TATA RUANG KOTA PALU
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Beakang
Terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat terhadap ruang sebagai wadah kegiatan. Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat, akan senantiasa berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai perkembangan kuantitas dan kualitas masyarakat. Hal tersebut merupakan indikator dinamika serta kondisi pembangunan masyarakat kota tersebut berserta wilayah di sekitarnya. Disadari bahwa berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan (fisik dan psikhis) masyarakat. Berkurangnya lahan pertanian subur di sepanjang jalur transportasi, banjir banjir lokal karena tersumbatnya t ersumbatnya saluran drainase oleh sampah, galian-galian galian- galian pipa dan kabel yang tidak kunjung selesai dan lain-lain yang semua itu sebagai akibat pembangunan yang dilaksanakan tidak secara terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya. Di samping itu izin pembangunan yang direkomendasikan Pemerintah Daerah sering tidak terpadu dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Seperti daerah hijau (sebagai penyangga) diijinkan untuk daerah permukiman. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa di daerah perkotaan (khususnya di kota-kota besar) terjadi: (a) penurunan persentase rumah tangga terhadap rasa aman dari tindak kejahatan; (b) peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah kriminalitas oleh kelompok pemuda. Keadaan yang demikian ini semakin meningkat. Olehnya pengawasan tata bangunan sebagai salah satu instrumen regulasi ruang kota, dengan demikian tidak dapat dipandang sebagai produk statis. Sesuai
dengan azas pembangunan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, maka produk-produk hukum yang berkaitan dengan tata bangunan dan lingkungan akan tetap memerlukan pengawalan, dalam hal ini pengawasan tata bangunan gedung. Penyalahgunaan peruntukan bangunan gedung dan alih fungsi rumah menjadi tempat usaha masih banyak terjadi. Banyak berdiri bangunan gedung yang tidak layak dan sering menjadi masalah bagi lingkungan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, banyak bangunan gedung yang tidak tertib dan tidak memiliki izin. Untuk itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU-BG) yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Desember 2002, diharapkan dapat menertibkan permasalahan tersebut dan menjadi alat ukur bagi bangunan gedung agar sesuai dengan fungsi dan lingkungan. Setelah diterbitkannya UU-BG itu, diperlukan adanya aturan lain. Dari hal tersebut diketahui bahwa pada umumnya penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota justru berawal dari kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai penanggung jawab rencana tata ruang kota dirasa kurang konsekuen dalam melaksanakan pembangunan kota. Sebagai penyebab utama kurang efektifnya rencana tata ruang kota (dengan indikator adanya berbagai penyimpangan) adalah selain kurang adanya koordinasi antar dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya unsur masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasikan di dalam rencana tata ruang kota. Demikian pula halnya dengan penataan ruang kota palu yang dipandang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah baik pemkot maupun pemerintah Provinsi sehingga dapat tercipta keselarasan dalam penataan terhadap bangunan pemukiman, bangunan perkantoran, kawasan pertokoan, industri maupun kawasan
– kawasan lainnya. Dan apabila diperbandingkan dengan tata ruang kota – kota lainnya di Indonesia maka akan telihihat perbedaan yang cukup signifikan dari pola penataan ruang antara kota Palu dan kota lainnya di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis mencoba menyajikan perbandingan antara tata ruang Kota Palu dan kota Palangkaraya. Dengan makud dapat melihat lebih jelas penataan ruang dari masing – masing kota tersebut.
1.2 Rumusan masalah
Berangkat dari judul dan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pola tata ruang kota palu ? 2. Bagaimana Pola tata ruang Kota Palangkaraya ? 3.
Bagaimana perbandingan antara pola tata ruang kota Palu dan pola tata ruang Kota Palangkaraya ?
1.3 Tujuan penulisan
Adapun tujuan daripada penulisan makalah ini ialah : 1.
Untuk memeberikan informasi kepada mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu pemerintahan tentang bagaimana pola tata ruang Kota Palu dan Pola tata ruang kota palangkaraya serta bagaimana perbandingan penataan ruang dari kedua kota tersebut.
2.
Untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana pola tata ruang yang ada di kota palu dan pola tata ruang kota Palangkaraya. BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Umum
Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kawasan Perkotaan dibedakan atas: a.
Kawasan Perkotaan yang berstatus administratif Daerah Kota;
b.
Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten;
c.
Kawasan Perkotaan Baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan;
d.
Kawasan Perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan. Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan. Penanganan penataan ruang masing-masing Kawasan Perkotaan tersebut perlu dibedakan antara satu dengan lainnya. Ada 3 klasifikasi Kawasan Perkotaan yang akan diuraikan dalam Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ini :
a.
Kawasan Perkotaan Metropolitan;
b. Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota; c.
Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Dae rah Kabupaten.
Sesuai dengan klasifikasi tersebut di atas, maka: o
untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan, pengaturan pemanfaatan ruang diarahkan bagi keserasian pusat-pusat wilayah maupun kota, yang dipandang dalam rangka keserasian administratif maupun fungsional, dan sifat rencananya menyangkut hal-hal yang strategis;
o
untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota, kedalaman rencananya bersifat umum;
o
untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten , diakomodasikan perencanaannya dalam RTRW Kabupaten yang bersifat umum. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang . Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan. Kebutuhan atau tingkat kepentingan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang secara bersamaan akan berbeda untuk setiap tingkatan rencana tata ruang kawasan perkotaan. Pada tingkat rencana struktur, kebutuhan akan keserasian dan keterkaitan sistem pusat-pusat menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kebutuhan akan pola pemanfaatan ruang. Sebaliknya, rencana teknis ruang akan lebih menitikberatkan kebutuhan pengaturan tata letak dibandingkan keterkaitan sistem pusat-pusat secara hirarkis. Apabila berbicara mengenai tata ruang maka sebelumnya pasti akan berbicara mengenai perencanaan tata ruang olehnya berikut akan dijelaskan menenai kedudukan dan jenis rencana tata ruang perkotaan.
2.2. Kedudukan dan Jenis Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
o
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
o
Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya;
o
Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu;
o
Penataan ruang Kawasan Perkotaan diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
o
Penataan ruang Kawasan Perkotaan meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan.;
o
Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan perlu dibedakan dalam 3 jenis rencana dengan tingkat kedalaman yang berbeda:
1)
Rencana Struktur , adalah kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang;
2)
Rencana Umum, adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan sertdiprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan;
3) Rencana Rinci, terdiri dari: a.
Rencana Detail, merupakan pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas kota.
b.
Rencana Teknik, merupakan pengaturan geometris pemanfaatan ruang yang menggambarkan keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan utilitas kota/kawasan (saluran drainase, sanitasi dll). Sesuai dengan tingkatan kedalaman perencanaan tata ruang tersebut, maka produk perencanaan tata ruang kawasan perkotaan meliputi:
a.
Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan;
b.
Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
c. d.
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan; Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Tata ruang Kota Palu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu yang telah disusun dengan prospektif menuju masa depan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis, iptek berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu agar Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Palu yang telah disusun tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, perlu ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala. Dari hasil evaluasi yang dilakukan diketahui RTRW Kota Palu tahun 1999
– 2009 belum mencantumkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kota Palu selama kurun waktu rencana. RTRW Kota Palu Tahun 1999 – 2009 yang dicantumkan hanya tujuan penyusunan RTRW, fungsi RTRW dan isi RTRW. Dalam penyusunan RTRW hasil perbaikan yang jangka waktu berlakunya sampai dengan tahun 2025 akan dirumuskan visi, misi dan tujuan pembangunan Kota Palu berdasarkan kajian RPJP awal Kota Palu yakni sebagai berikut : Dalam rancangan awal Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu 2005 2025 telah durumuskan visi kota Palu sebagai : "Kota Pusat Perdagangan Kakao 2025" Visi ini merupakan agenda Pemerintah Kota Palu saat ini yang dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis terkait pengembangan wilayah. Tujuan Pembangunan Kota Palu Tahun 2025 Tujuan pembangunan Kota Tahun 2025 dirumuskan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palu tahun 2005 2025.
Tujuan dari penyusunan Rencana Investasi ini adalah agar Pemerintah Kota Palu memiliki suatu rencana pembangunan jangka panjang yang siap dijabarkan kedalam jangka menengah yang komprehensif dan strategis, dalam arti
1. Dapat menjawab isu utama pembangunan, baik untuk fisik maupun non fisik, 2.
Dapat mencapai sasaran kinerja pembangunan kota/kabupaten sesuai dengan visi dan misi kota/kabupaten,
3.
Berwawasan lingkungan, berbasis pada masyarakat yang dapat mewujudkan rencana tata ruang wilayah yang ada,
4.
Dapat diterima oleh seluruh pelaku pembangunan, baik Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/swasta, Dan dapat mengembangkan potensi yang ada di daerah, yang menjamin mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan, taat hukum, berakuntabilitas, dll. Konsepsi
dan
Strategi
Pengembangan
Struktur
Ruang
Kota
Konsepsi dan strategi pengembangan struktur ruang kota terdiri dari Konsepsi yang diambil adalah menciptakan kerangka kota yang baru yang merangkai seluruh Kota Palu. Menciptakan jalan- jalan utama yang baru dengan kualitas jalan arteri yang dapat menghubungkan seluruh bagian wilayah kota; Perencanaan jalan yang baru harus memperhatikan dan menghargai bentukan alam yang dilaluinya (geologi, kontur, topografi, vegetasi dan tata guna lahan yang ada), sehingga kerusakan lingkungan dapat dikurangi dan bencana yang ditimbulkan akibat pembuatan jalan dapat dihindarkan; Dalam rangka meningkatkan kerangka kota sehingga dapat menjadi bagian kota maka ditetapkan kawasan patahan sebagai kawasan hijau (hutan kota, hutan lindung); membatasi dan mengendalikan pertumbuhan pembangunan yang sudah ada sehingga tidak menjadi kawasan padat. Konsepsi Mempertahankan dan Memanfaatkan Ruang-ruang Struktural Utama. Untuk mencapainya diperlukan strategi Mempertahankan keberadaan hutan lindung, taman hutan raya dan hutan produksi terbatas; Memanfaatkan kawasan hutan lindung dan taman hutan raya sebagai kawasan wisata alam serta mempertahankan kawasan heritage dan memanfaatkannya sebagai obyek wisata
dan ruang – ruang terbuka. Di kota Palu ada beberapa ruang – ruang terbuka yang diperuntukkan untuk ruang publik yang antara lain : Ruang terbuka dalam kawasan permukiman perkotaan merupakan hal yang mutlak. Dikarenakan ruang publik sebagai eksterior kota yang sekaligus dapat meningkatkan kualitas citra kota. Ruang terbuka publik terkesan sebagai ruang sisa. Padahal di kota-kota besar dimana keberadaan ruang terbuka publik kota sejajar dengan bangunan karena merupakan bahagian dari bangunan di sekitarnya. Sehingga keberadaan ruang terbuka akan menambah karismatik bangunan. Di kota Palu ketersediaan ruang terbuka dapat ditemukan di beberapa tempat seperti ruang terbuka hijau (arboretum tanah runtuh), lapangan Vatulemo, taman Budaya (dahulu taman GOR), taman nasional, taman Lasoso, dan beberapa taman kota yang mempunyai fungsi bermacam-macam. Ruang terbuka tersebut merupakan tempat berinteraksi masyarakat kota Palu. 1. Lapangan/Taman Vatu lemo.
Lapangan vatu lemo termasuk dalam tipe ruang terbuka /lapangan pusat kota (central square). Pada hari-hari biasa, ruang terbuka dikunjungi masyarakat kota Palu pada sore-malam hari. aktivitas formal sering terlihat pada pagi hari yang dilakukan oleh instansi, karena tempatnya berada di sekitar kawasan perkantoran. Sedangkan masyarakat melakukan aktivitas pada sore hari, olah raga, jalan-jalan. Pada hari-hari libur nasional lapangan nasional dipakai untuk kegiatan upacara 17 Agustus, hari raya idul fitri, dan kegiatan formal lainnya. Ruang terbuka ini bersifat publik, namun Lokasi lapangan vatu lemo yang terletak di sebelah timur kota sehingga masyarakat yang berkunjung adalah masyarakat Palu timur dan sekitarnya. Berdasarkan pengamatan lapangan, bahwa lokasi ini setiap harinya dikunjungi ± 100 orang, padahal daya tampung ruang terbuka ini bisa mencapai ± 20.000 orang. 2. Taman Budaya (GOR)
Ruang terbuka ini merupakan taman pusat kota (downtown parks). Ruang terbuka ini juga sering dikunjungi oleh masyarakat kota karena tempatnya berada di pusat kota Palu. Aktivitas di taman budaya biasanya terjadi dari pagi sampai
dengan malam hari. Aktivitas olah raga, rekreasi, biasanya terlihat di ruang terbuka ini. Sebagai mana umumnya ruang terbuka, pengunjung remaja mendominasi penggunaan ruang terbuka ini, pertunjukan musik, seni dan k egiatan kepemudaan
lainnya
menyerap
pengunjung
remaja
ke
taman
budaya.
Ruang terbuka ini bersifat publik, karena dapat di akses oleh pengunjung dari berbagai sudut kota ini. Ruang terbuka ini cukup nyaman dikunjungi oleh masyarakat karena penataan landscape yang cukup baik sehingga keberadaan ruang terbuka ini juga berfungsi sebagai paru-paru kota. Namun karena keterbatasan lahan sehingga ruang terbuka ini tidak dapat mencukupi kebutuhan ruang terbuka bagi penduduk kota. 3.
Taman Nasional
Taman nasional adalah ruang terbuka tipe taman pusat kota, karena luasannya lebih kecil dari taman pusat kota. Aktivitas di taman Nasional adalah olah raga, rekreasi. Potensi ruang terbuka ini cukup baik sebagai ruang terbuka publik,
karena
keterbatasan
lahan
menjadi
faktor
penghambat
untuk
pengembangan ruang terbuka ini. 4. Taman Lasoso
Taman lasoso termasuk dalam tipe ruang terbuka/taman pusat kota (downtown parks). Pada hari-hari biasa, ruang terbuka dikunjungi masyarakat kota Palu pada sore-malam hari. Aktivitas masyarakat terjadi pada siang dan malam hari, yaitu aktivitas rekreasi. Ruang terbuka ini juga bersifat publik, karena lokasi taman lasoso yang terletak di pinggiran kota sehingga masyarakat yang berkunjung adalah masyarakat sekitarnya. Berdasarkan pengamatan lapangan, bahwa lokasi ini setiap harinya dikunjungi pelajar dan remaja disekitar tempat tersebut. 5. Arboretum Tanah Runtuh
Arboretum adalah hutan kota. Ruang terbuka ini termasuk dalam tipe ruang terbuka /taman pusat kota. ruang terbuka kurang dikunjungi masyarakat kota Palu. Fungsi arboretum tanah runtuh adalah sebagai ruang terbuka hijau, sebagai kawasan penyangga (buffer). Luasan ruang terbuka ini cukup menampung ½ kebutuhan ruang terbuka hijau kota. Ruang terbuka ini bersifat publik, namun
lokasi arboretum yang tidak dapat diakses oleh semua masyarakat sehingga masyarakat yang berkunjung adalah masyarakat yang melakukan penelitian saja. 6.
Pantai Talise
Pantai Talise, sekarang bukan lagi menjadi milik masyarakat Talise, Besusu dan sekitarnya akan tetapi sudah menjadi milik masyarakat kota Palu bahkan para wisatawan yang datang ke kota Palu. Karena letaknya yang berada di pusat kota memudahkan masyarakat untuk mencapai lokasi tersebut. Sehingga pemilihan lokasi ini didasarkan pengamatan dan beberapa faktor yang dapat mendukung pantai Talise sebagai ruang terbuka publik kota Palu. Lokasi yang menjadi kawasan studi dahulunya adalah kawasan permukiman, sesuai dengan perkembangan kota Palu, maka kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan wisata. Hal tersebut tertera dalam rencana umum tata ruang kota Palu tahun 19992006 kemudian Peraturan daerah (Perda) Kota Palu No.17 Tahun 2000 Lokasi penelitian terletak diwilayah administrasi kelurahan Talise dan kelurahan Besusu barat. Konsepsi dan Strategi Pengembangan Perdagangan Menata bangunan pertokoan melalui pengarahan pengembangan pertokoan pada kawasan yang direncanakan; Mengarahkan pembangunan pasar-pasar tradisionil pada lokasilokasi yang direncanakan sesuai dengan jangkauan pelayanannya Mengarahkan kawasan perdagangan grosir, kawasan perdagangan eceran dan kawasan jasa komersil pada kawasan yang direncanakan. Gambaran yang terlihat dalam pola tata ruang kota Palu saat ini ialah bahwa daerah kawasan jalan R.A Kartini, dan Muh. Yamin sebagai pusat perkantoran, daerah kawasan besusu timur sebagai ruang untuk persekolahan, kawasan Jl. Sis Aljufri, Jl Gajah Mada dan Jl Teuku Umar hingga kawasan Jl. Hasannuddin ditetapkan sebagai kawasan pertokoan, serta kawasan palu utara di tetapkan sebagai kawasan Industri, namun Sampai saat ini penataan terhadap bangunan di Kota palu masih dirasakan belum meksimal olehnya dibutuhkan perhatian pemerintah dalam rangka menyelaraskan penataan ruang kota Palu kearah yang lebih baik. 3.2 Pola tata ruang kota Palangkaraya
Wilayah yang sekarang menjadi Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya merupakan bagian wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Berkat keinginan masyarakat Dayak Ngaju untuk membentuk propinsi sendiri, maka berdirilah propinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdirinya Propinsi Kalimantan Tengah, perlu ada kota yang berfungsi sebagai ibukota propinsi. Pada saat propinsi Kalimantan Tengah terbentuk, di propinsi ini telah ada daerah yang dapat dikategorikan sebagai kota, yaitu Kuala Kapuas, Muara Teweh, Buntok, Sampit dan Pangkalanbun. Dengan adanya kebutuhan ibukota propinsi, kelima kota tersebut berlomba mempromosikan diri sebagai ibukota propinsi. Namun akhirnya tidak tercapai kesepakatan. Sebagai pemecahannya, diputuskan suatu daerah yang berada di antara kelima kota tersebut. Selain itu, Presiden RI saat itu, Ir. Soekarno, dengan program Nation Building-nya, juga berkeinginan menciptakan kota yang bebas dari sisa-sisa kolonial Belanda. Untuk itu, dipilihlah lahan dekat kampung Pahandut sebagai ibukota propinsi Kalimantan Tengah. Pembangunannya diketuai langsung Presiden RI dengan Tjilik Riwut sebagai pelaksananya. Lahan dekat kampung Pahandut tersebut dalam perkembangannya bernama Palangkaraya yang tiang pancang pembangunannya dipancang langsung Ir. Soekarno pada tanggal 17Juli 1957. Dengan adanya propinsi Kalimantan Tengah,terutama dengan adanya Kota Palangka Raya, dimulailah kegiatan stata ruang di propinsi ini. Berawal dari kota Palangkaraya inilah, Perkembangan Penataan Ruang Daerah Tata Ruang Kota di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya. Perkembangan tata ruang Kota Palangkaraya didasarkan pada Tjilik Riwut (1979), Rencana Induk Kota (RIK) Palangkaraya 1971, Rencana Induk Kota (RIK) Palangka Raya 1978, Rencana Struktur Tata Ruang (RSTU) Palangka Raya 1984, Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Palangka Raya 1991 dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Palangka Raya 1994. Tata ruang awal mula adalah peta peruntukan lahan PalangkaRaya yang ada dalam buku Tjilik Riwut 1979. Dalam tata ruang tersebut, kota Palangka Raya direncanakan memiliki empat jalan utama. Keempat jalan ini sekarang bernama Jl. Tjilik Riwut-
Jl.Iman Bonjol-Jl. Milono, Jl. Yos Sudarso, Jl. Diponegoro dan Jl.Murjani (sampai Panarung). Jembatan Kahayan diletakkan pada sisi timur kampung Pahandut. Juga, direncanakan tiga bundaran sama besar, yaitu bundaran di simpang tiga jalan yang sekarang bernama Jl. Tjilik Riwut, Jl. Yos Sudarso dan Jl. Iman Bonjol, bundaran di simpang tiga jalan yang sekarang bernama Jl. Iman Bonjol, Jl. Milono dan Jl. Diponegro, dan bundaran di persimpangan jalan yang sekarang bernama Jl. Diponegoro dan Jl. Murjani. Ditinjau dari peruntukan lahan, dalam tata ruang tersebut pusat pemerintahan berada di sekitar Bundaran Besar dengan Kantor Gubernur dan Istana Gubernur sebagai pusat kota. Permukiman berada pada sektor-sektor tertentu dan diantara satu permukiman dengan permukiman lainnya dipisahkan dengan hutan kota. Dalam tata ruang tahun 1971, pusat pemerintahan tetap berada di sekitar Bundaran Besar sampai Jl Yos Sudarso sekitar 1 km. Sepanjang Jl. Iman Bonjol diperuntukkan juga sebagai kantor pemerintah. Lahan diujung Jl. Milono dan Jl. G Obos yang sekarang merupakan komplek kantor gubernur. Dalam tata ruang ini diperuntukkan sebagai Taman Kota. Untuk pusat perdagangan terletak di sekitar Pasar Kameluh. Di sepanjang tepi sungai Kahayan tetap diperuntukkan sebagai hutan. Kampung Pahandut tetap diperuntukkan sebagai lahan perumahan. Yang menarik dari tata ruang ini adalah lahan yang sekarang berupa Pasar Palangka Sari diperuntukkan sebagai hutan kota. Dalam tata ruang itu tidak direncanakan penambahan jalan menuju ke Bundaran Besar. Lapangan Mantikai diperuntukka sebagai ruang publik kota. Peruntukan lahan dalam rencana tata ruang ini diarahkan sebagai Perumahan, Perkantoran,
Perdagangan,
Industri,
Cadangan
Industri,
Pendidikan
Universitas/SLA, Kesehatan, Pusat Lingkungan, Pusat Air Minum/ Tenaga Listrik, Militer, Pelabuhan, Lapangan/Open Spece, Hutan dan Kuburan. Pada tahun 1978 dibuat tata ruang yang diperuntukkan sampai tahun 1996 Dalam tata ruang ini ada penambahan jalan menuju ke Bundaran Besar (Jl. Kinibalu). Jalan.Yos Sudarso dari Bundaran Besar sampai komplek Universitas Palangka Raya (UNPAR) diperuntukkan sebagai areal jasa. Sepanjang Jl. A Yani juga diperuntukkan sebagai areal jasa. Lapangan Mantikai diperuntukkan sebagai
lapangan olahraga. Areal pendidikan dipusatkan di sekitar Lapangan Mantikai. Hutan yang berada di kampung Pahandut diperuntukkan sebagai areal perdagangan (sekarang menjadi pasar Palangka Sari). Dalam tata ruang itu, Bundaran Besar diperuntukkan sebagai lapangan olahraga dan hutan yang merupakan habitat binatang Begantan yang letaknya di sekitar tepi sungai Kahayan dan Danau Seha sebagian besar diperuntukkan sebagai open space dan sebagian kecil diperuntukkan sebagai jasa-jasa dan perumahan. Taman kota di ujung Jl. G Obos dan Jl. Milono diperuntukkan sebagai perkantoran. Sepanjang tepi sungai Kahayan pada Jl. Kalimantan diperuntukkan sebagai area perumahan. Danua Seha tetap dipertahankan sebagai danau. Peruntukan lahan dalam rencana tata ruang itu meliputi Perumahan, Perkantoran, Perdagangan, Jasa-jasa, Komplek Industri, Cadangan Industri, Komplek Pendidikan, Fasilitas Pelayanan Umum, Lapangan Olahraga/Open Space, Kuburan Kristen/Islam, Komplek Penjara, Pusat Listrik/Air Minum, Rumah Sakit, Komplek Pelabuham, Terminal Angkutan Umum, Komplek ABRI, Pusat Lingkungan, Pelabuhan Udara dan Dermaga Sungai. Danau Seha dan hutan ditetapkan sebagai Tanah Konservasi/Jalur Hijau. Peruntukan lahan dalam rencana tata ruang ini meliputi Unit lingkungan perumahan, Perkantoran/Jasa, Pendidikan Tinggi, Pendidikan, Penjara, Taman Hiburan Rakyat, Stadion, Utilitas, PLN, Industri, Fasilitas Sosial, Tanah Konservasi, Tanah kuburan, Perdagangan dan Tanah Cadangan Pengembangan. Pada tahun 1991 dibuat Rencana Umum Tata Ruang Kota Palangkaraya yang diperuntukkan sampai tahun 2001. Dalam rencana ini tidak ada perubahan tata ruang terutama peruntukan lahannya, kecuali di bantaran Sungai Kahayan. Bantaran Sungai Kahayan yang dalam dalam tata ruang tahun 1984 ditetapkan sebagai Tanah Konservasi/Jalur Hijau, dalam rencana tata ruang ini sebagian besar ditetapkan sebagai Taman Konservasi dan sebagian kecil sebagai areal perdagangan. Dalam rencana tata ruang itu, arah pengembangan kota tetap sama seperti dalam rencana tata ruang kota sebelumnya. Peruntukan lahan dalam rencana tata ruang ini meliputi Perkantoran dan Jasa, PLN, Industri, Taman Hiburan, Perdagangan, Jalur Hijau, Utilitas, Kuburan, Taman Konservasi,
Terminal, Lapangan Terbang, Pusat BWK, Kawasan Perumahan, Lapangan Olahraga, Kantor Pemerintah dan Pendidikan. Pada tahun 1994, RUTRK Palangkaraya yang dibuat pada tahun 1991 direvisi. RUTRK Palangkaraya yang dibuat pada 1994 ini diperuntukkan sampai tahun 2004. Dalam RUTRK Palangkaraya ini sebagain besar peruntukan lahan yang direncanakan dalam RUTRK tahun 1991 tidak mengalami perubahan, kecuali di bantaran Sungai Kahayan. Bantaran Sungai Kahayan yang dalam RUTRK tahun 1991 diperuntukkan sebagai Taman Konservasi, dalam RUTRK ini diperuntukkan sebagai perumahan. Dalam RUTRK itu, telah direncanakan jalan lingkar yang menghubungkan Jl. Tjilik Riwut dengan Jl. RTA Milono. Peruntukan lahan dalam rencana tata ruang ini meliputi Terminal Regional Perkantoran dan Jasa, Komplek ABRI, PLTD, Komplek Olahraga, Perkantoran, Lembaga Permasyarakatan, Kuburan, Perdagangan, Pendidikan, Perumahan, Pelabuhan, Rumah Sakit, dan Pusat Kegiatan masyarakat. 3.3 Perbandingan Tata ruang Kota Palu dan tata Ruag Kota Palangkaraya.
Setelah menyimak penjelasan yang telah penulis kemukakan diatas baik penjelasan mengenai tata ruang kota Palu maupun Pola tata ruang kota Palayangkaraya maka kita dapat melihat dengan jelas terlihat perbdaan yang signifikan diantara penataan ruang kota palu dan penataan ruang kota Palangkaraya, jika penulis dapat memberikan perbandingan maka penulis melihat bahwasannya penataan terhadap pola keruangan kota Palangkaraya begitu tertata dengan apik dimana terlihat keselarasan yang seimbang dalam perencanaan keruangannya yang telah dimulai sejak dari berdirinya Provnsi Kalimantan Tengah. Gambaran atas pola penataan ruang kota Palangkaraya tersebut kiranya dapat menjadi contoh bagi pemerintah kota palu untuk dapat menciptakan pola tata ruang yang baik pula untuk kota palu. Karena gambaran yang selama ini terlihat bahwasannya sistem prencana tata ruang kota palu belum memperlihatkan keselarasan dan keseimbangan dalam pola penataan bangunan di kota palu, baik penataan kawasan pemukiman, kawasan perkatoran, kawasan pndidikan, kawasan
petokoan, ruang publik terbuka hingga kepada kawasan perdagangan dan perindustrian. Meskipun demikian pemerintah kota Palu terus berusaha untuk mempebaiki sistem tata ruang kota palu melalaui dinas pekerjaan umum, Kimpraswil dan Dinas tata ruang kota palu, dan mrupakan satu hal maju bahwasannya pemkot beserta Pemprov Sulawesi tengah berusaha membuat perda tentang penataan ruang kota dalam upaya pembenahan agar kiranya pola tata ruang yang ada di kota Palu dapat selaras dengan poal tata ruang kota – kota lainnya di Indonesia.
BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan
Dari penjelasan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa renacana tata ruang kota palu masih sangat jauh ketinggalan apabila dibandingakan dengan rencana tata ruang kota Palangkaraya. Jika dilihat secara jelas maka sistem tata ruang kota Palangkaraya bnar – benar tertata dengan baik, sehingga tercipta sebuah keselarasan dalam penempatan bangunan – bangunannya bahkan setiap tahun ada pola tata ruang baru yang dibuat oleh pemerintah kota Palngkangkaraya bekerjasama dengan pemerintah povinsi kalimatan Tengah yang disesuaikan dengan fungsi ahan dan perkembangan sosial budaya dari masyarakat setempat. Untuk wilayah kota Palu sendiri pemerintah kota palu bersama – sama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah kiraya dapat menata pola keruangan yang lebih baik, karena apabila dicermati bahwasannya pola penataan ruang yang ada di Kota palu sampai saat ini masih menyisahkan probematika yang kompleks yang diakibatkan oleh kurang baiknya sistem perencanaan tata kota yang dibuat oleh pemerintah, dan hal ini berdampak buruk bagi upaya peningkatan pembangunan kota Palu kedepan.
4.2 Saran – saran
1.
Pemerintah kota Palu kiranya dapat memperbaiki tata ruang yang ada di Kota Palu yang hingga saat ini dirasakan masih kurang tertata dengan baik !
2.
Pemerintah dalam menata ruang kota Palu harus mempertimbangkan aspek – aspek sosial dan budaya masyarakat kota Palu sehingga nantinya tata ruang kota palu dapat selaras dan seimbang dengan pola
