Prosedur dan Metode KLHS
Oleh:
Sunardi Pusat Pus at Pe Penel nelit itia ian n Su Sumbe mberd rda aya Al Alam am da dan n Li Ling ngku kung ngan an
(Institute of Ecology) LPPM LPP M - UNP UNPAD AD
Pelatihan KLHS KLHS - Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
Prosedur generik generik KLHS •
SEA can be described as a family of approaches using a variety of tools, rather than a sinle, fixed and prescriptive approach (OECD 2006; Partidario Partidario 2000)
•
Tidak ada satu cara/pendekatan/teknik cara/pendekatan/teknik universal universal untuk KLHS
•
KLHS dapat disusun dgn berbagai cara, cara, bentuk, bahkan nama
•
Pendekatan Pendekatan yang baik adalah pendekatan yg tailor-made
Pelatihan KLHS Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
Prosedur KLHS menurut pendekatan KLHS KL HS dg dgn n Ker Keran angk gka a AMD AMDAL AL
KLHS sb KLHS sbg g Pen Penil ilai aian an Keberlanjutan Lingkungan
Kajian Terpadu utk Penilaian Keberlanjutan
EIA Mainframe SE S EA
Environmental Su Sustainability Appraisal or Environmental Environmental Appraisal
Integr Integrate ated d Assessment Assessment for Sustainability, or Sustainability Appraisal
1. Penapisan
1. Penapisan awal
1. Identifikasi masalah
2. Pelingkupan
2. Analisis efek lingkungan
2. Te Tetapkan tujuan yg hendak dicapai
3. Dokumen lingkungan hidup (KLHS)
a. Lingkup & karakter efek potensial
3. Kembangkan alternatif atau pilihan KRP untuk mencapai tujuan
4. Partisipasi masyarakat
b. Kebutuhan penanggulangan efek
4. Analisis dampak sosial, ekonomi & lingkungan hidup dari KRP
5. Konsultasi
c. Lingkup & karakter residual
5. Bandingkan ma m anfaat & kerugian dr setiap
6. Pengambilan keputusan
d. Tindak lanjut, termasuk pemantauan efek
6. Paparkan Paparkan bagaiama bagaiamana na pemantauan & evaluasi diimplementasikan
7. Pemantauan & tindak lanjut
e. Kepedulian masyarakat & parapihak
Sumber: UNECE (2003)
Sumber: CE CEAA (2004)
Sumber: European Commission
Pelatihan KLHS Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
•
•
•
Prosedur berbasis AMDAL ( EIA Mainframe) dibakukan sebagai protokol KLHS oleh United Nations Economic Comission for Europe (UNECE) Tidak berbeda jauh dgn prosedur European Community melalui SEA Directive Di Indonesia, prosedur KLHS belum dibakukan; disarankan disarankan mengikuti prosedur yg dibakukan UNECE
Pelatihan KLHS - Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
PROSEDUR GENERIK KLHS Penapisan (Screening) •
•
Proses penapisan dilakukan untuk menentukan wajib /tidaknya KLHS bagi suatu KRP KRP tertentu berdasarkan pertimbangan strategik, strategik, wajib KLHS tanpa Proses Penapisan Contoh: RPJP, RPJM, RTRW
Pelatihan KLHS - Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
(2) Pemerintah Pemerintah dan pemerintah pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b. perumusan alterna a lternatif tif penyempurnaan penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Pelatihan KLHS Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
Jenis KRP
KRP tergolong wajib KLHS tanpa proses penapisan
Ya
Penuhi krit Penuhi kriteria eria Wajib KLHS tanpa penapisan?
Tidak Proses Penapisan
KRP tergolong wajib KLHS melalui proses penapisan
Ya
Penuhi krit Penuhi kriteria eria Wajib KLHS tanpa penapisan?
Tidak KRP tidak tergolong wajib KLHS Pelatihan KLHS Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
Proses Penapisan:
Kriteria: •
•
•
•
•
Apakah rancangan KRP berpotensi mendorong timbulnya percepatan kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan yg kini tengah berlangsung di suatu wilayah/DAS Apakah rancangan KRP berpotensi meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, atau kekeringan di wilayah yg saat ini tengah mengalami krisis ekologi Apakah rancangan KRP berpotensi menurunkan mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yg dibutuhkan oleh suatu wilayah yg berpenduduk padat Apakah rancangan KRP akan menyebabkan jumlah penduduk golongan miskin sebagai akibat adanya pembatasan baru atas akses dan kontrol thd sumber2 alam yg semula dapat mereka akses Apakah rancangan KRP berpotensi mengancam keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability ) suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di masa datang.
Pelatihan KLHS - Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
Pelingkupan: •
•
Pelingkupan adalah proses yg sistematis dan terbuka untuk mengidentifikasi mengidentifikasi isu-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yg akan timbul berkenaan dgn rencana KRP Pelingkupan Pelingkupan adalah focusing isu-isu
Metode yg dapat digunakan: - seminar-di seminar-diskus skusii - FGD - Workshop/lo orkshop/lokaka kakarya rya Metode lain (sebagai pelengkap): - daft daftar ar uji uji (checklist ) - matrik matrik inter interaksi aksi - bagan bagan alir dampak dampak lingkung lingkungan an Pelatihan KLHS - Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
Dokumen KLHS: •
•
Dokumen KLHS memuat: identifikasi, deskripsi dan evaluasi thd konsekuensi/pengaruh lingkungan yg signikan yg akan timbul akibat rencana KRP Dokumen KLHS harus memuat: 1. Pengetahuan & metode terkini yg digunakan dlm menilai pengaruh lingkungan 2. Level of detail dan muatan yg terkandung dlm rancangan KRP serta posisi KRP dimaksud dlm pengambilan keputusan 3. Kepentingan dari masyarakat 4. Informasi yg dibutuhkan oleh institusi pengambil keputusan
Hal-hal yg harus diperhatikan dalam pengumpulan & analisis data: 1. Relevansi data dan informasi yg dianalisis dgn karakter draft KRP 2. Analisis konsekuensi/pengaruh lingkungan yg akan timbul 3. identifikasi upaya utk mencegah & menanggulangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yg akan timbul Panduan: Aplikasi Precautionary Principles Aplikasi hierarki pengelolaan lingkungan (pencegahan, pengurangan, pengendalian limbah) Pelatihan KLHS Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
Partisipasi Masyarakat: •
KLHS harus melibatkan masyarakat ( participative principle)
•
Tingkat keterlibatan masyarakat tergantung dr level KRP
•
•
Biasanya keterlibatan masyarakat untuk KEBIJAKAN lebih luas dan intens dibanding pada RENCANA dan PROGRAM Media: survey/kuesioner, FGD, talk show, masukan terlulis dll
Pelatihan KLHS - Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
Pengambilan Keputusan: KRP yang akan diputuskan harus mempertimbangkan: mempertimbangkan: -
Kesim esimpu pula lann-k kesim esimpu pula lan n pokok pokok yg yg ter termu muat at dlm dlm KLHS KLHS
-
Langk Langkahah-lan langk gkah ah penceg pencegaha ahan n & peng pengend endali alian an yg yg term termua uatt dlm KLHS KLHS
-
Pandang Panda ngan an ins insta tansi nsi peme pemerin rintah tah yg yg berta bertanggu nggung ng jawa jawab b di bidan bidang g LH dan dan Kesehatan
-
Aspirasi masyarakat
Pelatihan KLHS Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
Pemantauan Pemantauan dan Tindak Lanjut: Tujuan pemantauan: mengidentifikasi sejak dini dampak/konsekuensi negatif agar dapat diambil langkah-langkah pencegahan sec memadai Aspek yg harus dipantau: - lingkung lingkungan an hidup, - keseha esehatan tan,, - sosial-ek sosial-ekonomi onomi terkait terkait Sedikit negara negara memiliki mekanisme pemantauan untuk implementasi implementasi KRP
Pelatihan KLHS Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
Pelatihan KLHS Bandung 10-12 10-12 Nopember 2010
