Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah

KATA PENGANTAR

Permasalahan agraria, ruang, dan tanah terus menerus terjadi di Indonesia. Masalah agraria tidak hanya sekedar penguasaan atas sumber-sumber agraria melainkan juga penggunaan tanah, persepsi dan konsepsi hukum berkenaan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam, dan produk hukum sebagai kebijakan yang melingkupi agraria. Berbagai permasalahan agaria, ruang, dan tanah disebabkan disebabkan luas tanah yang yang terbatas sementara jumlah penduduk semakin bertambah, harga tanah yang meningkat meningkat dengan cepat dan kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan agraria, ruang, dan tanah tersebut, Negara berwenang untuk mengatur hubungan hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pengaturan itu bertujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hubungan hukum hak atas tanah menetapkan adanya macam-macam hak tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang

KATA PENGANTAR

Permasalahan agraria, ruang, dan tanah terus menerus terjadi di Indonesia. Masalah agraria tidak hanya sekedar penguasaan atas sumber-sumber agraria melainkan juga penggunaan tanah, persepsi dan konsepsi hukum berkenaan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam, dan produk hukum sebagai kebijakan yang melingkupi agraria. Berbagai permasalahan agaria, ruang, dan tanah disebabkan disebabkan luas tanah yang yang terbatas sementara jumlah penduduk semakin bertambah, harga tanah yang meningkat meningkat dengan cepat dan kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan agraria, ruang, dan tanah tersebut, Negara berwenang untuk mengatur hubungan hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pengaturan itu bertujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hubungan hukum hak atas tanah menetapkan adanya macam-macam hak tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Pemberian hak atas tanah tersebut mengandung konsekuensi akan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang haknya. Dalam era pengendalian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah saatnya melakukan langkahlangkah pengendalian dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hak-hak hak-hak atas tanah yang yang telah diberikan. diberikan. Direktorat Jenderal Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah selaku penanggungjawab program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hak atas tanah maupun terhadap Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) yang diprioritaskan pada Hak Guna Usaha dan dan Hak Guna Bangunan yang dikuasai/dimiliki oleh badan hukum. Pemantauan ini dilaksanakan terhadap kewajiban-kewajiban pemegang hak sebagaimana tercantum dalam SK Pemberian Haknya/DPAT-nya maupun kewajiban-kewajiban lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan dengan adanya pemantauan dan evaluasi ini, penggunaan dan pemanfaatan tanah menjadi lebih optimal. Jakarta, Februari 2018 2018 Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP. NIP. 19651015 199102 1 001

KATA PENGANTAR

Permasalahan agraria, ruang, dan tanah terus menerus terjadi di Indonesia. Masalah agraria tidak hanya sekedar penguasaan atas sumber-sumber agraria melainkan juga penggunaan tanah, persepsi dan konsepsi hukum berkenaan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam, dan produk hukum sebagai kebijakan yang melingkupi agraria. Berbagai permasalahan agaria, ruang, dan tanah disebabkan disebabkan luas tanah yang yang terbatas sementara jumlah penduduk semakin bertambah, harga tanah yang meningkat meningkat dengan cepat dan kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan agraria, ruang, dan tanah tersebut, Negara berwenang untuk mengatur hubungan hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pengaturan itu bertujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hubungan hukum hak atas tanah menetapkan adanya macam-macam hak tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Pemberian hak atas tanah tersebut mengandung konsekuensi akan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang haknya. Dalam era pengendalian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah saatnya melakukan langkahlangkah pengendalian dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hak-hak hak-hak atas tanah yang yang telah diberikan. diberikan. Direktorat Jenderal Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah selaku penanggungjawab program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hak atas tanah maupun terhadap Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) yang diprioritaskan pada Hak Guna Usaha dan dan Hak Guna Bangunan yang dikuasai/dimiliki oleh badan hukum. Pemantauan ini dilaksanakan terhadap kewajiban-kewajiban pemegang hak sebagaimana tercantum dalam SK Pemberian Haknya/DPAT-nya maupun kewajiban-kewajiban lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan dengan adanya pemantauan dan evaluasi ini, penggunaan dan pemanfaatan tanah menjadi lebih optimal. Jakarta, Februari 2018 2018 Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP. NIP. 19651015 199102 1 001

SAMBUTAN DIREKTUR PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN PERTANAHAN

Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita dengan segala kerendahan hati memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkarya bagi kemajuan bangsa dan negara. Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan merupakan salah satu direktorat yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Direktorat ini memiliki beberapa tugas utama yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK); pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan, maka pada tahun 2018 ini Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan melakukan revisi “Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT”. Tanah/DPAT”. Revisi ini merupakan penyempurnaan dari petunjuk teknis sebelumnya. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional bagi petugas pelaksana dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT. Selain itu, melalui petunjuk teknis ini diharapkan dapat mewujudkan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi baik di tingkat Kantah, Kanwil, maupun Kantor Pusat, sehingga dapat menghasilkan keluaran yang baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Akhir kata saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terus bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT ini, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, Februari 2018 2018

Dra. Fatimah Saleh, M.Si. NIP : 19601005 1982203 2 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN................... .................... .................... .................... ... 1

A.

Latar Belakang ................... .................... .................... .................... ... 1

B.

Dasar Hukum.................. .................... .................... .................... ...... 3

C.

Pengertian .................... .................... .................... ................... .......... 5

D.

Maksud dan Tujuan .................................. .................... .................... 6

E.

Sasaran ................. .................... .................... .................... ................ 6

F.

Ruang Lingkup ................... .................... .................... .................... ... 7

BAB II PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH DAN DPAT .................. ................... .................... .................... ................... .... 8

A.

Obyek Pemantauan dan Evaluasi .................. .................... ................ 8

B.

Pelaksana Kegiatan ........................................................................... 9

C.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan .................. ................... .................. 10

C.1

Persiapan .................................................................................. 10

C.2

Pemantauan .................... .................... .................... .................. 14

C.3

Pengolahan Data........................................................................ 19

C.4

Evaluasi .................................................................................... 21

C.5

Penyusunan Rekomendasi .................................... .................... . 21

C.6

Pembinaan ................................................................................ 24

C.7

Pelaporan .................................................................................. 24

C.8

Pemantauan dan Evaluasi Dalam Rangka Menindaklanjuti Permohonan dan Pelaporan ............................ ................... ........ 25

D.

Biaya ................... ................... .................... .................... ........... 27

BAB III PENUTUP.................... .................... .................... ................... ........ 28 LAMPIRAN .................................................................................................

29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Format Tabulasi Data Objek Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

Lampiran 2.

Format Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

Lampiran 3.

Surat Pemberitahuan Tanah/DPAT

Kepada

Pemegang

Hak

Atas

Lampiran 4.

Format Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi HAT/DPAT

Lampiran 5.

Format Resume Hasil Pemantauan Lapang Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi HAT/DPAT

Lampiran 6.

Format Peta Penguasaan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

Lampiran 7.

Format Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

Lampiran 8.

Hasil

Format Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah dengan Rencana Tata Ruang

Lampiran 9.

Format Hasil Evaluasi Pemantauan Hak Atas Tanah/DPAT

Lampiran 10.

Format Telahan Staf Hasil Pemantauan Pemberian Hak atas Tanah/DPAT

dan

Evaluasi

Lampiran 11.

Format Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

Lampiran 12.

Format Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dalam Rangka Menindaklanjuti Permohonan dan Pelaporan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Bagan Alur Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Gambar 2.

Bagan Alur Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dalam Rangka Menindaklanjuti Permohonan dan Pelaporan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tanah merupakan sumber daya alam yang memberikan tempat bagi manusia dalam mencari kehidupan dan penghidupan. Tanah adalah

sumber

daya

alam

yang

terbatas,

oleh

karenanya

peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah harus diatur oleh negara. Pengaturan negara dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang (badan hukum atau perorangan) dimaksudkan untuk mencapai sebesar-besar kesejahteraan rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Salah satu bentuk pengaturan hubungan hukum antara orang dengan tanah adalah dengan diberikannya hak atas tanah kepada orang sehingga orang tersebut mempunyai hak untuk menguasai, memiliki dan menggunakannya, sebagaimana Pasal 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960. Pemberian hak atas tanah maupun Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) ini bukan hanya melekat hak orang atas tanah, akan tetapi di dalamnya melekat pula kewajiban. Keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban ini baik secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap kepentingan

umum,

peningkatan

nilai

ekonomi

tanah,

dan

kesejahteraan rakyat. Namun kurangnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagaimana disebut dalam surat keputusan pemberian Hak Atas Tanah/DPAT dan peraturan perundang-undangan lainnya oleh para pemegang Hak Atas Tanah/DPAT, menimbulkan dampak negatif. Dampak tersebut di antaranya adalah menurunnya kualitas fisik tanah maupun lingkungan, penelantaran tanah, dan timbulnya sengketa dan konflik dengan masyarakat. Oleh karena itu pentingya Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

1

pengendalian pertanahan hadir dalam memantau pelaksananan pemenuhan kewajiban para pemegang. Sejak tahun 2014 kegiatan pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT mulai dijalankan. Namun keterbatasan peraturan pelaksana,

manajemen,

anggaran

dan

sumber

daya

manusia,

sehingga kegiatan ini kurang memberikan hasil yang optimal. Dengan

pertimbangan

dilakukan

beberapa

hal

tersebut

perubahan.

maka

pada

Perubahan

tahun

2018

dimaksud

lebih

menekankan pada outcome /manfaat, efisiensi dan efektifitas dari kegiatan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut antara lain: 1. Perluasan

kegiatan

yang

semula

hanya

terkait

program

pengendalian dan pemantauan pertanahan ditambah dengan pelayanan pertanahan (permohonan pemantauan dan evaluasi pemberian Hak Atas Tanah/DPAT dalam rangka perpanjangan/ pembaharuan hak); 2. Obyek monitoring dan evaluasi Pusat/Kanwil/Kantah sesuai dengan kewenangan pemberian Hak Atas Tanah/DPAT pada

masing-masing unit kerja; 3. Perluasan kewenangan kepada Kanwil/Kantah dalam pemberian rekomendasi yang semula hanya sampai pada usulan. Selainnya itu adalah peningkatan perubahan status program pengendalian dan pemantauan pertanahan, yang semula termasuk program Prioritas Kementerian/Lembaga (PKL) menjadi Prioritas Nasional (PN) dengan nama program pengendalian dan pemantauan pertanahan yakni program HGU Habis dan Tanah Terindikasi Terlantar. Atas dasar yang telah disampaikan di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian kegiatan dengan melakukan penyempurnaan petunjuk teknis Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT (termasuk di dalamnya perizinan pertanahan).

Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

2

B. Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

24

Tahun

1997

tentang

Nomor

16

Tahun

2004

tentang

Nomor

11

Tahun

2010

tentang

Pendaftaran Tanah; 9.

Peraturan

Pemerintah

Penatagunaan Tanah; 10. Peraturan

Pemerintah

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; 11. Peraturan

Presiden

Nomor

17

Tahun

2015

tentang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 12. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; 13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pembatalan

Hak

Atas

Tanah

Negara

dan

Hak

Pengelolaan; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;


3

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi; 16. Peraturan

Kepala

Indonesia

Nomor

Pertimbangan

Badan 2

Teknis

Pertanahan

Tahun

2011

Pertanahan

Nasional

Republik

tentang

Pedoman

Dalam

Penerbitan

Izin

Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 17. Peraturan

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan

kepala

badan

indonesia

nomor

1

kewenangan

pertanahan

tahun

pemberian

hak

2011

nasional

tentang

atas

tanah

republik

pelimpahan

dan

kegiatan

pendaftaran tanah tertentu. 18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Perubahan

Atas

Peraturan

19

Tahun

Menteri

2017 tentang

Agraria

dan

Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi; 19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; 21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

4

C. Pengertian Dalam Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah dan DPAT ini, yang dimaksud dengan: 1.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi

permasalahan

yang

timbul

dan/atau

akan

timbul untuk dapat diambil suatu tindakan; 2.

Evaluasi adalah proses menilai, menjelaskan, memperoleh, serta menyediakan

data

dan

informasi

yang

diperlukan

untuk

membuat keputusan; 3.

Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA;

4.

Dasar penguasaan atas tanah selanjutnya disingkat DPAT adalah izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan tanah, dapat berupa Izin Lokasi atau Pelepasan Kawasan Hutan;

5.

Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, bukan merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan merupakan tanah wakaf, dan/atau bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah/Desa atau BUMN/ BUMD;

6.

Tanah Pertanian adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang meliputi sawah, tegalan, ladang, kebun, perkebunan, peternakan, dan perikanan;

7.

Tanah Non Pertanian adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha non pertanian yang meliputi perumahan, industri, jasa, perniagaan, dan perkantoran;

8.

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya; Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

5

9.

Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya;

10. Pusat adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan; 11. Kanwil adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi; 12. Kantah adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

D. Maksud dan Tujuan Petunjuk Tanah/DPAT

Teknis

Pemantauan

dimaksudkan

sebagai

dan

Evaluasi

pedoman

Hak

operasional

Atas bagi

petugas pelaksana dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi

Hak

Tanah/DPAT

Atas

Tanah/DPAT

memenuhi

agar

pemegang

kewajiban-kewajiban

Hak

sesuai

Atas

dengan

peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT. Sedangkan tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah terwujudnya pemahaman secara substansial dan kesamaan persepsi terhadap ketentuan-ketentuan terkait pengendalian dan pemantauan pertanahan,

maupun

kesamaan

persepsi

dalam

pelaksanaan

kegiatan pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT di Kantah, di Kanwil dan di Pusat.

E. Sasaran Hak Atas Tanah/DPAT harus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan

terpenuhinya

dilaksanakan

oleh

kewajiban-kewajiban

pemegang

hak

terkait

yang

penggunaan

harus dan

pemanfaatan tanahnya, pelaksanaan fungsi sosial hak atas tanah, pemeliharaan lingkungan hidup, serta kewajiban-kewajiban lain yang

dipersyaratkan

dalam

Keputusan

Pemberian

Hak


Atas 6

Tanah/DPAT

maupun

peraturan

perundang-perundangan

yang

berlaku. Sasaran yang ingin diwujudkan dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT ini adalah: 1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pemegang Hak Atas Tanah/DPAT; 2. Tersusunnya rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT; 3. Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi hasil hasil pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT.

F. Ruang Lingkup Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dilaksanakan dalam rangka: 1.

Pelaksanaan

program

pertanahan

terkait

pelaksanaan

pengendalian dan pemantauan pertanahan; 2.

Menindaklanjuti permohonan maupun laporan dari masyarakat, badan

hukum,

instansi

pemerintah,

maupun

kebijakan

pimpinan. Oleh karenanya maka ruang lingkup substansi dari petunjuk teknis ini adalah: 1. Obyek pemantauan; 2. Pelaksana pemantauan dan evaluasi; 3. Tahapan pemantauan dan evaluasi; 4. Pembiayaan.


7

BAB II PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH/DPAT

A. Obyek Pemantauan dan Evaluasi Obyek Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dilaksanakan terhadap seluruh Hak Atas Tanah/DPAT, dengan kriteria: Belum

1.

pernah

dilakukan

inventarisasi

tanah

terindikasi

terlantar; 2.

Belum masuk dalam Basis Data Terindikasi Terlantar;

3.

Belum pernah dilakukan tahapan Penertiban Tanah Terlantar (Identifikasi, Panitia C, Peringatan, dan Usulan Penetapan Tanah Terlantar); Hak atas tanahnya akan berakhir atau sudah berakhir

4.

namun

belum

ditetapkan

sebagai

obyek

Tanah

Obyek

Reforma Agraria/Redistribusi; Belum pernah dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam

5.

jangka waktu paling lama 3 tahun. Obyek dengan kriteria tersebut merupakan obyek kegiatan program pengendalian dan pemantauan pertanahan. Sementara itu, untuk permohonan pemantauan dan evaluasi terhadap hak atas

tanah

yang

akan

pertimbangan-pertimbangan pertimbangan

guna

diperpanjang/diperbaharui tertentu,

mengetahui

sejauh

misalnya mana

atas dasar

pemanfaatan

tanahnya oleh pemegang hak, kriteria butir 5 dapat dikecualikan. Obyek Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT didasarkan

pada

kewenangan atas

pemberian

Hak

Atas

Tanah/DPAT. Sementara itu, jumlah obyek bidang tanah yang ditetapkan sebagai target program pengendalian dan pemantauan


8

pertanahan disesuaikan dengan alokasi anggaran dalam DIPA tahun berjalan.

B. Pelaksana Kegiatan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT di

Kantah

dilaksanakan

dan

dikoordinasikan

oleh

Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. Dalam hal terbatasnya

sumber

daya

manusia,

pelaksanaan

kegiatan

Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT ini dapat melibatkan tenaga ahli, konsultan atau staf dari seksi lainnya berdasarkan kebijakan pimpinan. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT di

Kanwil

dilaksanakan

dan

dikoordinasikan

oleh

Bidang

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. Dalam hal terbatasnya

sumber

daya

manusia,

pelaksanaan

kegiatan

Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT ini dapat melibatkan tenaga ahli, konsultan atau staf dari bidang lainnya berdasarkan kebijakan pimpinan. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT di Kantor Pusat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan. Dalam hal terbatasnya sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT ini dapat melibatkan tenaga ahli, konsultan atau staf dari direktorat lainnya berdasarkan kebijakan pimpinan. Penunjukan

pelaksana

pemantauan

dan

evaluasi

dituangkan dalam Surat Tugas oleh kepala unit kerja terhadap pegawai

di

lingkungan

unit

yang

membidangi

pengendalian

pertanahan dan dengan penambahan personil dari unit lain sesuai kebutuhan.


9

C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT ini terbagi dalam kewenangan yang dilaksanakan oleh Kantah, Kanwil, dan Pusat. Tata cara pelaksanaan kegiatan baik di Kantah, di Kanwil, maupun di Pusat, pada dasarnya adalah sama. Tahapan kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

Pembinaan

Persiapan

Pemantauan

Pengolahan Data

Evaluasi

Rekomendasi

Pelaporan

Tindak Lanjut Rekomendasi

Gambar 1.

Bagan Alur Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

C.1 Persiapan Kegiatan dalam rangka persiapan meliputi: a. Penyusunan Rencana Jadwal Penyusunan

rencana

jadwal

pelaksanaan

kegiatan

pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dalam 1 tahun anggaran berjalan. Penyusunan rencana jadwal ini dilakukan sebagai salah satu alat kendali bagi pelaksana kegiatan agar realisasi pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun


10

anggaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perubahan

jadwal

dapat

dilakukan

sambil

berjalannya pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan

pertimbangan

lainnya,

misalnya

antara

lain

terkait

ketersediaan SDM, mobilisasi tim, kapasitas kerja. b. Pengumpulan Data Awal Kegiatan

ini

merupakan

aktifitas

untuk

memperoleh

informasi/data awal dari Hak Atas Tanah/DPAT yang sesuai obyek pemantauan dan evaluasi. Aktifitas kegiatan ini antara lain: 1) Inventarisasi Hak Atas Tanah/DPAT melalui pengumpulan data

baik

data

yang

ada

pada

Kantah/Kanwil/Pusat

maupun unit kerja terkait lainnya; 2) Memastikan hasil inventarisasi obyek pemantauan tidak tumpang tindih antara Kantah, Kanwil dan Pusat sehingga tidak terjadi pembiayaan ganda (double accounting) ; 3) Pemilihan obyek pemantauan dan evaluasi sesuai kriteria obyek; 4) Penyusunan hasil pengumpulan data awal yang disusun berdasarkan jenis hak, subyek hak, kelengkapan data spasial dan tekstual, lamanya hak diberikan, luasnya tanah hak/DPAT, adanya permasalahan atas obyek bidang tanah dimaksud, serta pertimbangan lainnya. 5) Melakukan tabulasi data objek pemantauan dan evaluasi sebagaimana format Lampiran 1. c. Penyiapan administrasi dan sarana penunjang, berupa: 1) Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK), dengan format sesuai dengan Lampiran 2. Keputusan ini menunjuk pada hak atas tanah/DPAT yang akan dilakukan


11

kegiatan pemantauan lapangan. Aktifitas pada kegiatan ini adalah: a) Penentuan

prioritas

obyek

dan

evaluasi.

pemantauan pemantauan

didasarkan

yang

akan

dilakukan

Sehubungan

pada

target

obyek

yang

telah

ditentukan, maka dari hasil pengumpulan data awal selanjutnya

dipilih

berdasarkan

prioritas

tertentu.

Penentuan prioritas obyek dimaksud adalah dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

-

Pemegang

Hak

Atas

Tanah/DPAT

diutamakan

berbentuk badan hukum;

-

Obyek pemantauan Hak Atas Tanah/DPAT yang telah berakhir haknya;

-

Obyek pemantauan akan habis hak atas tanahnya dalam 5 tahun;

-

Obyek pemantauan Hak Atas Tanah/DPAT yang kondisi fisiknya tidak dimanfaatkan dan belum masuk basis data tanah terindikasi terlantar;

-

Obyek pemantauan dengan luasan lebih besar;

-

Adanya permasalahan atas obyek pemantauan;

-

Pertimbangan lainnya.

Sementara ditetapkan

berkenaan sebagai

dengan

objek

Izin

adalah

Lokasi

Izin

yang

Lokasi

yang

tanahnya telah dibebaskan. b) SK

Penetapan

Lokasi

Pelaksanaan

Kegiatan

Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT ditandatangani

oleh

kepala

unit

kerja,

apabila

anggarannya terdapat pada masing-masing unit kerja. Apabila penganggarannya dipusatkan di kanwil maka SK

penetapan

lokasi

ditandatangani

oleh

Kepala

Kanwil.


12

2) Penunjukan petugas pelaksana pemantauan dan evaluasi yang dituangkan dalam Surat Tugas. Penunjukan petugas dilakukan oleh kepala unit kerja terhadap pegawai di lingkungan

unit

yang

membidangi

pengendalian

pertanahan dan dengan penambahan personil dari unit lain jika diperlukan selama anggaran memungkinkan; 3) Pemberitahuan

ke

pemegang

Hak

Atas

Tanah/DPAT

tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara lisan atau surat resmi. Format surat pemberitahuan dapat dilihat pada Lampiran 3. Apabila alamat pemegang hak tidak diketahui pemantauan dan evaluasi tetap dapat dilaksanakan, pemberitahuan disampaikan kepada kepala desa/lurah; 4) Penyediaan ATK dan bahan penunjang komputer; 5) Penyiapan administrasi dan keuangan; 6) Peralatan

pendukung

yang

diperlukan,

antara

lain

kompas/GPS Handheld /drone /kamera. d. Penyiapan Data Pendukung, meliputi: 1) Mengumpulkan

sekaligus

mendokumentasikan

bahan-

bahan pendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT baik data tekstual maupun data spasial, antara lain: a) SK Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT; b) Proposal Permohonan Hak; c) Dokumen pendukung permohonan Hak Atas Tanah/ DPAT

lainnya

sebagaimana

ditentukan

dalam

ketentuan peraturan perundangan; d) Buku Tanah; e) Peta-peta, diantaranya:

-

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah;

-

Peta Penggunaan Tanah;


13

-

Peta Kemampuan Tanah;

-

Peta Penguasaan Tanah;

-

Peta Pendaftaran Tanah;

-

Peta Bidang Tanah;

-

Peta Dasar Pendaftaran Tanah (Citra atau peta foto);

-

Bahan pendukung lain yang diperlukan.

Peta-peta

ini

digunakan

sebagai

acuan

dalam

pembuatan Peta Kerja. 2) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain terkait dengan penyiapan bahan dan data; Persiapan dilaksanakan melalui rapat dalam kantor terkait penyusunan jadwal, penetapan lokasi, penunjukan pelaksana kegiatan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Sementara dalam rangka pengumpulan data awal dan pengumpulan data pendukung dapat melalui perjalanan dinas ke instansi atau pemegang hak, sepanjang anggaran memungkinkan.

C.2 Pemantauan Pemantauan dilakukan dengan melakukan survei lapangan. Kegiatan

ini

pemenuhan

dimaksudkan kewajiban

untuk

mengamati

oleh

pemegang

hak

dan

informasi

yang

di

pelaksanaan lokasi

obyek

pemantauan. Keakuratan

data

dihasilkan

dari

pelaksanaan kegiatan menjadi sangat penting sebagai dasar dikeluarkannya suatu kebijakan/rekomendasi. Oleh karenanya saat pemantauan, petugas harus mampu memperoleh data dan informasi yang akurat. Aktivitas yang dilaksanakan oleh petugas pemantauan di lapangan adalah:


14

a. Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan pemantauan lapangan kepada pemegang Hak Atas Tanah/DPAT atau yang mewakilinya atau aparat desa/kelurahan; b. Mengingatkan

kembali

kepada

pemegang

Hak

Atas

Tanah/DPAT tentang kewajiban yang harus dipenuhi sesuai SK Pemberian

Hak

Atas

Tanah/DPAT

dan

atau

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; c. Mengamati objek pemantauan, mengambil data lapangan, dan mengumpulkan data pendukung serta mendokumentasikan data hasil lapangan; d. Mengisi

dan

menandatangani

Berita

Acara

Lapangan

sebagaimana format Lampiran 4. Hal-hal yang diamati dalam pelaksanaan pemantauan antara lain: a. Penguasaan tanah 1) Data yang diambil saat mengamati terkait penguasaan tanah adalah untuk mengetahui penguasaan atas bidang tanah sesuai Hak Atas Tanah/DPAT-nya: seluruhnya, sebagian, atau tidak sama sekali; 2) Jika penguasaan atas bidang tanah sebagian atau tidak sama sekali, perlu diketahui alasan dan luasan yang dikuasainya, serta penguasaan tanah di luar Hak Atas Tanah/DPAT-nya:

ada

tidaknya,

luas,

dan

status

perizinannya; 3) Batas penguasaan tanah oleh pemegang hak, penguasaan pihak

lain,

dan

penguasaan

di

luar

batas

Hak

Atas

kerja

saat

Tanah/DPAT-nya dipetakan dengan melakukan: a) Tracking dengan menggunakan GPS Handheld ; b) Delineasi

penguasaan

tanah

pada

peta

pemantauan sepanjang dapat teridentifikasi pada citra yang ada;


15

4) Hasil pengamatan dari kegiatan ini dapat berupa: a) data tekstual dan spasial penguasaan tanah; b) dokumentasi (foto). b. Fisik tanah Data fisik tanah yang diambil adalah data kemampuan tanah dan topografi. Data kemampuan tanah dapat diperoleh dari peta kemampuan tanah, baik kecamatan, kabupaten, atau Dinas atau Kementerian Pertanian. Data kemampuan tanah yang dipilih merupakan data paling detail yang tersedia. Data topografi dapat diperoleh dari peta topografi skala 1:50.000 yang tersedia atau Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:25.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). c. Tanda batas dan pengamanan tanah 1) Data yang diambil dari kegiatan ini adalah tanda batas berupa jenis, jumlah, telah dipasang/tidak, dipelihara/tidak, dan alasan tidak/belum dipasang atau tidak dipelihara; 2) Bentuk

pengamanan

tanah

perlu

dipantau

terkait

pembangunan parit keliling untuk HGU, pemagaran keliling, atau gambaran batas alamiah; 3) Sampel tanda batas yang dipantau minimal 3 (tiga) buah dan dokumentasi kondisi tanda batas yang terpasang. d. Penggunaan/pemanfaatan tanah saat pemantauan Data yang diambil dari kegiatan ini adalah: 1) Data penggunaan/pemanfaatan tanah beserta alasannya; 2) Komoditi tanaman; 3) Sistem pembukaan tanah untuk hak atas tanah yang berasal dari bekas kawasan hutan; 4) Kemajuan/perkembangan pemanfaatan tanahnya; 5) Pemeliharaan atas tanaman/bangunan beserta alasannya; 6) Data lainnya yang menurut petugas pemantauan perlu dicatat dan didokumentasikan.


16

Batas penggunaan tanah termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipetakan dengan melakukan tracking atas batas penggunaan tersebut

dengan

menggunakan

GPS

Handheld ,

atau

mendelineasi penggunaan saat pemantauan pada peta kerja. e. Pelaksanaan fungsi sosial Data yang diambil dari hasil aktivitas ini adalah: 1) Keberadaan

objek

pantauan

yang

menutup

akses

jalan/sumber air/jalan air; 2) Pelaksanaan

Coorporate

Social

Resposibility (CSR)

dan

plasma perkebunan; 3) Data pantauan lainnya terkait fungsi sosial tanah. Data ini dapat diperoleh baik melalui wawancara dengan pemegang Hak Atas Tanah/DPAT dan/atau masyarakat sekitar dan/atau

aparat,

maupun

pengamatan

dari

akses

jalan/sumber air/jalan air. f. Pelaksanaan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kegiatan ini untuk mengetahui antara lain: 1) Pengelolaan

limbah, arah pembuangan limbah, kolam

limbah, dan pemanfaatan limbah dari aktivitas yang ada di atas obyek pemantauan; 2) Keberadaan embung atau lahan konservasinya; 3) Sistem drainase (keberadaan dan pemeliharaannya); 4) Pemeliharaan lingkungan hidup lainnya. Data ini dapat diperoleh dari hasil laporan yang disampaikan oleh pemegang hak, dan atau wawancara dengan pemegang hak/masyarakat

sekitar/aparat,

dan

atau

pengamatan

langsung yang didokumentasikan. g. Kewajiban pemegang Hak Atas Tanah/DPAT yang belum dan telah

dilaksanakan

serta

alasan

belum

dilaksanakannya

kewajiban. Kewajiban pemegang Hak Atas Tanah/DPAT yang dipantau adalah kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam


17

Keputusan

Pemberian

kewajiban-kewajiban

Hak

Atas

pemegang

Tanah/DPAT,

hak

atas

maupun

tanah/perijinan

menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah

Nomor

40

Tahun

1996,

dan

peraturan

perundangan lainnya. h. Data lainnya, antara lain: 1) Data pengusahaan tanah yang dilakukan sendiri atau oleh pihak ketiga; 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan pada area HGU; 3) Kesesuaian luas ijin lokasi dengan luas hak atas tanahnya. Dalam pengamatan lapangan, petugas pemantauan dapat meminta keterangan kepada pemegang Hak Atas Tanah/DPAT atau yang mewakilinya. Bila dianggap perlu, pelaksana tugas pemantauan dapat meminta keterangan lain dari masyarakat sekitar atau pemerintah daerah setempat. Keterangan yang dapat diminta meliputi: a. Penguasaan tanah hak/DPAT oleh masyarakat, terkait sejak kapan

terjadinya

penguasaan,

perolehan

tanah

oleh

perusahaan termasuk ada tidaknya ganti rugi atas perolehan tanah tersebut; b. Ada

tidaknya

sengketa/perkara

di

pengadilan

termasuk

kemajuan penyelesaian sengketa/perkara atas tanah tersebut; c. Riwayat penguasaan dan pemilikan tanah, termasuk ada tidaknya peralihan di bawah tangan; d. Ketidaksesuaian

peruntukan

dengan

pemanfaatan

tanah

eksisting dengan memastikan ada atau tidaknya izin mengenai: 1) perubahan

penggunaan

tanah

dari

pertanian

penggunaan

tanah

dari

non

ke

non

pertanian; 2) perubahan

pertanian

ke

pertanian;


18

3) perubahan antar komoditas tanaman; 4) perubahan antar bidang usaha non pertanian; 5) alasan ketidaksesuaian peruntukan dengan pemanfaatan tanah. 6) hal-hal lain yang dianggap penting. Hasil pemantauan (pengamatan), dokumentasi lapangan (peta kerja, foto, catatan dan data-data yang diberikan oleh pemegang hak/masyarakat/pemerintah

daerah

setempat)

sebagai

dasar

dalam pengisian Berita Acara Lapangan. Bentuk Berita Acara Lapangan dimaksud sebagaimana Lampiran 4. Selanjutnya

Berita

Acara

Lapangan

ditandatangani

oleh

petugas pemantauan dan pemegang Hak Atas Tanah/DPAT atau yang mewakilinya. Jika pemegang hak tidak ada/hadir maka pada berita acara diberi catatan oleh pelaksana tugas pemantauan. Jika pemegang Hak Atas Tanah/DPAT atau yang mewakili tidak mau menandatangani, maka pada berita acara dicantumkan alasan tidak

mau

menandatanganinya.

Berita

Acara

Lapangan,

dokumentasi lapangan (peta kerja, foto, catatan dan data-data yang

diberikan

oleh

pemegang

hak/masyarakat/pemerintah

daerah setempat) dijadikan satu sebagai dokumen laporan hasil kegiatan pemantauan. Selanjutnya

petugas

pemantauan

melaporkan

hasil

pemantauan kepada atasan langsung dan menyampaikan berkas pertanggungjawaban

pelaksanaan

perjalanan

dinas

dengan

melampirkan: a. Surat Tugas pelaksanaan perjalanan dinas dan SPPD; b. Berita Acara Lapangan.

C.3 Pengolahan Data Pengolahan data dimaksud terdiri dari: a. Pengolahan Data Tekstual


19

Pengolahan data tekstual adalah melakukan penyusunan hasil pengamatan,

keterangan

pemegang

hak/masyarakat/

pemerintah setempat, dan data pendukung lain baik hasil pengumpulan data awal maupun dokumen pendukung yang diperoleh saat pemantauan di lapangan. Selanjutnya data yang disusun

tersebut

dibuat

resume

hasil

lapangan.

Resume

disusun berdasarkan kewajiban pemegang hak sebagaiman Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT, sertipikat hak atas tanah dan dan peraturan perundangan lainnya. Format resume sebagaimana Lampiran 5. b. Pengolahan Data Spasial Kegiatan pengolahan data spasial meliputi: 1) Overlay data spasial dari peta pendaftaran/SU/Peta Bidang Tanah obyek pemantauan dengan data spasial penguasaan tanah hasil pemantauan. Kegiatan ini untuk mengetahui letak dan batas penguasaan tanah oleh pemegang Hak Atas Tanah/DPAT dan/atau pihak lain, sengketa/permasalahan, termasuk yang di luar Hak Atas Tanah/DPAT-nya. Hasil kegiatannya

berupa

Pemantauan

dan

Tanah/DPAT.

Peta

Penguasaan

Evaluasi

Contoh

dan

Tanah

Hasil

Hak

Atas

Pemberian petunjuk

penggambaran

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 6; 2) Overlay data spasial dari peta pendaftaran/SU/Peta Bidang Tanah

obyek

pemantauan

dengan

data

spasial

pemanfaatan/penggunaan tanah saat ini hasil pemantauan. Kegiatan ini untuk mengetahui letak dan batas pemanfaatan tanah

yang

dilaksanakan

oleh

pemegang

Hak

Atas

Tanah/DPAT dan/atau pihak lain. Hasil kegiatannya berupa Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT. Contoh dan petunjuk penggambaran sebagaimana dimaksud pada Lampiran 7;


20

3) Overlay data spasial Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah hasil

Pemantauan

dengan

Peta

Rencana

Tata

Ruang.

Kegiatan ini untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan obyek pemantauan dengan Rencana Tata Ruang saat ini. Hasil Kegiatan ini berupa Peta Kesesuaian Pemanfaatan tanah

dengan

petunjuk

Rencana

penggambaran

Tata

Ruangnya.

sebagaimana

Contoh

dimaksud

dan pada

Lampiran 8.

C.4 Evaluasi Evaluasi merupakan tahapan lanjutan setelah menyelesaikan pengolahan

data.

membandingkan

Kegiatan

hasil

ini

dilaksanakan

pemantauan

dengan

dengan

cara

kewajiban

yang

disebut dalam Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT, sertipikat hak atas tanah dan peraturan perundangan lainnya. Kegiatan ini untuk mengetahui kewajiban yang sudah atau belum dipenuhi oleh pemegang Hak Atas Tanah/DPAT. Kegiatan evaluasi dilaksanakan melalui rapat dalam kantor. Hasil evaluasi dituangkan dalam tabel sebagaimana Lampiran 9.

C.5 Penyusunan Rekomendasi Hasil

pemantauan

dan

evaluasi

di

atas,

selanjutnya

dilakukan analisa terhadap aspek administrasi, aspek fisik, dan aspek yuridis atas penilaian kepatuhan pemegang Hak Atas Tanah/DPAT dalam melaksanakan kewajiban atas Hak Atas Tanah/DPAT

yang

diperolehnya.

Hasil

analisa

ini

untuk

menentukan rekomendasi yang tepat bagi pemegang Hak Atas Tanah/DPAT. Rekomendasi ini dijadikan dasar untuk tindak lanjut

pembinaan

dan

penertiban

pemenuhan

kewajiban

pemegang Hak Atas Tanah/DPAT tanah pertanian dan tanah non pertanian. Isi rekomendasi yang diberikan antara lain berupa:


21

a. Percepatan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukan dalam Keputusan Pemberian Haknya; b. Pelaksanaan/peningkatan fungsi sosial hak atas tanah; c. Pelaksanaan/peningkatan

Coorporate

Social

Resposibility

(CSR); d. Pelaksanaan pembangunan plasma untuk HGU tertentu; e. Pemberian

status

tanah

terindikasi

terlantar

seluruhnya

ataupun sebagian; f. Pelepasan sebagian/seluruh hak atas tanah; g. Pembatalan Hak Atas Tanah/DPAT; h. Penghapusan hak atas tanah; i. Persetujuan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah; j. Rekomendasi lainnya. Pemberian

rekomendasi

sebagaimana

dimaksud

di

atas

dengan mempertimbangkan lamanya Hak Atas Tanah/DPAT, besaran

pelanggarannya,

niat

baik

pemegang

hak

untuk

memenuhi kewajibannya dan pertimbangan lainnya. Rekomendasi pembatalan Hak Atas Tanah/DPAT apabila hasil pemantauan dan evaluasi menunjukan bahwa pemegang hak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disebut diktum Keputusan

pemberian

Hak

Atas

Tanah/DPAT.

Sementara

rekomendasi penghapusan hak, apabila hasil pemantauan dan evaluasi pemberian hak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Pasal 35, Pasal 40 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Pemberian

status

tanah

terindikasi

terlantar

diberikan

apabila hasil pemantauan dan evaluasi diketahui bahwa pemegang hak tidak memanfaatkan tanahnya sehingga termasuk kategori sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.


22

Persetujuan tergantung

perpanjangan/pembaharuan

kondisi

pemanfaatan

tanah

oleh

hak

atas

tanah

pemegang

hak

berdasarkan tujuan dari pemberian haknya. Apabila terhadap jangka waktu

hak

rekomendasinya

atas

tanah

adalah

yang

akan

persetujuan

berakhir,

dapat/tidak

maka dapat

diperpanjang atau hanya dapat diperpanjang atas sebagian tanah yang telah digunakan. Demikian pula jangka waktu hak atas tanah tersebut telah berakhir, maka rekomendasinya adalah persetujuan dapat/tidak dapat diperbaharui atau hanya dapat diperbaharui atas sebagian tanah yang telah digunakan. Pemberian

rekomendasi

pelaksanaan/peningkatan

fungsi

sosial hak atas tanah/CSR/pembangunan plasma apabila hasil pemantauan

diketahui

belum/tidak

melaksanakan

atau

melaksanakan sebagian dari kewajiban pelaksanaan fungsi sosial hak atas tanah/CSR/pembangunan plasma. Pemberian rekomendasi pelepasan sebagian/seluruh hak atas tanah apabila diketahui hasil pemantauan dan evaluasi antara lain terdapat: a. Kampung atau tanah masyarakat, dan masyarakat tetap tidak mau diganti rugi dan sudah berlarut-larut sehingga sulit untuk diselesaikan; b. Adanya perjanjian antara pemegang hak dengan masyarakat, yang dalam perjalanan atas perjanjian tersebut menyebabkan salah satu pihak tidak mau melanjutkan perjanjian dan atau tidak mau diganti rugi; c. sisa tanah merupakan fasilitas sosial dan atau fasilitas umum dari suatu perumahan. Dokumen

hasil

analisa

dan

penyusunan

rekomendasi

tersebut dituangkan dalam Telaahan Staf Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Hak atas Tanah/DPAT sebagaimana Lampiran


23

10. Kegiatan penyusunan rekomendasi dilaksanakan melalui rapat-rapat sepanjang anggaran memungkinkan.

C.6 Pembinaan Pembinaan

dilakukan

terhadap

pelaksana

pemantauan,

pemegang hak dan masyarakat. Pembinaan terhadap pelaksana kegiatan

pemantauan

dapat

berupa

sosialisasi

peraturan,

bimbingan teknis dan konsultasi teknis. Pembinaan terhadap pemegang hak berupa sosialisasi peraturan, pemanggilan dan teguran. Pemanggilan dan teguran dilaksanakan apabila berdasarkan hasil pemantauan ditemui terdapat kewajiban pemegang Hak Atas Tanah/DPAT

pertanahan

yang

belum

seluruh/sebagian

dilaksanakan atau pertimbangan lain sesuai rekomendasi dari telaahan staf. Pemanggilan dimaksudkan dengan mengundang pemegang Hak Atas Tanah/DPAT dalam rangka sosialisasi tentang pengendalian kewajiban pemegang hak atas tanah, dan atau dalam

rangka

meminta

keterangan,

membuat

dan

menandatangani Surat Pernyataan tentang kesediaan pemenuhan kewajiban/pelepasan hak sebagian, serta penyampaian mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan teguran disampaikan

agar

melaksanakan

pemegang

pemenuhan

Hak

Atas

kewajiban.

Tanah/DPAT Pembinaan

segera kepada

masyarakat dapat berupa iklan layanan publik.

C.7 Pelaporan Laporan dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

pemantauan

Tanah/DPAT

dan

pertanahan.

evaluasi

Laporan

pemberian

disusun

Hak

menurut

Atas format

sebagaimana Lampiran 11.


24

Laporan akhir ini selain berisi tentang proses pelaksanaan sesuai tahapan kegiatan pada masing-masing unit kerja juga di dalamnya dimasukan HKM (Hambatan, Kendala, dan Masalah) yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan, serta

penyelesaian

terhadap HKM tersebut. Laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemberian Hak Atas Tanah/DPAT didokumentasikan dalam

bentuk

hardcopy maupun

softcopy sebagai

bentuk

pengamanan terhadap dokumen pengendalian pertanahan. Selanjutnya

laporan

akhir

tersebut

dibuat

sekurang-

kurangnya empat rangkap untuk kegiatan di kantah (satu arsip, satu disampaikan kepada Kepala Kantor, satu di kirim ke Kanwil, dan satu di kirim ke pusat), tiga rangkap untuk kegiatan di kanwil (satu arsip, satu disampaikan ke Kepala Kanwil, dan satu di kirim ke pusat) dan tiga rangkap di Pusat. Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemberian Hak Atas Tanah/DPAT yang dibiayai APBN dan termasuk program pertanahan,

harus

dilaporkan

sesuai

tahapan

pelaksanaan

kegiatan secara periodik melalui aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) pada menu yang telah disediakan.

C.8 Pemantauan dan Evaluasi Dalam Rangka Menindaklanjuti Permohonan dan Pelaporan Pada evaluasi

dasarnya pemberian

menindaklanjuti masyarakat/instansi pemantauan

pelaksanaan Hak

Atas

pertanahan

pemantauan

Tanah/DPAT

permohonan dengan

kegiatan

dan program

adalah

sama.

dan

dalam

rangka

pelaporan

dari

pengendalian

dan

Perbedaan

antara

keduanya adalah obyek sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tahapan persiapan dan pelaporan, serta pembiayaannya. Selain itu sebelum pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan pemeriksaan


25

kelengkapan berkas permohonan dan/atau pengumpulan data terlebih dahulu. Jika berkas lengkap dan telah membayar biaya pelaksanaan kegiatan maka dilanjutkan pada tahapan selanjutnya sebagaimana skema pada gambar 2.

Permohonan /Pelaporan Tidak

Kelengkapan Berkas Ya Pembinaan

Persiapan

Pemantauan

Pengolahan Data

Evaluasi

Rekomendasi

Pelaporan

Tindak Lanjut Rekomendasi

Gambar 2. Bagan Alur Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dalam rangka menindaklanjuti permohonan dan pelaporan

Berkas yang harus dilengkapi adalah: a. Surat permohonan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perpanjangan/pembaharuan hak; b. Fotokopi

identitas

pemegang

Hak

Atas

Tanah/DPAT

(perorangan dengan KTP/Paspor, Badan Hukum dengan KTP Direktur

dan

Akta

Pendirian

Perusahaan),

serta


jika

26

dikuasakan pengurusannya maka lengkapi KTP dan surat kuasanya; c. Fotokopi SK Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT; d. Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah; e. Fotokopi Peta Bidang Tanah/Surat Ukur/Gambar Situasi. Pelaksanaan

pemantauan

dan

evaluasi

dalam

rangka

menindaklanjuti permohonan dan pelaporan ini dilaksanakan tanpa SK penunjukkan lokasi. Laporan dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT atas pelayanan

pertanahan

selama

satu

tahun

berjalan,

tanpa

dilaporkan dalam aplikasi SKMPP. Laporan disusun menurut format sebagaimana Lampiran 12. D. Biaya Anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam rangka kegiatan Pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT disesuaikan dengan Petunjuk Teknis ini dan/atau kebutuhan DIPA pada tahun berjalan. Sementara kegiatan pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT atas permohonan pemegang hak atau pihak lain dibebankan

pada

sumber

lain

yang

sah

sesuai

ketentuan

peraturan perundang-undangan.


27

BAB III PENUTUP Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemberian Hak Atas Tanah/DPAT yang dilaksanakan sebelum berlakunya petunjuk teknis ini, ketentuan petunjuk teknis yang lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari petunjuk teknis ini. Petunjuk teknis ini masih tetap berlaku selama belum dikeluarkannya Demikian

petunjuk

petunjuk

teknis

teknis

ini

baru

sebagai

disusun

penggantinya.

sebagai

pedoman

pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi baik di Kantah, Kanwil, dan Kantor Pusat.


28

LAMPIRAN


29

Lampiran 1. Format Tabulasi Data Objek Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT TABULASI DATA AWAL OBJEK PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH/DPAT DIREKTORAT/KANTOR ……..…… (1) TAHUN…….. (2)

(3) DATA SUBYEK NO.

NAMA

LETAK

ALAMAT

PEMEGANG HAK PEMEGANG HAK 1 1.

2 PT. ABC

PROVINSI

KABUPATEN/

KECAMATAN

KOTA

KELURAHAN

3

4

5

JL. OPI Raya No.

Sumater

Ogan

A11

SK PEMBERIAN HAK/DPAT

6 Jejawi

a Selatan Komering Ilir Pedu

ASAL HAK 7

NOMOR SK

PERUNTUKAN PEMANFAATAN

TGL SK

SESUAI HAK

TANAH

8

9

10

Pemberian 11/HGU/BPN RI/2000 Hak

SERTIPIKAT/BUKU TANAH

20 Maret 2000

Kebun Karet Ditanami Karet

KEWAJIBAN

NOMOR HAK

TANGGAL

LUAS

PEMEGANG HAK

TGL TERBIT

BERAKHIR HAK

(ha)

13

14

11

12

Memelihara

2023012130001

Batas

20 Maret 2000

KETERANGAN

15

20 Maret 2035 285,200

2

3

4

5

6

Ditetapkan di ………….. (4) Pada tanggal …………… ………………. (5) …………..….,

……………………

(6)

NIP. ………………….

Petunjuk Pengisian Tabulasi Data Awal Objek Pemantauan Dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT: 1. Diisi dengan Unit Kerja 2. Diisi dengan tahun 3. Tabel diisi dengan : a. Kolom 1 diisi No. Urut, b. Kolom 2 diisi Nama Pemegang Hak Atas Tanah/DPAT, c. Kolom 3 diisi Alamat Pemegang Hak Atas Tanah/DPAT, d. Kolom 4 diisi Letak Bidang Tanah (Provinsi), e. Kolom 5 diisi Letak Bidang Tanah (Kabupaten/Kota), f. Kolom 6 diisi Letak Bidang Tanah (Kecamatan dan Kelurahan), g. Kolom 7 diisi Asal Hak Atas Tanah/DPAT, h. Kolom 8 diisi Nomor SK dan Tanggal SK Hak Atas Tanah/DPAT, i. Kolom 9 diisi Peruntukan Sesuai Hak Atas Tanah/DPAT, j. Kolom 10 diisi Pemanfaatan Bidang Tanah, k. Kolom 11 diisi Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah/DPAT, Tanah/DPA T, l. Kolom 12 diisi Nomor dan Tanggal Terbit Hak Atas Tanah/D PAT, m. Kolom 13 diisi Tanggal Berakhir Hak Atas Tanah/DPAT, n. Kolom 14 diisi Luas Hak Atas Tanah/DPAT dalam satuan hektar (ha),

Petunjuk Pengisian Tabulasi Data Awal Objek Pemantauan Dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT: 1. Diisi dengan Unit Kerja 2. Diisi dengan tahun 3. Tabel diisi dengan : a. Kolom 1 diisi No. Urut, b. Kolom 2 diisi Nama Pemegang Hak Atas Tanah/DPAT, c. Kolom 3 diisi Alamat Pemegang Hak Atas Tanah/DPAT, d. Kolom 4 diisi Letak Bidang Tanah (Provinsi), e. Kolom 5 diisi Letak Bidang Tanah (Kabupaten/Kota), f. Kolom 6 diisi Letak Bidang Tanah (Kecamatan dan Kelurahan), g. Kolom 7 diisi Asal Hak Atas Tanah/DPAT, h. Kolom 8 diisi Nomor SK dan Tanggal SK Hak Atas Tanah/DPAT, i. Kolom 9 diisi Peruntukan Sesuai Hak Atas Tanah/DPAT, j. Kolom 10 diisi Pemanfaatan Bidang Tanah, k. Kolom 11 diisi Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah/DPAT, Tanah/DPA T, l. Kolom 12 diisi Nomor dan Tanggal Terbit Hak Atas Tanah/D PAT, m. Kolom 13 diisi Tanggal Berakhir Hak Atas Tanah/DPAT, n. Kolom 14 diisi Luas Hak Atas Tanah/DPAT dalam satuan hektar (ha), o. Kolom 15 diisi Keterangan 4. Diisi dengan Tempat dan Tanggal penandatanganan Tabulasi Data Awal Objek Pemantauan Dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT 5. Diisi dengan Nama Jabatan Kepala Unit Kerja 6. Diisi dengan Nama dan NIP Kepala Unit Kerja

Lampiran 2. SK Penetapan Lokasi KEPUTUSAN ………….

(1)

NOMOR : ……………………

(2)

TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH/DPAT PADA ……..……………….…. TAHUN…..

(3)

(4)

DIREKTUR/KEPALA …… (5) …… (5) Menimbang :

a.

b.

Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

bahwa dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah/DPAT dipandang perlu untuk menetapkan lokasi kegiatan dimaksud; bahwa untuk menunjuk lokasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah/DPAT sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan ………..…; ………..… ; (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun Tahun 2015 tentang Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 12. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; 13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 15. Peraturan Menteri Menteri Kehutanan Kehutanan Nomor P.44/MenhutP.44/MenhutII/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi; 16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu. 18. Peraturan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi; 19. Peraturan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ruang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; 21. Peraturan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN …………….…(7) …………….…(7) TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH/DPAT PADA ………….(8) ………….(8) TAHUN TAHUN ….(9) ….(9) PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: Menunjuk Hak Atas Tanah/DPAT yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT …………….(10) …………….(10) Tahun Tahun …. (11) …. (11) : Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT ……….(12) ……….(12) Tahun ….(13) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ………..…(14) ………..…(14) : : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ………….. ………….. Pada tanggal …………… ………………. …………..…., …………..….,

(15)

(16)

…………………… NIP. …………………. ………………….

(17)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Kementerian Agraria Agraria dan Tata Ruang/BPN Ruang/BPN di Jakarta; Jakarta; 2. Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta; 3. Dan seterusnya

Lampiran Surat Keputusan (SK) ……..….(18) Nomor : (19) Tanggal : (20)

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT ……………..….. (21) Tahun Anggaran …. (22) (23) No 1

No dan Tanggal Sertipikat HAT/IPPT/No DPAT 2

Nama Pemegang HAT/DPAT

Luas (Ha)

Lokasi

3

4

5

1.

2.

3.

4.

Ditetapkan di …………..(24) Pada tanggal …………… ……………….(25)

……………………(26) NIP. ………………….(27)

Petunjuk Pengisian : SK Penetapan Lokasi: 1. Diisi dengan Jabatan Kepala Unit Kerja 2. Diisi dengan no. urut SK di masing-masing unit kerja 3. Diisi dengan nama unit kerja 4. Diisi dengan Tahun Anggaran berjalan 5. Dipilih sesuai Nama Jabatan Kepala Unit Kerja 6. Dipilih sesuai Nama Jabatan Kepala Unit Kerja 7. Dipilih sesuai Nama Jabatan Kepala Unit Kerja 8. Diisi dengan Tahun Anggaran berjalan 9. Diisi dengan Tahun Anggaran berjalan 10. Diisi dengan nama unit kerja 11. Diisi dengan nama unit kerja 12. Diisi dengan nama unit kerja 13. Diisi dengan Tahun Anggaran berjalan 14. Diisi dengan Nomor DIPA 15. Tempat dan Tanggal penandatanagan surat keputusan 16. Nama Jabatan Kepala Unit Kerja 17. Nama dan NIP Kepala Unit Kerja Keterangan Lampiran I: 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Diisi dengan Jabatan Kepala Unit Kerja Diisi dengan no. urut SK dan tanggal di masing-masing unit kerja Diisi dengan tanggal keluar lampiran Diisi dengan nama unit kerja Diisi dengan Tahun Anggaran berjalan Diisi dengan a. Kolom 1 diisi nomor urut b. Kolom 2 diisi No dan Tanggal Sertipikat Hak Atas Tanah/IPPT/No DPAT c. Kolom 3 diisi Nama Pemegang Hak Atas Tanah/DPAT d. Kolom 4 diisi Luas (ha) Hak Atas Tanah/DPAT e. Kolom 5 diisi Letak Hak Atas Tanah/DPAT

24. Diisi dengan Tempat dan Tanggal penandatanganan Surat Keputusan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT 25. Diisi dengan Nama pejabat yang menandatangani 26. Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani

Lampiran 3. Format Surat Pemberitahuan Kepada Pemegang Hak Atas

Tanah/DPAT KOP SURAT

........................,.....................................20... (1) Nomor Lampiran Perihal

: (2) : (3) : Surat Pemberitahuan

Kepada Yth. (4) (5) Sehubungan dengan kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan atas Tanah (DPAT) di Direktorat/Kantor ……………………..(6), dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa pada ……………………………(7), kami akan melakukan Pemantauan Dan Evaluasi terhadap obyek : Nama Pemegang Hak : Nomor SK.Pemberian Hak Atas : Tanah/DPAT Jenis dan Nomor Sertipikat Hak Atas : Tanah Luas Tanah : Tanggal Berakhir Hak : Letak Tanah :

…………………(8) …………………(9) …………………(10) ……...ha/m2

(11) …………………(12) …………………(13)

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, diminta kehadiran saudara pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih Direktur/Kepala ......(14)

Nama……………..(15)

Nip. (16)

Petunjuk Pengisian : Surat Pemberitahuan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Diisi dengan Tempat dan tanggal surat pemberitahuan dibuat Diisi dengan Nomor surat Diisi dengan jumlah lampiran Diisi dengan pemegang hak atas tanah/dpat atau pemerintah desa/kelurahan setempat Diisi dengan alamat pemegang hak atas tanah/Dpat atau pemerintah desa/kelurahan setempat Diisi dengan unit kerja Diisi dengan waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah/dpat Diisi dengan Nama Pemegang Hak Diisi dengan Nomor SK.Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT Diisi dengan Jenis dan Nomor Sertipikat Hak Atas Tanah Diisi dengan Luas Tanah Diisi dengan Tanggal Berakhir Hak Diisi dengan Letak Tanah Kepala unit kerja Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan Diisi dengan nip pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan

Lampiran 4. Berita Acara Lapangan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Hak atas Tanah/DPAT BERITA ACARA LAPANGAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH/DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH

Dasar :

....................................................................................................(1) ........................................................................................................ ........................................................................................................

Pada hari ………………..

tanggal ……….......................................

………..............…… tahun ................................................ (

-

-

bulan ), (2)

telah dilakukan pemantauan lapang terhadap : 1. Pemegang Pemegang Hak a. Nama b. Identitas c. Alamat

: ........................................................................(3) : ............................................................................ : ............................................................................

2. SK Pemberian Hak/DPAT/Izin *) a. Nomor

: ........................................................................(4)

b. Tanggal

: ............................................................................

3. Sertipikat a. Jenis Hak

: ........................................................................(5)

b. Nomor Hak

: ............................................................................

c. Tgl. Hak 4. Luas

Berakhir :

............................................................................

: .........................................................(Ha/M2) (6)

5. Letak Tanah

(7)

a. Desa/Kelurahan

:

............................................................................

b. Kecamatan

: ............................................................................

c. Provinsi

: ............................................................................

6. Peruntukan

: ........................................................................(8)

Hasil Pengamatan Lapang : 1 .

Penguasaan Tanah

a. Kondisi Penguasaan : Dikuasai seluruh/sebagian Tanah b. Penguasaan pihak lain : Perorang/Badan Hukum/Masyarakat Sebutkan ............................................................. ............................................................. ............................................................. c.

Luas yang dikuasai

d. Penguasaan di sertipikat obyek dipantau

e.

2 .

(9)

: - Pemegang Hak/DPAT ........... (Ha/M2) - Pihak lain ............................. (Ha/M2) Luar yang

Lainnya, sebutkan

Ada/tidak, jika ada : Luas : ± .........................(Ha/M2) Proses pengurusan perizinan dan sertipikasi : ............................................................. ............................................................. ............................................................. : ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................

Fisik Tanah

(10)

a. Kemampuan Tanah

.............................................................

b. Topografi

.............................................................

3 Tanda Batas . a. Jenis

(11)

b. Pemasangan Tanda Batas

: Pilar/Patok Besi/Patok Paralon//Pagar Tembok /Pagar Kayu/Lainnya sebutkan ............................................................. ............................................................. : - Telah dipasang Seluruh/sebagian - Jumlah: .............................buah/sisi - Lainnya: ..........................................

c. Pemeliharaan Tanda Batas :

- Dipelihara/Tidak, Seluruh/sebagian - Jumlah: ............................buah/sisi - Lainnya : .........................................

......................................................... d. Gambaran Batas Alamiah

e. Bentuk Obyek

4 .

:

Pengamanan

......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... Pembangunan parit keliling untuk HGU/ pemagaran keliling/ lainnya, sebutkan : ............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................

Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah a. Pemanfaatan Tanah

(12)

: .............................................................

b. Sistem Pembukaan Lahan

............................................................. .............................................................

c. Penggunaan Saat ini

: ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................

d. Komoditi (jika HGU)

: .............................................................

e. Kondisi Pemeliharaan

:

- Seluruh/Sebagian *) - Dipelihara dengan baik/tidak jika sebagian atau tidak dipelihara, sebutkan alasannya : ......................................................... .........................................................

f. Indikasi Terlantar

g. Lainnya

Ada/Tidak *) Jika ada, sebutkan alasan belum dimanfaatkan atau pembiaran : ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................

............................................................. ............................................................. 5 .

Pelaksanaan Fungsi Sosial Tanah a. Menutup Akses Jalan

b. Menutup Jalan Air

c. Lainnya (sebutkan) 6 .

7 .

(13)

: Ya/Tidak *), jika ya sebutkan alasannya: ............................................................. ............................................................. : Ya/Tidak *), jika ya sebutkan alasannya: ............................................................. ............................................................. : ............................................................. .............................................................

Pelaksanaan Pemeliharaan : Ada/Tidak *) (14) Lingkungan Hidup a. Menjaga Kesuburan Tanah : ............................................................. b. Daerah Konservasi

: .............................................................

c. Lainnya

: ............................................................. ............................................................. .............................................................

Permasalahan

: Ada/Tidak *)

a. Konflik

:

(Sebutkan Dengan Siapa) ............................................................. .............................................................

b. Sengketa

:

- Perorangan/Badan Hukum

(15)

(Sebutkan Dengan Siapa) ......................................................... ......................................................... - Sengketa Batas/Pemilikan/Lainnya (sebutkan) ......................................................... ......................................................... ......................................................... c. Perkara

:

- Berperkara dengan Perorang/Badan Hukum (Sebutkan Dengan Siapa) ......................................................... ......................................................... - Nomor Perkara : ............................... - Tanggal Perkara : …..........................

8 . 9 .

d. Penyelesaian : ............................................................. Permasalahan Yang Telah ............................................................. dilakukan ............................................................. ............................................................. ............................................................. Kesesuaian Dengan RTRW : Sesuai/Tidak sesuai *)dengan Perda Nomor: ............................................(16) Lainnya a. Pengusahaan atas Tanah

: -

b. Pelaksanaan CSR

: ............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................

c. Pembangunan Plasma

:

Diusahakan sendiri seluruh/ Sebagian - Jika sebagian atau seluruh diusahakan kepada pihak lain (sebutkan dengan siapa dan caranya (disewakan/perjanjian lainnya)*) sebutkan........................................... ...................................................(17) - Luas yang diusahakan oleh pihak lain………..........................(Ha/M2) *) - Kegiatan yang diusahakan pihak lain:.................................................. .........................................................

- Luas Plasma Yang Wajib dipenuhi: ........................................ (Ha/M2) *) Plasma Yang Telah - Luas Dilaksanakan:.................. (Ha/M2) *)

d. Laporan Tahunan

: -

-

Di SK disebutkan /Tidak *) Dilaksanakan/Tidak *), jika tidak maka sebutkan alasannya : ......................................................... ......................................................... .........................................................

e. Pendaftaran Tanah

: -

f. Lainnya

: .............................................................

Didaftarkan/tidak *), jika tidak maka sebutkan alasannya : ......................................................... .........................................................

............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Petugas Pelaksana Pemantauan 1.

(18)

Nama................................................ NIP....................................................

2.

Nama................................................ NIP......................................................

*) Coret yang tidak perlu. Catatan : (20)

Pemegang Hak atas Tanah/DPAT (19)

Nama..................................... Jabatan....................................

Petunjuk Pengisian Berita Acara Lapangan: 1. Diisi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi: a. Jika dalam rangka melaksanakan program maka dasar pelaksanaan kegiatan adalah maka pada kolom dasar tersebut diisi dengan data SK Penetapan Lokasi dan Nomor MAK DIPA masing-masing unit kerja sebagai asal sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan; b. Jika dalam melaksanakan pelayanan pertanahan (permohonan pemanatauan dan evaluasi dalam rangka rekomendasi perpanjangan/pembaharuan hak) maka pada kolom dasar tersebut diisi dengan data surat permohonan (tanggal, nomor, perihal dan asal surat), serta sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan; c. Jika dalam menindalanjuti laporan masyarakat, badan hukum, dan/atau instansi maka pada kolom dasar tersebut diisi dengan data surat laporan (tanggal, nomor, perihal dan asal surat), serta sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan). 2. Diisi waktu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi baik hari maupun tanggal yang ditulis dengan huruf dan angka. 3. Diisi Nama Pemegang Hak dan alamat pemegang hak 4. Diisi nomor dan tanggal SK Pemberian Hak/DPAT/Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari obyek yang dipantau. 5. Diisi jenis hak, nomor dan tanggal sertipikat hak atas tanah obyek yang dipantau. 6. Diisi luas obyek pemantauan 7. Diisi letak tanah obyek yang dipantau (kelurahan/desa, kecamatan, dan provinsi) 8. Diisi peruntukan obyek pemantauan sesuai SK pemberian hak/DPAT/IPPT 9. Diisi kondisi penguasaan obyek pemantauan. Jika terdapat hal lain terkait penguasaan tanah yang belum masuk baris di atas, maka dicatat pada baris 1.e. Misal pemegang hak (perorangan) telah menjadi warga negara asing (WNA) sehingga tidak sesuai lagi dengan hak atas tanah yang sesuai dengan UU No. 5 tahun 1960. Maka pada baris lainnya yang dicatat sekurangkurangnya mengenai lamanya telah menjadi WNA. 10. Diisi mengenai kondisi fisik tanah terkait kemampuan tanah dan topografi. 11. Diisi terkait tanda batas mengenai jenis, kondisi pemasangan, kondisi pemeliharaan, gambaran alamiah (batas alamiah), dan bentuk pengamana n obyek. 12. Diisi mengenai pemanfaatan dan penggunaan tanah obyek pemantauan. Jika terdapat hal lain terkait pemanfaatan dan penggunaan tanah yang belum masuk baris di atas, maka dicatat pada baris 4.g.

13. Diisi terkait pelaksanaan fungsi sosial tanah. Jika terdapat hal lain terkait pelaksanaan fungsi sosial tanah yang belum masuk baris di atas, maka dicatat pada baris 5.e. 14. Diisi berkenaan pemeliharaan lingkungan hidup. 15. Diisi terkait permasalahan yang terjadi pada obyek pemantauan. 16. Diisi kesesuaian dengan RTRW berdasarkan RTRWKK ter-update . Jika belum punya RTRW Kabupaten/Kota maka menggunakan RTRW Provinsi ter-update. 17. Diisi terkait hal lain yang berkenaan dengan kewajiban pemegang hak yang belum tercantum dalam kolom pengisian berita acara tersebut. . Jika terdapat hal lain terkait pelaksanaan kewajiban pemegang hak yang belum ada pada baris ini maka maka dicatat pada baris 9. f. 18. Diisi nama, NIP dan tanda tangan petugas pemantauan. Jika petugas pemantauan lebih dari dua, maka dapat ditambahkan di bawahnya. 19. Diisi nama pemegang hak/ nama dan jabatan (jika badan hukum)/nama dan NIP jika instansi sebagai pemegang hak serta pemegang hak menandatangani berita acara tersebut. Apabila badan hukum/instansi pada kolom penandatanganan oleh pemegang hak dibubuhi dengan cap/stempel badan hukum/instansi. 20. Diisi terkait hal lain yang menurut pandangan petugas pemantauan perlu dicatat dan alasan pemegang hak tidak menandatangani berita acara lapangan. Alasan tidak mau menandatangani berita acara dapat dibubuhi tanda tangan pemegang hak.

Lampiran 5. Resume Hasil Pemantauan Lapang RESUME HASIL PEMANTAUAN LAPANG TERHADAP PEMEGANG HAK ................ (1) /DPAT/IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH NOMOR.................................. (2) ATAS NAMA........................................................... (3) DI .................................................................. (4)

1. Penguasaan Tanah (5) ..................................................................................................................... 2. Fisik Tanah ..................................................................................................................... 3. Tanda Batas ..................................................................................................................... 4. Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah ..................................................................................................................... 5. Pelaksanaan Fungsi Sosial Tanah ..................................................................................................................... 6. Pemeliharaan Lingkungan Hidup ..................................................................................................................... 7. Permasalahan ..................................................................................................................... 8. Kesesuaian RTRW ..................................................................................................................... 9. Lainnya : .....................................................................................................................

Petugas Pelaksana Pemantauan 1.

(6)

Nama................................................. NIP...................................................... 2.

Nama................................................. NIP......................................................

Mengetahui : (7) Kepala Sub Direktorat.............................../ Kepala Bidang ............................................../ Kepala Seksi ..................................................

Nama..................................... NIP..........................................

Petunjuk pengisisan Resume Hasil Pemanatauan Lapang: 1. 2. 3. 4.

Diisi dengan jenis hak Diisi nomor hak/DPAT/IPPT Diisi Nama Pemegang Hak Diisi letak tanah obyek yang dipantau (kelurahan/desa, kecamatan, dan provinsi) 5. Diisi resume hasil pemantauan 6. Diisi nama, NIP dan tanda tangan petugas pemantauan. Jika petugas pemantauan lebih dari dua, maka dapat ditambahkan di bawahnya. 7. Diisi nama, NIP dan tanda tangan atasan petugas pemantauan.

Lampiran 6. Format Peta Penguasaan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

Lampiran 6. Format Peta Penguasaan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

PETUNJUK PENGGAMBARAN LAYOUT PETA LAMPIRAN 6 A. Ukuran Peta

Peta Penguasaan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/ DPAT dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut: 1. Bidang gambar 30 cm x 42 cm; 2. Jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1cm; 3. Jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1cm; 4. Lebar kolom keterangan adalah 8 cm; 5. Jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.

B. Petunjuk Pengisian Kolom Keterangan Peta

1. Judul Peta a. Penulisan Judul Peta Judul Peta ditulis dengan huruf kapital dan diisi sesuai dengan tema peta yang dibuat. b. Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah (1)


Peta Penguasaan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/ DPAT dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut: 1. Bidang gambar 30 cm x 42 cm; 2. Jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1cm; 3. Jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1cm; 4. Lebar kolom keterangan adalah 8 cm; 5. Jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.


1. Judul Peta a. Penulisan Judul Peta Judul Peta ditulis dengan huruf kapital dan diisi sesuai dengan tema peta yang dibuat. b. Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah (1) Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah diisi dengan jenis dan nomor Hak Atas Tanah sesuai dengan lokasi tanah yang dilakukan monitoring. Misalnya : - Tanah yang berasal dari HGB Nomor 1, maka pada angka (1) ditulis “Hak Guna Bangunan Nomor 1”.

- Tanah yang berasal dari DPAT, sebagai contoh Ijin Lokasi, nomor 1/Pem.2/IV/2011 maka pada angka (1) ditulis “ Ijin Lokasi Nomor 1/Pem.2/IV/2011”. c. Pemegang Hak Atas Tanah/DPAT (2) Diisi sesuai dengan nama lengkap pemegang hak atas tanah/DPAT yang

tercantum

dalam

Sertipikat/SK

Pemberian

Hak

Atas

Tanah/DPAT atau Buku Tanah, baik perseorangan ataupun badan hukum. 2. Skala Peta a. Skala Angka (3) Skala angka diisi dengan angka penyebut skala peta yang digunakan untuk memetakan bidang tanah yang sesuai atau tidak sesuai peruntukan dengan menyesuaikan bidang peta ukuran 30 cm x 42 cm pada kertas A3.

Misalnya skala peta yang digunakan adalah 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, dan seterusnya. b. Skala Grafis (4) Setiap ruas skala grafis di peta memiliki panjang tertentu dimana panjang ruas dari angka 0 ke kiri adalah 1 cm, dan panjang ruas dari angka 0 ke kanan adalah 2 cm. Pada setiap ruas skala grafis, bagian atasnya diisi dengan angka bulat yang menunjukkan ukuran bidang tanah yang sebenarnya di lapangan yang mewakili ruas garis 1 cm, 2 cm dan kelipatannya sesuai dengan skala angka sebagaimana yang tertulis pada huruf a, serta di ujung kanan dituliskan satuan ukurannya. 3. Letak Tanah a. Provinsi (5) Provinsi diisi sesuai dengan nama provinsi letak tanah yang dipantau dan dievaluasi. b. Kabupaten/Kota (6) Kabupaten/Kota diisi dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Kabupaten”

atau

“Kota”

dan

di

belakangnya

dituliskan

nama

Kabupaten/Kota letak obyek tanahnya. c. Kecamatan (7) Kecamatan

diisi

sesuai

dengan

nama

kecamatan

letak

obyek

tanahnya. d. Desa/Kelurahan (8) Desa/Kelurahan diisi dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Desa” atau

“Kelurahan”

dan

di

belakangnya

dituliskan

nama

Desa/

Kelurahan letak tanah yang dilakukan monitoring. 4. Petunjuk Lembar Peta Pada petunjuk lembar Kabupaten/Kota sebagaimana angka (9) pada peta diisikan dengan nama Kabupaten/Kota letak tanah yang dilakukan monitoring dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Kabupaten” atau “Kota” kemudian diikuti nama Kabupaten/Kota letak tanah tersebut, dengan menyertakan gambaran secara grafis posisi relatif tanah tersebut pada peta kabupaten.

Pada Indeks Peta digambarkan lembar peta yang menunjukkan letak tanah pada lembar peta dengan memberikan garis tebal pada lembar yang memuat bidang tanah tersebut. 5. Legenda (10) Legenda berisi informasi mengenai keterangan pewaranaan/pengarsiran pada peta. Pada Peta Penguasaan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT keterangan yang perlu dimuat adalah: a. Penguasaan

tanah

oleh

pemegang

hak

yang

sesuai

dengan

sertipikat/SK Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT b. Penguasaan tanah oleh pemegang hak yang di luar sertipikat/SK Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT c. Tanah dikuasai pihak lain (masyarakat) d. Tanah dikuasai pihak lain (badan hukum) e. Tanah dikuasai pihak lain (perorangan) Keterangan dilakukan ditampilkan

yang

dimuat

pemantauan pada

disesuaikan

dan

evaluasi.

masing-masing

peta

dengan

tanah

saat

Pewarnaan/pengarsiran

yang

perlu

kondisi

dibedakan

menurut

keterangannya. 6. Instansi Pembuat Peta Kolom Instansi Pembuat Peta diisi dengan menuliskan instansi pembuat dengan huruf kapital semua yaitu, “KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL”,

kemudian

di

bawahnya

diisikan nama unit kerja (11) dan alamat unit kerja (12), dengan menyertakan logo instansi (BPN RI) di sebelah kiri tulisan. 7. Nama Kegiatan (13) Kolom nama kegitan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilampiri dengan Peta tersebut, dalam hal ini adalah Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT. 8. Tanda Tangan Petugas dan Pejabat yang Berwenang a. Petugas Pembuat Peta Kolom petugas pembuat peta diisi dengan tanggal pembuatan peta (14), tanda tangan, nama lengkap (15), dan NIP pembuat peta (16).

b. Pejabat Pemeriksa Peta Kolom pejabat pemeriksa peta diisi dengan tanggal pemeriksaan peta (17), tanda tangan, nama lengkap (18), dan NIP pejabat pemeriksa peta (19). c. Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Peta Kolom pejabat yang berwenang mengesahkan peta diisi dengan tanggal pengesahan peta (20), Direktur/Kepala unit kerja (21), tanda tangan, nama lengkap pejabat (22) dan NIP yang mengesahkan peta (23).

Lampiran 7. Format Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT


Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut: 1. Bidang gambar 30 cm x 42 cm; 2. Jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1cm; 3. Jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1cm; 4. Lebar kolom keterangan adalah 8 cm; 5. Jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.


1. Judul Peta a. Penulisan Judul Peta Judul Peta ditulis dengan huruf kapital dan diisi sesuai dengan tema peta yang dibuat.


Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut: 1. Bidang gambar 30 cm x 42 cm; 2. Jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1cm; 3. Jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1cm; 4. Lebar kolom keterangan adalah 8 cm; 5. Jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.




tercantum

dalam

Sertipikat/SK

Pemberian

Hak

Atas

Tanah/DPAT atau Buku Tanah, baik perseorangan ataupun badan hukum. 2. Skala Peta a. Skala Angka (3) Skala angka diisi dengan angka penyebut skala peta yang digunakan untuk memetakan bidang tanah yang sesuai atau tidak sesuai

peruntukan dengan menyesuaikan bidang peta ukuran 30 cm x 42 cm pada kertas A3. Misalnya skala peta yang digunakan adalah 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, dan seterusnya. b. Skala Grafis (4) Setiap ruas skala grafis di peta memiliki panjang tertentu dimana panjang ruas dari angka 0 ke kiri adalah 1 cm, dan panjang ruas dari angka 0 ke kanan adalah 2 cm. Pada setiap ruas skala grafis, bagian atasnya diisi dengan angka bulat yang menunjukkan ukuran bidang tanah yang sebenarnya di lapangan yang mewakili ruas garis 1 cm, 2 cm dan kelipatannya sesuai dengan skala angka sebagaimana yang tertulis pada huruf a, serta di ujung kanan dituliskan satuan ukurannya. 3. Letak Tanah a. Provinsi (5) Provinsi diisi sesuai dengan nama provinsi letak tanah yang dilakukan monitoring. b. Kabupaten/Kota (6) Kabupaten/Kota diisi dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Kabupaten”

atau

“Kota”

dan

di

belakangnya

dituliskan

nama


diisi

sesuai

dengan

nama

kecamatan

letak

obyek


“Kelurahan”

dan

di

belakangnya

dituliskan

nama

Desa/

Kelurahan letak tanah yang dilakukan monitoring. 4. Petunjuk Lembar Peta Pada petunjuk lembar Kabupaten/Kota sebagaimana angka (9) pada peta diisikan dengan nama Kabupaten/Kota letak tanah yang dilakukan monitoring dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Kabupaten” atau “Kota” kemudian diikuti nama Kabupaten/Kota letak tanah tersebut,

dengan menyertakan gambaran secara grafis posisi relatif tanah tersebut pada peta kabupaten. Pada Indeks Peta digambarkan lembar peta yang menunjukkan letak tanah pada lembar peta dengan memberikan garis tebal pada lembar yang memuat bidang tanah tersebut. 5. Legenda (10) Legenda berisi informasi mengenai keterangan pewaranaan/pengarsiran pada peta. Pada Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT keterangan yang perlu dimuat adalah: a. Pemanfaatan tanah sesuai peruntukkan b. Pemanfaatan tanah tidak sesuai peruntukkan c. Tanah belum dimanfaatkan Pemanfaatan

tanah

yang

sesuai

peruntukkan

termasuk

kegiatan

penggunaan tanah yang mendukung kegiatan inti sebagaimana yang dimaksud dalam SK pemberian Hak Atas Tanah/DPAT. Keterangan dilakukan ditampilkan

yang

dimuat

pemantauan pada

disesuaikan

dan

evaluasi.

masing-masing

peta

dengan

tanah

saat


yang

perlu

kondisi

dibedakan

menurut


PERTANAHAN

NASIONAL”,

kemudian

di

bawahnya

diisikan nama unit kerja (11) dan alamat unit kerja (12), dengan menyertakan logo instansi (BPN RI) di sebelah kiri tulisan. 7. Nama Kegiatan (13) Kolom nama kegitan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilampiri dengan Peta tersebut, dalam hal ini adalah Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT. 8. Tanda Tangan Petugas dan Pejabat yang Berwenang a. Petugas Pembuat Peta Kolom petugas pembuat peta diisi dengan tanggal pembuatan peta (14), tanda tangan, nama lengkap (15), dan NIP pembuat peta (16).

b. Pejabat Pemeriksa Peta Kolom pejabat pemeriksa peta diisi dengan tanggal pemeriksaan peta (17), tanda tangan, nama lengkap (18), dan NIP pejabat pemeriksa peta (19). c. Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Peta Kolom pejabat yang berwenang mengesahkan peta diisi dengan tanggal pengesahan peta (20), Direktur/Kepala unit kerja (21), tanda tangan, nama lengkap pejabat (22) dan NIP yang mengesahkan peta (23).

Lampiran 8. Format Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah dengan Rencana Tata Ruang


Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah dengan Rencana Tata Ruang dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut: 1. Bidang gambar 30 cm x 42 cm; 2. Jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1cm; 3. Jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1cm; 4. Lebar kolom keterangan adalah 8 cm; 5. Jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.


1. Judul Peta a. Penulisan Judul Peta Judul Peta ditulis dengan huruf kapital dan diisi sesuai dengan tema peta yang dibuat. b. Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah (1)


Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah dengan Rencana Tata Ruang dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut: 1. Bidang gambar 30 cm x 42 cm; 2. Jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1cm; 3. Jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1cm; 4. Lebar kolom keterangan adalah 8 cm; 5. Jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.




tercantum

dalam

Sertipikat/SK

Pemberian

Hak

Atas

Tanah/DPAT atau Buku Tanah, baik perseorangan ataupun badan hukum. 2. Skala Peta a. Skala Angka (3) Skala angka diisi dengan angka penyebut skala peta yang digunakan untuk memetakan bidang tanah yang sesuai atau tidak sesuai peruntukan dengan menyesuaikan bidang peta ukuran 30 cm x 42 cm pada kertas A3.

Misalnya skala peta yang digunakan adalah 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, dan seterusnya. b. Skala Grafis (4) Setiap ruas skala grafis di peta memiliki panjang tertentu dimana panjang ruas dari angka 0 ke kiri adalah 1 cm, dan panjang ruas dari angka 0 ke kanan adalah 2 cm. Pada setiap ruas skala grafis, bagian atasnya diisi dengan angka bulat yang menunjukkan ukuran bidang tanah yang sebenarnya di lapangan yang mewakili ruas garis 1 cm, 2 cm dan kelipatannya sesuai dengan skala angka sebagaimana yang tertulis pada huruf a, serta di ujung kanan dituliskan satuan ukurannya. 3. Letak Tanah a. Provinsi (5) Provinsi diisi sesuai dengan nama provinsi letak tanah yang dilakukan monitoring. b. Kabupaten/Kota (6) Kabupaten/Kota diisi dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Kabupaten”

atau

“Kota”

dan

di

belakangnya

dituliskan

nama


diisi

sesuai

dengan

nama

kecamatan

letak

obyek


“Kelurahan”

dan

di

belakangnya

dituliskan

nama

Desa/

Kelurahan letak tanah yang dilakukan monitoring. 4. Petunjuk Lembar Peta Pada petunjuk lembar Kabupaten/Kota sebagaimana angka (9) pada peta diisikan dengan nama Kabupaten/Kota letak tanah yang dilakukan monitoring dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Kabupaten” atau “Kota” kemudian diikuti nama Kabupaten/Kota letak tanah tersebut, dengan menyertakan gambaran secara grafis posisi relatif tanah tersebut pada peta kabupaten.

Pada Indeks Peta digambarkan lembar peta yang menunjukkan letak tanah pada lembar peta dengan memberikan garis tebal pada lembar yang memuat bidang tanah tersebut. 5. Legenda (10) Legenda berisi informasi mengenai keterangan pewaranaan/pengarsiran pada peta. Pada Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah dengan Rencana Tata Ruang keterangan yang perlu dimuat adalah: a. Pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang b. Pemanfaatan tanah tidak sesuai rencana tata ruang Keterangan dilakukan

yang

dimuat

pemantauan

ditampilkan

pada

disesuaikan

dan

evaluasi.

masing-masing

peta

dengan

tanah

saat


yang

perlu

kondisi

dibedakan

menurut


PERTANAHAN

NASIONAL”,

kemudian

di

bawahnya

diisikan nama unit kerja (11) dan alamat unit kerja (12), dengan menyertakan logo instansi (BPN RI) di sebelah kiri tulisan. 7. Nama Kegiatan (14) Kolom nama kegitan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilampiri dengan Peta tersebut, dalam hal ini adalah Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT. 8. Tanda Tangan Petugas dan Pejabat yang Berwenang a. Petugas Pembuat Peta Kolom petugas pembuat peta diisi dengan tanggal pembuatan peta (14), tanda tangan, nama lengkap (15), dan NIP pembuat peta (16). b. Pejabat Pemeriksa Peta Kolom pejabat pemeriksa peta diisi dengan tanggal pemeriksaan peta (17), tanda tangan, nama lengkap (18), dan NIP pejabat pemeriksa peta (19).

c. Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Peta Kolom pejabat yang berwenang mengesahkan peta diisi dengan tanggal pengesahan peta (20), Direktur/Kepala unit kerja (21), tanda tangan, nama lengkap pejabat (22) dan NIP yang mengesahkan peta (23).

Lampiran 9: Format Evaluasi Hasil Pemantauan Hak Atas Tanah/DPAT EVALUASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH/DPAT BERDASARKAN HASIL PEMANTAUAN HAK ATAS TANAH/DPAT PADA .......................................................(1) TAHUN .................................(2)

1. Pemegang Hak atas Tanah a. Nama : ............................... (3) b. No. Identitas/Akta Pendirian Badan Hukum : …............................ (4) c. Alamat : ……………................... …………………................................................................................. (5) 2. Alas Hak a. Nomor SK.Pemberian Hak atas Tanah/DPAT : ............................... (6) b. Jenis Hak dan Nomor Sertipikat : ................................... ……………………………………………………………………………………… (7) c. Tanggal Berakhir Hak : …............................ (8) 3. Letak Tanah a. Kelurahan/Desa *) : ............................... (9) b. Kecamatan : ............................. (10) c. Kabupaten/Kota*) : ............................. (11) d. Provinsi : ............................. (12) 4. Luas (Ha/M2) : ............................. (13) 5. Hasil Evaluasi: (14) No.

Kewajiban Pemegang HAT/DPAT

Hasil Pemantauan

1

2

3

Pelaksanaan Kewajiban Dipenuhi Tidak 4

5

Keterang an

6

: …………..……………….. ………………………………………………………………………………………… (15)

6. Permasalahan

Petugas Pemantauan (16) 1. Ttd Nama Petugas NIP Petugas 2.

........................, ......................... (17) Mengetahui : Direktur/Kepala..... (18)

Ttd

Ttd Nama Petugas NIP Petugas

*) Coret yang tidak perlu

Nama Pejabat (19) NIP. Pejabat

Petunjuk pengisian format evaluasi hasil pemantauan hak atas tanah/DPAT : 1. 2. 3. 4.

Diisi Nama Unit Kerja; Diisi tahun pelaksanaan kegiatan pemantauan; Diisi nama pemegang hak tasa tanah/DPAT; Diisi nomor identitas pemegang hak atas tanah/DPAT jika perorangan (KTP/Pasport), atau nomor akta pendirian badan hukum jika badan hukum; 5. Diisi alamat pemegang hak; 6. Diisi nomor SK. Pemberian Hak atas Tanah/DPAT; 7. Diisi jenis dan nomor sertipikat hak atas tanah; 8. Diisi tanggal berakhir hak; 9. Diisi nama kelurahan/desa letak obyek pemantauan; 10. Diisi nama kecamatan letak obyek pemantauan; 11. Diisi nama kabupaten/kota letak obyek pemantauan; 12. Diisi nama provinsi letak obyek pemantauan; 13. Diisi luas hak atas tanah/DPAT dengan satuan hektare (Ha) atau meter persegi (M2) 14. Diisi hasil evaluasi : a. Kolom 1 diisi nomor urut; b. Kolom 2 diisi seluruh yang menjadi kewajiban pemegang hak atas tanah/DPAT yang tertuang dalam SK. Pemberian Hak atas Tanah/DPAT dan peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila kewajiban yang disebut dalam SK. Pemberian Hak atas Tanah/DPAT telah mencakup atau sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya, maka yang dituangkan pada kolom ini cukup dari SK. Pemberian Hak atas Tanah/DPAT saja. Apabila SK pemberian haknya/DPAT tidak diperoleh datanya, maka diisi peraturan perundang-undang yang berkenaan dengan kewajiban pemegang hak atas tanah/DPAT; c. Kolom 3 diisi seluruh pelaksanaan kewajiban pemegang hak atas tanah/DPAT berdasarkan hasil pemantauan; d. Kolom 4 diberi simbol √ pada kolom ”dipenuhi” jika pemegang hak atas tanah/DPAT memenuhi kewajiban atas seluruhnya; e. Kolom 5 diberi simbol √ pada kolom ”tidak” jika pemenuhan kewajiban pemegang hak tidak/belum dipenuhi atau hanya sebagian yang penuhi; Contoh pengisian kolom 4 dan 5 : Misal pada kolom 2 berisi (Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah ) sesuai SK Pemberian Hak Atas Tanah antara lain tertulis bahwa Penerima hak wajib memasang dan memelihara tanda batas , sementara pada kolom 3 (Hasil Pemantauan) tertulis bahwa tanda batas berupa 100 pilar telah dipasang sebanyak 78 pilar dan sisanya hilang karena dicabut oleh pihak lain yang menguasai tanah tersebut. Dari 78 pilar tersebut hanya 70 pilar yang dalam kondisi terpelihara dengan baik, se mentara sisanya posisinya ada yang miring sebanyak 5 buah dan 3 buah pilar tanda batas terkikis dan ukuran tanda batas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Kesimpulannya pemegang hak melaksanakan sebagian dari kewajiban dalam memasang dan memelihara tanda batas,

sehingga pada kolom 4 diberi tanda” – “ sedangkan pada kolom 5 diberi tanda simbol “ √ ”. f. Kolom 6 diisi keterangan berkenaan hal yang dianggap perlu antara lain berkenaan alasan belum/tidak/sebagian dilaksanakan pemenuhan kewajiban pemegang hak atas tanah /DPAT. 15. Diisi permasalahan yang terjadi antara lain seperti sengketa atau konflik atau perkara, sebutkan dengan siapa, solusi yang telah dilakukan, perkembangan terhadap penyelesaiannya; 16. Diisi tanda tangan, nama dan NIP petugas pemantauan. Jika lebih dari dua petugas pemantauan, maka dapat ditambahkan di bawahnya; 17. Diisi tempat dan tanggal evaluasi diketahui oleh kepala unit kerja; 18. Diisi Unit Kerja; 19. Diisi tanda tangan, nama dan NIP pejabat kepala unit kerja. Apabila kepala unit kerja sedang tidak hadir, maka hasil evaluasi dapat ditanda-tangani oleh pejabat di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk kepala unit kerja atas nama kepala unit kerja.

Lampiran 10 : Telaahan Staf Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT

TELAAHAN STAF TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK……… (1) NOMOR ……………… (2) ATAS NAMA …………….(3) YANG TERLETAK DI DESA …………………(4), KECAMATAN ……………(5), KOTA ………….(6), PROVINSI ……….(7)

I

TELAAH STAF SEBAGAI DOKUMEN HASIL PEMANTAUAN LAPANG

Telaah staf ini merupakan telaah yang disajikan oleh jajaran staf ……………………………………(8) (Staf Pengolah Data, Kasubsi, Kasi, dan Kakan)/ (Staf Pengolah Data, Kasi, dan Kabid) yang menjadi dasar bagi ………(9) untuk mengambil keputusan atau persetujuan. Telaah staf ini adalah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pemantauan lapang yang dilaksanakan oleh jajaran ………….(10) Telaah staf ini dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seluruh jajaran staf ………(11)baik secara administrasi dan secara fisik. Disamping itu, seluruh jajaran staf telah pula mempertimbangkan aspek pengendalian dan pemantauan pertanahan sehingga rekomendasi yang dihasilkan oleh ………(12) terhindar dari masalah di kemudian hari. II

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan.

III

DATA SUBYEK DAN OBYEK

1. Subyek Hak : a. Nama Pemegang Hak Atas Tanah/DPAT b. Alamat 2. Obyek Hak : a. Nomor, Tanggal SK b. Nomor, Tanggal Sertipikat c. Letak Tanah d. Luas Hak e. Tanggal berakhir Hak f. Nomor, Tanggal Gambar Situasi g. Peruntukan tanah sesuai SK Hak

IV

: ……………(13) : ……………(14) : ……………(15) : ……………(16) : ……………(17) : ……………(18) : ……………(19) : ……………(20) : ……………(21)

DATA PENDUKUNG (TERLAMPIR)

1. ……. (22) 2. …………. 3. dan seterusnya

V

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH / DPAT

1. Kewajiban menurut Peraturan Perundang-Undangan a. ………………………………………………………… .(23); b. ……………………………………………………………… .; c. Dan seterusnya 2. Kewajiban Pemegang Hak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak ………….. Nomor …………… Tanggal …………… tentang ………………………. (24)

VI HASIL PEMANTAUAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMEGANG HAT/DPAT 1. …………… (25) 2. dan seterusnya

VII

ANALISA PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAT/DPAT

1. …………… (26) 2. dan seterusnya

VIII 1.

KESIMPULAN DAN SARAN REKOMENDASI

Kesimpulan : a. …………… (27) b. …………… 2. Rekomendasi a. …………… (28) b. ……………

………………….,………(29) Yang Membuat Telaah Staf Petugas Pemantau

Petugas Pemantau

ttd

ttd

Nama Nip.

Nama Nip.

Kasubsi Pengendalian Pertanahan

Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

ttd

ttd

Nama Nip.

Nama Nip.

Kepala Kantor Pertanahan

ttd Nama Nip.


Petugas Pemantau

ttd

ttd

Nama Nip.

Nama Nip.



ttd

ttd

Nama Nip.

Nama Nip.

Kepala Kantor Wilayah

ttd Nama Nip.


Petugas Pemantau

ttd

ttd

Nama Nip.

Nama Nip.



ttd

ttd

Nama Nip.

Nama Nip.

Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah…

ttd Nama Nip.

Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

ttd Nama Nip.

Petunjuk Pengisian Telaahan Staf: 1. Diisi nama pemegang hak atas tanah/DPAT 2. Diisi nomor hak atas tanah 3. Diisi nama pemegang hak atas tanah/DPAT 4. Diisi nama desa/kelurahan letak lokasi obyek pemantauan 5. Diisi nama kecamatan letak lokasi obyek pemantauan 6. Diisi nama kota/kabupaten letak lokasi obyek pemantauan 7. Diisi nama provinsi letak lokasi obyek pemantauan 8. Diisi nama unit kerja 9. Diisi nama unit kerja 10. Diisi nama unit kerja 11. Diisi nama unit kerja 12. Diisi nama unit kerja 13. Diisi nama pemegang hak atas tanah/DPAT 14. Diisi alamat pemegang hak atas tanah/DPAT 15. Diisi nomor dan tanggal surat keputusan hak 16. Diisi nomor dan tanggal sertipikat hak 17. Diisi letak hak berada 18. Diisi luas hak atas tanah/DPAT 19. Diisi sesuai tanggal berakhirnya hak 20. Diisi nomor dan tanggal surat ukur/gambar situasi/peta bidang tanah 21. Diisi sesuai peruntukan sebagaimana tecantum dalam surat keputusan 22. Diisi data pendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi 23. Diisi sesuai Kewajiban pemegang hak atas tanah/DPAT menurut Peraturan Perundang-Undangan 24. Diisi nomor dan tanggal surat keputusan hak 25. Hal-hal yang diamati dalam pelaksanaan pemantauan antara lain: penggunaan tanah saat ini(termasuk komoditas tanaman), topografi tanah, kemampuan tanah, sistem pembukaan lahan, kemajuan pemanfaatan tanah, gambaran batas alamiah, kondisi patok, bentuk pengamanan tanah/lokasi, kondisi drainase, keberadaan kebun plasma (khusus Hak Guna Usaha), akses jalan sekitar masyarakat, ada tidaknya penguasaan tanah oleh pihak luar, kesesuaian luas ijin lokasi, pelaksanaan ijin CSR, ada tidaknya permasalahan/konflik dan peruntukan RTR 26. Diisi analisa terkait kewajiban pemenuhan hak sebagaimana da lam UU No 5/1960, PP No 40/1996, PP No 24/1997 dan SK pemberian hak telah dipenuhi atau tidak 27. Diisi kesimpulan terhadap hasil analisa pada nomor 25 28. Diisi hasil rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi 29. Format tanda tangan untuk Kantor Pertanahan

30. Format tanda tangan untuk Kantor Wilayah 31. Format tanda tangan untuk Kantor Pusat

Lampiran 11. Format Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH/DPAT DI KANTOR PERTANAHAN

I.

II.

PENDAHULUAN Berisi tentang dasar pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT. DASAR HUKUM Berisi tentang peraturan-peraturan melaksanakan kegiatan ini.

yang

menjadi

acuan

dalam

III.

MAKSUD DAN TUJUAN Berisi tentang maksud dilakukannya kegiatan ini serta tujuan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT.

IV.

RUANG LINGKUP Berisi tentang batasan-batasan yang ada pada kegiatan ini, termasuk kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan.

V.

OBYEK Berisi tentang deskripsi obyek yang akan dilakukan pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT. Deskripsi meliputi: 1. Nama Pemegang Hak 2. Nomor Hak 3. Letak, luas obyek 4. Informasi penting lainnya yang dianggap penting.

VI.

PELAKSANAAN KEGIATAN 1. PERSIAPAN Berisi tentang penyiapan bahan (data tekstual dan spasial), petugas yang akan melaksanakan kegiatan ini, dan penetapan obyek/lokasi pelaksanaan kegiatan. 2. PEMANTAUAN LAPANG Berisi tahapan yang dilakukan saat pemantauan di lokasi/obyek. 3. PENGOLAHAN DATA Berisi hal-hal apa saja yang dilakukan untuk mengolah data hasil pemantauan. 4. EVALUASI Berisi tentang analisa pemenuhan kewajiban-kewajiban pemegang hak.

5. TARGET WAKTU DAN ANGGARAN Berisi waktu pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT mulai dari Persiapan sampai dengan Pelaporan, serta serapan anggaran kegiatan ini. VII. VIII.

IX.

HASIL YANG DICAPAI Berisi hasil pemantauan lapang dalam bentuk tekstual dan spasial. PENUTUP Berisi kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi dan saran tindak lanjut atas obyek dimaksud. LAMPIRAN Berisi tabel dan peta.

Lampiran 12. Format Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dalam Rangka Menindaklanjuti Permohonan dan Pelaporan FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH/DPAT DI KANTOR PERTANAHAN DALAM RANGKA MENINDAK LANJUTI PERMOHONAN DAN PELAPORAN

I.

II.

PENDAHULUAN Berisi tentang dasar pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dalam rangka menindaklanjuti permohonan dan pelaporan. DASAR HUKUM Berisi tentang peraturan-peraturan melaksanakan kegiatan ini.

yang

menjadi

acuan

dalam

III.

MAKSUD DAN TUJUAN Berisi tentang maksud dilakukannya kegiatan ini serta tujuan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dalam rangka menindaklanjuti permohonan dan pelaporan.

IV.

RUANG LINGKUP Berisi tentang batasan-batasan yang ada pada kegiatan ini, termasuk kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan.

V.

OBYEK Berisi tentang deskripsi obyek yang akan dilakukan pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT dalam rangka menindaklanjuti permohonan dan pelaporan. Deskripsi meliputi: 1. Nama Pemegang Hak 2. Nomor Hak 3. Letak, luas obyek 4. Informasi penting lainnya yang dianggap penting.

VI.

PELAKSANAAN KEGIATAN 1. PERMOHONAN/PELAPORAN Berisi tentang pengajuan permohonan/pelaporan Pemantauan dan Evaluasi HAT/DPAT dari masyarakat atau Badan Hukum. 2. PEMERIKSAAN BERKAS Berisi tentang tahap pemerikasaan kelengkapan berkas untuk menentukan ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan/pelaporan Pemantauan dan Evaluasi HAT/DPAT dari masyarakat atau Badan Hukum. Apabila berkas dinyatakan tidak lengkap maka pemohon/pelapor diminta untuk melengkapi terlebih dahulu dan mengulangi tahapan pelaksanaan kegiatan dari awal.

Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah

Recommend Documents