1
`Pasal 5 Advokasi Anggota PASAL, 6, Best Practis Pasal 16, Penghasilan Pasal 19 Penghasilan tdk tetap Pasal 23 muk Pasal 39 SPPD Pasal 40 JAMSOSTEK
PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA
PT PLN (PERSERO) DENGAN SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 140-1.PJ/040/DIR/2010 NOMOR : DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 PERIODE TAHUN 2010 – 2012
MUKADIMAH
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sebagaimana diketahui bahwa Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor 0392.PJ/061/DIR/2006 dan Nomor DPP-042/KEP-ADM/2006 Periode Tahun 2006 – 2008 berikut Addendum PKB Nomor PLN : 193.PJ/040/DIR/2007 193.PJ/040/DIR/2007 dan Nomor SP PLN : DPP026/KEP-ADM/2007, dan pelaksanaan Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor 448.PJ/040/DIR/2008 dan Nomor 011.PJ/DPP-SP/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku PKB Periode Tahun 2006-2008, 2006-2008, yang berakhir pada tanggal 23 November 2010. Sejalan dengan keberadaan dan perkembangan Serikat Pekerja di lingkungan PT PLN (Persero) serta pengakuan hak-hak Pekerja untuk berorganisasi, diperlukan suatu hubungan kerja yang harmonis, serasi dan dinamis antara PT PLN (Persero) dengan Pegawai untuk mewujudkan sikap saling menghormati, mempercayai satu sama lain dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Kemajuan Perseroan, diperlukan usaha-usaha pengembangan kemampuan, ketrampilan dan peningkatan produktivitas Pegawai. Agar usaha tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar, diperlukan kerjasama yang baik antara Perseroan, Serikat Pekerja dan Pegawai serta Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia yang baku dan terpadu yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama yang disingkat dengan PKB. Perjanjian Kerja Bersama merupakan ketentuan, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja yang dibuat dengan tujuan sebagai berikut : 1. 2. 3.
Adanya kepastian kepastian hak dan kewajiban kewajiban PT PLN (Persero), Serikat Pekerja dan Pegawai. Adanya syarat-syarat kerja bagi Pegawai. Terciptanya hubungan hubungan kerja yang harmonis dan dinamis dinamis antara PT PLN PLN (Persero) dengan dengan Pegawai
PKB 10-12
2
4.
demi kelangsungan dan kemajuan Perseroan sehingga kesejahteraan Pegawai dapat ditingkatkan. Terwujudnya Good Corporate Governance.
PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara : I.
PT PLN (Persero), (Persero), badan hukum yang yang berkedudukan berkedudukan di Jakarta berdasarkan berdasarkan Anggaran Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor 169 Tahun 1994 yang telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6731, beserta perubahannya yang selanjutnya disebut Perseroan.
II.
Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Republik Indonesia Nomor KEP. 385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut SP-PLN dan telah tercatat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan No. 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001.
Kedua Pihak sepakat bahwa yang dijadikan dasar hukum pembuatan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah : 1.
Undang-Undang Nomor Nomor 18 tahun 1956 1956 tentang Persetujuan Persetujuan Konvensi ILO mengenai mengenai berlakunya berlakunya dasar-dasar dan hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama.
2.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 1992 tentang Jaminan Sosial Sosial Tenaga Kerja.
3.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang tentang Dana Dana Pensiun. Pensiun.
4.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang tentang Serikat Pekerja.
5.
Undang-Undang Nomor 13 13 Tahun Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang tentang Badan Usaha Milik Negara.
7.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 2004 tentang tentang Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Industrial.
8.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Sosial Nasional jo Putusan Mahkmah Konstitusi RI Nomor Nomor : 007/PUU-III/2005 tanggal 18 Agustus 2005.
9.
Undang-Undang Nomor 40 40 Tahun 2007 tentang tentang Perseroan Perseroan Terbatas. Terbatas.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.
(Persero)
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja B ersama. 14. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-252/MBU/2009 tentang t entang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT P erusahaan Listrik Negara. 15. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SD-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. atas Hak Uji Material UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara R.I. tahun 1945. 16. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor 09/SK/MUNASLUB/SP-PLN/2009 tanggal 19 November 2009 tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2009-2013. 17. Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan P impinan Pusat Serikat Pekerja P T PLN (Persero) Nomor 114/SEKJEN/SP-PLN/2008 tanggal 21 April 2008 perihal Perundingan PKB 2008-2010 jo Keputusan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor KEP-019/DPP SPPLN/2010 tanggal 14 April 2010. PKB 10-12
2
4.
demi kelangsungan dan kemajuan Perseroan sehingga kesejahteraan Pegawai dapat ditingkatkan. Terwujudnya Good Corporate Governance.
PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara : I.
PT PLN (Persero), (Persero), badan hukum yang yang berkedudukan berkedudukan di Jakarta berdasarkan berdasarkan Anggaran Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor 169 Tahun 1994 yang telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6731, beserta perubahannya yang selanjutnya disebut Perseroan.
II.
Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Republik Indonesia Nomor KEP. 385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut SP-PLN dan telah tercatat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan No. 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001.
Kedua Pihak sepakat bahwa yang dijadikan dasar hukum pembuatan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah : 1.
Undang-Undang Nomor Nomor 18 tahun 1956 1956 tentang Persetujuan Persetujuan Konvensi ILO mengenai mengenai berlakunya berlakunya dasar-dasar dan hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama.
2.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 1992 tentang Jaminan Sosial Sosial Tenaga Kerja.
3.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang tentang Dana Dana Pensiun. Pensiun.
4.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang tentang Serikat Pekerja.
5.
Undang-Undang Nomor 13 13 Tahun Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang tentang Badan Usaha Milik Negara.
7.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 2004 tentang tentang Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Industrial.
8.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Sosial Nasional jo Putusan Mahkmah Konstitusi RI Nomor Nomor : 007/PUU-III/2005 tanggal 18 Agustus 2005.
9.
Undang-Undang Nomor 40 40 Tahun 2007 tentang tentang Perseroan Perseroan Terbatas. Terbatas.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.
(Persero)
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja B ersama. 14. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-252/MBU/2009 tentang t entang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT P erusahaan Listrik Negara. 15. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SD-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. atas Hak Uji Material UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara R.I. tahun 1945. 16. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor 09/SK/MUNASLUB/SP-PLN/2009 tanggal 19 November 2009 tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2009-2013. 17. Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan P impinan Pusat Serikat Pekerja P T PLN (Persero) Nomor 114/SEKJEN/SP-PLN/2008 tanggal 21 April 2008 perihal Perundingan PKB 2008-2010 jo Keputusan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor KEP-019/DPP SPPLN/2010 tanggal 14 April 2010. PKB 10-12
3
18. Surat Direktur SDM dan Umum Nomor 00641/432/DITSDM/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal Tim Perunding PKB Periode 2008-2010 jo .................................. 19. Kesepakatan Bersama antara PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor : 002.PJ/041/DIR/2010 dan Nomor : 001/SP-PLN/KB/IV/2010 tanggal 9 April 2010.
Kedua Pihak sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan ketentuan sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Definisi dan Singkatan Pasal 1 Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan : 1.
Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian hasil perundingan yang diselenggarakan diselenggarakan antara antara SP-PLN dengan PT PLN (Persero) yang dicatatkan di Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan untuk mengatur dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak yang selanjutnya disingkat dengan PKB.
2.
Direksi adalah Direksi PT PLN (Persero).
3.
Perseroan adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan dengan Akta Notaris Notaris Soetjipto, SH Nomor Nomor 169 Tahun 1994 beserta perubahannya.
4.
PLN Pusat Pusat adalah adalah PT PLN (Persero) (Persero) Kantor Pusat. Pusat.
5.
PLN Unit adalah adalah Unit PLN yang bertanggung jawab secara secara langsung kepada Direksi. Direksi.
6.
Unit PLN adalah PLN Pusat Pusat dan PLN Un Unit. it.
7.
Serikat Pekerja adalah adalah Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut SP-PLN, terdiri terdiri dari DPP, DPD, DPC ,dan DPAC.
8.
Pegawai adalah adalah mereka yang memenuhi memenuhi syarat-syarat syarat-syarat yang ditentukan diangkat, bekerja, dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan, atau dapat juga disebut Pekerja.
9.
Mantan Pegawai adalah adalah mereka yang diberhentikan dari status Pegawai, menurut menurut ketentuan yang yang berlaku di Perseroan.
10. Pensiunan adalah mantan Pegawai yang telah menerima manfaat pensiun secara berkala setiap bulan sesuai Peraturan Dana Pensiun. 11. Tenaga Magang adalah Calon Pegawai yang melaksanakan pelatihan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dalam rangka untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 12. Istri/Suami adalah istri/suami sah Pegawai yang didaftarkan di di Perseroan. 13. Anak adalah anak kandung, anak tiri, dan anak angkat. 14. Anak Kandung adalah anak sah Pegawai yang didaftarkan di Perseroan. 15. Anak Tiri adalah anak yang bukan anaknya sendiri dan diakui sebagai anak akibat adanya suatu perkawinan antara Pegawai dengan orangtua anak tersebut yang pada saat perkawinan Pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai anak kandung/anak angkat. Jumlah anak tiri tersebut paling banyak 1 (satu) orang dan didaftarkan di Perseroan. 16. Anak Angkat adalah anak yang diangkat menurut hukum/adopsi atau berdasarkan hukum adat setempat yang diperkuat Pengadilan Negeri untuk paling banyak 1 (satu) orang dan didaftarkan di Perseroan.
PKB 10-12
4
17. Anak Yang Ditanggung Perseroan adalah anak dengan usia maksimum 25 tahun, belum menikah, dan belum bekerja dengan jumlah maksimum 3 (tiga) anak, berdasarkan urutan pernikahan dan urutan kelahiran. 18. Ahli Waris adalah keluarga Pegawai yang berhak menerima warisan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. 19. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan oleh Perseroan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan sistem penghasilan yang ditetapkan atas Perseroan. 20. Penghasilan Tidak Tetap adalah penghasilan yang diberikan oleh Perseroan dan dibayarkan berdasarkan Jabatan atau Kinerja berdasarkan sistem penghasilan yang ditetapkan atas Perseroan. 21. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. 22. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jum’at atau hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali hari tersebut merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk tugas-tugas berkesinambungan yang memerlukan pelaksanaan tugas secara bergilir ditetapkan oleh Pimpinan Unit PLN masing-masing. 23. Kerja Lembur adalah waktu kerja di luar ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Perseroan. 24. Hari Libur adalah hari tidak masuk kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan atau Perseroan sebagai hari libur. 25. Waktu Istirahat adalah waktu tidak melakukan pekerjaan pada hari kerja yang diatur dan ditetapkan Perseroan. 26. Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan. 27. Kecelakaan Dinas adalah kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan yang berlaku dan kebijakan Perseroan tentang kecelakaan dinas. 28. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama dengan jarak minimal diatur sesuai ketentuan yang berlaku, dari tempat kedudukan kantor unit kerja yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Perseroan. 29. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKB) adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di Perseroan yang anggotanya terdiri dari unsur Perseroan dan Serikat Pekerja yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 30. Mutasi, adalah perpindahan pemangku Jabatan dari satu Sebutan Jabatan ke Sebutan Jabatan lain baik intern maupun antar Unit yang berupa Promosi, Rotasi dan Demosi berdasarkan prinsip yang transparan dan berkeadilan. Bagian Kedua Lingkup Perjanjian Pasal 2 (1) PKB ini berlaku bagi Perseroan dan SP-PLN sebagai dasar hukum dalam hubungan kerja. (2) PKB antara Perseroan dan SP-PLN ini memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua Pihak. (3) Perseroan dan SP-PLN sepakat selama masa berlakunya Perjanjian ini, untuk tidak melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, kecuali kedua Pihak bersepakat untuk mengadakan perubahan dan dituangkan secara tertulis dan menjadi amandemen atau addendum PKB.
PKB 10-12
5
Bagian Ketiga Sumber Dana Bagi SP-PLN Pasal 3 (1) Iuran anggota SP-PLN ditentukan sebagai berikut : a.
Pemotongan iuran anggota dilakukan langsung oleh Perseroan dengan persetujuan anggota dari penghasilan anggota SP-PLN setiap awal bulan;
b.
Iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditransfer langsung ke rekening SP-PLN oleh masing-masing Dewan Pimpinan SP di masing-masing Unit PLN yang bersangkutan;
c.
Besarnya iuran anggota ditetapkan oleh SP-PLN.
(2) Perseroan memberikan bantuan dana sesuai kesepakatan berdasarkan Program Kerja Tahunan SPPLN. (3) Bantuan Dana program kerja Tahunan SP-PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mencakup biaya operasional dan diajukan sebelum penyusunan RKAP Perseroan pada tahun berjalan untuk masing-masing Unit PLN. (4) Bantuan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan kepada SP-PLN masingmasing Unit PLN oleh Pimpinan Unit yang bersangkutan. (5) Droping dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai aktivitas yang akan dilaksanakan dan diwajibkan membuat laporan keuangan setelah aktivitas dilaksanakan. (6) Hasil usaha yang sah. (7) Bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota. (8) Dalam hal bantuan dari pihak lain yang berasal dari luar negeri, Pengurus SP-PLN harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II PENGAKUAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengakuan Para Pihak Pasal 4 (1) SP-PLN mengakui sepenuhnya hak Perseroan untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai Anggaran Dasar PT PLN (Persero). (2) Perseroan mengakui sepenuhnya bahwa SP-PLN adalah organisasi Pekerja yang sah dan diakui di Perseroan.
PKB 10-12
6
Bagian Kedua Hak-Hak Perseroan dan SP-PLN Pasal 5 (1) Perseroan berhak : a.
Mengatur Pegawai dan jalannya Perseroan yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan dan PKB yang berlaku;
b.
Memberikan sanksi kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai berdasarkan PKB yang berlaku;
c.
Mengajukan keberatan atas tindakan SP-PLN yang bertentangan dengan PKB.
d.
Membuat aturan Kepegawaian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PKB yang berlaku serta kemampuan keuangan Perseroan, dikomunikasikan dengan SP PLN untuk diselaraskan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PKB.
(2) SP-PLN berhak : a.
Mewakili, membela dan melindungi anggotanya, kecuali apabila anggota terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku di lingkungan Perseroan.
b. Mengatur organisasi dan anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; c.
Mengajukan keberatan atas tindakan Perseroan yang bertentangan dengan PKB dan atau yang merugikan Perseroan;
d.
Merundingkan dan menyepakati PKB dengan Perseroan;
e.
Mewakili anggota SP-PLN dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
f.
Mewakili anggota SP-PLN dalam lembaga ketenagakerjaan;
g.
Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan Pegawai sepanjang kegiatan tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan;
h.
Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
i.
Memberikan masukan kepada Perseroan terhadap pencapaian kinerja unit PLN;
j.
Menempatkan anggotanya untuk menjadi anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun PLN yang mewakili Peserta, dengan jumlah dan persyaratan sesuai peraturanan perundangundangan yang berlaku.
k.
Melakukan Perjalanan Dinas untuk kegiatan Serikat Pekerja yang biayanya dibebankan pada anggaran operasional Serikat Pekerja yang telah ditetapkan.
Bagian Ketiga Kewajiban Perseroan dan SP-PLN Pasal 6 (1) Perseroan berkewajiban untuk: a.
Mentaati dan melaksanakan isi PKB;
PKB 10-12
7
b.
Menjaga, membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis melalui kerjasama yang baik dengan SP PLN, menghormati dan mempercayai sehingga hubungan industrial benar-benar terbina, terpelihara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
c.
Melaksanakan pengelolaan Perseroan secara efisien dengan membangun dan membina terciptanya Perseroan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance (GCG);
d.
Menempatkan anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun PLN mewakili peserta yang ditunjuk oleh SP-PLN, dengan jumlah dan persyaratan sesuai peraturanan perundang-undangan yang berlaku;
e.
Menerapkan sistem SDM dengan best practice perusahaan terkemuka di Indonesia.
(2) SP-PLN berkewajiban: a.
Mentaati dan melaksanakan isi PKB.
b.
Menjaga, membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis melalui kerjasama yang baik dengan Perseroan, menghormati dan mempercayai sehingga hubungan industrial benar-benar terbina, terpelihara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
c.
Membantu menjaga kelangsungan Perseroan dan ketenangan kerja serta peningkatan produktivitas kerja dan mendorong terciptanya Perseroan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance (GCG);
d.
Melindungi dan kepentingannya;
e.
Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
f.
Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP-PLN;
g.
Mendorong anggotanya untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka pencapaian best practice perusahaan terkemuka di Indonesia.
h.
Menghindari konflik kepentingan antara posisi sebagai Pengurus SP-PLN dengan posisi di Perseroan, meliputi jabatan-jabatan : 1)
membela
anggota
dari
pelanggaran
hak-hak
dan
memperjuangkan
Jabatan Struktural, yaitu : a) General Manager; b) Manajer Unit Pelaksana (Manajer Cabang setingkat); c) Manajer Sub Unit Pelaksana (Manajer Unit Pelayanan Pelanggan / Kepala Ranting setingkat);
2)
Jabatan struktural yang mengelola fungsi Keuangan dan fungsi Sumber Daya Manusia, kecuali bidang Humas, dan Sekretariat.
BAB III BANTUAN DAN FASILITAS BAGI SP-PLN Pasal 7 (1) Perseroan memberikan izin atas kegiatan atau tugas kepengurusan SP PLN kepada pengurus dan/atau anggota SP-PLN yang ditugaskan atas nama SP-PLN untuk meninggalkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas-tugas kepengurusan SP-PLN sesuai prioritas yang ditetapkan oleh SP PLN dengan tidak membebaskan yang bersangkutan dari tugas dan tanggung jawabnya di Perseroan. PKB 10-12
8
(2) Perseroan memberikan bantuan penyediaan ruangan dan fasilitas kantor / sekretariat yang layak untuk kegiatan-kegiatan SP-PLN.
BAB IV HUBUNGAN KERJA Bagian Pertama Rekrutmen Pegawai Pasal 8 (1) Rekrutmen Pegawai dilakukan untuk mengisi formasi tenaga kerja berdasarkan kebutuhan Perseroan. (2) Rekrutmen Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara terbuka dengan terlebih dahulu mengutamakan seleksi sesuai kompetensi yang dibutuhkan Perseroan. (3) Rekrutmen Pegawai diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direksi, dengan terlebih dahulu meminta masukan dari SP PLN melalui LKS Bipartit.
Bagian Kedua Jabatan Pegawai Pasal 9 (1) Setiap Pegawai diangkat dalam jabatan tertentu. (2) Jenis jabatan terdiri atas : a. Jabatan struktural; b. Jabatan fungsional. (3) Setiap jabatan dihargai dengan grade atau level kompetensi sebagai dasar pembinaan imbal jasa secara seimbang dan wajar sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya. (4) Pengangkatan Pegawai dalam jabatan dilakukan berdasarkan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh P erseroan.
Bagian Ketiga Penempatan Pegawai Pasal 10 (1) Penempatan Pegawai ditentukan berdasarkan kebutuhan Perseroan sesuai dengan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi Pegawai. (2) Penempatan Pegawai ditetapkan, sebagai berikut : a.
Pegawai yang pengangkatannya menjadi wewenang PLN Pusat ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
b.
Pegawai yang pengangkatannya menjadi wewenang Unit PLN ditempatkan di lingkungan kerja Unit PLN yang bersangkutan.
PKB 10-12
9
Bagian Keempat Tugas Karya Pasal 11 (1) Untuk kepentingan Perseroan dan sebagai upaya pembinaan kompetensi, Pegawai dapat ditugaskaryakan ke Instansi di luar Perseroan, termasuk Koperasi Pegawai dan Yayasan milik Perseroan atas persetujuan Pegawai yang bersangkutan. (2) Selama ditugaskaryakan, Pegawai yang bersangkutan tetap dibina oleh Perseroan dan hak-haknya diberikan sebagaimana ketentuan Perseroan.
Bagian Kelima Mutasi Pasal 12 (1) Mutasi dilakukan pada Jenis Jabatan yang sama atau lintas Jenis Jabatan setelah memenuhi persyaratan. (2) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. Promosi; b. Rotasi; c. Demosi. (3) Promosi merupakan alih tugas dari satu Jabatan ke Jabatan lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan dan persyaratan Level Kompetensi lebih tinggi. (4) Rotasi merupakan alih tugas dari satu Jabatan ke Jabatan lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan dan Level Kompetensi yang sama, termasuk alih tugas yang menempatkan Pegawai pada Jenjang Jabatan yang lebih rendah karena keterbatasan formasi jabatan dan atau karena kebutuhan organisasi Perseroan yang tidak menyebabkan pegawai mengalami penurunan Grade dengan persetujuan Pegawai yang bersangkutan. (5) Demosi merupakan alih tugas dari satu Jabatan ke Jabatan lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan dan persyaratan Level Kompetensi yang lebih rendah, tetapi tidak menyebabkan pegawai mengalami penurunan Grade. (6) Mutasi yang dilakukan terhadap Pegawai yang menjabat Pengurus SP-PLN agar dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak Serikat P ekerja.
Bagian Keenam Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pasal 13 (1) Pegawai yang melaksanakan mutasi jabatan diberikan kesempatan untuk melaksanakan orientasi kerja di Unit PLN yang baru paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan mutasi jabatan diterima dan apabila dalam kurun 1 (satu) bulan tidak dilaksanakan, maka hak untuk melaksanakan orientasi kerja menjadi gugur. (2) Dalam hal penundaan atau keterlambatan orientasi kerja tersebut disebabkan karena kepentingan dinas yang penting dan mendesak, harus dinyatakan oleh P egawai pada jenjang jabatan Manajemen Atas di PLN Pusat atau oleh pimpinan PLN Unit yang bersangkutan. (3) Pelaksanaan orientasi kerja yang penting dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak kepentingan dinas berakhir. (4) Lamanya masa orientasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan dilaksanakan sekaligus. PKB 10-12
10
(5) Mutasi jabatan wajib dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak Pegawai menerima keputusan mutasi jabatan. (6) Pegawai dan/atau Pejabat yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan mutasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dapat dikenakan sanksi/hukuman disiplin.
Bagian Ketujuh Mutasi Jabatan Atas Permintaan Sendiri Pasal 14 (1) Pegawai dapat mengajukan permohonan mutasi jabatan atas permintaan sendiri, apabila : a.
Mengikuti Istri/Suami yang dipindahkan ke kota lain di luar tempat kedudukan;
b.
Karena alasan kesehatan yang direkomendasikan oleh dokter Perseroan.
(2) Mutasi jabatan atas permohonan sendiri, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.
Masa kerja di Perseroan paling sedikit 5 (lima) tahun terus menerus;
b.
Masa kerja pada peringkat jabatan terakhir paling sedikit 2 (dua) tahun;
c.
Di Unit PLN penerima tersedia formasi;
d.
Semua biaya akibat mutasi jabatan atas permintaan sendiri menjadi tanggung jawab Pegawai yang bersangkutan;
e.
Mutasi jabatan atas permintaan sendiri paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi Pegawai.
(3) Perseroan harus menjawab permohonan mutasi Pegawai atas permintaan sendiri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Mutasi jabatan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan biaya perjalanan pindah diberikan oleh Perseroan.
Bagian Kedelapan Tempat dan Lingkungan Kerja Pasal 15 (1) Tempat kerja, yaitu suatu tempat di mana pada umumnya pekerjaan diselenggarakan. (2) Lingkungan Kerja, yaitu tempat kerja di lingkungan Perseroan atau lingkungan di luar Perseroan yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
BAB V PENGHASILAN PEGAWAI Bagian Pertama Sistem Penghasilan Pasal 16 (1) Pegawai diberikan Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tidak Tetap.
PKB 10-12
11
(2) Perseroan berupaya meningkatkan Penghasilan Pegawai di atas P50 dari perusahaan terbaik di Indonesia atau minimum 2% setiap tahun dengan memperhatikan survai imbalan dan kemampuan Perseroan serta pencapaian target kinerja Perseroan. (3) Penyesuaian atas besaran gaji dasar yang dipakai sebagai Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah minimum 2% setiap tahun. Bagian Kedua Penghasilan Selama Sakit Pasal 17 (1) Pegawai yang menjalani istirahat karena sakit, penghasilannya tetap dibayarkan sebagai berikut : a.
Selama 6 (enam) bulan pertama, diberikan Penghasilan Tetap;
b.
Pada bulan ke 7 (tujuh) sampai dengan bulan ke 9 (sembilan), diberikan Penghasilan Tetap sebesar 80 % (delapan puluh perseratus);
c.
Pada bulan ke 10 (sepuluh) sampai dengan bulan ke 12 (dua belas), diberikan Penghasilan Tetap sebesar 60 % (enam puluh perseratus).
(2) Pegawai yang menjalani istirahat karena sakit, Penghasilan Tidak Tetap yang terkait dengan Jabatan dibayarkan hanya untuk 1 (satu) bulan pertama, sedangkan untuk bulan ke 2 (dua) dan seterusnya tidak diberikan, sampai dengan yang bersangkutan kembali bertugas dan menempati posisi semula. (3) Cuti sakit pada tahun ke 2 (dua) dalam hal cuti sakit tersebut memerlukan perpanjangan cuti yang dinyatakan dengan surat keterangan Majelis Penguji Kesehatan yang menerangkan bahwa penyakitnya masih dapat disembuhkan, diberikan Penghasilan Tetap sebesar 60 % (enam puluh perseratus). (4) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut yang dinyatakan dengan surat keterangan Majelis Penguji Kesehatan atau Tim Dokter yang ditunjuk Perseroan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu bekerja karena sakit (pemeriksaan dilakukan secara periodik), maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.
Bagian Ketiga Penghasilan Pegawai Selama Penahanan Pasal 18 (1) Pegawai yang ditahan pihak berwajib untuk keperluan penyidikan dan atau pemeriksaan di persidangan pengadilan karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, maka mulai saat penahanan tersebut, Pegawai yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai dalam masa penahanan oleh pihak yang berwajib. (2) Selama Pegawai dikenakan penahanan, pembayaran penghasilan ditentukan sebagai berikut : a. Penahanan sampai dengan waktu 6 (enam) bulan, hanya diberikan Penghasilan Tetap, terhitung sejak tanggal 1 bulan berikutnya Pegawai ditahan. b. Penahanan untuk waktu lebih dari 6 (enam) bulan, pembayaran penghasilan dihentikan. (3) Dalam hal putusan pengadilan atau hasil penyidikan, Pegawai dinyatakan tidak bersalah maka yang bersangkutan harus direhabilitasi dan hak atas Penghasilan Tetapnya dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku terhitung sejak tidak masuk bekerja karena ditahan.
PKB 10-12
12
(4) Dalam hal penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akibat dari kecelakaan lalu lintas, maka Serikat Pekerja dan Manajemen yang mempunyai bukti-bukti cukup bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut bukan karena kesalahan Pegawai yang bersangkutan, maka Penghasilan Tetapnya selama penahanan dibayar secara penuh paling lama selama 1 (satu) tahun.
Bagian Keempat Penghasilan Pegawai Selama Cuti Pasal 19 (1) Pegawai yang menjalani cuti, Penghasilan Tetapnya dibayarkan. (2) Pegawai yang menjalani cuti, Penghasilan Tidak Tetap yang terkait dengan Jabatannya dibayarkan sebagai berikut : a. Selama 1 (satu) bulan pertama, diberikan Penghasilan Tidak Tetap; b. Pada bulan ke 2 (dua) dan seterusnya tidak diberikan, sampai yang bersangkutan kembali bertugas dan menempati posisi semula. BAB VI PEMBINAAN PEGAWAI Bagian Pertama Umum Pasal 20 (1) Pembinaan Pegawai termasuk Pegawai Tugas Karya bertujuan untuk : a.
Mendorong profesionalisme Pegawai;
b. Memelihara dan mengembangkan motivasi dan ketenangan kerja; c.
Memelihara dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas kerja;
d. Menciptakan, memelihara dan mengembangkan sikap dan disiplin kerja serta kesetiaan kepada Perseroan; e. Memberikan kepastian adanya pengembangan karir Pegawai; f.
Memberikan kesempatan pengembangan karir Pegawai.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembinaan Pegawai dilakukan melalui : a. b. c. d. e. f.
Pendidikan dan pelatihan; Pembinaan karir; Penilaian unjuk kerja Pegawai; Pemberian penghargaan; Penegakan ketentuan-ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai; Penjatuhan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai.
Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan Pasal 21 (1) Pendidikan dan Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan serta sikap Pegawai agar dapat menjamin pelaksanaan tugas Perseroan dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna; PKB 10-12
13
(2) Pendidikan dan Pelatihan keselamatan & kesehatan kerja wajib diberikan kepada Pekerja yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi bahaya; (3) Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan berdasarkan program Perseroan dan/atau usulan atasan Pegawai dan/atau Pegawai, sesuai kebutuhan yang menunjang pengembangan karir Pegawai yang bersangkutan dan sesuai dengan kepentingan Perseroan. (4) Informasi Pendidikan dilaksanakan secara transparan kepada Pegawai dalam waktu yang memungkinkan untuk melakukan persiapan pendidikan. (5) Hasil yang dicapai dalam Pendidikan dan Pelatihan termasuk pendidikan dengan dana swadaya dipakai sebagai salah satu pertimbangan dalam pembinaan karir P egawai. (6) Pendidikan wajib diberikan pula kepada Pegawai yang akan memasuki masa pensiun sesuai dengan minat dan keinginannya untuk dua tahun terakhir masa kerjanya, bila Perseroan tidak dapat menyediakan pendidikan tersebut, maka Perseroan wajib menyediakan pendidikan di luar Perseroan dengan biaya yang setara dilakukan oleh Perseroan dan menjadi tanggung jawab Perseroan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat PKB ditandatangani.
Bagian Ketiga Pembinaan Karir Pasal 22 (1) Pembinaan karir ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk meningkatkan kontribusinya pada Perseroan, dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi dengan memperhatikan apresiasi Pegawai. (2) Pengangkatan Pegawai dalam jabatan dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perseroan, dengan cara berjenjang yang transparan dan objektif. (3) Pembinaan karir Pegawai merupakan tanggung jawab dari : a. Atasan; b. Pegawai yang bersangkutan; c. Pejabat yang menangani SDM. (4) Pegawai mendapatkan hasil penilaian kinerja pada setiap periode penilaian.
Bagian Keempat Penilaian Unjuk Kerja Pegawai Pasal 23 . (1) Penilaian unjuk kerja Pegawai dimaksudkan untuk memberikan penghargaan bagi Pegawai selama bekerja di Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku (2) Unjuk kerja Pegawai dalam aktivitasnya sebagai Pengurus SP-PLN, dimasukkan sebagai salah satu Penugasan ke Samping untuk Penilaian Unjuk Kerja Pegawai yang bersangkutan, berdasarkan masukan dari Pengurus SP-PLN.
Bagian Kelima Pemberian Penghargaan Kesetiaan Kerja
PKB 10-12
14
Pasal 24 (1) Setiap Pegawai yang berprestasi dan atau telah menunjukkan kesetiaan kerja kepada Perseroan, diberikan penghargaan yang terdiri atas : a. b. c.
Penghargaan Kesetiaan Kerja 2 (dua) windu; Penghargaan Kesetiaan Kerja 3 (tiga) windu; Penghargaan Kesetiaan Kerja 4 (empat) windu.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan ketentuan : a. Penghargaan Kesetiaan Kerja 2 (dua) windu diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja secara terus menerus di Perseroan selama 16 (enam belas) tahun termasuk saat berstatus sebagai Tenaga Harian atau Calon Pegawai/Pegawai Dalam Masa Percobaan; b. Penghargaan Kesetiaan Kerja 3 (tiga) windu diberikan kepada Pegawai yang bekerja secara terus menerus di Perseroan selama 24 (dua puluh empat) tahun termasuk saat berstatus sebagai Tenaga Harian atau Calon Pegawai /P egawai Dalam Masa Percobaan; c.
Penghargaan Kesetiaan Kerja 4 (empat) windu diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja secara terus menerus di Perseroan selama 32 (tiga puluh dua) tahun termasuk saat berstatus sebagai Tenaga Harian atau Calon Pegawai/Pegawai Dalam Masa Percobaan.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan sebagai berikut : a.
Diberikan dalam bentuk piagam dan uang yang dibayarkan pada saat jatuh tempo;
b. Besaran uang sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah sebagai berikut : 1) Penghargaan Kesetiaan Kerja 2 (dua) windu, sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan pada saat jatuh tempo; 2) Penghargaan Kesetiaan Kerja 3 (tiga) windu, sebesar 3 (tiga) kali penghasilan bulan pada saat jatuh tempo; 3) Penghargaan Kesetiaan Kerja 4 (empat) windu, sebesar 4 (empat) kali penghasilan bulan pada saat jatuh tempo. (4) Bagi Pegawai yang berhak atas penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila pada saat jatuh tempo pemberian penghargaan sedang menjalani hukuman disiplin, masa hukuman disiplin tidak mengurangi masa kerja, pemberian penghargaan yang bersangkutan selesai menjalani hukuman disiplin atau penghargaan tersebut tidak dapat diberikan dalam hal yang bersangkutan setelah menjalani hukuman disiplin berhenti bekerja atau pensiun.
BAB VII DISIPLIN PEGAWAI Pasal 25 Peraturan Disiplin Pegawai yang terdiri dari Ketentuan Disiplin Pegawai, Kewajiban Pegawai, Larangan Pegawai, Klasifikasi Pelanggaran Disiplin, Jenis Hukuman Disiplin, dan Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin dan lain-lain sesuai Lampiran PKB 2010-2012.
PKB 10-12
15
BAB VIII TATA TERTIB Bagian Pertama Waktu Kerja Pasal 26 (1) Waktu kerja di Perseroan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu 7 (tujuh) jam satu hari atau 8 (delapan) jam satu hari dan tidak melebihi 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. (2) Waktu istirahat tidak termasuk waktu kerja dan tidak dihitung sebagai jam kerja. (3) Untuk pekerjaan yang memerlukan kesinambungan kerja secara bergilir (shift) serta yang menyangkut hak-hak pegawai shift diatur dan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Waktu dimulai dan berakhirnya jam kerja ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Unit PLN masingmasing.
Bagian Kedua Kerja Lembur Pasal 27 (1) Perseroan dapat menugaskan Pegawai bekerja melebihi waktu kerja yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan kelebihan waktu tersebut dianggap sebagai kerja lembur. (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang mendesak harus diselesaikan di luar jam kerja resmi dan atau pada hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Kerja lembur dilakukan atas perintah pejabat berwenang dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang dilemburkan dengan menerbitkan surat perintah kerja lembur. (4) Pegawai dengan grade Basic 3 dan Basic 4 apabila melakukan kerja lembur paling sedikit 1 (satu) jam penuh diberikan uang lembur sesuai jumlah jam kerja lembur yang dilaksanakan, besarnya sebagai berikut : a.
Uang lembur 1 (satu) jam besarnya adalah 1/173 x Penghasilan Tetap per bulan;
b.
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa, maka uang lembur untuk tiap kerja lembur dibayarkan sebagai berikut : 1) Untuk 1 (satu) jam pertama = 1,5 x uang lembur 1 (satu) jam 2) Untuk setiap jam selanjutnya = 2 x uang lembur 1 (satu) jam
c.
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari libur resmi, maka uang lembur untuk tiap jam kerja lembur dibayarkan sebagai berikut : 1) Untuk seminggu 5 (lima) hari kerja (jumlah jam kerja sehari 8 jam) : a) Setiap jam kerja lembur dalam 8 (delapan) jam = 2 x uang lembur 1 (satu) jam b) Jam pertama setelah 8 (delapan) jam = 3 x uang lembur 1 (satu) jam c) Jam kedua dan selebihnya setelah 8 (delapan) jam = 4 x uang lembur 1 (satu) jam 2) Untuk seminggu 6 (enam) hari kerja (jumlah jam kerja sehari 7 jam), untuk hari Senin – Kamis dan Sabtu atau 5 (lima) jam untuk hari Jum’at :
PKB 10-12
16
a) Setiap jam kerja lembur dalam 7 (tujuh) jam untuk hari Senin – Kamis atau 5 (lima) jam untuk hari Jum’at = 2 x uang lembur 1 (satu) j am b) Jam pertama setelah 7 (tujuh) jam untuk hari Senin – Kamis atau 5 (lima) jam untuk hari Jum’at = 3 x uang lembur 1 (satu) jam c) Jam kedua dan selebihnya setelah 7 (tujuh) jam untuk hari Senin – Kamis atau 5 (lima) jam untuk hari Jum’at = 4 x uang lembur 1 (satu) jam (5) Uang lembur dibayarkan sekaligus setiap bulan, yaitu pada bulan berikutnya setelah kerja lembur dilaksanakan. (6) Pegawai dengan yang melaksanakan kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila melewati jam makan diberikan makan lembur. (7) Jumlah waktu kerja lembur dalam 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 60 (enam puluh) jam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Keselamatan Kerja dan Perlengkapan Kerja Pasal 28 (1)
Setiap Pegawai wajib memahami fungsi keselamatan dan kesehatan kerja termasuk fungsi keselamatan umum, keselamatan instalasi, dan fungsi keselamatan lingkungan, yaitu sebagai usaha untuk melindungi terhadap terjadinya kecelakaan dinas (kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kecelakaan dinas lainnya), kecelakaan tenaga kerja bukan Pegawai, kecelakaan masyarakat umum dan kerusakan/kerugian aset Perseroan akibat kecelakaan.
(2)
Setiap Pegawai wajib mentaati/memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
(3)
Setiap Pegawai wajib menjaga keselamatan dirinya dan Pegawai lainnya.
(4)
Setiap Pegawai wajib mentaati/memenuhi persyaratan dan prosedur kerja, menggunakan alat pelindung diri, peralatan keselamatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja pada waktu melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya, di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan.
(5)
Pegawai wajib merawat alat pelindung diri, peralatan keselamatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja.
(6)
Perseroan wajib menyediakan persyaratan kerja, prosedur kerja/SOP (Standard Operation Procedure ), alat pelindung diri, peralatan keselamatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja serta menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
(7)
Perseroan wajib menjaga alat dan peralatan kerja agar selalu dalam keadaan laik pakai dengan mengadakan pengujian secara berkala/sesuai ketentuan yang berlaku.
(8)
Perseroan wajib memberikan tanda pengenal dan pakaian dinas bagi seluruh Pegawai, pakaian kerja bagi Pegawai yang bekerja di instalasi dan wajib dipakai sesuai ketentuan yang berlaku.
(9)
Perseroan wajib memberikan ekstra voeding bagi Pegawai yang bertugas di tempat kerja yang beresiko terhadap kesehatan dan/atau yang bekerja secara bergilir ( shift ) dan harus dimakan/diminum di tempat kerja.
(10) Pegawai dilarang menggunakan alat pelindung diri, peralatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja untuk kepentingan pribadi. (11) Dalam hal Pegawai menemui hal-hal yang dapat mengancam keselamatan Pegawai maupun Perseroan, agar melaporkan kepada atasan.
PKB 10-12
17
BAB IX CUTI Bagian Pertama Jenis Cuti Pasal 29 (1) Setiap Pegawai, setelah memenuhi persyaratan berhak atas istirahat sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas : a. b. c.
Cuti tahunan; Cuti besar; Cuti bersalin.
(3) Selain Cuti, Pegawai mendapat ijin tidak masuk kerja karena : a. Istirahat karena sakit; b. Gugur kandungan dan Haid; c. Ijin karena alasan penting. d. Ijin di luar tanggungan Perseroan. (4) Pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut : a. Bagi pegawai di lingkungan PLN Pusat, oleh atasan langsung Pegawai yang bersangkutan serendah-rendahnya Manajer atau pejabat yang setingkat; b. Bagi pegawai di lingkungan PLN Unit dan Unit Pelaksana, oleh atasan langsung Pegawai yang bersangkutan serendah-rendahnya Asisten Manajer atau pejabat yang setingkat; c. Bagi pegawai di lingkungan PLN Sub Unit Pelaksana, oleh Kepala Sub Unit/Manajer Sub Unit Pelaksana. (5) Pejabat yang berwenang memberikan ijin di luar tanggungan Perseroan adalah Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum.
Bagian Kedua Cuti Tahunan Pasal 30 (1) Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun terus menerus di Perseroan mulai tanggal diangkat sebagai Pegawai dalam masa percobaan, lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja untuk setiap tahun. (2) Pegawai diijinkan untuk tidak masuk bekerja karena alasan pribadi yang penting selama 1 (satu) hari dalam 1 (satu) bulan dan tidak diperhitungkan dengan hak cuti tahunan. (3) Pegawai yang berhak atas cuti tahunan diberikan tunjangan cuti tahunan sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Tetap pada bulan jatuh tempo hak cuti tahunan.
PKB 10-12
18
Bagian Ketiga Cuti Besar Pasal 31 (1) Cuti besar diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja paling sedikit 6 (enam) tahun terus menerus di Perseroan mulai tanggal diangkat sebagai Pegawai dalam masa percobaan. (2) Hak cuti besar yang kedua dan seterusnya diberikan kepada Pegawai setelah 6 (enam) tahun bekerja terus menerus di Perseroan, terhitung mulai tanggal jatuh t empo cuti besar sebelumnya. (3) Pegawai yang berhak atas cuti besar diberikan tunjangan cuti besar sebesar 4 (empat) kali Penghasilan Tetap pada bulan jatuh tempo cuti besar, yang dimaksudkan sebagai bekal refreshing (penyegaran) bersama keluarganya. (4) Tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibayarkan paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya bulan jatuh tempo cuti besar, dengan ketentuan tunjangan cuti tahunan pada tahun tersebut tidak dibayarkan. (5) Lamanya cuti besar adalah 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Pegawai yang masih berhak atas cuti besar, hak cuti tahunannya menjadi gugur. (6) Hal-hal yang tidak diperhitungkan sebagai masa kerja untuk menetapkan hak cuti besar adalah sebagai berikut : a. b. c.
Istirahat karena sakit selama lebih dari 3 (tiga) bulan; Diberhentikan sementara sebagai Pegawai (skorsing); Ijin di luar tanggungan Perseroan.
(7) Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilaksanakan baik sekaligus atau secara bertahap paling sedikit 15 (lima belas) hari kalender, dalam kurun waktu sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya sejak tanggal jatuh tempo cuti besar, dan harus diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan cuti besar.
Bagian Keempat Istirahat Sakit Pasal 32 (1) Pegawai yang menderita sakit berhak atas istirahat karena sakit. (2) Pegawai yang tidak masuk bekerja karena sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari kerja harus memberitahukan kepada atasan langsungnya. (3) Pegawai yang tidak masuk bekerja karena sakit selama 3 (tiga) sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender, harus memberitahukan kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter. (4) Pegawai yang tidak masuk bekerja karena sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 6 (enam) bulan harus memberitahukan kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan perlunya perpanjangan istirahat karena sakit. Pasal 33 (1) Pegawai yang menjalani istirahat karena sakit dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun apabila secara periodik diuji oleh Dokter Majelis Penguji Kesehatan dan dinyatakan bahwa penyakitnya masih memerlukan perawatan lebih lanjut. PKB 10-12
19
(2) Dalam hal setelah istirahat karena sakit selama 2 (dua) tahun ternyata belum sembuh, Pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat karena uzur/cacat dengan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kelima Haid dan Gugur Kandungan Pasal 34 (1) Pegawai wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid. (2) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan dapat diberikan istirahat paling lama 1,5 (satu setengah) bulan dengan menerima penghasilan penuh.
Bagian Keenam Cuti Bersalin Pasal 35 (1) Cuti bersalin diberikan untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga dilaksanakan berdasarkan perkiraan persalinan dari Dokter/Bidan, selama 3 (tiga) bulan. (2) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, hak cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan menjadi gugur. Bagian Ketujuh Hak Menyusui Anak Pasal 36 Setiap Pegawai Perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya, jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja dengan ketentuan dilaksanakan di lingkungan tempat kerja. Bagian Kedelapan Ijin Karena Alasan Penting Pasal 37 Ijin karena alasan penting diberikan kepada Pegawai, apabila : a. Pegawai yang melangsungkan pernikahan, Pegawai mengawinkan anaknya, anggota keluarga meninggal dunia yaitu Istri/Suami, orangtua/mertua atau anak diberikan cuti selama 3 (tiga) hari kerj a dan untuk pelaksanaan di luar tempat kedudukan yang memerlukan waktu untuk perjalanan dapat ditambah lamanya perjalanan paling banyak 12 (dua belas) hari. b. Saudara kandung Pegawai melangsungkan pernikahan, Istri Pegawai melahirkan anak, anak Pegawai dikhitan, membaptiskan anak dan saudara kandung Pegawai meninggal dunia, diberikan cuti selama 2 (dua) hari kerja dan apabila dilaksanakan di luar tempat kedudukan yang memerlukan waktu untuk perjalanan dapat ditambah lamanya perjalanan paling lama 12 (dua belas) hari. c.
Bagi Pegawai yang sudah mengambil Ijin karena alasan penting sebagaimana huruf a, hak tidak masuk kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) pada bulan yang bersangkutan tersebut gugur.
d. Melaksanakan ibadah haji.
PKB 10-12
20
Bagian Kesembilan Ijin Di luar Tanggungan Perseroan Pasal 38 (1) Ijin di luar tanggungan Perseroan dapat diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan : a.
Mempunyai masa kerja sebagai Pegawai paling sedikit 5 (lima) tahun terus menerus di Perseroan;
b.
Untuk kepentingan pribadi yang penting dan mendesak antara lain mengikuti Istri/Suami pendidikan di luar negeri atau dipindahkan ke kota lain.
(2) Lamanya ijin di luar tanggungan Perseroan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, selama menjalankan ijin di luar tanggungan Perseroan semua hak-hak kepegawaian tidak diberikan dan fasilitas Perseroan segera dikembalikan. (3) Ijin di luar tanggungan Perseroan bukan hak Pegawai, sehingga ijin yang diberikan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan Perseroan (penugasan negara). (4) Masa menjalani ijin di luar tanggungan Perseroan tidak dihitung sebagai masa kerja untuk menghitung masa kerja untuk kenaikan berkala, kenaikan reguler, hak cuti besar, penghargaan kesetiaan kerja dan masa kerja pensiun.
BAB X PERJALANAN DINAS Pasal 39 (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan melaksanakan perjalanan dinas.
Perseroan, Pegawai
dapat ditugaskan
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri (3) Pegawai yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang memadai dan dihitung sesuai jumlah waktu, jarak dan jenis perjalanan yang digunakan. (4) Pengaturan mengenai Perjalanan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XI JAMINAN SOSIAL Bagian Pertama Kecelakaan Kerja Pasal 40 (1) Pegawai yang mengalami Kecelakaan Kerja diselenggarakan langsung oleh Perseroan.
diberikan Jaminan Kecelakaan
Kerja yang
(2) Pegawai yang menderita cacat total akibat kecelakaan kerja dan apabila mempunyai anak yang menjadi tanggungan Perseroan, diberikan bantuan pendidikan sampai Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. PKB 10-12
21
Bagian Kedua Tunjangan Tewas Pasal 41 (1) Pegawai yang meninggal dunia karena menjalankan tugas kewajibannya atau karena mendapat kecelakaan dinas berakibat tewas, berhak memperoleh tunjangan tewas sebesar 60 % x 80 x Penghasilan Tetap terakhir sebulan dan bantuan penyelenggaraan pemakaman oleh Perseroan. (2) Dalam hal keluarga/ahli waris yang bersangkutan memilih penyelenggaraan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sendiri, Perseroan memberikan bantuan pemakaman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). (3) Pegawai yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada saat pemakaman diberikan penghormatan terakhir oleh Dinas atas nama Perseroan dan jika meninggalkan Anak yang masih menjadi tanggungan Perseroan, diberikan bantuan pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga Bantuan Kematian Pasal 42 (1) Pegawai yang meninggal dunia bukan karena menjalankan tugas kewajibannya atau bukan karena kecelakaan dinas, berhak memperoleh bantuan kematian sebesar 3 (tiga) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir, dengan ketentuan paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bantuan pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada ahli warisnya. (2) Bantuan kematian dan pemakaman adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia dengan urutan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.
Janda/duda; atau Anak kandung; atau Orangtua kandung; atau Cucu kandung; atau Saudara kandung; atau Kakek/nenek kandung; atau Mertua; atau Ahli waris
(3) Dalam hal Istri/Suami atau anak Pegawai yang terdaftar di Perseroan meninggal dunia, diberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). (4) Bantuan Kematian diberikan berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.
Bagian Keempat Pemeliharaan Kesehatan Pasal 43 (1) Pegawai, keluarga Pegawai (Istri/Suami dan anak yang memenuhi syarat) yang terdaftar dan diakui di Perseroan berhak mendapatkan pemeliharaan kesehatan. (2) Istri/Suami yang bekerja di perusahaan/institusi lain dapat diberikan bantuan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan syarat perusahaan/institusi tempat PKB 10-12
22
istri/suami tersebut bekerja tidak menyelenggarakan fasilitas kesehatan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/institusi lain tempat istri/suami tersebut bekerja. (3) Suami yang tidak bekerja, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan, dapat diberikan bantuan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa rawat inap dan rawat jalan. (4) Batas usia anak yang diberikan pemeliharaan kesehatan adalah usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan tidak/belum pernah kawin dan atau tidak mempunyai penghasilan sendiri dan atau masih menjadi tanggungan pegawai. (5) Jumlah anak yang ditanggung sesuai ayat (1) dan ayat (2) di atas maksimum 3 (tiga) orang anak, dengan ketentuan apabila anak yang ditanggung sudah melampaui usia sebagaimana ayat (2) di atas secara otomatis digantikan oleh anak dengan urutan berikutnya yang belum masuk daftar anak yang ditanggung. (6) Pemeriksaan dan pengobatan dapat dilakukan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah atau milik swasta, yang terdiri atas : a. Dokter; b. Rumah sakit; c. Laboratorium dan tempat pemeriksaan penunjang lainnya; d. Apotik. (7) Untuk memudahkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (6) Perseroan dapat melanggan dokter, rumah sakit, laboratorium dan apotik. (8) Pelaksanaan penetapan dokter, rumah sakit, laboratorium dan apotik yang dilanggan dan penetapan kelas rawat inap, serta pelaksanaan rawat jalan, untuk lingkungan Kantor Pusat oleh Pejabat Manajemen Atas terkait dan untuk PLN Unit diserahkan kepada Pimpinan Unit PLN setempat, dengan cara melakukan koordinasi dengan Unit PLN lainnya apabila dalam satu wilayah kerja terdapat beberapa Unit PLN. (9) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (8) untuk mencapai efisiensi yang lebih optimal. (10)Jenis bantuan pemeliharaan kesehatan yang ditanggung oleh Perseroan, terdiri atas : a. b. c. d. e.
Rawat jalan; Rawat inap; Pemeriksaan kehamilan; Pertolongan persalinan sampai dengan anak ketiga; Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan untuk peneguhan diagnosa.
(11)Bantuan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas : a.
Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum/dokter gigi;
b.
Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis, tidak termasuk perawatan wajah dan kecantikan (skin care );
c.
Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis, tidak termasuk bedah plastik (kosmetik) kecuali akibat Kecelakaan Dinas;
d.
Pertolongan persalinan atau gugur kandung atas indikasi medis;
e.
Pelayanan keluarga berencana dan imunisasi/vaksinasi yang menjadi program Pemerintah serta bedah minor (khitan);
f.
Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh seoptimal mungkin termasuk kacamata;
g.
Upaya peningkatan kesehatan Pegawai yang diselenggarakan oleh Perseroan secara massal;
h.
Pemeriksaan kesehatan berkala (khusus) bagi Pegawai yang menjalankan tugas di tempattempat kerja yang berpotensi bahaya yang dapat mengakibatkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja;
PKB 10-12
23
i.
Pemeriksaan kesehatan berkala (umum) bagi Pegawai yang usianya lebih dari 40 (empat puluh) tahun;
j.
Obat yang diperlukan sehubungan dengan huruf a sampai i sesuai ketentuan yang berlaku
(12)Rawat jalan yang dimaksud dalam ayat (10) huruf a, adalah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter/bidan atau dilakukan di Rumah Sakit, termasuk pemeriksaan penunjang, perawatan dan pengobatan gigi serta pengobatan dalam kondisi darurat gawat. (13)Rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b, paling rendah menggunakan fasilitas kelas II. (14)Biaya pemeliharaan kesehatan ditanggung 100 % (seratus perseratus) oleh Perseroan dengan cara restitusi, kecuali di Rumah Sakit yang dilanggan Perseroan. (15)Penyalahgunaan terhadap fasilitas pemeliharaan kesehatan dikenakan sanksi hukuman disiplin.
Pasal 44 Jenis bantuan pemeliharaan kesehatan yang tidak ditanggung oleh Perseroan, adalah: a.
Biaya pengobatan penyakit yang timbul sebagai akibat dari perbuatan yang bersangkutan, antara lain : 1) Penyalahgunaan obat (narkoba); 2) Percobaan bunuh diri;
b.
Perawatan wajah untuk kecantikan (skin care ) dan bedah plastik (kosmetik) yang bukan akibat kecelakaan dinas;
c.
Pemeliharaan kesehatan yang tidak termasuk standar prosedur perawatan baku (seperti terapi ozon dan lain-lain);
d.
Pengobatan penyakit AIDS disebabkan karena perbuatan amoral.
e.
Pengobatan non medis.
Bagian Kelima Pemeliharaan Kesehatan dalam Kondisi Darurat Pasal 45 (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat/darurat gawat yang menyebabkan suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis sesegera mungkin, dan apabila tidak segera dilakukan tindakan akan menyebabkan hal yang fatal bagi jiwa penderita, pengobatan dan atau perawatan dapat dilaksanakan di rumah sakit terdekat. (2) Kriteria darurat / darurat gawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Sakit atau cedera serius karena kecelakaan termasuk Kecelakaan Dinas, kecelakaan lalulintas dan kecelakaan dalam rumah tangga; b. Serangan jantung; c. Distress pernafasan termasuk serangan asma menetap (status asthmaticus ), tenggelam, benda asing dalam saluran pernafasan; d. Pendarahan hebat termasuk pendarahan pada kehamilan; e. Kejang – kejang termasuk epilepsi; f. Muntah berak; g. Kehilangan kesadaran termasuk koma, hematikum, diabetikum; h. Demam tinggi (39 derajat Celsius ke atas); i. Stroke; j. Digigit binatang buas dan atau berbisa; k. Gangguan jiwa dalam keadaan gaduh gelisah. PKB 10-12
24
(3) Tindakan dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Perseroan dalam waktu 2 x 24 jam (tidak termasuk hari libur resmi dan hari besar) disertai dengan keterangan tertulis dari dokter yang merawat tentang hal–hal yang berkaitan dengan penyakit yang diderita, kecuali kondisi pasien tidak memungkinkannya.
Bagian Keenam Alat Rehabilitasi Pasal 46 (1) Alat rehabilitasi adalah alat yang dapat menunjang fungsi tubuh sehingga dapat berfungsi seoptimal mungkin yang diberikan berdasarkan indikasi medis dari dokter yang merawat. (2) Macam alat Rehabilitasi yang diberikan kepada Pegawai, adalah : a) b) c) d)
Alat bantu dengar dan apabila rusak dapat diganti; Alat penyangga cacat tubuh kruk / kursi roda dan penyangga leher; Kacamata; Protesa. Pasal 47
(1) Perseroan memberikan bantuan kacamata kepada Pegawai, berdasarkan rekomendasi dokter yang mengharuskan menggunakan kacamata. (2) Bantuan kacamata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas : a.
Lensa dan bingkai kacamata yang diberikan untuk pertama dengan dioptri lensa paling sedikit minus 0,50 (nol koma lima puluh) atau plus 0,50 (nol koma lima puluh); atau
b.
Penggantian lensa kacamata diberikan dalam hal dioptri lensa berubah paling sedikit 0,25 (nol koma dua puluh lima); atau
c.
Penggantian bingkai kacamata diberikan dalam hal Pegawai yang bersangkutan telah menerima bantuan bingkai kacamata yang terakhir paling sedikit selama 3 (tiga) tahun.
(3) Bantuan kacamata diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan minimal sebagai berikut : a. b. c.
Lensa kacamata dan bingkai kacamata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Penggantian lensa kacamata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Penggantian bingkai kacamata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
(4) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan hak pensiun, dapat diberikan bantuan kacamata 1 (satu) kali selama pensiun.
Bagian Ketujuh Bantuan Ganti Rugi Pasal 48 (1) Pegawai yang terkena musibah akibat peristiwa luar biasa dan atau dalam hal melaksanakan perjalanan dinas atau tugas dinas, diberikan bantuan ganti rugi paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (2) Bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi bantuan terhadap : a.
Barang-barang milik Pegawai yang tidak dapat dipakai lagi, rusak dan atau musnah karena perjalanan dinas atau tugas dinas; atau
b.
Rumah pribadi yang ditempati sendiri yang tidak dapat dipakai lagi, rusak dan atau musnah karena bencana alam dan atau kebakaran dan atau kerusuhan; atau
PKB 10-12
25
c.
Barang-barang dan atau perabotan rumah tangga yang ditempati Pegawai tidak dapat dipakai lagi, rusak dan atau musnah karena bencana alam dan atau kebakaran.
d.
Pegawai yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan fasilitas pribadi
(3) Bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak diberikan dalam hal : a. b.
Bencana alam banjir yang sifatnya musiman/rutin; Kebakaran yang disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian sendiri dan atau anggota keluarga/orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
Bagian Kedelapan Pelaksanaan Jaminan Sosial Pasal 49 Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 49, tetap dilaksanakan oleh Perseroan.
Pasal 50 Bantuan Hukum (1) Kepada pegawai yang dalam rangka menjalankan tugas jabatan berkaitan dengan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan harus berhadapan dengan masalah hukum diberikan fasilitas bantuan hukum oleh Perseroan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bantuan hukum sebagaimana ayat (1) di atas diatur lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.
BAB XII PENGHARGAAN PENSIUN Bagian Pertama Penghargaan, Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Uang Pengganti Masa Cuti Besar Bagi Pegawai Yang Berhenti Bekerja Pasal 51 (1) Penghargaan diberikan bagi Pegawai yang diberhentikan sebagai Pegawai, serta telah memiliki masa kerja paling sedikit 3 ( tiga ) tahun terus menerus dan tidak terputus di Perseroan, termasuk masa kerja sebagai Tenaga Harian dan Calon Pegawai. (2) Tunjangan tambahan penghasilan, diberikan sebesar 4 (empat) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir. (3) Uang pengganti masa cuti besar, diberikan sebesar 3 (tiga) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir kepada Pegawai yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun terus menerus dan tidak terputus di Perseroan, termasuk masa kerja sebagai Tenaga Harian dan Calon Pegawai. (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang besarannya ditetapkan sebagai berikut : a.
Uang penghargaan untuk Pegawai yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, penghargaan per tahun masa kerja diberikan sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir;
PKB 10-12
26
b. Uang penghargaan untuk Pegawai yang mempunyai masa kerja ke 16 (enam belas) tahun dan seterusnya, penghargaan per tahun masa kerja diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir. Bagian Kedua Penghargaan Purna Jabatan Bagi Pegawai Yang Berhenti Bekerja Pada Usia 56 Tahun Pasal 52 (1) Pegawai yang berhenti bekerja pada usia 56 (lima puluh enam) tahun, diberikan penghargaan pengabdian dengan persyaratan sebagai berikut : a.
Memiliki masa kerja di Perseroan paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun termasuk masa kerja sebagai Tenaga Harian;
b.
Memiliki nilai unjuk kerja paling rendah Kandidat Potensial selama 2 (dua) semester terakhir;
c.
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa uang sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir sebelum berhenti bekerja. Bagian Ketiga Hak Yang Tidak Diterima Bagi Pegawai Yang Melanggar Disiplin Pegawai Pasal 53 Penghargaan, tunjangan tambahan penghasilan dan uang pengganti masa cuti besar tidak diberikan kepada Pegawai yang diberhentikan karena hukuman disiplin.
BAB XIII TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN Pasal 54 (1) Tunjangan Hari Raya Keagamaan, diberikan paling sedikit sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Tetap saat bulan tanggal jatuh tempo. (2) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB XIV BANTUAN PINJAMAN Pasal 55 (1) Perseroan memberikan bantuan pinjaman lunak dalam bentuk uang kepada Pegawai yang telah bekerja di Perseroan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terus menerus tidak terputus dengan ketentuan pada 3 (tiga) tahun terakhir, penilaian unjuk kerja paling sedikit bernilai baik. (2) Bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut : a. b. c.
Pinjaman pembelian rumah atau pinjaman bagi perawatan rumah; Pinjaman bagi pembelian kendaraan bermotor; Pinjaman bagi yang terkena musibah bencana alam.
PKB 10-12
27
(3) Pemberian bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk ketenangan dan kenyamanan kerja yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan.
BAB XV KOPERASI PEGAWAI Pasal 56 (1) Koperasi Pegawai dibentuk dalam rangka meningkatkan salah satu kesejahteraan Pegawai yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. (2) Perseroan dan Serikat pengembangan koperasi.
Pekerja
berkewajiban
mendorong,
membantu,
dan
memajukan
BAB XVI PEMBERHENTIAN PEGAWAI DAN PENSIUN PEGAWAI Bagian Pertama Pemberhentian Pegawai Pasal 57 (1) Pegawai dapat diberhentikan karena : a. b. c. d. e. f. g. h.
Mencapai batas usia pensiun normal 56 (lima puluh enam) tahun; Uzur jasmani dan atau rohani (cacat); Atas permintaan sendiri; Pensiun Dini; Hukuman disiplin; Hilang; Meninggal dunia; Menjadi anggota Direksi Perseroan.
(2) Pegawai dapat diberhentikan tidak hormat, karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai. (3) Pegawai yang diberhentikan sebagai Pegawai bukan karena hukuman disiplin diberikan hak-hak sebagai berikut : a. Penghargaan sesuai ketentuan ketentuan Pasal 51; b. Manfaat pensiun atau pengembalian iuran Peserta bagi Pegawai yang menjadi peserta Dana Pensiun PLN; c. Pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai yang berhenti bekerja pada usia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah memiliki masa kerja di Perseroan paling sedikit 16 (enam belas) tahun atau berhenti bekerja karena cacat atau berhenti bekerja karena meninggal dunia/tewas, dan diberikan kepada keluarga Pegawai yang memenuhi persyaratan. (4) Pegawai yang menjadi peserta Dana Pensiun PLN dan diberhentikan karena hukuman disiplin, diberikan Manfaat Pensiun atau pengembalian Iuran Peserta sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
PKB 10-12
28
Pasal 58 (1) Pemberhentian Pegawai selain hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) harus didasarkan atas kesepakatan antara Perseroan dengan SP-PLN. (2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pertimbangan sebagai berikut : a. Alasan yang jelas dilakukannya pemberhentian; b. Target dan kompetensi; c. Bersifat suka rela / tidak ada unsur paksaan; d. Imbalan harus lebih baik dari Pemberhentian atas permintaan sendiri.
Bagian Kedua Program Pensiun Pegawai Pasal 59 (1) Program pensiun Pegawai diselenggarakan oleh Dana Pensiun PLN. (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan program pensiun Pegawai, Dana Pensiun PLN berpedoman pada Peraturan Dana Pensiun PLN. (3) Pegawai yang akan pensiun diberikan penghargaan pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga Kepesertaan Dana Pensiun PLN Pasal 60 (1) Kepesertaan Dana Pensiun PLN bersifat sukarela dan didahului dengan permohonan untuk menjadi Peserta. (2) Peserta Dana Pensiun PLN terdiri atas : a. Pegawai; b. Pensiunan; c. Mantan Pegawai yang masih berhak atas Manfaat Pensiun. (3) Pegawai yang menjadi peserta Dana Pensiun PLN wajib membayar Iuran Peserta yang besarnya 6 % (enam perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP). (4) Besarnya PhDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah 100 % (seratus perseratus) dari Gaji Dasar dan dapat diubah sesuai Keputusan Pendiri Dana Pensiun PLN.
Bagian Keempat Hak Atas Manfaat Pensiun dan Pengembalian Iuran Peserta Pasal 61 (1) Peserta yang memenuhi persyaratan, berhak memperoleh salah satu hak atas Manfaat Pensiun atau Pengembalian Iuran Peserta. (2) Jenis Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a.
Manfaat Pensiun Normal, bagi Pegawai yang berhenti bekerja pada usia 56 (lima puluh enam) tahun;
b.
Manfaat Pensiun Dipercepat, bagi Pegawai yang berhenti bekerja pada usia 46 (empat puluh enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 56 (lima puluh enam) tahun;
c.
Manfaat Pensiun Cacat, bagi yang berhenti bekerja karena cacat;
PKB 10-12
29
d.
Pensiun Ditunda bagi Pegawai yang berhenti bekerja pada usia kurang dari 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kepesertaan 3 (tiga) t ahun atau lebih.
(3) Untuk menghitung Manfaat Pensiun dipergunakan rumus dasar sebagai berikut : Manfaat Pensiun
= Faktor Penghargaan x Masa Kerja x PhDP
(4) Faktor Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah 2,50 % (dua koma lima puluh perseratus) untuk tiap tahun masa kerja. (5) Pengembalian Iuran Peserta diberikan kepada Pegawai yang berhenti bekerja pada usia kurang dari 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) t ahun. (6) Jumlah Manfaat Pensiun paling tinggi adalah 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari PhDP dibayarkan secara bulanan atau dapat dibayarkan secara sekaligus apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. (7) Jumlah Manfaat Pensiun bagi, Pensiun cacat karena menjalankan tugas Perseroan, paling tinggi adalah 80 % (delapan puluh perseratus) dari PhDP dibayarkan secara bulanan atau dapat dibayarkan secara sekaligus apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kelima Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 62 (1) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan karena adanya ketentuan yang mengakibatkan Perseroan terpaksa mengadakan pengurangan Pegawai. (2) Dalam hal Pegawai terkena PHK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan uang pesangon dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. (3) Besarnya uang ganti kerugian harus disepakati bersama antara SP-PLN dengan Perseroan. (4) Pelaksanaan PHK tidak dapat dilakukan, sebelum besarnya uang ganti kerugian disepakati bersama antara SP-PLN dengan Perseroan.
BAB XVII KOMUNIKASI Bagian Pertama Lembaga Kerjasama Bipartit Pasal 63 (1) Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) adalah suatu lembaga di Perseroan yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk peningkatan produktivitas kerja yang anggotanya terdiri atas unsur Perseroan dan unsur Serikat Pekerja. (2) LKS Bipartit bertujuan : a. Sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara Perseroan dengan SP-PLN; b. Sebagai forum untuk membahas masalah hubungan industrial di Perseroan guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan Pegawai yang menjamin kelangsungan usaha dan menciptakan ketenangan kerja. (3) LKS Bipartit mempunyai tugas : a.
Melakukan pertemuan secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
b. Mengkomunikasikan kebijakan Perseroan dan aspirasi Pegawai yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai dan kelangsungan usaha;
PKB 10-12
30
c.
Melakukan deteksi dini dan menampung permasalahan hubungan industrial di Perseroan;
d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Perseroan dalam menetapkan kebijakan Perseroan; e. Menyampaikan saran dan pendapat kepada SP-PLN dan Pegawai. Bagian Kedua Keanggotaan LKS Bipartit Pasal 64 (1) Keanggotaan LKS Bipartit paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan komposisi : a. b.
50 persen wakil Perseroan, terdiri atas wakil Direksi atau wakil yang ditunjuk; 50 persen wakil SP-PLN atau wakil Pegawai yang ditunjuk.
(2) Masa kerja keanggotaan LKS Bipartit adalah 2 (dua) tahun, penggantian keanggotaan sehabis masa kerja dilakukan sejalan dengan cara pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pergantian keanggotaan LKS Bipartit sebelum berakhirnya masa jabatan dilakukan atas usul dari unsur yang diwakilinya. (4) Pergantian tersebut pada ayat (3) diberitahukan kepada instansi terkait. (5) Masa jabatan keanggotaan LKS Bipartit berakhir apabila : a. b. c. d. e.
Meninggal dunia; Mutasi atau keluar dari perusahaan; Mengundurkan diri sebagai anggota; Diganti atas usul yang mewakilinya; Sebab-sebab lain yang menghalangi tugas-tugas dalam keanggotaan LKB.
Bagian Ketiga Azas LKS Bipartit Pasal 65 (1) Azas kerja LKS Bipartit adalah kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. (2) Hubungan kerja LKS Bipartit dengan Perseroan bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif. (3) LKB tidak mengambil alih hak SP-PLN maupun pimpinan Perseroan.
Bagian Keempat Hasil LKS Bipartit Pasal 66 (1) Hasil konsultasi dan komunikasi yang dicapai oleh LKS Bipartit hanya terbatas untuk internal Perseroan dan merupakan saran, rekomendasi dan memorandum bagi Perseroan dan Pegawai. (2) LKS Bipartit tidak mencampuri hal-hal yang bersifat rahasia baik dari pihak Pegawai maupun pihak Perseroan. BAB XVIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pasal 67 (1) Dalam hal terjadi kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dalam penafsiran kebijakan Perseroan sehingga Pegawai menganggap bahwa perlakuan terhadapnya tidak adil dan atau bertentangan
PKB 10-12
31
dengan PKB atau Peraturan Perundangan yang berlaku, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk tahap pendahuluan diselesaikan dengan atasan langsung Pegawai dan jika penyelesaian tersebut belum memuaskan kedua belah Pihak, maka permasalahan tersebut diteruskan kepada pimpinan unit kerja masing-masing. (3) Dalam hal dengan cara dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum diperoleh penyelesaian yang memuaskan, maka persoalan tersebut diselesaikan bersama secara musyawarah antara SP-PLN dengan pimpinan Perseroan. (4) Setelah dirundingkan dengan sungguh-sungguh antara SP-PLN dengan pimpinan Perseroan, ternyata masih terdapat perbedaan yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat, maka perbedaan pendapat ini dianggap sebagai perselisihan dan penyelesaian selanjutnya sesuai dengan perundangan yang berlaku. (5) Selama dalam proses penyelesaian, kedua Pihak wajib menjaga supaya kegiatan kerja tetap berlangsung dengan lancar dan aman. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 68 (1) Sebelum berlakunya PKB periode tahun 2010 – 2012, maka ketentuan pelaksanaan PKB periode tahun 2006 – 2008 dan perpanjangannya sesuai kesepakatan bersama antara PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dinyatakan tetap berlaku. (2) Dalam hal perundingan PKB 2012-2014 tidak mencapai kesepakatan, maka PKB 2010-2012 yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lambat 1 (satu) tahun. (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan-kebijakan, baik kebijakan Perseroan maupun kebijakan dalam peraturan perundangan yang berlaku yang dapat mempengaruhi ketentuan yang ditetapkan dalam PKB, maka terhadap PKB akan diadakan perubahan yang merupakan Addendum dan atau amandemen dan ditandatangani bersama antara Perseroan dan SP-PLN. (4) Pada saat PKB ini berlaku, anggaran untuk SP PLN belum disetujui dalam RKAP sesuai Pasal 3 ayat (3), maka Perseroan memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pengurus dan/atau anggota yang ditugaskan atas nama SP-PLN untuk menghadiri konferensi, kongres, kursus, seminar dan yang berhubungan dengan kegiatan SP-PLN sesuai dengan program kerja tahunan SP-PLN, yang disetujui dengan mempertimbangkan keuangan Perseroan dan akan diperhitungkan dengan anggaran yang sudah diajukan. (5) Peraturan Disiplin Pegawai yang menjadi lampiran PKB periode 2006-2008 dinyatakan tetap berlaku dan menjadi Lampiran PKB ini sampai disepakati perubahannya. (6) Perseroan dapat mengatur sistem SDM yang berlaku bagi Pegawai yang diangkat mulai tahun 2011. (7) Ketentuan sistem SDM sebagaimana pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi yang dikomunikasi dengan Serikat Pekerja dan merupakan bagian tak terpisahkan dari PKB ini.
BAB XX PENUTUP Pasal 69 (1) PKB ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan mengikat kedua belah Pihak selama 2 (dua) tahun.
PKB 10-12
