perumahan permukiman di DKI Jakarta

DINAS PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

2 2

KONDISI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DKI JAKARTA A.

Kebutuhan Perumahan di Indonesia Sejak awal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia telah memberikan

perhatian kepada penyediaan rumah bagi masyarakat, sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam dan makhluk lainnya rumah juga memiliki peran sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, penyiapan generasi muda dan sebagai manifestasi diri (KSNPP, 2002). Pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia diprogramkan sebagai tanggung jawab masyarakat bersama dengan stakeholder lainnya. Meskipun

pemenuhan

kebutuhan

perumahan

dan

permukiman

adalah

tanggung jawab masyarakat sendiri, namun penyelenggaraannya dilakukan secara multi sektoral dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, dan pemerintah sebagai pendorong dan fasilitator dalam upaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha. Pembangunan

perumahan

yang

efisien

akan

mampu

mendorong

perekonomian nasional dengan multiplier effect atas penciptaan lapangan kerja dan pendapatan nasional yang cukup besar. Dari sisi investasi, pembangunan perumahan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain, yaitu hanya 1,4% dari PDB pada tahun 2002. Sementara itu, investasi pembangunan perumahan di negara tetangga Malaysia mencapai sekitar 27,7% dan bahkan Amerika Serikat mencapai 45,3%. Menurut Komarudin (1997), permasalahan dalam penyediaan dan pembangunan perumahan di Indonesia meliputi, antara lain, perencanaan tata ruang yang belum antisipatif terhadap kebijaksanaan perumahan dan permukiman; rendahnya keterjangkauan masyarakat membeli rumah; belum mantapnya

koordinasi

dan

keterpaduan

pelaksanaan

belum

II- 1

Laporan Akhir Studi Pembangunan

sektoral;

Rumah Susun Skala Besar Marunda

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.








kuatnya peran Pemda dalam pembangunan perumahan; belum memadainya pendanaan dan pembiayaan; sulitnya memperoleh tanah bagi pembangunan perumahan; belum mendukungnya peraturan perundang-undangan; serta belum efisiennya pembangunan perumahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah

konkret

dari

semua

pihak

yang

terlibat

dalam

pembangunan perumahan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut apabila ingin menyediakan perumahan bagi masyarakat secara efektif dan efisien. Perkembangan pembangunan perumahan di Indonesia dicirikan oleh masih banyaknya keluarga yang belum memiliki rumah yang layak ( housing backlog). backlog). Data Susenas 2004, seperti dikutip dalam Renstra Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun 2005-2008, menyebutkan bahwa terdapat 5,9 juta keluarga atau sekitar 10% dari jumlah keluarga di Indonesia yang mencapai 55 juta yang belum memiliki rumah. Sementara itu, penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 820.000 unit rumah. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 3,1 juta keluarga atau 12,5 juta jiwa yang menghuni rumah dalam kondisi yang tidak layak. Disisi lain, terdapat pula 17,2 juta jiwa yang tinggal di 10.065 lokasi kawasan kumuh dengan luasan mencapai 54.000 Ha. Kondisi di atas menunjukan

beratnya

tantangan

yang

dihadapi

dalam

pembangunan

perumahan rakyat.

B.

Kondisi Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta

1.

Landed House

1.1 Perumahan ( planned ) Gambar 2.1 Kawasan Perumahan Pengembangan perumahan DKI Jakarta sebagian besar dikendalikan oleh pengembang, dengan menawarkan berbagai macam konsep hunian tinggal, kawasan perumahan yang dibuat ini lebih ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan menengah








1.2 Kampung (organik) Gambar 2.2 Perkampungan

Perkampungan penduduk dengan tingkat kepadatan tinggi

perkampungan penduduk dengan tingkat kepadatan sedang

Perkampungan penduduk yang tumbuh dengan pola tidak teratur yang berada di sekitar kawasan perindustrian

Perkampungan organik, yang kemunculannya diprakarsai oleh masyarakat sendiri secara swadaya, tumbuh dan berkembang tersebar di bagian-bagian kota, baik di pusat kota maupun di pinggiran kota. Permukiman ini tumbuh secara alami mengikuti jaringan jalan baru maupun perkembangan wilayahwilayah potensial kota.

1.3 Slum Gambar 2.3 Permukiman Kumuh








Permukiman padat dengan kondisi bagian belakang bangunan penuh sampah mendorong permukiman menjadi kumuh

Permukiman kumuh berada di daerah legal yang memang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman, permukiman ini pada awalnya memang berbentuk permukiman organik, tetapi karena pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan ini menjadikan kawasan semakin padat serta tidak bisa menampung jumlah penduduk yang selalu bertambah yang berakibat pada menurunnya fungsi pelayanan kawasan hunian.

1.4 Squatter Gambar 2.4 Permukiman Liar

Permukiman penduduk yang berada di lokasi yang tidak semestinya yaitu kolong jembatan tol

Permukiman penduduk yang berada di pinggir rel kereta api dimana merupakan daerah terlarang untuk kegiatan bermukim








Permukiman penduduk di sekitar lokasi SUTET yang membahayakan.

Permukiman liar (Squatter) menempati lahan di daerah-daerah yang tidak diperkenankan untuk didirikan bangunan khususnya bangunan untuk tempat tinggal karena selain dinilai membahayakan bagi penghuninya juga akan mengganggu program-program penataan kota.

2.

Rumah Susun 2.1 Rumah Susun Sederhana Gambar 2.5 Rumah Susun Sederhana

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Rumah susun sederhana yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di DKI Jakarta

Rumah susun sederhana baik sewa maupun sewa-milik (strata ( strata title) title) dibangun oleh pemerintah maupun pihak penyelenggara lainnya (swasta,








2.2 Apartemen Gambar 2.6 Apartemen Apartemen yang dibangun oleh pihak pengembang yang diperuntukkan bagi masyarakat DKI Jakarta golongan ekonomi menengah ke atas. Apatemen ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti mall pusat perbelanjaan.

Apartemen untuk masyarakat ekonomi menengah ke atas

C.

golongan

Kebutuhan Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta Peningkatan kebutuhan perumahan di DKI Jakarta sangat dipengaruhi

oleh tingginya kegiatan urbanisasi di kota ini, sehingga berdampak pada terjadinya pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk secara cepat dari 8,8 juta pada tahun 1990 dan diperkirakan menjadi 13,8 juta pada akhir tahun 2010 karena setiap tahun diperkirakan 200.000 hingga 250.000 migran baru dari luar daerah memasuki metropolitan. Kondisi ini tentu diikuti dengan peningkatan kebutuhan rumah yang cukup besar di DKI Jakarta. Dan idealnya peningkatan kebutuhan rumah seyogyanya juga diikuti dengan peningkatan upaya pembangunan rumah oleh para stakeholder penyedia perumahan

(pemerintah,

swasta,

dan

masyarakat).

Tetapi

dengan

banyaknya kendala yang dihadapi oleh para stakeholder tersebut dalam memenuhi kebutuhan rumah menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang mampu disediakan oleh para stakeholder tersebut. Dengan jumlah kebutuhan rumah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah rumah yang mampu disediakan oleh para stakeholder sehingga terjadilah kekurangan unit rumah (backlog backlog)) dalam jumlah yang relatif besar di DKI Jakarta. Berikut ini ditampilkan data backlog di tiap wilayah DKI Jakarta.










Tabel 2.1 Jumlah Backlog Tiap Wilayah DKI Jakarta Ketersediaan No 1 2 3 4 5 6

Kotamadya Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Utara Kepulauan Seribu DKI Jakarta

Kebutuhan

Termasuk Temporer

Tanpa Temporer

179,381 19,136 17,643 314,784 355,880 296,707 420,707 406,459 369,828 339,856 309,613 286,743 316,675 248,723 214,653 3,869 3,693 2,409 1,575,272 1,343,504 1,187,983

Backlog Termasuk Tanpa Temporer Temporer 160,245 -41,096 14,248 30,243 67,952 176 231,768

1,493 18,077 50,879 53,113 102,022 1,460 227,044

Sumber: Data BPS DKI Jakarta, 2004

Keterbatasan sebagian besar masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah, rumah, memaksa mereka memenuhinya sesuai dengan kemampuannya, diantaranya dengan menempati kawasan permukiman kumuh dan kawasan terlarang (negative ( negative list ). ). Prosentase luas luas kawasan permukiman kumuh terhadap luas wilayah DKI Jakarta dan jumlah RW Kumuh di DKI Jakarta dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.








Gambar 2.7 Peta Kawasan Kumuh DKI Jakarta








Tabel 2.2 Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Tiap Wilayah DKI Jakarta No 1 2 3 4 5 Sumber:

Kotamadya Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

Utara Selatan Barat Timur Pusat

Prosentase (%) 4.70 2.19 4.53 3.27 4.33

Paper Upaya Pemenuhan kebutuhan Perumahan di DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah

Tabel 2.3 Jumlah RW Kumuh Tahun 2001 dan 2004 di Tiap Wilayah DKI Jakarta Kategori Kumuh No. 1 2 3 4 5

Wilayah Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara DKI Jakarta

Berat 2001 1 2 12 25 7 47

2004 1 4 7 6 1 19

Sedang 2001 51 24 41 76 81 273

2004 54 39 41 50 61 245

Ringan 2001 18 11 24 26 20 99

2004 25 27 23 33 43 151

Sangat Ringan 2001 2004 34 38 40 19 29 46 28 66 18 44 149 213

Sumber: Evaluasi Evaluasi RW Kumuh DKI DKI Jakarta, BPS DKI DKI Jakarta, 2001 dan 2004

D.

Penyediaan Perumahan dan Permukiman di DKI Jakarta Menurut Chander (1979) dalam Komarudin (1997), lima komponen

kebutuhan rumah adalah:








5. Kebutuhan rumah untuk menutupi kekurangan rumah sejak tahuntahun sebelumnya (fulfilment (fulfilment of housing deficit ) Dari kelima komponen yang dikemukakan oleh Chander di atas, oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat dijabarkan dengan dua pendekatan dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan berpenghasilan rendah di DKI Jakarta yaitu dengan: •

Pembangunan baru yang mengacu pada point 1, 4, dan 5 dari teori Chander,

yang

diterjemahkan

dengan

pembangunan

kawasan

perumahan-permukiman baru dengan pola horisontal dan vertikal. •

Penataan lingkungan permukiman mengacu pada point 2 dan 3 dari teori Chander dengan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dinilai sudah menurun menjadi kawasan hunian baru yang lebih baik

dengan

cara

pelaksanaan

program

MHT

maupun

dengan

peremajaan melalui pembangunan rumah susun sederhana. Strategi tersebut diterjemahkan dengan penggambaran berikut: Gambar 2.8 Strategi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah








Untuk menindaklanjuti strategi tersebut di atas, Pemerintah Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta

telah

membuat

kebijakan

pembangunan

rumah

bagi

warganya dengan rincian sebagai berikut: Gambar 2.9 Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman

100% 70.000

60%

Landed Houses

42.000 unit/ tahun

40%

Rumah Susun

28.000 unit/ tahun

Kelangkaan lahan di kota Jakarta ini telah mendorong pemerintah daerah dan swasta untuk menyediakan hunian warga DKI Jakarta dalam bentuk

rumah

susun.

Proporsi

pembangunan

rumah

susun

oleh

pemerintah daerah dan swasta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.10 Strategi Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

N U S U S H A M U R

Klasifi kasi

Badan Usaha/ Devoloper

PEMDA

JUMLAH

Mewah

20%*

0

5.600

5.600

Menengah

40%*

0

11.200

11.200

Bawah

40%*

3.360

7.840

11.200










Gambar 2.11 Persebaran Rumah Susun di DKI Jakarta








Lokasi Rumah Susun DKI Jakarta yang Dibangun oleh Dinas Perumahan 1

Kemayoran

9

Semanan

2

Manggarai

10

Rawa Bebek

3

Berlan

11

Rorotan

4

Otista

12

Muara Angke

5

Pademangan

13

Penjaringan

6

Tanah Abang

14

Kelapa Gading

7

Marunda

15

Pulomas

8

Pulo Gebang

Berpijak dari luasnya permukiman kumuh yang ada, pembangunan rumah susun murah untuk golongan ekonomi lemah perlu mendapat perhatian lebih. Pada tahun 1987 Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Muh Husni Thamrin (Bappem MHT) ikut menjadi pelaksana pembangunan rusunawa. PD Sarana Jaya turut serta sejak 1988, diikuti Dinas Perumahan Pemerintah Provinsi DKI (mulai 1994), PT Pelindo (1996), dan sebuah

perumahan permukiman di DKI Jakarta

Recommend Documents