung

Bak Penampung

Gravitasi

Gravitasi

Unit Pengolah

Gravitasi

Bak Penampung air hujan yg dilengkap dengan saringan kran

Reservoir

Gravitasi

Konsumen t

Konsumen

Sumber : Standar teknis bidang sarana air minum: AB-K/RE-RT/TC/026/98 dan ABK/OP/ST/004/98.

Slide: 78


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.2. Sistem Penyediaan Air Bersih Sumur Dalam Pengambilan Air Baku dari Tanah: • Gunakan cincin sumur beton standard yang berdiameter 0,90 m dengan tinggi sekitar 0,50 m, • Survai kedalaman dan kualitas air pada sumur yang telah ada disekitar lokasi, • Perhitungkan kebutuhan cincin sumur dengan mempertimbangkan ketinggian cincin diatas permukaan tanah sekurang-kurangnya 0,80 m, • Berikan lapisan batu sungai yang berdiameter 5-10 cm pada dasar sumur setebal 20-40 cm (jika air sumur keruh), • Buat lantai pada sekeliling area sumur dengan semen cor yang diplester dan sumur dilengkapi dengan dinding, • Buatkan saluran air dari sumur ke saluran air terdekat.

Slide: 79

Faktor-faktor yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk sumur dalam : 1. Jenis-jenis akifer daerah pemboran apakah memiliki permeabilitas rendah atau tinggi, kenaikan air dan tinggi muka air tanah. 2. Jenis pompa, perlu diperhatikan untuk menentukan diameter pipa jambang/casing. 3. Debit air yang dibutuhkan. Beberapa hal yg perlu diperhatikan utk sumur bor: 1. Diameter sumur; 2. Kedalaman sumur; 3. Saringan; 4. Gravel pack (kerikil); 5. Pompa; 6. Piezometer; 7. Grouting;


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.3. Pemilihan Lokasi Sumur Dalam

Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan jarak dari sumber pencemar potensial yang bisa menimbulkan pencemaran pada sumur: Jarak

Sumber Pencemar Potensial

100

Tempat pembuangan sampah, bengkel, pompa bensin, kegiatan industri yang menhasilkan zat pencemar, penyimpanan bahan B3 dll.

59

Sumur resapan air limbah

30

WC Cubluk, kandang lemak, sawah atau tegal di diberi pupuk buatan maupun kompos. Dll

15

Tangki septik, badan air (sungai, rawa, danau atau embung

7

Saluran drainase, selokan atau rumah

Sumber : Standar teknis bidang sarana air minum: AB-K/RE-RT/TC/026/98 dan ABK/OP/ST/004/98.

Slide: 80


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.4. Perhitungan kebutuhan air bersih di Sub KPP A KETERANGAN

JUMLAH

Luas Kawasan Prioritas (KPP) (ha)

35,5

Luas Kawasan Sub KPP A (ha)

12,4

Jumlah Penduduk KPP

8811

Jumlah Penduduk Sub KPP A ( RT 1 s/d RT 9)

2877

Kebutuhan Air (diambil 50 lt/orang/hari

50

Jumlah Kebutuhan Air Bersih KPP lt/hari

440.550

Jumlah Kebutuhan Air Bersih Sub KPP A lt/hari

143.850

Jumlah kran air / 25 pendududk (KPP)

17622

Jumlah kran air / 25 pendududk (Sub KPP A)

5754


Slide: 81


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.5. Standar perhitungan pembangunan MCK Umum

Jumlah Pemakai

Banyaknya Ruangan

(Orang)

Mandi

Cuci

Kakus

10-20

2

1

2

20-40

2

2

2

41-80

2

3

4

81-100

2

4

4

101-120

4

5

4

121-160

4

5

6

161-200

4

6

6

Sumber: SNI No. 03-2399-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum

Slide: 82


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.6. Septiktank di daerah rawa dan sungai Tripikon S

Sumber :World Bank, Water and Sanitation Program (WSP).

Slide: 83


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.7. Septiktank di daerah rawa dan sungai Anaerobic Baffled Reactor

Sumber :World Bank, Water and Sanitation Program (WSP).

Slide: 84


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.8. Sumur Bor Air Tanah Dalam (Tipikal)

Slide: 85


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.9. Rekomendasi Bak Penangkap Lemak dan Bak Kontrol Sanitasi •

• •

Karakteristik lahan didaerah Sub KPP A yang memiliki tingkat permeabilitas yang rendah (rawa) dan area bantaran sungai, membuat penanganan limbah cuci dan mandi harus ditangani secara berbeda dengan daerah daratan (jauh dari sungai/rawa). Untuk itu, design bak penangkap lemak dan bak kontrol berada di bawah rumah (panggung) dan cairan akhirnya dialirkan di kolam yang diberisi tanaman sayuran kangkung. Sayuran kangkung merupakan vegetasi yang mampu menyerap kandungan air kotor akhir dan membuat tanaman ini lebih subur/sehat.

Bak Penangkap Lemak & Bak Kontrol Sumber: Analisis Konsultan, tahun 2013

Bak Penangkap Lemak

Slide: 86


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.10. Rekomendasi RTH di Kali Mati (FGD-1)


•

•

•

Berdasarkan hasil FGD-1, disepakati bahwa RTH adalah bagian dari program prioritas di kawasan KPP 1 terutama di kawasan lingkungan perumahan. Disarankan/rekomendasikan agar dibantaran kali mati (perlindungan setempat) menjadi RTH Tanaman ObatObatan yang dikelola oleh Ibu-Ibu Perkumpulan RT, Masjid, Ibu-Ibu Peduli Lingkungan. Perlu dilakukan penyepakatan/konsensus di tingkat masyarakat Sub KPP A

Slide: 87


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.11. Rekomendasi Penerapan Tong Sampah (TS)/5 KK Menurut Rukun Tetangga (RT)

Sampah Tidak Busuk

Sampah Busuk


Sampah Tidak Busuk

Sampah Busuk


Slide: 88


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.12. Rekomendasi Alternatif Jalan Lingkungan, RTH, Tong Sampah (TS) dan Drainase Terintegrasi


Slide: 89


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.13. Rekomendasi Gorong-Gorong (Hasil FGD-1)

Gorong-Gorong & Pintu Air

Gorong-Gorong & Pintu Air

Genangan Air

Jalan Beton

Genangan Air


1.

2. 3.

Berdasarkan pengamatan lapangan, jalan lingkungan yang menghubungkan antar rumah, antar lingkungan sangat adaptive terhadap banjir dan air pasang hujan (naik). Model ini tidak membatasi pergerakan air saat banjir (muka air sungai naik) maupun saat hujan. Namun jalan titian kayu yang ada (eksisting) hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 (dua) dan pejalan kaki. Jalan lingkungan berupa beton yang ada saat ini sudah baik, namun tidak adaptive terhadap pergerakan air hujan dan saat muka air sungai naik. Sehingga merusak beton jalan yang ada. Disarankan/rekomendasikan jalan lingkungan yang ada dilengkapi dengan gorong-gorong dan pintu air

Slide: 90


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.14. Rekomendasi Sistem MCK Individual


• • •


Sistem MCK Individual ini merupakan rekomendasi dari tim konsultan untuk menjawab tantangan kondisi lokasi yang berada di tepi sungai/rawa dengan tipologi rumah panggung. Prinsip dasarnya adalah bangunan septiktank berada dibawah rumah dengan sistem membran berlapis 3-4 dimana air akhir proses di dalam septiktank (diatas tanah) adalah air yang dialirkan ke kolam sayuran kankung. Sedangkan untuk bangunan pengolahan limbah cuci dan mandi disebut dengan bak kontrol lemak juga berada diatas tanah . Lemak yang ada di bak kontrol di buang secara rutin ke TS (Tong Sampah Bersama) dan air akhir dari bak terakhir dapat juga dialirkan ke kolam sayur kankung.

Slide: 91


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.15. Rekomendasi Sistem MCK Individual


Slide: 92



9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.16. Rekomendasi Sistem MCK Umum (Hasil FGD-1)

1


• • • •

Gbr 1 (slide 93) & 2 (Slide 94). Rekomendasi Sistem dan design MCK di darat dengan pola komunal (Kondisi eksisting) MCK Komunal yang ada sekarang sudah tidak digunakan lagi, rusak. Tidak ada lahan yang dapat dijadikan sebagai lahan untuk MCK Umum. Tidak ada kesediaan dari masyarakat. Masyarakat lebih „senang‟ melakukan MCK di sungai

Slide: 93


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.17. Rekomendasi Sistem MCK Umum (Hasil FGD-1) 2


Slide: 94


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.18. Rekomendasi Sistem Persampahan di Darat dan Terapung (Hasil FGD-1)

1 Sumber: Analisis Konsultan, tahun 2013

2

•


•

3

Gbr 1 & 2. Angkutan yang digunakan untuk menarik TPS Terapung di Sungai dibawa ke darat  TPS Darat. Sistem manajemen sampah individual ditransfer menggunakan tenaga personil kebersihan di transfer ke TPS lalu dibawa oleh truk sampah kota lalu ke TPA (TPST Kota/Kab).


Slide: 95


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1 B. Sistem dan Desain Penanganan Program B.19. Rekomendasi Fasilitas Pemadam Kebakaran •

• • •

• Sumber: www.google.com, 2013

Slide: 96

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, terdapat 5 pos swasta pemadam kebakaran. Fasilitas dan personil sudah ada dan mampu melayani skala kawasan dibantu oleh PBK Kab. Yang perlu dilakukan adalah pemeliharaan dan training petugas bersama PBK Kabupaten. Didalam penyusunan masterplan kawasan Sub KPP A, Sungai Martapura dan titik-titik sumur bor ditetapkan menjadi sumber air/hidran umum untuk fasilitas pemadam kebakaran. Untuk menghindari tingkat bahaya kebakaran, masyarakat secara perlahan perlu menata kembali bangunan rumah yang terlalu rapat. Ada jarak aman, jarak limpasa air hujan yang tidak saling merugikan bangunan disebelahnya.


10. PENUTUP

A. Rencana kerja selanjutnya

B. Diskusi, Kesimpulan dan Rekomendasi

10. PENUTUP A. RENCANA KERJA SELANJUTNYA No 1

2

Tahapan kerja selanjutnya Diskusi Partisipatif •

Tujuan : Untuk mendapatkan kesepakatan dari semua stakeholder mengenai rencana penanganan pada kawasan pembangunan tahap 1

•

Penyusunan Masterplan, Rencana Detail Desain (DED) Kawasan (Siteplan dan RAB)

Pra & FGD 3 •

3

Kolokium •

4

5

Tujuan : Merumuskan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 yang Operasional

Tujuan : Memonitor pencapaian dari kegiatan penyusunan RPKPP yang dilakukan di setiap kota/kabupaten

Konsultasi Publik •

Tujuan : Untuk menjaring masukan terhadap konsep, rencana penanganan, dan rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas RPKPP untuk jangka waktu 5 tahun dan kawasan pembangunan tahap 1 pada pelaksanaan 1 tahun pertama

•

Diseminasi

•

Tujuan : nyempurnakan hasil yang telah dicapai sehingga layak untuk dipublikasikan

Sumber: Pedoman SPPIP & RPKPP, 2013

Slide: 98


DITJEN Cipta Karya K e m e n t e r i a n P U FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) -2

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA MARTAPURA

SELESAI TERIMA KASIH Slide: 99

Juli, 2013

Penyusunan Rencana PeMBANGUNAN Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota MARTAPURA

Recommend Documents