MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Disusun Oleh : Muhammad Sholehudin
( 12080694008 )
Iin Setiawati
( 12080694011 )
Dianita Asih Lestari
( 12080694017 )
Intan Permata Dewi
( 12080694022 )
Diana Alfrita
( 12080694029 )
Genis Astari
( 12080694032 )
Linda Tamim Umairoh H.
( 12080694041 )
Ratna Sari
( 12080694057 )
S1 AKUNTANSI 2012 A FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Pendapatan yang diterima oleh suatu negara akan dirinci dan selanjutnya akan dibuat pengalokasian pada keperluan belanja negara. Hal tersebut diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan dana untuk keperluan-keperluan dalam hal pembangunan dan kemajuan negara.
Pengelolaan
APBN
yang baik
akan
menjadi
kunci
keberhasilan pencapaian kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Untuk itu diperlukan komitmen, konsisten, dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBN tersebut. APBN memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Karena melalui APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan
dilaksanakan
oleh
pemerintah,
misalnya:
peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, peningkatan sumber daya manusia yang akan meningkatkan produktifitas faktor-faktor produksi. Dengan adanya APBN setiap tindakan negara dapat dikendalikan sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam APBN.
PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2
1.2 Rumusan Masalah 1. Apa fungsi dan peran APBN? 2. Bagaimana instrumen dan analisis kebijakan fiskal? 3. Apa prinsip-prinsip dalam APBN? 4. Bagaimana struktur dan susunan APBN?
1.3
Tujuan 1. Untuk mengetahui fungsi dan peran APBN di Indonesia. 2. Untuk mengetahui instrumen dan analisis kebijakan fiscal. 3. Untuk
mengetahui
prinsip-prinsip
dalam
APBN
yang
diterapkan di Indonesia. 4. Untuk mengetahui struktur dan susunan APBN negara Indonesia.
1.4 Manfaat Makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.
PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3
BAB II PEMBAHASAN 2.1
Pengertian APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui
oleh Dewan
Perwakilan
Rakyat. APBN berisi
daftar
sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat. Pada pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada pasal 23 ayat 3 disebutkan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. Setelah
APBN
ditetapkan
dengan
Undang-Undang,
pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan
penyusunan
APBN
adalah
sebagai
pedoman
pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2.2 Fungsi dan Peran dari APBN APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada
tahun
yang
bersangkutan,
Dengan
demikian,
PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5
pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan
kepada rakyat. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya,
telah
direncanakan
dan
dianggarkan
akan
membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan
lancar. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara
untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara
Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi
alat
untuk
memelihara
dan
mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian. Peran APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal. Baik pengeluaran maupun
PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6
penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary),
tetapi
penerimaan
pemerintah
dapat
mengurangi pendapatan nasional (contractionary).
2.3 Instrumen dan Analisis Kebijakan Fiskal Instrumen Kebijakan Fiskal Pembiayaan fungsional 1. Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibatakibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. 2. Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. 3. Sedang pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang ada di masyarakat. Analisis Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal tahun anggaran 1999/2000 diarahkan pada empat sasaran utama : (Laporan Bank Indonesia tahun 1999) 1) Menciptakan stimulus fiskal Guna menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran penerimaan manfaat yang lebih tepat, pemerintah telah mengeluarkan peraturanperaturan administratif dan menciptakan mekanisme penyaluran dana secara transparan (dana JPS). 2) Memperkuat Basis Penerimaan Upaya memperkuat basis penerimaan ditempuh melalui perbaikan administrasi dan struktur pajak, ekstensifikasi penerimaan PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7
pajak dan bukan pajak, seperti penjualan saham BUMn, penjualan asset BPPN. 3) Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankan Upaya untuk menunjang program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan dilakukan dengan memasukkan biaya restruktursiasi perbankan ke dalam APBN. 4) Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit -
Pemerintah
tetap
memeprtahankan
prinsip
untuk
tidak
menggunakan pembiayaan defisit anggaran dari bank sentral dan bank-bank di dalam negeri. -
Pemerintah tetap mengupayakan pinjaman dari luar negeri, yang diperboleh dari lembaga keuangan internasional seperti bank Dunia, ADB, dan OECF serta sejumlah negara sahabat secara bilateral, terutama dalam kerangka CGI.
-
Dengan menempuh kebijakan fiskal seperti di atas, secara keseluruhan operasi keuangan pemerintah sampai dengan Desember 1999 mencapai defisit sebesar Rp 3,2 triliun atau 4% dari pada PDB.
-
Dalam tahun 2002, kebijakan keuangann negara diarahkan pada upaya untuk mewujudkann ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability). Untuk itu ada dua langkah strategis yang tergambar dalam penyusunan APBN 2002,yaitu : 1. Mengupayakan volume dan rasio defisit anggaran terhadap PDB menurun 2. Menurunkan Rasio posisi utang pemerintah – baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri terhadap PDB.
PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8
-
Oleh karena itu pemerintah mempersiapkan langkah-langkah guna meningkatkan pendapatan negara, mengendalikan belanja negara, dan mengoptimalkan pilihan pembiayaan defisit anggaran. Langkah-langkah tersebut adalah : 1. Penurunan
defisit
meningkatkan mengoptimalkan
anggaran
penerimaan
diupayakan
dengan
terutama
dengan
penghimpunan
pajak
melalui
perluasan basis pajak dan lebih mengefisienkan pengeluaran. 2. Disisi
pembiayaan,
mengoptimalkan
hasil
pemerintah penjualan
berupaya
aset
program
restrukturisasi perbankan. 3. Dari penjualan aset program restrukturisasi perbankan dan privatrisasi, pemerintah menggunakan sebagian hasilnya
untuk
mengurangi
posisi
utang
dalam
negeri. (Laporan Bank Indonesia tahun 2001) -
Dengan langkah-langkah kebijakan fiskal seperti di atas, maka realisasi APBN 2002 mencatat defisit anggaran sebesar Rp 27,67 trilin (1,66% dari PDB) menurun dibandingkan defisit APBN 2001 sebesar Rp 40,48 triliun (2,72% dari PDB).
2.4
Prinsip – prinsip APBN
APBN kita disusun atas dasar tiga prinsip : 1. Prinsip anggaran berimbang, yaitu sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan pinjaman luar negeri. 2. Prinsip anggaran dinamis
PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9
Anggaran dinamis absolut, yaitu peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan
menggali
sumber
dalam
negeri
bagi
pembiayaan pembangunan dapat tercapai. Anggaran
dinamis
relatif,
yaitu
semakin
kecilnya
persentase ketergantungan pembiayaan terhadap pinjaman luar negeri. 3. Prinsip anggaran fungsional, yaitu pinjaman luar negeri hanya untuk membiayai pengeluaran pembangunan, bukan untuk membiayai pengeluaran rutin. Semakin dinamis anggaran dalam pengertian relatif, semakin baik tingkat fungsionalitas terhadap pinjaman luar negeri.Sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit. Penerimaan dan pengalokasian dana APBN Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),Cukai, danPajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya, sedangkan dana yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat indonesia.
PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10
2.5
Struktur APBN
APBN terdiri dari sektor pendapatan negara dan belanja negara.
Pendapatan Negara terdiri dari : 1. Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat di suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang ada di wilayah negara tersebut. 2. Produk Nasional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang berada di Negara lain. 3. Produk Nasional Neto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diperoleh dengan cara mengurangi GNP dengan penyusutan (depresiasi). 4. Pendapatan Nasional Neto adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama satu tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax). 5. Pendapatan Perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. 6. Pendapatan Bebas adalah pendapatan yang sudah menjadi hak mutlak bagi penerimanya. Jadi, pendapatan bebas adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan.
Belanja Negara terdiri dari : 1. Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. Belanja ini terdiri dari : belanja PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11
pegawai, belanja barang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah dan lain-lain. 2. Belanja Pemerintah Daerah adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah yang kemudian akan masuk dalam APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari : dana bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua).
PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sedangkan Peran APBN itu sendiri adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal diarahkan pada empat sasaran utama, yaitu: Menciptakan
stimulus
fiskal,
Memperkuat
Basis
Penerimaan,
Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankan, Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit APBN kita disusun atas dasar tiga prinsip, yaitu : prinsip anggaran berimbang, prinsip anggaran dinamis dan, prinsip anggaran fungsional. Sedangkan Struktur APBN terdiri dari sektor pendapatan negara dan belanja negara. 3.2 Saran
PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
13
DAFTAR PUSTAKA
Dumairy,2009, Pereekonomian Indonesia,Jakarta : Erlangga Anonim.2013.Instrumen dan Analisis Kebijakan Fiskal.http://tipsmotivasihidup.blogspot.com/2013/02/instrumen-dan-analisiskebijakan-fiskal.html?m=1 diakses pada tanggal 28 Februari 2014 pukul 15:40 Vortuz.2013.Masalah-masalah Kebijakan Fiskal dan APBN.http://vortuz.blogspot.com/2013/05/kebijakan-fiskal-dan-apbn.html?m=1 diakses pada tanggal 3 Maret 2014 pukul 20:17
PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
14