PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MAHKOTA PERMATA CEMERLANG DENGAN PT. BANK GENTA BUANA,Tbk TENTANG KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH Nomor : Perjanjian kerjasama ini, untuk selanjutnya di sebut Perjanjian, di buat hari ini, di BALIKPAPAN, oleh dan antara :
,tanggal,
1. Perseroan Terbatas PT. MAHKOTA PERMATA CEMERLANG berkedudukan di BALIKPAPAN Jalan ____________________________________ yang diwakili oleh tuan Santoso Arief Gunawan Sastradipura, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama perseroan, yang dalam melakukan perbuatan hukum ini mendapat persetujuan dari tuan Sutrisno dalam kedudukannya selaku Komisaris perseroan, demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama perseroan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Perseroan Terbatas PT. BANK GENTA BUANA Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui kantor cabangnya di BALIKPAPAN, Jalan ____________________________________ no. ______________________________, yang diwakili oleh _________________________________ dalam kedudukannya sebagai karyawan pimpinan demikian berdasarkan kuasa Direksi berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama perseroan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” Sebelum Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan Real Estate yaitu bergerak dalam bidang penyediaan tanah berikut bangunan rumah atau tanah berikut bangunan rumah yang merangkap sebagai toko (untuk selanjutnya cukup disebut tanah berikut bangunan) yang berlokasi di wilayah perumahan yang dibangun PIHAK PERTAMA yaitu di perumahan _____________________________ PIHAK KEDUA adalah perseroan yang bergerak di bidang perbankan yang antara lain kegiatan usahanya adalah menyalurkan kredit. PEMBELI atau DEBITUR adalah pihak yang mendapatkan fasilitas kredit berupa Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah/Ruko ( selanjutnya cukup disebut KPR) dari PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dipergunakan untuk membeli tanah berikut bangunan dari PIHAK PERTAMA. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kerjasama dengan PIHAK PERTAMA yaitu dalam hal pemberian fasililtas kredit oleh PIHAK KEDUA kepada PEMBELI atau DEBITUR yang dibangun dan/atau dijual oleh PIHAK PERTAMA. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: PASAL 1 PIHAK KEDUA bersedia memberikan fasilitas kredit kepada PEMBELI yang akan dituangkan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani secara terpisah dari PERJANJIAN ini. Fasilitas KPR tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Jangka waktu angsuran maksimal adalah __________________ ( ____________________________) tahun untuk pembelian tanah berikut bangunan (rumah tinggal). 2. Jangka waktu angsuran maksimal adalah _______________________ ( _____________________________) tahun untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah merangkap toko (ruko).
3. Besarnya pembiayaan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar
___________% ( __________________________________ prosen) dari harga jual ditambah dengan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk untuk pembelian tanah berikut bangunan (rumah tinggal) atau sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA. 4. Besarnya pembiayaan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar ________________% ( ___________________________________ prosen) dari harga jual ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah merangkap toko (ruko) atau sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA. 5. Bilamana PEMBELI atau DEBITUR telah membayar uang muka lebih besar atau sama dengan 40% maka realisasi KPR menunggu apabila pembangunan rumah sudah selesai/rumah dalam keadaan siap huni menurut penilaian PIHAK KEDUA.
6. Pembiayaan oleh PIHAK KEDUA terbatas untuk tanah yang minimal telah bersertipikat induk.
7. Atas fasilitas ini dijamin dengan tanah berikut dengan segala bangunan yang berdiri di atasnya dan wajib diatasnamakan PEMBELI atau DEBITUR atau suami atau isteri atau anak kandung atau saudara kandung. 8. PEMBELI atau DEBITUR wajib mengasuransikan obyek jaminan maupun diri PEMBELI atau DEBITUR pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA. 9. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk melakukan evaluasi atas jumlah plafond fasilitas kredit maupun persyaratan kredit yang disediakan bagI PEMBELI atau DEBITUR dalam perjanjian ini. 10. Bilamana PIHAK KEDUA menilai bahwa pelanggaran PIHAK PERTAMA melebihi 5% (lima prosen) dari total dokumen yang menyimpang yang wajib diserahkan, maka untuk sementara kerjasama ini dihentikan sampai ketentuan tersebut dapat dipenuhi PIHAK PERTAMA. PASAL 2 PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT 1. PEMBELI atau DEBITUR mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA. 2. PIHAK KEDUA berhak untuk mengambil keputusan memberikan atau menolak kredit kepada PEMBELI atau DEBITUR. 3. Berdasarkan hasil evaluasi, PIHAK KEDUA akan mencairkan fasilitas kredit kepada PEMBELI atau DEBITUR dengan menandatangani perjanjian kredit dan/atau perjanjian pengikatan jaminan lainnya maupun surat-surat atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit. 4. Penandatanganan perjanjian kredit tersebut di atas dilakukan antara PIHAK KEDUA dan PEMBELI atau DEBITUR bersamaan dengan penandatanganan Akta Jual Beli antara PEMBELI atau DEBITUR dengan PIHAK PERTAMA selanjutnya PEMBELI berkewajiban menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk kepentingan PIHAK KEDUA melalui Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, S.H atau notaris yang ditunjuk BANK. 5. Selanjutnya atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PEMBELI atau DEBITUR akan ditransfer/dipindahbukukan ke rekening PIHAK PERTAMA. PASAL 3 PROSEDUR PENCAIRAN FASILITAS KREDIT
Untuk pembelian rumah atau ruko siap huni, pencairan dana ditransfer ke rekening PIHAK PERTAMA dengan syarat sertipikat telah menjadi atas nama PEMBELI atau DEBITUR dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA serta bangunan telah dalam kondisi siap huni menurut penilaian BANK. Bilamana sertipikat belum menjadi atas nama PEMBELI atau DEBITUR dan sertipikat belum diterima PIHAK KEDUA maka atas dana dari PEMBELI atau DEBITUR tersebut disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka atas nama PIHAK PERTAMA dalam jumlah sebesar 10% (sepuluh prosen) dari plafond fasilitas kredit dan selanjutnya dilakukan pemblokiran rekening untuk menjamin selesainya pemecahan sertipikat menjadi atas nama PEMBELI atau DEBITUR serta telah dilakukannya penandatanganan Akta Jual Beli maupun APHT. Untuk harga rumah/ruko di atas atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sedang dalam proses pembangunan maka keseluruhan dana PEMBELI atau DEBITUR tersebut disimpan dalam rekening atas nama PIHAK PERTAMA dan diblokir dan PIHAK PERTAMA menyetujui atas dana yang disetor oleh Pembeli atau Debitur melalui PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk ditahan
dalam bentuk blokir atas rekening___________________/deposito nomor__________________________, nomor_________________________________, nomor_________________________________ atas nama PIHAK PERTAMA yang ada pada PIHAK KEDUA untuk menjamin pemenuhan kewajiban PIHAK PERTAMA dengan ketentuan:. Sebesar 70% (tujuh puluh prosen) dari pokok hutang akan dicairkan oleh PIHAK KEDUAbilamana telah dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli, Akta Pengakuan Hutang atau Akta Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau Akta Pemberian Hak Tanggungan antara pembeli tanah dan/atau bangunan dengan PIHAK KEDUA, Sebesar 20% (dua puluh prosen) dari pokok hutang akan dicairkan oleh PIHAK KEDUA bilamana kondisi bangunan telah dalam kondisi atap terpasang Sebesar 10% (sepuluh prosen) dari pokok hutang akan dicairkan oleh PIHAK KEDUA bilamana bangunan telah siap huni, Sertipikat atas nama Pembeli atau Debitur danBlue print, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) asli telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA serta telah dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 4.1. Setiap realisasi KPR maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA: 1. Surat pernyataan pengurusan pemisahan dan balik nama atas tanah dan bangunan atas nama PEMBELI atau DEBITUR yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA. 2. Kesemuanya harus diserahkan kepada PIHAK KEDUA pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit atau pengakuan hutang antara PIHAK KEDUA dengan PEMBELI atau DEBITUR. 3. Berita Acara Serah Terima Rumah dan/atau ruko yang ditandatangani PEMBELI atau DEBITUR dan/atau surat pemberitahuan atas serah terima rumah/ruko kesemuanya hanya dilakukan bilamana rumah dan/atau ruko dalam keadaan siap huni. 4.2. PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin sepenuhnya dan menyatakan kepada PIHAK KEDUA: 1. untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA atas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit atau pengakuan hutang. 2. Untuk mengurus pemisahan dan menyelesaikan balik nama atas tanah dan bangunan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli dan Akta Pengakuan Hutang atau perjanjian kredit diantara PEMBELI dan PIHAK KEDUA serta menyerahkan sertipikat atas nama PEMBELI atau DEBITUR tersebut kepada PIHAK KEDUA. 3. Untuk menyelesaikan pembangunan rumah atau ruko maksimal 18 (delapan belas) bulan setelah realisasi KPR. 4. Tanah berikut bangunan rumah atau tanah berikut bangunan ruko yang dijual kepada PEMBELI atau DEBITUR adalah benar hak penuh PIHAK PERTAMA sendiri tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau mempunyai hak apapun juga, belum pernah dijual, dipindahtangankan, disewakan/dioperkan haknya atau dijaminkan haknya dengan cara bagaimana pun juga kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PIHAK KEDUA, tidak tersangkut dalam suatu perkara /sengketa dan juga tidak dikenai sitaan. 5. Bahwa selama sertipikat induk atas nama PIHAK PERTAMA belum dilakukan pemisahan dan sertipikat hasil pemisahan belum terbit atas nama PEMBELI atau DEBITUR sehingga masa berlaku SKMHT tersebut di atas akan menjadi lewat waktu atau gugur, PIHAK PERTAMA dengan ini tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, menyatakan bersedia untuk menghadirkan kembali PEMBELI atau DEBITUR untuk menandatangani SKMHT di hadapan Notaris/PPAT yang dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo SKMHT dan menanggung segala biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya penandatanganan SKMHT tersebut. 6. Bahwa untuk lebih menjamin pemenuhan kewajiban PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA untuk mendebet terlebih dahulu segala rekening milik PIHAK PERTAMA dalam bentuk apapun serta dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang lain yang ada pada PIHAK KEDUA.
7. Tanpa mengurangi maksud dan ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini, selama Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sertipikat atas nama PEMBELI atau DEBITUR belum diserahkan kepada PIHAK KEDUA, belum dilakukan penandatanganan APHT untuk kepentingan PIHAK KEDUA, bangunan belum dalam keadaan siap huni menurut penilaian PIHAK KEDUA, terdapat keadaan apabila PEMBELI atau DEBITUR : • menunggak kewajiban angsuran pinjaman sebanyak ________________ ( _____________) kali berturut-turut atau selama ____________________ ( ___________________) hari atau lalai memenuhi kewajiban PEMBELI atau DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit maka PIHAK PERTAMA wajib melunasi/membayar tunggakan tersebut berikut denda keterlambatan dalam waktu __________________(_______________________________________) hari setelah PIHAK PERTAMA menerima surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA • bilamana setelah PIHAK PERTAMA melunasi tersebut, ternyata PEMBELI atau DEBITUR dapat melanjutkan pembayaran atau pelunasan angsuran pada bulan berikutnya, maka PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya ______________(____________________) hari sejak pelunasan oleh PEMBELI atau DEBITUR tersebut , wajib menyetorkan ke rekening PIHAK PERTAMA jumlah yang telah dilunasi oleh PIHAK PERTAMA tersebut namun bilamana dalam bulan berikutnya PEMBELI atau DEBITUR tetap tidak dapat melunasi kewajibannya maka PIHAK PERTAMA wajib melunasi seluruh hutang PEMBELI atau DEBITUR kepada PIHAK KEDUA berikut bunga, denda, dan biaya-biaya lain yang terhutang berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.
PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 5.1. PIHAK KEDUA berhak untuk sewaktu-waktu sebelum perjanjian kredit dan akta jual beli ditandatangani untuk merubah plafond fasilitas kredit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 perjanjian ini. 5.2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan evaluasi atas diri PEMBELI atau DEBITUR. 5.3. PIHAK KEDUA berkewajiban pula untuk melakukan evaluasi terhadap jaminan yang diserahkan dengan baik dan layak serta harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan PIHAK KEDUA. Pasal 6 MASA BERLAKU PERJANJIAN 6.1
Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak sampai dengan saat lunasnya seluruh kredit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA/BANK kepada para PEMINJAM. Namun PIHAK KEDUA/BANK berhak untuk mengakhiri perjanjian ini sewaktu-waktu secara sepihak, apabila menurut ketentuan dan pertimbangan PIHAK KEDUA/BANK kerja sama ini tidak dapat dilanjutkan lagi dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan memberitahukan alasan pengakhiran.
6.2
Dalam hal perjanjian ini berakhir, maka berakhirnya perjanjian ini tidak mempengaruhi segala hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari telah ditandatanganinya perjanjian kredit antara PIHAK KEDUA/BANK dan PEMINJAM sebelum berakhirnya perjanjian ini. Pasal 7 KORESPONDENSI
7.1
Setiap pemberitahuan laporan atau surat-menyurat dari dan untuk masing-masing pihak harus ditujukan secara tertulis kepada alamat dibawah ini atau alamat yang akan ditentukan kemudian oleh masing-masing pihak : PT.BANK GENTA BUANA Tbk Jalan Kertajaya 133-133A Kodepos 60282 Telepon : 5012931 5012932 Fax : 5039447
7.2
PT. Jalan Kodepos Telepon Fax
: : : :
Perubahan alamat korespondensi tersebut diatas harus diberitahukan oleh masingmasing pihak kepada lainnyha selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelumnya.
Pasal 8 DOMISILI HUKUM Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri BALIKPAPAN di BALIKPAPAN. Demikian Perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini. BALIKPAPAN, tanggal __________________ PIHAK PERTAMA KEDUA/BANK PT. MAHKOTA PERMATA CEMERLANG BUANA TBK Meterai Rp. 6.000,- + stempel perseroan
tuan Santoso Arief Gunawan Sastradipura Direktur Utama
tuan Sutrisno Komisaris
PIHAK PT. BANK GENTA
