Perika Perikatan tan dan perjan perjanjia jian n adalah adalah suatu suatu hal yang yang berbeda berbeda.. Perika Perikatan tan dapat dapat lahir lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan.
Hukum Perikatan dan Perjanjian Perikatan dan perjanjian adalah suatu hal yang berbeda. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. A. PERIKATAN Perikatan dalam pengertian luas alam bidang hukum kekayaan! misalnya perikatan jual beli! se"a menye"a! "akil tanpa kuasa #$aak"aarneming%! pembayaran tanpa utang! perbuatan mela"an hukum yang merugikan orang lain. alam bidang hukum keluarga! misalnya perikatan karena perka"inan! karena lahirnya anak dan sebagainya. alam bidang hukum "aris! misalnya perikatan un tuk ma"aris karena kematian pe"aris! membayar hutang pe"aris dan sebagainya. alam bidang hukum pribadi! misalnya perikatan untuk me"akili badan hukum oleh pengurusnya! dan sebagainya. Perikatan dalam pengertian sempit &embahas hukum harta kekayaan saja! meliputi hukum benda dan hokum perikatan! yang diatur dalam buku II 'UHPdt di ba"ah judul (entang Benda. Peraturan Hukum Perikatan Perikatan diatur dalam buku III 'UH Perdata dari pasal )*++-), 'UH Perdata. Buku III 'UH Perdata bersi/at 0 a. (erbuka! (erbuka! maksudnya perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja asal tidak bertentangan be rtentangan dengan undang- undang. b. &engatur! maksudnya karena si/at hukum perdata bukan memaksa tetapi disepakati oleh kedua belah pihak. 1. &elengkapi! maksudnya boleh menambah atau mengurangi isi perjanjian karena tergantung pada kesepakatan. &a1am-&a1am Perikatan a. Perikatan bersyarat # 2oor"aardelijk 2oor"aardelijk % Suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari! yang masih belum
tentu akan atau tidak terjadi. b. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan "aktu # (ijdsbepaling % Perbedaan antara perikatan bersyarat dengan ketetapan "aktu adalah di perikatan bersyarat! kejadiannya belum pasti akan atau tidak terjadi. Sedangkan pada perikatan "aktu kejadian yang pasti akan datang! meskipun belum dapat dipastikan kapan akan datangnya. 1. Perikatan yang membolehkan memilih # 3lternatie/ 3lternatie/ % imana terdapat dua atau lebih ma1am prestasi! sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana yang akan ia lakukan. d. Perikatan tanggung menanggung # Hoo/delijk atau Solidair % iamana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya. Sekarang ini sedikit sekali yang menggunakan perikatan type ini. e. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (ergantung (ergantung pada kemungkinan bias atau tidaknya prestasi dibagi. Pada hakekatnya tergantung pada kehendak kedua belak pihak yang membuat perjanjian. /. Perikatan tentang penetapan hukuman # Stra/beding % Suatu perikatan yang dikenakan hukuman apabila pihak berhutang tidak menepati janjinya. Hukuman ini biasanya ditetapkan dengan sejumlah uang yang merupakan pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak pembuat janji. Unsur-unsur Perikatan 4 Hubungan hokum &aksudnya adalah bah"a hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat! hukum melekatkan hak pada satu pihak dan ke"ajiban pad apihak lain dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan ke"ajibannya! maka hukum dapat memaksakannya. 4 Harta kekayaan &aksudnya adalah untuk menilai bah"a suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan! yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini yang membedakannya dengan hubungan hukum dibidang moral #dalam perkembangannya! ukuran penilaian tersebut didasarkan pada rasa keadilan masyarakat%. 4 Para pihak adalah Pihak P ihak yang berhak atas prestasi 5 kreditur! sedangkan yang "ajib memenuhi prestasi 5 debitur. 4 Prestasi #pasal )*+, 'UH Perdata%! prestasi yaitu 0 a. &emberikan sesuatu. b. Berbuat sesuatu. 1. (idak berbuat sesuatu. Asas-Asas Dalam Hukum Perikatan - 3sas 'ebebasan Berkontrak 0 Ps. )++60 ) 'UHPerdata. 7 3sas 'onsensualisme 0 )+*8 'UHPerdata. 7 3sas 'epribadian 0 )+) dan )+,8 'UHPerdata. 4 Penge1ualian 0 )9:* 'UHPerdata )+)9 'UHPerdata 4 Perluasannya yaitu Ps. )+)6 'UHPerdata. 7 3sas Pa1ta Suntservanda; asas kepastian hukum0 )++60 ) 'UHPerdata. B. P<=>3?>I3? Perjanjian adalah suatu peristi"a dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perikatan merupakan suatu yang
si/atnya abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu yan g bersi/at kongkrit. ikatakan demikian karena kita tidak dapat melihat dengan pan1aindra suatu perikatan sedangkan perjanjian dapat dilihat atau diba1a suatu bentuk perjanjian ataupun didengar perkataan perkataannya yang berupa janji. Asas Perjanjian 3da 9 jenis asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya. a. 3sas sistem terbukan hukum perjanjian Hukum perjanjian yang diatur didalam buku III 'UHP merupakan hukum yang bersi/at terbuka. 3rtinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat didalam buku III 'UHP hanya merupakan hukum pelengkap yang bersi/at melengkapi. b. 3sas 'onsensualitas 3sas ini memberikan isyarat bah"a pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. 1. 3sas Personalitas 3sas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti bah"a pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain. d. 3sas Itikad baik Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad baik. Perjanjian itikad baik mempunyai * arti yaitu 0 ). Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. *. Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikad baik. e. 3sas Pa1ta Sunt Servada 3sas ini ter1antum didalam Pasal )++6 ayat ) 'UHP yang isinya “Semua Perjanjian yang di b uat se1ara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. 3sas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian! karena memiliki arti bah"a semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memnuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam pasal )+*8 'UHP sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam buku III 'UHP tetap mengikat sebagai UndangUndang bagi para pihak yang membuat perjanjian. /. 3sas /or1e majeur 3sas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala ke"ajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa. g. 3sas <@eptio non 3diempletie 1ontra1tus 3sas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari ke"ajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian! dengan alasan bah"a krediturpun telah melakukan suatu kelalaian. Syarat Sahnya Perjanjian a. Syarat Subjekti/ - 'eadaan kesepakatan para pihak - 3danya ke1akapan bagi para pihak b. Syarat Abjekti/ - 3danya objek yang jelas - 3danya sebab yang dihalalkan oleh hukum =e/erensi 0
http0"arta"arga.gunadarma.a1.id*8))8hukum-perikatan-) Silondae. 3rus 3kbar! Cariana. 3ndi! ”3spek Hukum dalam
e. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (ergantung pada kemungkinan bias atau tidaknya prestasi dibagi. Pada hakekatnya tergantung pada kehendak kedua belak pihak yang membuat perjanjian. /. Perikatan tentang penetapan hukuman # Stra/beding % Suatu perikatan yang dikenakan hukuman apabila pihak berhutang tidak menepati janjinya. Hukuman ini biasanya ditetapkan dengan sejumlah uang yang merupakan pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak pembuat janji. Unsur-unsur Perikatan 4 Hubungan hokum &aksudnya adalah bah"a hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat! hukum melekatkan hak pada satu pihak dan ke"ajiban pad apihak lain dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan ke"ajibannya! maka hukum dapat memaksakannya. 4 Harta kekayaan &aksudnya adalah untuk menilai bah"a suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan! yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini yang membedakannya dengan hubungan hukum dibidang moral #dalam perkembangannya! ukuran penilaian tersebut didasarkan pada rasa keadilan masyarakat%. 4 Para pihak adalah Pihak yang berhak atas prestasi 5 kreditur! sedangkan yang "ajib memenuhi prestasi 5 debitur. 4 Prestasi #pasal )*+, 'UH Perdata%! prestasi yaitu 0 a. &emberikan sesuatu. b. Berbuat sesuatu. 1. (idak berbuat sesuatu. Asas-Asas Dalam Hukum Perikatan
- 3sas 'ebebasan Berkontrak 0 Ps. )++60 ) 'UHPerdata. 7 3sas 'onsensualisme 0 )+*8 'UHPerdata. 7 3sas 'epribadian 0 )+) dan )+,8 'UHPerdata. 4 Penge1ualian 0 )9:* 'UHPerdata )+)9 'UHPerdata 4 Perluasannya yaitu Ps. )+)6 'UHPerdata. 7 3sas Pa1ta Suntservanda; asas kepastian hukum0 )++60 ) 'UHPerdata. B. P<=>3?>I3?
Perjanjian adalah suatu peristi"a dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perikatan merupakan suatu yang si/atnya abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu yan g bersi/at kongkrit. ikatakan demikian karena kita tidak dapat melihat dengan pan1aindra suatu perikatan sedangkan perjanjian dapat dilihat atau diba1a suatu bentuk perjanjian ataupun didengar perkataan perkataannya yang berupa janji. Asas Perjanjian
3da 9 jenis asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya. a. 3sas sistem terbukan hukum perjanjian Hukum perjanjian yang diatur didalam buku III 'UHP merupakan hukum yang bersi/at terbuka. 3rtinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat didalam buku III 'UHP hanya merupakan hukum pelengkap yang bersi/at melengkapi. b. 3sas 'onsensualitas 3sas ini memberikan isyarat bah"a pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. 1. 3sas Personalitas 3sas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti bah"a pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain. d. 3sas Itikad baik Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad baik. Perjanjian itikad baik mempunyai * arti yaitu 0 ). Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. *. Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikad baik. e. 3sas Pa1ta Sunt Servada 3sas ini ter1antum didalam Pasal )++6 ayat ) 'UHP yang isinya “Semua Perjanjian yang di b uat se1ara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
3sas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian! karena memiliki arti bah"a semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memnuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam pasal )+*8 'UHP sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam buku III 'UHP tetap mengikat sebagai UndangUndang bagi para pihak yang membuat perjanjian. /. 3sas /or1e majeur 3sas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala ke"ajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa. g. 3sas <@eptio non 3diempletie 1ontra1tus 3sas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari ke"ajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian! dengan alasan bah"a krediturpun telah melakukan suatu kelalaian. Syarat Sahnya Perjanjian
a. Syarat Subjekti/ 7 'eadaan kesepakatan para pihak 7 3danya ke1akapan bagi para pihak b. Syarat Abjekti/ 7 3danya objek yang jelas 7 3danya sebab yang dihalalkan oleh hukum Supaya terjadi persetujuan yang sah! perlu dipenuhi , syarat0 ). *. +. ,.
'esepakatan mereka yang mengikatkan diri. 'e1akapan untuk membuat suatu perikatan. Suatu pokok persoalan tertentu. Suatu sebab yang tidak terlarang. ua syarat pertama disebut juga dengan syarat subyekti/! sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyekti/. alam hal tidak terpenuhinya unsur pertama #kesepakatan% dan unsur kedua #ke1akapan% maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga #suatu hal tertentu% dan unsur keempat #suatu sebab yang halal% maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.
Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut si/atnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan! kebiasaan atau undang-undang. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan! harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan! "alaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalamnya. &enurut ajaran yang la$im dianut sekarang! perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan pena"aran #o//erte% menerima ja"aban yang termaktub dalam surat tersebut! sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Dalaupun kemudian mungkin yang bersangkutan tidak membuka surat itu! adalah menjadi tanggungannya sendiri. Sepantasnyalah yang bersangkutan memba1a surat-surat yang diterimanya dalam "aktu yang sesingkat-singkatnya! karena perjanjian sudah lahir. Perjanjian yang sudah lahir tidak dapat ditarik kembali tanpa i$in pihak la"an. Saat atau detik lahirnya perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan! berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut! misalnya dalam pelaksanaannya atau masalah beralihnya suatu risiko dalam suatu peijanjian jual beli. (empat tinggal #domisili% pihak yang mengadakan pena"aran #o//erte% itu berlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya perjanjian. (empat inipun menjadi hal yang penting untuk menetapkan hukum manakah yang akan berlaku. alam hukum pembuktian ini! alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari0 bukti tulisan! bukti saksi-saksi! persangkaan-persangkaan! pengakuan dan bukti sumpah. Perjanjian harus ada kata sepakat kedua belah pihak karena perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Perjanjian adalah perbuatan-perbuatan yang untuk terjadinya disyaratkan adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih! jadi merupakan persetujuan. 'eharusan adanya kata sepakat dalam hukum perjanjian ini dikenal dengan asas konsensualisme. asas ini adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik ter1apainya kata sepakat. Syarat pertama di atas menunjukkan kata sepakat! maka dengan kata-kata itu perjanjian sudah sah mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Untuk membuktikan kata sepakat ada kalanya dibuat akte baik autentik maupun tidak! tetapi tanpa itupun sebetulnya sudah terjadi perjanjian! hanya saja perjanjian yang dibuat dengan akte autentik telah memenuhi persyaratan /ormil. Subyek hukum atau pribadi yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian atau "alikuasa hukumnya pada saat terjadinya perjanjian dengan kata sepakat itu dikenal dengan asas kepribadian. alam praktek! para pihak tersebut lebih sering disebut sebagai d ebitur dan kreditur. ebitur adalah yang berhutang atau yang berke"ajiban mengembalikan! atau menyerahkan! atau melakukan sesuatu! atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kreditur adalah pihak yang berhak menagih atau meminta kembali barang! atau menuntut sesuatu untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Berdasar kesepakatan pula! bah"a perjanjian itu dimungkinkan tidak hanya mengikat diri dari orang yang melakukan perjanjian saja tetapi juga mengikat orang lain atau pihak ketiga! perjanjian garansi termasuk perjanjian yang mengikat pihak ketiga . Eausa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian itu. Berangkat dari 1ausa ini maka yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi isi dan tujuan sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah. Fang dimaksud dengan 1ausa dalam hukum perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan untuk
menyerahkan suatu barang! maka barang yang akan diserahkan itu harus halal! atau perbuatan yang dijanjikan untuk dilakukan itu harus halal. >adi setiap perjanjian pasti mempunyai 1ausa! dan 1ausa tersebut haruslah halal. >ika 1ausanya palsu maka persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan. Isi perjanjian yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau dengan kata lain tidak halal! dapat dila1ak dari peraturan perundang-undangan! yang biasanya berupa pelanggaran atau kejahatan yang merugikan pihak lain sehingga bisa dituntut baik se1ara perdata maupun pidana. 3dapun isi perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan 1ukap sukar ditentukan! sebab hal ini berkaitan dengan kebiasaan suatu masyarakat sedangkan masingmasing kelompok masyarakat mempunyai tata tertib kesusilaan yang berbeda-beda. Se1ara mendasar perjanjian dibedakan menurut si/at yaitu0 ). Perjanjian 'onsensuil 3dalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja! sudah 1ukup untuk timbulnya perjanjian. *. Perjanjian =iil 3dalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. +. Perjanjian Cormil 3dalah perjanjian di samping sepakat juga penuangan dalam suatu bentuk atau disertai /ormalitas tertentu. Perikatan hapus0 ). *. +. ,. . . 9.
Pembayaran. Pena"aran pembayaran tunai! diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Pembaruan utang. Perjumpaanutangataukompensasi. per1ampuran utang! karena pembebasan utang! karena musnahn ya barang yang terutang. 'ebatalan atau pembatalan. Berlakunya suatu syarat pembatalan! karena le"at "aktu. (iap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan! seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan! asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur! atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri. (3?GG3P3? &engapa di indonesia ini harus dibuat hukum perjanjian karena perjanjian itu dibuat karena adanya persetujuan antara dua pihak! perlu untuk menjamin kepada suatu pihak tersebut supaya memenuhi perjanjian yang dibuat kedua belah pihak yang sesuai dengan kontrak! syarat dalam perjanjian tersebut. 3pabila salah satu pihak mengingkari salah satu pihak maka dapat diproses se1ara hukum. &ungkin dengan adanya hukum ini Perjanjian dapat ditentukan dan ditargetkan agar semua pihak tidak mengalami kerugian
A. HUKUM PERIKATAN
1.
Defnisi hukum perikatan
Perikatan dalam bahasa elanda disebut !"er bintenis#. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Ind$nesia. Perikatan dalam hal ini berarti % hal &an' men'ikat $ran' &an' satu terhadap $ran' &an' lain. Hal &an' men'ikat itu menurut ken&ataann&a dapat berupa perbuatan( misaln&a )ual beli baran'. Dapat berupa peristi*a( misaln&a lahirn&a se$ran' ba&i( menin''aln&a se$ran'. Dapat berupa keadaan( misaln&a% letak pekaran'an &an' berdekatan( letak rumah &an' ber'anden'an atau letak rumah &an' bersusun +rusun,. Karena hal &an' men'ikat itu selalu ada dalam kehidupan bermas&arakat( maka $leh pembentuk undan'undan' atau $leh mas&arakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum/.
0.
Dasar Hukum Perikatan Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat ti'a sumber adalah seba'ai berikut.
a. b.
Perikatan &an' timbul dari persetu)uan +per)an)ian,. Perikatan &an' timbul undan'-undan'. Perikatan &an' berasal dari undan'-undan' diba'i la'i men)adi undan'-undan' sa)a dan undan'-undan' dan perbuatan manusia. Hal ini ter'ambar dalam Pasal 120 KUH Perdata 3#Perikatan &an' dilahirkan dari undan'-undan'( timbul dari undan'undan' sa)a +uit de *et allen, atau dari undan'-undan' seba'ai akibat perbuatan $ran'# +uit *et ten 'e"$l'e "an/s mensen t$ed$en, Perikatan ter)adi karena undan'-undan' semata .Perikatan &an' timbul dari undan'-undan' sa)a adalah perikatan &an' letakn&a di luar uku III( &aitu &an' ada dalam pasal 145 KUH Perdata men'enai ke*a)iban alimentasi antara $ran' tua dan anak dan &an' lain dalam pasal 602 KUH Perdata men'enai hukum tetan''a &aitu hak dan ke*a)iban pemilik-pemilik pekaran'an &an' berdampin'an. Di luar dari sumber-sumber perikatan &an' telah di)elaskan di atas terdapat pula sumber-sumber lain &aitu 3 kesusilaan dan kepatutan +m$ral dan 7ats$en, menimbulkan perikatan *a)ar +$bli'ati$ naturalis,( le'aat +hibah *asiat,( pena*aran( putusan hakim. erdasarkan keadilan +billi)kheid, maka hal-hal termasuk dalam sumber 8 sumber perikatan. Perikatan ter)adi karena undan'-undan' akibat perbuatan manusia 9. Perikatan ter)adi bukan per)an)ian( tetapi ter)adi karena perbuatan melan''ar hukum +onrechtmatige daad, dan per*akilan sukarela + zaakwarneming). •
•
.
A:as-a:as dalam hukum perikatan Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam uku III KUH Perdata( &akni men'anut a:as kebebasan berk$ntrak dan a:as k$nsensualisme.
•
Asas Kebebasan erk$ntrak Asas kebebasan berk$ntrak terlihat di dalam Pasal 1; KUHP Perdata &an' men&ebutkan bah*a se'ala sesuatu per)an)ian &an'
•
5.
dibuat adalah sah ba'i para pihak &an' membuatn&a dan berlaku seba'ai undan'undan' ba'i mereka &an' membuatn&a. Asas k$nsensualisme Asas k$nsensualisme( artin&a bah*a per)an)ian itu lahir pada saat ter9apain&a kata sepakat antara para pihak men'enai hal-hal &an' p$k$k dan tidak memerlukan sesuatu 7$rmalitas. Den'an demikian( a:as k$nsensualisme la:im disimpulkan dalam Pasal 104 KUHP Perdata.
• • • •
Tidak melakukan apa &an' disan''upi akan dilakukann&a% Melaksanakan apa &an' di)an)ikann&a( tetapi tidak seba'aimana &an' di)an)ikan% Melakukan apa &an' di)an)ikan tetapi terlambat% Melakukan sesuatu &an' menurut per)an)ian tidak b$leh dilakukann&a. Akibat-akibat
a.
Memba&ar Keru'ian &an' Diderita $leh Kreditur +=anti Ru'i, =anti ru'i serin' diperin9i meliputi tin'a unsure( &akni b. ia&a adalah se'ala pen'eluaran atau per$n'k$san &an' n&ata-n&ata sudah dikeluarkan $leh salah satu pihak% 9. Ru'i adalah keru'ian karena kerusakan baran'-baran' kepun&aan kredit$r &an' diakibat $leh kelalaian si debit$r% d. un'a adalah keru'ian &an' berupa kehilan'an keuntun'an &an' sudah diba&an'kan atau dihitun' $leh kredit$r. 2.
Hapusn&a Perikatan Perikatan itu bisa hapus )ika memenuhi kriteria-kriteria sesuai den'an Pasal 1;1 KUH Perdata. Ada > +tu)uh, 9ara pen'hapusan suatu perikatan adalah seba'ai berikut 3
• • • • • • •
Pembaharuan utan' +in$"atie, Per)umpaan utan' +k$mpensasi, Pembebasan utan' Musnahn&a baran' &an' terutan' Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan. ?&arat &an' membatalkan Kedalu*arsa
. HUKUM PER@AN@IAN
1.
Pen'ertian Hukum Per)an)ian
Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian perjanjian, •
•
0.
Abdulkadir uhammad mengemukakan bah!a perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. enurut ".#atrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perka!inan, perjanjian ka!in, dll, dan dalam arti sempit perjanjian disini berarti hanya ditujukan kepada hubunganhubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku $$$ kitab undang-undang hukum perdata.
?tandar K$ntrak Istilah per)an)ian baku berasal dari ter)emahan dari bahasa In''ris( &aitu standard 9$ntra9t. ?tandar k$ntrak merupakan per)an)ian &an' telah ditentukan dan dituan'kan dalam bentuk 7$rmulir. K$ntrak ini telah ditentukan se9ara sepihak $leh salah satu pihak( terutama pihak ek$n$mi kuat terhadap ek$n$mi lemah. K$ntrak baku menurut unir %uadi adalah ?uatu k$ntrak tertulis &an' dibuat $leh han&a salah satu pihak dalam k$ntrak tersebut( bahkan serin'kali tersebut sudah ter9etak +b$ilerplate, dalam bentuk-bentuk 7$rmulir tertentu $leh salah satu pihak( &an' dalam hal ini ketika k$ntrak tersebut ditandatan'ani umumn&a para pihak han&a men'isikan data-data in7$rmati7 tertentu sa)a den'an sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausuln&a dimana para pihak lain dalam k$ntrak tersebut tidak mempun&ai kesempatan atau han&a sedikit kesempatan untuk mene'$siasi atau men'ubah klausul-kalusul &an' sudah dibuat $leh salah satu pihak tersebut( sehin''a biasan&a k$ntrak baku san'at berat sebelah.
&t?edan'kan menurut Pareto( suatu transaksi atau aturan adalah sah )ika membuat keadaan sese$ran' men)adi lebih baik den'an tidak se$ran'pun dibuat men)adi lebih buruk( sedan'kan menurut ukuran Kald$r-Hi9ks( suatu transaksi atau aturan sah itu adalah efsien )ika memberikan akibat ba'i suatu keuntun'an s$sial. Maksudn&a adalah membuat keadan sese$ran' men)adi lebih baik atau men''anti keru'ian dalam keadaan &an' memeprburuk.
.
a&am ' a&am Perjanjian Ma9am-ma9am per)an)ian $bli'at$r ialah sbb%
a.
Per)an)ian den'an uma-uma dan per)an)ian den'an beban. Perjanjian dengan Cuma-Cuma ialah suatu per)an)ian dimana pihak &an' satu memberikan suatu keuntun'an kepada &an' lain tanpa menerima suatu man7aat ba'i dirin&a sendiri. +Pasal 115 a&at +0, KUHPerdata,. Perjanjian dengan beban ialah suatu per)an)ian dimana salah satu pihak memberikan suatu keuntun'an kepada pihak lain den'an menerima suatu man7aat ba'i dirin&a sendiri.
b.
Per)an)ian sepihak dan per)an)ian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah suatu per)an)ian dimana han&a terdapat ke*a)iban pada salah satu pihak sa)a. Perjanjian timbal balik ialah suatu per)an)ian &an' memberi ke*a)iban dan hak kepada kedua belah pihak.
9.
Per)an)ian k$nsensuil( 7$rmal dan( riil. Perjanjian konsensuil ialah per)an)ian dian''ap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak &an' men'adakan per)an)ian tersebut. Perjanjian formil ialah per)an)ian &an' harus dilakukan den'an suatu bentuk ter&entu( &aitu den'an 9ara tertulis. Perjanjian riil ialah suatu per)an)ian dimana selain diperlukan adan&a kata sepakat( harus diserahkan.
d.
Per)an)ian bernama( tidak bernama dan( 9ampuran. Perjanjian bernama adalah suatu per)an)ian dimana Undan' Undan' telah men'aturn&a den'an kententuanketentuan khusus &aitu dalam ab B sampai bab CIII KUHPerdata ditambah titel BIIA. Perjanjian tidak bernama ialah per)an)ian &an' tidak diatur se9ara khusus. Perjanjian campuran ialah per)an)ian &an' men'andun' berba'ai per)an)ian &an' sulit dikualifkasikan.
5.
#yarat-syarat sah perjanjian ?uatu k$ntrak dian''ap sah +le'al, dan men'ikat( maka per)an)ian tersebut harus memenuhi s&arat-s&arat tertentu. Menurut ketentuan pasal 104 KUHP Perdata( ada empat s&arat &an' harus dipenuhi untuk sahn&a suatu per)an)ian( &aitu 3
a.
?epakat mereka &an' men'ikatkan dirin&a. ?&arat pertama merupakan a*al dari terbentukn&a per)an)ian( &aitu adan&a kesepakatan antara para pihak tentan' isi per)an)ian &an' akan mereka laksanakan. leh karena itu timbuln&a kata sepakat
tidak b$leh disebabkan $leh ti'a hal( &aitu adan&a unsur paksaan( penipuan( dan kekeliruan. Apabila per)an)ian tersebut dibuat berdasarkan adan&a paksaan dari salah satu pihak( maka per)an)ian tersebut dapat dibatalkan. b.
Ke9akapan untuk membuat suatu perikatan. Pada saat pen&usunan k$ntrak( para pihak khususn&a manusia se9ara hukum telah de*asa atau 9akap berbuat atau belum de*asa tetapi ada *alin&a. Di dalam KUH Perdata &an' disebut pihak &an' tidak 9akap untuk membuat suatu per)an)ian adalah $ran'-$ran' &an' belum de*asa dan mereka &an' berada diba*ah pen'ampunan.
9.
Men'enai suatu hal tertentu. ?e9ara &uridis suatu per)an)ian harus men'enai hal tertentu &an' telah disetu)ui. ?uatu hal tertentu disini adalah $b)ek per)an)ian dan isi per)an)ian. ?etiap per)an)ian harus memiliki $b)ek tertentu( )elas( dan te'as. Dalam per)an)ian penilaian( maka $b)ek &an' akan dinilai haruslah )elas dan ada( sehin''a tidak men'ira-n'ira.
d.
?uatu sebab &an' halal. ?etiap per)an)ian &an' dibuat para pihak tidak b$leh bertentan'an den'an undan'-undan'( ketertiban umum( dan kesusilaan. Dalam akta per)an)ian sebab dari per)an)ian dapat dilihat pada ba'ian setelah k$mparasi( den'an s&arat pertama dan kedua disebut s&arat sub)ekti7( &aitu s&arat men'enai $ran'-$ran' atau sub)ek hukum &an' men'adakan per)an)ian( apabila kedua s&arat ini dilan''ar( maka per)an)ian tersebut dapat diminta pembatalan. @u'a s&arat keti'a dan keempat merupakan s&arat $b)ekti7( &aitu men'enai $b)ek per)an)ian dan isi per)an)ian( apabila s&arat tersebut dilan''ar( maka per)an)ian tersebut batal demi hukum. Namun(apabila per)an)ian telah memenuhi unsur-unsur sahn&a suatu per)an)ian dan asas-asas per)an)ian( maka per)an)ian tersebut sah dan dapat di)alankan.
2.
#aat (ahirnya Perjanjian Menetapkan kapan saat lahirn&a per)an)ian mempun&ai arti pentin' ba'i 3
a.
kesempatan penarikan kembali pena*aran%
b.
penentuan resik
%$9.
saat mulai dihitun'n&a )an'ka *aktu kadalu*arsa%
d.
menentukan tempat ter)adin&a per)an)ian.
6.
Pelaksanaan Perjanjian Pen'aturan men'enai pelaksanaan k$ntrak dalam KUHP men)adi ba'ian dari pen'aturan tentan' akibat suatu per)an)ian( &aitu diatur dalam pasal 1; sampai den'an pasal 151 KUHP. Pada umumn&a dikatakan bah*a &an' mempun&ai tu'as untuk melaksanakan k$ntrak adalah mereka &an' men)adi sub)ek dalam k$ntrak itu.
Pembatalan perjanjian Pembelokan pelaksanaan kontrak sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak konstruksi tersebut dikenal dengan sebutan !anprestasi atau ingkar janji.
. Hukum Da'an' +KUHD,
1.
Hubun'an Hukum Perdata den'an Hukum Da'an' Hukum da'an' adalah hukum perikatan &an' timbul khusus dari lapan'an perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Da'an' diatur dalam Kitab Undan'-Undan' Hukum Da'an' +KUHD,. Kesimpulan ini sekali'us menun)ukkan ba'aimana hubun'an antara hukum da'an' dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum +le 'eneralis, dan hukum da'an' merupakan hukum khusus +le spe9ialis,.
0.
erlakun&a Hukum Da'an' Kitab Undan'-Undan' Hukum Da'an' masih berlaku di Ind$nesia berdasarkan Pasal 1 aturan peralihan UUD 1F52 &an' pada p$k$kn&a men'atur bah*a peraturan &an' ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Ind$nesia memberlakukan aturan pen''antin&a. Di ne'eri elanda sendiri
.
Hubun'an Pen'usaha dan Pembantun&a Pen'usaha +pemilik perusahaan, &an' men'a)ak pihak lain untuk men)alankan usahan&a se9ara bersama-sama(atau perusahaan &an' di)alankan dan dimiliki lebih dari satu $ran'( dalam istilah bisnis disebut seba'ai bentuk ker)asama. a'i perusahaan &an' sudah besar( Memasarkan pr$dukn&a biasan&a dibantu $leh pihak lain( &an' disebut seba'ai pembantu pen'usaha. ?e9ara umum pembantu pen'usaha dapat di'$l$n'kan men)adi 0 +dua,( &aitu3 •
•
5.
Pembantu-pembantu pen'usaha di dalam perusahaan( misaln&a pela&an t$k$( peker)a kelilin'( pen'urus fllial( peme'an' pr$kurasi dan pimpinan perusahaan. Pembantu pen'usaha diluar perusahaan( misaln&a perusahaan( pen'a9ara( n$ratis( makelar( k$misi$ner.
a'en
Pen'usaha dan Ke*a)ibann&a •
•
•
•
•
•
Memberikan i)in kepada buruh untuk beristirahat( men)alankan ke*a)iban menurut a'aman&a Dilaran' memperker)akan buruh lebih dari > )am sehari dan 54 )am semin''u( ke9uali ada i)in pen&impan'an Tidak b$leh perempuan
men'adakan
diskriminasi
upah
lakiGlaki
dan
a'i perusahaan &an' memperker)akan 02 $ran' buruh atau lebih *a)ib membuat peraturan perusahaan
•
2.
entuk-entuk adan Usaha •
Perusahaan Per$ran'an Perusahaan Per$ran'an adalah perusahaan &an' dikel$la dan dia*asi $leh satu $ran' sehin''a semua keuntun'an &an' didapatkan akan men)adi hakn&a se9ara penuh dan )ika terdapat keru'ian maka &an' bersan'kutan harus menan''un' resik$ tersebut se9ara sendiri.
•
•
irma irma adalah entuk badan usaha &an' didirikan $leh beberapa $ran' den'an men''unakan nana bersama atau satu nama di'unakan bersama. Dalam frma semua an''$ta bertan''un'-)a*ab sepenuhn&a( baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utan'utan' perusahaan kepada pihak lainn&a. Persekutuan K$manditer +$mmanditer Benn$$ts9hap, Persekutuan K$manditer adalah persekutuan &an' didirikan $leh beberapa $ran' sekutu &an' men&erahkan dan memper9a&akan uan'n&a untuk dipakai dalam persekutuan.
6.
Perser$an Terbatas Perser$an terbatas +PTGNB atau Naaml$:e Benn$ts9hap, adalah suatu badan usaha &an' mempun&ai keka&aan( hak( serta ke*a)iban sendiri( &an' terpisah dari keka&aan( hak sereta ke*a)iban para pendiri maupun pemilik.
>.
K$perasi Menurut UU n$. 02 Tahun 1FF0( K$perasi adalah suatu bentuk badan usaha &an' beran''$takan $ran'-$ran' atau badan hukum k$perasi &an' melandaskan ke'iatann&a pada prinsip k$perasi sekali'us seba'ai 'erakan ek$n$mi rak&at &an' berdasarkan atas a:as kekeluar'aan.
;. a&asan a&asan adalah suatu badan hukum &an' mempun&ai maksud dan tu)uan bersi7at s$sial( kea'amaan dan kemanusiaan( didirikan den'an memperhatikan pers&aratan 7$rmal &an' ditentukan dalam undan'undan'.
F.
adan Usaha Milik Ne'ara +UMN, UMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan ber'erak dalam bidan' usaha apapun &an' seba'ian atau seluruh m$daln&a merupakan keka&aan Ne'ara( ke9uali )ika ditentukan lain berdasarkan Undan' Undan'.
ER!A"A!-!A"A! PERIKATAN •
eave a 1omment
Pihak dalam suatu perikatan 0 kreditur dan debitur ). 'reditur 0 orang yang berhak menuntut sesuatu dari pihak lain *. ebitur 0 orang yang berke"ajiban memenuhi tuntutan tersebut 3pabila dalam suatu perikatan hanya ada satu debitur dan satu kreditur! dan sesuatu yang dapat dituntut hanya satu hal serta dapat dilakukan seketika maka itu adalah perikatan dalam bentuk yang paling sederhana yang dinamakan juga perikatan #ersahaja atau perikatan murni . Bentuk Perikatan lainnya 0 ). $. Perikatan #ersyarat %Pasal $&'( ) $&*+ K,HPer •
Perikatan #ersyarat adalah perikatan yang digantungkan pada suatu peristi"a yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi.
•
3da * ma1am perikatan bersyarat 0
a. perikatan dengan syarat tangguh 7 perikatan ini baru lahir jika peristi"a yang dimaksud atau disyaratkan itu terjadi. Perikatan lahir pada detik terjadinya peristi"a tersebut.
Eontoh 0 saya berjanji akan menye"akan rumah saya kalau saya dipindahkan keluar negeri. 3rtinya saya baru akan menye"akan rumah jika saya dipindahkan keluar negeri! jika saya tidak dipindahkan! maka tidak ada perikatan untuk menye"akan rumah saya. #. perikatan dengan syarat #atal 7 perikatan yang sudah ada akan berakhir jika peristi"a yang dimaksud itu terjadi.
Eontoh 0 saat ini saya menye"akan rumah saya kepada 3 dengan ketentuan se"a-menye"a ini akan berakhir jika anak saya yang ada di luar negeri pulang ke tanah air. •
Suatu perjanjian adalah batal jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat #debitur%. Suatu syarat yang berada dalam kekuasaan orang yang terikat disebut juga syarat ptestati/. Perjanjian seperti itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun #artinya tidak dapat dipaksa pemenuhannya%.
Eontoh 0 saya berjanji untuk menghadiahkan sepeda saya kepada 3li jika suatu saat saya menghendakinya. •
Suatu perjanjian juga batal jika syaratnya tidak mungkin terlaksana0 #ertentangan dengan kesusilaan0 atau sesuatu yang dilarang ,, .
Eontoh 0 saya berjanji akan memberi 3mat sebuah rumah jika berhasil menurunkan bintang dan bulan ke bumi atau kalau ia berhasil membakar rumahnya 3li atau kalau ia melakukan sebuah perbuatan $ina. &aka perjanjian itu tidak mempunyai kekutan hukum apapun. •
>ika suatu perjanjian digantungkan pada syarat bah"a suatu peristi"a akan terjadi pada "aktu tertentu! maka syarat itu harus dianggap tidak terpenuhi jika batas "aktu itu sudah le"at dan peristi"a tersebut tidak terjadi.
•
Suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi ! menghentikan perjanjian yang sudah ada dan memba"a segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada perjanjian #Pasal )* 'UHPer%. 3rtinya! si berpiutang "ajib mengembalikan apa yang sudah diterimanya! apabila peristi"a yang dimaksudkan itu terjadi.
). &. Perikatan dengan ketetapan 1aktu %Pasal $&*2 ) $&+$ K,HPer Perikatan ini tidak menangguhkan lahirnya perikatan! hanya menangguhkan pelaksanaannya! ataupun menentukan lama "aktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan itu. Eontoh 0 saya akan menye"akan rumah saya per ) >anuari *8)* atau sampai ) >anuari *8)*! maka perjanjian itu adalah suatu perjanjian dengan ketetapan "aktu. Eontoh lainnya0 saya akan menjual rumah saya dengan ketentuan bah"a penghuni yang sekarang meninggal dunia. &emang hampir sama dengan perjanjian bersyarat tetapi perjanjian tadi adalah perjanjian dengan ketetapan "aktu karena hal orang meninggal adalah sesuatu yang pasti
akan terjadi di masa depan. Sementara perjanjian bersyarat adalah sesuatu yang belum pasti akan terjadi di masa depan. ). (. Perikatan manasuka %alternati/ %pasal $&+& ) $&++ K,HPer alam perikatan manasuka si berutang#debitur% dibebaskan menyerahkan salah satu dari dua barang atau lebih yang disebutkan dalam perjanjian! tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian lagi dari barang yang lain. Hak memilih barang ini ada pada si berutang! jika hak ini tidak se1ara tegas diberikan oleh si berpiutang. Eontoh 0 saya mempunyai tagihan seratus ribu rupiah pada seorang petani. Sekarang saya mengadakan suatu perjanjian dengannya bah"a ia akan saya bebaskan dari utangnya jika ia menyerahkan kudanya atau )88kg berasnya. •
3pabila ) dari * barang itu musnah atau tidak dapat lagi diserahkan! maka perikatan itu menjadi perikatan murni atau perikatan bersahaja.
•
>ika semua barang itu hilang atau musnah akibat si berutang! maka si berutang "ajib membayar harga barang yang hilang terakhir
•
>ika hak pilih ada pada si berutang! dan salah satu barang hilang atau musnah bukan akibat salahnya si berutang! si berpiutang "ajib mendapat barang yang satu lagi.
•
>ika salah satu barang hilang akibat salahnya si berutang! maka si berpiutang boleh memilih barang yang satu lagi atau harga barang yang sudah hilang.
•
•
>ika kedua barang hilang atau salah satu hilang akibat kesalahan si berutang! maka si berpiutang boleh memilih sesuai pilihannya. 3sas-asas di atas berlaku juga jika barang lebih dari dua ataupun perikatan untuk melakukan suatu perbuatan.
). 3. Perikatan tanggung-menanggung atau slider %Pasal $&+2 ) Pasal $&4' K,HPer •
3dalah perikatan yang terdapat beberapa orang di salah satu pihak #lebih dari satu debitur atau lebih dari satu kreditur%.
•
alam hal terdapat lebih dari satu debitur maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. engan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur! membebaskan debitur lainnya.
•
alam hal beberapa orang di pihak kreditur! maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Pembayaran yang dilakukan kepada seorang kreditur! membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur lainnya.
). '. Perikatan yang dapat di#agi dan yang tidak dapat di#agi %Pasal $&4*-$(5( K,HPer •
•
apat atau tidak dapat dibaginya suatu perikatan adalah tergantung dari apakah barang nya dapat dibagi atau tidak serta penyerahannya dapat dibagi atau tidak. &eskipun barang atau perbuatan yang dimaksudkan si/atnya dapat dibagi! tetapi jika penyerahan atau pelaksanaan perbuatan itu tidak dapat dilakukan sebagian-sebagian! maka perikatan itu harus dianggap tidak dapat dibagi.
). *. Perikatan dengan an6aman hukuman %Pasal $(53 ) $($& K,Hper •
•
•
•
Perikatan dimana si berutang untuk jaminan pelaksanaan perjanjiannya! di"ajibkan melakukan sesuatu apabila perikatan a"alnya tidak terpenuhi. 3tau dengan kata lain! perikatan yang ada hukumannya jika debitur tidak melakukan ke"ajibannya. Eontoh 0 3 melakukan suatu perjanjian dengan B yang berpro/esi sebagai kontraktor untuk membangun sebuah apartemen. Pembangunan itu dalam perjanjian harus selesai selama * tahun. >ika terlambat B akan dikenakan denda untuk mengganti kerugian yang diderita 3 sebesar *8juta rupiah per bulan keterlambatannya. Perikatan dengan an1aman hukuman "alaupun mirip dengan perikatan manasuka #karena ada dua prestasi yang harus dipenuhi%! sangatlah berbeda satu sama lain! karena dalam perikatan dengan an1aman hukuman sebenarnya prestasinya hanya satu! kalau ia lalai melakukan prestasi tersebut barulah mun1ul prestasi yang ditentukan sebagai hukuman. Hukuman yang ditentukan biasanya sangatlah berat! bahkan terlampau berat. &enurut Pasal )+8: 'UHPer! hakim bisa saja mengubah hukuman tersebut! bila perikatan a"alnya sudah dilakukan sebagian.
3taupun jika perikatannya belum dilakukan sama sekali! hakim dapat menggunakan Pasal )++6 ayat + dimana suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Contoh Kasus Perikatan : Kasus Surabaya Delta Plaza •
Kronologi Kasus Pada permulaan PT Surabaya Delta Plaza (PT. SDP) dibuka dan disewakan untuk pertokoan, pihak pengelola merasa kesulitan untuk memasarkannya. Salah satu cara untuk memasarkannya adalah secara persuasi menga!ak para pedagang meramaikan komplek pertokoan di pusat kota Surabaya
itu. Salah seorang diantara pedagang yang menerima a!akan PT surabaya Delta Plaza adalah Tarmin Kusno, yang tinggal di Sunter"#akarta. Tarmin memanaatkan ruangan seluas $$$,%& ' antai *** itu untuk men!ual perabotan rumah tangga dengan nama +ombi urniture. -mpat bulan berlalu Tarmin menempati ruangan itu, pengelola PT Surabaya Delta Plaza (PT. SDP) menga!ak Tarmin membuat Per!an!ian Sewa 'enyewa/ dihadapan 0otaris. Dua belah pihak bersepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, Ser1ice +harge, sanksi dan segala hal yang bersangkut paut dengan sewa menyewa ruangan. Tarmin bersedia membayar semua kewa!ibannya pada PT Surabaya Delta Plaza (PT. SDP), tiap bulan terhitung se!ak 'ei &2$$ s3d 45 6pril &22$ paling lambat pembayaran disetorkan tanggal &5 dan denda 5355 (dua permil) perhari untuk kelambatan pembayaran. Kesepakatan antara pengelola PT Surabaya Delta Plaza (PT. SDP) dengan Tarmin dilakukan dalam 6kte 0otaris Steanus Sindhunatha 0o. 75 Tanggal $3$3&2$$. Tetapi per!an!ian antara keduanya agaknya hanya tinggal per!an!ian. Kewa!iban Tarmin ternyata tidak pernah dipenuhi, Tarmin menganggap kesepakatan itu sekedar ormalitas, sehingga tagihan demi tagihan pengelola SDP tidak pernah dipedulikannya. 8ahkan menurutnya, 6kte 0o. 75 tersebut, tidak berlaku karena pihak PT Surabaya Delta Plaza (PT. SDP) telah membatalkan 9entlement agreement/ dan kesempatan yang diberikan untuk menunda pembayaran. :anya sewa ruangan, menurut Tarmin akan dibicarakan kembali di akhir tahun &22&. 0amun pengelola PT Surabaya Delta Plaza (PT. SDP) berpendapat sebaliknya. 6kte 0o. 75 tetap berlaku dan harga sewa ruangan tetap seperti yang tercantum pada 6kta tersebut. :ingga &5 'aret &22&, Tarmin seharusnya membayar ;S<4&&.57$,=5 dan >p. &.75?.%2,77 kepada PT SDP. 'eski kian hari !umlah uang yang harus dibayarkan untuk ruangan yang ditempatinya terus bertambah, Tarmin tetap berkeras untuk tidak membayarnya. Pengelola PT Surabaya Delta Plaza (PT. SDP), yang menga!ak Tarmin meramaikan pertokoan itu. Pihak pengelola PT Surabaya Delta Plaza (PT. SDP) menutup +@'8* urniture secara paksa. Selain itu, pengelola PT Surabaya Delta Plaza (PT. SDP) menggugat Tarmin di Pengadilan 0egeri Surabaya.
Analisis : Per!an!ian diatas bisa dikatakan sudah ada kesepakatan, karena pihak PT. Surabaya Delta Plaza dan Tarmin Kusno dengan rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk menandatangani isi per!an!ian Sewa"menyewa yang dia!ukan oleh pihak PT. Surabaya Delta Plaza yang dibuktikan dihadapan 0otaris. Tapi ternyata Tarmin Kusno tidak pernah memenuhi kewa!ibannya untuk membayar semua kewa!ibannya kepada PT Surabaya Delta Plaza, dia tidak pernah peduli terhadap tagihan A tagihan yang datang kepadanya dan dia tetap bersikeras untuk tidak membayar semua kewa!ibannya. 'aka dari itu Tarmin Kusno bisa dinyatakan sebagai pihak yang melanggar per!an!ian atau telah melakukan wanprestasi. Dengan alasan inilah pihak PT Surabaya Delta Plaza setempat melakukan penutupan +@'8* urniture secara paksa dan menggugat Tamrin Kusno di Pengadilan 0egeri Surabaya. Dan !ika kita kaitkan dengan ;ndang"undang yang ada dalam 8B, tindakan Pihak PT Surabaya Delta Plaza bisa dibenarkan. Dalam pasal 1240 BW, di!elaskan bahwa C Dalam pada itu si piutang adalah behak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh :akim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatuyang telah dibuat tadi
atas biaya si berutang dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga !ika ada alasan untuk itu.
Dari pasal diatas, maka pihak PT Surabaya Delta Plaza bisa menuntut kepada Tarmin Kusno yang tidak memenuhi suatu perikatan dan dia dapat dikenai denda untuk membayar semua tagihan bulanan kepada PT Surabaya Delta Plaza. Seharusnya Tarmin Kusno bertanggung !awab atas semua kewa!iban"kewa!ibannya yang telah ia sepakati sebelumnya dan harus menerima semua resiko yang dia terima. CONTOH KONTRAK KERJA BIDANG KONSTRUKSI : SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : OO1/SPK015/XI/05 T E N T AN G PEKERJAAN PEMBANGUNAN DINDING PARTISI PT. JAYA MAJU CABANG BEKASI ANTARA PT. ANTARA DENGAN CV. PANCA INDERA P! "r# #$# Km#% &$''( D) B)($ No*+m,+r &")$ D) R#,) -#m m# $' ,+r&$! &$'$ !# ," #$# : 1. Nm : HASAN J,&$ : Br$" Co$&ro((+r M+#(# : PT ANTARA A(m& : J($ Mr 2 B+%# Y$' %+($3)&$ !(m S)r& P+r3$3#$ K+r3 #$# !#%+,)& PIHAK PERTAMA. 4. Nm : SEPTIADI J,&$ : G+$+r( M$'+r M+#(# : CV PANCA INDERA A(m& : J(. A(m$! 2 B+%# T+(o$ : 0412647 4646 Y$' %+($3)&$ !(m S)r& P+r3$3#$ K+r3 #$# !#%+,)& PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA !$ PIHAK KEDUA &+(" %+& ,+r%m2%m m+$'!$ P+r3$3#$ / Ko$&r K+r3 P++r3$ PEMBANGUNAN DINDING PARTISI PT. JAYA MAJU C,$' BEKASI $' m+$'#& m+$)r)& +&+$&)$ %+,'#m$ &+r$&)m m+$)r)& %(2 %( %+,'# ,+r#)& : PASA- 1
TUGAS PEKERJAAN PIHAK PERTAMA !(m +!)!)$$ %++r&# &+r%+,)& !#&% m+m,+r# &)'% +! PIHAK KEDUA !$ PIHAK KEDUA m+$+r#m &)'%2&)'% &+r%+,)& )$&) m+(%$$ P++r3$ PEMBANGUNAN DINDING PARTISI PT JAYA MAJU ,$' BEKASI. PASA- 4 JUM-AH HARGA BORONGAN J)m(" Hr' Boro$'$ ++r3$ &+r%+,)& !(" %+,+%r R. 7780008000.22 9S+m,#($ P)()" S+m,#($ J)& R)#" %+%)# ,"$/m&+r#( $' &+r&+r !# !(m +$r$ "#r. 9-#"& (m#r$ A PASA- ; CARA PEMBAYARAN 1. PIHAK KEDUA !& m+$+r#m )$' m) %+,+%r ;0< !r# $#(# o$&r &) %+,+%r ;0< = R. 77.000.000 > R. 4786008000.22 9D) P)()" S+m,#($ J)& T)3)" R&)% R#,) R)#" 8 m+(()# B$ BNI 14;?24?421?1? !$ ++r3$ $ !#m)(# %+&+(" !#!$ +m,r$ )$' m) !r# #" +r&m. 4. P+m,r$ ,+r#)&$ !#(%$$ o(+" PT JAYA MAJU C,$' BEKASI $' !#&)r %+,'# ,+r#)& : . P+m,r$ +!) %+,+%r ;0 < !r# "r' ,oro$'$ ,#( +m3)$ @#%# ++r3$ &+(" m+$# 5 < $' !# ,)&#$ !+$'$ (or$ +m3)$ @#%#. ,. P+m,r$ K+&#' %+,+%r ;5< !r# "r' ,oro$'$ $' !# ,r$ ,#( +m3)$ ++r3$ &+(" m+$# 100< $' !# ,)&#$ !+$'$ (or$ +m3)$ @#%#. . P+m,r$ K++m& %+,+%r 5 < ,#( m% &) +m+(#"r$ &+(" %+(+%# %+(m 1 ,)($. PASA- ? -AMA PEKERJAAN DAN SANKSI 1. -m ++r3$ $' !#%$'')$ !(" ?0 "r# %+3 "r# R,) &$''( 10 No*+m,+r 4005 9)$' m) !#&+r#m %m# !+$'$ +$+r"$ ! "r# J)m& &$''( 10 D+%+m,+r 4005.
4. A,#( &+r3!# +&+r(m,&$ +$+r"$ "%#( ++r3$ m ,+r!%r$ S)r& P+r3$3#$ K+r3 #$#8 PIHAK KEDUA !#+$$ !+$! %+,+%r 1/1000 9S&) P+r%+r#,) !r# Hr' Boro$'$ / N#(# Ko$&r )$&) %+&# "r# +(m,&$. PASA- 5 PERSE-ISIHAN DAN DOMISI-I 1. A,#( &+r3!# +r%+(#%#"$ $&r +!) ,+(" #"8 m ! !%r$ $ !#%+(+%#$ %+r m)%r". 4. A,#( !(m m)%r" &+r%+,)& &#! !#+ro(+" +$+(+%#$8 m +r%+(#%#"$ &+r%+,)& !#%+(+%#$ o(+" %)&) P$#&# Ar,#&r'+ $' &+r!#r# !r# %+or$' #( PIHAK PERTAMA8 %+or$' #( PIHAK KEDUA !$ %+or$' #( PIHAK KETIGA $' !##(#" o(+" +!) ,+(" #" $' m+m#(#" &+m& +!)!)$ $' %" !$ &#! ,+r)," !# $&or P+$'!#($ N+'+r# B$' 2B+(#&)$'. ;. S+(m ro%+% +$+(+%#$ +r%+(#%#"$ !+$'$ r m)%r"8 &#! !& !#3!#$ (%$ )$&) m+$)$! +(%$$ ++r3$ %+%)# 3!( $' !#&+&$. PASA- PENUTUP 1. S)r& +r3$3#$ K+r3 #$# !#$&$ %"8 m+$'#& +!) ,+(" #" !$ ,+r() %+&+(" !#&$! &$'$# o(+" +!) ,+(" #" ! "r#8 &$''(8 ,)($ !$ &")$ &+r%+,)& !# &%. 4. S)r& P+r3$3#$ K+r3 #$# !#,)& !(m 4 r$' ,+rm&+r# )) / R. .00082 9E$m R#,) R)#" !$ m+m)$# +)&$ "))m $' %m )$&) PIHAK PERTAMA !$ PIHAK KEDUA !$ %+(+,#"$ !#,+r#$ +! #"2#" $' ! "),)$'$$ !+$'$ ++r3$ #$#. SANKSI PE-ANGGARAN KONTRAK Ko$&r +r3 o$&r)%# m+r)$ ))r$ %&# !(m m+$'!$ ++r3$ o$&r)%#8 %+"#$'' +($''r$ o$&r +r3 o$&r)%# m+r)$ +3!#$ $' &#m,)( r+$ %(" %&) #" m+()$ &#$!$ #!+r 3$3# 9$r+%&%#. J!#8 +$+(+%#$ "))m $' !#m,#( !(" %+r o$&r&)(.
