PERAN ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PRESENTASI PRESENTASI PROPOSAL SKRIPSI SKRI PSI
Nama : LILIK RIYADI NIM:2007-20-041 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MURIA KUDUS 2011
LATAR BELAKANG Bekerjanya hukum pidana beserta hukum acara pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem). Sistem Peradilan Pidana {Criminal Justice Sistem) secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanya salah satu dari tujuan Sistem Peradilan Pidana secara universal sehingga cakupan tugas Sistem Peradilan Pidana memang luas Penasehat hukum menurut Pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Istilah penasihat hukum adalah istilah yang terdapat dalam KUHAP. Sebelumnya dikenal istilah-istilah, pembela, advokat, pengacara, lawyer, procereur, pokrol. Di dalam Sistem Peradilan Pidana, penggunaan istilah advokat dalam penyebutan pembela sebagaimana diatur dalam KUHAP tidak merubah kewajiban advokat. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada tersangka/terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana.
Perumusan Masalah 1.Bagaimanakah peran advokat dalam proses peradilan pidana 2.Kendala-kendala apa yang muncul pada peran advokat dalam proses peradilan pidana dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga peran advokat optimal?
Tinjauan Pustaka A.Proses Peradilan Pidana Andi Hamzah (2005: 15) Proses peradilan pidana di Indonesia di atur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang memuat ketentuanketentuan tentang hukum acara pidana di Indonesia. Hukum Acara Pidana Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, disebut juga dengan hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan: mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai pengertian hukum acara pidana, hanya berisi definisi-definisi beberapa bagian hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan Iain-Iain (Pasal 1 KUHAP).
B. ADVOKAT Taufik dkk (2004: 21) Istilah advokat adalah istilah yang terdapat dalam KUHAP. Sebelumnya dikenal istilah-istilah, pembela, advokad, pengacara, lawyer, procereur, pokrol dan sebagainya Pengertian advokat menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etiK proiesi dan peraturan perundang-undangan.
1) Kedudukan Hukum Advokat
Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum ini diatur dalam undang-undang dasar 1945 misalnya: a)Pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya". b)Pasal 34, menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anakterlantar merupakan tanggung jawab negara"
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bab VII Bantuan Hukum a)Pasal 35: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum" b)Pasal 36: "Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi danmeminta bantuan Penashat Hukum" c)Pasal 37:"Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Bab I dan Bab VII Bantuan Hukum, sebagai berikut: a)Pasal 1: "Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasr undang-undang untuk memberi bantuan hukum b)Pasal 69:"Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yagn ditentukan dalam undang-undang ini c)Kemudian pasal 70,72, dan 73 yang tnengatur hubungan penasehat hukum dengan klien. d)Pasal 71 yang mengatur tentang pengawasan hubungan penasehat hukum dan klien. “
“
2) Tugas dan Fungsi Advokat UU Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainya (hakim, jaksa dan polisi). Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. a. Tugas Advokat Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan, tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (public defender) dan kliennya, uraian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa dan hakim.
Fungsi Advokat a)Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia; b)Memperjuangkan hak asasi manusia; c)Melaksanakan Kode Etik Advokat; d)Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran; e)Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas); f)Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat; g)Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadapmasyarakat dengan cara belajar terus menerus ( continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum; h) Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat baik secara nasio nal, yakni Kode Etik Advokat Indonesia, maupun secara internasiona; i) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat; j) Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yagn terhaormat (officium nobile). Setiap advokat harus selalu menjaga dan menjunjung tinggi citra profesinya agar tidak merugikan kebebasan, kemandirian, derajat dan martabat seorang advokat k) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat; I) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan o rganisasi advokat; m) Memberikan pelayanan hukum (legal services), nas ehat hukum [legal advice), konsultasi hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum [legal information) dan menyusun kontrak-kontrak [legal drafting) n) Membela kepentingan klien [ligitasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation); o) Memberikan bantu an hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarkaat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan pro bono publico
3) Peran Advokat dalam Proses Peradilan Pidana Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempuyai kedudukan setara dengan pengak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksu dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wasdah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana perdata tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi.
4) Etika Advokat dalam Penegakkan Hukum Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebelum adanya Judicial Review bantuan hukum Cuma-Cuma hanya dapat diberikan oleh advokat saja. Sebagaimana ketentuannya dalam pasal 1 (2) yang berbunyi: " Jasa hukum adalah jasa yagn diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien" Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebelum adanya Judicial Review bantuan hukum Cuma-Cuma hanya dapat diberikan oleh advokat saja. Sebagaimana ketentuannya dalam pasal 1 (2) yang berbunyi: " Jasa hukum adalah jasa yagn diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien"
5) Bantuan Hukum Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan Winarta (2007) Pemerintah Indonesia telah melaksanakan dan mewujudkan suatu negara hukum dalam praktik beracara dalam perkara pidana, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor8Tahun 1981tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengutamakan prinsip "Due Process of Law" dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap tersangka dan terdakwa Bantuan hukum merupakan hak dari setiap warga negara yang tersangkut dalam setiap perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya, maupun mendapat pengarahan tentang jalan yang akan ditempuhnya dalam menegakkan haknya sebagai tersangka dan terdakwa. Di samping itu bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah selaras dengan prinsip negara hukum, sehingga dengan demikian tersangka atau lerdakwa patut diberi kesempatan untuk berhubungan dengan orang (ahli hukum) yang dapat memberikan bantuan hukum sejak tersangka dan atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.
Tujuan Penelitian l)Untuk mengetahui peran advokat dalam proses
peradilan pidana. 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang munculpada peran advokat dalam proses peradilan pidana dan Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga peran advokat optimal.
Metode Penelitian A. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagaiinstitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola
B. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang deskriptif analisis. Metode deskriptif, memuat Soerjono Soekanto adalah untuk memberikan data-data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu mempeiskuat teori-teori baru. Dengan demikan analisis dalam penuiisap ini adalah mengelopokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna segala hal yang berhubungan dengan peran advokat dalam proses peradilan pidana.
C. Metode Penentuan Sampel Dalam penelitian ini, populasinya adalah semua yang berkaitan dengan peran Advokat dalam proses peradilan pidana. Oleh karena luasnya populasi yang diteliti, maka untuk lebih memfokuskan penelitian dilakukan teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan cara non random sampling atau penentuan sampel secara terpilih. Dalam hal ini pemilihan didasarkan pada keterlibatan dengan peran Advokat dalam proses peradilan pidana. Dengan teknik penentuan sampel tersebut di atas, diperoleh reponden sampel sebagai berikut: a)Hakim PN Kudus. b)Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus; c)Kasat Reskrim Pokes Kudus. d)4 (empat) orang Advokat di Kabupaten Kudus. e)2 (dua) orang tersangka. f)2 (dua) orang terdakwa.
D. Metode Pengumpulan Data Dalam hal ini data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, a)Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; b)Bahan Jnukum sekunder, yang diambil dari tulisan atau artikel yang relevan dengan judul
E.Metode Pengolahan dan Penyajian Data Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha unluk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang mudah dipahami
F.Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis, sehingga dapat memudahkan dalam mengimplementasikan data dan dalam memahami hasil analisisnya. Setelah memperoleh data yang lengkap dari responden di lapangan, maka selanjutnya diperiksa kembali data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman data yang telah diterima, dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analissis terhadap penerapan undang-undang yang berkaitan dengan peran advokat dalam proses peradilan pidana.
