PERANGKAT DAERAH Johny Koynja, SH., MH Ph.D Candidate, Utrecht University University Faculty of Law, Economics and Governance Institute of Constitutional and Administrative Law E-mail : johny_unr johny_unram@y
[email protected] ahoo.com Mobile: (+62) 81 907 558 735
PERANGKAT DAERAH adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab jawab kepada kepada Kepala Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan di daerah daerah.
PERANGKAT DRH PROV . TERDR ATAS : 1. SEKRETARIAT DRH 2. SEKRETARIAT DPRD 3. DINAS DRH DAN 4. LEMBAGA TEKNIS DRH.
PERANG PERANGKA KAT T DRH DRH KAB./KOTA : 1. SEKRET SEKRETARI ARIA AT DRH DRH 2. SEKRET SEKRETARI ARIA AT DPRD DPRD 3. DINAS DRH 4. LEMBAGA LEMBAGA TEKNIS DRH 5. KECAMATAN DAN 6. KELURAHAN.
1. SEKRETARIS DRH MEMBANTU KEPDA DLM MENYUSUN KEBIJAKAN DAN MENGKOORDINASIKAN DINAS DRH DAN LEMBAGA TEKNIS DRH. DLM PELAKS. PELAK S. TUGAS DAN KEWAJ.NY KEWAJ.NYA A SEKDA BERTANG. JAWAB KPD KEPDA.
SEKDA DIANGKAT DR PNS YG MEMENUHI PERSYARATAN, UTK PROV. DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRES. ATAS USUL GUB. SESUAI DG PERAT. PERUU. UTK KAB./KOTA DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH GUB. ATAS USUL BUP./W.KOTA SESUAI DG PERAT.PERUU.
SEKRET ETAR ARIS IS DPRD 2. UTK SEKR DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH GUB./BUP./W.KOTA DG PERSETUJUAN DPRD.
TUGAS SEKRET SEKRETARIS ARIS DPRD : 1. MENYELENG. ADM SEKRETARIATAN DPRD 2. MENYELENG.ADM KEU. DPRD 3. MENYEDIAKAN DAN MENGKOORDINASI TENAGA AHLI YG DIPERLUKAN OLEH DPRD DLM MELAKS.KAN FUNGSINYA SESUAI DG KEMAMPUAN KEU. DRH.
SEKR. DPRD DLM MENYEDIAKAN TENAGA AHLI WAJIB MEMINTA PERTMB. PIMP. DPRD. SEKR. DPRD SECARA TEKNIS OPERASIONAL OPERASIONAL BERADA DIBWH DAN BERTANG. JAWAB KPD PIMP.DPRD DAN SECARA ADMINISTRATIF BERTANG. JAWAB KPD KEPDA MELALUI SEKDA.
3. DINAS DAERAH : MERPKAN UNSUR UNSUR PELAKS.OTDA PELAKS.OTDA YG DIPIMP. OLEH KADIS YG YG DIANGKAT DIANGKAT DAN DIBERHEN DIBERHENTIKAN TIKAN OLEH KEPDA DR PNS YG MEME MEMENU NUHI HI SYAR SYARA AT ATAS USUL SEKDA.
DINAS DAERAH menyelenggarakan fungsi : a. perumusa perumusan n kebijakan teknis sesuai dengan lingkup lingkup tugasnya, tugasnya, b. dan pelaksanaapemberian perizinan n pelayanan umum, c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai denganlingkup tugasnya
Dinas Daerah PROVINSI sebanyakbanyaknya banyaknya terdiri terdiri atas atas 10 Dinas, D inas, Khusus untuk Provinsi DKI sebanyak-banyaknya terdiri terdiri atas 14 Jakarta sebanyak-banyaknya Dinas.
Setiap Daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penama penamaan an atau nomenklatur Dinas Daer Daerah ah dapat berbeda di tiap-tiap Provinsi.
Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota Dinas Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.
Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 Dinas Setiap Daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan atau nomenklatur Dinas Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Kabupaten/Kota.
4. LEMBAGA TEKNIS DAERAH : MERPKAN UNSUR PENDUKUNG TUGAS KEPDA DLM PENYUSUNAN DAN PELAKS.KEBIJAKAN DRH YG BERSFT SPESIFIK / TEKNIS ,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DIPIMP.OLEH SEORG KEPALA, YG DIANGKAT OLEH KEPDA DR PNS YG MEMEN MEMENUH UHII SYARA SYARAT T ATAS USUL SEKDA. LEMB. TEKNIS DRH BERBTK BDN, K ANTOR, ATAU RMH SAKIT UMUM DRH.
LEMBAGA TEKNIS DAERAH terdiri dari : 1. Badan Perencanaa erencanaan n Pembangunan Daerah; Daerah; 2. Inspektorat; 3. Badan Kepegawaian Kepegawaian Daerah; 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan Desa;
5. Badan Badan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Keluarga Keluarga Berencana; 6. Badan Lingkungan Lingkungan Hidup; 7. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Perijinan Terpadu; erpadu; 8. Badan Pelaksana Penyuluha Penyuluhan n dan Ketahan Ketahanan an Pangan
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip; 10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Daerah; 11. Rumah Sakit Umum Daerah 12. Satuan Polisi Pamong Praja.
5. KECAMATAN : DIBTK DIWIL. KAB./KOTA DG PERDA DG BERPEDO BERPEDOMAN MAN PD PP., PP., YG DIPIMP. OLEH CAMAT DAN DLM PELAKS. TUGASNYA MEMPEROLEH PELIMPAHAN PELIMP AHAN SEBGN WWNG BUP./ATAU W.KOTA UTK MENANGANI SEBGN SEBG N URS OTDA OTDA.
Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten . Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Peraturan Daerah Daerah dan berpedoman pada peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang yang lebih tinggi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomo r 19 Tahun 2008 2008 tentang tentang Kecamatan, pembentukan KECAMATAN baru harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu: - Administratif, - Teknis, dan - Fisik Kewilayahan ewilayahan
1. Syarat ADMINISTRATIF Pembentukan Kecamatan, meliputi: Batas usia penyelenggar penyelenggaraan aan a. Batas pemerintahan minimal 5 (lima) tahun; penyelenggaraan aan b. Batas usia penyelenggar Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk untuk kelurahan elurahan di seluruh wilayah kecamatan, baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecama kecamatan tan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan; e. Rekomendasi Gubernur.
2. Syarat FISIK KEWILAYAHAN pembentukan Kecamatan meliputi : a. Cakupan Wilayah, b. Lokasi Calon C alon Ibukota, Ibukota, c. Sarana dan Prasarana Prasarana Pemerintahan. Pemerintahan.
a. CAKUPAN WILAYAH untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri terdiri atas 10 Desa/Kelurahan dan untuk daerah Kota paling sedikit terdiri terdiri atas at as 5 Desa/Kelurahan
b. LOKASI CALON CALON IBUKOT IBUKOTA Kecamatan harus memperhatikan : a. aspek tata ruang, b. ketersediaan fasilitas, c. aksesibilitas, d. kondisi dan letak geografis, e. kependudukan, e. sosial ekonomi, ekonomi, f. sosial politik, dan g. sosial budaya.
c. Sarana dan Prasarana Pemerintahan dalam Pembentuk embentukan an Kecamatan Kecamatan baru meliputi meliputi : - bangunan dan - lahan untuk untuk kant kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelay pelayanan anan kepada masyarakat.
3. Persyaratan TEKNIS pembentukan Kecamat ecamatan an baru, meliputi: a. Jumlah Penduduk; Penduduk; B. Luas Wilay Wilayah; ah; C. Rentang Rentang Kendali Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan; D. Aktiv Aktivitas itas Perek Perekonomi onomian; an; E. Ketersediaan Ketersediaan Sarana dan Prasarana
PERSYAR ERSYARA ATAN TEKNI EKNIS S pembentukan Kecamatan baru baru dinilai berdasark berdasarkan an hasil kajian yang dilakukan dilakukan Pemerintah indikator Kabupaten sesuai indikator yang tercantum dalam lampiran Peraturan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Kabu paten tentang Pembentukan Pembentukan Kecamatan paling sedikit memuat : a. Nama N ama Kecamat Kecamatan; an; B. Nama Nama Ibukota Kecamatan; C. Batas Wilayah Wilayah Kecamatan; Kecamatan; dan D. Nama Nama Desa Dan /Atau /Atau Keluraha Kelurahan. n. Peraturan Peraturan Daerah Daerah tersebut di d i atas dilampiri Peta wilayahnya sesuai Kecamatan dengan batas wilayahnya kaidah teknis teknis dan dan memuat titik ti tik koordinat koordinat .
CAMAT JUGA MENYELENG. TUGAS UMUM MELIPUTI : PEMERINTAHAN YG MELIPUTI 1. MENGKOOR MENGKOORDIN DINASIK ASIKAN AN KEGIAT KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY. 2. MENGKOORDINASIKAN UPY PENYELENG. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 3. MENGKOORDI MENGKOORDINASIKAN NASIKAN PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERAT. PERUU.
4. MENGKOORDINASIKAN MENGKOORDINASIKAN PEMELIHARAAN PRASARAN PRASARANA/ A/ FASILIT FASILITAS AS PELA PEL AY. UMU UMUM M. 5. MENGKOORD MENGKOORDINAS INASIKAN IKAN PENYELENG. PENYELENG . KEGIAT KEGIATAN PEM.AN PEM .AN DI D I TK TK KECAM K ECAMA ATAN . 6. MEMBINA PENYELENG. PEM.AN DESA DAN /ATAU KELURAHAN. 7. MELAKS. PELAY. MASY. YG MENJADI R. LINGKUP TUGASNYA TUGASNYA DAN /ATAU YG YG BLM BLM DPT DPT DILAKS. DILAK S. PEM.AN DESA D ESA AT ATAU KELURAHAN. KELURAHAN.
DIANGK GKA AT OLEH OLEH BUP BUP./W ./W.KOTA .KOTA CAMAT DIAN ATAS USUL SEKDA KAB./KOTA DR PNS YG MENGUASAI PENGET PENGETAHU AHUAN AN TEKNIS DAN MEMENU MEMENUHI HI PERSY PERSYARA ARATAN PEM.AN DAN SESUAI DG PERAT. PERUU. DLM MENJLNKAN TUGASNYA TUGASNYA CAMAT DIBANTU OLEH PERANGKAT KECAMATAN YG BERTAN BERTANG. G. JAWAB JAWAB KPD KPD CAMA CAMAT.
