peraturan pertambangan

PERBEDAAN PERATURAN PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAMA DAN BARU Undang-Undang Pokok Pertambangan

No

1

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDA NG NO. 11 TH 1967

- Kekayaan Tambang disebut bahan galian - Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah(pasal 1)

UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009

- Kekayaan tambang disebut Mineral dan Batubara - Dikuasai negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah (pasal 4) - Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan Batubara untuk kepentingan nasional - Pemerintah berwenang menetapkan produksi setiap pro-vinsi untuk mengendalikan produksi dan ekspor (pasal 5)

Penggolongan Bahan Galian Penggolongan - Strategis (golongan A) - Vital (golongan B) - Non Strategis dan Non Vital (golongan C)

Penggolongan Usaha Pertambangan: - Pertambangan Mineral - Pertambangan Batubara Penggolongan komoditas tambang terdiri dari - Mineral radio aktif  - Mineral logam - Mineral bukan logam --Batuan - Batubara

Kewenangan Pengelolaan - Bahan galian strategis dan vital oleh Menteri - Bahan galian non strategis dan vital oleh Pemerintah Daerah Tingkat I

Kewenangan Pengelolaan - Kebijakan dan pengelolaan skup nasional oleh Pemerintah, ada 21 kewenangan (pasal 6) - Kebijakan dan pengelolaan skup wilayah provinsi oleh Pemerintah Provinsi, ada 14 kewenangan (pasal 7) - Kebijakan dan pengelolaan skup kabupaten/kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ada 12 kewenangan (pasal 8)

4

Wilayah Pertambangan : Tidak diatur terperinci yang penting tidak meliputi kuburan, tempat suci, kepentingan umum, pertambangan lain, tempat tinggal atau pabrik,

Wilayah Pertambangan : - Wilayah Pertambangan (WP) adalah bagian dari tata ruang nasional, ditetapkan Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemda dan DPR RI (pasal 10) - Wilayah Pertambangan terdiri atas wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan nasional (WPN), pasal 13. - WUP, WPR dan WPN diatur terperinci (pasal 14-33)

5

Bentuk Izin Usaha Pertambangan - Kontrak Karya (pasal 10) - Kuasa Pertambangan (pasal 15) - Surat Izin Pertambangan Daerah - Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat

Bentuk Izin Usaha Pertambangan - Izin Usaha Pertambangan (IUP) - Izin Pertambangan Rakyat (IPR) - Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

6

Tahapan Usaha Pertambangan - Penyelidikan umum - Eksplorasi - Eksploitasi

Tahapan Usaha Pertambangan 1. Eksplorasi, meliputi : - penyelidikan umum - eksplorasi

2

3

- Pengolahan dan pemurnian - Pengangkutan - Penjualan

7

8

Pelaku Usaha: - Investor domestik (KP, SIPD, PKP2B) - Investor asing (KK, PKP2B) - Luas usaha pertambangan tidak dirinci

Prosedur Pemberian Izin - Wilayah KP/KK/PKP2B/SIPD/SIUPR diberikan kepada penusaha tambang dengan cara pengajuan permohonan kepada pemberi izin

- studi kelayakan (pasal 36) 2. Operasi Produksi - konstruksi - penambangan - pengolahan dan pemurnian - pengangkutan dan penjualan (pasal 36) Pelaku Usaha: - IUP diberikan pada badan usaha, koperasi dan perseorangan (pasal 38) - IPR diberikan pada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, dan atau koperasi (pasal 67), dengan luas yang terperinci (pasal 68) - IUPK diberikan pada badan usaha berbadan hukum Indonesia, baik BUMN, BUMD, maupun swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas (pasal 75) Prosedur Pemberian Izin - Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam diberikan kepada pengusaha tambang dengan cara lelang (pasal 51) - Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara diberikan kepada pengusaha tambang dengan cara lelang (pasal 60) - Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral non logam dan batuan diberikan k epada pengusaha tambang dengan cara pengajuan permohonan kepada pemberi izin (pasal 54 dan 57)

9

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Keuangan : - KP, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. -KK/PKP2B, tetap pada saat kontrak ditandatangani. - Lingkungan (sedikit diatur) - Nilai tambah (hanya diatur kontrak) - Pemanfaatan tenaga kerja setempat (tidak diatur) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (tidak diatur)

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Keuangan : - Membayar pendapatan negara dan daerah : Pajak, PNBP, iuran (pasal 128 - 133) . - Lingkungan : - Good mining practices (pasal 95) - Reklamasi, pasca tambang dan konservasi yang telah direncanakan, beserta dana yang disediakan (pasal 96 - 100) - Nilai tambah. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri (pasal 103 - 104) - Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat (pasal 106) Saat tahap operasi produksi, wajib mengikutsertakan pengusaha lokal (pasal 107) - Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (pasal 108) Wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional seperti konsultasi dan perencanaan (pasal 124)

10

Divestasi : Tidak diatur

Divestasi : Setelah 5 tahun beroperasi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki asing, wajib

- Pengolahan dan pemurnian - Pengangkutan - Penjualan

7

8

Pelaku Usaha: - Investor domestik (KP, SIPD, PKP2B) - Investor asing (KK, PKP2B) - Luas usaha pertambangan tidak dirinci

Prosedur Pemberian Izin - Wilayah KP/KK/PKP2B/SIPD/SIUPR diberikan kepada penusaha tambang dengan cara pengajuan permohonan kepada pemberi izin

- studi kelayakan (pasal 36) 2. Operasi Produksi - konstruksi - penambangan - pengolahan dan pemurnian - pengangkutan dan penjualan (pasal 36) Pelaku Usaha: - IUP diberikan pada badan usaha, koperasi dan perseorangan (pasal 38) - IPR diberikan pada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, dan atau koperasi (pasal 67), dengan luas yang terperinci (pasal 68) - IUPK diberikan pada badan usaha berbadan hukum Indonesia, baik BUMN, BUMD, maupun swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas (pasal 75) Prosedur Pemberian Izin - Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam diberikan kepada pengusaha tambang dengan cara lelang (pasal 51) - Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara diberikan kepada pengusaha tambang dengan cara lelang (pasal 60) - Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral non logam dan batuan diberikan k epada pengusaha tambang dengan cara pengajuan permohonan kepada pemberi izin (pasal 54 dan 57)

9

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Keuangan : - KP, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. -KK/PKP2B, tetap pada saat kontrak ditandatangani. - Lingkungan (sedikit diatur) - Nilai tambah (hanya diatur kontrak) - Pemanfaatan tenaga kerja setempat (tidak diatur) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (tidak diatur)

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Keuangan : - Membayar pendapatan negara dan daerah : Pajak, PNBP, iuran (pasal 128 - 133) . - Lingkungan : - Good mining practices (pasal 95) - Reklamasi, pasca tambang dan konservasi yang telah direncanakan, beserta dana yang disediakan (pasal 96 - 100) - Nilai tambah. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri (pasal 103 - 104) - Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat (pasal 106) Saat tahap operasi produksi, wajib mengikutsertakan pengusaha lokal (pasal 107) - Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (pasal 108) Wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional seperti konsultasi dan perencanaan (pasal 124)

10

Divestasi : Tidak diatur

Divestasi : Setelah 5 tahun beroperasi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki asing, wajib

melakukan divestasi pada Pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional (pasal 112)

11

Pembinaan dan Pengawasan - Terpusat (khususnya KP, KK dan PKP2B)

12

Perlindungan Masyarakat Pemegang KP wajib mengembalikan tanah sedemikian rupa. Sehingga tidak menimbulkan penyakit atau bahaya lain bagi masyarakat (pasal 30)

13

Penyidikan Tidak diatur

14

Ketentuan Pidana - Diatur, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Misalnya : penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- bagi yang tidak mempunyai KP tetapi melakukan usaha pertambangan (pasal 31) - Tidak ada sangsi pidana terhadap pemberi/penerbit izin - Tidak ada sangsi pidana terhadap pemberi/penerbit izin

Pembinaan dan Pengawasan - IUP (Menteri, Bupati/Walikota - sesuai kewenangan) - pasal 139-142 . Bentuk pengawasan sangat terinci. - IPR (Bupati/Walikota) - pasal 143 Perlindungan Masyarakat Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung berhak mendapat ganti rugi yang layak, atau mengajukan gugatan (pasal 145)

Penyidikan (pasal 149) - Penyidik Polri - Penyidik PPNS Ketentuan Pidana - Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota - sesuai kewenangannya berhak memberi sanksi administratif pada pemegang IUP, IPR dan IUPK. Sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan ijin(pasal 151). - Sanksi cukup keras. Misalnya, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dihukum maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 10 Miliar - Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (pasal 165)

Sumber:::

http://kaltengmining.com/Peraturan%20Pertambangan%201.htm Pada mulanya undang-undang pokok pertambangan di Indonesia adalah UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan (UUPP) . Undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya (berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen, Peraturan D aerah dll). Sejak Februari 2009 , UUPP diganti d/ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Sejak saat itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen dan peraturan daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 secara berangsur-angsur akan diganti. s/d bulan Juli 2010, peraturan pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 2009 baru berupa: 1.

PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

2.

PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

3.

PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaranan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sedangkan peraturan pelaksanaan yang lainnya masih mengacu kepada peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967. Peraturan peraturan lama yang belum ada penggantinya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Peraturan pertambangan tersebut berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi belum dapat berlaku secara penuh apabilah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) nya berdasarkan tata ruang yang berlaku berada di Kawasan Hutan . Apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangannya berada di kawasan hutan maka berlaku ketentuan tambahan yang tercantum dalam pasal 38, 50 dan 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bunyinya sebagai berikut :

1. pasal 38 ayat 3, 4 dan 5 UU No. 41 Tahun 1999 

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian



lingkungan. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Pasal 50 ayat 3 UU 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; (kehutanan red) 3. Pasal 78 ayat (6) menyebutkan bahwa " Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)". 

Penjabaran ketentuan yang tercantum dalam undang-undang kehutanan tersebut tertuang dalam " 1.

Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan

2.

Hutan untuk Pembangunan diluar Sektor Kehutanan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan

3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 43 /Menhut.II/2008 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Mengingat kegiatan usaha pertambangan kalau tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi merusak lingkungan hidup maka kegiatan usaha pertambangan pun harus tunduk dengan peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti dari Undang-Undang N0. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pelaksanaannya. Undang-undang ini juga relatif baru sehingga peraturan pelaksanaannya masih yang banyak menggunakan peraturan lama dengan catatan asal tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang baru Kecelakaan kerja di sektor pertambangan sangat potensial untuk dapat terjadi. Dalam rangka pencegahannya maka dunia pertambanganpun harus tunduk ke peraturan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan prundang undangan yang terkait dengan keselamatan kerja di sektor pertambangan : 1.

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

2.

Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan

3.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan

4.

Kesehatan Kerja Pertambangan Umum. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-15/Men/VII/2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor

Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu. Apabila kegiatan usaha pertambangan merupakan penanaman modal baik modal asing maupun dalam negeri maka Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya juga terkait dengan Peraturan Pertambangan. Peraturan pertambangan dan peraturan lain yang terkait dengan pertambangan. Sumber:::

http://www.bcmiresources.com/2011/02/peraturan-pertambangan.html

PERATURAN PELAKSANA dari UU No 4 tahun 2009 (MINERBA) 1. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 TATA CARA PENANAMAN MODAL 2.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 298.K/0366/M.PE/1992 Tahun 1992 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. MULTI SUTARA MINERAL DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROPINSI SULAWESI UTARA

3.

Keputusan Menteri Pertambangan Umum Nomor 2202.K/201/M.PE/1994 Tahun 1994 PEMBERIAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING ATAU PANANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI BIDANG PERTAMBANGAN

4.

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 125.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000 PEMROSESAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN (SIPP) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING (PMA) ATAU PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

5.

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 Tahun 1998 PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 LANDAS KONTINEN INDONESIA

7.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

8.

Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1968 PENETAPAN KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN UNTUK PENANAMAN MODAL ASING DI BID ANG PERTAMBANGAN

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS P ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0106 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT . SUNGAI KELAI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH K ABUPATEN BERAU, BULUNGAN DAN KUTAI, P ROPINSI KALIMANTAN TIMUR

11. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 736/KPTS//M/PERTAMB/1974 Tahun 1974 PELIMPAHAN WEWENANG PENGATURAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK B AHAN GALIAN KAOLIN DIDAERAH KARAHA, KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT 12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 PEDOMAN PEMROSESAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PE NGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING 13. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 351/Kpts/M/Pertamb/1972 Tahun 1972 IURAN TETAP BAGI USAHA-USAHA PERTAMBANGAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DILUAR MINYAK DAN GAS BUMI 14. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 697.K/29/DDJP/1996 Tahun 1996 PENATAAN BATAS WILAYAH PERTAMBANGAN ANTARA KP/KK/PKP2B BIDANG PERTAMBANGAN UMUM 15. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 123.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000 PEMROSESAN PERMOHONAN TAHAP DAN PENINGKATAN TAHAP KEGIATAN, PERUBAHAN LUAS DAN BATAS WILAYAH, PEMBATALAN DAN TERMINASI PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) 16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 661 K/044/M.PE/1989 Tahun 1989 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN G OLONGAN C KEPADA PEMERITAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR 17. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT 18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 750/KPTS/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981 RALAT DIKTUM PERTAMA BUTIR I SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 127/KPTS/M/PERTAMB/1979 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN 19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0107K/291/M.PE/1991 Tahun 1991 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. SUNGAI KARAJA MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH K ABUPATEN BARU, BONE, MAROS DAN SOPENG, PROPINSI SULAWESI SELATAN 20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 21. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2005 PEMBUATAN SUMUR RESAPAN 22. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN 23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1465.K/038/M.PE/1991 Tahun 1991 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN KRUENG SABEE, KABUPATEN ACEH BARAT, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 24. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 122.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000 PEMROSESAN PERMOHONAN TAHAP DAN PENINGKATAN TAHAP KEGIATAN, PERUBAHAN LUAS DAN BATAS WILAYAH, PEMBATALAN DAN TERMINASI KONTRAK KARYA (KK) 25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 127/KPTS/M/PERTAMB/1979 Tahun 1979 PEMBERIAN IJIN PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN 26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 KETENAGANUKLIRAN 27. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1969 PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA ALUMUNIUM COMPANY OF AMERICA (ALCOA)

28. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT 29. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 201.K/0366/M.PE/1992 Tahun 1992 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TEBOLAI MAS PERKASA DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT 30. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT DI P ROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 31. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Tahun 1995 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN UMUM 32. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 113.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000 PEMROSESAN PERSETUJUAN PRINSIP KONTRAK KARYA (KK), DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) 33. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 046.K/281/M.PE/1992 Tahun 1992 PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA KEPADA KANTOR WILAYAH DE PARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 34. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2006 PEDOMAN PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN BRIKET BATUBARA DAN BAHAN BAKAR PADAT BERBASIS BATUBARA 35. Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01/P/M/PERTAMB/1978 Tahun 1978 PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA KAPAL KERUK PER TAMBANGAN 36. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0418 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. INGOLD TABANG MINERAL DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATE N KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL (P.N. PERTAMINA) 38. Peraturan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 439/2017/DJP/K/1991 Tahun 1991 PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PENANGANAN AIR RAKSA DALAM USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS 39. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1968 PEMBERIAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA N.V. BILLITON MAATSCHAPPIJ 40. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 PENGUSAHAAN GAS METANA BATUBARA 41. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1973 PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA P.T. KOBA TIN 42. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM 43. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 316.K/2016/DDJP/1990 Tahun 1990 PEDOMAN PENYIMPANAN BAHAN PELEDAK DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM 44. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 812K/40/MEM/2003 Tahun 200 3 PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK PE LAKSANAAN KUASA PERTAMBANGAN, KONTRAK KARYA, DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA 45. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0108K/291/M.PE/1991 Tahun 1991 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. PULAU YAPEN MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH K ABUPATEN YAPEN WAROPEN, PROPINSI IRIAN JAYA

46. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM DAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR 47. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 PENGAIRAN 48. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/M/PERTAMB/1979 Tahun 1979 PERUBAHAN SEBUTAN "INSPECTEEREND PERSONAL DER MIJNINSPECTIE" TERMAKSUD DALAM MIJNORDONNANTIE 1930 (STAATSBLAD 1930 NOMOR 38), "INSPECTEUR DERMIJNINSPECTIE" ATAU "MIJNINSPECTEUR" TERMAKSUD DALAM MIJN POLITIE REGLEMENT 1930 (STAAATSBLAD 1930 NOMOR 341) D AN "INSPEKTUR TAMBANG" TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1974 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1974 NOMOR 20, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3031) MENJADI "PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG" 49. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0110 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. GUNUNG SITOLI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH K ABUPATEN NIAS, PROPINSI SUMATERA UTARA 50. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0111 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN P T. KOTA BESI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN KATINGAN, DAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 51. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05.P/0322/M.PE/1991 Tahun 1991 STANDARDISASI DALAM BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI 52. Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Pertambangan Umum Nomor KEP 772/PJ.6/1991 dan 255a K/24/DDJP/1991 Tahun 1991 STANDARD PERSENTASE HARGA JUAL HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI DASAR PENENTUAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK A TAS TANAH PENAMBANGAN 53. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 54. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Mentamben Nomor 04/KPTS/1991 dan 0076 K/10 2/M.PE/1991 Tahun 1991 PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN TERMASUK PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUS AHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI 55. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 2178 A.K/213/DDJP/93 Tahun 1993 PERSYARATAN SPESIFIKASI BATUBARA, ADONAN, PENYULUT DAN ANGLO 56. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 846.K/26/DDJP/1993 Tahun 1993 PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN, PENYIMPANGAN DAN PENANGAN AIR RAKSA DALAM USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS 57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 Tahun 2005 TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA 58. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 08 P/03/M.PE/1991 Tahun 1991 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 03/P/M/PERTAMBEN/1983 TANGGAL 15 DESEMBER 1983 59. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 60. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 83/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976 PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

61. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 486 K/20/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. NUSA NAMROLE MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK) 62. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1875K/20/M.PE/1985 Tahun 1985 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH KECAMATAN CIEMAS DAN KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT 63. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 503K/201/M.PE/1986 Tahun 1986 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DIDAERAH DESA BAJUIN, KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 64. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 168K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989 PEMBATALAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS LAPANGAN I YANG TERLETAK DI DAERAH KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT 65. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 281K/120/M.PE/1985 Tahun 1985 PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN TEMBAGA TIMAH HITAM, SENG DAN MINERAL PENGIKUTNYA DI DAERAH-DAERAH KECAMATAN WALERANRANG DAN WARA DI KABUPATEN LUWU DAN KECAMATAN SESEAN DAN RANTE PAO DI KABUPATEN TANA TORAJA PROPINSI SULAWESI SELATAN (EKS DU.261/SULSEL) UNTUK DI PERUSAHAAN OLEH NEGARA 66. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1372K/201/M.PE/1989 Tahun 1989 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 67. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0380K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 RALAT PETA LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 342K/20/M.PE/1986 TENTANG PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS... 68. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PE RTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM 69. Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01P/21/M.PE/1987 Tahun 1987 PERUBAHAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 04P/21/M.PE/1984 TENTANG JAMINAN PELAKSANAAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM/EK SPLORASI 70. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 025.K/21/030000/1985 Tahun 1985 TATACARA PELAPORAN DAN PEMBUKTIAN KESUNGGUHAN PELAKSANAAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI 71. Keputusan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Nomor 54.K/201/DDJP/1997 Tahun 1997 TATA CARA PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN DAN PEMROSESANNYA 72. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 131/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 73. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 126/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN MANGGAN DI KECAMATAN LOLODA, KABUPATEN MALUKU UTARA, PROPINSI MALUKU 74. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 155/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976 DAERAH AIR LUBUK BESAR SEBAGAI WILAYAH PERTAMBANGAN P.T. KOBA TIN 75. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 146/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977 PENCIUTAN KE � I WILAYAH KONTRAK KARYA P.T. BROK EN HILL PROPRIETARY INDONESIA 76. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 136/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976 PENCIUTAN KE II WILAYAH KERJA BA DAN TENAGA ATOM NASIONAL UNTUK DAERAH BATANG KAWA 77. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 156/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976 PERLUASAN WILAYAH PERTAMBANGAN P.T.KOBA TIN DI DAERAH NIBUNG

78. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 185/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977 PENCIUTAN DAN PERJANJIAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 79. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 606 K/271/M.PE/1989 Tahun 198 9 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH-DAERAH PROPINSI JAMBI 80. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 183/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977 PENCIUTAN KE - VI WILAYAH K ONTRAK KARYA PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA 81. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 188/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977 PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM P.T. RIOTINTO BETHLEHEM INDONESIA 82. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 30/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN MANGGAN DI KECAMATAN PADABEUNGHAR KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT 83. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 687.K/2015/DDJP/1996 Tahun 1996 TATA CARA PEMBERIAN KP PENGANGKUTAN DAN KP PENJUALAN ATAS BAHAN GALIAN YANG DIHASILKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR BIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM 84. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG 85. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 Tahun 2005 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR 86. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 297.K/0366/M.PE/1992 Tahun 1992 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ASMIN SULTENG UTAMA DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROPINSI SULAWESI UTARA 87. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 155.K/0366/M.PE/1992 Tahun 1992 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ANTAM BARISAN MINING DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN SOLOK, PROPINSI SUMATERA BARAT DAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROPINSI SUMATERA UTARA 88. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0109 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. SUNGAI KUANTAN MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH K ABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI RIAU 89. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0307 K/0366/M.PE/1991 Tahun 199 1 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. INTERMAS SULSEL UTAMA DALAM WILAYAH KONTRAK DI D AERAH KABUPATEN LAHAT, PROPINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN REJANG LEBONG, PROPINSI BENGKULU 90. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0077 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT . ALKANE MAS INTERBUANA DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN K UTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 91. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 07/262/DJP/92 Tahun 1992 PELAKSANAAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI BAHAN PELEDAK PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM 92. Instruksi Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 01.I/29/DJP/1989 Tahun 1989 MEMBUKA/MENERIMA APLIKASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN UMUM BAGI D AERAH IRIAN JAYA DAN/ATAU DALAM RANGKA INVESTASI FRONTIER 93. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 130/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

94. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 556/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977 PELIMPAHAN WEWENANG MENGADAKAN KONSULTASI MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DIBIDANG PERTAMBANGAN KEPADA KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 95. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS BIDANG KEAGRARIAAN DENGAN BIDANG KEHUTANAN, PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI DAN PEKERJAAN UMUM 96. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0105 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. AIR DIKIT MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROPINSI BENGKULU 97. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 542 K/2015/DDJP/1992 Tahun 1992 PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA PERTAMBANGAN PE NJUALAN KEPADA PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI 98. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN 99. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 727 K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ALAM TABUHAN MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK) 100.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 964/KPTS/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981 PERLUASAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 101.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 041 K/20/M.PE/1985 Tahun 1985 PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN TEMBAGA, TIMAH HITAM, SENG DAN MINERAL PENGIKUTNYA DI DAERAH-DAERAH KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR DAN KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN LEBAK DI PROPINSI JAWA BARAT (EKS DU. 411 DAN 416/JABAR) UNTUK DIUSAHAKAN 102.Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 132/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN UNTUK BAHAN GALIAN INTAN DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 103.Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 188/KPTS/M/PERTAMB/1969 Tahun 1969 PENGATURAN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI BENGKULU 104.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN 105.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN 106.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/4/2005 107.Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/KPTS-II/1999 Tahun 1999 PEDOMAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG DALAM KAWASAN HUTAN 108.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2006 Tahun 2006 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU 109.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0849.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU 110.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 151.K/20.01/DDJP/1998 Tahun 1998 TATA CARA, PERSYARATAN DAN PEMROSESAN PERMOHONAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

111.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0057 K/40/MEM/2004 Tahun 2004 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 680.K/29/M.PE/1997 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA 112.Keputusan Bersama Mentamben, Menhut dan Mendagri Nomor 1385.K/03/M.PE/1988, 504/KPTS-II/1988 dan 47 Tahun 1988 PENGGUNAAN SARANA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN SARANA KEHUTANAN 113.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0739K/2823/M.PE/1988 Tahun 1988 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH-DAERAH PROPINSI JAMBI 114.Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 07/SK/DU Tahun 1979 TATA CARA PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN 115.Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 38/SK-DU Tahun 1980 PENUGASAN KEPADA DIREKTORAT TEKNIK PERTAMBANGAN UNTUK MEMBERIKAN REKOMENDASI DALAM HAL PEMASUKAN/IMPORT, PEMBELIAN DALAM NEGERI SERTA PEMUSNAHAN BAHAN PELEDAK DILINGKUNGAN PERTAMBANGAN UMUM 116.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 507K/20/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN GAMBUT SEBAGAI BAHAN GALIAN 117.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 605K/271/M.PE/1989 Tahun 1989 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH DESA GUNUNG GEDE KECAMATAN PANGGARANGAN KABUPATEN LEBAK PROPINSI JAWA BARAT 118.Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 120/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976 No-Title 119.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2006 PENGUSAHAAN GAS METANA BATUBARA 120.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1924 K/40/MEN/2005 Tahun 2005 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PT NUSAMINERA UTAMA DI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN KO TA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 121.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1762K/07/MEM/2007 Tahun 2 007 PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DISEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 122.Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 139/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977 PEMBAGIAN SUSULAN IURAN TETAP DAN IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI UNTUK TAHUN DINAS 1974/1975 DAN 1975/1976 123.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135K/81/MEM/2005 Tahun 2 005 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PE NGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2005 124.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BAHAN GALIAN GOLONGAN C SELAIN PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS) 125.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 KETENTUAN EKSPOR TIMAH BATANGAN 126.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Menteri Kehutanan Nomor 1101 K/702/M.PE/1991 dan 43 6/KPTSII/1991 Tahun 1991 PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI TETAP DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN E NERGI DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERUBAHAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN HUTAN

127.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1610 K/02/MEM/2004 Tahun 2004 PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 128.Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT 129.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/05/M.PE/1989 dan 429/KPTS-II/1989 Tahun 1989 PEDOMAN PENGATURAN PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN HU TAN 130.Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2002 PERTAMBANGAN UMUM DAERAH 131.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02 P/0322/M.PE/1995 Tahun 1995 STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN AKREDITASI DALAM LINGKUNGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 132.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 BAKU TINGKAT GETARAN 133.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 Tahun 2 000 PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM 134.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 LARANGAN EKSPOR PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS) 135.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1110K/40/MEM/2004 Tahun 2 004 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PT. MI WAH TAMBANG DI DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT, ACEH TENGAH, BIREUN, PIDIE, DAN NANGAN RAYA PROVINSI NANGROEH ACEH DARUSSALAM 136.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2078K/02/MEM/2005 Tahun 20 05 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1610K/02/MEM/2004 TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 137.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 747.K/61.01/DJP/1999 Tahun 1999 PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PEJABAT DAN TENAGA TEKNIK KHUSUS PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM 138.Keputusan Jenderal Direktur Petambangan Umum Nomor 933.K/20.01/DJP/1999 Tahun 1999 PENUGASAN KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI UNTUK REKOMENDASI SURAT IZIN PETAMBANGAN DAERAH (SIPD) 139.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1636K/13/MEM/2002 Tahun 2 002 PENGELOLAAN DATA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER D AYA MINERAL 140.Keputusan Direktur Jederal Pertambangan Umum Nomor 157.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000 PEMROSESAN PERMOHONAN SURAT IZIN PENGIRIMAN CONTOH MINUMAN MINERAL NONBATU BARA KEPADA PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLORASI DAN KONTRAKTOR KONTRAK KARYA (KK) 141.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048K/73/MEM/2006 Tahun 2 006 PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN KEGIATAN REHABILITASI PEMBANGUNAN NANGGROE ACEH DARUSALAM (NAD), PENANGANAN SOSIALISASI HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN LISTRIK, PENANGANAN PERCEPATAN KEGIATAN ENERGI ALTERNATIF, ... 142.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 472.K/20.01/DJP/1998 Tahun 1998 PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN 143.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 PEMBENTUKAN DEWAN ENERGI NASIONAL DAN TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL 144.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG 145.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA

146.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1971 PEMBUBARAN UNIT PENAMBANGAN BATUBARA MAHAKAM DARI P.N. TAMBANG BATUBARA 147.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN TERTENTU 148.Keputusan Bersama Mentamben, Mendagri dan Menkop PKM Nomor 2002K/20/MPE/1998, 151A, dan 23/SKB/M/XII/1998 Tahun 1998 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MELALUI USAHA PERTAMBANGAN SKALA KECIL 149.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1968 PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA INTERNATIONAL NICKEL COMPANY OF CANADA LTD. (INCO) c.q. P.T. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA 150.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2005 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN USAHA AIR BAW AH TANAH, PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS B UMI SERTA KETENAGALISTRIKAN 151.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1969 PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA PT. PACIFIC NIKKEL INDONESIA 152.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2007 TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR P ERMUKAAN DAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKIMAN 153.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 154.K/27/DDJP/1996 Tahun 1996 TATA CARA PENCADANGAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN (KP), KONTRAK KARYA (KK), DAN KONTRAK KARYA BATUBARA (KKB) 154.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA 155.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 370K/201/M.PE/1985 Tahun 1985 PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM DAN SEKITARNYA 156.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1967 TENTANG RADIO AMARATISME DI INDONESIA 157.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2008 TATA CARA PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN PRODUKSI PERTAMBANGAN MINERAL NASIONAL 158.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 158.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000 PERUBAHAN DIKTUM KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM NOMOR 687.K/2015/DDJP/199 6 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA PERTAMBANGAN PENJUALAN ATAS BAHAN GALIAN YANG DIHASILKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR BIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM 159.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2338.K/844/M.PE/1994 Tahun 1994 PENETAPAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU IURAN EKSPLOITASI UNTUK BAHAN G ALIAN INTAN 160.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 678.K/20/MPE/1998 Tahun 1998 PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PEMROSESAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA 161.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498K/84/MEM/2008 Tahun 20 08 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PE NGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2009 162.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 157K/81/MEM/2003 Tahun 20 03 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PE NGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2003

163.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Nomor 632.K/2016/040000/1986 Tahun 1986 KETENTUAN PENSERTIFIKATAN DAN SPESIFIKASI EMAS MURNI DAN PERAK MURNI UNTUK EKSPOR 164.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 489.K/20.01/DJP/1998 Tahun 1998 PEMBUKAAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT D I WILAYAH EKS OTORITA BATAM 165.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0966K/40/MEM/2004 Tahun 2 004 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHA PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. GENERAL SAKTI KREASINDO DIDAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATRA SELATAN 166.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 256.K/25.04/DJP/1999 Tahun 1999 PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA PERTAMBANGAN PE NJUALAN KEPADA PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI 167.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 75.K/201/DDJP/1995 Tahun 1995 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 2202.K/201/M.PE/1994 TANGGAL 18 NOPEMBER MENGENAI PEMBERIAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN (SIPP) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING (PMA) ATAU PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) 168.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 58.K/20.01/DJP/1999 Tahun 1999 PROSEDUR DAN TATACARA PENCADANGAN WILAYAH EKS IZ IN PENGERUKAN OTORITA BATAM 169.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 Tahun 2 000 PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH 170.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 275.K/2019/DDJP/1995 Tahun 1995 TATA CARA DAN PERSYARATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM 171.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155.K/861/DDJP/1996 Tahun 1996 TATA CARA PENGEMBALIAN/PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN 172.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 236.K/20/DJP/1999 Tahun 19 99 PENUGASAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI UNTUK MENETAPKAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT 173.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2821K/80/MEM/2007 Tahun 2 007 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PE NGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2008 174.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1946.K/102/M.PE/1995 Tahun 1995 PERIZINAN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI 175.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 514.K/844/DDJP/1992 Tahun 1992 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENETAPAN TARIF IURAN TETAP DAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU IURAN EKSPLOITASI U NTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM 176.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 698/20/DDJP/1996 Tahun 1996 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN PADA WILAYAH YANG T UMPANG TINDIH 177.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 BAKU TINGKAT KEBISINGAN 178.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2200.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN BRIKET BATUBARA 179.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 523K/201/MPE/1992 Tahun 1992 PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN, RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN UNTUK USAHA PERTAMBANGAN BAHAN G ALIAN GOLONGAN C 180.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I

181.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1135.K/201/M.PE/1996 Tahun 1996 PROYEK PERINTIS OTOMATISASI ADMINISTRASI PERIZINAN PERTAMBANGAN UMUM 182.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1165.K/844/M.PE/1992 Tahun 1992 PENETAPAN TARIF IURAN TETAP UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM DALAM RANGKA KUASA PERTAMBANGAN 183.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/201/M.PE/1986 Tahun 1986 PEDOMAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL (GOLONGAN A DAN B) 184.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0377.K/2013/M.PE/1987 Tahun 1987 PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI SULAWESI SELATAN 185.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 1996 TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH DARI HASIL PUNGUTAN NEGARA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM 186.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1969 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PERTAMBANGAN 187.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2004 PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN 188.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN ATAS USAHA PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI 189.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 124.K/20.01/DJP/2000 PEMROSESAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP) 190.Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi Dan Menteri Kehutanan Nomor SKB.80/MEN/1990, 375/KPTSII/1990 Tahun 1990 KETENTUAN DAN TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 191.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 PEDOMAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C 192.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0224.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH DESA UJUNG BATU KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 193.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0123.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK PROPINSI JAWA BARAT 194.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1700K/30/MEM/2008 Tahun 2 008 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ALLIED INDO COAL DI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, PROVINSI SUMATERA BARAT 195.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 846K/20/M.PE/1986 Tahun 1986 PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN PERUBAHAN TAHAP-TAHAP KE GIATAN DAN LUAS WILAYAH DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KARYA 196.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2008 Tahun 2008 ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008 197.Instruksi Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 01.I/20/030000/1985 Tahun 1985 PEDOMAN KEBIJAKSANAAN PROSEDURE PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN 198.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 1245.K/26/DDJP/1993 Tahun 1993 PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN PE RTAMBANGAN BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

199.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 057.K/261/DDJP/1987 Tahun 1987 PENGGUNAAN TENAGA AHLI PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM, E KSPLORASI DAN EKSPLOITASI 200.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 968.K/21/030000/1985 Tahun 1985 PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI MENGENAI PEMBERIAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM 201.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 890.K/29/DDJP/1993 Tahun 1993 PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 01.P/036/M.PE/1993 TANGGAL 19 JANUARI 1993 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN (APLIKASI) PERUSAHAAN SWASTA SEBAGAI KONTRAKTOR PT (PERSERO) TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA 202.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 03.K/201/DDJP/1996 Tahun 1996 PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN 203.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 662.K/29/DDJP/1996 Tahun 1996 TATA CARA, PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PEMROSESAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA 204.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 661.K/201/DDJP/1996 Tahun 1996 PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN 205.Instruksi Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor Nomor 01/INSTR-DU/Tahun 1980 PENGOLAHAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA PERTAMBANGAN PENJUALAN BAGI PEMEGANG KUASA PER TAMBANGAN EKSPLORASI 206.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 48.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN LOAJANAN DAN DS LOAJANAN ILIR, KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 207.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 337.K/29/DDJP/1996 Tahun 1996 TATA CARA, PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PEMROSESAN PE RMOHONAN KONTRAK KARYA 208.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 693.K/008/DDJP/1996 Tahun 1996 PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN EROSI PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM 209.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 1455/SK-DJ/23/Pertamb/1976 Tahun 1976 PEDOMAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 133/Kpts/K/Pertamb/1976 MENGENAI PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK MENGATUR DAN MENGAWASI SEMUA USAHA PELAKSANAAN SURVEY DAN EKSPLORASI SUMBER-SUMBER ENERGI GEOTHERMAL 210.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Nomor 09/SK-DD/Pertamb/1972 Tahun 1972 KETENTUAN-KETENTUAN DAN PROSEDUR SERTA PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN USAHA PERUSAHAAN YANG BEKERJA DI BIDANG JASA-JASA USAHA PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI 211.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 117.K/2015/DDJP/1994 Tahun 1994 PEMBERIAN KP PENGANGKUTAN DAN KP PENJUALAN KEPADA PIHAK KETIGA BUKAN PEMEGANG KP EKSPLORASI DAN KP EKSPLOITASI 212.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 184.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000 PENAMBAHAN KETENTUAN LAMPIRAN IV.F KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM NOMOR 149.K/20.01/DDJP/1998 TANGGAL 18 JUNI 1998 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN 213.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 414.K/81/MEM/2002 Tahun 2002 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PE NGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2002 214.Instruksi Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 04.I/291/DJP/1995 Tahun 199 5 PENILAIAN KESUNGGUHAN/KEMAMPUAN PARA PEMEGANG KP/KK/PKP2B DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

215.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2027.K/201/M.PE/1985 Tahun 1985 PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN DAN PERPANJANGAN KUASA PER TAMBANGAN SERTA PENGATURANNYA 216.Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.I/201/M.PE/1985 Tahun 1985 PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM DAN SEKITARNYA 217.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 727.K/06.01/DJP/1998 Tahun 1998 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT ADMINISTRASI PERIZINAN PERTAMBANGAN UMUM 218.Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06.I/10/M.PE/1984 Tahun 1984 PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI 219.Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 08.I/201/M.PE/1984 Tahun 1984 PEDOMAN KEBIJAKSANAAN UNTUK PETA DAN WILAYAH K UASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM EKSPLORASI 220.Keputusan Bersama Menteri ESDM dan Menperindag Nomor 145A.K/05/MEM/2002, dan 1 04/MPP/Kep/2/2002 Tahun 2002 FORUM KOMUNIKASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 221.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 667.K/201/040000/1986 Tahun 1986 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN/PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN, SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PE RTAMBANGAN 222.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 277.K/8442/M.PE/1985 Tahun 1985 PENUNDAAN PEMBAYARAN IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI P.T. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TAHUN 198 4 SAMPAI KEADAAN KEUANGAN MEMBAIK KEMBALI 223.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 176.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986 PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS KEPADA KANTOR WILAYAH DE PARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI SULAWESI SELATAN 224.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 342.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986 PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TIMAH HITAM KEPADA KANTOR WIL AYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI SUMATERA UTARA 225.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2263.K/96/M.PE/1986 Tahun 1986 PETUNJUK PELAKSANAAN/TATACARA PENJUALAN BESI TUA (SCRAP) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 226.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2447.K/201/M.PE/1985 Tahun 1985 PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT YANG TERLETAK DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN TELUK JAKARTA DAN KEPULAUAN SERIBU 227.Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.I/0045/M.PE/1988 Tahun 1988 PENINGKATAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM MEMBANTU KOPERASI 228.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 275.K/222/M.PE/1985 Tahun 1985 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN TALANG EMPAT DAN SELUMA KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU 229.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 908.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT 230.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2298.K/222/M.PE/1985 Tahun 1985 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN SELUMA DAN TALO KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU

231.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2446.K/201/M.PE/1985 Tahun 1985 PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT YANG TERLETAK DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN SELAT MADURA 232.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 08/DU Tahun 1978 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP GANGGUAN DAN PENCEMARAN SEBAGAI AKIBAT PENAMBANGAN DENGAN KAPAL KERUK 233.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 282.K/222/M.PE.1985 Tahun 1985 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN 234.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 506/KPTS/M/PERTAMB/1981 Tahun 1981 PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN BATUBARA DI DALAM DAERAH ISTIMEWA ACEH, PROPINSI-PROPINSI SUMATERA UTARA, SUMATERA BARAT, RIAU, JAMBI, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR, DAN IRIAN JAYA 235.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 552.K/222/M.PE/1985 Tahun 1985 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN CISAAT DAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT 236.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 879.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN CIBADAK, CIMANGGU DAN BOJONG KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT 237.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1949.K/2013/M.PE/1985 Tahun 1985 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT RIO TINTO INDONESIA (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK) 238.Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 43/Kpts/M/Pertamb/1972 Tahun 1972 PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN BATUBARA OLEH PIHAK SWASTA 239.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 200.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986 GAMBUT 240.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 280.K/222/M.PE/1985 Tahun 1985 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN P ESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT 241.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 341.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986 PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TIMAH HITAM KEPADA KANTOR WILAYAH DE PARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT 242.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 562/KPTS/M/PERTAMB/1978 Tahun 1978 PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN DAN DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK DIUSAHAKAN OLEH NEGARA 243.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 748.K/2013/M.PE/1986 Tahun 1986 PENETAPAN PERMULAAN TAHAP OPERASI PRODUKSI DAN WILAYAH PERTAMBANGAN ( MINING AREA) PT. LUSANG MINING 244.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 843.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN BESUKI DAN WATULIMO, KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN TRENGGALEK PROPINSI JAWA TIMUR 245.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1845.K/20/M.PE/1985 Tahun 1985 PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT SUMBER DAYA MINERAL 246.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 07/DU Tahun 1978 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP GANGGUAN DAN PENCEMARAN SEBAGAI AKIBAT PENAMBANGAN TERBUKA

247.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 09/DU Tahun 1978 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP GANGGUAN DAN PENCEMARAN SEBAGAI AKIBAT PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN-BAHAN GALIAN 248.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0122.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN PANGGARANGAN KABUPATEN LEBAK PROPINSI JAWA BARAT 249.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0124.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN BOJONGMANIK, GUNUNG KENCANA DAN MENES, KABUPATEN LEBAK DAN PANDEGLANG PROPINSI JAWA BARAT 250.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0202.K/844/M.PE/1987 Tahun 1987 KEWAJIBAN PERUM TAMBANG BATUBARA DAN PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) UNTUK MEMBAYAR IURAN PERTAMBANGAN 251.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0213.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN TALANGAMPAT, TABAH PENANJUNG DAN KEPAHIANG KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU 252.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0215.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU 253.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0216.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU 254.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0217.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROPINSI SUMATERA UTARA 255.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0420.K/08/M.PE/1987 Tahun 1987 PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM RANGKA PENYEDERHANAAN IZIN USAHA INDUSTRI 256.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0185.K/008/M.PE/1988 Tahun 1988 PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN DAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNG AN UNTUK KEGIATAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM DAN BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN SUMBER DAYA PANAS BUMI 257.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0218.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN TABA PENANJUNG, CURUP, PONDOK KELAPA DAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU 258.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0241.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 259.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 749/KPTS/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NO. 386/KPTS/M/PERTAMB/1971 TENTANG KEMAMPUAN TEKNIS DAN KEMAMPUAN FINANSIIL UNTUK PERMOHONAN KUASA P ERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM DAN EKSPLORASI 260.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 915.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986 PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL 261.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan, Menkeu, dan Mendagri Nomor 137/Kpts/M/Pertamb/1975, Kep354/Mk/IV/4/1975, 55 Tahun 1975 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMBAGIAN HASIL IURAN DARI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

262.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0144.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 263.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 156.K/201/M.PE/1989 Tahun 1989 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BARANG GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT 264.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 166.K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TAJUR MENGARIS MINING (TERMINATION OF CONTRACT OF WORK) 265.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0214.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MEL AKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN CIKEMBAR DAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT 266.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0222.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN TANETE RIAYA KABUPATEN BARRU P ROPINSI SULAWESI SELATAN 267.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 343.K/20/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. CITRA MALUKU MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK) 268.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 351.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986 PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT BATUBARA 269.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0358.K/80/M.PE/1987 Tahun 1987 KEWAJIBAN PT.TAMBANG TIMAH (PERSERO) UNTUK MEMBAYAR IURAN PERTAMBANGAN 270.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 365.K/732/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTAMBANGAN 271.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0491.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU 272.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0624.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TROPIC ENDEAVOUR INDONESIA (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK) 273.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 729.K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. BUNE LIMPU MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK) 274.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 768.K/27/M.PE/1989 Tahun 1989 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT 275.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2009 PEDOMAN TEKNIS PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT 276.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 157.K/201/M.PE/1989 Tahun 1989 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR 277.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0205.K/844/M.PE/1988 Tahun 1988 PERUBAHAN TARIP IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI UNTUK BAHAN GALIAN BIJIH NIKEL D ALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 352/KPTS/M/PERTAMB/1972 TENTANG IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI BAGI USAHA PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI 278.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0220.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN

BATUBARA DI KECAMATAN KEPAHIANG DAN TABA PENANJUNG KABUPATEN REJANG LEBONG DAN BENGKULU UTARA PROPINSI BENGKULU 279.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0221.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN SIBOLGA KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROPINSI SUMATERA UTARA 280.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 165.K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TALATAKOH MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK) 281.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0223.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK PROPINSI JAWA BARAT 282.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 702.K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. BELLE BUMI MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK) 283.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0772.K/641/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBERIAN BANTUAN BIMBINGAN TEKNIS OLEH UNIT-UNIT DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KEPADA KEGIATAN USAHA SEK TOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI DENGAN MEMANFAATKAN FASILITAS, TENAGA KERJA DAN KEMAMPUAN YANG TERSEDIA 284.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0859.K/844/M.PE/1988 Tahun 1988 PERUBAHAN TARIF IURAN EKSPLORASI/IURAN EKSPLOITASI UNTUK BAHAN GALIAN EMA S, PERAK DAN PLATINA PADA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 352/Kpts/M/Pertamb/1972 TENTANG IURAN EKSPLORASI/IURAN EKSPLOITASI BAGI USAHA-USAHA PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI 285.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 978.K/745/M.PE/1989 Tahun 1989 PENYELENGGARAAN SIDANG PERTAMA "INDONESIA-AUSTRALIA JOINT COMMITTEE FOR ENERGY AND MINERAL RESOURCES CONSULTATIONS AND TECHNICAL CO-OPERATION" 286.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 996.K/201/M.PE/1989 Tahun 1989 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN SEBULU DAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 287.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1369.K/26/M.PE/1986 Tahun 1986 PERLUASAN WILAYAH PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT SUMBER DAYA MINERAL 288.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1393.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROPINSI BENGKULU 289.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1451.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA 290.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1604.K/80/M.PE/1986 Tahun 1986 PERUBAHAN TARIP IURAN EKSPLORASI/EKSPLOTASI UNTUK BAHAN GALIAN TIMAH DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 352/KPTS/M/PERTAMB/1972 TENTANG IURAN EKSPLORASI/EKSPLOTASI BAGI USAHA-USAHA PERTAMBANGAN DILUAR MINYAK DAN GAS BUMI 291.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0237.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL DAN KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH-DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROPINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT, PROPINSI BENGKULU, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROPINSI LAMPUNG, PROPINSI JAWA BARAT, PROPINSI JAWA TENGAH, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PROPINSI JAWA TIMUR, D AN PROPINSI SULAWESI SELATAN

292.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 233.K/222/M.PE/1985 Tahun 1985 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKU KAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN M USI RAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN 293.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0419.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG 294.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0498.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT 295.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0625.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT SUMBER DAYA MINERAL 296.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 728.K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ALTAR MAKALE MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK) 297.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0848.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA 298.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1032.K/844/M.PE/1987 Tahun 1987 KEWAJIBAN PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) UNTUK MEMBAYAR IURAN PERTAMBANGAN 299.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1071.K/2011/M.PE/1987 Tahun 1987 PENCIUTAN WILAYAH PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL 300.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1134.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT 301.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1252.K/7322/M.PE/1988 Tahun 1988 PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERTAMBANGAN 302.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1394.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986 PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT SUMBER DAYA MINERAL 303.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1452.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU 304.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1545.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH 305.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1667.K/844/M.PE/1988 Tahun 1988 BATAS WAKTU PEMBAYARAN IURAN EKSPLOITASI PT TAMBANG TIMAH (PERSERO) 306.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Kehutanan Nomor 0120.K/10/M.PE/1984 Dan 029/Kpts-II/1984 Tahun 1984 PEDOMAN PENGATURAN PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN HUTAN 307.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1369.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT SUMBER DAYA MINERAL 308.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1031.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) 309.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1453.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN 310.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 322.K/60/M.PE/1996, 86 Tahun 1996

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DI BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN BAGI APARATUR DINAS PERTAMBANGAN 311.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1070.K/27/M.PE/1987 Tahun 1987 PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN EKS. DU. 538/KALBAR DI DAERAH KECAMATAN TANJUNG, TUMBANG TITIK, MARAU DAN MANISMATA KABUPATEN KETAPANG DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK DIUSAHAKAN OLEH NEGARA 312.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1235.K/844/M.PE/1988 Tahun 1988 PERUBAHAN TARIF IURAN EKSPLORASI/IURAN EKSPLOITASI UNTUK BAHAN GALIAN YANG TERMASUK GOLONGAN C PADA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 352/Kpts /M/Pertamb/1972 TENTANG IURAN EKSPLORASI/IURAN EKSPLOITASI BAGI USAHA-USAHA PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI 313.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0576.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI 314.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0145.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA 315.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0161.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH 316.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0219.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN MANNA DAN KAUR UTARA KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU 317.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1544.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONCAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN 318.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1563.K/20/M.PE/1987 Tahun 1987 PEMBUKTIAN KESANGGUPAN MODAL DAN KEMAMPUAN T EKNIS PEMOHON KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI 319.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1691.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONCAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT 320.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menhut Nomor 343.K/10/M.PE/1986, 67/KPTS-II/1986 Tahun 1986 TEAM KOORDINASI TETAP DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN 321.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/III/2007 Tahun 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 18/PER/M.KUMK/VII/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI 322.Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/VIII/2006 Tahun 2006 PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI 323.Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 PENGATURAN PENGUASAAN DAN PENGURUSAN UAP GEOTHERMAL, SUMBER AIR BAWAH TANAH DAN MATA AIR PANAS 324.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/K-TP4L/VIII/2002 Tahun 2002 PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT 325.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH EMAS DAN ATAU TEMBAGA

326.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1518 K/20/MPE/1999 Tahun 1999 PENGELOLAAN KAWASAN KARS 327.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL 328.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 329.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 Tahun 2001 PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER D AYA ALAM 330.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/KEP/2/2003 Tahun 2003 PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT 331.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2003 PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH 332.Keputusan Bersama Menteri Perindustrian Dan Perdagangan, Menteri Kelautan Dan Perikanan Dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/KEP/2/2002, SKB.07/MEN/2002, 01/MENLH/2/2002 Tahun 2002 PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT 333.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1750.K/20/M.PE/1995 Tahun 1995 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA NASIONAL/KOPERASI UNTUK MELAKUK AN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KE CAMATAN JORONG, KABUPATEN TANAH LAUT, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN DI WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 334.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2033.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KRUENG MESEN MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI D AERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAN KABUPATEN PIDIE, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 335.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2034.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SENTANI MAJU MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI D AERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROPINSI IRIAN JAYA 336.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2035.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT PULAU WAGEO MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI D AERAH KABUPATEN SORONG, PROPINSI IRIAN JAYA 337.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2036.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT WESTRALIAN KUTAI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI D AERAH KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 338.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2037.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT MONTAGUE BATANTA MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN SORONG, PROPINSI IRIAN JAYA 339.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2038.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT TARGET MAS PERDANA DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROPINSI JAMBI 340.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1793.K/20/MP.E/1995 Tahun 1995 PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA BADAN TENAGA ATOM NASIONAL (BATAN) DI D AERAH SUNGAI KALAN, KECAMATAN ELLA HILIR, KABUPATEN SINTANG, PROPINSI KALIMANTAN BARAT 341.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2006 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAG I USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH 342.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2002 Tahun 2002 ZONASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT 343.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 21.K/201/M.PE/1993 Tahun 1993 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL ATAU KOPERASI UNTUK MELAK UKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN PADANG BATUNG, KABUPATEN HULU

SUNGAI SELATAN DAN KECAMATAN HARUYAN, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 344.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 27.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ANTAMDOMIN KEMBAYAN DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH K ABUPATEN PONTIANAK DAN SANGGAU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT 345.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 28.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ANTAMDOMIN SINTANG DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH K ABUPATEN PONTIANAK DAN SANGOAU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT 346.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 29.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. KETUNGAU MITRA MINING DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH K ABUPATEN SANGGAU PROPINSI KALIMANTAN BARAT 347.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 044.K/281/M.PE/1996 Tahun 1996 PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 348.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 056.K/733/M.PE/1992 Tahun 1992 SEKRETARIS DEWAN PERTAMBANGAN 349.Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2001 USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 350.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 57.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN LOAJANAN, KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 351.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 58.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATURARA DI DAERAH KECAMATAN PENAJAM, KABUPATEN PASIR DAN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 352.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 064.K/281/MPE/1992 Tahun 1992 PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT BATUBARA DI D AERAH BERENG BENGKEL, KABUPATEN PALANGKARAYA, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 353.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 67 K/0366/M.PE/1993 Tahun 199 3 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. MASUPA AMIN SAKTI DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 354.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 68 K/0366/M.PE/1993 Tahun 199 3 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TARAN AMIN PERDANA DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 355.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 69 K/0366/M.PE/1993 Tahun 199 3 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. BARITO AMIN SAKTI DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA DAN GUNUNG MAS, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 356.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 71.K/0366/MPE/1993 Tahun 1993 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT . NAILAKA MARHILA MINING DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROPINSI MALUKU

357.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 087.K/702/MPE/1992 Tahun 1992 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH USAHA PERTAMBANGAN DALAM WILAYAH C AGAR ALAM GUNUNG HALIMUN, JAWA BARAT 358.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 088.K/291/MPE/1992 Tahun 1992 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 1680.K/291/M.PE/1990 TANGGAL 30 NOPEMBER 1990 359.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 092.K/20/M.PE/1996 Tahun 1996 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TENGGARONG, KA BUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 360.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 094.K/20/M.PE/1996 Tahun 1996 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN SENGINGI DAN KU ANTAN HILIR, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROPINSI RIAU 361.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 095.K/20/M.PE/1996 Tahun 1996 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN SANGATA, KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 362.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 103.K/29/M.PE/1995 Tahun 1995 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KALOSI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN LUWU DAN TANA TORAJA PROPINSI SULAWESI SELATAN 363.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0158 K/201/M.PE/1990 Tahun 1 990 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN KRUENG SABE, KABUPATEN ACEH BARAT, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 364.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0159 K/271/M.PE/1990 Tahun 1 990 PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN LOGAM D ASAR DI DAERAH KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA (EKS WILAYAH DU 168 DAN 179/SUMUT) UNTUK DIUSAHAKAN OLEH NEGARA 365.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 163.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH KECAMATAN WEB, KABUPATEN JAYAPURA, PROPINSI IRIAN JAYA 366.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 105.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT ENGELHARD INDONESIA DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA 367.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 116.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. BIMA BARUNA RAYA MINING DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH K ABUPATEN DOMPU DAN BIMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT 368.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 210.K/20/M.PE/1995 Tahun 1995 PEMBATALAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI D AERAH TINGKAT I PROVINSI JAMBI 369.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 217.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KEPALA BURUNG MINING DI DAERAH KABUPATEN SORONG DAN MANOKWARI PROPINSI IRIAN JAYA 370.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0145 K/057/M.PE/1990 Tahun 1 990 PENYERAHAN SEBAGIAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG PERTAMBANGAN KHUSUSNYA BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

371.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0358K/29/M.PE/1990 Tahun 1990 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. INTERLOGAM KALTIM MINERAL DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATE N KUTAI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 372.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0359K/29/M.PE/1990 Tahun 1990 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. MANGANI MINERAL DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAE RAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT 373.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0456 K/201/M.PE/1990 Tahun 1 990 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 374.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 120.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KABUPATEN KAMPAR DAN INDRAGIRI HULU, PROPINSI RIAU 375.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 122.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 376.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 124.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KABUPATEN MUSI R AWAS PROPINSI SUMATRA SELATAN 377.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 125.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN SEMBALIUNG DAN TANJUNG REDEB, KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 378.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 126.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KABUPATEN BERAU, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 379.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 128.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROPINSI RIAU 380.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 137.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMROSESAN PERTAMBANGAN 381.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0521.K/2012/M.PE/1990 Tahun 1990 PENCIUTAN WILAYAH PENUGASAN PERTAMBANGAN DIREKTORAT SUMBERDAYA MINERAL, DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 382.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0557.K/070/M.PE/1990 Tahun 1990 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. CENTURY SEKAYAN MINING DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT 383.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0853.K/291/M.PE/1990 Tahun 1990 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ASHTON ULIN UTAMA DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 384.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 468.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KALTENG MAS PERDANA DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PRO VINSI KALIMANTAN TENGAH 385.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 469.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT ATAN MINERALS PERDANA DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

386.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 470.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KETUNGGAU CHASE MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI D AERAH KABUPATEN KAPUAS HULU DAN SINTANG, PROPINSI KALIMANTAN BARAT 387.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0490.K/291/M.PE/1991 Tahun 1991 PERUBAHAN DIKTUM KELIMA KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 0418 K/291/M.PE/1991 TANGGAL 12 APRIL 1991 388.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 570.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT ANTAM MINTU MINING DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA 389.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 03/P/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981 PEDOMAN PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH UNTUK BAHAN GALIAN YANG BUKAN STRATEGIS DAN BUKAN VITAL (BAHAN GALIAN GOLONGAN C) 390.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 04.P/21/M.PE/1984 Tahun 1984 JAMINAN PELAKSANAAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM/EK SPLORASI 391.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 02.P/2012/M.PE/1985 Tahun 1985 PEMBERIAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM (SIPP) 392.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/21/M.PE/1995 Tahun 1995 PERUBAHAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 04 P/21/M.PE/1984 TENTANG JAMINAN PELAKSANAAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI 393.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 322.K/60/M.PE/1996; 893.3/86 Tahun 1996 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DI BID ANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN BAGI APARATUR DINAS PERTAMBANGAN 394.Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 PENYELENGGARAAN DAN PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN 395.Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor KEP.183/MEN/1994; 607.K/702/M.PE/1994 Tahun 1994 PANITIA TENAGA KERJA PERTAMBANGAN UMUM 396.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1846 Tahun 1999 PEMBENTUKAN TIM PAKAR PERTAMBANGAN DKI JAKARTA 397.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 256.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994 PENUTUPAN WILAYAH KECAMATAN KETIBUNG DAN KECAMATAN SIDOMULYO, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM 398.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 257.K/035/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT GUNUNG LUMUT MINERALS DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN SOLOK, PESISIR SELATAN KERINCI PROVINSI SUMATRA BARAT DAN JAMBI 399.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 258.K/035/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SUNGAI HALI MINERALS DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KOTA BARU P ROPINSI KALIMANTAN SELATAN 400.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 259.K/035/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT PALU PERKASA MINERALS DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN DONGGALA, POSO DAN LUWU PROPINSI SULAWESI TENGAH DAN SULAWESI SELATAN

401.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 260.K/035/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT PULAU PENASI MINERALS DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA D I DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR P ROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 402.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 286.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TANJUNG GADANG, KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG PROPINSI SUMATERA BARAT 403.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 298.K/29/M.PE/1997 Tahun 1997 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KETAUN MINING DI PROVINSI BENGKULU 404.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 309B.K/20/M.PE/1995 Tahun 1995 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN MUARA BUNGO DAN RANTAU PANJANG TABIR, KABUPATEN BUNGO TEBO DAN SARKO, PROVINSI JAMBI 405.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1494.K/29/M.PE/1996 Tahun 1996 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT PANCARAN PARINGA KALIMANTAN DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN SINTANG, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN BARAT 406.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-43/MENLH/10/1996 Tahun 1996 KRITERIA KERUSAKAN LINGKUNGAN BAGI USAHA ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C JENIS LEPAS DI DATARAN 407.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1575 K/27/M.PE/1990 Tahun 1990 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH GUDANG SETENGAH, KECAMATAN TEWAH, KABUPATEN KAPUAS, PROPINSI K ALIMANTAN TENGAH 408.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1585 K/291/M.PE/1990 Tahun 1990 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. KALBAR MAS JAYA DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN SANGGAU DAN KABUPATEN PONTIANAK PROPINSI DAERAH KALIMANTAN BARAT 409.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1591.K/29/M.PE/1995 Tahun 1995 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT ARAI LIKI MINING DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN 410.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1677.K/27/M.PE/1990 Tahun 1990 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 411.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1679.K/291/M.PE/1990 Tahun 1990 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. MUYUP MAS MURNI DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 412.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1680.K/291/M.PE/1990 Tahun 1990 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. RIO TINTO INDONESIA DALAM WILAYAH KONTRAK DI D AERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 413.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1872.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ANTAM TOBONGAN MINING DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI SULAWESI UTARA 414.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1873.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ANTAM LANUT MINING

DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI SULAWESI UTARA 415.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1874.K/29/M.PE/1993 Tahun 1993 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN JORONG, KABUPATEN TANAH LAUT, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 416.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1902.K/031/M.PE/1994 Tahun 1994 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 03/P/M/P ertamben/1981 TANGGAL 3 JUNI 1981 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH UNTUK BAHAN GALIAN YANG BUKAN STRATEGIS DAN BUKAN VITAL (BAHAN GALIAN GOLONGAN C) 417.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1904.K/29/M.PE/1995 Tahun 1995 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT LUSANG MINING DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN LEBONG TANDAI PROPINSI BENGKULU 418.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2039.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SETDCO MAS UTAMA DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 419.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2040.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SAMBAS BUMI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI D AERAH KABUPATEN SAMBAS, PROPINSI KALIMANTAN BARAT 420.Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-179/E/EPL.2/3/1996 Tahun 1996 TINDAK LANJUT RAPAT KERJA BAPAK WAKIL PRESIDEN DENGAN PARA PEJABAT DI JAJARAN DEP. PERTAMBANGAN DAN ENERGI TANGGAL 12 PEBRUARI 1996 421.Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1150/30/MEM.B/2008 Tahun 2008 IZIN KHUSUS KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM 422.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1038 K/20/M.PE/2000 Tahun 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 1512K/20/MPE/1999 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT YANG TERLETAK DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN TELUK JAKARTA DAN KEPULAUAN SERIBU 423.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2002 PENYERTAAN MODAL DAN KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH D ARUSSALAM DENGAN PIHAK KETIGA 424.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN G AS ALAM 425.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457 K/28/MEM/2000 Tahun 2000 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI 426.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 20 Tahun 2001 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 427.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 428.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0665.K/0541/M.PE/1991 Nomor 1991 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN U SAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KUALA DAN ASAHAN (BLOK 2) PROVINSI SUMATERA UTARA 429.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0814 K/0365/M.PE/1991 Nomor 1991 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 430.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0828 K/29/M.PE/1990 Nomor 1990 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TANJUNG GADANG, KABUPATEN SAWAHLUNTO, PROVINSI SUMATERA BARAT

431.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0873 K/27/M.PE/1990 Nomor 1990 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 432.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1101.K/20/MPE/1998 Tahun 1998 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 370.K/201/M.PE/1985 TANGGAL 15 APRIL 1985 DAN NOMOR 1182.K/201/M.PE/1996 TANGGAL 8 JULI 1996 433.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1155 K/29/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. CITRA PELEPAT MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK) 434.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1156 K/29/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. EXCELINDO PRATAMA (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK) 435.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1161 K/291/M.PE/1990 Tahun 1990 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. BUKIT BARISAN MERINDO DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU 436.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1168 K/0366/M.PE/1991 Tahun 199 1 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. KAYAN CITRA MINING DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN SINTANG DAN KABUPATEN KAPUAS HULU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT 437.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1180 K/201/M.PE/1989 Tahun 1989 PENYERAHAN SEBAGAIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN G ALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI 438.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1182.K/201/M.PE/1996 Tahun 1996 PERLUASAN DAN PENAMBAHAN WILAYAH PELIMPAHAN PEMBERIAN IZIN USAHA PE RTAMBANGAN PASIR LAUT DI LEPAS PANTAI KEPADA OTORITA BATAM 439.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1203.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SUNGAI LAHUNG MINERALS DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS KABUPATEN KAPUAS, KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN KATINGAN, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 440.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1204.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT NUSA LONTAR MINING DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN ALOR DAN KABUPATEN MANGGARAI, PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 441.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1419 K/2012/M.PE/1990 Tahun 199 0 PENCIUTAN PENCADANGAN WILAYAH TERMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI PE RTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 041 K/20/M.PE/1985 TANGGAL 16 JANUARI 1985 UNTUK PROYEK PERTAMBANGAN SEKALA KECIL (PSK) 442.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1200 K/03/M.PE/1991 Tahun 1991 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATU-BARA DI DAERAH KECAMATAN SENGINGI, KABUPATEN INDRAGIRI H ULU, PROPINSI RIAU 443.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1249.K/20/M.PE/1995 Tahun 1995 PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NO.1150/KPTS M/PERTAMBEN/1982 TGL 12 OKTOBER 1982 TENTANG KUASA PERTAMBANGAN PT TAMBANG TIMAH (PERSERO) 444.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1272 K/702/M.PE/1989 Tahun 1989 PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTAMBANGAN 445.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1318 K/271/M.PE/1990 Tahun 1990 PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN NIKEL DI DAERAH KECAMATAN GEBE, KABUPATEN MALUKU UTARA, PROPINSI MALUKU (EKS WILAYAH DU. 306/MALUKU) UNTUK DIUSAHAKAN OLEH NEGARA

446.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 Tahun 1996 TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMROSESAN PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN, IZIN PRINSIP KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA 447.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1413 K/201/M.PE/1989 Tahun 1989 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATU-BARA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA DAN KECAMATAN SEMBOJA KABUPATEN KUTAI SERTA KECAMATAN TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 448.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1512 K/71/M.PE/1990 Tahun 1990 SISTEM PERENCANAAN DAN PELAPORAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTA MBANGAN DAN ENERGI 449.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1518 K/20/MP.E/1999 Tahun 1999 PENGELOLAAN KAWASAN KARS 450.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 451.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3992.K/201/M.PE/1993 Tahun 1993 PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI SULAWESI UTARA 452.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 4572.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN MUARA JA WA, KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 453.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 4573.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993 PEMBUKAAN KESEMPATAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA BAGI SWASTA NASIONAL DI DAERAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA, KABUPATEN BATANGHARI, PROPINSI JAMBI 454.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 4574.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN KUALA BATEE, KABUPATEN ACEH, SELATAN, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 455.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 4690.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN MUARABUNGO, KABUPATEN BUNGOTEBO, PROPINSI JAMBI 456.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1256.K/008/M.PE/1996 Tahun 1996 PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 457.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1256.K/03/M.PE/1991 Tahun 1991 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C OLEH PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG DAERAH (PITDA) 458.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1512.K/20/MPE/1999 Tahun 1999 PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT YANG TERLETAK DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN TELUK JAKARTA DAN KEPULAUAN SERIBU 459.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1517.K/20/M.PE/1999 Tahun 1999 PERNYATAAN DIRI (SELF DECLARATION) DI BIDANG KINERJA LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 460.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1519.K/20/MPE/1999 Tahun 1999 PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DALAM PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 461.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1539.K/20/MPE/1999 Tahun 1999 PEMADAMAN BATUBARA TERBAKAR

462.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA 463.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/76/M.PE/1991 KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PENANGANAN AIR RAKSA DALAM USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS 464.Surat Edaran Menteri Pertambangan Nomor 004/S.E/M/Pertamb/69/1969 Tahun 1969 PENGUMUMAN SETEMPAT 465.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 126.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000 PEMROSESAN PERMOHONAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK WILAYAH PULAU JAWA DAN MADURA 466.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000 PEMROSESAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN PENUGASAN 467.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086K/40/MEM/2003 Tahun 20 03 STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KHUSUS BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN 468.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 Tahun 2000 PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN KARS 469.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603K/40/MEM/2003 Tahun 20 03 PEDOMAN PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN 470.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 175K/8443/M.PE/1985 Tahun 1985 PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 351/Kpts/M/Pertamb/1972 TENTANG IURAN TETAP BAGI USAHA-USAHA PERTAMBANGAN DALAM RANGK A PENANAMAN MODAL ASING DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI 471.Surat Edaran Menteri Pertambangan Nomor 223.E/201/M-DJP/1986 Tahun 1986 PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL (golongan a dan b) 472.Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 497/M.103/SJH/1979 Tahun 1979 PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP) 473.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 436.K/20.01/DJP/1999 Tahun 1999 TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS KUASA PERTAMBANGAN MENJADI KONTRAK KAR YA DI PULAU JAWA 474.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 146.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000 PEMROSESAN SURAT IZIN BEKERJA DALAM RANGKA PEMBERIAN KP PENGANGKUTAN DAN KP PENJUALAN KEPADA PEMEGANG KP EKSPLORASI 475.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1536 K/291/M.PE/1990 Tahun 1990 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KEURIJA BEUTONG SEUNAGAN DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 476.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2041.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SETDCO MAS PERDANA DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN TANAH LAUT, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 477.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2045.K/29/M.PE/1993 Tahun 1993 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN PAGELARAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROPINSI LAMPUNG 478.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2075.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT ANTAMDOMIN BENGKAYANG DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA D I DAERAH KABUPATEN SAMBAS DAN KABUPATEN PONTIANAK, PROPINSI KALIMANTAN BARAT 479.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2231.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994 PENCIUTAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN INTAN DI D AERAH TINGKAT I P ROPINSI KALIMANTAN SELATAN

480.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2343.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN LONG IKIS, KABUPATEN PASIR, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 481.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2556.K/201/M.PE/1993 Tahun 1993 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TANJUNG RED EB, KABUPATEN BERAU, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 482.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2686.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993 PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) 483.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2687.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN PADANGSIDEMPUAN TIMUR, KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROPINSI SUMATRA UTARA 484.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2689 K/0366/M.PE/1993 Tahun 199 3 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TEBOLAI MAS PERDANA DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROPINSI BENGKULU 485.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2690 K/0366/M.PE/1993 Tahun 199 3 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT.TEBOLAI SENG PER TIWI DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KETAPANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT DAN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 486.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2691 K/0366/M.PE/1993 Tahun 199 3 BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN P T. TEBOLAI MAS PERTIWI DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PROPINSI KALIMANTAN BARAT 487.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 46.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN MUARA KOM AN, KABUPATEN PASIR, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 488.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 217/Kpts/M/Pertamben/1983 Tahun 1983 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C YANG TERLETAK DI LEPAS PANTAI 489.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 47.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TARAB, SIJUNJ UNG, KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, PROPINSI SUMATERA BARAT DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 3 490.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 49.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN MUARA BUNGO, KABUPATEN BUNGO TEBO, PROPINSI JAMBI 491.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 51.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN RAWAS ILIR, KABUPATEN RAWAS ULU DAN MUSI RAWAS, PROPINSI SUMATERA SELATAN 492.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 59.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997 PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN SUNGAI RAYA DAN BINUANG, KABUPATEN BANJAR, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12 493.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 103.K/008/M.PE/1994 Tahun 1994 PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DALAM BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI