Permasalahan Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

TUGAS AKHIR PEREKONOMIAN INDONESIA PERMASALAHAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

DISUSUN OLEH NAMA

:

FARIZ YAN PRADIPTA

NIM

:

F0110052

KELAS

:

A

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2012

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Wilayah tersebut terdiri dari lautan ditambah dengan daratan yang berupa kepulauan terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dengan luas wilayah sebesar itu wilayah Indonesia menyamai luas wilayah Amerika bahkan melebihi wilayah Eropa. Dengan wilayah yang luas tersebut, berimbas pula dengan penduduk yang memiliki keberagaman jenis suku bangsa. Tidak kurang dari lima ratus suku bangsa menetap di Indonesia. Maka tidak  heran bila Indonesia dijuluki sebagai “Zamrud Khatulistiwa” karena keberagaman penduduk tersebut. Dengan wilayah yang amat luas ditambah dengan keberagaman suku bangsa maka akan berimbas pada jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk di Indonesia mencapai 230 juta jiwa lebih dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun. Dengan jumlah penduduk sebesar itu Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sehingga dengan jumlah penduduk yang amat besar tersebut seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang melimpah dengan optimal. Namun pada kenyataannya, sekarang ini pembangunan di Indonesia tidak berjalan lancar. Masalah yang sering muncul ke permukaan adalah ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Pemerataan pembangunan di Indonesia kurang berjalan lancar karena pembangunan terus dipusatkan di Pulau Jawa. Memang di pulau lain juga mengalami

pembangunan

namun

tidak

signifikan

bila

dibandingkan

dengan

pembangunan di Pulau Jawa. Dampaknya adalah kebanyakan orang berpikir bahwa untuk mendapatkan penghasilan yang besar harus bekerja di Jawa yang. Buntutnya, penduduk di Pulau Jawa meningkat, pertumbuhan lapangan kerja kecil lalu akan menimbulkan pengangguran dan sebagainya. Padahal masih banyak pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan yang mempunyai wilayah yang lebih luas serta sumber daya alamnya masih banyak yang belum dioptimalkan. Untuk mencapai pemerataan pembangunan diperlukan keseriusan dari pemerintah. Jika ketimpangan pembangunan terus berlanjut maka akan menimbulkan suatu permasalahan yang kronis. Memang sudah dilaksanakan otonomi daerah yang intinya agar daerah mandiri namun belum berjalan dengan baik. Masih banyak daerah di 1

Indonesia yang terbengkalai pembangunannya. Hal ini akan berimbas pada kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam pada daerah-daerah tertentu. Maka dari itu dalam makalah ini saya akan mencoba menjabarkan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan di Indonesia beserta solusi yang dapat ditawarkan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menyebabkan ketimpangan pembangunan di Indonesia? 2. Apakah dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan pembangunan di Indonesia? 3. Apakah

solusi

yang

dapat

membantu

memecahkan

masalah

ketimpangan

pembangunan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjabarkan penyebab ketimpangan pembangunan di Indonesia. 2. Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan pembangunan di Indonesia. 3. Menjabarkan solusi yang dapat membantu memecahkan masalah ketimpangan pembangunan di Indonesia.

2

KAJIAN TEORI

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pada makalah ini saya akan menjelaskan permasalahan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa teori yang berkaitan dengan pembangunan. Teori-teori tersebut antara lain: A. Teori Pembangunan Klasik  Teori Pembangunan Klasik memiliki tiga aliran, yaitu aliran-aliran Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. 1) Aliran Durkheim Menurut Durkheim pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dalam dimensi kuantitatif dan kualitatif, yaitu adanya perubahan orientasi masyarakat dari berfikir tradisional menjadi modern. Karena itu akan terjadi perubahan tata nilai masyarakat dari yang berbasiskan solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik. Indikator yang bisa dilihat adalah tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi sosial ekonomi modern. Implikasi dari konsep pembangunan ini, masyarakat berkembang secara bertahap sebagai berikut: 

Tahap Pra Industri Pada tahap ini hubungan sosial yang berkembang pada umumnya hanya terjadi dalam kelompok masyarakat (isolasi fungsional);



Tahap Industrialisasi Sebagai akibat dari proses industrialisasi maka terjadi perembesan (spill over) struktur budaya modern dari pusat yang berada di kota ke daerah pinggiran yang berada di pedesaan;



Tahap Perkembangan Pusat secara terus menerus menyebarkan modernisasi sehingga tercapai keseimbangan hubungan fungsional antara pusat dan pinggiran.

2) Aliran Weber Weber berpendapat bahwa pembangunan adalah perubahan orientasi masyarakat dari tradisional-irasional menuju modern-rasional. Indikatornya adalah munculnya birokratisasi dalam setiap unsur kehidupan yang dicapai melalui distribusi

3

kekuasaan serta munculnya budaya oposisi di wilayah pinggiran sebagai respon terhadap dominasi pusat yang berkepanjangan. 3) Aliran Marx Sedangkan menurut Karl Marx, pembangunan adalah perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat konflik sosial antar kelas, yang secara bertahap akan merubah kehidupan masyarakat. Esensi dari teori ini adalah pembangunan akan mewujudkan masyarakat tanpa kelas (classless society) dan materialisme sebagai hirarkinya. Berdasarkan teori Marx, masyarakat terbagi atas: 1. masyarakat primitif; 2. masyarakat feodal; 3. masyarakat kapitalis; 4. masyarakat sosialis; 5. masyarakat komunis.

B. Teori Pembangunan Neo-Klasik  1) Tesis Pembangunan Dualistik  Tesis ini berlandaskan fenomena eksistensi ganda, yaitu adanya masyarakat yang kaya (superior) dan adanya masyarakat yang miskin (inferior). Tesis ini memiliki empat syarat: 

Dualisme merupakan prasyarat yang memungkinkan pihak yang superior dan inferior hidup berdampingan pada suatu tempat dan waktu yang sama.



Ko-eksistensi superior dan inferior bukan sesuatu yang bersifat transisional tetapi sesuatu yang bersifar kronis.



Superioritas dan inferioritas tidak menunjukan tanda-tanda melemah, bahkan keduanya cendrung menguat untuk menjadi kekal.



Saling keterkaitan antara unsur superioritas dan unsur inferioritas sehingga keberadaan unsur superioritas sedikit atau sama sekali tidak meningkatkan unsur inferioritas.

2) Teori Perubahan Struktural Teori Perubahan Struktural ini mempunyai dua model, yaitu Model Pembangunan Lewis serta Model Perubahan Struktur dan Pola Pembangunan. a) Model Pembangunan Lewis

4

Dalam Model Pembangunan Lewis, perekonomian dianggap terdiri dar i dua sektor: (1) Sektor Tradisional, dengan ciri-ciri di pedesaan, subsisten, kelebihan tenaga kerja dan produktivitas marjinalnya sama dengan nol; (2) Sektor Modern, dengan ciri-ciri di perkotaan, industri, produktivitasnya tinggi, sebagai tempat penampungan tenaga kerja yang ditranfer sedikit demi sedikit dari Sektor Tradisional. Model ini memfokuskan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja di Sektor Modern, yang dimungkinkan dengan adanya perluasan lapangan kerja di Sektor Modern. b) Model Perubahan Struktur dan Pola Pembangunan Hollis Chenery Model ini dikembangkan oleh Hollis Chenery yang menyarankan adanya perubahan struktur produksi, yaitu pergeseran dari produksi barang pertanian ke produksi barang industri pada saat pendapatan per kapita meningkat. Model ini menyatakan bahwa peningkatan tabungan dan investasi perlu tetapi tidak harus cukup (necessary but not sufficient condition) untuk memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pola ini juga menyaratkan bahwa selain akumulasi modal fisik dan manusia, diperlukan pula himpunan perubahan yang saling berkaitan dalam struktur perekonomian suatu negara untuk terselenggaranya perubahan dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Perubahan struktur ini melibatkan seluruh fungsi ekonomi termasuk tranformasi produksi dan perubahan dalam komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional serta perubahan-perubahan sosial-ekonomi seperti urbanisasi, pertumbuhan dan distribusi penduduk. 3) Teori Tahapan Linear (Tahapan Pertumbuhan Ekonomi Rostow) Menurut Rostow, perubahan dari terbelakang (underdeveloped) menjadi maju (developed) dapat dijelas dalam seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara. Sebelum suatu negara berkembang menjadi negara maju, harus dilalui suatu tahap yang disebut tahap tinggal landas (take off). Teori ini menyarankan agar negaranegara sedang berkembang (developing country) tinggal mengikuti saja seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk tinggal landas, sehingga pada gilirannya akan berkembang menjadi negara maju. Prasyarat penting untuk dapat tinggal landas, suatu negara harus mampu membangun pertanian, industri, dan perdaganganya sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

5

Prasyarat penting lainnya adalah harus ada mobilisasi tabungan dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4) Teori Revolusi Ketergantungan Internasional Pada dasawarsa 1970-an, teori dan model-model ketergantungan internasional kian mendapat dukungan di Dunia Ketiga. Teori ini memadang bahwa negaranegara Dunia Ketiga telah menjadi korban dari berbagai kelakuan kelembagaan politik dan ekonomi internasional maupun domestik. Negara-negara Dunia Ketiga telah terjebak dalam hubungan ketergantungan dan dominasi oleh negara-negara kaya. Teori ini mempunyai dua aliran, yaitu Model Ketergantungan Kolonial dan Model Paradigma Palsu. a) Model Ketergantungan Kolonial Teori Ketergantungan ini muncul sebagai antitesi terhadap Teori Modernisasi dan merupakan variasi dari teori yang dikembangkan oleh Karl Marx (Marxian). Ketergantungan itu sendiri berarti berarti situasi di mana ekonomi suatu negara dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi negara lain dan ekonomi negara tersebut tunduk padanya. Secara sengaja negara-negara kaya mengeksploitasi dan menelantarkan koeksistensi negara-negara miskin negara miskin dalam sistem internasional yang didominasi oleh hubungan kekuasaan yang sangat tidak seimbang antara pusat atau centre (negara-negara maju) dan pinggiran atau periphery (negara-negara berkembang). Praktek dan kondisi tersebut menggoda negara-negara miskin untuk mandiri dan bebas dalam upaya-upaya pembangunan mereka yang sulit dan bahkan kadang-kadang serba tidak mungkin. Kelompok-kelompok tertentu di negara-negara sedang berkembang (tuan tanah, pengusaha, pejabat, militer) yang menikmati penghasilan tinggi, status sosial, dan kekuasaan politik merupakan kaum elit dalam masyarakat. Kepentingannya, sengaja atau tidak sengaja melestarikan ketidakmerataan dan eksploitasi ekonomi oleh negara-negara maju terhadap negara-negara miskin karena secara langsung atau tidak langsung mereka mengabdi kepada kekuasaan kapitalis internasional. b) Model Paradigma Palsu Keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktepatan nasihat/saran yang diberikan oleh para penasihat dan para pakar internasional dari lembaga-lembaga bantuan negara maju dan donor6

donor multinasional. Nasihat atau saran tersebut mungkin bermaksud baik tapi sering tidak mempunyai informasi yang cukup tentang negara yang akan dibantu terutama negara-negara sedang berkembang. 5) Teori Kontra-Revolusi Neoklasik  Teori ini muncul pada dasawarsa 1980-an yang berhaluan konservatif yaitu politik  yang dianut Amerika, Kanada, Inggeris, dan Jerman Barat. Teori ini menyerukan agar diadakan swastanisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah di negaranegara maju serta munculnya himbauan untuk meninggalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian serta deregulasi di negara-negara berkembang. Teori ini menegaskan bahwa keterbelakangan negara-negara berkembang bersumber dari buruknya alokasi sumberdaya yang bertumpu pada kebijakan-kebijakan harga yang tidak tepat dan campur tangan pemerintah yang berlebihan.

7

PEMBAHASAN

A. Penyebab Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Pembangunan merupakan hal yang sangat esensial bagi suatu negara tidak t erkecuali Indonesia. Namun sering terjadi ketimpangan dalam pembangunan dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan menurut Emilia dan Imelia (2006) dalam buku Modul Ekonomi Regional antara lain sebagai berikut. 1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi tinggi cenderung tumbuh pesat dibandingkan daerah yang tingkat konsentrasi ekonomi rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Contohnya adalah Kota Jakarta yang setiap tahun jumlah penduduknya bertambah karena ingin bekerja di kota tersebut. Hal ini akan berdampak pada tingginya tingkat ekonomi dan pembangunan di Jakarta. Namun daerah lain di luar Pulau Jawa pertumbuhan ekonominya rendah dan pembangunannya menjadi terbengkalai. 2. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Yang Rendah Antar Wilayah Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital antar wilayah merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hubungan antara faktor produksi dan kesenjangan pembangunan atau pertumbuhan antar wilayah dapat di jelaskan dengan pendekatan mekanisme pasar. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan perbedaan pendapatan perkapita antar wilayah dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output atau input bebas. Mobilitas ini rendah karena kurangnya sarana dan prasarana dalam pendistribusian faktor produksi seperti panjang dan keadaan jalan yang kurang memadai, kurangnya alat transportasi, medan yang berat dan lain sebagainya. 3. Alokasi Investasi Rendahnya Investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Ini masih berhubungan dengan rendahnya mobilitas faktor-faktor produksi.

8

4. Perbedaan Kondisi Demografi Antar Wilayah Ketimpangan Ekonomi Regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar wilayah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Dilihat dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran jumlah populasi yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin yang tinggi, etos kerja tinggi merupakan aset penting bagi produksi. Hal ini ditambah dengan dekatnya suatu wilayah dengan pusat pemerintahan. Faktor inilah yang berperan dalam menentukan cara pandang seseorang yaitu lebih baik bekerja di kota besar seperti Jakarta dibandingkan mengembangkan pembangunan di wilayahnya sendiri. 5. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) Antar Wilayah Menurut Kaum Klasik  pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin SDA. Dalam arti SDA dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan selain itu diperlukan fakor-faktor lain yang sangat penting yaitu teknologi dan SDM. Namun perlahan persepsi ini ditepis karena daerah yang kaya SDA di Indonesia seperti Papua pembangunannya masih kurang berjalan dengan baik. 6. Kurang Lancarnya Perdagangan antar Wilayah Kurang lancarnya perdagangan antar daerah ( intra-trade) merupakan unsur menciptakan

ketimpangan

ekonomi

regional.

Tidak

lancarnya

intra-trade

disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui sisi permintaan dan sisi pe nawaran. Sisi permintaan : kelangkaan akan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya komplementer dengan barang jasa tersebut. Sisi penawaran, sulitnya mendapat barang modal, input antara, bahan baku atau material lain yang dapat menyebabkan kegiatan ekonomi suatu wilayah akan lumpuh dan tidak beroperasi optimal.

Dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia salah satu kunci penyebabnya adalah rendahnya mobilitas 9

antar daerah khususnya daerah di luar Pulau Jawa. Sehingga distribusi faktor-faktor produksi maupun hasil produksi kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk meninggalkan daerah aslinya dan bekerja di kota besar seperti Jakarta. Pada akhirnya akan menyebabkan pembangunan daerah tersebut tersendat dan terbengkalai.

B. Dampak yang Ditimbulkan Oleh Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan pembangunan tersebut akan mengganggu proses pertumbuhan ekonomi secara nasional. Berikut merupakan dampak yang terjadi bila ketimpangan pembangunan di Indonesia semakin parah 1. Terpusatnya Kegiatan Perekonomian di Satu Daerah Dampak terpusatnya kegiatan ekonomi ini dapat berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah pembangunan di satu daerah berkembang dengan pesat. Selain itu pengaturan distribusi faktor-faktor dan hasil produksi menjadi semakin mudah. Namun juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya tingkat kriminalitas dan pengangguran. Hal tersebut merupakan imbas dari melonjaknya pertumbuhan penduduk di satu daerah namun lapangan pekerjaan yang disediakan tidak dapat menyerap seluruh tenaga kerja. 2. Tertinggalnya Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dampak inilah yang paling sering terlihat dalam ketimpangan pembangunan di Indonesia. Daerah-daerah yang pembangunannnya tertinggal biasanya berada di daerah perbatasan dan kawasan timur Indonesia seperti Nusa Tenggara dan Papua. Di daerah-daerah tersebut pembangunan ekonomi hingga pendidikan seolah berjalan di tempat. Meskipun berbagai kebijakan yang mendorong pembangunan sudah digalakkan pemerintah namun hasil nyata dari pembangunan tersebut kurang terlihat. Padahal daerah-daerah tersebut istilahnya menjadi “Beranda Rumah” Negara Indonesia. Dan “Beranda Rumah” biasanya mencerminkan sifat “Pemilik  Rumah” itu sendiri. 3. Ketidakpuasan Daerah Terhadap Kinerja Pembangunan Pemerintah Pusat Pembangunan di Indonesia mayoritas masih dipusatkan di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana di Pulau Jawa dan Bali lebih lengkap dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sehingga seolah-olah Pulau Jawa di “anak  10

emas” kan oleh pemerintah sedangkan daerah lain kurang terurus. Secara tidak  langsung hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan sosial yang dapat menimbulkan konflik sosial. Indonesia pernah mengalami berbagai pergolakan daerah dikarenakan pembangunan yang tidak merata. Seperti pergolakan yang dilakukan oleh PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) pada dekade 50-an lalu. Pada saat itu pembangunan terlalu difokuskan di Jawa sehingga daerah lain merasa tidak puas dan pada akhirnya melakukan pergolakan. 4. Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Dampak

ini

merupakan

akumulasi

dari

dampak-dampak

sebelumnya.

Kurangnya dukungan dan bantuan pemerintah terhadap suatu daerah akan cenderung menyebabkan masyarakat di daerah tersebut kurang produktif. Selain itu ketimpangan pembangunan akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu daerah yang pada akhirnya akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Berikut merupakan ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia dihitung dengan Indeks Williamson. Gambar 1.1 Indeks Williamson Indonesia Tahun 1990-2008

Dari Indeks Williamson di atas dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bila mengalami penurunan pun hanya sedikit saja. sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia masih cukup besar.

11

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan pembangunan selain mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dapat mengganggu stabilitas dalam negeri Indonesia. Karena ketimpangan pembangunan menimbulkan “kecemburuan” suatu daerah terhadap daerah lain yang lebih maju. Dari kecemburuan tersebut akan muncul rasa tidak puas dan ketidakadilan bagi masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan pergolakan-pergolakan di daerah.

C. Solusi Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Dari dampak yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketimpangan pembangunan menimbulkan efek yang sangat serius bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia. Jika tidak segera ditangani dengan serius maka akan menjadi sumber perpecahan antar daerah. Maka dari itu diperlukan solusi-solusi yang tepat dalam menangani ketimpangan pembangunan di Indonesia. Berikut beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk  mengatasi ketimpangan pembangunan di I ndonesia. 1. Transmigrasi Faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan di Indonesia terus terjadi karena kurang meratanya persebaran penduduk di Indonesia. Maka dari itu diperlukan program yang dapat membantu mengatasi ketidak merataan persebaran penduduk yaitu Transmigrasi. Tujuan dari transmigrasi itu sendiri antara lain: a) Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan b) Mendukung kebijakan energi alternatip (bio-fuel) c) Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia d) Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan e) Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan 2. Otonomi Daerah bagi Daerah yang Potensial Agar pembangunan di Indonesia merata maka dapat dilaksanakan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah maka setiap daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga berkembang atau tidaknya pembangunan di suatu daerah tergantung dari masyarakat daerah itu sendiri. Namun dalam penentuan daerah yang akan diotonomi harus memenuhi beberapa syarat antara lain: 12



Administrasi, yang meliputi 1) Untuk provinsi meliputi persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur; 2) Untuk kabupaten/kota meliputi persetujuan DPD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota.



Teknis, yang meliputi 1) Kemampuan ekonomi; 2) Potensi daerah; 3) Sosial budaya; 4) Sosial politik; 5) Kependudukan; 6) Luas daerah; 7) Pertahanan; 8) Keamanan; 9) Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.



Fisik, yang meliputi 1) Paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi; 2) Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten; 3) Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota.

3. Kebijakan Pembangunan Bertahap Indonesia pernah melaksanakan pembangunan bertahap yang diberi nama REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Kebijakan pembangunan bertahap ini cukup sukses karena REPELITA ini dibagi menjadi lima tahap yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia kala itu. Untuk pemerintahan sekarang ini juga dapat mengadopsi kebijakan seperti REPELITA

tersebut

karena

pemerintah

dapat

fokus

pada

tujuan

utama

pembangunan yang telah disusun sesuai dengan tahapan-tahapan REPELITA. 4. Pemindahan Ibukota Negara Ini merupakan solusi yang paling ekstrim dan masih menjadi perdebatan yang kontroversial. Perpindahan Ibukota Indonesia ke daerah lain yang lebih luas seperti Kalimantan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan bahkan Indonesia. Hal ini dipertimbangkan karena ibukota negara saat ini yaitu Jakarta sudah penuh sesak dan pertumbuhan ekonominya sudah stabil. Selaint itu Jakarta sering dilanda bencana alam musiman seperti banjir. Namun usulan perpindahan ibukota negara ini mempunyai banyak hambatan dan 13

tantangan. Dikarenakan untuk memindahkan ibukota suatu negara membutuhkan berbagai persiapan mulai dari sarana dan prasarana, luas wilayah, keadaan wilayah hingga nilai historis suatu daerah. Sebenarnya Indonesia pernah melakukan perpindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta pada masa penjajahan. Namun pada saat itu perpindahan ibukota dilakukan karena bersifat urgensi yaitu Kota Jakarta yang memburuk karena diserang oleh Belanda. Untuk keadaan saat ini perpindahan ibukota Negara Indonesia masih sebatas wacana. Namun jika keadaan sudah mendesak seperti pertumbuhan ekonomi Jakarta sudah mencapai puncaknya atau daerah lain pembangunannya sudah sangat tertinggal maka wacana perpindahan ibukota negara dapat dilaksanakan.

14

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab ketimpangan pembangunan Indonesia menurut Emilia dan Imelia (2006) dalam buku Modul Ekonomi Regional antara lain sebagai berikut: a) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah; b) Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Yang Rendah Antar Wilayah; c) Alokasi Investasi; d) Perbedaan Kondisi Demografi Antar Wilayah; e) Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) Antar Wilayah; f) Kurang Lancarnya Perdagangan antar Wilayah. 2. Dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan pembangunan di Indonesia antara lain sebagai berikut: a) Terpusatnya Kegiatan Perekonomian di Satu Daerah; b) Tertinggalnya Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; c) Ketidakpuasan Daerah Terhadap Kinerja Pembangunan Pemerintah Pusat; d) Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan. 3. Solusi ketimpangan pembangunan di Indonesia antara lain: a) Transmigrasi; b) Otonomi Daerah bagi Daerah yang Potensial;

c) Kebijakan Pembangunan Bertahap; d) Pemindahan Ibukota Negara.

B. Saran

1. Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di Indonesia, pemerintah haruslah giat dalam mensosialisasikan program transmigrasi kepada masyarakat. Karena menurut saya program transmigrasi ini kurang berjalan lancar karena minimnya sosialisasi dari pemerintah. Selain itu program transmigrasi yang dijalankan juga dibiayai oleh pemerintah agar masyarakat tertarik. Kemudian masyarakat yang bersedia menjadi transmigran

dibina

dan

dilatih

sehingga

mereka

dapat

mengolah

dan

mengoptimalkan wilayah tujuan transmigrasi. Tidak itu saja, masyarakat asli tujuan transmigrasi juga diberikan penyuluhan bahwa para transmigran tersebut datang 15

untuk membantu mereka dalam mengolah sumber daya sehingga tidak ada perselisihan antara kaum transmigran dengan masyarakat asli tujuan tr ansmigran. 2. Memberdayakan masyarakat yang tinggal di perbatasan wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan seolah-olah dilupakan dan tidak dihiraukan oleh pemerintah. Seperti masyarakat yang tinggal di Nusa Tenggara, Perbatasan Kalimantan-Malaysia dan Papua. Hingar bingar kebijakan pembangunan yang didengungkan pemerintah seolah-olah hanya “angin segar” bagi daerah perbatasan. Tindak nyata pembangunan masih belum terlihat padahal daerah perbatasan merupakan front terdepan Negara Indonesia. Sehingga diperlukan kebijakan nyata oleh pemerintah dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat di perbatasan. 3. Perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang mobilitas faktor-faktor maupun hasil produksi. Untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali mobilitas sering terhambat karena kurangnya sarana dan prasarana seperti jalan aspal yang kurang memadai, kurangnya jembatan, kurangnya moda transportasi dan lain sebagainya. Maka dari itu perbaikan sarana dan prasarana di luar Pulau Jawa dan Bali seharusnya menjadi prioritas utama sehingga mobilitas faktor maupun hasil produksi dapat tersalurkan dengan baik.

16

DAFTAR PUSTAKA

An-Naf, Julissar. 2008. Teori-Teori Pembangunan : Teori – Teori dan Paradigma Pembangunan

Klasik

dan

Neo-Klasik .

Terdapat

pada

http://julissarlecturing.blogspot.com/2008/04/teori-teori-pembangunan_10.html. Diakses pada tanggal 2 Januari 2013 pukul 18.30. Delis, Arman dkk. 2011.  Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Indonesia Periode 1990-2008 . Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.

Irawan,

Dede.

2012.

Konsep

Disparitas

Pembangunan

Ekonomi.

Terdapat

pada

http://dedeirawan32.wordpress.com/2012/05/14/konsep-disparitas-pembangunanekonomi/ . Diakses pada tanggal 3 Januari 2013 pukul 8.40. Nadia.

2011.

Otonomi

Daerah.

Terdapat

pada

http://naddiiiaaa.wordpress.com/2011/04/26/otonomi-daerah/. Diakses pada tanggal 3 Januari 2013 pukul 09.00.

17