DAMPAK KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM DI SMK NEGERI 3 PADA PROGRAM KEAHLIAN TATA BUSANA
PROPOSAL TESIS
DISUSUN OLEH: DWI ANGGRAENI NIM. 09370234
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG TAHUN 2011
B B E
L
Latar Latar Belakan Belakang g
Pendidikan
nasional
berfungsi
mengembangkan
kemampuan
dan
membentuk watak serta poerdaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan bertujuan untuk berkembangnya berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU. Sisdiknas, 20 tahun 2003). Untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertuang dalam UU tersebut disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan juga metode pembelajaran. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan suatu bentuk evaluasi. Ujian Nasional (selanjutnya, istilah Ujian Nasional disingkat UN) merupakan salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai produk dari sistem politik pendidikan di Indonesia. Indonesia. Relevansi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dengan pemberlakuan evaluasi secara nasional, UN sebagai produk kebijakan politik pendidikan berdasarkan pre observation menunjukkan bahwa UN bertentangan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1). Dimana dinyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik
dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan (Pasal 58 ayat 1). Selanjutnya, Pasal 59 ayat 1 menyebutkan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ditinjau dari aspek tujuan belajar, bahwa pemberlakuan UN telah berdampak terhadap bergesernya orientasi anak dalam belajar. Tujuan anak didik belajar tidak lagi dalam bingkai mengasah potensi dan kemampuan, tetapi sebaliknya belajar untuk tujuan agar lulus dalam UN. Sementara, ditinjau dari aspek paritas pendidikan, bahwa kondisi mutu sekolah yang sangat beragam, adalah sangat tidak dimungkinkan dilakukan evaluasi secara seragam dan bahkan tidak adil jika harus diukur dengan menggunakan ukuran (standar) yang sama. Lebih-lebih UN dijadikan sebagai standar kelulusan siswa di sekolah, mengingat disparitas mutu pendidikan di Indonesia masih sangat tinggi. Jika dihubungkan dengan kurikulum KTSP yang diberlakukan sejak 2006, maka UN juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut dalam pengembangan
kurikulum
yaitu
diversifikasi
kurikulum.
Artinya
bahwa
pelaksa naan kurikulum kurikulu m disesuaikan disesuaika n dengan situasi dan kondisi daerah masingmasing. Disisi lain UN juga bertentangan dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut: P ertama, ertama, kebijakan UN dilaksanakan bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Pada saat yang sama juga dikenalkan kebijakan otonomi sekolah melalui
manajemen berbasis sekolah. Evaluasi sudah seharusnya menjadi hak dan tanggung jawab daerah termasuk sekolah, tetapi pelaksanaan UN telah membuat otonomi sekolah menjadi terkurangi karena sekolah harus tetap mengikuti Un yang diatur dari pusat. K edua, edua, UN yang juga bagian dari bentuk evaluasi dilakukan hanya melalui tes akhir pada beberapa mata pelajaran. Hal ini tidak mungkin akan dapat memberikan informasi universal dan objektif tentang perkembangan perkembangan peserta didik sebelum dan setelah mengikuti pendidikan. pendidikan. Bagaimana jika kebijakan Ujian Nasional yang berfungsi sebagai alat evaluasi tersebut diberlakukan pada peserta didik yang berada pada Satuan Pendidika kejuruan? Dimana Pendidikan Kejuruan yang pada prinsipnya peserta didiknya hampir 90% tidak berorintasi melanjutkan sekolah melainkan terjun pada dunia kerja. Karena siswa SMK memang disiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas dengan kompetensi yang dimilikinya. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan diselenggarakannya SMK, bahwa SMK/ MAK sebagai
pendidikan
kejuruan
merupakan
pendidikan
menengah
yang
mempersiapkan siswanya terutama untuk untuk bekerja dalam dala m bidang tertentu. Melihat keberadaan SMK yang struktur kurikulumnya terdiri dari materi Normatif, adaptif dan Kejuruan, dimana seharusnya materi normatif dan adaptif mendukung materi produktif bukan secara terpisah dipelajari sendiri tanpa memperhatikan keterkaitan antara normatif, adaptif dengan kejuruan. Hal ini yang juga menyebabkan kompetensi yang dimiliki siswa tidak maksimal dan ketika harus masuk dunia kerja banyak siswa yang tidak bisa diterima bekerja. Dampak ini juga disebabkan adanya tuntutan kelulusan yang hanya menggunakan 3 mata pelajaran yang sebenarnya tidak dibutuhkan secara mutlak
untuk menentukan siswa diterima bekerja. Tuntutan kelulusan secara nasional ini juga
menyebabkan
perencanaan
dan
pengembangan
kurikulum
SMK
menyimpang jauh dari tujuan diselenggarakannya SMK. Mengacu
pada
permasalahan
dilapangan,
pelaksanaan
UN
juga
menyebabkan guru-guru yang tidak mengajarkan keahlian juga setengah menderita mengajar di SMK. Hal ini terjadi karena ternyata minat-minat siswa SMK sudah terlanjur di sedot oleh pelajaran keahlian. Ketidaklulusan siswa SMK banyak terjadi karena terganjal nilai mata pelajaran dasar seperti Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris. Melihat kenyataan yang ada diharapkan kedepannya ada peninjauan ulang terhadap materi ujian untuk SMK. SMK. Sebaiknya mata pelajaran (BIN, MAT dan BING) dijadikan ujian lokal dan tidak menjadi materi UN di SMK, sementara untuk UN adalah mata pelajaran produktif sesuai keahlian masing-masing. Mata pelajaran yang sekarang di UN kan sebenarnya sebenar nya mata pelajaran dasar dasa r yang tidak relevan ditera pkan jika siswa tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Tinggi. Penyelenggaraan Penyelenggaraan UN sudah sangat sa ngat menyimpang dari perundang-undangan perundang-undangan (SISDIKNAS) dan sekaligus tidak membentuk karakter peserta didik untuk mengakui kemampuannya dalam mencari ilmu. Penyimpangan UN sudah bukan lagi pada tataran dasar tetapi pelaksaannya pun sudah banyak merugikan keberadaan dan dedikasi tenaga pendidik, apalah artinya ilmu yang kita peroleh selama 3 tahun harus kandas pada 3 hari pelaksanaan UN? Akankah siswa SMK yang tidak lulus kemudian harus menempuh kejar paket C dengan tidak berijasahkan Satuan Pendidikan yang telah mendidiknya selama 3 tahun? Akankah UN tetap terus dilaksanakan meskipun banyak korban yang secara tidak
langsung berdampak pada masa depan peserta didik dan kualitas pendidikan di Indonesia? Perlu dikaji ulang secara mendalam tentang pelaksanaan UN terutama pada satuan pendidikan kejuruan yang prinsipnya peserta didik pada akhirnya harus bekerja berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan pembicaraan di berbagai media massa dan juga pembicaraan masyarakat di berbagai kesempatan, ada opini kuat yang terbangun bahwa kalau kita menghendaki pendidikan yang bermutu maka UN harus tetap dijalankan. Tanpa UN, pendidikan tidak akan bermutu. Dan apabila kelulusan hanya ditentukan oleh sekolah dan guru, berarti semua peserta didik akan lulus. Kalau semua peserta didik lulus, maka itu artinya pendidikan tersebut tidak bermutu. Pendapat tersebut sangat tidak benar dan bertentangan dengan dasar filosofi dan teori pendidikan. Pandangan tersebut telah mengerdilkan arti pendidikan dengan tes dan mengubah proses pendidikan menjadi sebatas persiapan lulus tes semata. Berdasarkan penelitian Benjamin Bloom dan Soedijarto ditemukan bahwa tingkah laku belajar peserta didik dipengaruhi oleh perkiraan tentang apa yang akan diujikan. Oleh karena itu Ujian Nasional Nasiona l akan menyebabkan: (1) Peserta didik akan mempelajari, umumnya menghafal, tentang apa yang akan diujikan; (2) Guru akan mengajarkan peserta didik cara menjawab berbagai macamsoal; (3) Sekolah akan berusaha keras menyusun menyusun program termasuk mengadakan kegiatan bimbingan tes; (4) Orang tua akan mendorong anaknya untuk persiapan mengikuti Ujian Nasional;
(5) Pemerintah daerah dalam rangka menjaga nama baik wilayahnya, ikut berupaya agar peserta didik bisa lulus semua; (6) Penerbit buku berlomba-lomba menerbitkan kumpulan soal UN dan pembahasannya. Kondisi seperti ini sebagai akibat dari penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan, tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Dari setiap tahun, sekolah selalu disibukkan dengan pelaksanaan Ujian Nasional yang notabene sebagai evaluasi akhir bagi seluruh siswa yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Parahnya lagi hasil kelulusan yang diharapkan pada tiap tahun selalu mengalami perubahan dengan berbagai macam kebijakan yang ditentukan oleh pusat dan bukan ditentukan oleh sekolah yang menyelenggarakan pendidikan. Permasalahan tersebut juga berlaku sama bagi Sekolah Menengah Kejuruan yang pada prinsipnya satuan pendidikan tersebut tidak hanya menghasilkan siswa yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi tetapi juga mencetak tenaga kerja yang siap pakai. Siswa yang berorientai bekerja setelah setelah menempuh pendidikan kejuruan inilah yang seharusnya diperhatikan secara kemampuan kompetensi kejuruannya agar dapat diterima oleh dunia usaha/industri sebagai tenaga kerja yang handal dengan kualitas baik. Namun justru kemampuan kejuruan yang mereka miliki sirna tatkala kelulusan hanya ditentukan oleh tiga mata diklat (Matematika, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), yang pada dasarnya hasil UAN tidak pernah menjadi syarat bagi mereka bekerja.
Dengan menjadikan SMK sebagai media peserta didik untuk menggali keterampilan yang dibutuhkan sebagai syarat diterima bekerja setelah mereka sekolah menjadi permasalahan yang multi dimensi. Satu sisi pihak du/di mengharapkan kompetensi kejuruan harus maksimal dimiliki siswa, disisi lain pemerintah mengharapkan adanya kelulusan yang terukur melalui UN. Penyampaian
materi
yang
mendukung
kemampuan
produktif/
kejuruan
terkalahkan dengan adanya standar minimal yang harus disampaikan pada siswa. Dan terkadang materi adaptif yang disampaikan tidak mendukung sama sekali kemampuan produktif siswa, hal ini menyebabkan nilai kompetensi kejuruan mereka tidak secara maksimal diperoleh/ rendah, sebaliknya kemampuan materi yang mengacu pada SKL harus didapatka n sebagai syarat kelulusan. kelulusan. Hal ini diperkuat oleh banyaknya keluhan-keluhan dari perusahaan tempat siswa Praktik Industri, mereka mengatakan bahwa siswa Praktik Industri banyak yang tidak siap bekerja. Dimulai dari kedisiplinan yang kurang sampai pekerjaan yang tidak sanggup mereka kerjakan. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan bahwasannya sebuah pendidikan dituntut untuk membuat sebuah model pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan jaman serta kualitas kurikulum yang dihasilkan harus sesuai dengan cita-cita bangsa, perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan siswa serta kemajuan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan itu. Dengan adanya permasalahan tersebut di atas muncul
beberapa
pertanyaan: (1) Akan dibawa kemana arah Sekolah Menengah Kejuruan yang pada prinsip orientednya a dalah mencetak t enaga kerja siap pakai?, (2) Kurikulum Tingkat
Satuan
Pendidikan
(KTSP)
yang
bagaimana
yang
diharapkan,
berdasarkan kebijakan pemerintah pusat ataukah kebijakan masing-masing satuan pendidikan?, dan (3) Kapankan kelulusan bagi Satuan Pendidikan Kejuruan ditentukan oleh kemampuan kemampuan kompetensi kejuruan saja (UN Kejuruan)? Berdasarkan permasalah tersebut di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian
dengan
judul
³Dampak
Kebijakan
Ujian
Nasional
Terhadap
Pengembangan Kurikulum di SMK Negeri 3 Probolinggo Pada Program Keahlian Tata Busana´.
B Rumusan Rumus an Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, masalah yang perlu dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah: 1.
Apa dampak kebijakan Ujian Nasional terhadap pengembangan kurikulum di SMK Negeri 3 Probolinggo pada program keahlian Tata Busana?
2.
Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak yang disebabkan oleh adanya kebijakan Ujian Nasional terhadap pengembangan kurikulum di SMK Negeri 3 Probolinggo pada program keahlian Tata Busana?
C.
Tuju ujuan an Penelitian
Dalam penelitian ini ada tiga t ujuan yang ingin dicapai, yaitu: 1.
Untuk mengetahui dampak kebijakan Ujian Nas ional terhadap pengembangan kurikulum di SMK negeri 3 Probolinggo pada program keahlian tata busana.
2.
Mampu mengatasi dampak yang terjadi akibat dari kebijakan Ujian Nasional terhadap pengembangan kurikulum di SMK Negri 3 Probolinggo pada program keahlian tata busana. busana.
D.
Manfaat Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut: 1.
Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ujian Nasional bagi sekolah menengah kejuruan dan pemilihan model pengembangan kurikulum selanjutnya.
2.
Manfaat Praktis a. Bagi Guru Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk dapat: 1) Meningkatkan kualitas guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 2) Membantu dalam pencapaian tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 3) Mengidentifikasi materi pembelajaran yang mendukung program keahlian 4) Menganalisis sejauh mana optimalisasi KTSP pada pembelajaran produktif 5) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam ruang lingkup yang lebih luas guna menunjang profesinya sebagai guru b. Bagi Siswa
1) Meningkatkan minat belajar 2) Meningkatkan kepekaan siswa terhadap perkembangan IPTEK 3) Meningkatkan kualitas siswa melalui pemahaman ilmu terapan yang sesuai dengan bida ng keahliannya c. Bagi SMKN 3 Probolingg Pr obolinggo o 1) Sebagai studi banding pelaksanaan pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan kejuruan. 2) Pengembangan jaringan dan kerjasama strategis antara sekolah dengan pihak-pihak yang berkepentingan (Dunia Usaha/ Dunia Industri) dalam pengembangan sekolah dan penerimaan tenaga kerja produktif. d. Bagi Peneliti Memperoleh wawasan dan pemahaman baru mengenai salah satu aspek yang penting dalam pe peningkatan ningkatan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini yaitu pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan kejuruan. Dengan demikian, diharapkan peneliti sebagai guru Matematika siap melaksanakan tugas sesuai kebutuhan dan perkembangan Zaman.
E. Batas Batas an Istilah Istilah
Dalam hal ini yang menjadi batasan penelitian kami adalah kemampuan siswa dalam program keahlian kejuruan dengan daya dukung program keahlian matematika sebagai pembentukan pola pikir siswa, yang mempengaruhi keterserapan siswa di dunia kerja (Dunia Usaha/ Dunia Industri).
B B II KAJIAN PUST PUSTAKA
2.1. K a jian jian Empiri mpiriss
Penelitian yang membahas Relevansi kebijakan kebijakan Ujian Nasional Nas ional dalam upaya peningkatan kualitas lulusan SMK sampai saat ini masih belum banyak dilakukan oleh para peneliti, hal ini disebabkan pemerintah belum paham tentang fungsi evaluasi bagi tiap-tiap satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan tujuan diselenggarakannya SMK (mencetak peserta didik yang siap bekerja dengan kualitas unggul). Adapun hasil penelitian yang agak berkaitan dengan judul di atas adalah sebagai berikut : 2.1.1. Pudji Mulyono (staf pengajar Departemen KPM-FEMA IPB) tentang ³Kajian Relevansi Kuriulum SMK dengan Kebutuhan Pengembangan Teknologi Masa Depan di Indonesia´, dihasilkan bahwa alumni atau lulusan SMK kurang memiliki pengalaman atau kurang terampil dalam praktik. Hal ini dikarenakan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan kejuruan tidak mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berlaku yang dikaitkan dengan komponen-komponen kurikulum. Dan berdasarkan analisis terhadap penerapan kurikulum 1999, beberapa jurusan dan program keahlian SMK yang tidak memiliki relevansi dengan arah kebijakan ristek antara lain : (1) Teknik Bangunan, (2) Pariwisata, (3) Tata Busana, (4) Tata Kecantikan, (5) Pekerjaan Sosial, (6) Seni Rupa dan Kerajinan, dan (7) Seni Pertunjukan. Hal ini
menunjukkan
bahwa
pengembangan
kurikulum
SMK
perlu
memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut meliputi prinsip relevansi, prinsip kontinuitas, kontinuitas, dan prinsip fleksibilitas. 2.2.2. Rufman I. Akbar (Mahasiswa (Mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan PPs UNJ-2005) UNJ-2005) melakukan penelitian penelitian yang yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan pelaksanaan UN, UN,
ada
beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan berkenaan dengan UN ini. Beberapa masalah terlihat saling berkaitan, dan masalah lain seperti berdiri sendiri. Permasalahan pertama yang dapat terlihat adalah anggapan dari sebagian orang, terutama para pejabat Legislatif yang menganggap bahwa UN bertentangan dengan UU Sisdiknas. Jika hal ini benar, berarti UN harus dihapuskan atau ditiadakan. Tapi jika hal ini salah, maka UU Sisdiknas harus direvisi isinya. Dalam hal ini haruslah dilihat secara bijak, apakah memang terjadi pertentangan antara dua kebijakan tersebut. Dan kalau memang terjadi pertentangan, kebijakan mana yang lebih sesuai. Permasalahan kedua adalah peningkatan prosentase kelulusan secara nasional ( 80,76% di tahun 2005 menjadi 92,5 % ditahun 2006 ) ternyata juga diiringi penurunan dibeberapa daerah, seperti Jogja dan Malang ± misalnya. Apakah ini berarti terjadi kemrosotan mutu di daerah-daerah tersebut, atau materi UN tidak sesuai dengan apa yang diperoleh siswa disana. Permasalahan selanjunya adalah adanya peningkatan sekolah dengan kelulusan 0%. Misalnya saja di Jakarta pada tahun sebelumnya hanya 3 sekolah, tahun ini menjadi 7 sekolah ( 6 SMA dan 1 SMK ) dengan tingkat kelulusan 0%. Di Bali ada 3 sekolah dengan kelulusan 0%
dan sebagainya. Apakah hal ini terjadi karena kesalahan sistem di sekolahsekolah tersebut, atau karena kebijakan yang ada merugikan sekolahsekolah tersebut. Permasalahan lain adalah adanya ketimpangan jumlah kelulusan antar sekolah-sekolah dalam suatu daerah. Dimana ada sekolahsekolah tertentu dengan tingkat kelulusan yang tinggi, sementara sekolahsekolah disekitarnya memiliki tingkat kelulusan yang sangat rendah. Padahal fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut kurang lebih sama. Dari masalah-masalah tersebut diatas, akan disaring dan dipertajam untuk mengetahui yang mana yang benar-benar merupakan permasalahan yang terkait dengan kebijakan UN, dan yang mana yang tidak terkait atau terkait secara tidak langsung. Masalah yang terkait dengan UN secara langsung, akan diangkat sebagai masalah untuk diteliti ± berkenaan dengan dampak kebijakan UN tersebut. Dari permasalahan yang ada, berkenaan dengan Kebijakan UN ± maka penulis mengusulkan untuk dilakukan Penelitian Kebijakan Kebijakan ( Policy Policy Research ). Penilitan ini bermaksud
untuk
melihat
permasalahn-permasalahn
dampak
yang
dari
terjadi
kebijakan
diatas.
UN
Penelitian
terhadap ini
akan
menggunakan metode Deskriptif ± Analitik, dimana peneliti mencoba menggambarkan menggambarkan keadaan yang sedang berlangsung mengenai dampak kebijakan UN tersebut dengan faktor-faktor yang terkait; selanjutnya dianalisis secara deskriptif, komparatif, korelatif, dan dilakukan pembahasan untuk merumuskan kesimpulan yang dilengkapi dengan implikasi dan rekomen r ekomendasinya. dasinya. 2.2. KAJIAN TE RIT RITIS
2.2.1. Tuju ujuan an Pendidikan Nasional 2.2.2. K ebi ebi jakan jakan UN
2.2.3. Pengertian Ku Kurik rik ulum
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dapat dilihat dalam tiga dimensi yaitu, sebagai ilmu (curri (curricculum as a body of knowledge), knowledge) , sebagai sistem (curri (curricculum as a system) dan sebagai rencana (c (curric urri culum as a plan). plan). Kurikulum sebagai ilmu dikaji konsep, landasan, asumsi, teori, model, praksis, prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. Kurikulum sebagai sistem dijelaskan kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan
sistem
dan
bidang-bidang
lain,
komponen-komponen
kurikulum,
kurikulum berbagai jalur, jenjang, jenis pendidikan, manajemen kurikulum, dan sebagainya. Kurikulum sebagai rencana tercakup macam-macam rencana dan rancangan atau desain kurikulum. Kurikulum sebagai rencana ada yang bersifat menyeluruh untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan ada pula yang khusus untuk untuk jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan Glatthorn (1987) mengartikan kurikulum adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah, disajikan dalam bentuk dokumen yang mudah ditemukan, disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati oleh pihak yang tidak berkepentingan dan dapat membawa pembahasan tingkah laku. (Hermana Somantrie, M.A, P erekayasaan erekayasaan K urikulum urikulum P endidikan endidikan Dasar dan Menengah
berdasarkan UU No.2 tahun 1989 Tentang Sistem P endidikan endidikan Nasional (P engembangan engembangan dan P enilaian). enilaian). Sedangkan pengertian kurikulum yang tercantum dalam Udang-Undang Sistem Pendidikan Nasional/UUSPN Depdikbud tahun 1989, adalah ´Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pedoman penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan kegiata n belajar mengajar´. Berdasarkan pada definisi kurikulum yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa kurikulum dalam pengertian program pendidikan adalah seperangkat renca na dan pengaturan mengenai tujuan, tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh karena itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada didaerah. (Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), P anduan anduan P enyusunan enyusunan K urikulum urikulum Tingkat Satuan P endidikan endidikan Jenjang P Jenjang P endidikan endidikan Dasar dan Menengah , BSNP 2006). Penjabaran beberapa pengertian kurikulum diatas memberikan persepsi dan makna akan keberadaan kurikulum yang memegang peranan dalam pengoperasional kegiatan belajar mengajar pada suatu institusi atau lembaga, sekaligus sebagai rel yang menjembatani pada terealisasinya tujuan yang ditentukan sesuai dengan latar belakang institusi atau lembaga tersebut, serta faktor-faktor pendukung lainnya. Oleh karena itu, pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan suatu panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Berkaitan dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi, maka secara otomatis menuntut dunia pendidikan untuk lebih fleksibel dalam menerima perubahan sesuai dengan kebutuhan pada dunia industri, terutama pada sekolah menengah kejuruan yang lulusannya sebagian besar langsung memasuki dunia kerja. Oleh sebab itu, Depdiknas memberikan keleluasaan kepada SMK untuk mengembangkan kurikulumnya lebih khusus untuk produktif yang desainnya ditetapkan oleh BSNP dengan tujuan agar lulusan SMK mempunyai keahlian sesuai dengan harapan dari dunia industri. 2.1.2. Ku Kurik rik ulum Sekolah Sekolah Menengah K e jur juruan 2.1.2.1. Stru truktu ktur Ku Kurik rik ulum Pendidikan Pendidikan Umum
Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2.1.2.2. Stru truktu ktur Ku Kurik rik ulum Pendidikan Pendidikan K e jur juruan
Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang
tinggi,
menguasai
bidang
keahliannya
dan
dasar-dasar
ilimu
pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri. Struktur kurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum SMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran Kejuruan, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri seperti tertera pada tabel 1. Komponen
A. Mata Pela jaran jaran 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 5. 1 Matematika Kelompok Seni, Pariwisata, dan Teknologi Kerumahtanggaan 5. 2 Matematika Kelompok Sosial, Administrasi Perkantoran dan Akuntansi 5. 3 Matematika Kelompok Teknologi, Teknologi, Kesehatan, dan da n Pertanian 6. Ilmu Pengetahuan Alam 6. 1 IPA 6. 2 Fisika 6. 2. 1 Fisika Kelompok Pertanian 6. 2. 2 Fisika Kelompok Teknologi
6. 3 Kimia
Durasi Waktu (Jam)
192 192 192 440 a)
330 a) 403 a) 516 a) 192 a) 192 a) 276 a)
6. 3. 1 Kimia Kelompok Pertanian Perta nian 6. 3. 2 Kimia Kelompok Teknologi Teknol ogi dan Kesehatan Keseha tan 6. 4 Biologi 6. 4. 1 Biologi Kelompok Pertanian Pertani an 6. 4. 2 Biologi Kelompok Kesehatan Keseha tan 7. Ilmu Pengetahuan Sosial 8. Seni Budaya 9. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 10. Kejuruan 10. 1 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 10. 2 Kewirausahaan 10. 3 Dasar Kompetensi Kompetens i Kejuruan Kejurua n b) 10. 4 Kompetensi Kompetens i Kejuruan Kejurua n b) B. Muatan Muatan Lokal engembangan D iri d) C. Pengem
192 a) 192 a) 192 a) 192 a) 128 a) 128 a) 192 202 192 140 1044 c) 192 (192) ( Sumber Sumber BSN P )
K eterangan eterangan notas notasi a) Durasi waktu adalah jumlah jam minimal yang digunakan oleh setiap program keahlian. Program keahlian yang memerlukan waktu lebih jam tambahannya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sama, di luar jumlah jam yang dicantumkan. b) Terdiri dari berbagai mata pelajaran yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan setiap program pr ogram keahlian. c) Jumlah jam Kompetensi Kompetensi Kejuruan pada dasarnya sesuai dengan dengan kebutuhan kebutuhan standard kompetensi kerja yang berlaku di dunia kerja tetapi tidak boleh kurang dari 1044 jam. d) Ekuivalen 2 jam pembelajaran.
2.1.2.3. Stru truktu ktur Ku Kurik rik ulum Progra Program m K eahlian eahlian Tata Busana usana N O A.
K omponen mponen
Alokas lokasi Waktu aktu (Ja (Jam)
Mata Pela jaran j aran 1.
Norm ormatif
1.1 1.2 1.3 1.4
Pendidikan Pendidi kan Agama Aga ma Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 1.5 Seni Budaya
192 192 192 192 128
2. Adap daptif
2.1 Matematika 2.2 Bahasa Inggris 2.3 Ilmu Pengetahuan Alam
330 440 192
N O
K omponen mponen
2.4 Ilmu Pengetahuan Sosial 2.5 Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 2.6 Kewirausahaan 3.
Muatan Muatan Lokal
192
20 30 60 10 20 (1044)
220 48 36 50 46 292 50 80 56 56 60 50 (192)
1. Pembuatan Batik C.
202
Produ roduktif 3.1 Dasar Kompetensi Kejuruan (140) 3.1.1 Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam bekerja 3.1.2 Menggambar busana 3.1.3 Menjahit dengan mesin 3.1.4 Mengukur tubuh pelanggan sesuai sesua i dengan desain 3.1.5 Memilih/membeli bahan baku busana sesuai desain 3.2 Kompetensi Kejuruan 3.2.1 Membuat pola busana dengan teknik tekni k konstruksi 3.2.2 Membuat pola busana dengan teknik tekni k drapping 3.2.3 Memilih/membeli bahan baku busana sesuai desain 3.2.4 Memotong bahan baha n 3.2.5 Melakukan Melakuka n pengepresan pengepresa n 3.2.6 Menjahit dengan mesin 3.2.7 Menyelesaikan Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan 3.2.8 Membuat hiasan pada busana 3.2.9 Melakukan penyelesaian penyelesaian akhir busana 3.2.10 Memelihara alat jahit 3.2.11 Membuat desain busana 3.2.12 Mengawasi mutu pekerjaan di lingkungan busana
B.
Alokas lokasi Waktu aktu (Ja (Jam) 128
192
Pengem enge mbangan Diri( iri(192)
1. Bimbingan dan konseling konseli ng 2. Bimbingan kreativitas (Peragaan Busana) 3. Bahasa Jepang Jumlah
42 42 108 (4134 )
( Sumber Sumber BSN P )
2.2.4. Standar
K ompeten mpetenssi
Pariwis ariwisata, Seni,
Dan
Lulusan usan
Matem ate matika
SMK
(K elomp elompok ok
K era era jinan, jinan, Teknologi K erum erumahtanggaan, ahtanggaan,
Peker jaan jaan Sosial dan Adminis inistras trasi Perkantoran) Bidang studi Matem atematika. NO.
1.
STANDAR KOMPETE KOMPETENSI NSI LULUSAN Memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep operasi bilangan real.
2.
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan, matrik, dan program linear.
3.
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan
INDIKAT IKATOR
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan skala. Menyelesaikan operasi hitung bilangan berpangkat. Menentukan nilai suatu logaritma dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Menyederhanakan operasi bilangan bentuk akar. Menyederhanakan pecahan bentuk akar dengan cara merasionalkan penyebutnya. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Menentukan himpunan penyelesaian penyelesaian suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Menyelesaikan permasalahan yang berhubungan berhubungan dengan kesamaan matriks. Menentukan hasil operasi matriks. Menentukan invers matriks berordo 2 x 2. Menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Menentukan model matematika suatu permasalahan program linear. Menentukan nilai optimum suatu permasalahan program linear. Menentukan keliling dan luas bangun datar.
NO.
4.
5.
STANDAR KOMPETE KOMPETENSI NSI LULUSAN luas daerah bangun datar.
INDIKAT IKATOR
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. Menerapkan konsep barisan dan Menentukan suku ke-n suatu deret deret dalam pemecahan aritmetika dan geometri. masalah. Menentukan jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika dan geometri. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan deret aritmetika dan geometri. Menentukan jumlah deret aritmetika dan geometri tak ta k hingga. Menerapkan aturan konsep Membaca diagram lingkaran atau statistika dalam pemecahan batang. masalah. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan hitung rata-rata data. Menentukan rata-rata hitung dari data tunggal berbobot. Menentukan ukuran pemusatan data berkelompok. Menentukan rata-rata harmonis data. Menentukan nilai desil dari data berkelompok. Menentukan simpangan baku dari data tungg t unggal. al. Menentukan angka baku. Menentukan koefisien variasi suatu data. ( Sumber: Sumber: BSN P )
2.2.5. Mana je jemen Pengem enge mbangan Ku Kurik rik ulum 2.2.5.1. Landas Landasan Pengem enge mbangan Ku Kurik rik ulum
Kurikulum merupakan wahana belajar-mengajar yang dinamis, sehingga perlu dinilai dan dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat (Depdikbud, 1986). 1986). Adapun yang dimaksud pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum akan
berjalan. Bondi dan wiles mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum yang terbaik terba ik adalah adala h proses yang meliputi meliput i banyak hal yakni: (1) kemudahan kemuda hankemudahan suatu analisis tujuan, (2) rancangan suatu program, (3) penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan, dan (4) peralatan dalam evaluasi proses ini. Secara singkat pengembangan kurikulum adalah suatu perbuatan kompleks yang mencakup berbagai jenis keputusan (Taba, 1962). Agar pengembangan kurikulum dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Menurut (Depdikbud, 1986) bahwa landasan dan pengembangan pengembangan kurikulum mengacu pada tiga unsur, yaitu: (1) (1) Nilai dasar yang merupakan falsafah dalam pendidikan manusia seutuhnya. (2) Fakta empirik yang tercermin dari pelaksanaan kurikulum, baik berdasarkan penilaian kurikulum, studi, maupun survei lainnya, dan (3) Landasan teori yang menjadi arahan pengembangan dan kerangka penyorotnya. Hal yang dikemukakan dalam landasan program dan pengembangan kurikulum merupakan contoh adanya landasan-landasan pengembangan kurikulum, yang acapkali disebut sebagai determinan (faktor-faktor penentu) pengembangan kurikulum. 2.2.5.2. K omponen mponen Ku Kurik rik ulum
Sebelum melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum, seorang pengembang kurikulum terlebih dahulu harus mengenal komponen atau elemen
atau
unsur
kurikulum.
Tyler
(1950)
dalam
Taba
(1962)
mengemukakan pentingnya mengenal komponen atau elemen atau unsur kurikulum. Herrick (1950) dalam Taba (1962) mengemukakan 4 (empat) elemen, yakni: tujuan (objectives), mata pelajaran (sucject matter), metode dan organisasi (method and organization), dan evaluasi (evaluation). Sedangkan ahli yang lain mengemukakan bahwa kurikulum terdiri dari 4 (empat) komponen dasar (1) aims, goals, and objective, (2) content, (3) learning activities, dan (4) evaluations (Zais, 1976). Sukmadinata (1988) mengemukakan empat komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi ata u materi, proses atau sistem penyampaian, serta evaluasi. 2.2.5.3. Prins rinsip Penge Pengem mbangan Ku Kurik rik ulum
Pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang di dalam kehidupan sehari-hari atau menciptakan prinsip prinsip baru. Beberapa pengembangan prinsip kurikulum tersebut antara lain: prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip relevansi, prinsip efisiensi, prinsip efektifitas, prinsip fleksibilitas, prinsip integritas, prinsip kontinuitas, prinsip sinkronisasi, prinsip objektivitas, prinsip demokrasi dan prinsip praktis (depdikbud, 1982). Dari berbagai prinsip pengembangan kurikulum tersebut, tiga diantaranya yakni prinsip relevansi, prinsip kontinuitas, dan prinsip fleksibilitas akan diuraikan lebih lanjut. ( 1) 1) P rinsip rinsip Relevansi Relevansi berarti sesuai antara komponen tujuan, isi/ pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan. Sukmadinata (1988) membedakan relevansi
menjadi dua macam, yaitu relevansi ke luar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi ke dalam yaitu terjalin relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, jutuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasi. ( 2) 2) P rinsip K rinsip K ontinuitas ontinuitas Prinsip kontinuitas atau berkesinambungan menghendaki pengembangan kurikulumnya
yang
berkesinambungan
secara
vertikal
dan
berkesinambungan secara horizontal. Berkesinambungan secara vertikal (bertahap/ jenjang) dalam artian antara jenjang pendidikan yang satu dengan
jenjang
pendidikan
yang
lebih
tinggi
dikembangkan
kurikulumnya secara berkesinambungan tanpa ada jarak di antara keduanya, dari tujuan pemeblajaran sampai ke tujuan pendidikan nasional juga berkesinambungan, dmeikian pula dengan komponen yang lain. Sedangkan berkesinambungan horizontal (berkelanjutan) dapat diartikan pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dan tingkat/ kelas yang sama tidak terputus-putus terputus-putus dan merupakan pengembangan pengembangan yang ya ng terpadu. (3 ) P rinsip rinsip Fleksibilitas Perlu disadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang ya ng selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai (Depdikbu, 1982). Selain itu, perlu disadari juga bahwa kurikulum dimaksudkan untuk mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan berbeda
(Sukmadinata, 1988). Dengan demikian maka prinsip fleksibilitas menuntut adanya keluwesan dalam mengembangkan kurikulum tanpa mengorbankan tujuan yang hendak dicapai. Keluwesan itu sendiri merupakan kelenturan melakukan penyesuaian-penyesuaian komponenkomponen kurikulum dengan setiap situasi dan kondisi yang selalu berubah. 2.2.5.4. Model Pengem enge mbangan Ku Kurik rik ulum
Untuk melakukan pengembangan kurikulum ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Model-model pengembangan kurikulum tersebut seringkali dinamakan dengan nama ahli yang melontarkan gagasan tentang model pengembangan
kurikulum
tersebut.
Bebrapa
model
pengembangan
kurikulum, antara lain : a.
odel M odel
Administratif (Line ± Staff)
Model administrasi atau garis- komando ( line-staff ) merupakan pola pengembangan pengembangan kurikulum yang paling awal a wal dan mungkin yang paling dikenal (Zais, 1976). Model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada cara kerja atasan-bawahan (top-down (top-down)) yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan, termasuk perubahan kurikulum. Model administrasi atau garis-komando memiliki langkah-langkah berikut ini : 1. Administrator pendidikan / top administrative offic offi cer (pemimpin) membentuk komisi pengarah. 2. Komisi pengarah ( steering ( steering ccomitte) omitte) bertugas merumuskan rencana umum,
mengembangkan prinsip-prinsip sebagai pedoman, dan menyiapkan suatu pertanyaan filosofi dan tujuan-tujuan untuk seluruh wilyah sekolah. 3. Membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum yang bertugas mengembangkan kurikulum secara operasional mencakup keseluruhan komponen kurikulum dengan mempertimbangkan landasan dan prinsip prinsip pengembang p engembangan an kurikulum. kurikulum. 4. Komisi pengarah memeriksa hasil kerja dari komisi kerja dan menyempurnakan bagian-bagian tertentu bila dianggap perlu. Karena pengembangan kurikulum model administratif ini berdasar konsep, inisiatif, dan arahan dari atas ke bawah, bawah, maka akan memerlukan waktu bertahun-tahun agar dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya tuntutan untuk mempersiapkan para pelaksana kurikulum tersebut. Model administratif / garis komando membutuhkan kegiatan penyiapan para pelaksana kurikulum melalui berbagai bentuk pelatihan agar dapat melaksanakan kurikulum dengan baik. odel b . M odel
Grass ± Roots
Model pengembangan kurikulum ini merupakan kebalikan dari administratif dilihat dari sumber inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum. Model grass±roots merupakan bentuk model bottom±up (dari bawah±ke atas) dan model ini cenderung berlaku dalam sistem pendidikan yang kurikulumnya bersifat desentralisasi atau memberikan peluang terjadinya desentralisasi sebagian. Model pengembangan kurikulum grass± roots dapat mengupayakan pengembangan sebagian komponen-komponen
kurikulum dapat keseluruhan, dapat pula sebagian dari keseluruhan komponen kurikulum atau keseluruhan dari seluruh komponen kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum model grass±roots memiliki 4 (empat) prinsip seperti yang dikemukakan oleh Smith, Stanly, dan Shores (1957 dalam Zais, 1976), yang meliputi : (i) Kurikulum akan bertambah baik hanya kalau kompetensi profesional guru bertambah bertambah baik, ba ik, (ii) Kompetensi guru akan menjadi bertambah baik hanya kalau guruguruguru menjadi personil-personil yang dilibatkan dalam masalahmasalah perbaikan (revisi (revisi)) kurikulum. Jika para guru bersama menanggung bentuk-bentuk yang menjadi tujuan yang dicapai, dalam dala m memili memilih, h, mendefinisikan, mendefinisika n, dan memecahkan memecahka n masa masalah lahmasalah yang dihadapi, serta dalam memutuskan dan menilai hasil, ketertiban mereka akan dapat lebih terja min, dan (iii) Sebagai orang yang bertemu dalam kelompok-kelompok tatap muka, mereka akan mampu mengerti satu dengan yang lain dengan lebih baik dan membantu adanya konsesus dalam prinsip prinsip dasar, tujuan-tujuan tujuan-tujuan dan perencanaan. odel c . M odel
Beauchamp
Pengembangan kurikulum dengan menggunakan model Beauchamp memiliki lima bagian pembuatan keputusan. Lima tahap pembuatan keputusan keputusan tersebut ters ebut adalah: 1. Memutuskan arena pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan.
2. Memilih dan melibatkan personalia pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menetapkan personalia upaya pengembangan kurikulum. Ada 4 (empat) kategori personalia yang dilibatkan yaitu : (a) personalia ahli, misal ahli kurikulum atau ahli bidang studi (disiplin ilmu), (b) kelompok terpilih yang terdiri dari ahli pendidikan dan guru-guru terpilih, (c) Semua personil profesional dalam sistem persekolahan, dan (d) personil profesional dan tokoh-tokoh masyarakat yang terpilih. 3. Perngorganisasian dan prosedur pengembangan kurikulum, dengan kegiatan sebagai berikut ; (a) membentuk tim pengembang kurikulum, (b) menilai kurikulum yang sedang berlaku, (c) studi awal tentang isi kurikulum baru dan alternatifnya, (d) merumuskan kriteria untuk memutuskan hal-hal yang dapat masuk dalam kurikulum baru, (e) tim pengembang menyusun dan menulis kurikulum. 4. Implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembang kurikulum. 5. Evaluasi kurikulum, yakni kegiatan yang memiliki 4 (empat) dimensi yang terdiri dari (a) evaluasi guru-guru yang menggunakan kurikulum, (b) evaluasi rancangan kurikulum, (c) evaluasi hasil belajar pembelajar, dan (d) evaluasi sistem pengembangan kurikulum. d. M odel odel Arah Ter balik Taba (Taba¶s Inverted M odel) odel)
Model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni biasanya dilakukan secara deduktif dibalik menjadi
induktif. Menurut model Taba, pengembangan pengembangan kurikulum dilaksanakan dalam da lam lima langkah : 1. Membuat unit-unit percobaan ( produc producing pilot units), units ), yakni suatu kegiatan membuat eksperimen unit-unit percobaan melalui kelompok guru yang dijadikan contoh melalui penyajian dalam tingkat/kelas tertentu dan pokok bahasan tertentu dengan pengamatan pengamatan yang seksama. 2. Menguji unit-unit eksperimen (testing ( testing experimental units), units), yakni kegiatan untuk menguji ulang unit-unit yang telah digunakan oleh guru yang membuatnya di kelas guru itu sendiri, di kelas lain atau kelas yang berbeda. 3. Merevisi dan mengkonsolidasi, yakni kegiatan lanjut uji-coba. Merevisi berarti mengadakan perbaikan atau penyempurnaan pada unit yang dicobakan sehingga dapat disajikan suatu kurikulum umum untuk semua jenis kelas. Mengkonsolidasikan berarti mengadakan penyimpulan tentang hasil percobaan yang memungkinkan digunakannya unit-unit tersebut dalam lingkup yang lebih luas. 4. Mengembangkan Mengembangkan jaringan kerja, yakni kegiatan yang dilakukan untuk lebih meyakinkan apakah unit-unit yang telah direvsi dan dikonsolidasikan dapat digunakan lebih luas atau tidak. Untuk itu, perlu dilakukan uji/penilaian mengenai sekuensi dan lingkupnya oleh orang yang berkompeten dalam pengembangan kurikulum, dalam hal ini adalah ahli kurikulum. 5. Memasang dan mendiseminasi unit-unit baru, yakni kegiatan untuk menerapkan dan menyebarluaskan unit-unit baru yang dihasilkan.
e. M odel odel Rogers
Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan (be ( beccome, developing, changing ) yang mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri (Sukmadinata, 1988).
Berdasarkan
pandangan
tentang
manusia,
maka
Rogers
mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan Model Relasi Interpersonal Roger ( Rogers ( Rogers Interpersonal Relation Model ). ). Model relasi interpersonal terdiri dari empat langkah pengembangan kurikulum, yakni: (1) pemilihan satu sistem pendidikan sasaran, (2) pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, (3) pengembangan suatu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas atau unit pelajaran, dan (4) melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Rogers lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rancangan pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengalaman kelompok intensif yang terpilih.
2.2.6. Pengem enge mbangan Ku Kurik rik ulum Tingkat Satu atuan Pendidikan (K TSP) SP) 2.2.6.1. Pengertian Ku Kurik rik ulum Tingkat Satu atuan Pendidikan
Menurut Mulyasa (2006:20-21) menyatakan bahwa KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP
merupakan
paradigma
baru
pengembangan
kurikulum,
yang
memberikan otonomi luas pada satiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah.
Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sember dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan kebutuhan setempat. Sedangkan menurut Badan standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di amsing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus (BSNP 2006:5). 2.2.6.2. Landas Landas an Yuridi Yuridiss Ku Kurik rik ulum Tingkat Satu atuan Pendidikan (K TSP) SP)
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilandasi oleh Undang-Undang Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut: a.
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ketentuan dalam UU 20/2003 yang mengatur KTSP adalah pasal 1 ayat (19); pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2) (BSNP 2006:4). Dalam Undang-Undang tentang sisdiknas dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian yang harus ditingkatkan secara s ecara berencana dan dan
berkala. Selain itu juga dikemukanan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan
menengah
wajib
memuat:
pendidikan
agama,
pendidikan
kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, ketarmpilan/kejuruan, dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. b.
Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terdapat 8 standar nasional pendidikan yang harus diacu oleh sekolah dalam penyelenggaraan kegiatannya. Ke 8 standar tersebut yaitu: 1) Standar isi (SI) 2) Standar proses 3) Standar kompetensi lulusan (SKL) 4) Standar tenaga kependidikan 5) Standar sarana dan prasarana 6) Standar pengelolaan 7) Standar pembiayaan
8) Standar penilaian pendidikan Ketentuan di dalam da lam PP 19/2005 yang mengatur KTSP adalah Pasal 1 ayat a yat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (5), (6), (7), (8); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20. Dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga dikemukakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang dikembangkan berdasarkan standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan standar isi (SI). SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diorganisasikan ke dalam lima kelompok, yaitu : 1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
4) Kelompok mata pelajaran estetika; 5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
c.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 mengatur tentang standar isi yang mencakup lingkup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara keseluruhan keseluruhan standar isi is i mencakup: mencakup: 1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan KTSP; 2) Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah; 3) KTSP yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi; 4) Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
d.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 mengatur tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan meliputi : 1) Standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah;
2) Standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajarn; dan 3) Standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. e.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 tahun 2006 mengatur tentang pelaksanaan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah serta peraturan menteri pendidikan nasional nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, dalam Permendiknas tersebut dikemukakan pula bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan panduan penyusunan KTSP pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sementara bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum atau tidak mampu mengembangkan kurikulum sendiri dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP, ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah / madrasah.
2.2.6.3. Tuju ujuan an Ku Kurik rik ulum Tingkat Satu atuan Pendidikan
Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan
(otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah : a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah
dalam
mengembangkan
kurikulum,
mengelola
dan
memberdayakan sumber daya yang tersedia. b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. c. Meningkatkan kompetisi kompetisi yang yang sehat antar satuan pendidikan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan a kan dicapai dicapa i (Mulyasa 2006:22). 2006:22). Sedangkan menurut Baedhowi (2007:7-8) menyatakan bahwa tujuan KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan (karakteristik), kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, satuan pendidikan dan peserta didik dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional.
BAB III MET ETO ODOLOGI PE PENEL ELIITIAN
3.1.
Pendekatan dan Jenis enis Penelitian Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kebijakan. Pada konteks ini peneliti berupaya menjelaskan fenomena kebijakan dari sisi penyebab munculnya kebijakan, proses kemunculan kebijakan, implementasi kebijakan dan rekonstruksi kebijakan. Selain dari itu penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif kepustakaan, yang data-datanya juga didapatkan dari lapang melalui proses interview dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata lisan, tulisan atau tindakan. Oleh karena itu, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian pustaka ( library library resear ch), yakni dengan mengumpulkan buku-buku atau literatur berupa jurnal, koran, artikel dan lainnya yang membahas tentang kebijakan pendidikan serta relevansinya dengan pemberlakuan kebijakan Ujian Nasional. Menurut Moleong (2000:6), penelitian pustaka atau deskriptif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan berupa tulisan, kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selanjutnya, data yang diperoleh telah dianalisa dan diinterpretasikan sehingga
melahirkan
temuan-temuan
baru.
Hasil
dari
temuan
tersebut
didiskripsikan secara jelas berdasar dari teori-teori teori-teori kritis dan da n konsep kebijakan pemberlakuan UN dala m perspektif politik kebijakan pendidikan.
3.2.
Sumber Sumber Dan Jenis enis Data
Menurut Lofland, sumber data utama uta ma dalam penelitian kualitatif ialah katakata lisan, tulisan, tindakan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah subyek atau dokumen di mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:106). Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data primer dan data sekunder . Data primer (sumber data utama) adalah data yang diperoleh peneliti melalui sumber-sumber pokok sebagai data kunci, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, Peraturan
Pemerintah,
Keputusan
Menteri
Pendidikan
Nasional
ataupun
Permendiknas terkait dengan kebijakan pendidikan, serta pendapat publik tentang kebijakan pemberlakuan UN. Sedangkan data sekunder adalah data tertulis, seperti bu buku, ku, majalah il miah, jurnal, koran, arsip-arsip resmi dan sebagainya, yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan pemberlakuan UN dan politik kebijakan pendidikan (Moleong, 2002:56).
3.3.
Pros rosedu edur Pengumpu engumpulan lan 3.3.1.
Data
dan Anlis nlisi Data
Pengumpu engumpulan lan Data
Kedudukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen´ instrumen´ ³
yang berupaya melakukan perencanaan, pengumpul data, analis, penafsir data dan pada akhirnya melakukan pelaporan hasil penelitian (Moleong, 2006:6 2006:68). 8). Oleh karena peneliti sekaligus berfungsi sebagai alat pengumpul data, maka untuk memperoleh data yang valid, perlu adanya metode yang dipakai
sebagai bahan pendekatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dalam wujud data tertulis ataupun gambar. Sebagaimana yang dijelaskan Arikunto (2002:206), metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar (koran), majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang kebijakan pemberlakuan UN dan yang terkait dalam wujud UUD 1945, Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Pendidikan nasional (Permendiknas), Surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Pendidika n (SK BSNP), dan lain-lain. Sebagai data penguat dari metode dokumentasi, telah dilakukan wawancara
mendalam
( indept indept
interview)
dengan
pihak stakholders
pendidikan (pendidik, peserta didik, dan orang orang tua peserta didik).
3.3. 2.
Analis nalisis Data
Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Bogdan dan Biklen (1982:84), Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan
dan
bahan-bahan
lain
yang
dikumpulkan,
dengan
tujuan
meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut, agar dapat dengan mudah dipresentasikan semua kepada orang lain. Sedangkan teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hegemoni antonio Gramsci terutama kaitannya dengan hegemoni pemerintah di duni pendidikan, dan teori Dekonstruksi Derrida dalam hubungannya dengan konstruksi oposisi biner, kewenangan pemerintah sebagai konstruksi yang tak terbantahkan di dunia pendidikan.
3.3.3.
Analis nalisis Kualitatif Kualitatif
Analisis data kulitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu dengan cara fleksibel sesuai dengan konteksnya. Analisis data kualitatif dijabarkan dalam kata-kata/kalimat-kalimat verbal dan bukan angka-angka, sehingga seringkali memunculkan kata/kalimat yang berbeda dengan maksud yang sama. Dan sering pula muncul kalimat yang panjang dan singkat dengan maksud yang sama pula dan masih banyak pula ragamnya. Karena itu, diperlukan pelacakan kembali arti dan maksudnya. Data kalimat verbal yang beragam tersebut harus diolah agar menjadi ringkas dan sistematis. Seiddel dalam Moleong (2006:248) mengemukakan, analisis data kualitatif menurut proses berjalannya sebagai berikut: 1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, 2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat membuat indeksnya, 3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum u mum..
Berdasar pada referenc reference di atas, metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (analisis isi). Budd dalam
Burhan (2007:187) menyebutkan, content analysis adalah suatu teknik yang sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan. Analisis isis kualitatif ini merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual bertujuan menemukan, mengidentifikasikan, mengolah dan menganalisis
dokumen
untuk
memahami
makna,
signifikansi
dan
relevansinya. Berikut ini dibuatkan kerangka kerja analisis isis yang dikembangkan dari konsep Klause Krippendorff dalam Burhan (2007:236), seperti dibawah ini: Konteks Riil Pemberlakuan Kebijakan Konteks Riil Data Referensi
Target
Gejala Riil
Penelitian ini dilaksanakan di sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Probolinggo Program Keahlian Tata Busana pada semester genap 2010/2011.
Penelitian ini menggunakan metode survei untuk ³pengambilan data´ keadaan dari seluruh proses yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum yang digunakan pada SMKN 3 dengan penulisan laporan secara deskriptif. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Pengambilan data di lapangan pada penelitian survei dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner tersebut berupa pertanyaan tertulis dan wawancara. Pada penelitian ini, kuisioner yang digunakan berupa draft wawancara. Penggunaan kuisioner tidak ditujukan untuk menguji suatu hipotesis tetapi untuk mendapatkan data-data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berdasarkan pandangan pand angan tersebut, ters ebut, sumber data dalam d alam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala jurusan tata busana, dan para guru mata diklat produktif pada jurusan tata busana. Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat, yaitu teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Ketiganya saling melengkapi agar hasilnya dapat maksimal. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan 4 orang guru sekolah (teman sejawat) yakni: kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang bi dang kurikulum, kurik ulum, ketua ua jurusan tata busana, dan guru produktif tata busana.
Observasi: Observasi penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya KTSP pada tahun ajaran 2006/2007 yang selanjutnya peneliti mulai terfokus pada penelitian sekitar bulan Januari 2011.
Analisis Dokumen: Analisis dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempelajari beberapa dokumen yang didapat dari sekolah. Dokemen tersebut berupa: keputusan menteri No. 22 ± No. 24, panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, profile sekolah, kurikulum SMK tahun 2006 (KTSP), validasi kompetensi dari dunia usaha/industri. Data yang terkumpul baik berupa hasil observasi maupun wawancara tersimpan dan tercatat dalam dokumen tertulis untuk selanjutnya s elanjutnya dianalisis. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber dengan cara membandingkan data hasil observasi, hasil wawancara dan analisis dokumen. Triangulasi sumber berarti membandingkan, mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Selain itu, pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan juga dengan pemanfaatan guru (pengecekan teman sejawat) melalui diskusi untuk mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Hal ini pun digunakan untuk mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.
