Tugas Kemahiran Non Litigasi Lab. Naker, Pajak & Perijinan
SURAT PERJANJIAN KERJA
Disusun Oleh:
Wahyu Ardiansyah - NIM. 11010111150008 KELAS A
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014
PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TIDAK TERTENTU No. : PERJ – 00321/BSB.HRD/III/2014
Pada hari ini Senin, tanggal 10 Maret 2014 di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama
: Wahyu Purbo Pranoto, Sarjana Hukum
Tempat/Tanggal Lahir
: Boyolali, 17 April 1980
Nomor KTP
: 1134522419800517
Jabatan
: Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Bangkit Tegak Bersama (BTB)
Alamat
: Jl. Tirtoyudan, No.17, Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar PT. Bangkit Tegak Bersama (BTB) untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Direktur PT. BTB, yang berdasarkan dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili PT. BTB yang berkedudukan di Jalan Raya Semarang – Demak Km. 11 Nomor 178 Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PERUSAHAAN.
II. Nama
: Priyo Agung Pambudi, Sarjana Teknik
Tempat/Tanggal Lahir
: Wonosobo, 21 Mei 1997
Nomor KTP
: 12610216019970521
Pendidikan Terakhir
: S1 Teknik Mesin Universitas Gajah Mada
Alamat
: Jl. Sudirman, Gg. II, No. 45, Wonosobo
Dalam hal ini bertindak untuk nama sendiri dan selanjutnya disebut KARYAWAN.
Kedua belah pihak dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. Perjanjian Kerja adalah Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu. 2. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan Perusahaan PT. Maju Selalu sebagaimana yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 3. Keputusan Perusahaan adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja ini dan pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan 4. Masa Percobaan adalah masa percobaan kerja bagi Pekerja selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditanda tanganinya perjanjian ini;
Pasal 2 Lingkup Perjanjian PERUSAHAAN dengan ini sepakat untuk mempekerjakan KARYAWAN dan KARYAWAN dengan ini sepakat untuk bekerja bagi PERUSAHAAN berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu selanjutnya disebut Perjanjian Kerja.
Pasal 3 Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN (1) PERUSAHAAN berhak untuk : a. menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari KARYAWAN dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perjanjian Kerja ini; b. membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja ini; c. melakukan penempatan,pemindahan dan evaluasi KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; d. memberikan Peringatan Lisan,Peringatan Tertulis dan Sanksi kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; e. melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; (2) PERUSAHAAN berkewajiban untuk : a. memberikan Gaji kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja ini; b. mengikutsertakan KARYAWAN dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; c. memberikan Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Kematian dan Tunjangan Hari
Raya
Keagamaan
kepada
KARYAWAN
dengan
ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; d. memberikan Uang Lembur sesuai dengan jumlah waktu lembur yang dilakukan oleh KARYAWAN berdasarkan Surat Perintah Lembur; e. memberikan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan;
Pasal 4 Hak dan Kewajiban KARYAWAN (1) Hak KARYAWAN berhak untuk : a. menerima Gaji dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian Kerja ini; b. memperoleh Waktu Istirahat Kerja, Waktu Libur Kerja, Waktu Cuti Kerja, Izin Meninggalkan Jadwal Kerja dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; c. memperoleh Fasilitas Kesejahteraan berupa diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Kematian dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Peruahaan; d. menerima Uang Lembur atas lembur yang dilakukan oleh KARYAWAN berdasarkan Surat Perintah Lembur dari PERUSAHAAN; e. mengajukan Pengunduran Diri kepada PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; f. memperoleh Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. (2) KARYAWAN berkewajiban untuk : a. melaksanakan Ruang Lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perjanjian Kerja ini; b. mematuhi Kewajiban dan Larangan yang berlaku bagi KARYAWAN sebagaiam diatur dalam Peraturan Perusahaan; c. melaksanakan Jadwal Waktu Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.
Pasal 6 Masa Percobaan (1) KARYAWAN bersedia menjalani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini; (2) Selama masa percobaan KARYAWAN akan menerima gaji sebesar 80% dari gaji pokok yang diterima oleh KARYAWAN Tetap; (3) PERUSAHAAN berhak untuk melakukan evaluasi Masa Percobaan terhadap KARYAWAN pada akhir bulan ketiga sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dalam hal KARYAWAN lulus evaluasi Masa Percobaan maka KARYAWAN
akan
diangkat
menjadi
KARYAWAN
TETAP
berdasarkan Surat Pengangkatan sebagai KARYAWAN TETAP; b. Dalam hal KARYAWAN tidak lulus evaluasi Masa Percobaan maka KARYAWAN akan diberhentikan secara sepihak oleh PERUSAHAAN.
Pasal 7 Lingkup Pekerjaan (1) PERUSAHAAN menerima Karyawan sebagai pegawai tetap dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut : a. Lingkup pekerjaan : Penyelia Teknisi b. Departemen
: Maintenance
c. Tugas Pokok
: Pengawasan terhadap teknisi mesin
(2) Rincian/deskripsi tugas dan Standar Prosedur Operasional tugas yang harus dilaksanakan Karyawan selanjutnya diatur dalam Pedoman Standar Prosedur Operasional Pekerjaan yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.
(3) Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), KARYAWAN juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditugaskan oleh PERUSAHAAN sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menyesuaikan dengan kemampuan KARYAWAN. (4) Pelaksanaan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan pemberian Upah Lembur kepada KARYAWAN yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan perusahaan.
Pasal 8 Waktu Kerja (1) Jangka waktu pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian Kerja ini adalah untuk selama waktu tidak tertentu dengan Jadwal Waktu Kerja, Waktu Istirahat Kerja dan,Waktu Libur Kerjasebagai berikut: a. Jadwal Waktu Kerja adalah 8 (delapan jam) perhari untuk hari kerja adalah hari Senin sampai hari Minggu, mulai pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 setiap harinya, dengan jadwal yang diatur oleh perusahaan; b. Waktu Istirahat Kerja selama dua jam dalam satu hari kerja diatur sesuai jadwal perusahaan; c. Waktu Libur Kerja adalah dua hari dalam seminggu yang diatur sesuai jadwal perusahaan serta hari Minggu dan hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau PERUSAHAN sebagai hari libur; (2) KARYAWAN berhak memperoleh Waktu Cuti Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jika KARYAWAN telah bekerja selama lebih dari 12 (dua belas) bulan maka KARYAWAN berhak memperoleh Waktu Cuti Kerja selama 12 (dua belas) hari dalam setahun; b. Jika KARYAWAN telah bekerja selama belum lebih dari 12 (dua belas) bulan maka Waktu Cuti Kerja KARYAWAN dihitung secara prorata berdasarkan lamanya waktu kerja KARYAWAN per-12 (dua belas) bulan dikali 12 (dua belas) hari. (3) KARYAWAN berhak memperoleh Izin Meninggalkan Jadwal Waktu Kerja dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.
Pasal 9 Renumerasi (1) KARYAWAN berhak memperoleh Renumerasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gaji Pokok sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah); b. Tunjangan transportasi sebesar Rp 15.000,- / hari dan uang makan harian sebesar Rp 15.000,- / hari, dan tunjangan tempat tinggal sebesar Rp 300.000,- / bulan. (2) Besarnya Gaji Pokok, tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Perusahaan dan Peraturan Perusahaan;
Pasal 10 Program Kesejahteraan (1) KARYAWAN berhak memperoleh Fasilitas Program Kesejahteraan dari PERUSAHAAN;
(2) Program Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari: a. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. Tunjangan Kesehatan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; c.
Jaminan Pensiun dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan;
Pasal 11 Lembur (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi syarat : a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur; (3) Kententuan dan pembayaran upah Lembur dilakukan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12 Pemutusan Hubungan Kerja (1) PERUSAHAAN dan KARYAWAN sepakat untuk selalu mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, namun dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak dapat dihindarkan, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja tersebut akan dirundingkan oleh PERUSAHAAN dan KARYAWAN;
(2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, PERUSAHAAN berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan KARYAWAN berhak untuk melakukan Pengunduran Diri.
Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja (1) Segala
perselisihan
yang
berkaitan
dengan
hubungan
kerja
antara
PERUSAHAAN dan KARYAWAN akan diselesaikan oleh PERUSAHAAN dan KARYAWAN secara musyawarah untuk mufakat; (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PERUSAHAAN dan KARYAWAN dapat menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui prosedur peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14 Peringatan dan Sanksi (1) PERUSAHAAN berhak memberikan Peringatan dan Sanksi kepada KARYAWAN yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan KARYAWAN yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa: a. Skorsing; b. Pemutusan Hubungan Kerja. (2) Pemberian Sanksi kepada KARYAWAN sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagaiamna diatur dalam Peraturan Perusahaan
Pasal 15 Pemberlakuan Perjanjian Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
Pasal 16 Penutup PERUSAHAAN dan KARYAWAN dalam menjalankan perjanjian ini terikat oleh Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Perusahaan dan Karyawan secara sadar dan tanpa paksaan dalam rangkap tiga (3) dengan materai yang cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, satu (1) rangkap untuk Perusahaan, satu (1) rangkap untuk Karyawan dan satu (1) rangkap untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.
Semarang, 10 Maret 2014 Perusahaan,
Karyawan,
Wahyu Purbo Pranoto S.H.
Priyo Agung Pambudi S.T.