PROTAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN NOMOR E.22.PR.08.03. TAHUN 2001 (9 APRIL 2001 – ADI SUJATNO, SH., BcIP.

TENTANG

PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS PEMASYARAKATAN

BAGAN PROTAP PENERIMAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (PADA SAATJAM KERJA)

A. DASAR.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 8. Kepmenkeh Rl Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tanggal 26 Pebruari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. 9. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. B. UMUM. 1

Kalapas bertanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan, pendaftar-an dan penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. 2. Apabila Kalapas tidak berada ditempat, maka tanggung jawab diserahkan kepada pejabat struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kalapas.

3. Penerimaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas harus didasarkan pada surat-surat yang sah, meliputi : 1) Surat pengantar dari instansi lain asal terpidana. 2) Surat putusan Pengadilan yang memutus perkara. 3) Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dari Kejaksaan Negeri. 4) Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkaranya. 5) Berkas pembinaan. 4. Surat-surat yang sah adalah surat yang ditanda tangani dan dibubuhi cap asli instansi dari pejabat yang berwenang. 5. Untuk kelancaran tugas dan menjaga keseimbangan kekuatan Portir maka Kalapas dapat menugaskan petugas staf untuk membantu petugas Portir. 6. Dengan tidak melihat lamanya masa pidana setiap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan baru wajib ditempatkan pada blok/kamar pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan (Penaling). 7. Terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kamtib apabila ditempatkan bersama-sama dengan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan lainnya, ditempatkan secara terpisah/tersendiri.

C. PROSEDUR TETAP. 1.

PORTIR.

a.

Menerima dan meneliti keabsahan surat pengantar, surat putusan Pengadilan, berita acara pelaksanaan dan surat-surat lainnya (surat perintah penahanan/penetapan penahanan dari instansi/pejabat yang berwenang), yang dibawa oleh petugas pengawal. b. Apabila ada keraguan terhadap keabsahan surat-surat, maka meialui Karupam menyerahkan hal tersebut kepada Kepala KPLP. c. Mencocokkan nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan sesuai yang tertera dalam surat pengantar, surat putusan Pengadilan dan berita acara peiaksanaan dari pejabat yang berwenang. d. Menyerahkan surat-surat dan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada Karupam. e. Mencatat masuknya Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kedalam buku laporan tugas pengaman tugas portir. 2. KARUPAM/STAF KPLP.

a. b. c. d. e. f. 3.

Menerima dan meneliti keabsahan surat-surat serta menco-cokkannya dengan nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan dengan Berita Acara Penggeledahan. Mengantar dan menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan ke Unit Perawatan untuk diperiksa kesehatannya. Menyerahkan kelengkapan surat-surat dan barang-barang ke Unit Pendaftaran. Melakukan koordinasi dengan Petugas Blok/Kamar Penaling untuk penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Melakukan pencatatan penerimaan kedalam buku laporan tugas pengaman serta pada papan lalu lintas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan Lapas.

PERAWATAN.

a. Menerima Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dari Karupam.

b. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan mencatat hasi! pemeriksaan kesehatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kedaiam laporan kesehatan (Medical Report). c. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan oleh Tenaga Medis/ Paramedis/Petugas Perawatan yang bertugas. d. Terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan wanita jika diperlukan dapat diiakukan pemeriksaan urine (air seni). e. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan diakhiri dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan yang diketahui oleh Kalapas. f. Menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan ke Unit Pendaftaran. g. Menyerahkan perlengkapan inventaris dinas kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, berupa : 1) pakaian harian/kerja; 2) perlengkapan makan; 3) perlengkapan tidur dan 4) perlengkapan ibadah. 4. PENDAFTARAN.

a. b.

c.

d.

e.

f.

Meneliti kembali keabsahan surat-surat dan mencatat barang-barang bawaan serta mencocokannya dengan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Apabila terdapat ketidakcocokan antara pengakuan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dengan surat-surat atau ada ketidak lengkapan surat-surat yang menyertainya, maka melalui Unit Pembinaan meminta kejelasan kepada pejabat yang berwenang asal Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Atas nama Kalapas, bersama-sama petugas pengawal instansi asal Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan menanda tangani Berita Acara Penerimaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Melakukan pencatatan identitas jati diri Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan sesuai data dalam surat-surat dan pengakuannya kedaiam buku register B serta buku-buku pendaftaran lainnya. Melakukan pencatatan barang/uang bawaan kedalam buku register D dengan Bukti Tanda Terima untuk Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. Barang bawaan disimpan didalam gudang Unit Pendaftaran setelah diberi label atas nama pemiliknya, sedang uang diserahkan kepada Bendaharawan Rutin untuk disimpan. Mengambii sidik jari Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, meliputi : 1) Tiga jari tengah tangan kiri dibalik lembaran putusan pengadilan. 2) Sepuluh jari pada kartu Daktiloskopi.

g. Melakukan penghitungan tanggal bebas dan mencatatnya kedaiam buku register. h. Mengambii pas photo tampak muka (dua lembar), tampak samping kiri dan tampak samping kanan (satu lembar), masing-masing ukuran 3x4 untuk ditempelkan pada : 1) Buku Daftar B yang bersangkutan (tampak muka); 2) Daftar identitas (tampak samping kiri dan tampak samping kanan); 3) Kartu Pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan (tampak muka). i. Membuat kartu nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan meliputi: nama, nomor register, perkara, pidana, tanggal bebas untuk diserahkan kepada Petugas Kamar/Blok Penaling. j. Mengantar dan menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada Kepala KPLP. k. Melalui Unit Pembinaan, menyerahkan buku register B/D/F hasii pencatatan pendaftaran Narapidana/Anak Didik Pemasyarakata, kepada Kalapas untuk ditanda tangani.

5. BENDAHARAWAN RUTIN.

a.. Menerima, mencatat dan menyimpan uang simpanan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang diserahkan oleh unit pendaftaran. b. Mengeluarkan dan mencatat pengeluaran uang simpanan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan melalui unit pendaftaran. c. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang simpanan tersebut pada huruf a dan b disertai bukti tanda terima. 6. KEPALA KPLP.

a. b. c. d.

Melakukan pengecekan ulang identitas/jati diri Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Memberikan penjelasan tentang hak, kewajiban, dan peraturan tata tertib Lapas. Menempatkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan pada kamar yang ditentukan. Memerintahkan Petugas Biok/Kamar Hunian Penaling melalui Karupam untuk melaksanakan penempatan kamar. e. Berdasarkan keterangan unit perawatan, Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berpenyakit menular ditempatkan pada kamar khusus karantina. 7. PETUGAS BLOK/KAMAR PENALING.

a.

Menerima dan memasang kartu nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dari Unit Pendaftaran meialui Karupam untuk ditempelkan pada pintu sebelah luar kamar hunian. b. Menempatkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kamar hunian yang telah dipersiapkan. c. Membuat laporan pelaksanaan penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kedalam buku laporan. 8. PEMBINAAN. a.

Bertanggung jawab terhadap kegiatan penerimaan dan pendaftaran Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan pada Unit Perawatan dan Unit Pendaftaran. b. Meneliti ulang berita acara pemeriksaan kesehatan serta hasil pencatatan Unit Pendaftaran sebelum diserahkan dan ditanda tangani oleh Kalapas. c. Mengambil keputusan/kebijakan teknis yang diperlukan. d. Melakukan koordinasi dengan Kepala KPLP. 9. KALAPAS. a.

Bertanggung jawab terhadap penerimaan, pendaftaran dan penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. b. Menanda tangani buku-buku register B/D/F.

BAGAN PROTAP PENERIMAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (PADASAAT DILUARJAM KERJA/SORE HARI)

A. DASAR.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

8. Kepmenkeh Rl Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tanggal 26 Pebruari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. 9. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. B. UMUM.

1.

Kalapas bertanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan, pendaftaran dan penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. 2. Apabila Kalapas tidak berada ditempat, maka tanggung jawab diserahkan kepada pejabat struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kalapas. 3. Penerimaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan baru diluar jam kerja dilaksanakan oleh Karupam siang/malam.

4. Penerimaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas harus didasarkan pada surat-surat yang sah, meliputi : a. Surat pengantar dan instansi lain asal terpidana. b. Surat putusan Pengadilan yang memutus perkara. c. Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan Kejaksaan Negeri. d. Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkaranya. e. Berkas pembinaan. 5 Surat-surat yang sah adalah surat yang ditanda tangani dan dibubuhi cap asli instansi dati pejabat yang berwenang. 6. Dengan tidak melihat lamanya masa pidana setiap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan baru wajib ditempatkan pada blok/kamar pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan (Penaling). 7. Terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kamtib apabila ditempatkan bersama-sama dengan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan lainnya, ditempatkan secara terpisah/tersendiri. C. PROSEDUR TETAP. 1.

PORTIR.

a.

b. c. d. e.

Menerima dan meneliti keabsahan surat pengantar, surat putusan Pengadilan, berita acara pelaksanaan dan surat-surat lainnya (surat perintah penahanan/penetapan penahanan dari instansi/ pejabat yang berwenang), yang dibawa oleh petugas pengawal. Apabila ada keraguan tertiadap keabsahan surat-surat, maka melalui Karupam menyerahkan hal tersebut kepada Kepala KPLP. Mencocokkan nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan sesuai yang tertera dalam surat pengantar, surat putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan dari pejabat yang berwenang. Menyerahkan surat-surat dan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada Karupam. Mencatat masuknya Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kedalam buku laporan tugas pengaman tugas portir.

2. KARUPAM/STAF KPLP a. Menerima dan meneliti keabsahan surat-surat serta mencocokkan-nya dengan nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. b. Melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan dengan Berita Acara Penggeledahan. c. Atas nama Kalapas bersama-sama petugas pengawal dari instansi asal Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan menanda tangani Berita Acara Penerimaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. d. Menyimpan dan mengamankan secara tertib surat-surat dan barang bawaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. e. Mengantar dan menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada petugas Blok/Kamar Penaling. f. Segera melaporkan kepada Kepala KPLP tentang adanya Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan baru. g. Meiakukan pencatatan penerimaan kedalam buku laporan tugas pengamanan serta pada papan lalu lintas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan Lapas. h. Menyerahkan surat dan barang bawaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan serta tugas pengamanan selanjutnya kepada Karupam malam dan Karupam malam kepada Karupam pagi. i. Apabila ada keragu-raguan tertiadap kesehatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan maka wajib menghubungi tenaga medis/ paramedis/ petugas perawatan Lapas untuk datang dan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. j. Karupam Pagi menyerahkan surat-surat dan barang bawaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan ke Unit Pendaftaran.

3. PETUGAS BLOK/KAMAR PENALING.

a. b. c. d.

Menerima dan menempatkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kamar hunian yang telah dipersiapkan atas perintah Karupam. Membuat laporan pelaksanaan penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kedalam buku laporan. Pada pelaksanaan tugas keesokan harinya menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan melalui Karupam ke Unit Perawatan untuk diperiksa kesehatannya. Memasang kartu nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dari Unit Pendaftaran melalui Karupam untuk ditempelkan pada pintu sebelah luar kamar hunian.

4. PERAWATAN.

a. Menerima Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dari petugas Blok/Kamar Penaling melalui Karupam. b. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan mencatat hasil pemeriksaan kesehatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kedalam laporan kesehatan (Medical Report). c. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan oleh Tenaga Medis/ Paramedis/ Petugas Perawatan yang bertugas. d. Terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan wanita jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan urine (air seni). e. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan diakhiri dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan. f. Menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan ke Unit Pendaftaran. 5. PENDAFTARAN.

a. Meneliti kembali keabsahan surat-surat dan mencatat barang-barang bawaan serta mencocokannya dengan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. b. Apabila terdapat ketidakcocokan antara pengakuan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan dengan surat-surat atau ada ketidak lengkapan surat-surat yang menyertainya, maka melalui Unit Pembinaan meminta kejelasan kepada pejabat yang berwenang asal Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. c. Atas nama Kalapas, bersama-sama petugas pengawal instansi asal Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan menanda tangani Berita Acara Penerimaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. d. Melakukan pencatatan identitas jati diri Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan sesuai data dalam surat-surat dan pengakuannya kedalam buku register B serta buku-buku pendaftaran lainnya. e. Melakukan pencatatan barang/uang bawaan kedalam buku register D dengan Bukti Tanda Terima untuk Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. Barang bawaan disimpan didalam gudang Unit Pendaftaran setelah diberi label atas nama pemiliknya, sedang uang diserahkan kepada Bendaharawan Rutin untuk disimpan. f. Mengambil sidik jari Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, meliputi : 1) Tiga jari tengah tangan kiri dibalik lembaran putusan pengadilan. 2) Sepuluh jari pada kartu Daktiloskopi. g. Melakukan penghitungan tanggal bebas dan mencatatnya kedalam buku register. h. Mengambil pas photo tampak muka (dua lembar), tampak samping kiri dan tampak samping kanan (satu lembar), masing-masing ukuran 3x4 untuk ditempelkan pada : 1) Buku Daftar B yang bersangkutan (tampak muka); 2) Daftar identitas (tampak samping kiri dan tampak samping kanan); 3) Kartu Pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan (tampak muka). i. j. k.

Membuat kartu nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan meliputi: nama, nomor register, perkara, pidana, tanggal bebas untuk diserahkan kepada Petugas Kamar/Blok Penaling. Mengantar dan menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada Kepala KPLP. Melalui Unit Pembinaan, menyerahkan buku register B/D/F hasil pencatatan pendaftaran Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada Kalapas untuk ditanda tangani.

6. KEPALA KPLP.

a. b. c. d.

Melakukan pengecekan ulang identitas/jati diri Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Memberikan penjelasan tentang hak, kewajiban, dan peraturan tata tertib Lapas. Menempatkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan pada kamar yang ditentukan. Memerintahkan Petugas Blok/Kamar Hunian Penaling melalui Karupam untuk melaksanakan penempatan kamar. e. Berdasarkan keterangan unit perawatan, Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berpenyakit menular ditempatkan pada kamar khusus karantina. 7. PEMBINAAN.

a.

Bertanggung jawab terhadap kegiatan penerimaan dan pendattaran Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan pada Unit Perawatan dan Unit Pendaftaran. b. Meneliti ulang hasil pencatatan Unit Pendaftaran sebelum diserahkan dan ditanda tangani oleh Kalapas. c. Mengambil keputusan/kebijakan teknis yang diperlukan. d. Melakukan koordinasi dengan Kepala KPLP. 8. KALAPAS. a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan, pendaftaran dan penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. b. Menanda tangani buku-buku register B/D/F. 9. BENDAHARAWAN RUTIN.

a

Menerima, mencatat dan menyimpan uang simpanan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang diserahkan oleh unit pendaftaran. b. Mengeluarkan dan mencatat pengeluaran uang simpanan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan melalui unit pendaftaran. c. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang simpanan tersebut pada huruf a dan b disertai bukti tanda terima.

BAGAN PROTAP PENYIMPANAN DAN PEMASYARAKATAN

PENGGUNAAN

UANG

NARAPIDANA/ANAK

DIDIK

A. DASAR.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara PeJaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Kepmenkeh Ri Nomor M.01-PP02.01 tahun 1990, tanggai 25 Januari 1990 tentang Dana Penunjang Bagi Pembinaan Narapidana dan Insentif Narapidana. 5. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990, tanggai lOApril 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 6. Surat Keputusan Dirjen Bina Tuna Warga Nomor DP.33/18/14,tanggal 31 Desember 1974 tentang PPLP. 7. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Nomor E.76-UM.01.06 tahun1986,tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara. B. UMUM. 1. Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan Lapas dilarang untuk membawa/menyimpan uang. 2. Uang Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan harus didaftar dan disimpan kepada Unit Pendaftaran. 3. Uang Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan berasal dari: a. Dibawa ketika baru masuk. b. Mendapat kiriman atau diserahkan langsung oleh keluarganya. c. Hasil dari penggeledahan. d. Upah kerja/premi yang disimpan dalam bentuk tabungan di Bank Pemerintah (Tabanas).

4. Penggunaan/pengeluaran uang Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dapat dilakukan untuk: a. Memenuhi kebutuhan sehari-harinya didalam Lapas melalui unit Pendaftaran. b. Dikembalikan/diserahkan kepada keluarganya dengan sepengetahuan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. c. Dikembalikan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan pada saat bebas. C. PROSEDUR TETAP 1. TATA USAHA (TU) a. Menerima kiriman uang Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan melalui media/kurir. b. Menyerahkan ke unit Pendaftaran dengan bukti Tanda Terima. 2. KPLP Menyerahkan uang yang dibawa Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan ketika pertama kali masuk Lapas,dari kunjungan keluarga atau hasil penggeledahan rutin/khusus kepada Uni Pendaftaran dengan bukti Tanda Terima. 3. BIMBINGAN KERJA Menyerahkan uang upah/premi kerja dalam bentuk buku tabungan atas nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan kepada petugas pendaftaran dengan bukti tanda terima. 4. PENDAFTARAN a. Menerima,baik tunai maupun dalam bentuk Tabungan,uang Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dari unit TU,KPLP dan Bimbingan kerja dengan bukti Tanda Terima. b. Melakukan pencatatan penyimpanan uang kedalam buku register D. c. Menyerahkan uang tunai/buku tabungan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada Bendaharawan Rutin dengan bukti Tanda Terima. d. Pencatatan pada buku register D harus ditanda tangani oleh Kalapas. e. Dengan memperlihatkan bukti Tanda Terima,Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan melalui Unit Pendaftaran dapat menggunakan uangnya. 5. BENDAHARAWAN RUTIN a. Menerima,membukukan uang tunai/buku tabungan simpanan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang diserahkan oleh unit Pendaftaran dengan cermat dan tertib. b. Mengeluarkan dan membukukan pengeluaran uang simpanan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan melalui unit Pendaftaran. c. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang simpanan tersebut pada hurf a dan b disertai bukti Tanda Terima. d. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran uang Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan harus diketahui oleh Kalapas.

BAGAN PROTAP PELAKSANAAN MAPENALING

A. DASAR.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 7. Kepmenkeh Rl Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tanggal 26 Pebruari 1985 tentang Organisasi danTata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. 8 Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. B. UMUM.

1. Masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan (Mapenaling) adalah masa pengenalan sebagai penyesuaian din Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dengan lingkungan pembinaan di dalam Lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan pembinaan/perawatan, serta perkenalan dengan para petugas pembina maupun sesama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan/perawatan selanjutnya. 2. Mapenaling merupakan salah satu kegiatan pembinaan/perawatan tahap awal dari proses pemasyarakatan/perawatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Dengan tidak melihat lamanya masa pidana, setiap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti Mapenaling dan ditempatkan pada Blok/kamar khusus Penaling, paling lama 30 (tiga puluh) hari. 4. Pada Blok/kamar Penaling secara bergilir ditempatkan seorang petugas Rupam sebagai petugas Blok/kamar Penaling. C. PROSEDUR TETAP. 1. PETUGAS BLOK/KAMAR PENALING.

a.

Menerima dan memasang kartu nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dari Unit Pendaftaran melalui Karupam untuk ditempelkan pada pintu sebelah luar kamar hunian. b. Menempatkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kamar* hunian yang telah dipersiapkan. c. Membuat laporan pelaksanaan penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kedalam buku laporan. 2.

PEMBINAAN.

a. Merencanakan dan melaksanakan program Mapenaling. b. Penentuan dan penunjukan Wali Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. c. Memperkenalkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dengan unit-unit kerja yang secara teknis melaksanakan tugas pembinaan/ perawatan, meliputi : 1) Unit Pendaftaran, untuk memperoleh penjelasan teknis tentang mendapatkan remisi, pembebasan, serta upaya-upaya hukum lain yang dapat ditempuh. 2) Unit Perawatan; untuk memperoleh penjelasan teknis tentang perawatan kesehatan, makanan dan kebersihan lingkungan. 3) KPLP; untuk memperoleh penjelasan teknis tentang peraturan tata tertib Lapas mencakup kewajiban, larangan dan sanksi. 4) Unit Bimbingan Kemasyarakatan; untuk memperoleh penjelasan teknis tentang proses pemasyarakatan berikut wujud dan jenis kegiatan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan. 5) Unit Kegiatan Kerja; untuk memperoleh penjelasan teknis tentang wujud dan jenis kegiatan pembinaan kemandirian. d. Mengajukan nama-nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, yang berdasarkan pengamatan dan penilaian Wali Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, kedalam sidang TPP guna penentuan program pembinaan selanjutnya. 3. WALI NARAPIDANA/ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN. a. Melakukan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan Mapenaling Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya. b. Melaksanakan Kartu Pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya. c. Menerima keluhan-keluhan yang disampaikan Narapidana/Anak Oidik Pemasyarakatan. d. Melalui Unit Pembinaan mengajukan nama-nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kedalam sidang TPP untuk penentuan program pembinaan selanjutnya. 4. TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP).

a. Melaksanakan sidang TPP. b. Membuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir. c. Membuat dan menyampaikan rekomendasi TPP kepada Kalapas.

BAGAN PROTAP PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP)

A. DASAR.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan arga Binaan Pemasyarakatan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Keputusan Presiden Rl Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. 6. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 7. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor: M.01-PK.04.10 tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. B. UMUM.

1. TPP di Lapas bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Kalapas mengenai : a Bentuk dan program pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. b. Penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan untuk diambil tindakan cepat dan tepat serta masalah lain yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, TPP mempunyai fungsi :

a. b. c. d.

Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan. Melakukan tertibnya administrasi persidangan, iventarisasi dan dokumentasi. Membuat rekomendasi dan risalah sidang TPP kepada Kalapas. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Wali Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan yang mengamati, menangani dan mendampingi secara langsung dan khusus masalah pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. 4. Penunjukan Wali disesuaikan dengan tingkat pendidikan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang akan menjadi perwaliannya.

BAGAN PROTAP TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP)

A. DASAR.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Keputusan Presiden Rl Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. 6. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 7. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor: M.01-PK.04.10 tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. 1. 2.

B. UMUM.

1. TPP di Lapas bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Kalapas mengenai : a. Bentuk dan program pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. b. Penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan Narapidana/Anak DidikPemasyarakatan. c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan untuk diambil tindakan cepat dan tepat serta masalah lain yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, TPP mempunyai fungsi :

a Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan. b. Melakukan tertibnya administrasi persidangan, iventarisasi dan dokumentasi. c. Membuat rekomendasi dan risalah sidang TPP kepada Kalapas. d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. 3. Wali Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang mengamati, menangani dan mendampingi secara langsung dan khusus masalah pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. 4. Penunjukan Wali disesuaikan dengan tingkat pendidikan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang akan menjadi perwaliannya. C. PROSEDUR TETAP.

. 1.

WALI NARAPIDANA/ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN.

a.

Menerima masukan-masukan dan menghimpun informasi dari unit-unit satuan kerja tentang Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan perwaliannya untuk diajukan dalam sidang TPP. b. Mengiventarisir dan membuat daftar nama-nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dalam perwaliannya yang d
SEKRETARIS TPP.

a.

Mempelajari dan menghimpun nama-nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang diajukan oleh Wali Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan. b. Melakukan pengecekan dan penyaringan nama-nama Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya dalam penetapan tanggal berakhirnya mapenaling, pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. c. Menyiapkan semua berkas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan disidangkan, antara lain : - Kartu Pembinaan. - Kartu Kesehatan (Medical Record). - Berkas penetapan penahanan/perpanjangan penahanan/ putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan. Berkas lainnya yang berhubungan dengan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. d.

Membuat risalah singkat pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan disjdangkan yang meliputi kegiatan pembinaan yang telah dilakukan dan keadaan perilakunya selama yang bersangkutan berada di Lapas. e. Membuat undangan dan menyampaikan undangan sidang TPP yang dilampiri dengan risalah singkat pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d. f. Mempersiapkan perlengkapan administrasi sidang dan mengatur tata ruang sidang TPP serta mencatat susunan acara sidang pada papan yang disiapkan. g. Membuat dan mengedarkan daftar hadir anggota sidang TPP dan menyampaikan kepada ketua sidang.

2. TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP).

a. Sidang TPP dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota TPP. b. Pelaksanaan sidang TPP meliputi : - Pengesahan acara, pembukaan dan pengantar acara sidang. - Penyampaian Litmas oleh PK Bapas dan laporan perkembangan pembinaan oleh Wali Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. - Apabila diperlukan Ketua Sidang dapat meminta Wali Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan untuk menghadirkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. - Pembahasan mated persidangan. - Keputusan sidang TPP. c. Apabila Keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah, maka diadakan pemungutan melalui suara terbanyak dengan ketentuan keputusan diambil lebih dari 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu). d. Selama persidangan berlangsung, sekretaris TPP mencatat (membuat Notulen) dari seluruh masalah yang berkembang dalam sidang TPP. e. Berdasarkan hasil pembahasan, sekretaris TPP membacakan hasil keputusan sidang TPP dan membuat risalah sidang TPP. f. Ketua sidang TPP membacakan dan mengesahkan hasil sidang TPP. g. Sekretaris TPP membuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota TPP. h. Dalam waktu 2 X 24 jam sekretaris TPP harus sudah membuat dan menyerahkan rekomendasi serta risalah sidang TPP kepada Kalapas.

3. KALAPAS.

a. Mempelajari rekomendasi dan risalah sidang TPP. b. Memberikan persetujuan atau penolakan atau penundaan/ pertimbangan lain. c. Dalam hal terdapat persetujuan Kalapas terhadap rekomendasi TPP, maka dalam waktu tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari, Kalapas memerintahkan kepada unit satuan kerja terkait yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan Kalapas. d. Dalam hal terdapat penolakan/penundaan Kalapas terhadap rekomendasi TPP, maka dalam waktu tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari, Kalapas memberikan alasan-alasan penolakan/ penundaan kepada unit satuan kerja terkait yang bertanggung jawab melalui unit pembinaan. e. Memerintahkan kepada unit pembinaan untuk membuat keputusan Kalapas tentang pelaksanaan pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan alasan yang ditentukan. f. Memerintahkan kepada unit pembinaan untuk membuat dan melanjutkan usul kepada Kakanwil Depkeh untuk diproses lebih lanjut. 4.

UNIT SATUAN KERJA.

a. Melaksanakan keputusan Kalapas berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka pelaksanaan proses pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang meliputi : 1) 2) 3) 4)

Mapenaling. Pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap lanjutan. Pembinaan tahap akhir.

5) Kepentingan lain. 6) Hukuman/tindakan disiplin.

7) Pemindahan. b. Melakukan koordinasi antara unit satuan kerja yang satu dengan yang lainnya dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dilingkupi kondisi kamtib aman dan tertib. c. Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Kalapas.

BAGAN PROTAP KUNJUNGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

A. DASAR.

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1983 tanggal 1 Agustus 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 6. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990, tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 7. Surat Keputusan Dirjen Bina Tuna Warga Nomor DP.33/18/14, tanggal 31 Desember 1974 tentang PPLP B. UMUM.

1. Setiap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan Lapas berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, rohaniwan, dokter pribadi atau badan sosial. 2. Setiap orang yang akan berkunjung ke Lapas harus ada ijin dari Kalapas atau pejabat yang ditunjuk. 3. Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan dan persyaratan lainnya ditetapkan oleh Kalapas. 4. Pelaksanaan kunjungan dilakukan oleh unit Pembinaan dan pengamanannya oleh KPLP. 5. Dalam setiap pelaksanaan petugas pencatatan dan pendaftaran wajib meneliti identitas pengunjung beserta barang-barang bawaannya yang akan disetahkan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dan dicatat dalam Buku Kunjungan.

6. Petugas pencatatan dan pendaftaran wajib menanyakan kepada pengunjung, apakah membawa barang-barang tertarang yang dibawa masuk ke Lapas. 7. Sebelum dipertemukan Karupam/Petugas Pengamanan wajib menanyakan terlebih dahulu keadaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan dikunjungi apakah mengenal pengunjung tersebut. 8. Pengunjung dan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang mendapat kunjungan wajib digeledah baik sebelum maupun sesudah kunjungan. 9. Diusahakan agar sebelum dipertemukan pengunjung dan yang dikunjungi dalam keadaan aman. 10. Khusus untuk kunjungan dokter pribadi wajib ada rekomendasi dari dokter Lapas.

C. PROSEDUR TETAP. 1. PEMBINAAN.

Meneliti keabsahan surat ijin kunjungan Meneliti kartu identitas pengunjung dan menukamya dengan Kartu Tanda Kunjungan, serta memeriksa barang-barang bawaan pengunjung. c. Mencatat dalam buku daftar kunjungan (daftar E). d. Melalui Karupam/Petugas Pengamanan menanyakan kepada Narapidana Anak Didik Pemasyarakatan yang akan dikunjungi apakah bersedia atau tidak untuk dikunjungi. e. Menanyakan kepada pengunjung apakah membawa barang-barang/ surat terlarang keluar Lapas dan menyerahkan kembali Kartu Tanda Kunjungan untuk ditukar dengan kartu identitas pengunjung. a. b.

2. PORTIR. a. Meneliti dan mengamati setiap pengunjung yang akan/telah selesai berkunjung. b. Mengarahkan pengunjung keruang kunjungan. 3. KPLP. a. Bertanggung jawab terhadap keamanan pelaksanaan kunjungan. b. Mengatur pemangilan kunjungan agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib. c. Meneliti apakah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan dikunjungi benar-benar orang yang dimaksud. d. Menggeledah Pengunjung dan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan/telah selesai kunjungan. e. Membatasi kunjungan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. f. Mengawasi pelaksanaan kunjungan agar berjalan dengan tertib dan aman.

BAGAN PROTAP SURAT MENYURAT

A. DASAR.

1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Permenkeh Rl Nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata tertib Rumah Tahanan Negara. 6. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. 7. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Nomor E.76-UM.01.06 tahun 1986, tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara. B. UMUM.

1. Setiap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima dan mengirim surat dari dan untuk pihak luar (keluarga, teman dan penasehat hukum). 2. Surat menyurat antara Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dengan pihak luar tidak perlu diperiksa, kecuali jika terdapat cukup alasan diduga bahwa surat-menyurat itu disalah gunakan. 3. Untuk keperluan surat-menyurat disediakan alat tulis-menulis bagi Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang memerlukan. 4. Mekanisme penerimaan dan pengiriman surat menyurat dari dan untuk Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dilaksanakan dengan segera. 5. Unit kerja yang mempunyai tugas berkaitan dengan kegiatan surat menyurat Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, adalah : Petugas Pengamanan, Pembinaan, KPLP. C. PROSEDURTETAP. 1.

PETUGAS PENGAMANAN.

a.

Petugas Blok mengumpulkan surat-surat dari Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan dikirim kepada pihak luar dan menyerahkan kepada Pembinaan.

b. Petugas Portir menerima surat dari Petugas Pos dan menyerahkan kepada Pembinaan. 2. PEMBINAAN. a.

Mencatat surat yang akan dikirim atau diterima oleh Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dalam buku agenda surat menyurat Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. b. Menyediakan alat tulis menulis bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang memerlukan. c. Memeriksa isi surat apabila berdasarkan pertimbangan yang cukup alasan patut diduga bahwa terdapat penyalah gunaan surat menyurat dengan membubuhi cap yang berbunyi TELAH DITILIK". d. Melakukan koordinasi dengan Kepala KPLP apabila isi surat dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang mengganggu kamtib. e. Menyampaikan surat dan pihak luar kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan melalui Karupam. f. Mengirim surat dari Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada pihak luar melalui Kantor Pos. 3. KEPALA KPLP.

a.

Meneliti isi surat dari dan atau untuk Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kamtib dan melaporkan kepada Kalapas. b. Menyampaikan kembali surat kepada Pembinaan untuk diteruskan apabila isi surat tidak membahayakan atau setelah mendapat petunjuk Kalapas.

BAGAN PROTAP ALAT BANTU PENGAMANAN

A. DASAR.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Kepmenkeh Rl Nomor M-02.PR.08.10 tahun 1983 tanggal 7 Juni 1983 tentang Pola Pembinaan dan Ketertiban Departemen Kehakiman. 4. Permenkeh Nomor: M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tata cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. 5. Kepmenkeh Rl Nomor M.07-PL.03.05 tahun 1987 tanggal 23 Juni 1987 tentang Tatacara Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemeliharaan Senjata Api dilingkungan Direktorat Jenderal Pema-syarakatan. 6. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 7. Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor : DP.3.3/17/1, tanggal 27 Januari 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan. 8. Petunjuk Pelaksanaandan PetunjukTennis Nomor: E.76-UM.01.06tahun 1986, tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara. B. UMUM.

1. Agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban di Lapas diperlukan adanya alat bantu keamanan dan ketertiban yang memadai, untuk itu pada saat menjalankan tugasnya petugas pengamanan Lapas diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan lainnya.

2.

Dalam mempergunakan dan menyimpan alat-alat bantu keamanan dan ketertiban harus selalu memperhatikan tentang tata cara penggunaan dan penyimpanananya. 3. Yang dimaksud dengan alat bantu keamanan dan ketertiban antara lain meliputi: a. Senjata api, amunisi dan almari penyimpanannya. b. Borgol. c. Lonceng/Genta. d. Jam dinding dan Control Clok. e. Alat-alat penanggulangan Dakura/PHH (tongkat karet/kayu, helm, tameng, dll). f. Lampu penerangan. g. Alat pemadam kebakaran. h. Alat komunikasi. i. Daftar nomor telepon penting. j. Kunci, Gembok dan almari penyimpananannya. k. Keandaraan operasional. 4. Unit kerja yang terkait dengan pengamanan dan penggunaan alat bantu keamanan dan ketertiban adalah; Kalapas, Kepala KPLP, Administrasl Keamanan dan Ketertiban, Kepala Regu Pengamanan, Petugas Pengamanan. C. PROSEDUR TETAP.

1. KALAPAS.

a Bertanggung jawab atas keamanan seluruh alat bantu pengamanan dan ketertiban. b. Menerima laporan dari Kepala KPLP tentang alat-alat bantu Kamtib yang dipergunakan oleh KPLP. c. Meneliti kebenaran laporan. 2. KEPALA KPLP.

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh alat bantu bantu yang dioperasionalkan dan berada pada kewenangannya. b. Melakukan koordinasi dengan Kepala Administrasi Kamtib. c. Melaporkan penggunaan alat bantu yang berada dalam tanggung jawabnya kepada Kalapas. 3. ADMINISTRASI KAMTIB.

a Bertanggung jawab terhadap penyimpanannya, keamanan dan pemeliharaannya. b. Melakukan koordinasi dengan Kepala KPLP dalam hal penggunaan dan penempatan alat-alat bantu Kamtib. c. Melaporkan kegiatannya kepada Kalapas. 4.

KEPALA REGU PENGAMANAN.

a. Menggunakan alat bantu Kamtib sesuai dengan ketentuan penggunaannya. b. Bertanggung jawab dan memelihara terhadap periengkapan kamtib yang dipergunakannya. c. Pada saat selesai melaksanakan tugas menyerahterimakan seluruh alat bantu yang berada dalam tanggung jawabnya kepada kepala regu pengamanan selanjutnya dilengkapi dengan penjelasan tentang kondisi alat bantu kamtib tersebut. d. Mempertanggung jawabkan penggunaannya kepada Kepala KPLP.

5.

PETUGAS PENGAMANAN.

a.

Bertanggung jawab terhadap atas keamanan alat bantu kamtib yang berada dalam kewenangannya dan alat bantu yang berada dalam lokasi tempat tugasnya. b. Pada saat selesai melaksanakan tugas mempertanggung-jawabkannya kepada Kepala Regu Pengamanan.

BAGAN PROTAP TINDAKAN DISIPLIN

A. DASAR.

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Permenkeh Rl Nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata tertib Rumah Tahanan Negara. 6. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tangga! 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 7. Surat Keputusan Dirjen Bina Tuna Warga Nomor DP.33/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang PPLP. 8. Petunjuk Pelaksanaan dan PetunjukTeknis Nomor E.76-UM.01.06 tahun 1986, tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara. B. UMUM.

1. Tindakan disiplin adalah tindakan tata tertib berdasarkan keputusan Kalapas sebagai upaya pengamanan terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan berupa penempatan sementara pada kamar terasing dari yang lainnya (sei pengasingan), karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan pada bukti permulaan patut diduga sebagai suatu pelanggaran/gangguan kamtib sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. 2. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan disiplin apabila seseorang Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan berhubungan dengan para Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan lainnya maka Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berdasarkan pertim-bangan tertentu terancam jiwanya ditempatkan pada kamar pengasingan.

3. Perintah tindakan disiplin yang diberikan oleh Kalapas berlaku paling lama sepuluh hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Kalapas untuk paling lama sepuluh hari dan dalam hal masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama sepuluh hari. 4. Unit kerja yang mempunyai tugas berkaitan dengan kegiatan tindakan disiplin adalah : Kalapas, KPLP, Pembinaan. C. PROSEDUR TETAP.

1. KEPALA KPLP.

a.

Membuat laporan kepada Kalapas tentang adanya Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan diberikan tindakan disiplin. b. Apabila dipandang perlu mengajukan usul kepada Kalapas untuk melakukan tindakan disiplin sebagai langkah pengamanan dan atau untuk kepentingan proses pemeriksaan bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban dan bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban penem-patannya harus dipisahkan dengan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang lainnya. c. Dalam keadaan mendesak dapat melakukan tindakan disiplin terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kamtib dan menempatkan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan bersangkutan pada kamar pengasingan yang selanjutnya melaporkan kepada Kalapas dalam vvaktu selambat-lambatnya 24 jam. c. Melaksanakan tindakan disiplin terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan serta menyampaikan putusan Kalapas tentang tindakan disiplin kepada Pembinaan untuk dicatat dalam buku register H. 2. KALAPAS.

a. Menerima dan mempelajari laporan dari Kepala KPLP. b. Memutuskan perlu tidaknya Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan diberikan tindakan disiplin. c. Memerintahkan kepada Kepala KPLP untuk melakukan tindakan disiplin. d. Menerima laporan dari Kepala KPLP tentang pelaksanaan tindakan disiplin. 3. PEMBINAAN

Melakukan koordinasi dengan Kepala KPLP untuk kepentingan pembinaannya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. 4. KARUPAM.

a.

Melaporkan kepada Kepaia KPLP tentang adanya Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang periu dikenakan tindakan disiplin. b. Mengawasi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani tindakan disiplin.

BAGAN PROTAP PROTAP HUKUMAN DISIPLIN

A. DASAR.

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Permenkeh Rl Nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. 6. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 7. Surat Keputusan Dirjen Bina Tuna Warga Nomor DP.33/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang PPLP. 8. Petunjuk Pelaksanaan dan PetunjukTeknis Nomor E.76-UM.01.06 tahun 1986, tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara. B. UMUM.

1. Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada saat Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dalam proses tindakan disiplin, dibahas oieh Tim Pengamsf Pemasyarakatan (TPP) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan Kalapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin. 2. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat berupa: a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari; dan atau b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, apabiia mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua ) kali 6 (enam) hari.

4. Unit kerja yang mempunyai tugas berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin adalah: Kalapas, KPLR Administrasi Kamtib, Pembinaan dan TPP. C. PROSEDUR TETAP. 1. KEPALA KPLR

a.

Melaksanakan keputusan hukuman disiplin tutupan sunyi serta menyampaikan putusan Kalapas tentang hukuman disiplin tutupan sunyi kepada unit Pembinaan. b. Menyerahkan salinan keputusan hukuman disiplin yang telah diberi catatan pelaksanaannya kepada unit Pembinaan untuk dicatat dalam daftar F. c. Membuat laporan pelaksanaan hukuman disiplin kepada Kalapas. 2.

KALAPAS. a.

Memerintahkan kepada Kepala Administrasi Kamtib untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan. b. Menerima Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua TPP untuk segera disidangkan. c. Menetapkan keputusan tentang jenis hukuman disiplin setelah mempelajari rekomendasi hasil sidang TPP untuk selanjutnya dilaksanakan oleh KPLR 3. TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP). a.

Melakukan persidangan khusus untuk membahas hasil berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh Kepala Administrasi Kamtib, bila dipandang periu menghadirkan pelaku dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan tambahan yang diperiukan. b. Membuat keputusan sidang TPP yang merupakan rekomendasi kepada Kalapas sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disipiin. 4. PEMBINAAN a. Mencatat putusan hukuman disiplin dalam buku daftar F. b. Melakukan koordinasi dengan kepala KPLP dalam pelaksanaan hukuman disiplin tutupan sunyi untuk kepentingan pembinaan. 5. ADMINISTRASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN. a. Melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran kamtib. b. Menyampaikan hasi! pemeriksaan kepada Kalapas.

BAGAN PROTAP PROTAP PENGGELEDAHAN

A. DASAR.

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1983 tanggal 1 Agustus 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990, tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan/ Tahanan. 5. Surat Keputusan Dirjen Bina Tuna Warga Nomor DP.33/18/14, tanggal 31 Desember 1974 tentang PPLP 6. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Nomor E.76-UM.01.06 tahun 1986, tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara. B. UMUM.

1. Penggeledahan dilakukan dengan memeriksa badan orang, barang-barang, pekarangan/halaman atau bangunan yang berada di lingkungan Lapas. 2. Penggeledahan terhadap orang dan barang-barang harus dilaksanakan secara cermat dan teliti dengan tetap memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). 3. Jenis penggeledahan di Lapas meliputi : penggeledahan rutin dan penggeledahan insidentif. 4. Penggeledahan diiakukan dengan tujuan agar Narapidana/Anak Dldik Pemasyarakatan Lapas tidak menyimpan atau menggunakan barang-barang terlarang di dalam Lapas yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban. 5. Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggeledahan adalah KPLP. 6. Pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Tim Penggeledahan yang terdiri dari KPLP, Administrasi Kamtib dan Pembinaan.

C. PROSEDUR TETAP.

1. KPLP. a.

Penggeledahan rutin terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang melewati pos penjagaan. 1) Apabila yang digeledah hanya satu orang, langkah-langkah yang dilakukan : a) Memerintahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan mengambil posisi sedemikian rupa sehingga pada waktu dilaksanakan penggeledahan tidak bisa melakukan perlawanan terhadap petugas yang melakukan penggeledahan, yaitu dengan cara memerin-tahkan membuka kaki paling sedikit selebar 60 cm, mengangkat kedua tangan keatas dan membungkukan badan kedepan. b) Melakukan penggeledahan dengan teliti, dimulai dari kepala sampai ke kaki Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. c) Apabila diperiukan penggeledahan dapat dilakukan dengan memerintahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan untuk bertelanjang bulat di dalam kamar tertutup. d) Jika dipandang pertu penggeledahan dapat meneliti sampai ke rongga mulut dan anus. 2) Apabila Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang digeledah lebih dari satu orang, langkah-langkah yang dilakukan : a) Meminta bantuan kepada petugas lain untuk mendampingi penggeladahan (satu orang menggeledah dan satu orang lainnya mengawasi). b) Mengatur jarak antara Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga tidak dapat saling berhubungan atau mengirimkan/ memberikan barang-barang yang dibawa oleh Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. c) Melakukan penggeledahan satu persatu dan memisahkan antara Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sudah digeledah dengan yang belum. 3) Apabila dalam penggeledahan ditemukan barang terlarang, petugas pengamanan segera melaporkan kepada Karupam/ KPLP. 4) Apabila Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang digeledah adalah wanita maka harus dilakukan oleh petugas wanita didalam tempat yang tertutup. 5) Apabila tidak terdapat petugas wanita, penggeledahan dapat dilakukan oleh isteri petugas atau orang lain yang ditunjuk oleh Kalapas.

b. Penggeledahan rutin bagi narapidana yang masuk dan keiuar dari bengkel kerja. 1) Memeriksa semua Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang keiuar atau masuk kedalam bengkel kegiatan kerja, dengan mencermati barang-barang berbahaya masuk kedalam kamar hunian yang dapat diperkirakan timbulnya gangguan kamtib. 2) Jika dipandang pertu penggeledahan dapat dilakukan dengan membuka seluruh pakaian/perlengkapan lainnya (yang diduga sebagai tempat menyembunyikan benda terlarang) di dalam ruang tertutup. c. Penggeledahan rutin terhadap barang/makanan dan kendaraan. 1) Melakukan penggeledahan barang/makanan yang masuk ke Lapas dengan cara meneliti dengan cermat agar barang/ makanan tidak dijadikan sarana penyelundupan barang teriarang, antara lain : a) Membuka dan memeriksa barang/makanan yang dibungkus dalam kemasan (misalnya rokok, sabun, odol, minyak rambut, sandal, sepatu, mie instant, dan lainlain). b) Membeiah bahan makanan yang diduga memuat barang teriarang didalamnya (misalnya buah-buahan, roti, gula, nasi, setiap makanan kemasan dan lain-lain).

c) Mengaduk atau mengkocok makanan yang mengandung air (misalnya bubur, minuman, dan lain-lain). 2) Memeriksa setiap kendaraan yang keluar-masuk Lapas baik kendaraan dinas maupun lainnya, dengan memeriksa muatan dan bagian-bagian yang dapat digunakan sebagai tempat menyernbunyikan orang/ barang. 2. TIM PENGGELEDAHAN.

a.

Memeriksa pekarangan/halaman di lingkungan Lapas dengan sasaran benda-benda yang diperkirakan disembunyikan di pekarangan/halaman, seperti : 1) Benda tajam (logam, kayu, bambu, plastik dan sebagainya) 2) Benda yang diklasifikasikan berbahaya dan dapat menimbulkan gangguan kamtib, seperti: batu, kayu, tambang/tali, kompor dan sebagainya.

b. Memeriksa kamar hunian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengosongkan kamar hunian dan menutup serta mengunci kamar-kamar hunian yang hendak digeledah. 2) Memerintahkan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kamar yang akan digeledah untuk berbaris dengan tertib didepan kamarnya masing-masing. 3) Melakukan penggeledahan kamar satu persatu dengan mengikut sertakan 1 (satu) orang Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kamar tersebut. 4) Untuk kamar yang telah selesai digeledah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatannya diminta untuk kembali ke kamamya dengan terlebih dahulu digeledah satu persatu dan selanjutnya mengunci kembali kamar tersebut agar tidak mengganggu jalannya penggeledahan kamar yang lainnya. c. Penggeledahan insidentil Melakukan penggeledahan ke kamar hunian secara mendadak baik pada slang maupun malam hari, apabila ada kecurigaan atau petunjuk terdapatnya barang-barang terlarang. d. Mencatat dan menyerahkan hasil penggeledahan kepada unit Administrasi Kamtib. e. Membuat berita acara peiaksanaan penggeledahan. 3. ADMINISTRASI KAMTIB.

a. Menerima hasil penggeledahan dan membuat berita acara serah terima. b. Selanjutnya terhadap barang-barang terlarang hasil penggeledahan dapat dilakukan: 1) Bahan makanan yang dapat membahayakan kesehatan dimusnahkan. 2) Barang-barang yang berlebihan untuk digunakan sehari-hari disimpan dalam gudang dan dicatat dalam daftar "D" sebagai milik Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersang-kutan melalui unit Pendaftaran. 3) Barang-barang terlarang lainnya yang dapat mengganggu kamtib, disita untuk dimusnahkan dan dibuat berita acaranya. 4) Narkotik dan sejenisnya diserahkan kepada pihak yang berwenang (Kepolisian) dengan berita acara dan pemilik/ pemakainya dilaporkan secara khusus. c.

Melakukan pencatatan dalam buku penggeledahan tentang kepemilikan, jenis pelanggaran dan selanjutnya melakukan langkah-langkah : 1) Memperingatkan pelaku. 2) Memperingatkan pelaku dengan keras.

3) Bila peringatan dua kali tersebut tidak diindahkan maka pelaku diberikan tindakan disiplin guna proses penjatuhan hukuman disiplin (Daftar F). d. Melaporkan hasil peiaksanaan kegiatan penggeledahan (rutin dan insidentil) kepada Kalapas.

BAGAN PROTAP PENANGGULANGAN GANGGUAN KAMTIB

A. DASAR.

1. Undang Undang Nornor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1983 tanggal 1 Agustus 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Kepmenkeh Rl Nomor M.07-PL03.05 tahun 1987 tanggal 23 Juni 1987 tentang Tatacara Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemeliharaan Senjata Api dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 4. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990, tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 5. Surat Keputusan Dirjen Bina Tuna Warga Nomor DP.33/18/14, tanggal 31 Desember 1974 tentang PPLP. 6. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Nomor E.76-UM.01.06 tahun 1986, tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara. B. UMUM.

1. Dalam upaya menciptakan kondisl Lapas yang aman dan tertib, langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik dari pada menindak. 2. Petugas Pengamanan sedini mungkin mendeteksi setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan kamtib. 3. Dalam menanggulangi setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas (sekecil apapun), setiap petugas pengamanan harus selafu memahami dan memperhatikan petunjuk langkah-langkah pengamanan sesuai dengan jenis gangguan kamtib yang terjadi.

4. Jenis gangguan kamtib di Lapas meliputi : a. Pencurian, pemerasan dan pengancaman. b. Perkelahian antar Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan (didalam kamar atau di luar kamar). c. Pemberontakan dan pertawanan terhadap petugas. d. Kebakaran. e. Unjuk rasa dan mogok makan. f. Pelarian perorangan maupun massal. g. Bencana alam (banjir, gempa bumi, angin topan). h. Penyerangan dari luar Lapas. i. Lain-lain gangguan keamanan dan ketertiban. 5. Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas adalah Kalapas, KPLP, Piket, Karupam dan petugas pengamanan dan instansi terkait (Kepolisian, Pemadam Kebakaran). 6. Laporan Karupam kepada Kepala KPLP hanya dilakukan pada saat jam kerja, sedangkan pada waktu diluar jam kerja/hari libur Karupam melaporkan kepada Piket. 7. Apabila keadaan gangguan kamtib tidak dapat dikendalikan, segera meminta bantuan Polisi atau aparat terkait lainnya.

C. PROSEDUR TETAP. 1. PETUGAS PENGAMANAN a.

Segera mengambil langkah pengamanan dengan berupaya menghentikan kejadian gangguan kamtib. b. Apabila diperkirakan tidak dapat ditanggulangi, segera melaporkan kejadian tersebut kepada Karupam melalui sarana tercepat (handy talky; sirine/ alarm; lonceng). c. Melokalisir kejadian agar tidak meluas kelokasi yang lain. 2. KEPALA REGU PENGAMANAN. a.

Setelah mendapat laporan atau mendengar isarat tanda bahaya atau menyaksikan langsung adanya gangguan kamtib, maka segera mengambil tindakan (misalnya: membunyikan isyarat tanda bahaya), agar seluruh petugas pengamanan siap siaga dan mengamankan lokasi masingmasing.

b. Apabila menurut penilaian keadaan dapat diatasi, maka tindakan yang diambil adalah sebagai berikut: 1) Memberi perintah untuk menghentikan kerusuhan (gangguan kamtib lainnya). 2) Apabila tidak diindahkan, melepaskan tembakan peringatan. 3) Apabila juga tidak diindahkan, menembak salah seorang yang menjadi pemicu kerusuhan pada bagian tubuh yang tidak membahayakan jiwanya (temtama bagian kaki) dari tempat yang cukup aman (untuk mencegah kemungkinan direbutnya senjata api). c.

Apabila keadaan tidak dapat dikendalikan, segera meminta bantuan Polisi/aparat keamanan.

d. Apabila kerusuhan yang disertai dengan perlawanan terhadap petugas maka tindakan/langkah yang harus diambil, adalah : 1) Memperingatkan agar pelaku menghentikan tindakannya.

2) 3)

Memerintahkan untuk memasukan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan tersebut ke kamar tersendiri dan melaporkan tindakannya kepada Piket. Bila peringatan lisan tidak pula diindahkan, memberikan peringatan dengan letusan senjata api tiga kali berturut-turut dan apabila juga tidak diindahkan sedangkan perlawanan tersebut membahayakan petugas maka menembak kaki peiaku.

e.

Apabila terjadi pemberontakan maka langkah yang diambil adalah: 1) Memberikan tanda isarat kepada seluruh petugas baik yang sedang bertugasmaupun yang bertempat tinggal disekeliling Lapas dengan jalan membunyikan sirine atau lonceng lima kali berturut-turut secara terus rnenerus dan segera meminta bantuan kepada Polri/Aparat Keamanan. 2) Memberikan perintah kepada seluruh pelaku untuk menghentikan pemberontakan dan kembaii ke Blok/Kamar masing-masing serta melokalisir tempat kejadian. 3) Apabila perintah tidak dilaksanakan memberikan peringatan dengan letusan senjata api tiga kali berturut-turut dan apabila juga tidak diindahkan, maka menembak kaki pelaku yang diperkirakan sebagai pimpinannya.

f.

Apabila terjadi percobaan pelarian yang masih dafam tembok mengambil tindakan sebagai berikut: 1) Memberikan tanda isarat kepada seluruh petugas baik yang sedang bertugas maupun yang bertempat tinggal disekeliling Lapas dengan jalan membunyikan sirine atau lonceng empat kali berturut-turut secara terus menerus dan apabila diperlukan segera meminta bantuan kepada Polri/Aparat Keamanan. 2) Memasukkan seluruh Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan ke kamar masingmasing, untuk memudahkan upaya pencarian. 3) Melokaiisir tempat yang diperkirakan menjadi persembunyian dengan cara menempatkan petugas untuk mengawasi tempat-lempat yang dicurigai guna membatasi ruang gerak pelaku. 4) Melakukan pencarian ditempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian. 5) Jika sudah ditemukan memerintahkan kepada pelaku agar menyerah dengan cara mengangkat tangannya dan berjalan jongkok. 6) Jika pelaku tidak mau menyerah, memberikan tembakan peringatan dengan letusan senjata api tiga kali berturut-turut dan apabila tidak diindahkan maka menembak kaki pelaku.

g. Bila terjadi kebakaran mengambil langkah sebagai berikut : 1) Membunyikan isyarat tanda bahaya kebakaran untuk kesiap-siagaan denganjalan membunyikan sirine atau lonceng tiga kali berturut-turut secara terus menerus dan meminta bantuan unit pemadam kebakaran terdekat sambil mengupayakan memadamkan kebakaran seoptimal mungkin dengan menggunakan sarana pemadam kebakaran yang tersedia. 2) Meningkatkan kesiagaan disetiap pos penjagaan, untuk mencegah terjadinya kepanikan atau gangguan keamanan lainnya. 3) Apabila kebakaran dapat membahayakan keselamatan, maka Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang terancam diungsikan (dievakuasi) ketempat yang lebih aman. 4) Mengamankan instalasi-instalasi penting : dokumen penting dan buku-buku register, gardu listrik beserta jaringannya, gudang persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi dan kekayaan negara lainnya. h.

Apabila terjadi bencana alam (banjir, gunung meletus, angin topan, dll), mengambil langkah/tindakan untuk menyelamatkan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan dan menjaga keutuhan serta mengamankan kekayaan negara yang masih mungkin dapat diamankan. Sedangkan bila bencana alam tersebut jelas-jelas akan mengancam jiwa Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, maka seluruh Narapidana/Anak Didik

i.

j.

Pemasyarakatan dapat diungsikan/ dievakuasi ketempat yang lebih aman, beserta dokumendokumen penting yang berkaitan dengan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. Apabila terjadi perkelahian perorangan didalam kamar: 1) Mengupayakan melerai dan menghentikan perkelahian serta memerintahkan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan lainnya untuk tetap tenang. 2) Bila peringatan tidak diindahkan, maka diberikan peringantan yang kedua kali dan apabila masih tidak diindahkan maka bila dipandang perlu memberi peringatan dengan letusan senjata api keatas disertai dengan perintah agar semua Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan untuk tetap tenang ditempat masing-masing. 3) Bersama-sama dengan petugas piket dan anggota regu pengamanan membuka pintu kamar serta memerintahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berkelahi keiuar dari kamamya dan memisahkan penempatannya dalam kamar tersendiri. Apabila terjadi perkelahian perorangan diluar kamar: 1) Mengupayakan melerai dan menghentikan perkelahian serta memerintahkan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan lainnya untuk masuk ke kamamya masing-masing. 2) Bila peringatan tidak diindahkan, maka diberikan peringatan yang kedua kali dan apabila masih tidak diindahkan maka bila dipandang perlu memberi peringatan dengan letusan senjata api keatas disertai dengan perintah agar semua Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan untuk tetap tenang ditempat masing-masing. 3) Bersama-sama dengan petugas piket dan anggota regu pengamanan membawa/mengamankan para pelaku ke ruang KPLP untuk pemeriksaan lebih lanjut.

k. Apabila terjadi perkelahian antar kelompok didalam kamar v : 1) Membunyikan tanda isarat agar setiap petugas peng gjamanan dalam keadaan waspada. 2) Member! peringatan secara lisan dan segera melaporkamn kepada• ', Piket/KPLP. 3) Sambil menunggu perintah Kalapas, Kepala regu pencjegamanan' harus mengambil tindakan seperti huruf (point 1 ), tidak dibenarkan membuka pintu kamar. I.

Bila perkelahian merupakan pengeroyokan : 1) Mengambil langkah pertama untuk menghentikan dengan perintah lisan. 2) Bila tidak bisa dilerai dengan perintah lisan, segera memerintahkan seluruh Narapidana/Anak Didik Pemasyarakataian kamar tiarap menghadap ke dinding dan memerintahkan si p oenderita segera mendekati pintu untuk dikeluarkan. 3} Melaporkan kejadian kepada petugas piket. 4) Dengan dibantu oleh petugas piket dan anggo-tota regu pengamanan mengeluarkan sipenderita dari kamarnya. 5) Apabila perintah tidak diindahkan dapat melepaskan tesembakan peringatan ketempattempat yang tidak membahayaka an. 6) Meminta bantuan aparat keamanan setempat (Kepolislsian).

m. Apabila terjadi pemogokan makan tindakan yang harus dilakukan: 1) Memanggil pelaku/salah seorang pelaku dan menasanyakan sebabnya. 2) Membujuk agar mau menghentikan pemogokan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan. 3) Melaporkan kepada petugas piket. 3.

PETUGAS PIKET

Dalam upaya penanggulangan gangguan kamtib petugas piket setelah menerima laporan dari Kepala Regu pengamanan maka tindaksxan yang harus dilakukan adalah : a. Segera melaporkan kejadian kepada Kalapas dan KPLP.

b.

Bersama-sama dengan Kalapas dan KPLP berupaya untuk menaggulangi gangguan Kamtib dengan tetap memperhatikan langkah-langkah tindakan pengamanan sesuai dengan ketentuan.

c. Membuat laporan kejadian secara tertulis. 4. KEPALA KESATUAN PENGAMANAN.

Segera setelah menerima iaporan dari petugas piket dan perintah penanggulangan dari Kalapas mengambil tindakan : a. Memerintahkan kepada Kepala Regu Pengamanan untuk mengambil tindakan penanggulangan. b. Dalam melakukan tindakan penanggulangan harus tetap memperhatikan langkah-langkah tindakan pengamanan. c.

.

Dalam hal terjadi gangguan Kamtib yang memeriukan bantuan dari instansi terkait (Polri, Pemadam Kebakaran), KPLP harus mengkoordinir strategi penaggulangannya.

BAGAN PROTAP PENGAWALAN

A. DASAR.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Kepmenkeh Rl Nomor M.07-PL.03.05 tahun 1987 tanggal 23 Juni 1987 tentang Tatacara Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemeliharaan Senjata Api dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 5. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 6 Keputusan Direktur Bina Tuna Warga Nomor: DP.3/18/14 Tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. B. UMUM.

1

Pengawalan Narapidana/Anak Didik di luar Lapas dilakukan oleh Petugas Lapas, namun dalam hal tertentu dapat meminta bantuan POLRI.

2. Jenis kegiatan pengawalan sebagaimana dimaksud angka 1, adalah : a. Proses Peradilan (saksi, perkara lain atau PK).

b. Pemindahan Narapidana/Anak Didik. c. Assimilasi. d. Alasan penting (sakit, menjadi Wali, keluarga meninggal dunia atau menjenguk keluarga sakit keras). 3. Selain untuk kegiatan asimilasi pada prinsipnya pengawalan terhadap Narapidana/Anak Didik diborgol. 4. Pengawalan terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan Wanita dilakukan dengan menyertakan Petugas Wanita. C. PROSEDUR TETAP. 1. ADMINISTRASI KAMTIB.

a. Membuat surat permintaan pengawalan kepada POLRI. b Membuat surat perintah pengawalan untuk Petugas Pengamanan Lapas, yang memuat : 1) Identitas pengawal. 2) Identitas yang dikawal. 3) Maksud dan tujuan. 4) Sarana pengamanan yang dibawa dan transportasi yang digunakan. 2.

PEMBINAAN.

Memberikan pelayanan administrasi dan mendampingi petugas POLRI/ KPLP (terutama menyangkut kegiatan pendaftaran). 3. PETUGAS PENGAWAL LAPAS. a.

Meneliti dan mencocokan nama-nama Narapidana/Anak Didik pada surat perintah pengawalan dengan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan dikawalnya.

b.

Meneliti surat, periengkapan, perbekalan keperluan pengawalan.

c.

Mengatur strategi pengawalan (jalan harus teratur dan tertib, apabila menggunakan kendaraan harus duduk dengan teratur dan sebagainya) agar Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan tidak berkesempatan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

d.

Tidak meninggalkan Narapidana/Anak Didik yang dikawal selama dalam perjalanan dan melakukan pengawalan langsung ke tempat tujuan.

e.

Menjaga tertibnya serah terima Narapidana/Anak Didik yang dikawal beserta surat-surat dan barang-barang bawaannya.

f.

Menjaga agar tidak terjadi gangguan dari pihak luar terhadap Narapidana/Anak Didik yang dikawal.

g.

Dalam hal pengawalan Narapidana/Anak Didik di rumah sakit di luar Lapas, mengikuti terus kemana Narapidana/Anak Didik yang dikawal pada waktu diperiksa dokter atau proses pengobatan, termasuk memeriksa terlebih dahulu ruangan yang digunakan untuk melihat kemungkinan Narapidana/Anak Didik yang bersangkutan melarikan din atau menggunakan benda-benda berbahaya yang ada di ruangan tersebut.

h. Dalam hal pengawalan Narapidana/Anak Didik yang dipindahkan ke Lapas lain, apabila terjadi kerusakan kendaraan yang digunakan, melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Memerintahkan Narapidana/Anak Didik untuk tetap duduk ditempatnya masingmasing dan pintu kendaraan tetap dalam keadaan terkunci. 2) Apabila kerusakan diperkirakan cukup lama, maka pimpinan pengawal menghubungi Pos POLRI terdekat untuk memberitahukan kerusakan tersebut dan meminta bantuan tambahan pengawalan. 3) Apabila keadaan tidak memungkinkan untuk memperbaiki kendaraan, maka sedapat mungkin membawa Narapidana/Anak Didik yang dikawal ke Pos POLRI/Lapas/Rutan terdekat. 4) Mengusahakan kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa Narapidana/Anak Didik yang dikawal menuju ke tempat tujuan. 5) Membuat berita acara kerusakan dan tindakan-tindakan yang telah diambil, dan segera melaporkannya kepada Kalapas. i.

Apabila Narapidana/Anak Didik yang dikawal sakit dalam perjalanan, maka tindakan yang diambil adalah sebagai berikut : 1) Memberikan pertolongan pertama dengan persedian obat yang dibawa. 2) Apabila pertolongan tersebut tidak membawa hasil, maka segera berhenti pada Pos POLRI atau Rumah Sakit/Puskesmas terdekat untuk meminta bantuan. 3) Apabila Narapidana/Anak Didik yang bersangkutan harus dirawat, maka segera meminta bantuan kepada Lapas/Rutan terdekat untuk penitipan sementara dengan membuat berita acara penitipan.

j.

Apabila terjadi kericuhan, percobaan pelarian atau melawan dan sebagainya, mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1) Memberikan tanda bahaya. 2) Memberikan perintah untuk menghentikan kericuhan. 3) Apabila tidak diindahkan, memberi tembakan peringatan keatas sebanyak 3 (tiga) kali. 4) Apabila juga tidak diindahkan langsung menembak kaki atau bagian tubuh yang tidak membahayakan.

BAGAN PROTAP NARAPIDANA/ANAK DiDIK PEMASYARAKATAN YANG SAKIT KRITIS BEROBAT KE RUMAH SAKIT (RS)

A. DASAR.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Kepmenkeh R! Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. B. UMUM.

1. Setiap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit keras/kritis dapat dilakukan di rumah sakit di luar Lapas atas nasehat dokter Lapas. 3. Dalam keadaan yang terpaksa/mendesak sebagai langkah darurat Kalapas dapat mengambil tindakan untuk segera membawa Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan tersebut ke Rumah Sakit di Luar Lapas untuk menyelamatkan jiwanya. 4. Dalam keadaan darurat unit kerja berperan dalam menangani Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit kritis adalah : Kalapas, Kepala Regu Pengamanan, Piket, Dokter/perawat dan Petugas Pengamanan. 5. Terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, keluarganya wajib diberi tahu. C. PROSEDUR TETAP. 1. KEPALA REGU PENGAMANAN. a.

Melihat langsung kondisi kesehatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit.

b. c. d. e. f.

Menghubungi dokter/perawat Lapas. Melaporkan kepada Kalapas atau Kepala KPLP. Mencatat dalam Buku Laporan Pengamanan. Mencacat dalam Buku Pengeluaran dan Pengawalan. Memerintahkan kepada anggota regu pengamanannya untuk mengawal ke Rumah Sakit dengan pengamanan maksimum, bila dipandang periu dapat diborgol. g. Melaporkan pelaksanaan pengeluaran dan pengawalan terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit kritis kepada Kalapas. 2.

PETUGAS PIKET.

a. Menerima pemberitahuan tentang adanya Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit kritis dari Kepala Regu Pengamanan. b. Melihat langsung kondisi kesehatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit. c. Membantu Karupam dalam proses pengeluaran dan pengawalan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit kritis. 3. DOKTER/PERAWATAN.

a

Atas dasar pemberitahuan Kepala Regu Pengamanan, memeriksa langsung kondisi kesehatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit. b. Memberi saran kepada Kalapas atau KepaJa KPLP untuk perawatan ianjutan ke Rumah Sakit di Luar Lapas. 4. KALAPAS.

a. Menerima laporan dari Kepala Regu Pengamanan tentang adanya Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit kritis dan harus segera dibawa ke Rumah Sakit di Luar Lapas. b. Berdasarkan saran dan pertimbangan dokter/petugas perawatan dan dengan keyakinannya memerintahkan kepada Kepala Regu Pengamanan untuk membawa sipenderita berobat di Rumah Sakit luar Lapas. c. Melalui sarana tercepat memberitahukan kepada pihak keluarga Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit. 5.

REGU PENGAMANAN (PENGAWAL).

a

Meneliti dan mencocokan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan dikawal adalah benar-benar yang dimaksud. b. Melakukan pengawalan dengan tetap memperhatikan ketentuan/ tata cara pengawalan. c. Membuat laporan pengawalan.

BAGAN PROTAP NARAPIDANA/ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG SAKIT BEROBAT KE RUMAH SAKIT (RS)

A. DASAR.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. B. UMUM.

1. Setiap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan Lapas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan oleh Dokter Lapas/Rutan. 3. Pelayanan kesehatan bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berdasarkan nasehat dokter memerlukan pengobatan lanjutan di Rumah Sakit luar Lapas harus seizin Kalapas. 4. Pengawalan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit selama berobat di Rumah Sakit luar Lapas dikawai oleh petugas pengamanan Lapas, jika dipandang perlu dapat meminta bantuan pihak Poiri. 5. Terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, keluarganya wajib diberi tahu. C. PROSEDUR TETAP. 1. DOKTER/PERAWAT LAPAS.

a. Memeriksa Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit. b. Membuat surat keterangan kondisi kesehatan tentang perlu tidaknya

seorang Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit untuk berobat lanjutan ke Rumah Sakit di luar Lapas. c. Menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada unit pembinaan. 2.

PEMBINAAN.

a. Menerima hasil pemeriksaan dokter dan mencatat dalam buku Register G. b. Melaporkan kepada Kalapas tentang adanya Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit dan memerlukan pengobatan lanjutan. c. Membuat surat pemberitahuan kepada pihak keluarga Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit: d. Mengadakan koordinasi dengan Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban untuk dibuatkan surat perintah pengawalan serta surat pengeluarannya. 3. KALAPAS. a. Menerima dan mempelajari laporan hasil pemeriksaan dokter. b. Memerintahkan kepada Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban untuk dibuatkan surat perintah pengeluaran dan pengawalan. c. Menerima laporan hasil pelaksanaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berobat ke RS. 4. KEPALA ADMINISTRASI KAMTIB.

a. b. c. d. 5.

Membuat surat perintah pengawalan bagi petugas yang akan melakukan pengawalan. Membuat surat pengeluaran Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan keluar Lapas. Melakukan koordinasi dengan Kepala Pembinaan. Menyerahkan surat perintah pengawalan dan pengeluaran Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada Kepala KPLR

KEPALA KPLP.

a.

Menerima surat perintah pengawalan dan pengeluaran Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan dari Kepala Administrasi Kamtib. b. Meneliti dan mencocokan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan berobat ke RS diluar Lapas. c. Menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan berobat tersebut kepada Petugas Pengawal. d. Melaporkan hasil pelaksanaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berobat ke RS diluar Lapas kepada Kalapas.

BAGAN PROTAP NARAPIDANA /ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG MENINGGAL DUNIA

A. DASAR.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Feraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tenlang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentann Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. B. UMUM. 1. Setiap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia baik karena sakit maupun karena tidak wajar tetap harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia karena sakit selama didalam Lapas harus diperiksa oleh Dokter Lapas dan dibuatkan surat keterangan sakit serta kematian yang diketahui oleh Kalapas. 3. Selambat-lambatnya dalam waktu satu kali dua puluh empat jam harus sudah diberitahukan kepada pihak keluarganya. 4. Kalapas membentuk Tim untuk membuat Berita Acara Kematian yang anggotanya terdiri dari tiga unsur yaitu : keamanan, perawatan dan pendaftaran. 5. Apabila terjadi kematian Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan secara tidak wajar yang dinyatakan oleh dokter, Kalapas harus segera melaporkannya kepada Poiisi. 6. Selambat-lambatnya dalam waktu dua kali dua puluh empat jam, Kalapas memberi laporan atas kematian Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan tersebut kepada :

a. Kepala Kantor Wilayah setempat. b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 7. Dalam waktu dua kali dua puluh empat jam tidak ada keterangan dari pihak keluarga, maka jenazah dimakamkan oleh pihak Lapas dengan Berita Acara Pemakaman. 8. Jika pemakaman dilakukan oleh pihak keluarganya maka harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan jenazah. 9. Jika penguburannya diserahkan kepada Lapas maka pihak keluarga harus membuat surat pernyataan penyerahan pemakaman jenazah kepada Lapas. 10. Barang-barang milik pribadi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia harus segera dikembalikan kepada keluarganya dengan Berita Acara. 11. Dalam hal barang-barang milik Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dimaksud tidak diambil atau diperlukan keluarganya maka : a. Barang-barang yang tidak berharga dimusnahkan atas perintah Kalapas. b. Barang-barang yang kemungkinan masih dapat digunakan diserahkan kepada Lembaga Sosial untuk dimanfaatkan. 12. Unit Kerja yang terlibat dalam kegiatan pelayanan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia adalah : Kalapas, Pembinaan, Tim Pemeriksa Kematian. KPLP. C. PROSEDUR TETAP. 1. PEMBINAAN. a. b. c. d. e. f.

Membuat laporan kematian kepada Kalapas yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dokter tentang keterangan sakit dan kematianya. Selambat-lambatnya dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahukan kepada keluarga Narapidana/Anak Didik Pemasyarakalan. Bila meninggalnya karena tidak wajar yang dinyatakan oleh dokter. maka membuat surat pemberitahuan kepada pihak Polri. Mengambil sidik jari Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal. Menyelesaikan administrasi barang-barang milik Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Menyelesaikan adminstrasi yang berkaitan dengan kematian Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan (Berita Acara penyerahan jenazah. dll).

2. KALAPAS. a Menerima laporan kematian Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dari Pembinaan. b. Membentuk Tim Pemeriksa Kematian dan memerintahkan untuk segera melakukan penelitian penyebab kematian. c. Menerima laporan hasil kerja Tim Pemeriksa Kematian. d. Selambat-lambatnya dalam waktu dua kali dua puluh empat jam melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

3. TIM PEMERIKSA. a. Menerima perintah dari Kalapas untuk mengadakan penelitian penyebab kematian. b. Melakukan penelitian dan membuat Berita Acara Kematian. c. Melaporkan hasil penelitian kepada Kalapas.

4.

KEPALA KPLP. a.

Bertanggung jawab terhadap pengawalan jenazahnya sampai dengan diserahkan kepada pihak keluarga atau sampai pemakamannya. b. Mengamankan barang-barang milik Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dipakai dan menyerahkan kepada petugas pembinaan untuk dimasukkan dalam register D. c Apabila terjadi kematian tidak wajar di dalam Lapas maka sebelum petugas Polri datang harus mengamankan tempat kejadian (TKP) dan menjaga jenazah agar tetap ditempat kejadian dan tidak disentuh oleh siapapun.

BAGAN PROTAP PEMINDAHAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

A. DASAR.

1. Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Kepmenkeh Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/lahanan. B. UMUM. 1 . Pemindahan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dapat dilakukan untuk kepentingan pembinaan, kamtib, proses peradilan atau kepentingan lain yang dianggap perlu. 2. Pemindahan yang dilakukan karena keperluan yang sangat mendesak, terutama menyangkut masalah kamtib dapat dilakukan tanpa melalui sidang TPP. 3. Apabila dipandang perlu pengawalan pemindahan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dapat dilakukan dengan bantuan petugas Polri. C. PROSEDUR TETAP. 1. PEMBINAAN. a.

Mengiventarisrr dan membuat daftar nama-namaDidik Pemasyarakatan yang akan dipindah dan menyampaikan kepada sekretaris TPP untuk dapat disidangkan.

b. Registrasi dan Bimpas (Sekretaris TPP). 1) Menyiapkan berkas-berkas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan, yaitu : - Kartu Pembinaan. - Kartu Kesehatan. - Surat-surat penetapan penahanan/perpanjangan penahanan. - Surat putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan; - Salinan register BI/BII, D dan F; - Surat keterangan dari kejaksaan tentang tidak adanya perkara lagi; - Surat keterangan kesehatan dari dokter Lapas; Litmas, dan - Berkas lainnya yang berhubungan elengan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. 2) Membuat risalah singkat pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan dipindahkan. meliputi kegiatan pembinaan yang telah dilakukan dan keadaan perilakunya selama yang bersangkutan berada di Lapas. 3) Membuat undangan dan menyampaikan undangan sidang TPP yang dilampiri dengan risalah singkat pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 2). 2. TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP). a. Pengesahan acara. pembukaan dan pengantar acara sidang oleh Ketua sidang b. Penyampaian laporan singkat perkembangan pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan oleh Wali Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. c. Apabila dipandang perlu dapat menghadirkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dan memberikan penjelasan tentang maksud • pemindahan. d. Pembahasan. e. Kesimpulan. f. Pembacaan hasil sidang. g. Membuat notulen dan risalah sidang TPP. h. Membuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota TPP. i. Membuat dan menyerahkan rekomendasi TPP kepada Kalapas. 3. KALAPAS. a. Mempelajari rekomendasi dan risalah sidang TPP. b. Memberikan persetujuan atau penolakan atau penundaan/ pertimbangan lain c. Memerintahkan kepada unit pembinaan untuk membuat keputusan pemindahan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan alasan yang ditentukan. d. Memerintahkan kepada unit pembinaan untuk membuat dan melanjutkan usul pemindaha'n Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan antar wilayah kepada Kakanwil setempat untuk diproses lebih lanjut pada Ditjen Pemasyarakatan. e. Memerintahkan kepada unit Pembinaan untuk melaksanakan Keputusan pemindahan yang telah ditetapkan.

4. PEMBINAAN. a. Membuat dan menyerahkan surat pengantar beserta tembusan keputusan pemindahan kepada unit Administrasi Kamtib. b. Meneliti kembali dan mempersiapkan administrasi pemindahan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu : 1) Melakukan Pemeriksaan kesehatan dengan dibuat berita acara pemeriksaan kesehatan yang ditandatangani oleh dokter atau paramedis Lapas.

2) Mengambil teraan jari tengah tangan kiri pada buku register Bl/ Bll, D dan F. 3) Membuat Berita Acara Serah terima Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. 4) Meminta kembali barang inventaris (pakaian, tempat makan, muk, selimut). c. Membuat surat pemberitahuan kepada pihak keluarga, tentang pemindahan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. d. Memerintahkan seorang petugas administrasi untuk mengikuti pemindahan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan bersama pengawal yang ditentukan. 5. ADMINISTRASI KAMTIB. a. Membual surat perintah pengawalan berdasarkan keputusan pemindahan. b. Menyampaikan surat perintah pengawalan dan keputusan pemindahan kepada Kepala KPLP untuk menyiapkan pengawal. c. Dalam hal pemindahan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan antar wilayah (keputusan Ditjen Pemasyarakatan), membuat surat permintaan bantuan kepada Polri dalam hal pengawalannya. 6. KPLP.

a.

Petugas pengawal menyampaikan surat perintah pengawalan pemindahan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada Karupam. b. Karupam memerintahkan kepada petugas pengamanan blok untuk memanggil Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. c. Petugas Pengamanan blok melakukan : 1) Menghitung dan mencocokkan nama dan jumlah Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang akan dipindahkan berdasarkan surat keputusan pemindahan. 2) Menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada Karupam. d. Karupam melakukan : 1) Menghitung dan mencocokkan kembali surat keputusan pemindahan dengan jumlah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan dipindahkan. 2) Mencatat jumlah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, tujuan pemindahan dan pengawalnya pada buku laporan. 3) Mencatat jumlah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang keluar untuk pemindahan pada buku pengeluaran Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan dan ditandatangan oleh petugas pengawalan. 4) Melakukan penggeledahan badan dan barang yang dibawa keluar dengan teliti. 5) Petugas pengawal membawa buku pengeluaran Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan dan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dikawalnya kepada petugas Portir. Apabila Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dikawal lebih dari satu, maka Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan dibariskan dengan tertib menuju ruang portir.

e. Petugas Portir melakukan : 1) Meneliti dan menjaga agar jumlah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berada di ruang portir seimbang dengan kekuatan penjagaan pada portir. 2) Setelah yakin dengan kekuatan penjagaan di portir. petugas portir membuka pintu II dan memerintahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan masuk dengan tertib, kemudian mengunci kembali. 3) Mencocokan dan mencatat jumlah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, tujuan pemindahan dan pengawalnya pada buku laporan. 4) Mencatat jumlah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang keluar pada papan lalu lintas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan.

5) Membuka Pintu I dan memerintahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan keluar pintu satu persatu sambil melakukan penghitungan kembali dan mengamati tertibnya Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan memasuki mobil sel wagon yang disiapkan. 6) Menutup dan mengunci kembali Pintu I dengan sempuma.

BAGAN PROTAP PENGELUARAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (CMK)

A. DASAR.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraluran Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 3. Peraluran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat danjata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 5. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor : M.03-PK.04.02 tahun 1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana. 6. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor : M.01-PK.04.10 tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, 7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 tahun 1992 tanggal 13 Januari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasa Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. B. UMUM. 1. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarganya selama dalam jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 X 24 jam (di luar waktu dalam perjalanan). 2. Unit kerja yang bertugas dalam pengeluaran Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan untuk keperluan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah : Kalapas, Pembinaan, TPP, Administrasi Kamtib, KPLP dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

C. PROSEDUR TETAP. 1.

PEMBINAAN.

a. Wali narapidana Mengajukan nama-nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang telah mengajukan permohonan CMK dan memenuhi syarat administratif dan tasilitatif kepada Sekretaris TPP. b. Sekretaris TPP 1) Menyiapkan berkas-berkas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan, yaitu : - Kartu Pembinaan. - Litmas dan Bapas atau yang diiegalisir oleh Bapas. - Salinan Putusan Pengadilan (ekstrak vonis) - Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa Narapidana/ - Anak Didik Pemasyarakatan tidak mempunyai perkara lagi - Salinan Dattar Hurut F - Salinan Daftar perubahan atau pengurangan masa pidana. - Surat keterangan kesehatan dari dokter. - Perhitungan ekspirasi assimilasi. 2)

Membuat risalah singkat pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan disidangkan yang meliputi kegiatan pembinaannya dan keadaan perilakunya selama yang bersangkutan berada di Lapas.

3) Membuat undangan dan menyampaikan undangan sidang TPP yang dilampiri dengan risalah singkat pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 2).

2.

TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP). a. Melaksanakan sidang TPP. b. Membuat berita acara persidangan yang ditanda tanganr oleh seluruh anggota yang hadir. c. Membuat dan menyampaikan rekomendasi TPP kepada Kalapas.

3.

KALAPAS. a. Mempelajari rekomendasi TPP. b Memerintahkan kepada unit Pembinaan untuk membuat keputusan CMK berdasarkan rekomendasi TPP dengan tembusan kepada Bapas. c. Memerintahkan kepada unit pembinaan untuk membuat daftar Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan diberikan CMK dan melaporkan jadual pelaksanaan CMK Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada Kakanwil setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. d Memerintahkan kepada unit Pembinaan untuk melaksanakan CMK.

4. PEMBINAAN. Membuat dan menyerahkan surat pengantar beserta tembusan keputusan CMK kepada unit Administrasi Kamtib.

5. ADMINISTRASI KAMTIB. a. Membuat surat perintah pengawalan berdasarkan keputusan CMK. b. Menyampaikan surat perintah pengawalan dan keputusan CMK kepada Kepala KPLP. 6. KPLP. a. b. c.

d.

e.

f.

g.

Petugas pengawal menyampaikan surat perintah pengawalan dan keputusan CMK kepada Karupam. Karupam memerintahkan kepada petugas pengamanan blok untuk memanggil Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. Petugas Pengamanan blok melakukan : 1) Mencocokkan surat keputusan CMK dengan nama Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang akan melaksanakan CMK. 2) Menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan kepada Karupam. Karupam melakukan : 1) Mencocokkan surat keputusan CMK dengan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. 2) Mencatat nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, alamat tujuan CMK dan nama pengawalnya pada buku laporan. 3) Mencatat nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang keluar pada buku pengeluaran Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dan ditandatangan oleh petugas pengawalan. 4) Petugas pengawal membawa buku pengeluaran Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan dan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dikawalnya kepada petugas Portir. Petugas Portir melakukan : 1) Meneliti dan menjaga agar jumlah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berada di ruang portir seimbang dengan kekuatan penjagaan pada portir. 2) Setelah yakin dengan kekuatan penjagaan di portir. petugas portir membuka pintu II dan memerintahkan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan masuk dengan tertib, kemudian mengunci kembali. 3) Mencocokan dan mencatat nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. jam keluar/masuk. tujuan CMK dan nama pengawalnya pada buku laporan. 4) Mencatat nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang keluar pada papan lalu lintas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. 5) Membuka Pintu I dan memerintahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan keluar pintu. 6) Menutup dan mengunci kembali Pintu I dengan sempurna. Petugas Pengawal mengantar/menjemput Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang melaksanakan CMK kepada/dari keluarganya dan mengisi serta menandatangani berita acara serah terima Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat. Dalam hal pelaksanaan CMK tanpa pengawalan maka Kepala KPLP membuat dan menandatangani berita acara serah terima dengan pihak keluarga yang menjemput/mengantar Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas.

BAGIAN PROTAP PENGELUARAN NARAPIDANA/ANAK PIDANA/ANAK NEGARA (ASSIMILASI)

A. DASAR.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasarna Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan' Pemasyarakatan. 7. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 19go| tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 8. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor : M.03-PK.04.02 tahun 1991; tanggal 19 Juni 1991 tentang Cut! Mengunjungi Keluarga bagj 1 Narapidana. 9. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor : M.01-PK.04.10 tahun 19gg| tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat i Cuti Menjelang Bebas. 10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-PK.04.1Q1 tahun 1992 tanggal 13 Januari 1992 tentang Petunjuk PelaksanaanJ Assimilasi. Pembebasa Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. B. UMUM. 1. Pengeluaran Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara untuk keperluanff kegiatan assimilasi, mencakup : a. Bekerja pada pihak ketiga b. Bekerja Mandiri c. Bekerja pada Lapas Terbuka d. Kegiatan Pendidikan

e. f. g. h.

Kegiatan Bimbingan Kegiatan Latihan Ketrampilan Kegiatan Sosial Kegiatan Pembinaan Lainnya diluar Lapas

2. Unit kerja yang bertugas dalam pengeluaran Narapidana/Anak Pidana/| Anak Negara untuk keperluan kegiatan assimilasi adalah : KakanwB setempat. Kalapas. Pembinaan. TPP. Administrasi Kamtib dan KPLP. C. PROSEDUR TETAP. 1.

PEMBINAAN.

a. Wali Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara Mengajukan nama-nama Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif kepada Sekretaris TPP. b. Sekretaris TPP 1) Menyiapkan berkas-berkas Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang bersangkutan, meliputi : -

Kartu Pembinaan. Litmas dari Bapas atau yang dilegalisir oleh Bapas. Perhitungan tahap pembinaan. Salinan putusan Pengadilan (ekstrak vonis). Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa Narapidana/ Anak Pidana/Anak Negara tidak mempunyai perkara lagi. Salinan Daftar Huruf F. Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan masa pidana. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dokter. Bagi Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan : a) b)

surat keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan; surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

2) Membuat risalah singkat pembinaan Narapidana/Anak Pidana/ Anak Negara yang akan disidangkan yang meliputi kegiatan pembinaannya dan keadaan perilakunya selama yang bersangkutan berada di Lapas. 3) Membuat undangan dan menyampaikan undangan sidang TPP yang dilampiri dengan risalah singkat pembinaan Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2). 2. TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP). a. Melaksanakan sidang TPP. b. Membuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir. c. Membuat dan menyampaikan rekomendasi TPP kepada Kalapas.

3. KALAPAS. a. Mempelajari rekomendasi dan risalah sidang TPP. b. Memberikan persetujuan atau penolakan atau pertimbangan lain c. Memerintahkan kepada unit Pembinaan untuk membuat keputusan assimilasi berdasarkan rekomendasi TPP berupa pendidikan, bimbingan, latihan keterampilan dan kegiatan pembinaan lainnya dengan tembusan kepada unit kerja terkait. d. Menerbitkan Surat Keputusan Asimilasi dalam hal asimilasi mengenai kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya diluar LAPAS. e. Mengusulkan kepada Kakanwil setempat dalam hal asimilasi mengenai kegiatan bekerja pada pihak ketiga. bekerja mandtri dan penempatan di Lapas Terbuka. 4. PEMBINAAN. Menyerahkan salinan/copy keputusan asimilasi kepada unit Administrasi Kamtib. 5. ADMINISTRASI KAMTIB. a. b. 6.

Membuat surat perintah pengawalan berdasarkan keputusan asimilasi. Menyampaikan surat perintah pengawalan dan keputusan asimilasi kepada Kepala KPLP.

KPLP. a. Kepala KPLP menunjuk staf KPLP sebagai petugas pengawal. b. Petugas pengawal yang ditunjuk, menyampaikan surat perintah pengawalan kepada Karupam. c. Karupam memerintahkan kepada petugas pengamanan blok untuk memanggil Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang akan melaksanakan asimilasi. d. Petugas Pengamanan blok menyerahkan Narapidana'Anak Pidana/ Anak Negara yang akan melaksanakan asimilasi kepada Karupam. e. Karupam melakukan : 1) Mencocokkan Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang akan melaksanakan kegiatan asimilasi sesuai dengan Surat Keputusan Asimilasi. 2} Mencatat nama Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara, bentuk/ tempat asimilasi dan pengawalnya pada buku laporan pengamanan. 3) Mencatat jumlah Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang keiuarpada buku pengeiuaran/asimilasi dan ditandatangani oieh Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara dan petugas pengawal. 4) Penggeledahan kepada Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang akan keluar. 5) Memerintahkan kepada petugas pengawal membawa buku pengeiuaran/asimilasi dan Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang dikawalnya kepada petugas Portir. Apabila Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang dikawal lebih dari satu, maka para Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang bersangkutan dibariskan dengan tertib menuju ruang portir. f. Petugas Portir melakukan : 1) Meneliti dan menjaga agar jumlah Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang berada di ruang portir seimbang dengan kekuatan penjagaan pada portir. 2) Setelah yakin dengan kekuatan penjagaan di portir, petugas portir membuka pintu II dan memerintahkan Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara masuk dengan tertib, kemudian mengunci kembali. 3) Mencocokan dan mencatat nama Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara, bentuk/tempat asimilasi dan pengawalnya pada buku laporan dan pada papan lalu lintas Narapidana/Anak Pidana/ Anak Negara.

4) Membuka Pintu I dan memerintahkan Narapidana/Anak Pidana/ Anak Negara keluar pintu satu persatu sambil melakukan penghitungan kembali. 5) Menutup dan mengunci kembali Pintu I dengan sempuma.

BAGAN PROTAP PENGELUARAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (CMB DAN PB)

A. DASAR.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tangga! 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor : M.01-PK.04.10 tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 tahun 1992 tanggal 13 Januari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

B. UMUM. 1. Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan diberikan dalam proses pembinaan di luar Lapas yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan 16 KUHP dan Pasal 14

huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan pemitungan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. 2. Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan dalam rangka proses pembinaan di luar Lapas karena yang bersangkutan tidak dapat diberikan Pembebasan Bersyarat (PB) mengingat sisa masa pidananya pendek dengan perhitungan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lama remisi yang diperoleh, maksimum 6 (enam) bulan. 3. PB dan CMB diberikan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan apabila yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan administratif, sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor : M.01-PK.04.10 tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

C. PROSEDUR TETAP. 1. PEMBINAAN a. Wali Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan Mengajukan nama-nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Sekretaris TPP. b. Sekretaris TPP 1) Menyiapkan berkas-berkas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan, yaitu : - Kartu Pembinaan. - Litmas dari Bapas atau yang dilegalisir oleh Bapas. - Perhitungan tahap pembinaan. - Salinan putusan Pengadilan (ekstrak vonis). - Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan tidak mempunyai perkara lagi. Salinan Daftar Huruf F. - Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan masa pidana. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dokter. - Bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan Warga Negara Asing dipetlukan syarat tambahan : a) surat keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan; b) surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat. 2) Membuat risalah singkat pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan disidangkan yang meliputi kegiatan pembinaannya dan keadaan perilakunya selama yang bersangkutan berada di Lapas. 3) Membuat undangan dan menyampaikan undangan sidang TPP yang dilampiri dengan risalah singkat pembinaan Narapidana/Anak Oidik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 2). 2. TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP).

a. Melaksanakan sidang TPP. b. Membuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang nadir, c. Membuat dan menyampaikan rekomendasi TPP kepada Kalapas.

3. KALAPAS. a. Mempelajari rekomendasi dan risalah sidang TPP. b. Mengusulkan PB/CMB kepada Kakanwil setempat. c. Apabila keputusan PB telah diterbitkan, memerintahkan kepada unit pembinaan untuk mengantar Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan melaksanakan PB ke Kejaksaan Negeri setempat dan Bapas. d. Apabila keputusan CMB telah diterbitkan, memerintahkan kepada unit pembinaan untuk menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan melaksanakan CMB kepada Bapas. 4.

PEMBINAAN. a.

Berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh Dirjenpas untuk PB dan Kakanwil setempat untuk CMB, maka unit pembinaan membuat dan menyerahkan surat pengantar beserta tembusan keputusan PB dan CMB kepada unit Administrasi Kamtib. b. Membuat berita acara serah terima Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan melaksanakan PB/CMB. 5. ADMINISTRASI KAMTIB. a.

Membuat surat perintah pengawalan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan melaksanakan PB/CMB. b. Menyerahkan surat perintah pengawalan dan tembusan keputusan PB/CMB kepada KPLP. 6. KPLP. a. Petugas pengawal menyampaikan surat perintah pengawalan kepada Karupam. b. Karupam memerintahkan kepada petugas pengamanan blok untuk memanggil Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. c. Petugas Pengamanan blok melakukan : 1) Mencocokkan surat keputusan PB/CMB dengan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. 2) Menyerahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan kepada Karupam. d. Karupam melakukan : 1) Mencocokkan surat keputusan PB/CMB dengan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. 2) Mencatat nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan pada buku laporan pengamanan. 3) Mencatat nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang keluar pada buku pengeluaran Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dan ditandatangani oleh petugas pengawal. 4) Petugas pengawal membawa buku pengeluaran Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan dan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dikawalnya kepada petugas Portir. e. Petugas Portir melakukan : 1) Meneliti dan menjaga agar jumlah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berada di ruang portir seimbang dengan kekuatan penjagaan pada portir. 2) Setelah yakin dengan kekuatan penjagaan di portir, petugas portir membuka pintu II dan memerintahkan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan masuk dengan tertib, kemudian mengunci kembali.

3) Mencocokan dan mencatat nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, jam keluar dan nama pengawalnya pada buku laporan. 4) Mencatat nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang keluar pada papan lalu lintas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. 5) Membuka Pintu I dan memerintahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan keluar pintu. 6) Menutup dan mengunci kembali Pintu I dengan sempuma. f. Petugas pengawal dan petugas unit pembinaan bersama-sama membawa Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang diberikan PB ke Kejaksaan Negeri setempat untuk mendapatkan pengesahan (eksekusi) dan selanjutnya membawa Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan kepada Bapas dengan membuat berita acara serah terima. g. Bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang diberikan CMB maka petugas pengawal dan pembinaan diserahkan langsung kepada Bapas dengan membuat berita acara serah terima. h. Apabila pada lokasi Lapas tidak terdapat Bapas, maka pihak Lapas mengirimkan surat pemberitahuan tentang pemberian PB/CMB kepada Bapas yang wilayah kerjanya mencakup lokasi Lapas yang bersangkutan.

BAGAN PROTAP PENGELUARAN NARAPIDANA/ANAK PIDANA/ ANAK NEGARA (ALASAN LAIN)

A. DASAR.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. B. UMUM.

1. Pengeluaran Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara untuk keperluan lain, mencakup : a. Meninggalnya/sakit keras Ayah, Ibu, Anak, Cucu, Suami, Isteri, Adik atau Kakak kandung; b. Menjadi wali atas pemikahan anaknya; c. Membagi warisan. 2. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang. 3. Unit kerja yang mempunyai tugas dengan pengeluaran Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara untuk keperluan lain diluar keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah : Kalapas, Pembinaan, TPP, Administrasi Kamtib dan KPLP. 1.

PEMBINAAN

a.

Wali Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara 1) Menerima permohonan Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara untuk keluar Lapas. 2) Meneliti kebenaran dari permohonan yang diajukan Narapidana/ Anak Pidana/Anak Negara. 3) Memberitahukan kepada Unit Bimkemas (Sekretaris TPP) tentang permohonan tersebut. b. Sekretaris TPP 1) Menerima permohonan Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara melalui Wali yang bersangkutan.

2) Membuat risalah singkat permohonan Narapidana/Anak Pidana/ Anak Negara yang akan disidangkan yang berisikan antara lain latar belakang dari permohonan yang diajukan oleh Narapidana/ Anak Pidana/Anak Negara yang bersangkutan. 3) Membuat undangan dan menyampaikan undangan sidang TPP yang dilampiri dengan risalah singkat permohonan Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2). 2. TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP)

a. Pengesahan acara, pembukaan dan pengantar acara sidang oleh Ketua Sidang. b. Penyampaian latar belakang dari permohonan Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara oleh Wali Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara. c. Menghadirkan dan melakukan tanya jawab dengan Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang bersangkutan. d. Pembahasan. e. Kesimpulan. f. Pembacaan hasil sidang. g. Membuat notulen persidangan. h. Membuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir. i. Membuat dan menyampaikan rekomendasi TPP kepada Kalapas. 3. KALAPAS a Mempelajari rekomendasi dan risalah sidang TPP. b. Memberikan persefujuan atau penolakan atau pertimbangan lain c. Memerintahkan kepada unit Pembinaan untuk membuat keputusan ijin keluar berdasarkan rekomendasi TPP, dengan tembusan kepada unit kerja terkait. 4.

PEMBINAAN.

Menyerahkan salinan keputusan ijin keluar kepada unit Administrasi Kamtib dengan surat pengantar. 5. ADMINISTRASI KAMTIB.

a. Membuat surat perintah pengawalan berdasarkan keputusan ijin keluar. b. Menyampaikan surat perintah pengawalan dan keputusan ijin keluar kepada Kepala KPLP. 6.

KPLP a. Petugas pengawal menyampaikan surat perintah pengawalan dan keputusan ijin keluar kepada Kepala Regu Pengamanan (Karupam). b. Karupam memerintahkan kepada petugas pengamanan blok untuk memanggil Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang ber-sangkutan. c. Petugas Pengamanan blok melakukan : 1) Mencocokkan nama Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang akan keluar. 2) Menyerahkan Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang bersangkutan kepada Karupam. d. Karupam melakukan : 1) Mencocokkan nama Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara sesuai dengan surat ijin keluar. 2) Mencatat nama Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara alasan dan tujuan keluar serta nama pengawalnya pada buku jaga. 3) Mencatat jumlah Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang keluar pada buku pengeluaran dan ditandatangani oleh Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara dan petugas pengawalan. 4) Karupam melakukan penggeledahan kepada Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang akan keluar.

5) Petugas pengawal membawa buku pengeluaran dan Narapidana Anak Pidana/Anak Negara yang dikawalnya kepada petugas Portir. e) Petugas Portir melakukan : 1 ) Meneliti dan menjaga agar jumlah Narapidana Anak Pidana/Anak Negara yang berada di ruang portir seimbang dengan kekuatan penjagaan pada portir. 2) Setelah yakin dengan kekuatan penjagaan di portir petugas portir membuka pintu II dan memerintahkan Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara masuk ke ruang portir dengan tertib, kemudian mengunci kembali pintu II. 3) Mencocokan dan mencatat nama Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara, alasan dan tujuan keluar serta nama pengawalnya pada buku laporan dan pada papan lalu lintas Narapidana/Anak Pidana/Anak Negara. 4) Membuka Pintu I dan memerintahkan Narapidana/Anak Pidana/ Anak Negara keluar pintu I. 5) Menutup dan mengunci kembali Pintu I dengan sempuma.

BAGAN PROTAP PEMBEBASAN NARAPiDANA/ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (HABIS MENJALANI PIDANA/ PEMBEBASAN)

A. DASAR. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. B. UMUM. 1. Tanggung jawab pembebasan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan berada kepada Kalapas. 2. Dalam upaya tindak lanjut pengawasan dan pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang akan kembali kemasyarakat maka dibuat surat pemberitahuan pembebasan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang ditujukan kepada Kajari setempat dengan tembusan ditujukan kepada : Kakanwil setempat, Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat), Kepala Kepolisian, dan Kepala Kelurahan/Desa setempat. C. PROSEDUR TETAP. 1. PEMBINAAN a. Petugas pada Unit Pendaftaran, melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengecek kembali tanggal bebas pada buku register B dan buku bebas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. 2) Membuat Surat Bebas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan.

3)

Melakukan pencatatan tanggal bebas dan teraan sidik jari tengah tangan kiri Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan pada buku register B, D dan surat putusan pengadilan serta berita acara pelaksanaan putusan. 4) Mencoret identitas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bebas di buku register B, D, buku bebas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dan buku klapper dengan pensil wama merah. 5) Membawa berkas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan bebas, buku-buku register, buku bebas dan surat bebas untuk ditandatangani oleh Kalapas. b. Petugas perawatan melakukan penarikan kembali barang inventaris Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan (tempat makan, muk, pakaian, selimut, alas tidur bantal dan sebagainya) c. Melakukan penyerahan barang/uang Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dititipkan. d. Setelah kegiatan administrasi dan penarikan kembali barang inventaris selesai maka petugas pendaftaran menyerahkan surat bebas kepada unit KPLP. 2.

KEPALA KPLP a.

Memanggil Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan bebas dan memberikan pengarahan sepertunya. b. Memerintahkan Petugas Blok melalui Karupam untuk menanggal-kan kartu nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bebas pada pintu kamamya. c. Menanggalkan kartu nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bebas pada pintu kamamya pada papan kontrol yang ada di KPLP. d. Memerintahkan staf KPLP untuk melakukan penggeledahan badan dan barang yang akan dibawa keluar, untuk selanjutnya mengantar ke Karupam. e. Karupam melakukan : 1) Mencocokkan kembali surat bebas dengan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan bebas. 2) Mencatat Nomor surat bebas dan nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan serta waktu pembebasan pada buku laporan. 3) Melakukan penggeledahan badan dan barang yang dibawa keluar dengan teliti. 4) Setelah kegiatan penggeledahan dan pencatatan telah selesai, memerintahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan untuk keluar dengan tertib menuju ke petugas portir. Apabila Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bebas lebih dan satu, maka Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan tertib menuju ruang portir. f. Petugas Portir melakukan : 1) Meneliti dan menjaga agar jumlah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berada di ruang portir seimbang dengan kekuatan pengamanan pada portir. 2) Setelah yakin dengan kekuatan penjagaan di portir, petugas portir membuka pintu II dan memerintahkan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan masuk dengan tertib, kemudian mengunci kembali. 3) Mencocokan dan mencatat Nomor surat bebas dan nama Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan serta waktu pembebasan pada buku laporan. 4) Mencatat jumlah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang keluar pada papan lalu lintas Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. 5) Membuka Pintu I dan memerintahkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan keluar dengan tertib. 6) Menutup dan mengunci kembali Pintu I dengan sempuma.

*****