Kehidupan Politik & Ekonomi Indonesia Pasca Proklamasi Oleh: PILIPUS SATTUNG, S. Pd SMA KRISTEN BARANA’
Kehidupan
Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Take 1
Take 2
Keadaan Ekonomi Pasca Kemerdekaan: Mengubah Ekonomi Kolonial Menjadi Ekonomi Nasional
Blokade Belanda memperburuk perekonomian nasional. Pemerintah mengumpulkan dana tradisional seperti monopoli pemerintah, pajak yang pernah ditarik oleh Jepang. Alasan Belanda untuk memblokade: a. Mencegah dimasukkannya senjata dan alat-alat militer ke Indonesia. b. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik orang lain. c. Melindungi Indonesia dari tindakan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. Tujuan blokade: Untuk melenyapkan republik dengan senjata ekonomi. back to main
Kebijakan Ekonomi Keuangan Pasca Kemerdekaan 1.] Pinjaman Uang sebagai Sebuah Solusi Pemerintah RI berusaha untuk mengatasi kesulitan moneter yang semakin kacau dengan cara melakukan pinjaman nasional. Dengan persetujuan, Mentri Keuangan pada waktu itu, Ir. Surachman melaksanakan pinjaman nasional dengan UU No.4/1946. Besar pinjaman direncanakan akan meliputi Rp 1.000.000.000,- yang dibagi atas 2 tahap. 2.] Penggunaan Oeang Republik Indonesia (ORI) Pasca reformasi, ekonomi Indonesia dalam keadaan yang kurang menguntukan sehingga mengakibatkan inflasi. Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan Maklumat No.1/10 tanggal 3 Oktober 1945, yang menetapkan masih berlakunya 3 jenis mata uang: uang Jepang, uang yang dikeluarkan De Javasche Bank, dan uang pemerintah Hindia-Belanda. ORI adalah uang kertas pertama yang dikeluarkan pemerintah RI. Uang ini digunakan untuk menggantikan uang Hindia-Belanda dan uang Jepang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Secara resmi, ORI diterbitkan tanggal 30 Oktober 1946. continue
3.] Mendirikan Badan Usaha Milik Negara: BNI 46 Untuk melaksanakan koordinasi secara konkret antara masalah-masalah ekonomi dan keuangan, dengan membentuk Bank Negara Indonesia, secara resmi dibentuk 1 November 1946. 4.] India Rice: Sebuah Perjuangan Diplomasi Internasional Karena masih dalam situasi perang, pemerintah hanya bergantung pada produksi petani. Dengan itu, pemerintah berusaha untuk bertahan menghadapi blokade Belanda. Usaha pertama yang dilancarkan masih bersifat politis daripada ekonomi. Misalnya Indonesia memberi bantuan beras kepada India dan India balik memberi bantuan pakaian. 5.] Hubungan Dagang dengan membentuk BTC (Banking and Trading Corporation) Usaha lain dari pemerintah adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Usaha ini dirintis oleh BTC, yaitu suatu badan perdaganagan resmi pemerintah, yang dipimpin Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta AS, yang bersedia membeli barang eksport Indonesia seperti gula, karet, teh, dll. 6.] Planning Board ( Badan Perancang Ekonomi) Atas inisiatif Mentri Kemakmuran dr A.K. Gani, pada 19 Januari 1947 dibentuk Planning Board yang tugasnya membuat rencana pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. continue
7.] Plan Kasimo Pada dasarnya Plan Kasimo adalah uasaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Isi Plan Kasimo: 1. Anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi unggul.
2. Penyembelihan hewan pertanian harus dicegah. 3. Tanah kosong harus ditanami, terutama di Sumatra bagian Timur. 4. Anjuran mengadakan transmigrasi 20 juta penduduk dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun. 8.] Panitia Pemikir Siasat Ekonomi Tugasnya mempelajari, mengumpulkan data, memberikan bahan bagi kebijaksanaan pemerintah dan bahan-bahan guna merencanakan pembangunan ekonomi, serta nasehat-nasehat kepada pemerintah dalam rangka perundingan dengan Belanda. 9.] Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) Dalam kongresnya, Moh. Hatta menganjurkan agar para pengusaha swasta memperkuat wadah persatuannya. back to main
Kondisi Politik Indonesia Pasca Proklamasi
Perubahan tatanan pemerintahan adalah kunci solusi masalah pemerintah RI saat itu. Namun perubahan ini juga menimbulkan dampak-dampak munculnya keragaman ideologi dan politik bagi bangsa Indonesia. A. Keragaman Politik I. Pembatalan PNI sebagai partai tunggal PNI dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui pidato 31 Agustus 1945. Alasan: 1. Penolakan dari kalangan pemuda. 2. RI akan berada dalam keadaan bahaya jika Sekutu mengira RI adalah negara fasis II. Semua aktivitas politik dan pembangunan diarahkan dalam KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat Keragaman politik mulai tampak saat status KNIP diubah dari sebagai pembantu presiden (eksekutif) menjadi badan parlemen sementara (legislatif) atas desakan kalangan sosial (Sutan Syahrir, Amir Syarifuddin) melalui Maklumat Wapres No.X tgl. 16 Oktober 1945. Sejak itu, tugas KNIP mengeluarkan aturan-aturan hukum dan ikut menetapkan GBHN. Dampaknya, dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah tgl. 3 November 1945 tentang pembentukan parpol-parpol. B. Keragaman Ideologi Ideologi partai dalam KNIP terbagi menjadi: 1. Aliran Nasionalis (PNI, Persatuan Rakyat Marhaen). 2. Aliran Agamis (Masyumi, Parkindo, PKRI) 3. Aliran Sosialis (PSI, Parsi, PBI, PRJ, Paras) 4. Aliran Komunis (PKI) Tgl. 14 November 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat Pemerintah tentang perubahan sistem kabinet presidensial menjadi parlementer atas desakan KNIP (parpol parpol).
