PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. DENGAN NOTARIS/PPAT ___________ TENTANG PENGURUSAN DOKUMEN AGUNAN MANDIRI KPR Nomor: _____________________ _____________________ Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ________ tanggal ____________ oleh dan antara:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38 Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini diwakili oleh _______________, dalam jabatannya selaku Manager Consumer Loans Business Center Makassar dengan Surat Kuasa No. _____________ tanggal ____________, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. untuk selanjutnya disebut “BANK”. ---------------------------------------------------
2.
______________, Sarjana Hukum, beralamat kantor di _________, Jalan _______________________ Nomor _____, Rukun Tetangga ___, Rukun Warga ___, Kelurahan _______________________, Kecamatan ____________________, bertindak dalam jabatannya selaku Notaris/PPAT di __________, berdasarkan Surat Keputusan ______________ tertanggal ___________ Nomor ___________ diangkat sebagai Notaris/PPAT terhitung sejak tanggal __________, untuk selanjutnya disebut NOTARIS/PPAT. NOTARIS/PPAT. ----------------------------------------------
BANK dan NOTARIS/PPAT untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” --PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:-----------------------------------------------1. Bahwa BANK adalah Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998 yang dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya, membuka dan memelihara rekening giro dan melaksanakan kegiatan operasional perbankan lainnya .------------------------------------------------------------------------------------------
2.
Bahwa NOTARIS/PPAT adalah adalah seorang Notaris/PPAT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan __________ tertanggal ___________ Nomor _________ terhitung mulai tanggal _____________ dengan wilayah kerja di _____________ dan merupakan rekanan BANK sebagaimana surat __________________.- -----------------------------------------------------------------
3.
Bahwa antara BANK dengan PT PANRITA UGI LAND PROPERTINDO (untuk selanjutnya disebut PENGEMBANG) dan Tuan ZAKARIA IBRAHIM (untuk selanjutnya disebut PEMEGANG HAK ATAS TANAH) telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Dengan Pemberian Jaminan Nomor CSF.CLN/........./PKS-DEV/2009, sesuai Akta Nomor ....... tanggal ................, yang dibuat oleh dan dihadapan ....................., Sarjana Hukum, Notaris di diisi dengan nomor pks yg akan ditangani) . ------------------------..................... ( nomor & tgl diisi -----------------------
4.
Bahwa dalam rangka pemberian fasilitas fasilitas kredit kepada Debitur berupa berupa Mandiri Kredit Pemilikan Rumah (Mandiri KPR) untuk pembelian tanah dan bangunan yang ada dalam lingkungan Proyek PENGEMBANG sebagaimana dimaksud pada butir 3 tersebut di atas, BANK akan menggunakan jasa Notaris/PPAT dalam melakukan pengikatan jaminan terhadap agunan Mandiri KPR dimaksud dengan dilakukan Akta Jual Beli (AJB) sekaligus pembebanan Hak Tanggungan. -- ---------------- ------------------- ----------------- ------------------- -------
1
5.
Bahwa BANK dan NOTARIS/PPAT bermaksud untuk bekerjasama dalam hal melaksanakan pengikatan jaminan kredit sehubungan dengan pemberian Mandiri KPR kepada Debitur . ----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengurusan Dokumen Agunan Mandiri KPR ini (selanjutnya disebut “Perjanjian”) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: --------------------------------
PASAL I PENGERTIAN UMUM Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam kalimat, kata-kata yang dimulai dengan huruf besar dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagai berikut:-----------------------------------------------------------1.1
Debitur adalah orang-orang yang telah disetujui oleh BANK untuk memperoleh fasilitas pinjaman berupa Mandiri KPR sesuai dengan ketentuan dan pers yaratan dari BANK.--------
1.2
PENGEMBANG adalah perusahaan yang usahanya bergerak di bidang pembangunan perumahan (real estate) yang saat ini sedang mengelola Proyek Kompleks Bisnis dan Perdagangan CLUSTER PERMATA. ---------------------------------------------------------------------
1.3
Proyek adalah Proyek Kompleks Bisnis dan Perdagangan CLUSTER PERMATA, yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan. ------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4
Proses Balik Nama adalah proses pendaftaran jual beli antara PEMEGANG HAK ATAS TANAH dengan masing-masing Debitur atau suami/isteri Debitur sebagai calon pemilik tanah yang mengakibatkan Sertipikat menjadi terdaftar atas nama masing-masing Debitur atau suami/isteri Debitur sebagai pemilik tanah. ---------------------------------------------------------
1.5
Sertipikat Induk adalah Sertipikat yang belum dipecah per kaveling sesuai dengan site plan dari Proyek Kompleks Bisnis dan Perdagangan dan masih terdaftar atas nama PEMEGANG HAK ATAS TANAH. ---------------------------------------------------------------------------
1.6
Sertipikat Pecahan adalah Sertipikat yang sudah dipecah per kaveling sesuai dengan site plan dari Proyek Kompleks Bisnis dan Perdagangan namun masih terdaftar atas nama PEMEGANG HAK ATAS TANAH. ---------------------------------------------------------------------------
1.7.
Status I adalah status tanah diatas mana Proyek berdiri telah memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat Induk, namun Bangunan belum selesai didirikan. -------------------
2.1.3.1.8. Status II adalah status tanah diatas mana Proyek berdiri telah memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat Induk dan Bangunan telah selesai didirikan. --------------------------
Formatted:
Bullets and Numbering
2.1.4.1.9. Status III adalah status tanah diatas mana Proyek berdiri telah memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat Pecahan, namun Bangunan belum selesai didirikan. ---------------
Formatted:
Bullets and Numbering
1.20. Status IV adalah status tanah diatas mana Proyek berdiri telah memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat Pecahan dan Bangunan telah selesai didirikan. ----------------------
PASAl 2 MAKSUD DAN TUJUAN Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan pengikatan jaminan atas agunan Mandiri KPR berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani antara BANK dengan Debitur. -------------
2
PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA Sehubungan dengan pengikatan jaminan untuk kepentingan BANK atas agunan Mandiri KPR, NOTARIS/PPAT akan melakukan hal-hal sebagai berikut : ------------ ---------------- ---------------------3.1.
melakukan proses pemecahan Sertipikat Induk menjadi Sertipikat Pecahan atas nama PEMEGANG HAK ATAS TANAH. ------------ ------------------ ----------------- ------------------- -------catatan : apabila pemecahan dilakukan oleh dev maka ketentuan butir 3.1. ini dihapus.
3.2.
Membuat AJB, Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) termasuk melakukan pengecekan/verifikasi keabsahan Sertipikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ---------
3.3.
melakukan proses Roya Hak Tanggungan ke Kantor Pendaftaran Tanah, khusus untuk Sertipikat atas Tanah dan Bangunan yang dibeli oleh Debitur yang sebelumnya dijaminkan dan masih dibebani Hak Tanggungan oleh PT Bank Tabungan Negara. --------------- ----------
3.4.
Pengurusan Proses Balik Nama dan Proses Perpanjangan hak (jika akan dilakukan perpanjangan hak) ke atas nama Debitur atau suami/isteri Debitur sekaligus pengurusan pembebanan Hak Tanggungannya ke Kantor Pendaftaran Tanah setempat dalam jangka waktu yang telah disepakati. ----------------------------------------------------------------------------------
PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN
4.1
Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama Dengan Jaminan Nomor CSF.CLN/........./PKS-DEV/2009, sesuai Akta Nomor ..... tanggal ................., yang dibuat oleh dan dihadapan ................., Sarjana Hukum, Notaris di ................... ( nomor & tgl diisi dengan nomor pks yg akan ditangani) , dengan ketentuan bahwa Para Pihak akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini secara berkala. ------------------------------
4.2
Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri/memperpanjang jangka waktu Perjanjian maka pihak yang bermaksud mengakhiri/memperpanjang Perjanjian tersebut mengajukan persetujuan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengakhiran/berakhirnya Perjanjian.--------------------------------------------------
4.3
Untuk mengakhiri Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.--------------------------------------------------------------------------------------
4.4
Segala hak maupun kewajiban dari BANK dan NOTARIS/PPAT yang masih ada pada saat Perjanjian ini berakhir sebagaimana ayat 1 Perjanjian ini atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana ayat 2 Perjanjian ini tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya. -------------------------------------------
PASAl 5 HAK DAN KEWAJIBAN NOTARIS/PPAT
5.1.
NOTARIS/PPAT berkewajiban melakukan pengurusan proses pengikatan jaminan untuk kepentingan BANK atas agunan Mandiri KPR meliputi hal-hal sebagai berikut : ------------ --5.1.1.
membuat AJB dan SKMHT/APHT dalam jangka waktu yang bersamaan serta menyerahkan 1 (satu) salinan AJB dan SKMHT/APHT selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah penandatanganan AJB dan SKMHT/APHT. ----------------------------------------------------------------------------------------
5.1.2.
melakukan proses Roya Hak Tanggungan ke Kantor Pendaftaran Tanah, khusus untuk Sertipikat atas Tanah dan Bangunan yang dibeli oleh Debitur yang sebelumnya dijaminkan dan masih dibebani Hak Tanggungan oleh PT Bank Tabungan Negara. ------------------------------------------------------------------------------------
3
5.1.3.
5.2.
melakukan Proses Balik nama atau Proses Balik Nama dan Proses Perpanjangan Hak (jika akan dilakukan perpanjangan hak) hingga Sertifikat tanah menjadi terdaftar atas nama Debitur atau suami/isteri Debitur sekaligus pengurusan pembebanan Hak Tanggunan hingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan selambatlambatnya dalam jangka waktu 18 (Delapanbelas) bulan untuk Proyek dengan Status I dan Status II atau 6 (Enam) bulan untuk Proyek dengan Status III dan Status IV terhitung sejak penandatanganan AJB dan SKMHT/APHT. ------------- ----
NOTARIS/PPAT berkewajiban menyerahkan dokumen sebagai berikut : ------------- ----------5.2.1.
Surat keterangan (covernote) dari PPAT yang menerangkan bahwa : -----------------AJB dan APHT/SKMHT telah ditandatangani dan 1 (satu) salinan AJB yang menjadi hak Debitur akan diserahkan kepada BANK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah ditandatanganinya AJB dan APHT/SKMHT, dan saat ini sedang dilakukan Proses Roya Hak Tanggungan (khusus untuk sertipikat yang sebelumnya dijaminkan dan dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan pihak lain), Proses Balik Nama dan perpanjangan hak (apabila juga dilakukan proses perpanjangan hak) sekaligus pembebanan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat dan seluruh persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi secara lengkap serta apabila proses tersebut telah selesai, maka Sertpikat Pecahan atas nama Debitur atau suami/istri Debitur berikut Sertipikat Hak Tanggungan akan diserahkan kepada BANK, selambat-lambatnya 18 (Delapanbelas) bulan untuk Proyek dengan Status I dan Status II atau 6 (Enam) bulan untuk Proyek dengan Status III dan Status IV terhitung sejak tanggal penandatanganan AJB dan SKMHT/APHT; ----------------------------------------------------------------------------------pada hari dan tanggal yang sama dengan penandatanganan AJB dan SKMHT/APHT. ---------------------------------------------------------------------------------------
5.2.2.
Salinan AJB, SKMHT dan/atau APHT selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan AJB, SKMHT dan/atau APHT. -------------
5.2.3.
Asli SHGB/SHM atas nama Debitur atau suami/isteri Debitur dan Asli Sertipikat Hak Tanggungan selambat-lambatnya 18 (Delapanbelas) bulan untuk Proyek dengan Status I dan Status II atau 6 (Enam) bulan untuk Proyek dengan Status III dan Status IV terhitung sejak tanggal penandatanganan AJB dan SKMHT/APHT. ----------------------------------------------------------------------------------------
5.3.
NOTARIS/PPAT berkewajiban untuk membayar uang denda atas keterlambatan penyerahan dokumen kepada BANK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4.
NOTARIS/PPAT berkewajiban untuk menempatkan dana dan memelihara saldo minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke dalam Rekening Giro/Tabungan yang diblokir oleh BANK untuk keperluan pembebanan sebagai dana jaminan pembayaran denda keterlambatan atas pemenuhan kewajiban NOTARIS/PPAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 5.2. dan Pasal 7 Perjanjian ini. ------------- ----------------- --------
5.5.
NOTARIS/PPAT berkewajiban untuk memberikan keterangan yang diminta oleh BANK berkaitan dengan proses pengikatan agunan Mandiri KPR. -------------- ----------------- ----------
5.6.
NOTARIS/PPAT berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada BANK dalam kesempatan pertama apabila terdapat permasalahan sehubungan dengan proses pengikatan agunan Mandiri KPR. ------------ ----------------- --------------------- -------------------- -----
5.7.
NOTARIS/PPAT berhak untuk menerima dokumen dan data kredit yang diperlukan sehubungan dengan proses pengikatan agunan Mandiri KPR dari BANK. -----------------------
4
PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN BANK 6.1.
BANK berhak menerima dokumen dari NOTARIS/PPAT sebagai berikut : --------------- ------6.1.1.
Surat keterangan (covernote) dari PPAT yang menerangkan bahwa : -----------------AJB dan APHT/SKMHT telah ditandatangani dan 1 (satu) salinan AJB yang menjadi hak Debitur akan diserahkan kepada BANK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah ditandatanganinya AJB dan APHT/SKMHT, dan saat ini sedang dilakukan Proses Roya Hak Tanggungan (khusus untuk sertipikat yang sebelumnya dijaminkan dan dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan pihak lain), Proses Balik Nama dan perpanjangan hak (apabila juga dilakukan proses perpanjangan hak) sekaligus pembebanan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat dan seluruh persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi secara lengkap serta apabila proses tersebut telah selesai, maka Sertpikat Pecahan atas nama Debitur atau suami/istri Debitur berikut Sertipikat Hak Tanggungan akan diserahkan kepada BANK, selambat-lambatnya 18 (Delapanbelas) bulan untuk Proyek dengan Status I dan Status II atau 6 (Enam) bulan untuk Proyek dengan Status III dan Status IV terhitung sejak tanggal penandatanganan AJB dan SKMHT/APHT; ----------------------------------------------------------------------------------pada hari dan tanggal yang sama dengan penandatanganan AJB dan SKMHT/APHT. ---------------------------------------------------------------------------------------
6.1.2.
Salinan AJB, SKMHT dan/atau APHT selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan AJB, SKMHT dan/atau APHT. -------------
6.1.3.
Asli SHGB/SHM atas nama Debitur atau suami/isteri Debitur dan Asli Sertipikat Hak Tanggungan selambat-lambatnya 18 (Delapanbelas) bulan untuk Proyek dengan Status I dan Status II atau 6 (Enam) bulan untuk Proyek dengan Status III dan Status IV terhitung sejak tanggal penandatanganan AJB dan SKMHT/APHT. ----------------------------------------------------------------------------------------
6.2.
BANK berhak menerima uang denda atas keterlambatan penyerahan dokumen oleh NOTARIS/PPAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini. -----------------
6.3.
BANK berhak untuk melakukan pemblokiran dan pendebetan atas Rekening Giro/Tabungan atas nama NOTARIS/PPAT yang ditempatkan sebagai pembayaran denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Perjanjian ini, dalam hal terjadi kelalaian NOTARIS/PPAT dalam memenuhi kewajibannya. ------------------------------------------
6.4.
BANK berhak untuk sewaktu-waktu meminta keterangan kepada NOTARIS/PPAT berkaitan dengan proses pengikatan agunan Mandiri KPR yang dilakukan oleh NOTARIS/PPAT yang bersangkutan. --- -------------- -------------------- ---------------------- -----------
6.5.
BANK berhak untuk menerima informasi dari NOTARIS/PPAT dalam kesempatan pertama apabila terdapat permasalahan sehubungan dengan proses pengikatan agunan Mandiri KPR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.6.
BANK berkewajiban untuk memberikan dokumen dan data kredit yang diperlukan sehubungan dengan proses pengikatan agunan Mandiri KPR kepada NOTARIS/PPAT. -----
PASAL 7 DENDA KETERLAMBATAN 7.1.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 5.2. Perjanjian ini, NOTARIS/PPAT tidak dapat menyerahkan dokumen pengikatan jaminan atas agunan Mandiri KPR kepada BANK, maka BANK dapat memberikan perpanjangan jangka waktu selama 30 (tigapuluh) h ari kalender kepada NOT ARIS/PPAT terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana Pasal 5 ayat 5.2. Perjanjian ini, dengan ketentuan NOTARIS/PPAT wajib menyampaikan bukti dan alasan yang wajar sehubungan dengan tertundanya penyerahan dokumen dimaksud dan alasan tersebut dapat diterima oleh BANK. -------------------------------------------------------------------------
5
7.2.
Dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 7.1. Pasal ini, NOTARIS/PPAT dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.--------------------------------------------------------------------
7.3.
Sehubungan dengan denda tersebut pada ayat 7.2. di atas, NOTARIS/PPAT berkewajiban untuk menempatkan dana dan memelihara saldo minimal sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) ke dalam Rekening Giro/Tabungan yang selanjutnya diblokir oleh BANK sebagai jaminan pembayaran denda keterlambatan, dan untuk itu BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh NOTARIS/PPAT untuk memblokir dan mendebet Rekening Giro/Tabungan tersebut untuk keperluan pembayaran denda keterlambatan dimaksud, dimana Kuasa dalam Perjanjian ini tidak perlu dibuktikan lagi dengan penerbitan Surat Kuasa kepada BANK. ------------------ -------------------- --------------------- -------------------- ---
7.4.
Dana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat 7.3. ini sudah ditempatkan selambatlambatnya pada hari tanggal dilaksanakannya AJB pertama kali untuk Proyek yang bersangkutan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5.
NOTARIS/PPAT dengan ini pula ,sekarang dan untuk dikemudian hari, melepaskan semua dan setiap haknya untuk mengajukan keberatan atau bantahan berupa dan dengan alasan apapun terhadap pelaksanaan hak-hak BANK termasuk tetapi tidak terbatas terhadap pemblokiran dan pendebetan atas Rekening Giro/Tabungan NOTARIS/PPAT yang dilakukan oleh BANK sebagaimana diuraikan diatas. ---------------------------------------------------
7.6.
Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat 7.2 Pasal ini tidak berlaku, apabila NOTARIS/PPAT dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut bukan disebabkan karena kelalaian dan/atau kesalahan NOTARIS/PPAT. -------------- -----------------
PASAL 8 PEMBERITAHUAN 8.1.
Segala surat pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib disampaikan oleh masing-masing pihak ke alamat PARA PIHAK berikut:----------------------------------------a) PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, Consumer Loans Business Center Makassar Jalan _________ Surabaya Telp. Fax. b) Kantor Notaris/PPAT ________________, SH Jln. ______________ Telp. _____________ Fax. _____________
8.2.
Setiap pemberitahuan yang disampaikan secara langsung atau dikirimkan dengan kurir dengan mendapatkan tanda terima atau dikirimkan melalui faksimili atau telex atau e-mail (dengan penegasan yang dikirim sendiri melalui pos udara tercatat) dianggap telah diterima pada tanggal pengiriman, atau jika dikirimkan dengan surat tercatat harus dianggap telah diterima 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengiriman. ------------ --------------
8.3.
Setiap perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada dan telah diterima pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud.----------------------------------------------------------------------
PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM SERTA HUKUM YA NG BERLAKU
1.
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Perjanjian dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.------------------
6
2.
Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak tercapai, maka PARA PIHAK dalam Perjanjian ini akan menyelesaikan melalui Pengadilan. ------------ ----------------- ---------
3.
Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum atas Perjanjian ini beserta segala akibatnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Palopo. ------------(atau diisi PN tempat kedudukan salah satu pihak. Jika PKS ditandatangani oleh CLBC Makassar maka bisa ditunjuk PN Kota Makassar atau PN tempat ked udukan Notarisnya).
4.
Atas Perjanjian ini berlaku dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia. -----
PASAL 10 LAIN-LAIN
10.1. Semua ketentuan yang dimaksud dalam Perjanjian ini tetap berlaku, selama tidak ada perubahan dari PARA PIHAK.--------------------------------------------------------------------------------10.2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan dalam KUH Perdata serta peraturan perundangan yang lainnya.----------------------------------------------------------------------10.3. Segala perbahan dan atau penambahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. Perubahan dan atau penambahan (addendum) tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-------10.4. Lampiran, dokumen dan surat yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.----------------------------------------------------10.5. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani antara BANK dengan PENGEMBANG, sebagaimana telah didudukkan dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Pemberian Jaminan Nomor CSF.CLN/........./PKS-DEV/2009, sesuai Akta Nomor ..... tanggal ................., yang dibuat oleh dan dihadapan ................., Sarjana Hukum, Notaris di ................... ( nomor & tgl diisi dengan nomor pks yg akan ditangani) .-----------------------------------------------------------
Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Consumer Loans Business Center Makassar
KANTOR NOTARIS/PPAT
____________________________ CLBC Manager
_________________
.
7
