PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN KESEHATAN DI INDONESIA 1. PEND PENDAH AHUL ULUA UAN N
Kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang yang menunjang dalam aktivitas setiap manusia. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (Azrul Azwar : !!" #. $i berba berbagai gai negar negara, a, terda terdapat pat tiga tiga mo mode dell siste sistem m pembi pembiay ayaan aan keseha kesehatan tan bagi bagi wargany warganyaa yang yang diberlak diberlakukan ukan se%ara se%ara nasional nasional yaitu yaitu mod model el asuransi asuransi kesehata kesehatan n sosial sosial (Social asuransi kesehatan komersial&privat Health Insurance)model (Commercial/Private Health Insurance) dan model terakhir yaitu 'elayanan Kesehatan asional (National Health Services). )odel asuransi kesehatan berkembang pertama kali di beberapa negara benua *ropa pada tahun + dan kemudian menyebar ke benua Asia. (-atmah Arianty:!++# $i saat ndonesia dipimpin dan dikuasai oleh pemimpin yang beranggapan bahwa kesehatan bukan bukan merupakan merupakan faktor penting penting dalam pembanguna pembangunan, n, kualitas kualitas hidup dan dera deraja jatt kese keseha hata tan n masyar asyarak akat at ndo ndone nesi siaa sang sangat at memp mempri riha hati tink nkan an.. ila ilaii nde ndeks ks 'emba 'embangu ngunan nan )anu )anusia sia ( Huma tahun !+ !+! ! berada berada pada pada Human n Deve Develo lopm pmen entt Inde Indeks ks ) tahun peringkat +! dari +/0 negara dan kembali menurun menjadi peringkat +" dari +1 negara di tahun !++ versi 2$'. Ada beberapa alasan terkait dengan pentingnya masalah pembiayaan kesehatan: (+# 3ektor Kesehatan merupakan salah satu indikator penilaian ndeks 'embangunan )anusia atau 4$ ( Human Development Indeks) 5 (# semaki semakin n bertam bertambah bahny nyaa jumlah jumlah pendud penduduk uk ndone ndonesia sia yang yang ikut ikut berkon berkontri tribus busii pada pada semakin meningkatnya meningkatnya dana yang diperlukan dalam pembiayaan sektor kesehatan dalam pembangunan5 (1# adanya tuntutan demokratisasi dan bertambahnya jumlah penduduk miskin miskin dari waktu waktu ke waktu waktu menghar mengharuska uskan n negara negara membuat membuat kebijaka kebijakan n pembiay pembiayaan aan kesehatan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terke%uali. 2. BATASAN
Batasan pembiayaan kesehatan dalam pembahasan ini dapat di liat dari dua sudut yaitu : +
'eny 'enyed edia ia pel pelay ayan anan an kes keseh ehat atan an 6aitu besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. 'ersoalan utamanya adalah pada pemerintah dan pihak sawasta 'ema 'emakai kai jasa jasa pelay pelayana anan n keseh kesehata atan n 6aitu besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan jasa pelayanan. 'ersoalan utamanya adalah pada pemakai jasa pelayanan, namun pemerintah juga memp mempers ersoal oalka kanny nnyaa dalam dalam rangka rangka terja terjami minny nnyaa pemenu pemenuhan han kebut kebutuha uhan n bagi bagi masyarakat yang membutuhkannya.
$ari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pihak yang terlibat yait yaitu u pela pelaks ksan anaa pela pelaya yana nan n kese keseha hata tan n ( provider ) dan penggu pengguna na jasa jasa pelay pelayana anan n
kesehatan. Bagi pelaksana upaya kesehatan terkait dengan besarnya dana penyelenggaraan upaya kesehatan, sedangkan dari sisi pengguna jasa layanan berhubungan dengan besarnya dana yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat suatu pelayanan kesehatan. 3. Macam-macam Sumber Ba!a Ke"e#a$a%
3umber biaya kesehatan tidaklah sama antara satu negara dengan negara lainnya. 3e%ara umum sumber biaya kesehatan ini dapat dibedakan atas dua ma%am yakni : +. 3eluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah 7ergantung dari bentuk pemerintahan yang dianut, ditemukan negara yang sumber biaya kesehatannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.'ada negara yang seperti ini, tidak ditemukan pelayanan kesehatan swasta.3eluruh pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah dan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan se%ara %uma8%uma. . 3ebagian ditanggung oleh masyarakat 'ada beberapa negara lain, sumber biaya kesehatannya juga berasal dari masyarakat. 'ada negara yang seperti ini, masyarakat diajak berperan serta, baik dalam menyelenggarakan upaya kesehatan ataupun pada waktu memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan, $alam pembiayaan kesehatan, namun tidak ditemukan satu negara pun yang 'emerintah sepenuhnya tidak ikut serta. 'ada negara yang peranan swastanya sangat dominan pun, peranan pemerintah tetap ditemukan. 'aling tidak dalam membiayai upaya kesehatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak seperti pelayanan kesehatan masyarakat, dan ataupun membiayai pelayanan kedokteran yang menyangkut kepentingan masyarakat yang kurang mampu. &. Macam Ba!a Ke"e#a$a%
Biaya kesehatan banyak ma%amnya, karena kesemuanya tergantung dari jenis dan kompleksitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan atau yang dimanfaatkan. $ari hal tersebut, biaya pelayanan kesehatan maka dapat dibedakan menjadi dua ma%am : I.
Ba!a Pe'a!a%a% UKP (U)a!a Ke"e#a$a% Per*ra%+a%, Ke*/$era%
Biaya yang dimaksudkan di sini adalah yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran, yakni yang tujuan utamanya untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan oleh perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat. 9ika kita membi%arakan biaya pelayanan kedokteran maka perhatian utama adalah bukanlah dari sudut penyedia pelayanan, melainkan dari sudut pemakai jasa pelayanan.
Me/a%"me Pemba!aa%
a
b
'embayaran 7unai )ekanisme yang diterapkan mengikuti mekanisme pasar.3etiap pasien yang membutuhkan pelayanan kedokteran diharuskan membayar tunai pelayanan yang diperolehnya. )ekanisme seperti ini dikenal dengan nama fee for service. 'embayaran di )uka Bentuk lain yang banyak dipergunakan adalah melalui pembayaran di muka ( prepayment # yang biasanya dilakukan melalui program asuransi kesehatan (health insurance#
Ba!a Pe'a!a%a% Ke*/$era% I%*%e"a
3istem pembiayaan di ndonesia menggunakan kedua sistem tersebut. 3istem pembayaran tunai (out of pocket #, setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kedokteran diharuskan memiliki sejumlah uang tertentu. Biaya pelayanan kedokteran se%ara tunai ini masih dianggap berat bagi masyarakat khusunya yang tergolong kurang mampu. )ekanisme pembiayaan dengan sistem asuransi di ndonesia sudah dijalankan oleh pemerintah. 'emerintah menamakan sistem ini dengan 9aminan Kesehatan asional. 9aminan Kesehatan asional dimulai pada tahun !+" dan se%ara bertahap menuju ke niversal Health Covera!e. 7ujuan 9aminan Kesehatan asional se%ara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. 3istem ini menggunakan sistem asuransi sosial. II.
Ba!a Pe'a!a%a% Ke"e#a$a% Ma"!ara/a$
Biaya pelayanan kesehatan masyarakat adalah bagian dari biaya kesehatan yang menunjuk pada besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang dibutuhkan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Keikut sertaan masyarakat pada pembiayaan penting, namun bila ditinjau dari kompleksitas masalah kesehatan masyarakat sumber biaya yang terpenting adalah 'emerintah bisa dipahami karena masalah kesehatan masyarakat pada dasarnya menyangkut hidup masyarakat banyak dan karena itulah tanggung jawab umumnya berada di tangan 'emerintah. Me/a%"me Pemba!aa%
3e%ara umum dibagi menjadi dua yaitu mekanisme pembiayaan sentralisasi yaitu segala biaya ditanggung oleh pemerintah pusat dan mekanisme pembiayaan desentralisasi ditanggung oleh pemerintah daerah namun mekanisme ini tergantung juga pada sistem pemerintahan yang dianut yaitu ada yang otonom dan semi otonom. tonom sepenuhnya pemerintah daerah termasuk menentukan kewajiban dan semi otonom yaitu masih ikut %ampurnya pemerintah pusat dalam hal kebijakan. Biaya pelayanan kesehatan masyarakat di ndonesia se%ara umum dapat dibedakan menjadi tiga yakni : (+# Asas desentralisasi yaitu 3esuai dengan 2ndang82ndang o ; tahun +0<", biaya pelayanan kesehatan masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab 'emerintah
$aerah, (# Asas dekonsentrasi yaitu karena kemampuan 'emerintah $aerah masih terbatas, maka beberapa program tertentu masih menjadi tanggung jawab 'emerintah 'usat. (1# )engikuti asas perbantuan pemerintah daerah belum dapat melaksanakan beberapa program tertentu. 2paya penyelesaian bukan menarik tanggung jawab tersebut ke pemerintah pusat melainkan pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah. Me/a%"me Pemba!aa% Ke"e#a$a% Ma"!ara/a$ I%*%e"a
$epartemen Kesehatan
sebagian dari 'emerintah 'usat
DINAS KESEHATAN PROVINSI/KABUPATEN
3epenuhnya dari 'emerintah 'usat
KOTAMADYA
sebagian dari 'emerintah $aerah
sepenuhnya dari 'emerintah $aerah
ASAS DEKONSENTRASI
=ontoh : >umah 3akit tipe A '1)
ASAS ASAS DESENTRALISASI
=ontoh : B', KA, 2K3
PERBANTUAN
=ontoh :
0. S!ara$ P*/*/ Pemba!aa% Ke"e#a$a%
Biaya Kesehatan harus memenuhi syarat pokok yaitu: a b %
9umlah %ukup agar dapat membiayai penyelenggaraan upaya kesehatan yang dibutuhkan. 'enyebaran dana atau alokasi dana sesuai dengan kebutuhan. 'emanfaatan walaupun jumlah dan penyebaran baik namun bila pemanfaatannya tidak diatur dengan seksama maka akan menimbulkan banyak masalah.
. Ma"a'a# P*/*/ Pemba!aa%
Banyak masalah yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan kesehatan di berbagai negara. )asalah yang dihadapi juga beraneka ragam, namun banyak juga negara yang mempunyai masalah pembiayaan yang sama dengan negara yang lainnya. $an untuk di ndonesia, banyak masalah yang sudah ditangani maupun yang belum dapat ditangani oleh pemerintah. )asalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan antara lain, kurangnya dana yang tersedia, penyebaran dana yang tidak sesuai, pemanfaatan dana yang tidak tepat, pengelolaan dana yang belum sempurna, biaya kesehatan sendiri yang makin meningkat yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti, tingkat inflasi, tingkat permintaan, kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan pola penyakit, perubahan pola pelayanan kesehatan, lemahnya pengendalian biaya serta penyalahgunaan asuransi kesehatan. . U)a!a Pe%!e'e"aa% U)a!a u%$u/ me%+a$ur )e%!ebara% a% )ema%aa$a% a%a ba%!a/ macam%!a !a$u4
.
'eningkatan efektivitas 'eningkatan efektivitas dilakukan dengan mengubah penyebaran atau alokasi penggunaan sumber dana. $engan %ara lebih mengutamakan upaya kesehatan yang memberikan dampak lebih besar.
.
'eningkatan efisiensi $engan %ara memperkenalkan berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian, antara lain adalah: •
•
3tandar minimal pelayanan3tandar minimal sarana dan 3tandar minimal tindakan Kerjasama
Bentuk lain untuk meningkatkan efisiensi ialah memperkenalkan konsep kerjasama antar berbagai sarana pelayanan kesehatan. Ada dua bentuk kerja sama yaitu: i. Kerjasama institusi 3epakat bersama8sama membeli peralatan kedokteran yang mahal namun berkualitas agar dapat di pergunakan bersama. ii. Kerjasama sistem =ontoh: rujukan, yakini adanya hubungan kerjasama timbal balik antara satu sarana kesehatan lainnya. U)a!a )e%!e'e"aa% ma"a'a# )*/*/ )emba!aa% /e"e#a$a% 4
.
Biaya nvestasi 7arif pelayanan suatu sarana kesehatan akan berbeda dengan sarana kesehatan lainnya, karena tergantung dari besarnya biaya investasi, ren%ana titik impas, jangka
waktu pengembalian modal, serta perhitungan masa kadaluwarsa. 9ika biaya tersebut besar, maka tarif pelayanan yang ditetapkan %enderung mahal. 2ntuk mengendalikannya tarif yang tinggi tersebut dapat diterapkan ketentuan yang dikenal sebagai certificate of need , serta kewajiban melakukan feasi"ility study yang bersifat sosial. .
Biaya Kegiatan >utin Biaya kegiatan rutin idbagi menjadi dua ma%am, yaitu biaya untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, dan biaya untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
.
Biaya >en%ana 'engembangan Biaya ini men%akup biaya ren%ana perluasan bangunan, penambahan peralatan, penambahan jumlah dan peningkatan serta keterampilan karyawan dan atau penambahan jenis layanan. 9ika kedua biaya tersbut tinggi, maka tarifnya pun akan tinggi. 2ntuk mengendalikan tarif tinggi tersebut yaitu dengan %ara menerapkan ketentuan pelayanan kesehatan yang etis dan sesuai standar, termasuk imbal jasa dokter.
?.
Besarnya 7arget Keuntungan 7erdapat perbedaan target keuntungan antara sarana kesehatan yang satu dengan yang lainnya, namun baiknya keuntungan suatu sarana kesehatan tidak boleh sama dengan keuntungan berbagai kegiatan usaha lainnya. 2ntuk men%egah tingginya perhitungan keuntungan tidak ditemukan mekanismes khusus, namun jika suatu sarana kesehatan telah melakukan pengendalian darui berbagai faktor di atasa, maka se%ara otomatis perhitungan target keuntungan yang terlalu tinggi dapat di%egah.
5. A"ura%" Ke"e#a$a%
Asuransi kesehatan sosial adalah asuransi yang wajib diikuti oleh seluruh atau sebagian penduduk (misalnya pegawai#, premi atau iurannya bukan nilai nominal tetapi prosentase upah yang wajib dibayarkan, dan manfaat asuransi ("enefit # ditetapkan peraturan perundangan dan sama untuk semua peserta. 3edangkan asuransi kesehatan komersial adalah asuransi yang dijual oleh perusahaan atau badan asuransi lain, sifat kepesertaannya sukarela, tergantung kesediaan orang atau perusahaan untuk membeli dan preminya ditetapkan dalam bentuk nominal sesuai manfaat asuransi yang ditawarkan. Karena itu premi dan manfaat asuransi kesehatan komersial sangat variasi dan tidak sama untuk setiap peserta. 'enduduk ndonesia pada umumnya merupakan risk taker untuk kesehatan dan kematian. 3akit dan mati dalam kehidupan masyarakat ndonesia yang religius merupakan takdir 7uhan dan karenanya banyak anggapan yang tumbuh di kalangan masyarakat ndonesia bahwa membeli asuransi berkaitan sama dengan menentang takdir. 4al ini menyebabkan rendahnya kesadaran penduduk untuk membeli atau mempunyai asuransi kesehatan. 3elanjutnya, keadaan ekonomi penduduk ndonesia yang
sejak merdeka sampai saat ini masih mempunyai pendapatan per kapita sekitar @ +.!!! A3 per tahun, sehingga tidak memungkinkan penduduk ndonesia menyisihkan dana untuk membeli asuransi kesehatan maupun jiwa. >endahnya deman dan daya beli tersebut mengakibatkan tidak banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kesehatan. 3elain itu, fasilitas kesehatan sebagai faktor yang sangat penting untuk mendukung terlaksananya asuransi kesehatan juga tidak berkembang se%ara baik dan distribusinya merata. 3edangkan dari sisi regulasi, 'emerintah ndonesia relatif lambat memperkenalkan konsep asuransi kepada masyarakat melalui kemudahan perijian dan kapastian hukum dalam berbisnis asuransi atau mengembangkan asuransi kesehatan sosial bagi masyarakat luas. $i ndonesia, perkembangan asuransi kesehatan dimulai dengan asuransi sosial yaitu asuransi kesehatan pegawai negeri diikuti oleh asuransi sosial ke%elakaan kerja, dan dilanjutkan dengan asuransi sosial kesehatan bagi pegawai swasta. Akhirnya pada 0 ktober !++, ketika $'> > sepakat dan kemudian mengesahkan Badan 'enyelenggara 9aminan 3osial (B'93# menjadi 2ndang82ndang, dan ditentukan bahwa empat B2) penyelenggara program jaminan sosial meliputi '7 9amsostek, '7 7aspen, Asabri, dan '7 Askes. 22 B'93 menentukan '7 9amsostek ('ersero# berubah menjadi B'93 Ketenagakerjaan pada tanggal + 9anuari !+". 'ada saat mulai berlakunya 22 B'93, $ewan Komisaris dan $ireksi '7 Askes ('ersero# dan '7 9amsostek ('ersero# ditugasi oleh 22 B'93 untuk menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk berjalannya proses tranformasi atau perubahan dari 'ersero menjadi B'93 dengan status badan hukum publik. 6. Se7ara# )er/emba%+a% Pemba!aa% Ke"e#a$a% I%*%e"a Ma"a Pe%7a7a#a% ( Colonial Period )
3ejarah kesehatan masyarakat di ndonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda pada abad ke8+0. 'ada tahun +!< dimasa pemerintahan ubernur 9enderal $eandles pembiayaan kesehatan dilakukan oleh pemerintah 4india Belanda. 'ada masa itu pembiyaan kesehatan bersumber dari pajak dan hasil bumi yang dihasilkan dari bumi ndonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintah 4india Belanda, warga ndonesia yang sedang terjajah tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan, akses masyarakat pribumi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah 4india Belanda juga dibatasi. Pemba!aa% Ke"e#a$a% Ma"a Kemere/aa% a% Ore Lama
'ada bulan opember +0/<, dilakukan seminar yang membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai pada konsep Bandung ( #andun! Plan ) mengajukan konsep pusat kesehatan masyarakat. 4asil seminar pada waktu itu menyepakati konsep puskesmas tipe A, B dan =. 'embiayaan kesehatan pemerintah pada waktu itu bersumber hampir seluruhnya dari anggaran pemerintah. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan 'residen 3oekarno. arga ndonesia sudah mulai dilibatkan dan ikut
berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan, akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah mulai dibuka. 'ada masa ini 'emerintah orde lama belum mampu menjamin pelayanan kesehatan berbasis kemasyarakatan yang bisa memberikan jaminan bahwa setiap penduduk memiliki status kesehatan yang baik. Pemba!aa% /e"e#a$a% )aa ma"a *re baru
'ada masa orde baru, ndonesia pernah mengalami masa kejayaan dalam bidang ekonomi yang juga memberikan dampak positif terhadap pembiayaan sektor kesehatan. Cahirnya konsep puskesmas dan posyandu yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 'embiayaan kesehatan pada masa ini tidak lagi sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah tetapi juga mulai dilakukan oleh sektor swasta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah sakit swasta yang didirikan di berbagai wilayah di ndonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan 'residen 3oeharto. 'ada zaman orde baru juga dikenal 1 ma%am asuransi kesehatan: (+# 'erum 4usada Bakti (sekarang '7. Askes, yang menangggung pembiayaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pensiunan, veteran dan anggota keluarganya# (# '7. A37*K, yang didirikan pada tahun +0<< berdasarkan '' omor 11 7ahun +0<< (yang kemudian berubah menjadi '7. 9amsostek pada tahun +00; berdasarkan '' omor 1/ 7ahun +00;# yang menanggung pembiayaan kesehatan bagi tenaga kerja sektor swasta dan B2) (1# '7. Asabri, yang menanggung pembiayaan kesehatan bagi anggota 7, Kepolisian >, '3 $epartemen 'ertahanan beserta anggota keluarganya ( dibentuk berdasarkan '' omor "" 7ahun +0<+ yang disempurnakan lagi dengan '' omr /< 7ahun +00+# ( Kementerian Kesehatan > 5 !++ # Pemba!aa% Ke"e#a$a% Ma"a Re*rma"
'embiayaan kesehatan pada masa ini juga mengalami masalah sebagai imbas terjadinya krisis ekonomi. Anggaran pemerintah disektor kesehatan pada periode awal reformasi juga menurun. 'eran sektor swasta juiga meningkat pada masa ini yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sakit swasta yang didirikan di berbagai wilayah di ndonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan pemerintah lebih dititik beratkan pada program untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat, salah satu bentuknya adalah program 9'38BK. 'elaksanaan otonomi daerah juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam kebijakan pembiayaan kesehatan. Bidang kesehatan sejak masa ini tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah pusat tetapi diserahkan pada pemerintah daerah, pemerintah pusat lebih banyak mengambil peran sebagi regulator dalam bidang kesehatan. Pemba!aa% Ke"e#a$a% I%*%e"a Ma"a Se/ara%+
Beberapa kebijakan dalam pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain pada tahun !!" pemerintah telah menerbitkan 22 omor "! tahun !!" tentang sistem jaminan sosial nasional (22 393#. 7ahun !!; pemerintah melalui $epartemen Kesehatan melun%urkan program 9aminan 'emeliharaan Kesehatan
)asyarakat )iskin (9'K))# yang disempurnakan bentuk dan operasionalnya pada tahun !! menjadi 9aminan Kesehatan )asyarakat (9amkesmas#. 7ahun !+! pemerintah kembali memperkenalkan program baru yaitu Bantuan perasional Kesehatan (BK# yang dananya disalurkan ke seluruh puskesmas yang ada di ndonesia. Pe%+aru# 'emba+a I%$er%a"*%a' seperti 'BB yang ndonesia menjadi anggotanya dengan konsep Millenium Development Goals ( MDGs ) menekankan beberapa target pembangunan berkelanjutan yang harus di%apai oleh negara8negara berkembang di dunia termasuk ndonesia. 3alah satu komponen dalam )$s adalah bidang kesehatan yaitu target penurunan Angka Kematian bu melahirkan atau AK pada tahun !+; yang harus menurun hingga +! & +!!.!!! kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB# menjadi 1 & +!!! kelahiran hidup. 2ntuk memper%epat pen%apaian target tersebut pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melun%urkan program baru yang dilaksanakan. Keterlibatan pemerintah daerah pada masa ini juga ditunjukkan dengan adanya program 9aminan Kesehatan $aerah ( 9amkesda # yang diperuntukkan bagi warga suatu daerah yang belum ter%akup dalam program 9amkesmas. )asa sekarang pembiayaan sektor kesehatan mulai menjadi prioritas pembangunan. 'embiayaan kesehatan pada masa ini tidak lagi sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah tetapi juga dilakukan oleh sektor swasta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah sakit swasta yang didirikan di berbagai wilayah di ndonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan pusat, seiringnya berjalannya sistem otonomi daerah, setiap daerah otonom berhak menentukan peren%anaan sendiri pembangunan kesehatan di daerahnya.'artisipasi masyarakat terus meningkat dalam upaya kesehatan yang bersumber masyarakat (2KB)# seperti posyandu dan kader kesehatan. Cahirnya 22 omor "! tahun !!0 tentang 3istem 9aminan 3osial asional merupakan harapan baru bagi sistem pembiayaan kesehatan ndonesia dimasa yang akan datang. $alam 22 tersebut terdapat empat Badan 'enyelenggara 9aminan 3osial yaitu 5 (+# '7. Askes, yang diperuntukan bagi semua '3, penerima pension, perintis kemerdekaan, veteran dan anggota keluarganya dengan jumlah peserta tahun !+! men%apai 1,< juta '3 ( belum termasuk anggota keluarga yang ikut ditanggung biaya kesehatannya yaitu + orang isteri&suami dan orang anak # 5 (# '7. 9amsostek, yang diperuntukkan bagi semua pekerja sektor B2) dan swasta yang telah bekerjasama dengan 9amsostek 5 (1# '7. Asabri, yang diperuntukkan bagi anggota 7 dan 'C> 5 ("# '7. 7aspen, yaitu dana tabungan pegawai negeri sipil ( Kementerian Kesehatan > 5 !++ #. 22 393 o. "! 7ahun !!" menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup yg layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat ndonesia yang sejahtera, adil dan makmur. ni merupakan %ikal bakal terbentuknya 3istem 9aminan 3osial asional Bagi seluruh rakyat ndonesia. 'ada tanggal ktober !++, $'> dan pemerintah mengesahkan 2ndang8undang tentang Badan 'elaksana 9aminan 3osial ( B'93 # yang di bagi menjadi 5 (+# 22 B'93 +
yang diasumsikan akan mulai beroperasi pada tanggal + 9anuari !+" dengan tujuan penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat ndonesia, termasuk menampung pengalihan program 9amkesmas, Askes, 9aminan 'emeliharaan Kesehatan '7. 9amsostek dan '7. Asabri 5 (# 22 B'93 yang diasumsikan mulai beroperasi pada tanggal + 9anuari !+" dengan tujuan pengelolaan jaminan ke%elakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan ke%elakaan, jaminan pensiun dan kematian yang merupakan transformasi dari '7. 9amsostek. 'emerintah bersama $'> baru saja mengesahkan 22 tentang Badan 'elaksana 9aminan 3osial ( B'93 # yag mengatur tentang Badan 'ublik yang akan melaksanakan sistem jaminan sosial nasional sperti yang telah dimanatkan dalam 22 o. "! 7ahun !!". Tabe' 1. Peruba#a% P*'a Pemba!aa% Ke"e#a$a% D I%*%e"a K*m)*%e% !a%+ /a7
Ma"a Pe%7a7a7a#a %
Ma"a Kemere/aa % a% Ore Lama
9umlah Anggaran
7idak diketahui
7idak diketahui
/< )ilyar
;,/ 7riliun
<, 7riliun
3istem 'eren%anaan Anggaran
$iatur 'emerintah 4india Belanda
Berubah seiring perubahan peta politik
B4, terarah dalam '*C7A
Berubah karena peralihan kekuasaan
3etiap 7ahun dalam A'B
'ersentase terhadap '$B
7idak diketahui
7idak diketahui
!,8+ D
+,D
," D
'engambil Keputusan
'emerintah 4india Belanda
'emerintah rdeCama
'residen 3oeharto berkuasa penuh dan %enderung otoriter
'residen Bersama $'>
Kesepakatan Bersama 'emerintah dan $'>
'engaruh 'olitik
Kerajaan Belanda Berkuasa penuh
3ering berubah
'emerintah %enderung otoriter 3angat Kuat
Cebih $emokratis, 3angat Kuat
3angat Kuat
Kebijakan 'embiayaan Kesehatan
'elatihan Konsep $ukun Bayi, Bandung 'lan pendirian ( %ikal bakal 37?A dan puskesmas #, sekolah laboratorium dokter kesehatan lainnya
)ulai merata, konsep 'uskesmas
ndonesia 3ehat !+!
9amkesmas, BK, 9ampersal
3asaran
arga Belanda, )iliiter
)ulai merata, Belum
Belum )enjangkau seluruh
Akses belum merata, terutama
'ejabat pemerintah, sebagian rayat
Ma"a Ore Baru
Ma"a Ore Re*rma"
Ma"a Se/ara%+
Belanda
Kondisi Keuangan egara
3angat miskin
)iskin
)enjangkau seluruh rakyat
rakyat
3tabil
$efisit
warga daerah terpen%il, kepulauan dan perbatasan )eningkat
3umber :BA''*A3 >, !!0, E Caporan 'erkembangan 'en%apaian 7ujuan 'embangunan )illenium ndonesia E, 'enerbit BA''*A3 >, 9akarta
Da$ar Pu"$a/a
Azwar, Azrul. +00/. 'engantar Administrasi Kesehatan, *disi ketiga. 'enerbit Binarupa Aksara. 9akarta Arianto, Kurniawan. !++. E'erubahan 'ola 'embiayaan Kesehatan di ndonesia 3ejalan dengan 'erubahan 'ola 'olitik yang 7erjadiF. 6ogyakarta