PEREKONOMIAN INDONESIA MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Disusun Oleh

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Disusun Oleh : Muhammad Sholehudin

( 12080694008 )

Iin Setiawati

( 12080694011 )

Dianita Asih Lestari

( 12080694017 )

Intan Permata Dewi

( 12080694022 )

Diana Alfrita

( 12080694029 )

Genis Astari

( 12080694032 )

Linda Tamim Umairoh H.

( 12080694041 )

Ratna Sari

( 12080694057 )

S1 AKUNTANSI 2012 A FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Pendapatan yang diterima oleh suatu negara akan dirinci dan selanjutnya akan dibuat pengalokasian pada keperluan belanja negara. Hal tersebut diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan dana untuk keperluan-keperluan dalam hal pembangunan dan kemajuan negara.

Pengelolaan

APBN

yang baik

akan

menjadi

kunci

keberhasilan pencapaian kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Untuk itu diperlukan komitmen, konsisten, dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBN tersebut. APBN memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Karena melalui APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan

dilaksanakan

oleh

pemerintah,

misalnya:

peningkatan

pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, peningkatan sumber daya manusia yang akan meningkatkan produktifitas faktor-faktor produksi. Dengan adanya APBN setiap tindakan negara dapat dikendalikan sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam APBN.

PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2

1.2 Rumusan Masalah 1. Apa fungsi dan peran APBN? 2. Bagaimana instrumen dan analisis kebijakan fiskal? 3. Apa prinsip-prinsip dalam APBN? 4. Bagaimana struktur dan susunan APBN?

1.3

Tujuan 1. Untuk mengetahui fungsi dan peran APBN di Indonesia. 2. Untuk mengetahui instrumen dan analisis kebijakan fiscal. 3. Untuk

mengetahui

prinsip-prinsip

dalam

APBN

yang

diterapkan di Indonesia. 4. Untuk mengetahui struktur dan susunan APBN negara Indonesia.

1.4 Manfaat Makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.


3

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Pengertian APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui

oleh Dewan

Perwakilan

Rakyat. APBN berisi

daftar

sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat. Pada pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada pasal 23 ayat 3 disebutkan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. Setelah

APBN

ditetapkan

dengan

Undang-Undang,

pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan

penyusunan

APBN

adalah

sebagai

pedoman

pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.2 Fungsi dan Peran dari APBN APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. 

Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada

tahun

yang

bersangkutan,

Dengan

demikian,


5

pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada rakyat. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya,

telah

direncanakan

dan

dianggarkan

akan

membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan 

lancar. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara



untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya



serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.



harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara

Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi

alat

untuk

memelihara

dan

mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian. Peran APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal. Baik pengeluaran maupun


6

penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary),

tetapi

penerimaan

pemerintah

dapat

mengurangi pendapatan nasional (contractionary).

2.3 Instrumen dan Analisis Kebijakan Fiskal  Instrumen Kebijakan Fiskal Pembiayaan fungsional 1. Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibatakibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. 2. Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. 3. Sedang pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang ada di masyarakat.  Analisis Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal tahun anggaran 1999/2000 diarahkan pada empat sasaran utama : (Laporan Bank Indonesia tahun 1999) 1) Menciptakan stimulus fiskal Guna menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran penerimaan manfaat yang lebih tepat, pemerintah telah mengeluarkan peraturanperaturan administratif dan menciptakan mekanisme penyaluran dana secara transparan (dana JPS). 2) Memperkuat Basis Penerimaan Upaya memperkuat basis penerimaan ditempuh melalui perbaikan administrasi dan struktur pajak, ekstensifikasi penerimaan PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

7

pajak dan bukan pajak, seperti penjualan saham BUMn, penjualan asset BPPN. 3) Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankan Upaya untuk menunjang program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan dilakukan dengan memasukkan biaya restruktursiasi perbankan ke dalam APBN. 4) Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit -

Pemerintah

tetap

memeprtahankan

prinsip

untuk

tidak

menggunakan pembiayaan defisit anggaran dari bank sentral dan bank-bank di dalam negeri. -

Pemerintah tetap mengupayakan pinjaman dari luar negeri, yang diperboleh dari lembaga keuangan internasional seperti bank Dunia, ADB, dan OECF serta sejumlah negara sahabat secara bilateral, terutama dalam kerangka CGI.

-

Dengan menempuh kebijakan fiskal seperti di atas, secara keseluruhan operasi keuangan pemerintah sampai dengan Desember 1999 mencapai defisit sebesar Rp 3,2 triliun atau 4% dari pada PDB.

-

Dalam tahun 2002, kebijakan keuangann negara diarahkan pada upaya untuk mewujudkann ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability). Untuk itu ada dua langkah strategis yang tergambar dalam penyusunan APBN 2002,yaitu : 1. Mengupayakan volume dan rasio defisit anggaran terhadap PDB menurun 2. Menurunkan Rasio posisi utang pemerintah – baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri terhadap PDB.


8

-

Oleh karena itu pemerintah mempersiapkan langkah-langkah guna meningkatkan pendapatan negara, mengendalikan belanja negara, dan mengoptimalkan pilihan pembiayaan defisit anggaran. Langkah-langkah tersebut adalah : 1. Penurunan

defisit

meningkatkan mengoptimalkan

anggaran

penerimaan

diupayakan

dengan

terutama

dengan

penghimpunan

pajak

melalui

perluasan basis pajak dan lebih mengefisienkan pengeluaran. 2. Disisi

pembiayaan,

mengoptimalkan

hasil

pemerintah penjualan

berupaya

aset

program

restrukturisasi perbankan. 3. Dari penjualan aset program restrukturisasi perbankan dan privatrisasi, pemerintah menggunakan sebagian hasilnya

untuk

mengurangi

posisi

utang

dalam

negeri. (Laporan Bank Indonesia tahun 2001) -

Dengan langkah-langkah kebijakan fiskal seperti di atas, maka realisasi APBN 2002 mencatat defisit anggaran sebesar Rp 27,67 trilin (1,66% dari PDB) menurun dibandingkan defisit APBN 2001 sebesar Rp 40,48 triliun (2,72% dari PDB).

2.4

Prinsip – prinsip APBN

APBN kita disusun atas dasar tiga prinsip : 1. Prinsip anggaran berimbang, yaitu sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan pinjaman luar negeri. 2. Prinsip anggaran dinamis


9



Anggaran dinamis absolut, yaitu peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan



menggali

sumber

dalam

negeri

bagi

pembiayaan pembangunan dapat tercapai. Anggaran

dinamis

relatif,

yaitu

semakin

kecilnya

persentase ketergantungan pembiayaan terhadap pinjaman luar negeri. 3. Prinsip anggaran fungsional, yaitu pinjaman luar negeri hanya untuk membiayai pengeluaran pembangunan, bukan untuk membiayai pengeluaran rutin. Semakin dinamis anggaran dalam pengertian relatif, semakin baik tingkat fungsionalitas terhadap pinjaman luar negeri.Sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit. Penerimaan dan pengalokasian dana APBN Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),Cukai, danPajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya, sedangkan dana yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat indonesia.


10

2.5

Struktur APBN

APBN terdiri dari sektor pendapatan negara dan belanja negara.

Pendapatan Negara terdiri dari : 1. Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat di suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang ada di wilayah negara tersebut. 2. Produk Nasional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang berada di Negara lain. 3. Produk Nasional Neto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diperoleh dengan cara mengurangi GNP dengan penyusutan (depresiasi). 4. Pendapatan Nasional Neto adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama satu tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax). 5. Pendapatan Perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. 6. Pendapatan Bebas adalah pendapatan yang sudah menjadi hak mutlak bagi penerimanya. Jadi, pendapatan bebas adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan.

Belanja Negara terdiri dari : 1. Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. Belanja ini terdiri dari : belanja PEREKONOMIAN INDONESIA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

11

pegawai, belanja barang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah dan lain-lain. 2. Belanja Pemerintah Daerah adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah yang kemudian akan masuk dalam APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari : dana bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua).


12

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sedangkan Peran APBN itu sendiri adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal diarahkan pada empat sasaran utama, yaitu: Menciptakan

stimulus

fiskal,

Memperkuat

Basis

Penerimaan,

Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankan, Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit APBN kita disusun atas dasar tiga prinsip, yaitu : prinsip anggaran berimbang, prinsip anggaran dinamis dan, prinsip anggaran fungsional. Sedangkan Struktur APBN terdiri dari sektor pendapatan negara dan belanja negara. 3.2 Saran


13

DAFTAR PUSTAKA

Dumairy,2009, Pereekonomian Indonesia,Jakarta : Erlangga Anonim.2013.Instrumen dan Analisis Kebijakan Fiskal.http://tipsmotivasihidup.blogspot.com/2013/02/instrumen-dan-analisiskebijakan-fiskal.html?m=1 diakses pada tanggal 28 Februari 2014 pukul 15:40 Vortuz.2013.Masalah-masalah Kebijakan Fiskal dan APBN.http://vortuz.blogspot.com/2013/05/kebijakan-fiskal-dan-apbn.html?m=1 diakses pada tanggal 3 Maret 2014 pukul 20:17


14

PEREKONOMIAN INDONESIA MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Disusun Oleh

Recommend Documents