Perda 23 Tahun 2013 Tentang RTRWP Papua

GUBERNUR PAPUA PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR

23 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 - 2033 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA,

Menimbang

:

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Papua dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa ruang wilayah Provinsi Papua, baik sebagai kesatuan wadah yang

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Repub Re publi lik k Indone Ind onesi siaa Nomor Nom or 3888) 388 8) sebag se bagai aiman manaa tela te lah h diubah diu bah dengan den gan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No N o m o r 8 8 6, T a m b a ha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4412); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Ta m ba ha n Lembaran Lembaran Negara Negara Republik Republik Indones Indonesia ia Nomor Nomor 5324); 5324); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5103); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Papua. 3. Provinsi Papua adalah Provinsi Papua. 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua. 5. Gubernur ialah Gubernur Papua. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua. 7. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkatMRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hakorang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya,pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. 8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya. 9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,

28. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 29. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 30. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 31. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai f ungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan er osi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. 32. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 33. Kawasan lindung geologi adalah kawasan cagar alam geologi, geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. 34. Kawasan ekosistem rentan adalah kawasan ekosistem yang karakteristik biofisiknya sedemikian rupa sehingga titik keseimbangannya sangat peka terhadap gangguan, baik yang bersifat terencana maupun tidak terencana, sehingga memerlukan perlindungan dan/atau kehati-hatian dalam pengelolaannya agar terjaga keberlanjutannya dalam jangka panjang. 35. Kawasan konservasi laut adalah perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkel anjutan. 36. Distrik yang dahulu disebut Kecamatan adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat kerja kabupaten/kota. 37. Kampung adalah suatu wilayah yang didiami oleh kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

49. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 50. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 51. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 52. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 53. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. 54. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 55. Sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 56. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 57. Konservasi sumberdaya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

67. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakathukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi. 68. Hak Ulayat adalah hak persekutuan masyarakat hukum adat pada wilayah tertentuatas suatu wilayah yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yangmeliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya. 69. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun sub-ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. 70. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orangyang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua. 71. Kelompok ( group) group) perusahaan adalah kumpulan orang atau badan usaha yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. 72. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang. 73. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi. BAB II RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

(1) Ruang lingkup penataan penataan ruang wilayah Provinsi Papua adalah seluruh wilayah Provinsi Papua. (2) Batas administrasi wilayah Provinsi Papua adalah sebelah utara dengan Samudra Pasifik,

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas : a. pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestari kan keunikan bentang alam; b. pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; c. perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat hukum adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal; d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian perekonomian nasional maupun internasional; e. perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara; negara; f. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan kese njangan tingkat perkembangan antar kawasan; g. peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang; h. peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat; dan

keberadaan Orang Asli Papua dan aktivitasnya yang secara historis telah ada pada kawasan tersebut. (2) Strategi pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dengan nilai dan norma kearifan lokal serta prinsip berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; b. mengelola sumberdaya alam secara efisien dan berkeadilan dengan cara mendistribusikan nilai manfaat yang diperoleh antar kelompok masyarakat, antar wilayah, dan antar generasi; c. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menginvestasikan kembali hasil dari eksploitasi kedalam pengganti yang dapat pulih; dan d. mengelola sumberdaya alam yang terbarukan pada batas hasil lestari untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. (3) Strategi perlindungan serta peningkatan penghidupan penghidupan dan eksistensi masyarakat adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. mengembangkan peran kampung sebagai pusat kegiatan pelayanan dan perlindungan sistem penghidupan masyarakat adat; b. mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam berbasis kampung serta norma dan nilai kearifan lokal untuk menjamin dan meningkatkan penghidupan dan eksistensi masyarakat hukum adat;

e. mengembangkan fungsi zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya lainnya; f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dikawasan perbatasan negara; dan g. mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif. (6) Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas: a. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah; b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; c. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; d. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi; e. menetapkan kawasan strategis provinsi bagi wilayah tertinggal; f. mendorong dan mengembangkan sarana dan prasana pendidikan; dan g. mendorong dan mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan. (7) Strategi peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf huruf g, terdiri atas: a. memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru secara terintegrasi dengan system perkotaan nasional; dan b. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan kota dan perkotaan sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari luas wilayah. (8) Strategi peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan Pasal 8

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. sistem perkotaan; dan b. sistem perkampungan. Pasal 9

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas: a. PKN; b. PKN promosi; c. PKW; d. PKW promosi; e. PKSN; f. PKSN promosi; dan g. PKL. Pasal 10

c. mempertahankan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; d. konservasi sumberdaya alam; e. pelestarian warisan budaya lokal; f. mempertahankan kawasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan ketahanan budaya; dan dan g. menjaga keseimbangan pembangunan antara kawasan perkampungan dengan kawasan perkotaan. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 12

(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; c. sistem jaringan transportasi udara; dan d. sistem transportasi antarmoda. (2) Keterpaduan sistem angkutan dan pergerakannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 13

g. Wamena-Karubaga-Mulia; h. Wamena-Dekai;dan i. Timika-Waghete-Enarotali. (2) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)huruf b merupakan jalan kolekter primer, meliputi : a. Arso-Oksibil; b. Wamena-Tiom; c. Wamena-Kobakma; d. Kepi-Tanah Merah; e. Nabire-Waghete-Enarotali; f. Enarotali-Sugapa; g. Sugapa-Jita-Ilaga; h. Botawa-Sugapa; i. Dekai-Oksibil; (3) Jaringan jalan yang menghubungkan Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan serta Pusat Pelayanan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Jaringan jalan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengacu kebijakan nasional dan Keputusan Gubernur untuk jalan Provinsi.

l. terminal Botawa di Kabupaten Waropen; m. terminal Enarotali di Kabupaten Paniai; n. terminal Kenyam di Kabupaten Nduga; o. terminal Dekai di Kabupaten Yahukimo; p. terminal Waghete di Kabupaten Deiyai; dan q. terminal Elelim di Kabupaten Yalimo. Pasal 17

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi : a.

lintas Jayapura-Sarmi-Nabire;

"#

lintas Nabire-Manokwari-Sorong; dan

c.

lintas Nabire-Timika. Pasal 18

(1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari : a. jaringan transportasi sungai; b. jaringan transportasi danau;dan c. jaringan transportasi penyeberangan. (2) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri atas:

i. Dermaga Danau Yoka di Kota Jayapura; j. Dermaga Danau Puay di Kota Jayapura; k. Dermaga Danau Paniai di Kabupaten Paniai; l. Dermaga Danau Tigi di Kabupaten Deiyai; dan m. Dermaga Danau Tage di Kabupaten Paniai. (4) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, terdiri atas: a. Pelabuhan penyeberangan penyeberangan lintas provinsi, meliputi: 1. Pelabuhan Penyeberangan Numfor di Kabupaten Biak Numfor; 2. Pelabuhan Penyeberangan Pomako di Kabupaten Mimika;dan 3. Pelabuhan Penyeberangan Merauke di Kabupaten Kabupaten Merauke. b. Pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota, meliputi: 1. Pelabuhan Penyeberangan Mokmer di Kabupaten Kabupaten Biak Numfor; 2. Pelabuhan Penyeberangan Kabuena di Kabupaten Kepulauan Yapen; 3. Pelabuhan Penyeberangan Samabusa di Kabupaten Kabupaten Nabire; 4. Pelabuhan Penyeberangan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen; 5. Pelabuhan Penyeberangan Waren di Kabupaten Kabupaten Waropen; dan 6. Pelabuhan Penyeberangan Jayapura di Kabupaten Kabupaten Jayapura. Paragraf 2

h. Pelabuhan Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel; dan i. Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen. (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) huruf huruf d yaitu Pelabuhan Amamapare Amamapare di Kabupaten Mimika sebagai Pelabuhan PT Freeport Indonesia dan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Biak Numfor dan Merauke. Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 20 (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c

terdiri atas : a. bandar udara pengumpul dengan dengan skala pelayanan sekunder; b. bandar udara pengumpul dengan dengan skala pelayanan tersier; c. bandar udara pengumpan; dan d. bandar udara khusus. (2) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, terdiri atas: a. Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura;

b. pengembangan jalur Pomako Timika-Agats-Mumugu-jalan raya Yuguru-Batas Batu-KenyamHabema-Wamena; c. pengembangan jalur Pagai-Papasena-jalanraya-Burmeso-Kasonaweja-Bagusa-Teba; d. pengembangan jalur Mulia-jalan raya-Fawi-Mamberamo Hulu; dan e. pengembangan jalur Bandara Merauke-Sungai Digoel-jalan Digoel-jalan rayake Asiki (Boven Digoel). Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi : a. jaringan energi listrik; b. jaringan telekomunikasi; c. jaringan sumberdaya air; d. prasarana pengelolaan lingkungan; e. pelabuhan perikanan; f. jalur evakuasi bencana; dan g. prasarana sosial ekonomi. Paragraf 1 Jaringan Energi Listrik Pasal 23

(1) Jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi pengembangan

j. pembangkit listrik tenaga air Baliem di Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahukimo. Yahukimo. (3) Pembangkit listrik tenaga disel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kabupaten/kota. (4) Pembangkit listrik tenaga surya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kabupaten/kota. (5) Pembangkit listrik tenaga uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikembangkan di Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, KabupatenMimika, Kabupaten Boven, Kabupaten Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, KabupatenSarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura. (6) Pembangkit listrik tenaga gas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di Kabupaten Biak Numfor,Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. (7) Pembangkit listrik dengan minyak nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fmerupakan energi yang terbarukan dan dikembangkan di wilayah perkampungan. (8) Pembangkit listrik tenaga gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gdikembangkan di wilayah pesisir. (9) Pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hdikembangkan di seluruh kabupaten/kota. (10) Pembangkit listrik tenaga angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf idikembangkan di Kabupaten Puncak. Paragraf 2 SistemJaringan SistemJaringan Telekomunikasi

(4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditujukan untuk terpenuhinya penyediaan air minum dari segi kuantitas dan kualitas bagi seluruh rakyat Papua. (5) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kabupaten/kota (6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf e, mengembangkan jaringan irigasi pada wilayah yang potensial dikembangkan untuk pertanian yang tersebar di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kabupaten Waropen, Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura. Paragraf 4 Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 26

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas : a. sistem drainase; b. sistem pengelolahan sampah; dan c. pengelolaan lingkungan khusus. khusus. (2) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan: a. memanfaatkan sistem jaringan drainase yang ada secara maksimal baik sungai, anak sungai, maupun saluran alami lainnya; b. mengalirkan air hujan secepatnya melalui suatu sistem jaringan drainase ke badan air

Paragraf 6 Jalur Evakuasi Bencana Pasal 28

(1) Jalur evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi: a jalur evakuasi gempa bumi meliputi wilayah terbuka seperti bandar udara, lapangan terbuka, serta menghindari bangunan; b. jalur evakuasi tsunami meliputi lokasi tertinggi pada kawasan rawan tsunami; c. jalur evakuasi banjir meliputi lokasi yang tertinggi pada kawasan rawan banjir; dan d. jalur evakuasi longsor meliputi wilayah terbuka seperti bandar udara dan lapangan terbuka. terbuka. (2) Ketentuan tentang jalur evakuasi bencana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Paragraf 6 Prasarana Sosial dan Ekonomi Pasal 29

(1) Rencana pengembangan sarana sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g meliputi : a. rencana pengembangan sarana pendidikan; b. rencana pengembangan sarana perekonomian; dan c. rencana pengembangan sarana kesehatan.

(2) Rencana pengembangan sarana sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kabupaten/kota.

f. kawasan lindung geologi; dan g. kawasan lindung lainnya. Pasal 32

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a seluas 7.887.848,14 ha tersebar Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga dan Kota Jayapura. Pasal 33

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas: a. kawasan suaka alam, meliputi kawasan cagar alam dan suaka margasatwa; b. kawasan pantai berhutan mangrove; c. kawasan taman nasional dan taman nasional laut; d. kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut; e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan f. kawasan konservasi laut daerah.

(2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo. b. Suaka Margasatwa Pulau Pombo seluas 165,41 ha terdapat di Kabupaten Merauke; c. Suaka Margasatwa Savan seluas 7.586,18ha 7.586,18ha terdapat di Kabupaten Kabupaten Merauke. (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kota Jayapura. (5) Kawasan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Taman Nasional Lorentz seluas 2.321.700 ha

tersebar di Kabupaten Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Yahukimo; dan

b. Taman Nasional Wasur seluas 450.700 450.700 ha terdapat di Kabupaten Merauke.

(6) Taman Nasional Lorentz sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, selain merupakan kawasan lindung nasional, juga merupakan kawasan strategis nasional, sekaligus merupakan Situs Warisan Alam Dunia oleh UNESCO dan Warisan Alam ASEAN oleh negara-negara ASEAN. (7) Taman nasional laut yang merupakan kawasan lindung nasional meliputi Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih berada di Kabupaten Nabire.

(4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kabupaten

Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Jayapura. (5) Kawasan bergambut, kawasan rawa, dan kawasan resapan air sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu kajian lebih lan jut di setiap kabupaten /kota.

Pasal 35

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri atas : a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sekitar danau/waduk; d. kawasan sekitar mata air; dan e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, dengan dengan ketentuan mencakup mencakup daratan sepanjang sepanjang tepian laut berjarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, atau yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kabupaten/kota,dengan kabupaten/kota,dengan ketentuan mencakup daratan sepanjang tepian sungai bertanggul selebar minimal 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar, sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul

(4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada di pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kabupaten/kota. (5) Kawasan rawan terkena dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kabupaten/kota. Pasal 37

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf f, terdiri atas : a. kawasan cagar alam geologi; dan b. kawasan rawan bencana alam geologi. (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, meliputi Pulau Biak di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Pulau Dolok/Kimaam di Kabupaten Merauke, dan Lembah Baliem wilayah Pegunungan Tengah. (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kawasan rawan gempa bumi, tersebar di seluruh kabupaten/kota; dan b. kawasan rawan tsunami, meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. (4) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 38

f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i.

kawasan peruntukan lainnya. Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas : a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Merauke, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Jayapura; b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP) di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten

c. perkembangan sosial. (3) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan memperbaiki lahan yang labil, mengurangi erosi, memperbaiki iklim mikro, meningkatkan biodeversitas dan memperbaiki lahan agar lebih produktif. (5) Produksi hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan mendiversifikasi produksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu. (6) Perkembangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan dalam penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, penciptaan lapangan kerja, ikatan emosional, dan keeratan hubungan sosial. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 42

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, terdiri atas : a. pertanian lahan basah; "#

pertanian lahan kering;

c. peruntukan hortikultura; d. kawasan peruntukan perkebunan; dan e. kawasanperuntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten

Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 43

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d terdiri atas : a. kawasan peruntukan peruntukan perikanan tangkap; b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan dan c. kawasan pengembangan pengembangan industriperikanan. (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura. (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kabupaten/kota. (4) Kawasan pengembangan industri perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

(4) Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 45

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f berada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Merauke. (2) Jenis-jenis industri yang dapat dikembangkan adalah industri pengolahan hasil hutan, pertambangan, perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan. perkebunan. (3) Industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup. (4) Kawasan industri khusus pertambangan berada di Kabupaten Mimika merupakan kawasan strategis nasional. Paragraf 7 Kawasan peruntukan Pariwisata Pasal 46

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39huruf g terdiri atas: a. kawasan wisata budaya; b. kawasan wisata alam; dan

Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 48

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i yaitu pengembangan untuk kepentingan pertahanan keamanan negara. BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 49

(1) Kawasan strategis terdiri atas : a. kawasan strategis nasional; dan b. kawasan strategis provinsi. (2) Rencana Kawasan Strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 50

(1) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional. (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara;

Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai. Pasal 52

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi : a. kawasan strategis ekonomi; b. kawasan strategis sosial budaya; c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan d. kawasan strategis lainnya.

Pasal 53

(1) Kawasan strategis dari aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf huruf a dapat merupakan kawasan yang mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal dan dapat merupakan kawasan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (2) Kawasan strategis dari aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wilayah Pegunungan Pegunungan Tengah yang meliputi: 1) Bagian Timur meliputi Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang. 2) Bagian Tengah meliputi Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanni Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya; 3) Bagian Barat meliputi Kabupaten Deyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Paniai.

g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. (2) Kawasan strategisdari aspek fungsi dan daya daya tampung serta daya dukung lingkungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. wilayah pantai utara dan kepulauan, yang merupakan wilayah ra wan bencana dan bergambut mencakup Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kota Jayapura. b. wilayah Pegunungan Tengah, yang merupakan wilayah rawan bencana dan wilayah bergambut. c. wilayah bagian selatan, yang merupakan wilayah rawan bencana, wilayah bergambut, wilayah berhutan bakau, meliputi Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. d. wilayah Mamberamo-Foja yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati. Pasal 56

(1) Kawasan strategis dari aspek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d yaitu kawasan ekonomi rendah karbon diberlakukan pada kawasan bergambut, lahan pasang surut, hutan rawa, dan hutan dataran rendah, yang dikelola secara terbatas dengan prinsip kehatihatian dan memperhatikan daya dukung lingkungannya, dengan orientasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam dan hasil hutan non kayu. (2) Kawasan strategis dari aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. wilayah bagian selatan yang merupakan wilayah bergambut, lahan pasang surut, hutan rawa,

Pasal 59

(1) Program pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VIIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, swasta dalam negeri, swasta luar negeri. BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Umum Pasal 60

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan. (2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh Gubernur Papua bekerjasama dengan kabupaten/kota. (3) Dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang dan/atau koorporasi yang memiliki lahan diatas 5.000 ha harus melaporkan perkembangan pemanfaatan ruang wilayah setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur Papua. (4) Setiap orang dan/atau koorporasi yang memiliki lahan diatas 5.000 ha harus memberikan akses dan informasi kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. (5) Batas luasan maksimal izin usaha perkebunan oleh1 (satu) perusahaan atau kelompok (group)

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas : 1) kawasan sekitar prasarana transportasi;

2) kawasan sekitar prasarana energi; 3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan 4) kawasan sekitar prasarana sumberdaya air; (3) Peraturan zonasi untuk jaringan prasarana wilayah disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah; b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan berfungsinya sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah; dan

terhadap

c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah. (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Arahan Perizinan Pasal 62

(1) Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang.

izin

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

d. sewa ruang; e. urun saham; f. penyediaan infrastruktur; g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau h. penghargaan. Pasal 64

(1) Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk: a. pembatasan penyediaan infrastruktur; b. pengenaan kompensasi; dan/atau c. penalti. (2) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan dalam bentuk: a. pengenaan pajak yang tinggi; b. pembatasan penyediaan infrastruktur; c. pengenaan kompensasi; dan/atau d. penalti.

Pasal 65

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Gubernur dan disesuaikan

c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf huruf c akan dikenakan dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pembongkaran bangunan; f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. denda administratif.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. BAB IX KELEMBAGAAN Pasal 68

Pasal 70

(1) Masyarakat mengetahui rencana tata ruang wilayah melalui lembaran daerah, pengumuman dan penyebarluasan oleh pemerintah daerah. (2) Dalam menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. (3) Manfaat ruang sebagamana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu sesuai dengan ketentuan peratuan perundangan atau atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat. Pasal 71

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d dilaksanakan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan. (2) Dalam hak tidak tercapai kesepakatan sebagai dimaksud pada ayat (1) penyelesaianya dilakukan sesuai peraturan perundangan. Pasal 72

Pengajuan keberatan, pembatalan izin dan ganti kerugian kerugian akibat pembangunan pembangunan yang tidak sesuai tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: a. memberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur

masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang

yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasia n dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut,

ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan

menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan

dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. (5) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 78

(1) Setiap orang dan korporasi yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang dan korporasi yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. (4) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koorporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; b. pencabutan status badan hukum; dan/atau c. pembatalan proses penyelesaian izin usaha. (5) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 79

d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini. e. pemanfaatan ruang ruang didaerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut : 1)

Yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

2)

Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 80

RTRW Provinsi Papua ini digunakan sebagai pedoman bagi : a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemafaatan raung dalam wilayah provinsi; provinsi; d. mewujudkan

keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupten/kota, serta keserasian antar sektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan pada tanggal

di Jayapura 30 Desember 2013

PAPUA, GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD

LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan pada tanggal

di Jayapura 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA CAP/TTD T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 NOMOR 23 Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 - 2033 I.

UMUM

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus pada tahun 2001, bagian dari wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.Pada Tahun 2006 telah terjadi pemekaran daerah sehingga di Tanah Papua terdiri dari 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.Wilayah Provinsi Papua berbatasan di sebelah utara denganSamudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Laut Arafura, di sebelah baratdengan Provinsi Papua Barat, dan di sebelah timur dengan Negara Papua NewGuinea.Posisi Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 1000’ LU – 9030’ 9030’ LS dan 1340 BT – 141005’ BT dengan luas 32.757.044,11ha.Provinsi Papua terdiri atas 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 1 (satu) kotayang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (duaratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Bentang alam Provinsi Papua sangat beragam, mulai dari dataran rendah yang berawa sampai dengan pegununganyang puncaknya

Ruang wilayah Provinsi Papua, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya pengelolaannya secara bijaksana untuk pemenuhan hakhak dasar orang asli Papua dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya Penduduk Provinsi Papua, serta kelestarian keanekaragaman hayati Papua yang khas dan langka. Dengan demikian, penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua ditujukan untuk mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem Papua. Tujuan tersebut akan dicapai melalui sembilan kebijakan penataan ruang, yaitu: a) pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup dengan mempertahankan luas minimal 60% (enam puluh persen) kawasan berfungsi lindung dari seluruh wilayah, dan kawasan hutan minimal seluas seluas 90% (sembilan puluh persen) persen) dari seluruh wilayah; b) pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; c) perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal; d) pengembangan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional; e) perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara; f) pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan

h)

hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang; i) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2012 – 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan j) Pencabutan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor Nomor : 3 Tahun 1993 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Daerah Tk. I Irian Jaya II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian

Ayat (8) Peningkatan infrastruktur wilayah lebih diutamakan pada pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai, danau, laut, dan udara. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan ja lan harus memperhatikan keberadaan keberadaa n kawasan lindung, kawasan ekosistem rentan, dan kawasan rawan bencana, yang akan teridentifikasi pada saat penyusunan studi kelayakan pembangunan jalan. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) PKN promosi Biak, Wamena, dan Merauke perlu dipacu pengembangannya dalam rangka keseimbangan wilayah utara, tengah, dan selatan. Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37

Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Industri perikanan merupakan bagian dari pengembangan kawasan minapolitan, yakni suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 53 Ayat (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria : a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; c. memiliki potensi ekspor; d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi t inggi; f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. terti nggal. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek sosial budaya ditetapkan dengan kriteria : a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat ataubudaya; b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; c. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

Pasal 58 Ayat (1) Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untukmewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, jugaterdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupunsesudahnya, maupunsesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan yang diatur. Naskah aturan ( zoning text ) dan peta aturan ( zoning zoning map) dtetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Ayat (3) Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi. Ayat (3) Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya pengembangannya secara bersamaan. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66

Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 - 2033 132°0'0"E

135°0'0"E

138°0'0"E

141°0'0"E

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

Î

Î

Î Î

ÎÎ

" 0 ' 0 ° 0

Î

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA )

Î

6 3 9 2 1 2 ,

0

Î

Î (

Teluk Sorendiweri SORENDEWERI Î( ( Î¶ Î ( ÿÎ( Î ( ( ¶ oÎ ¶ ( ¶ hBIAK Î Î (ÿ ) " ( Î(( Î Î ( Î ( o ( ¶ Selat Yapen

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 - 2033

(

(

PROVINSI PAPUA BARAT

Î ( Î Î( (

S A M U D E R A P A S I F I K

[

o SERUI Î ( Î Î Î ( o ÿ ( ( ¶ ( Î

(

Î ( ÿ ÿ( Îo o ÎSARMI ( Î ( Î Î ( o Teluk o o* ( oÎMaffin Î BURMESOo o Î ÿ ( o ( Î o o ( ¶ ( o o Î o

BOTAWA

(

ÿ

[

o

U

2

h

(

Î Î h ( ( Î ( o Teluk Sarera ¶ (

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

(

¶

(

o

0

SENTANI Îo ¶ ÿ ( ( " ( Î # * ( ) b ( ¶ o KOTA ÿ JAYAPURA b h (

h Î Î h Î Î Î Î ÎÎ o o Î o b oo ¶ o h o Î *ob b ( o Îo oÎ o b o o o o ÿ Î o o WARIS Î( ( ooo ( b o NABIRE ¶ o b ¶ oo o o o h ( Îÿ * oo o Î ( o b ( ¶o o r o o o o ÿ ¶ o KARUBAGA KOBAKMA b MULIA oo SUGAPA ( oo ¶ o ELELIM ( ob ( ¶ o oo ( ¶ oo ¶ o o oh o o o oo o oo oo o h o oo o o ( o o ¶ ENAROTALI TIOM o oo o o o ILAGA o o ¶ o o o o o o KIGAMANI h b ( ( Î WAGHETE o Î ¶ ooo * o o o WAMENA ( oo (o oo o o ¶ o oob Î h ( o o oo o o ooo ¶ o o ¶ o h o o oo o ( [ o o o o ) " b o o o ¶ o o ÿ o ¶ o o o ¶o o o o oo o o o oo ¶ ÿoooooo o o o o oo o ooo o o b TIMIKA o KENYAM o o o ¶ oo oo o oo o h ( o Î ) " o ÿ o b ÿo h ( o o o o o o ¶ o o oo o o DEKAI o o o o ¶ o o b Î Teluk Pisang o o o OKSIBIL Î Î o o ( ÿ ( Îÿ h o h Î * ( # b * ( o o o o o Teluk Koperapok ÿ o o Î o b ( o o Î b o ( o ÿ b Î Agats Î Î ( Teluk Flaminggo( ( o b o o o b o Î ( Î ( b ¶ ( b o b o Î b Î o o ( ( Î ÿ ¶ Î b ( ( o ¶o o ¶ b o o TANAH MERAH b ÿ ÿ Î o ( b (¶ o o # * Î Î ¶ o ( ( Teluk Cook Î Î o ( o o ( b [ Î ( o KEPI¶ o Î ( ( * Î ( h Î Î ¶ ( Î b ÿ ÿ( Î( Î Î ( b o L A U T A R A F U R U o Î

Î (

S " 0 ' 0 ° 3

SKALA 1:6.500.000

Teluk Walcknaer [

( !

[

[

1 9 6 4 3 9 ,

2 -

(

(

(

(

(

(

(

Batas Negara

(

Ibukota Kabupaten

Batas Provinsi

Danau

b

Tapal Batas

Batas Kabupaten

Sungai

(

[ [

[

PKN PKNp PKW

I N D O N E S I A

* ¶

PROVINSI PAPUA

o

Î (

¶

o

GarisPantai

Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Transportasi Darat

PKSN

h

Terminal Tipe A

PKSNp

h

Terminal Tipe B

Jalan Nasional - Arteri Primer

Î Pelabuhan Sungai

¶ PKL

PKWp

Î DermagaDanau

- Kolektor Primer Jalan Provinsi - Kolektor Primer

Sistem Jaringan Energi Listrik

Jalan Eksisting

ÿ ÿ ÿ

Transportasi Sungai

PLTA

Transportasi Danau

PLTU

Sistem Jaringan Transportasi Laut

PLTG

Jaringan sda Lintas Negara Jaringan sda Lintas Provinsi [ [

8 1 3 2 8 0 ,

[ [

Î ( Î ( Î (

Pelabuhan Utama Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpan

Î Pelabuhan Khusus

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Jaringan Irigasi

o -BandaraPengumpul

r -RencanaBandara

o -BandaraPengumpul

o -BandaraPengumpan

Pelayanan Secunder

Pengumpul

Pelayanan Tersier

6 -

Sumber : 1. Peta Rupa Bumi Indonesia, 1:250.000, Bakosurtanal, 2004 2. Pemerintah Provinsi Provinsi Papua, 2009 3. Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua (Kepmenhut Nomor : SK.782/Menhut-II/2012, Tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan

b

Kawasan Hutan di Wilayah provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

b b b b b

seluas 42.224.840 Ha. 4. Hasil Analisis Tim RTRW Provinsi Papua, 2013

GUBERNUR PAPUA,

b b b b b b

CAP/TTD

¶ÿ MERAUKE b h ( # Î * ) " ¶ ( ÿ o [ [

* # * #

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

[

ÿ ( Î Î ¶ ( o

Laut

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

(

(

Perairan

Ibukota Provinsi

(

S " 0 ' 0 ° 6

Administrasi

! (

) " ) " * *

(

Î ¶

: WGS 1984 Zona 53S

LEGENDA :

Sistem Perkotaan

[

* Î

: Grid Geografi dan Grid Transverse Mercator

RENCANA STRUKTUR RUANG

[

Î

: Transverse Mercator

Datum Horisontal

Sistem Pusat Kegiatan

(

[

Km 30 0

22 5

Proyeksi

(

(

15 0

Sistem Grid

(

(

(

(

(

75

Ibukota

(

o

37,5

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

[

(

b b

S " 0 ' 0 ° 9

129,561554

PROVINSI PAPUA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

b b 132,709181

135,856808

139,004435

CAP/TTD 5 4 9 9 2 2 ,

ROSINA UPESSY, SH

Lampiran II

: Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 23 Tahun 2013 Tanggal : 30 Desember 2013

RENCANA PUSAT KEGIATAN LOKAL PROVINSI PAPUA. No.

Provinsi Papua

PKL

1.

Kab. Jayapura

Genyem Waiya Ongan Jaya

2.

Kab. Nabire

Topo Karadiri

3.

Kab. Mimika

Mimika Baru Mimika Barat Jauh

4.

Kab. Biak Numfor

Andei Yomdori Ofdori Yemburu

No.

Provinsi Papua

PKL

10.

Jayawijaya

Yiwika Kimbim

11.

Kep. Yapen

Serui Angkaisera Ambai Wonawa Yobi

12.

Paniai

Enarotali

13.

Boven Digoel

Tanah Merah Mindiptanah Getentiri Kouh Bomakiah

14.

Asmat

Agats Atsy Tomor

No.

Provinsi Papua

PKL

22.

Yalimo

Elelim Abenaho

23.

Lany Jaya

Tiom

24.

Nduga

Kenyam

25.

Puncak

Ilaga

26.

Dogiyai

Kigamani

27.

Intan Jaya

Sugapa

28.

Deiyai

Waghete Kapiraya

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 23 Tahun 2013 Tanggal : 30 Desember 2013 RENCANA RUAS JALAN PROVINSI PAPUA

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

RUAS JALAN RING ROAD JAYAPURA - SENTANI (LINGKAR DALAM) HOLTEKANG - KOYA - SKOW/BATAS PNG BONGRANG - DEPAPRE NIMBONTONG - LEREH - TENGON WARUMBAIM - GENYEM SARMI - ARBAIS SARMI - KASONAWEJA BAGUSA - KELAPA DUA SP3 - GESA - BARAPASI - WAROPEN (KALIBARU) WAPOGA - INGERUS - OTODEMO LAGARI - WAPOGA - BOTAWA - KALIBARU KIMIBAY - BTS. KOTA NABIRE AB ABEPURA - ARSO ARSO - WARIS YETTI - UBRUB - OKSIBIL MERAUKE - JAGEBOB - ERAMBU OK OKABA - WANAM WANAM - NAKIAS - KALIKI BADE - TAGA EMON - MUR (KEPPI - MERAUKE) WAEMEANAM- SUMURAMAN HABEMA - TIOM BATAS KOTA WAMENA - PIRAMID PI PIRAMID TIOM

FUNGSI JALAN

STA STATUS JALAN

KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER

NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL

NO 59 60 61 62 63 64 65 66

RUAS JALAN EN E NAROTALI SUGAPA SUGAPA - HITADIPA - ILAGA BO BOTAWA - WAPOGA WA WAPOGA - INGERUS IN I NGERUS - OTODEMO OT O TODEMO - WOLANI DE D EKAI - SERENDALA DEKAI - LOGPOND - PATTIPI

FUNGSI JALAN

STA STATUS JALAN

KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER KOLEKTOR PRIMER

PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM CAP/TTD ROSINA UPESSY, SH

Lampiran IV : Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 23 Tahun 2013 Tanggal : 30 Desember 2013 PELABUHAN PENGUMPAN PROVINSI PAPUA

NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 16. 16. 17.

NAMA PELABUHAN PELABUHAN

Pelabuhan Waren Pela Pelabu buha han n Kowe Koweda da Pela Pelabu buha han n Nau Nau Pela Pelabu buha han n Bagu Bagusa sa Pela Pelabu buha han n Poiw Poiway ay Pelabu Pelabuhan han Danau Danau Rombeb Rombebai ai Pela Pelabu buha han n Teba eba Pelabuhan Burmeso Pela Pelabu buha han n Anus Anus Pelabuhan Armo Pela Pelabu buha han n Jamn Jamnaa Pela Pelabu buha han n Wakde akde Pela Pelabu buha han n Liki Liki Pela Pelabu buha han n Moor Moor Pelabu Pelabuhan han P. Mambor Mambor Pela Pelabu buha han n Napa Napan n Pelabuhan Wapoga

LOKASI

Kabupaten Waropen Kabu Kabupa pate ten n Warop aropen en Kabu Kabupa pate ten n Warop aropen en Kabu Kabupa pate ten n Mamb Mamber eram amo o Raya Raya Kabu Kabupa pate ten n Mamb Mamber eram amo o Raya Raya Kabupa Kabupaten ten Mamber Mamberamo amo Raya Raya Kabu Kabupa pate ten n Mamb Mamber eram amo o Raya Raya Mamberamo Raya Kabu Kabupa pate ten n Sarm Sarmii Kabupaten Sarmi Kabu Kabupa pate ten n Sarm Sarmii Kabu Kabupa pate ten n Sarm Sarmii Kabu Kabupa pate ten n Sarm Sarmii Kabu Kabupa pate ten n Nabi Nabire re Kabupa Kabupaten ten Nabire Nabire Kabu Kabupa pate ten n Nabi Nabire re Kabupaten Kepulauan Yapen

47. 47. 48. 48. 49. 49. 50. 50. 51. 52. 53. 54.

Pela Pelabu buha han n Boma Boma Pela Pelabu buha han n Ikis Ikisii Pela Pelabu buha han n Kepi Kepi Pela Pelabu buha han n Mur Mur Pelabu Pelabuhan han Tagemon agemon Pelabuhan Senggo Pelabuhan Asiki Pelabu Pelabuhan han Ampera Ampera

Kabu Kabupa pate ten n Mapp Mappii Kabu Kabupa pate ten n Mapp Mappii Kabu Kabupa pate ten n Mapp Mappii Kabu Kabupa pate ten n Mapp Mappii Kabupa Kabupaten ten Mappi Mappi Kabupaten Mappi Kabupaten Boven Digoel Kabupa Kabupaten ten Boven Boven Digoel Digoel

- 2 -

NO

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 69.

NAMA PELABUHAN PELABUHAN

Pelabu Pelabuhan han Tanah anah Merah Merah Pelabu Pelabuhan han Gatent Gatentiri iri Pelabu Pelabuhan han Wanam anam Pelabuhan Subur Pelabu Pelabuhan han Kimaam Kimaam Pelabuhan Kumbe Pelabu Pelabuhan han Sarib Saribii Pelabu Pelabuhan han Mangga Manggari ri Pelabu Pelabuhan han Bromsi Bromsi Pelabu Pelabuhan han Tipto Tiptop p Pelabuhan Owi Pelabu Pelabuhan han Bosnik Bosnik Pelabuhan Hiripau Pelabuhan Kokonao Pela Pelabu buha han n Keak Keakwa wa

LOKASI

Kabupa Kabupaten ten Boven Boven Digoel Digoel Kabupa Kabupaten ten Boven Boven Digoel Digoel Kabupa Kabupaten ten Boven Boven Digoel Digoel Kabupaten Boven Digoel Kabupa Kabupaten ten Merauk Meraukee Kabupaten Merauke Kabupa Kabupaten ten Biak Biak Numfor Numfor Kabupa Kabupaten ten Biak Biak Numfor Numfor Kabupa Kabupaten ten Biak Biak Numfor Numfor Kabupa Kabupaten ten Biak Biak Numfor Numfor Kabupaten Biak Numfor Kabupa Kabupaten ten Biak Biak Numfor Numfor Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika Kabu Kabupa pate ten n Mimi Mimika ka

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Lampiran V : Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 23 Tahun 2013 Tanggal Tanggal : 30 Desember 2013 BANDAR UDARA PENGUMPAN PROVINSI PAPUA

NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24

NAMA BANDARA

Bandara Tanah Merah Bandara Patriot Bandara Bomakia Bandara Mindiptana Bandara Yaniruma Bandara Kepi Bandara Senggo Bandara Bade Bandara Kamur Ba Bandara Ewer Bandara Oksibil Bandara Batom Bandara Borme Bandara Aboy Bandara Luban Bandara Abmisibil Bandara Bime Bandara Teraplu Bandara Mulia Bandara ilu Bandara Fawi Bandara Derpos Bandara Torere B d I i

LOKASI

Boven Digoel Boven Digoel Boven Digoel Boven Digoel Boven Digoel Mappi Mappi Mappi Asmat Asmat Pegunungan Bintang Pegunungan Bintang Pegunungan Bintang Pegunungan Bintang Pegunungan Bintang Pegunungan Bintang Pegunungan Bintang Pegunungan Bintang Puncak Jaya Puncak Jaya Puncak Jaya Puncak Jaya Puncak Jaya P kJ

NO

NAMA BANDARA

LOKASI

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Ba B andara Jila Bandara Ugimuga Bandara Potowai Bandara Alama Ba B andara Jita Bandara Agimuga Bandara Elelim Bandara Benawa Bandara sobaham Bandara Ninia Bandara Sumo

Mimika Mimika Mimika Mimika Mimika Mimika Yalimo Yalimo Yahukimo Yahukimo Yahukimo

67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Bandara Nalca Bandara Seradala Bandara Kirihi Banda Bandara ra Bota Botawa wa Bandara Sinalok Bandara Senggi Bandara Kuyawage Bandara Tsinga Bandara Arwanop Bandara Anggruk Bandara Kenyam Bandara Megambilis Bandara Kobakma

Yahukimo Yahukimo Waropen Warop aropen en Mimika Keerom Lani Jaya Mimika Mimika Yahukimo Nduga Mamberamo Tengah Mamberamo Tengah

GUBERNUR PAPUA,


135°0'0"E

138°0'0"E

141°0'0"E

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) 0 8 2 2 5 1 ,

" 0 ' 0

0

° 0


Teluk Sorendiweri SORENDEWERI ( (


BIAK

( Î ( o (


PETA RENCANA POLA RUANG

Selat Yapen SERUI

U

ÎSARMI ( (

( Î ( (

Teluk Maffin

(

BOTAWA

Î( Teluk Sarera (

BURMESO

(

( (

(

NABIRE

r

(

( (

o ( (

( (

( (

(

ENAROTALI KIGAMANI WAGHETE ( (

KARUBAGA KOBAKMA ( ( ELELIM ( ( TIOM

MULIA

SUGAPA

ILAGA

( (

( (

TIMIKA

( o

75

15 0

22 5

(

Sistem Grid


Datum Horisontal

: WGS 1984 Zona 53S

2 -

LEGENDA :

b b b

Administrasi ! ( ( (

Perairan

Ibukota Provinsi

Transportasi

Garis Pantai

Laut

Ibukota Kabupaten

Danau

Batas Negara

Sungai

Tapal Batas

( (

b b b b b b b b TANAH MERAH b ( b ( Î

( Î (

(

Teluk Cook

b

Bandara Pengumpul Pelayanan Secunder

r Pelayanan Secunder(Usulan)

Batas Kabupaten

b

Jalan

o

Bandara Pengumpul

Batas Provinsi

o

Bandara Pengumpul PelayananTersier

Î (

Pelabuhan Utama

Î (

Pelabuhan Pengumpul

Î

Pelauhan Khusus Freeport

RENCANA POLA RUANG

b b b Agats

5 7 9 2 4 1 ,

6 -

KEPI

Î ( (

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

KSA/KPA

Kawasan Hutan produksi Terbatas

KSA Air

Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Produksi Konversi

Kawasan Bergambut

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan Bakau/Mangrove

Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah

Kawasan Rawa

Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering

Kawasan Savana

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan Peruntukan Pelabuhan

Kawasan Sempadan Danau

Kawasan PLTU Batubara

Kawasan Lindung Geologi

Kawasan peruntukan Permukiman

(

Sumber : 1. Peta Rupa Bumi Indonesia, 1:250.000, Bakosurtanal, 2004

b

2. Pemerintah Provinsi Provinsi Papua, 2009 3. Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua (Kepmenhut

b

Î (

L A U T A R A F U R U

Nomor : SK.782/Menhut-II/2012, Tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan

b

Perkebunan No. 891/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

b b b b b

I N D O N E S I A PROVINSI PAPUA


GUBERNUR PAPUA,

b b b b b b (

S " 0 ' 0 ° 9

129,634745

CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

MERAUKE b

( Î ( o

b b

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

b

PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

b 132,782372

135,929999

139,077626

Km 3 00


b OKSIBIL b

DEKAI

( o

(

S " 0 ' 0 ° 6

37,5

Proyeksi

b

( (

Teluk Flaminggo

8 4 3 5 9 9 ,

b

KENYAM

(

b b b b WARIS ( ( b b

b b b

WAMENA

(

( o Teluk Pisang Î Î ( Teluk Koperapok

0

! (

S " 0 ' 0 ° 3

(

SKALA 1:6.500.000

Teluk Walcknaer Î(SENTANI ( ( Î ( b ( o KOTA JAYAPURA b

( Î ( o

2

2 0 6 0 9 2 ,

ROSINA UPESSY, SH


135°0'0"E

138°0'0"E

141°0'0"E

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) 0 8 2 2 5 1 ,

" 0 ' 0

0

° 0


Teluk Sorendiweri SORENDEWERI ( (


BIAK

( Î ( o (


PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Selat Yapen SERUI

U

ÎSARMI ( (

( Î ( (

Teluk Maffin

(

BOTAWA

Î( Teluk Sarera (

BURMESO

(

( (

(

NABIRE

r

(

( (

o ( (

( (

( (

(

ENAROTALI KIGAMANI WAGHETE ( (

KARUBAGA KOBAKMA ( ( ELELIM ( ( TIOM

MULIA

SUGAPA

ILAGA

( (

( (

TIMIKA

( o

75

15 0

22 5

(

Sistem Grid


Datum Horisontal

: WGS 1984 Zona 53S

2 -

LEGENDA :

b b b

Administrasi ! ( ( (

Ibukota Provinsi

Perair an Danau

Batas Negara

Sungai

Jalan

o

b b b b b b b b TANAH MERAH b ( b ( Î

( Î (

(

Teluk Cook

b

Pelayanan Secunder Bandara Pengumpul

Tapal Batas

( (

Bandara Pengumpul

r Pelayanan Secunder(Usulan)

Batas Kabupaten

b

Tran sporta si

Garis Pantai

Laut

Ibukota Kabupaten

Batas Provinsi

o

Bandara Pengumpul PelayananTersier

Î (

Pelabuhan Utama

Î (

Pelabuhan Pengumpul

Î

Pelauhan Khusus Freeport

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

b b b Agats

Kawasan Strategis Nasional Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Kawasan Strategis Ekonomi Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan Kawasan Strategis Sumber Daya Alam & Teknologi Tinggi Kawasan Strategis Provinsi 5 7 9 2 4 1 ,

6 -

Kawasan Strategis Ekonomi Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan Strategis Lainnya(= Kawasan Ekonomi Rendah Karbon) Kawasan Strategis Sosial Budaya

KEPI

Î ( ( (

Sumber :

3. Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua (Kepmenhut Nomor : SK.782/Menhut-II/2012, Tanggal 27 Desember 2012

b

Î (

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan

b

Perkebunan No. 891/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

b b b b b

I N D O N E S I A PROVINSI PAPUA


GUBERNUR PAPUA,

b b b b b b (

S " 0 ' 0 ° 9

129,634745

CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

MERAUKE b

( Î ( o

b b

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

b

PROVINSI PAPUA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, 1:250.000, Bakosurtanal, 2004 2. Pemerintah Provinsi Provinsi Papua, 2009

b

L A U T A R A F U R U

KEPALA BIRO HUKUM CAP/TTD

b 132,782372

135,929999

139,077626

Km 3 00


b OKSIBIL b

DEKAI

( o

(

S " 0 ' 0 ° 6

37,5

Proyeksi

b

( (

Teluk Flaminggo

8 4 3 5 9 9 ,

b

KENYAM

(

b b b b WARIS ( ( b b

b b b

WAMENA

(

( o Teluk Pisang Î Î ( Teluk Koperapok

0

! (

S " 0 ' 0 ° 3

(

SKALA 1:6.500.000

Teluk Walcknaer Î(SENTANI ( ( Î ( b ( o KOTA JAYAPURA b

( Î ( o

2

2 0 6 0 9 2 ,

ROSINA UPESSY, SH

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 23 Tahun 2013 Tanggal : 30 Desember 2013 RENCANA INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN RTRW PROVINSI PAPUA No

Usulan Program

Lokasi

1

2

3

Sumber Pendanaan 4

Kab/Kota seProvinsi Papua Kab/Kota seProvinsi Papua Kab/Kota seProvinsi Papua

APBN &/ APBDP/APBD K APBN &/ APBDP/APBD K APBN &/ APBDP/APBD K

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI A. Perwujudan Pusat Kegiatan 1. Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Pengembangan/Peningkatan Fungsi Kota

Pengembangan kota baru

Revitalisasi kota-kota yang sudah ada 2.

Mendorong kota-kota yang cepat tumbuh Pengembangan pasar induk regional

Perbankan internasional dan nasional swasta maupun pemerintah

Pengembangan kawasan pendidikan

Jayapura, Timika Biak Numford, Merauke dan Jayawijaya Jayapura, Timika Biak Numford, Merauke dan Jayawijaya Jayapura, Timika Biak Numford, Merauke dan Jayawijaya

Instansi Pelaksana 5

Dinas PU, BAPPEDA Prov dan Kab/Kota Dinas PU, BAPPEDA Prov dan Kab/Kota Dinas PU, BAPPEDA Prov dan Kab/Kota

APBN &/ APBDP

Dinas PU, Dinas Pasar

APBN &/ APBDP

Deperindag, Disperindag, BPIM

APBN &/ APBDP

Depdiknas, Dis PU, Dep Agama, Kopertis

2014 6

2015 7

PJM I 2016 8

2017 9

2018 10

PJM II 19 - 23 11

PJM III 24 - 28 12

PJM IV 29 - 33 13

Pengembangan kawasan industri dan pergudangan

Peningkatan kualitas pelayanan RSU Tipe A

Industri pengolahan sampah regional

3.

4.

Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dari aspek Ekonomi, Daya Dukung Lingkungan, Sosial Budaya dan Strategis Lainnya Pengendalian Kota-Kota Berbasis Mitigasi Bencana Pengendalian Kota yang rawan bencana Rehabilitasi wlayah yang kena rawan bencana

5.

B. I.

Perwujudan Sistem Kampung

Perwujudan Sistem Prasarana Perwujudan Jaringan Jalan

Sistem

Jayapura, Timika Biak Numfor, Merauke dan Mimika Jayapura, Timika Biak Numford, Merauke dan Jayawijaya Jayapura, Timika Biak Numford, Merauke dan Jayawijaya

APBN &/ APBDP

Deperindag, Disperindag, Dis PU

APBN &/ APBDP

Depkes, Diskes, Dinas PU

APBN &/ APBDP

Dinas PU

Kab/Kota seProvinsi Papua

APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN

Dinas PU, BAPPEDA Prov dan Kab/Kota

Pantai Utara dan Kepualuan Pantai Utara dan Kepualuan Kab/Kota seProvinsi Papua

APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP/APBD K

Dinas PU, BAPPEDA Prov dan Kab/Kota Dinas PU, BAPPEDA Prov dan Kab/Kota Dinas PU, BAPPEDA Prov dan Kab/Kota

Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Jayapura – Elelim - Wamene Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Jayapura – Sarmi – Mamberamo Raya – Waropen - Nabire

Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Jayapura – Arso – Perbatasan PNG Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Merauke – Kepi - Bade pengembangan jaringan jaringan jalan Arteri Primer Merauke – Tanah Merah - Oksibil

Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Wamena – Habema- Yuguru - Kenyam Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Wamena – Karubaga - Mulia Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Wamena – Dekai Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Timika – Waghete- Enarotali pengembangan jaringan jaringan jalan kolektor primer Arso – Oksibil pengembangan jaringan jaringan jalan kolektor primer Wamena – Tiom

Kab. Jayapura, Yalimo dan Jayawijaya Kab. Jayaoura, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen dan Nabire Kota Jayapura Kab. Merauke dan Mappi Kab. Merauke, Boven Digoel dan Peg. Bintang Kab. Jayawijaya dan Nduga Kab. Jayawijaya, Tolikara dan Puncak Jaya Kab. Jayawijaya dan Yahukimo Kab. Mimika, Deiyai dan Paniai Kab. Keerom dan Peg. Bintang Kab. Jayawijaya dan Nduga


Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi



APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN

Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi







APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN

Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi

pengembangan jaringan jaringan jalan kolektor primer Wamena – Kobakma

pengembangan jaringan jaringan jalan kolektor primer Kepi – Tanah Merah pengembangan jaringan jaringan jalan kolektor primer Nabire – Waghete - Enarotali pengembangan jaringan jaringan jalan kolektor primer Enarotali – Sugapa pengembangan jaringan jaringan jalan kolektor primer Sugapa – Jita - Ilaga pengembangan jaringan jaringan jalan kolektor primer Botowa – Sugapa pengembangan jaringan jaringan jalan kolektor primer Dekai – Oksibil Pengembangan Jaringan Jalan Ring Road Jayapura - Sentani (Lingkar Dalam) Pengembangan Jalan Bongrang - Depapre

Kab. Jayawijaya dan Mamberamo Tengah Kab. Boven Digoel dan Mappi Kab. Nabire, Dogiyai, Deiyai dan Paniai Kab. Paniai dan Intan Jaya Kab. Intan Jaya dan Puncak Kab. Waropen dan Intan Jaya Kab. Yahukimo dan Peg. Bintang Kab. Jayapura dan Kota Jayapura Kab. Jayapura

Pengembangan Jaringan Jalan Nimbontong - Lereh – Tengon Tengon

Kab. Jayapura

Pengembangan Jaringan Jalan Sarmi – Arbais

Kab. Sarmi

Pengembangan Jaringan Jalan Wapoga - Ingerus - Otodemo

Kab. Nabire







APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN

Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi

Pengembangan Jaringan Jalan Abepura – Arso Pengembangan Jaringan Waemeanam- Sumuraman Pengembangan Jaringan Batas Batu - Dermaga Mumugu Pengembangan Jaringan Jalan Logpond – Suator

Kota Jayapura dan Kab. Keerom Kab. Asmat Kab. Nduga dan Asmat Kab. Yahukimo dan Asmat

Pengembangan Jaringan Jalan Timika - Mapurujaya Pomako II Pengembangan Jaringan Jalan Log Center - Power Station Urumuka Pengembangan Jaringan Jalan Waena - Arso V

Kab. Jayapura

Pengembangan Jaringan Jalan Arso XIV - Sawia – Kwarja

Kab. Keerom

Pengembangan Jaringan Jalan Elelim - Witlanggo Mamberamo Tengah

Kab. Mimika

Kab. Mimika

Kab. Yalimo dan Mamberamo Tengah

Pengembangan Jaringan Jalan Batas Kota Merauke - Kumbe - Bian – Okaba Pengembangan Jaringan Jalan Kuprik - Jagebob – Erambu

Kab. Jayapura

Pengembangan Jaringan Jalan Kota Baru - Eci – Senggo

Kab. Mappi

Pengembangan Jaringan Jalan Dekai – Serendala

Kab. Merauke

Kab. Yahukimo

APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN

Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi

Pengembangan Jaringan Jalan Dekai - Logpond - Pattipi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Ubruk – Kiwirok Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarmi – Arbais Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Burmeso – Sikari Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Kobakma – Taria Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Menawi Sumberbaba Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Ansus Wooi/Natabui Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Botawa Kowade – Barapasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Biak – Bosnik Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Korem Doubo Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Doubo Sorendiweri – Amyas Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Kimibay Napan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Enarotali – Sugapa

Kab. Yahukimo Kab. Keerom dan Peg. Bintang Kab. Sarmi Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Kepulauan Yapen Kab. Kepulauan Yapen Kab. Waropen dan Kab. Mamberamo Raya Kab. Biak Numford Kab. Biak Numford Kab. Supiori Kab. Biak Numford Kab. Paniai dan Intan Jaya



Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sugapa Hitadipa – Ilaga Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Matadi Digikebo Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Potowaiburu – Kapiraya Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Kapiraya Timika Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Tiom - Mulia Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Elelim Witlanggo - Mamberamo Tengah Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Kenyam - Batas Batu Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Karubaga Wunim – Bokondini Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Obima - Sumo Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sumo - Holuwon Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Werima - Mugi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Dekai - Oksibil Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Illu – Tiom

Kab. Intan Jaya dan Ilaga Kab. Ilaga

Kab. Mimika

Kab. Lanny Jaya dan Puncak Jaya Kab. Yalimo dan Mamberamo Tengah Kab. Nduga Kab. Tolikara Kab. Yahukimo Kab. Yahukimo Kab. Yahukimo Kab. Yahukimo Kab. Puncak Jaya dan Lanny Jaya



Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Ilaga - Sinak Mulia Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Usilimo - Poga Karubaga Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Piramid – Bolakme Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Wamena Pugima - Mugi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Oksibil Kiwirok – Batom Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Iwur – Kawor Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Waropko – Kawor Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Sagapu – Tomor Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Suru-suru Obio Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kotabaru Eci - Senggo Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kuprik Jagebob – Erambu Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Bts Kota Merauke - Kumbe - Bian – Okaba Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Baru

Kab. Puncak Jaya dan Puncak Kab. Tolikara Kab. Tolikara Kab. Tolikara dan Jayawijaya Kab. Pegunungan Bintang Kab. Pegunungan Bintang Kab. Peg. Bintang dan Boven Digoel Kab. Asmat

Kab. Asmat

Kab. Asmat Kab. Merauke

APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN

Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi

Kab. Merauke



Kab. Merauke



Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan II.

Perwujudan Sistem Prasarana Perhubungan Pengembangan dan Peningkatan Dermaga Danau

Pengembangan dan Peningkatan Dermaga Sungai

Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Penyebarangan

Pembangunan dan Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan utama

Seluruh Kab/Kota

Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Paniai dan Deiyai Kab. Mamberamo Raya, Merauke, Boven Digoel, Mappi, Mimika dan Nduga Kab. Biak Numfor, Mimika, Merauke, Nabire, Kep. Yapen, Waropen dan Kota Jayapura Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Biak Numfor dan Merauke





APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi


Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi

Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan pengumpul

Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara pengumpul dengan dengan Skala Pelayanan Sekunder Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara pengumpul dengan dengan Skala Pelayanan Tersier Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Pengumpan pengembangan jalur Pomako Pomako Timika – Agats – Dermaga Jinak– jalan raya – Bandara Dekai– Bandara Wamena atau Bandara Oksibil

pengembangan jalur Pomako Pomako Timika– Agats – Mumugu– jalan raya Yuguru – Batas Batu - Kenyam - Habema – Wamena pengembangan jalur Pagai– Pagai– Papasena – jalan raya – Burmeso – Kasonaweja– Bagusa – Teba

Kab. Mimika, Sarmi, Nabire, Kep. Yapen, Asmat, Mappi, Boven Digeol dan Waropen Kab. Jayapura, Mimika, Merauke dan Wamena




Kemeneterian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi

Kab. Nabire, Deiyai dan Yahukimo



Seluruh kab/kota









Kab. Mimika, Asmat, Puncak, Yahukimo, Jayawijaya dan Peg. Bintang Kab. Mimika, Asmat, Nduga, Jayawijaya Kab. Mamberamo Raya,

pengembangan jalur Mulia Mulia – jalan raya – Fawi – Mamberamo Hulu pengembangan jalur Bandara Bandara Merauke – Sungai Digoel – jalan raya ke Asiki (Boven Digoel) III. Perwujudan sistem Prasarana Energi Pembangunan PLTA

Pembangunan PLTMH

Pembangunan dan Peningkatan PLTD

Pembangunan PLTS

Kab. Puncak Jaya, Mamberamo Raya Kab. Merauke, dan Boven Digoel





Kab. Boven Digoel, Asmat, Mimika, Nabire, Jayawijaya dan Mamberamo Raya


PLN, Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Provinsi dan Swasta

Seluruh Kabupaten/ Kota






PLN, Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Provinsi dan Swasta PLN, Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Provinsi dan Swasta PLN, Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Provinsi dan Swasta

Rencana Pengembangan pembangkit listrik tenaga uap

Rencana Pengembangan pembangkit listrik tenaga Gas

Pengembangan listrik dengan minyak nabati

Pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang

IV.

Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Pengembangan Sumber Daya Air Pengembangan irigasi teknis

Kabupaten Merauke, Nabire, Timika, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Sarmi, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, Waropen, Supiori dan Kota Jayapura



Kabupaten Biak Numfor, Merauke, Nabire dan Timika



Seluruh Kab/Kota


Kabupaten Pesisir


PLN, Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Provinsi dan Swasta PLN, Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Provinsi dan Swasta

Seluruh Kab/ Kota

Kab. Nabire, Jayapura, Keerom, Sarmi, Jayawijaya, Merauke Kota Jayapura


Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Penyediaan Sarana Infrastruktur Pertanian

Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan PDAM

Seluruh Kab/ Kota


Seluruh Kab/ Kota


Asmat, Mimika, Intan Jaya, Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo


Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi

Kab. Merauke


Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido beserta laut di sekitarnya

Kab, Biak Numford


Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih

Kab. Nabire

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi

Pengembangan/Peningkatan Pengelolaan Air Bersih

PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI 1. Rehabilitasi Kawasan Lindung Taman Nasional Lorenz

Taman Nasional Wasur

TN KKLD Biak Numfor

Taman Wisata Nabire/Borote/Anggromeos Nabire/Borote/Anggromeos Taman Wisata Teluk Yotefa

Kab. Biak Numford Kab. Nabire Kota Jayapura


Suaka Margasatwa Mamberamo – Foja

Suaka Margasatwa Pulau Dolok

Suaka Margasatwa Jayawijaya/Peg. Bintang

Suaka Margasatwa Danau Bian

Suaka Margasatwa Pulau Pombo Suaka Margasatwa Komolon

Suaka Margasatwa Savan

Cagar Alam Cycloop

Kab. Jayapura, Keerom, Sarmi, mamberamo Raya, Mamberamo tengah, Peg. Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo



Kab. Merauke



Yahukimo, Peg. Bintang, Yalimo




Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi



Kab. Merauke Kab. Merauke Kab. Merauke Kab. Merauke Kota Jayapura dan Kab. Jayapura

Suaka Marga Satwa Enarotali

Cagar Alam Biak Timur

Kab. Paniai, Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya Kab. Biak Numford

Cagar Alam Yapen Tengah

Cagar Alam Pulau Supiori Kab. Supiori Cagar Alam Peg. Wayland

Cagar Alam Bupul

2.

3.

Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Pengukuhan Kawasan Lindung dan Konservasi

Kab. Nabire dan Dogiyai Kab. Merauke

Seluruh Kab/Kota

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

Seluruh Kab/Kota

Pengembangan Model Pengelolaan Kawasan Lindung Bersama Masyarakat

Seluruh Kab/Kota



APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi

APBN &/ APBDP &/ APBDK&/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ APBDK&/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ APBDK&/ swasta DN/LN

Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemda Kabupaten/Kota Dinas Kehutanan dan Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta Pemda Kabupaten/Kota Dinas Kehutanan dan Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta Pemda Kabupaten/Kota

Rehabilitasi DAS Kritis

DAS Mamberamo Hilir

Kab. Sarmi

DAS Turitatu Hilir

Kab. Sarmi dan Tolikara


Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi

DAS Turiku Hilir

Kab. Sarmi, Waropen dan Paniai

DAS Apauwer

Kab. Sarmi

DAS Wiru

Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura

DAS Verkume

Sarmi

DAS Biri

DAS Sermo

Das Tor

Das Van Dallen

Das Wediman

Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura Kab. Sarmi Kab. Sarmi dan Puncak Jaya Kab. Mappi dan Boven Digoel

Das Digul Kanan

Kab. Boven Digoel

Das Dgoel Hilir

Kab. Boven Digoel

Das Digoel Kiri

Kab. Boven Digoel

Das Digoel Timur

Kab. Boven Digoel


Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi

Das Digoel Barat

Kab. Boven Digoel

Das Bian Hilir

Kab. Mappi dan Asmat

Das Wapoga

Nabire, Paniai dan Waropen

Das Sobger

Kab. Peg. Bintang

Das Turitau Tengah

Kab. Tolikara, Jayawijaya

Das Bigadu

Kab. Puncak

Das Siriwo

Kab. Nabire dan Paniai

Das Turikulu Hulu

Kab. Paniai

Das Maro

Kab. Merauke

Das Tami

Kota Jayapura dan Kab. Jayapura

Das Omba

Kab. Nabire

Das Yawe

Kab. Mimika

Das Lerentz

Kab. Asmat dan Jayawijaya

APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN

Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi


Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi

APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN

Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi

Das Kumber

Kab. Merauke

Das Wanggar

Kab. Nabire

Das Kapiraya

Kab. Mimika

Das Peter

Kab. Asmat dan Jayawijaya

Das Otokwa

Kab. Mimika

Das Sentani

Kab. Jayapura

Das Grime

Das Bunga

DAS Vriendschaps

DAS Vriendschaps

Kota Jayapura dan Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya dan Mimika Kab. Jayawijaya, Mimika Kab. Asmat, Jayawijaya dan Yahukimo

DAS Bian

Kab. Merauke

Das Kamura

Kab. Mimika

Das Rombak

Kab. Waropen

APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN

Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi




Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi





Das Nadubun

Kab. Waropen

Das Brazza

Kab. Mappi dan Yahukimo

DAS Paranggo

Kab. Mimika

Das Akimuga

Kab. Mimika

Das Mimika

Kab. Mimika

Das Aidoma

Kab. Mimika

Das Minajerwi

Kab. Mimika

Das Cemera

Kab. Mimika

Das Otokawa

Kab. Mimika

Das Nardwest

Kab. Mimika

Das Odamun

Kab. Mappi

Das Dolok

Kab. Merauke

Das Bulaka

Kab. Merauke


Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi

Das Siriwo

Kab. Nabire, Paniai

Das Kamura

Kab. Mimika

Das Mappi

Kab. Mappi

Das Biak

Biak Numford

Das Supiori

Kab. Supiori

Das Yapen

Kab. Kep. Yapen

Das Gesa

Kab. Waropen

Perwujudan Pengembangan Kawasan Budi Daya I. PengelolaanKawasan Hutan Produksi Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Pengembangan Model Pengelolaan Hutan Produksi bersama Masyarakat II. Pengelolaan Hutan Rakyat

APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN

Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi

B.

III.

Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Pertanian kawasan untuk tanaman pangan

Seluruh Kab/Kota Seluruh Kab/Kota Seluruh Kab/Kota

Merauke, Kota Jayapura




Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi

kawasan untuk Pertanian Hortikultura kawasan untuk Perkebunan

Kawasan untuk Peternakan

IV.

V.

Pengembangan dan Pengendalian Kawasan untuk Perikanan

Keerom, Sarmi, Nabire, Jayapura, Mappi, Boven Digoel, Waropen Keerom, Sarmi, Nabire, Jayapura, Mappi, Boven Digoel, Waropen Pantai Utara, Selatan dan Kepulauan Provinsi Papua


Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi


Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi


Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi


Kementerian Keluatanan dan Parawisata, Dinas Pariwisata Provinsi


Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi


Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota


Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi

Pengendalian dan Rehabilitasi Kawasan untuk Pertambangan

Rehabilitasi Kawasan Pertambangan Pengendalian pengembangan Kawasan untuk Pertambangan VI. Pengembangan dan Pengendalian Kawasan untuk Industri VII .

Pegunungan Tengah

Pengembangan dan Pengendalian Kawasan untuk Pariwisata

Lihat Peta Potensi Pertambangan Lihat Peta Potensi Pertambangan Jayapura, Biak Numfor, Mimika, Merauke Seluruh Kab/Kota

VIII.

Pengembangan dan Pengendalian Kawasan untuk Permukiman IX. Pemantapan Hak Ulayat 1 Pemetaan tanah ulayat dilaksanakan secara partisipatif dan diatur lebih lanjut pada rencana rinci kabupaten/kota: pembuatan pedoman, bimbingan teknis, monitoring Identifikasi potensi kampung 2 sebagai basis penataan ruang dan kemandirian kampung Pengembangan instrumen 3 perencanaan kawasan dan dan kampung secara partisipatif X. Pengembangan Kawasan Perkampungan 3 Penyusunan Panduan Penataan Ruang Kawasan Perkampungan

Seluruh Kab/Kota


Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi

Seluruh Kab/Kota

APBDP & APBDK/ swasta DN/LN

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

APBDP &/APBDK swasta DN/LN

BAPPEDA Prov dan Kab/Kota


BAPPEDA Prov dan Kab/Kota

Pantai Utara, Pantai Selatan, Pegunungan dan Kepulauan 4 Penyusunan Rencana Tata Pantai Utara, Ruang Kawasan Perkampungan Pantai Selatan, Pegunungan dan Kepulauan PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS I. Kawasan Strategis dari Aspek Ekonomi 1 Kabupaten Penyusunan Kawasan Strategis Yahukimo dari Aspek Ekonomi Wilayah dan Pegunungan Tengah Bagian Kabupaten Timur Pegunungan Bintang


2

3

4

5 II. 1

2

3

4

III.

1

2

Penyusunan Kawasan Strategis dari Aspek Ekonomi Wilayah Pegunungan Tengah Bagian Tengah Penyusunan Kawasan Strategis dari Aspek Ekonomi Wilayah Pegunungan Tengah Bagian Barat Penyusunan Kawasan Strategis dari Aspek Ekonomi Wilayah Mamberamo-Sarmi Penyusunan Kawasan Strategis dari Aspek Ekonomi Kawasan Merauke dan sekitarnya Kawasan Strategis dari Aspek Sosial Budaya Penyusunan Kawasan Strategis dari Aspek Sosial Budaya Wilayah Asmat-Mimika Penyusunan Kawasan Strategis dari Aspek Sosial Budaya Wilayah Wamena Penyusunan Kawasan Strategis dari Aspek Sosial Budaya Wilayah Sentani dan Kota Jayapura Penyusunan Kawasan Strategis dari Aspek Sosial Budaya Wilayah Maudori di Supiori Kawasan Strategis dari Aspek Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Penyusunan Kawasan Strategis dari Aspek Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan wilayah pantai utara dan kepulauan Penyusunan Kawasan Strategis dari Aspek Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan wilayah Pegunungan Tengah

Pegunungan Tengah Bagian Tengah


Pegunungan Tengah Bagian Barat


Kab. Sarmi & Mamberamo


Kab. Merauke

Kab. Asmat & Mimika Kab. Jayawijaya Kota Jayapura dan Kab. Japura Kab. Supiori

Lingkungan wilayah pantai utara & kepulauan wilayah Pegunungan Tengah

3

Penyusunan Kawasan Strategis wilayah dari Aspek Fungsi dan Daya bagian Dukung Lingkungan wilayah selatan bagian selatan Penyusunan Kawasan Strategis 4 dari Aspek Fungsi dan Daya Mamberamo Dukung Lingkungan wilayah -Foja Mamberamo-Foja IV. Kawasan Strategis lainnya 1 Penyusunan Kawasan Strategis Peg. Tengah lainnya wilayah Tengah 2 Penyusunan Kawasan Strategis Selatan lainnya wilayah selatan Papua 3 Penyusunan Kawasan Strategis Utara Papua lainnya Wilayah utara PERWUJUDAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI 1 Penyusunan peraturan regulasi tentang pengendalian ruang Seluruh (zonasi, perizinan, insentif dan Kab/Kota disinsentif, dan sanksi) 2 Penyelarasan pola dan struktur Kab/Kota ruang provinsi-kabupaten 3 Penegakan hukum untuk Kab/Kota mencapai tertib tata ruang 4 Peningkatan kepatuhan terhadap Kab/Kota proses perijinan lingkungan PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG 1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Penyelenggara Kab/Kota Penataan Ruang 2 Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Kab/Kota membidangi penataan ruang 3 Penguatan sistem data dan Kab/Kota informasi penataan ruang 4 Penguatan peran BKPRD Kab/Kota HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

1

2 3

Pengembangan mekanisme partisipasi, pengaduan, dan pemenuhan hak masyarakat masyarakat atas informasi penyelenggaraan tata ruang Program sosialisasi penataan ruang kepada masyarakat Pembinaan penataan ruang bagi masyarakat dan kabupaten

Kab/Kota

Kab/Kota Kab/Kota

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM CAP/TTD

ROSINA UPESSY, SH

Lampiran IX

: Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 23 Tahun 2013 Tanggal : 30 Desember 2013

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

STRUKTUR DAN POLA RUANG A. STRUKTUR RUANG 1. Sistem jaringan prasarana utama

1.1. Sistem jaringan transportasi darat: 1.1.1. jaringan jalan

KRITERIA

a. Jalan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, d an jalan kabe l. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, da n ambang pengamannya.

YANG DIPERBOLEHKAN

a. diperbolehkan menggunakan ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah , bahu jalan , saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya b. diperbolehan menggunakan ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan p enambahan jalur lalu linta s di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan c. pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan dimanfaatkan untuk penempatan bangunan

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT

YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN

a. diharuskan untuk

a. memanfaatkan

menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan, sebagai berikut (ukuran minimal, diukur dari tepi badan jalan): jalan arteri pr imer 15 meter; jalan kolekto r primer 1 0 meter; jalan lokal p rimer 7 meter; jembatan 10 0 meter ke arah hilir dan hulu. b. diperbolehkan membangun bangunan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi

ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan b. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan c. menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan

•

•

•

•

STRUKTUR DAN POLA RUANG

KRITERIA

YANG DIPERBOLEHKAN utilitas

Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penam bahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

1.1.2. jaringan kereta api

b. Terminal Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

!"

kegiatan operasional, penunjang operasional, operasional, dan pengembangan terminal

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri

a. kegiatan operasional, penunjang operasional, operasional,

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT jalan; c. disyaratkan bagi pengembangan kawasan baru dan pusat pertumbuhan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas untuk melengkapi dengan kajian analisis dampak lalu lintas. d. rencana jalan yang melalui kawasan lindung, bertopografi berat, dan kawasan ekosistem rentan, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan BKPRD.

terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal #" kegiatan selain kegiatan operasional, operasional, penunjang, dan pengembangan terminal yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fun gsi terminal b. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan !"


!"

o

kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal

Penggunaan ruang pengawasan jalur


KRITERIA

YANG DIPERBOLEHKAN dan pengembangan jaringan ker eta api

atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

1.1.3. jaringan sungai, danau, dan penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyerangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jarin gan kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapan sebagai lintas penyeberangan.

!"

kegiatan operasional, penunjang operasional, operasional, dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan;

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT jalur kereta ap i dengan memperhatikan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta ap i c. rencana jaringan jalan kereta api yang melalui kawasan lindung, bertopografi berat, dan kawasan ekosistem rentan, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan BKPRD. a. kegiatan selain kegiatan operasional, operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan keselamatan jalur dan fu ngsi penyeberangan b. pelabuhan penyeberangan dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan kawasan.

YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

a. kegiatan di ruang

udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan penyeberangan; b. kegiatan di dalam perairan dan pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada penyelenggaraan pelayaran penyeberangan.


KRITERIA

YANG DIPERBOLEHKAN



Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau. 1.2. Sistem jaringan transportasi laut: a. pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda

!"

kegiatan operasional, penunjang operasional, operasional, dan pengembangan kawasan pelabuhan;

a. pemanfaatan ruang pada

badan air di sepanjang alur pelayaran, tanpa mengganggu penyelenggaraan penyelenggaraan pelayaran; b. pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran; c. kawasan pelabuhan dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan kawasan. d. pembangunan pelabuhan yang berada atau

!"

#"

kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada penyelenggaraan jalur transpo rtasi laut. kegiatan di dalam perairan dan pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada penyelenggaraan pelayaran.


KRITERIA

YANG DIPERBOLEHKAN

transportasi. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum

b. pelabuhan khusus

Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

#"

kegiatan operasional, penunjang operasional, operasional, dan pengembangan kawasan pelabuhan;

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT brsinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan BKPRD e. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran, tanpa mengganggu penyelenggaraan penyelenggaraan pelayaran; f. pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran; g. kawasan pelabuhan dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan kawasan h. pembangunan pelabuhan yang berada atau bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan


$"

%"

kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada penyelenggaraan jalur transpo rtasi laut. kegiatan di dalam perairan dan pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada penyelenggaraan pelayaran.


1.3. Sistem jaringan transportasi udara: a. bandar udara umum

KRITERIA

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum

YANG DIPERBOLEHKAN

kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT BKPRD.

a. pemanfaatan ruang di

daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk digunakan kegiatan lain yang tidak menganggu penyelenggaraan keselamatan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo; b. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan; c. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan, memenuhi kajian khusus aeronautika, dan sesuai dengan


kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum


b. bandar udara khusus

KRITERIA

Bandar udara khusus adalah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan d. pembangunan bandar udara yang berada atau bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan BKPRD. a. kegiatan operasional e. pemanfaatan ruang di kebandarudaraan, daerah lingkungan kegiatan penunjang kepentingan bandar udara pelayanan jasa untuk digunakan kegiatan kebandarudaraan, lain yang tidak menganggu kegiatan penunjang penyelenggaraan pelayanan keselamatan keselamatan keselamatan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan, dan penerbangan, serta kegiatan pertahanan dan kelancaran aksesibilitas keamanan negara secara penumpang dan kargo; f. kegiatan mendirikan, terbatas mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan; g. kegiatan mendirikan, YANG DIPERBOLEHKAN


kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum


2. Sistem prasarana lainnya

2.1. Sistem prasarana energi a. Pembangk it listrik

KRITERIA

YANG DIPERBOLEHKAN

Pembangkita n tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.

pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik sesuai jarak aman d ari kegiatan la in

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT mengubah, atau melestarikan bangunan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan, memenuhi kajian khusus aeronautika, dan sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan. h. pembangunan bandar udara yang berada atau bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan BKPRD

a. kegiatan yang tidak mengganggu operasionalisasi dan keamanan pembangkit listrik b. pembangunan pembangkit listrik yang berada atau


kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi pembangkit listrik


b. Pipa minyak dan gas bumi

KRITERIA

Pipa penyalur, adalah pipa minyak dan atau gas bumi yang meliputi Pipa Alir Sumur, Pipa Transmisi Minyak. Pipa Transmisi Gas, Pipa Induk, dan Pipa Servis. Pipa alir Sumur, adalah pipa untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari kepala sumur ke stasiun pengumpul. Pipa Transmisi Minyak, adalah pipa untuk menylurkan minyak dari stasiun pengumpul ke tempat pengolahan, dan dari tempat pengolahan ke depot, dan dari depot atau dari depot ke pelabuhan dan atau sebaliknya. Pipa Transmisi Gas, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari stasiun

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan BKPRD kegiatan operasional dan a. kegiatan selain kegiatan kegiatan penunjang jaringan operasional dan penunjang pipa minyak dan gas bumi jaringan pip a minyak d an gas bumi yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pip a minyak d an gas bumi b. pembangunan pipa minyak dan gas bumi yang berada di kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan BKPRD YANG DIPERBOLEHKAN


kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.


KRITERIA

YANG DIPERBOLEHKAN



pengumpul ke sistem meter pengukur dan pengatur tekanan, dan atau ke pelanggan besar. Pipa Induk, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari sistem meter pengukur dan pengatur tekanan sampai Pipa Servis.

c. Sistem prasarana listrik

Pipa Servis, adalah pipa yang dipasang dalam persil pelanggan yang menghubungkan Pipa Induk sampai dengan inlet pengatur tekanan atau meter pelanggan. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik

!"

#"

2.2. sistem jaringan

Telekomun ikasi adalah

kegiatan operasional dan

!"

kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik pembangunan jaringan listrik yang berada di kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan BKPRD pemanfaatan ruang untuk

$"

%"

kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi

kegiatan yang


KRITERIA

telekomunik asi

setiap pemancaran , pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya.

2.3. sistem jaringan sumber daya air

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Jaringan sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

YANG DIPERBOLEHKAN kegiatan penunjang sistem jaringan telek omunikasi

!"

#"

$"

kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai pengelolaan pemanfaatan ruang dalam sistem DAS terpadu; penentuan zonasi dalam rencana tata ruang terinci membagi kawasan dalam 3 zona, dengan kegiatan sebagai berikut: pada zona I, yaitu o

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT penempatan stasiun bumi dan menara pemancar Base telekomunikasi telekomunikasi (BTS- Base Tranceiver Station) yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya. #" pembangunan menara di kawasan bandar udara/pelabuhan, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung, kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, dan kawasan pengendalian ketat lainnya wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut. Pada zona II: diperbolehkan bagi beberapa kegiatan budidaya pertanian kering.

YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN membahayakan sistem jaringan telekomunikasi telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi

a. Kegiatan yang

mengganggu fungsi sungai dan waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air. b. Pada zona I: kegiatan o pengolahan dan penggunaan lahan,


KRITERIA

YANG DIPERBOLEHKAN kawasan resapan yang berada paling dekat dengan mata air: hanya boleh dimanfaatkan sebagai kawasan pelestarian dan kawasan lindung yaitu hutan; Zona II, daerah o resapan diatas Zona I (artinya daerah yang lebih ke arah hulu dari zona I): dibolehkan bagi kegiatan pengolahan lahan secara sangat terbatas; Zona III, daerah o resapan yang paling hulu dibandingkan posisi zona I dan II (artinya daerah paling jauh dari m ata air): dibolehkan bagi beberapa kegiatan pengolahan dan kegiatan masyarakat, antara lain pertanian terpadu.


YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN permukiman, kandang ternak, lokasi penimbunan sampah, dan potensi polutan lainnya; tidak boleh ada o aliran air permukaan (run off ) yang dapat masuk ke dalam kolam penampungan alami, untuk menghindari adanya berbagai material polutan yang terbawa aliran air permukaan, sehingga akan menurunkan kualitas sumberdaya air. c. Pada zona II: kegiatan o permukiman, penimbunan sampah/bahan kimia, kandang ternak, serta kegiatan yang berpotensi menimbulkan


KRITERIA

YANG DIPERBOLEHKAN


YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN pencemaran.

B. POLA RUANG B.1. Kawasan Lindung 1. kawasan hutan lindung

•

•

•

•

•

•

kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil p erkalian bobotnya ! 175; kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng ! 40%; kawasan hutan yang mempunyai ketinggian ! 2.000 meter di atas permukaan laut. kawasan hutan yang memiliki jenis tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan >15% kawasan gambut dengan ketebalan > 3 meter

a. pemantapan kawasan

a. kegiatan budidaya untuk

a. kegiatan yang

hutan lindung melalui kegiatan pengukuhan kawasan dan pembentukan zonasi pengelolaan b. pengelolaan kawasan hutan dilakukan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas dengan luasan tetap, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung; c. diperbolehkan diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung; d. diperbolehkan diperbolehkan untuk kegiatan penambangan dalam kawasan hutan lindung hanya dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya

berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; b. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.


2. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

kawasan bergambut

KRITERIA

ketebalan gambut 2 (dua) meter atau lebih

YANG DIPERBOLEHKAN

a. menata dan mengelola

kawasan bergambut sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan kawasan

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT kerusakan akifer air tanah. e. membangun infrastruktur infrastruktur diperbolehkan diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi fungsi lindung, didahului kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan BKPRD. a. kegiatan budidaya untuk

memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung; c. kegiatan pendidikan dan penelitian dapat dilakukan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung; d. kegiatan penambangan dalam kawasan hutan lindung diperbolehkan diperbolehkan hanya dengan pola


a. kegiatan yang

dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya


kawasan resapan air

KRITERIA

kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan

YANG DIPERBOLEHKAN


kawasan resapan air sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan kawasan

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT pertambangan bawah tanah yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akifer air tanah e. pembangunan infrastruktur infrastruktur di kawasan bergambut dilarang mengganggu fungsi hidrologi dan mengakibatkan mengakibatkan terjadinya fragmentasi fragmentasi lingkungan kawasan bergambut (fragmentasi lingkungan: terpisahnya unit ekosistem menjadi beberapa sub-unit yang tidak saling berinterksi) f. pembangunan infrastruktur infrastruktur diperbolehkan diperbolehkan dengan didahului kajian mendalam tentang kelayakan teknis, ekonomis, ekologis, sosial budaya, legalitas, dan kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan Tim BKPRD. a. kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi resapan air b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu


a. semua jenis

kegiatan termasuk pembangunan infrastruktur infrastruktur yang mengganggu fungsi resapan air


kawasan hutan rawa

KRITERIA

Hutan rawa adalah hutan yang berada di daerah berawa, sehingga mempengaruhi proses pembentukan tanahnya: Hutan rawa dataran rendah bertajuk rata dan agak terbuka, kadang rapat Hutan rawa dataran rendah campuran bervegetasi rawa terbuka dengan alang-alang alang-alang sampai setinggi 1 meter Hutan rawa Campnosperma brevipetiolata terutama di rawa gambut dan aluvial; tinggi pepohonan bisa mencapai 30-35 meter, tajuk rapat dan rata, daun besar. Hutan rawa Melaluca sepanjang tahun terendam, hutannya hanya memiliki satu lapisan tajuk yang merata dan murni •

•

•

•

YANG DIPERBOLEHKAN


kawasan resapan air sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan kawasan

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT diperbolehkan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi resapan air; c. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; a. kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung; c. kegiatan pendidikan dan penelitian dapat dilakukan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung; d. pembangunan infrastruktur infrastruktur di kawasan bergambut dilarang mengganggu fungsi hidrologi dan mengakibatkan mengakibatkan terjadinya fragmentasi fragmentasi lingkungan kawasan hutan rawa e. pembangunan infrastruktur infrastruktur diperbolehkan diperbolehkan dengan


semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air


KRITERIA sampai setinggi 30 meter. Hutan rawa Erythrina , tegakan rapat tanpa lapisan subtajuk yang jelas. Hutan rawa Pandanus, membentuk komunitas terbuka yang tinggi (810 meter), selalu atau secara berkala tergenang air tawar dan paya. Rawa Metroxylon sagu ; rawa sagu murni dan sagu di hutan campuran. Rawa gambut dataran tinggi terdiri dari perairan kecil terbuka yang bersifat asam pada tanah datar, topografinya terangkat pada ketinggian > 2.000 meter di daerah yang bercurah hujan tinggi (300 cm/tahun). kawasan ekosistem hutan pantai yang memiliki fungsi sebagai penahan abrasi dan intrusi air laut Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau/mangrove yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit

YANG DIPERBOLEHKAN

•

•

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT didahului kajian mendalam tentang kelayakan teknis, ekonomis, ekologis, sosial budaya, legalitas, dan kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan Tim BKPRD.


•

•

kawasan pantai berhutan bakau

a. pembinaan habitat alami

a. kegiatan budidaya untuk

hutan bakau/mangrove untuk memberikan perlindungan terhadap abrasi dan intrusi air laut, serta perikehidupan pantai dan lautan. b. pengembangan infrastruktur infrastruktur buatan untuk mencegah abrasi dan instrusi air laut;

memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung; c. diperbolehkan diperbolehkan untuk

pemanfaatan kayu bakau, mengurangi luas, dan dilarang bagi kegiatan yang dapat mengubah atau mencemari ekosistem bakau


KRITERIA

YANG DIPERBOLEHKAN

130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat

3. kawasan perlindungan setempat

sempadan pantai

Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan mempertahankan kelestarian fungsi pantai: daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 1000 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak propo rsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan •

•

sempadan sungai

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat mengganggu fungsi lindung; d. membangun infrastruktur infrastruktur pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam diperbolehkan diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi fungsi lindung, dan didahului kajian mendalam tentang kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dikoordinasikan dengan BKPRD.

a. rekreasi pantai (termasuk

a. pemanfaatan jasa

jalan) serta un tuk ruang terbuka hijau; b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan instrusi air laut; c. tanaman yang berfungsi pelindung dan pengaman pantai d. penggunaan fasilitas umum yang tidak mengubah lahan sebagai pengaman dan pelestarian pelestarian pantai

lingkungan dari ekosistem hutan pantai tanpa mengganggu fungsi perlindungan pantai b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai tanpa mengganggu fungsi perlindungan pantai;

bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu:

Bangunan dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status


semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan nilai ekologis dan estetika kawasan.

sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk


KRITERIA palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Ketentuan garus sempadan sungai: Garis sempadan sungai besar (luas DAS lebih besar dari 500 Km2) tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m untuk sungai di dataran tinggi dan 500 meter di dataran rendah, diukur dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Garis sempadan sungai kecil (luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km2 ) tidak bertanggul di luar •

•

o

o

o

o

o

YANG DIPERBOLEHKAN bangunan prasarana sumber daya air; fasilitas jembatan dan dermaga; jalur pipa g as dan air minum; rentangan kabel listrik dan telekomunikasi telekomunikasi kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur-mayur.

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT quo (kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan) dan secara bertahap harus ditertibkan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, sesuai prioritas dan kemampuan serta dengan partisipasi masyarakat.

YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: menanam tanaman o selain rumput; mendirikan o bangunan; mengurangi o dimensi tanggul


kawasan sekitar danau atau waduk

KRITERIA kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Beberapa sungai memiliki karakter yang spesifik misalnya berkelok-kelok berkelok-kelok (meandering), yang palung sungainya berubah sangat dinamis. Penentuan garis sempadan untuk sungai seperti ini perlu dilakukan secara lebih hati-hati dan agar ditentukan lebih lebar mengikuti batas terluar alur dinamisnya. Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian danau/waduk: daratan dengan jarak 500 meter dari titik pasang air danau/waduk tertinggi; atau daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau/waduk. •

•

YANG DIPERBOLEHKAN



a. kegiatan pariwisata dan

a. semua jenis

budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; b. kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; c. dibolehkan untuk RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi dan/atau mempertahankan mempertahankan bentuk badan air. c. bangunan untuk fasilitas fasilitas kepentingan tertentu: bangunan o prasarana sumber daya air; fasilitas jembatan o dan dermaga;

kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; b. semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup.


KRITERIA

kawasan sekitar mata air

Kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan mempertahankan kelestarian mata air. Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m dari pusat mata air.

Ruang terbuka hijau kota/perkotaan

Ruang terbuka hijau kota/perkotaan kota/perkotaan merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya

Perlindungan pada kawasan lindung spiritual digunakan untuk mengakui dan

YANG DIPERBOLEHKAN jalur pipa g as dan o air minum; rentangan kabel o listrik dan telekomunikasi bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu: bangunan prasarana o sumber daya air; fasilitas jembatan dan o dermaga; jalur pipa g as dan air o minum; rentangan kabel listrik o dan telekomunikasi telekomunikasi

a. kegiatan menambah

RTH; b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; c. pendirian bangunan hanya untuk penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya

a. kegiatan rekreatif,

edukatif, apresiatif, dan/atau religi yang



a. semua jenis

diawasi dengan ketat bagi kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

a. kegiatan yang tidak

mengganggu fungsi kawasan sebagai tempat

kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; b. semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup. a. kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; b. kegiatan mendirikan bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya. kegiatan yang bersifat alih fungsi kawasan dan yang mengganggu


KRITERIA memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam menjalankan pola hidup tradisionalnya tradisionalnya yang tergantung pada hutan atau ekosistem lainnya.

4. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

cagar alam

o

o

o

o

o

memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem; mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu; terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah; memiliki formasi biota tertentu dan/atau unitunit penyusunnya; mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan pengelolaan secara efektif dan menjamin

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; b. kegiatan yang tidak merusak/mengganggu merusak/mengganggu aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; c. kegiatan yang tidak merusak/mengganggu tempat-tempat tempat-tempat penting yang harus dilindungi. pemantapan kawasan kehidupan dan penghidupan melalui kegiatan masyarakat asli yang ada di pengukuhan kawasan dalam kawasan suaka pemanfaatan untuk margasatwa dimungkinkan kegiatan: sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang - penelitian dan berkelanjutan berkelanjutan melalui kearifan pengembangan ilmu lokal yang dimilikinya pengetahuan; - pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; - penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan - pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam.

YANG DIPERBOLEHKAN sesuai dengan aturan masyarakat adat;

o

o

YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN aspek spiritual dan kearifan lokal yang dilindungi

kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan dan keaslian dari keanekaragaman hayati


KRITERIA

o

suaka margasatwa

a.

b.

c.

a.

berlangsungnya berlangsungnya proses ekologis secara alami; mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya; konservasinya; memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi; merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

YANG DIPERBOLEHKAN

o

o

pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan pemanfaatan untuk kegiatan: - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; - pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; - penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, - pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan - pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam


kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di dalam kawasan suaka margasatwa dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya


kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan dan keaslian dari keanekaragaman hayati


KRITERIA

taman nasional dan taman nasional laut

a. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik; b. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; c. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan d. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

taman wisata alam dan

a. mempunyai daya tarik

YANG DIPERBOLEHKAN kawasan cagar alam Pemanfaatan untuk kegiatan: penelitian dan o pengembangan ilmu pengetahuan; pendidikan dan o peningkatan kesadartahuan konservasi alam; penyimpanan dan/atau o penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; pemanfaatan tumbuhan o dan satwa liar; pemanfaatan sumber o plasma nutfah untuk penunjang budidaya dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam; pemanfaatan tradisional o oleh masyarakat setempat, berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Pemanfaatan Pemanfaatan untuk kegiatan:



a. pembangunan sarana dan prasarana di zona inti secara tidak permamen dan terbatas untuk kegiatan penelitian penelitian dan pengelolaan b. pembangunan sarana dan prasarana di zona rimba atau zona perlindungan bahari untuk wilayah perairansepanjang perairansepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas c. pengusahaan pariwisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa kondisi/jasa Iingkungan di zona pemanfaatan d. pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku di zona tradisional e. pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat di zona khusus.

a. Kegiatan yang mengganggu proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya; b. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi dan kawasan serta perubahan fungsi kawasan; c. Kegiatan yang mengganggu keutuhan potensi, kawasan, dan fungsi kawasan.

kehidupan dan penghidupan

Kegiatan yang


KRITERIA

taman wisata alam laut

alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik; b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan c. kondisi lingkungan di sekitarnya sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

kawasan cagar budaya

hasil budaya manusia yang

YANG DIPERBOLEHKAN penyimpanan dan/atau o penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; penelitian dan o pengembangan ilmu pengetahuan; pendidikan dan o peningkatan kesadartahuan konservasi alam; pemanfaatan sumber o plasma nutfah untuk penunjang budidaya budidaya dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam; pembinaan populasi o dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan pemanfaatan tradisional o oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Kegiatan pelindungan,

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT masyarakat asli yang ada di dalam kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya

Pemanfaatan Pemanfaatan yang dapat

YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN mengganggu sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.


5. kawasan rawan bencana alam

KRITERIA

dan ilmu pengetahuan

bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

kawasan rawan tanah longsor

Kawasan yang berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran. Klasifikasi tingkat kerawanan: Kawasan dengan tingkat o kerawanan tinggi: kawasan berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terdapat konstruksi bangunan sangat mahal atau penting. Kawasan dengan tingkat o kerawanan sedang: kawasan berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman serta konstruksi bangunan yang terancam relatif tidak mahal dan tidak penting. Kawasan dengan tingkat o kerawanan rendah: berpotensi gerakan tanah tinggi, namun tidak ada risiko •

YANG DIPERBOLEHKAN pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di darat dan di air a. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: Kegiatan dengan o fungsi lindung b. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang: kegiatan dengan o fungsi lindung kegiatan budidaya o terkendali c. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah: kegiatan-kegiatan o pariwisata, hutan kota, hutan produksi

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. a. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: o

o

o

pembangunan/penge mbangan pusat-pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukungnya diperbolehkan hanya prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (contohnya sistem drainase), serta jaringan pr asarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintasi zona tersebut. kegiatan non fisik dapat dilaksanakan dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang diarahkan dengan pendekatan konsep penyesuaian lingkungan kegiatan pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan


d. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: Kegiatan o yang berdampak tinggi pada fungsi lindung penebangan o pohon tanpa aturan pembebanan o terlalu berlebihan pada lereng penggalian o dan pemotongan lereng. e. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang: kegiatan o industri, pertambangan, permukiman, hutan produksi, perkebunan, pertanian,


KRITERIA

•

terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan bangunan; kurang berpotensi untuk mengalami longsoran, namun di dalamnya terdapat permukiman atau konstruksi penting/mahal.

YANG DIPERBOLEHKAN

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT perikanan diperbolehkan dengan syarat memenuhi perlindungan sistem hidrologis kawasan. b. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang: kegiatan yang terkait o dengan komponen pembentuk struktur ruang diperbolehkan diperbolehkan dengan syarat tidak melampaui daya dukung lingkungan dan dilengkapi amdal kegiatan pusat hunian o dan jaringan prasarana pendukungnya (kecuali prasarana air bersih dan drainase) dapat dilaksanakan dilaksanakan dengan beberapa persyaratan tertentu yang ketat kegiatan dengan syarat o tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan untuk pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan kegiatan hunian: c. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah: kegiatan pusat o

YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN perikanan, dan peternakan.


kawasan rawan gelombang pasang

KRITERIA

Kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari

a.

b.

c.

d.

kawasan rawan banjir

Kawasan yang

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT hunian, jaringan transportasi lokal, dan kegiatan sarana prasarana pendukung lainnya kecuali jaringan air bersih dan drainase diperbolehkan dengan dilengkapi amdal kegiatan permukiman, o pertambangan, hutan produksi, hutan kota, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan kegiatan lainnya, dengan persyaratan yang sama dengan persyaratan pada zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sedang. rekreasi pantai (termasuk a. pemanfaatan jasa jalan) serta un tuk ruang lingkungan dari ekosistem terbuka hijau; hutan pantai tanpa pengembangan struktur mengganggu fungsi alami dan struktur buatan perlindungan pantai b. pendirian bangunan dibatasi untuk mencegah abrasi dan instrusi air laut; hanya untuk menunjang tanaman yang berfungsi kegiatan rekreasi pantai pelindung dan pengaman tanpa mengganggu fungsi pantai perlindungan pantai; penggunaan fasilitas umum yang tidak mengubah lahan sebagai pengaman dan pelestarian pelestarian pantai YANG DIPERBOLEHKAN

a. Kegiatan

berfungsi

a. Kegiatan berfungsi budidaya


semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan nilai ekologis dan estetika kawasan.


KRITERIA diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

6. kawasan lindung geologi

kawasan cagar alam geologi !" kawasan keunikan batuan dan fosil;

•

•

•

•

•

#"

kawasan keunikan bentang alam;

•

•

•

memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam; memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil); memiliki nilai paleoantropologi dan arkeologi; memiliki tipe geologi unik; atau memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik; memiliki bentang alam

KETENTUAN KEGIATAN YANG YANG DIPERBOLEHKAN DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT lindung disyaratkan b. Kegiatan berfungsi mengembangkan rekayasa budidaya teknis sebagai upaya memasukkan air permukaan ke dalam tanah dengan cara mempercepat aliran air permukaan hingga dapat meresap ke dalam tanah yang memiliki kelulusan air yang palimg optimal

o

o

o

o


pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan pemanfaatan untuk kegiatan: - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; - pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;

kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di dalam kawasan cagar alam geologi dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya

kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan keaslian kawasan

pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan pemanfaatan untuk kegiatan: - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

a. kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di dalam kawasan cagar alam geologi dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan berkelanjutan melalui kearifan lokal yang

a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan keaslian kawasan b. kawasan karst kelas I tidak


KRITERIA

•

•

•

$"

kawasan keunikan proses geologi

•

•

•

kawasan rawan bencana alam geologi !" kawasan rawan gempa bumi;

goa; memiliki bentang alam ngarai/lembah; memiliki bentang alam kubah; atau memiliki bentang alam karst: kawasan Karst Kelas o I kawasan Karst Kelas o II kawasan Karst Kelas o III

kawasan poton atau lumpur vulkanik; kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau kawasan dengan kemunculan solfatara, solfatara, fumaroia, dan/atau geyser.

Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII

o

o

o

YANG DIPERBOLEHKAN - pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; Kawasan Karst Kelas III dapat dilakukan kegiatankegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT dimilikinya b. Kawasan Karst Kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karsifikasi, merusak bentukbentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst c. untuk kawasaan karst kelas II: kegiatan usaha o pertambangan dan kegiatan lain, yaitu seteleh kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL)

pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan pemanfaatan untuk kegiatan: - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; - pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;

YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan

kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan keaslian kawasan

a. diharuskan melakukan

penataan ruang guna mencegah dan menghindari terjadinya korban jiwa dan


KRITERIA Modified M ercally Inte nsity (MMI).

YANG DIPERBOLEHKAN

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT harta serta dampak yang mungkin timbul ketika bencana itu terjadi; b. disyaratkan disyaratkan untuk mempertimbangkan mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan seperti pusat gempa dan sifat batuan; c. disyaratkan disyaratkan untuk memperhatikan memperhatikan faktor kemiringan lereng dan ketebalan lapisan tanah penutup untuk menghidari bahaya longsor; d. disyaratkan disyaratkan untuk memperhatikan memperhatikan konstruksi bangunan yang dirancang tahan atau ramah gempa, setidaknya mampu menahan goncangan gempa pada intensitas maksimal yang pernah terjadi, mempertimbangkan mempertimbangkan faktor keutamaan dan struktur bangunan, serta peta bahaya seismik; e. disyaratkan disyaratkan untuk membangun konstruksi teknis sistem drainase yang tahan gempa; a. diharuskan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tindak darurat ketika terjadi gempa bumi, seperti tempat pengungsian, rumah sakit darurat atau lapangan, dapur umum, instalasi penjernih air, sarana



KRITERIA

#"

kawasan rawan gerakan tanah;

Memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.

$"

kawasan yang terletak di zona patahan aktif;

Sempadan dengan lebar minimal 250 meter dari tepi jalur patahan aktif.

YANG DIPERBOLEHKAN

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT sanitasi, lapangan terbang atau helipad, dan sarana komunikasi. a. pada kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi, hanya dibolehkan untuk kawasan lindung dan tidak layak dibangun; b. pada kawasan dengan tingkat kerawanan menengah, dapat dibangun/ dikembangkan tetapi mempunyai persyaratan persyaratan tertentu; c. pada kawasan dengan tingkat kerawanan rendah, dapat dibangun/ dikembangkan dengan konstruksi sederhana; d. pada kawasan dengan tingkat kerawanan sangat rendah, memiliki keleluasaan dibangun/ dikembangkan dengan berbagai konstruksi. a. diharuskan melakukan penataan ruang guna mencegah dan menghindari terjadinya korban jiwa dan harta serta dampak yang mungkin timbul ketika bencana itu terjadi; b. disyaratkan disyaratkan untuk mempertimbangkan mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan seperti pusat gempa dan sifat batuan; c. disyaratkan disyaratkan untuk



%"

kawasan rawan tsunami;

KRITERIA

Pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

YANG DIPERBOLEHKAN

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT memperhatikan memperhatikan faktor kemiringan lereng dan ketebalan lapisan tanah penutup untuk menghidari bahaya longsor; d. disyaratkan disyaratkan untuk memperhatikan memperhatikan konstruksi bangunan yang dirancang tahan atau ramah gempa, setidaknya mampu menahan goncangan gempa pada intensitas maksimal yang pernah terjadi, mempertimbangkan mempertimbangkan faktor keutamaan dan struktur bangunan, serta peta bahaya seismik; e. disyaratkan disyaratkan untuk membangun konstruksi teknis sistem drainase yang tahan gempa; b. diharuskan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tindak darurat ketika terjadi gempa bumi, seperti tempat pengungsian, rumah sakit darurat atau lapangan, dapur umum, instalasi penjernih air, sarana sanitasi, lapangan terbang atau helipad, dan sarana komunikasi. a. diharuskan menyiapkan jalur dan sarana evakuasi penduduk; b. diharuskan penyediakan sistem peringatan dini bahaya tsunami yang



KRITERIA

YANG DIPERBOLEHKAN

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT terintegrasi dengan wilayah lain; c. diharuskan mengadakan pembelajaran dan latihan menghadapi datangnya tsunami; d. disyaratkan disyaratkan untuk mempertimbangkan mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan di sekitar pesisir pantai dan daratan rendah, termasuk sekitar sungai dan muara; e. disyaratkan disyaratkan untuk mempertimbangkan morfologi pantai dan sungai terhadap tingkat kerusakan yang dapat diakibatkan oleh dampak gelombang laut; f. diharuskan menyediakan sarana informasi (papan peringatan) lokasi aman dan rawan tsunami, jalur evakuasi, lokasi pengungsian dan sarana tanggap darurat; g. disyaratkan disyaratkan untuk menerapkan konstruksi bangunan tahan terhadap hantaman gelombang besar dan menyesuaikan dengan kecepatan, ketinggian dan intensitas tsunami yang pernah terjadi; h. diharuskan membangun tanggul pelindung dan sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa, sesuai dengan ketinggian rata-rata tsunami



&"

kawasan rawan abrasi;

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah a. kawasan imbuhan air tanah;

KRITERIA

Pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.

•

•

•

•

memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti; memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau; memiliki hubungan hidrogeologis hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.

KETENTUAN KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT yang pernah terjadi; i. diharuskan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tindak darurat ketika terjadi tsunami, seperti tempat pengungsian, rumah sakit darurat atau lapangan, dapur umum, instalasi penjernih air, sarana sanitasi, lapangan terbang atau helipad, dan sarana komunikasi. pendirian bangunan untuk disyaratkan disyaratkan pengembangan menunjang kegiatan rekreasi struktur alami dan struktur pantai buatan untuk mencegah abrasi; YANG DIPERBOLEHKAN

pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

a. disyaratkan disyaratkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; b. disyaratkan disyaratkan menerapkan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.


semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

STRUKTUR DAN POLA RUANG B.2. Kawasan Budidaya 1. kawasan peruntukan hutan produksi

hutan produksi terbatas (HPT)

KRITERIA

•

•

memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 – 174; kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.

YANG DIPERBOLEHKAN

!"

#"

$"

%"

hutan produksi tetap (HP)

•

•

Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)

•

memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124; kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas

pengelolaan kawasan hutan dilakukan melalui KPH; pengembangan usaha hasil hutan kayu, pengembangan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi; kepentingan pertambangan melalui pemberian ijin pinjam pakai terkait dengan memperhatikan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/ lingkungan


a. disyaratkan bagi

pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan (RKL); b. disyaratkan untuk tetap mempertahankan mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor; c. disyaratkan bagi kepentingan pertambangan terbuka dengan ketentuan khusus dan secara selektif.



KRITERIA

•

•

2. kawasan hutan rakyat

•

•

3. kawasan peruntukan pertanian

pertanian lahan basah

•

•

pertanian lahan kering hortikultura

YANG DIPERBOLEHKAN


hujan dengan jumlah skor paling besar 124; dan/atau merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan; kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik; kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;

kegiatan pemanenan berdasarkan sistem tebang butuh

!"

pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian;

disyaratkan bagi kegiatan pertanian skala besar untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat



KRITERIA •

•

mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

#"

$"

%"

kawasan peruntukan perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan

YANG DIPERBOLEHKAN kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal; penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udarabau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal; kawasan yang menghasilkan menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya kelestariannya dengan indikasi ruang.




Kawasan peruntukan peternakan

4. kawasan peruntukan perikanan

5. kawasan peruntukan pertambangan

perikanan tangkap

budi daya perikanan pengolahan ikan mineral dan batubara

KRITERIA kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau tidak mengganggu kelestarian kelestarian lingkungan hidup.

•

memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair,

YANG DIPERBOLEHKAN



Beberapa kabupaten di Papua memiliki potensi besar bagi pengembangan kegiatan peternakan. Ini belum terakomodasi terakomodasi dalam pedoman penyusunan RTRW Kabupaten.

a. aktivitas pendukung aktivitas perikanan; b. pembangunan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pembenihan.

!"

pembangunan fasilitas fisik meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan

a. disyaratkan bagi kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal; b. disyaratkan bagi industri perikanan yang menghasilkan menghasilkan limbah perikanan dan polusi (udara-bau) dihasilkan harus melengkapi RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal; c. disyaratkan bagi kegiatan perikanan skala besar untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat.

!"

disyaratkan untuk setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan

dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai untuk perikanan darat;

!"

menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air


KRITERIA

•

•

atau gas berdasarkan peta/data geologi; merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

#"

$"

%"

minyak dan gas bumi air tanah di kawasan pertambangan

&"

KETENTUAN KEGIATAN YANG YANG DIPERBOLEHKAN DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT sampah, drainase, dan yang dipengaruhinya guna saluran air kotor; kepentingan dan percampuran kegiatan kesejahteraan masyarakat penambangan dengan setempat; #" disyaratkan untuk kegiatan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak penambangan harus terlebih mengubah dominasi dahulu memiliki kajian studi fungsi utama kawasan; Amdal yang dilengkapi kegiatan permukiman, dengan RPL dan RKL untuk pertanian, perikanan, yang berskala besar, atau kawasan lindung, dan UKL dan UPL untuk yang industri dikembangkan berskala kecil (tambang secara serasi sesuai rakyat); $" kegiatan pertambangan dengan ketentuan peraturan perundangan mulai dari tahap yang berlaku; perencanaan, eksplorasi, kegiatan budidaya eksploitasi, dan pasca dilakukan pada kawasan tambang disyaratkan agar tidak menimbulkan peruntukan pertambangan yang di dalamnya baru perselisihan dengan terdapat izin usaha masyarakat setempat. pertambangan eksplorasi; wilayah dalam kawasan peruntukan pertambangan yang sudah diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi/ eksploitasi, masih dimungkinkan adanya kegiatan budidaya lain dengan ketentuan menyesuaikan menyesuaikan dengan rencana penambangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak menjadi kendala bagi aktivitas penambangan, serta

YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN penting atau permukiman; #" menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan.


6. kawasan peruntukan industri

7. kawasan peruntukan pariwisata

8. kawasan peruntukan permukiman

industri besar

industri sedang industri rumah tangga pariwisata budaya

pariwisata alam Pariwisata buatan permukiman perkotaan

KRITERIA

Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri; tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau tidak mengubah lahan produktif. Memiliki obyek dengan daya tarik wisata; dan/atau mendukung upaya pelestarian pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Kawasan peruntukan pariwisata dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya

YANG DIPERBOLEHKAN memperhatikan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi. a. aktivitas pendukung kegiatan industri; b. aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri

Lahan bergambut, savana,

a. disyaratkan disyaratkan penyelenggaraan penyelenggaraan

instalasi pengolahan air limbah; b. disyaratkan disyaratkan bagi kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal.

a. pengembangan aktivitas

a. pengembangan aktivitas

komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata; b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan c. pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.

perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; b. disyaratkan adanya perlindungan terhadap situs peninggalan sejarah masa lampau;

a. kegiatan perdagangan jasa sesuai dengan skalanya; b. pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya; c. pembangunan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.

a. disyaratkan disyaratkan penetapan amplop bangunan; meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan; b. disyaratkan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan

Permukiman perdesaan/ kampung 9. kawasan


Ekosistem khas Papua yang


STRUKTUR DAN POLA RUANG peruntukan lainnya

KRITERIA padang rumput, hutan rawa, dll

Kawasan pesisir dan pulaupulau kecil

KETENTUAN KEGIATAN YANG YANG DIPERBOLEHKAN DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT belum termasuk dalam kelompok kawasan budidaya adalah lahan bergambut di luar kawasan lindung, savana, padang rumput, hutan rawa, dll. Kawasan ini termasuk rentan terhadap perubahan, tetapi masih memungkinkan sebagai kawasan budidaya. Pedoman penyusunan RTRW Kabupaten perlu diperkaya dengan ketentuan jenis kawasan ini. Kawasan pesisir dan pulau kecil perlu arahan tersendiri mengingat perbedaan karakteristiknya dengan wilayah daratan.


GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM CAP/TTD

ROSINA UPESSY, SH

Perda 23 Tahun 2013 Tentang RTRWP Papua

Recommend Documents