PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA DET DETAIL AIL TA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
A.
PENTINGNYA PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN RDTR
Penyusun Penyu sunan an pedom pedoman an ini ini mer merupa upaka kan n ama amanat nat dar darii PP no.1 no .15 5 tah ahun un 2010 pa pasa sall 59 ay ayat at 6 da dan n pa passal 155 ay ayat at 2
kegiatan penyus kegiatan penyusunan unan rencan rencana a det detail ail tata tata ruang dan peraturan zonasi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya
Dengan adanya Dengan adanya pedoman pedoman ini produk produk rencan rencana a det detail ail tata ruang dan peraturan zonasi yang disusun oleh pemerintah daerah dapat lebih berkualitas dan operas ope rasion ional al seb sebaga agaii acu acuan an dal dalam am pem pemanf anfaat aatan an serta serta pengendaliaan pemanfaatan ruang
A.
PENTINGNYA PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN RDTR
Penyusun Penyu sunan an pedom pedoman an ini ini mer merupa upaka kan n ama amanat nat dar darii PP no.1 no .15 5 tah ahun un 2010 pa pasa sall 59 ay ayat at 6 da dan n pa passal 155 ay ayat at 2
kegiatan penyus kegiatan penyusunan unan rencan rencana a det detail ail tata tata ruang dan peraturan zonasi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya
Dengan adanya Dengan adanya pedoman pedoman ini produk produk rencan rencana a det detail ail tata ruang dan peraturan zonasi yang disusun oleh pemerintah daerah dapat lebih berkualitas dan operas ope rasion ional al seb sebaga agaii acu acuan an dal dalam am pem pemanf anfaat aatan an serta serta pengendaliaan pemanfaatan ruang
KRONOLOGIS PEDOMAN RDTR
REMARKS 1.Pedoman Penyusunan RDTR umumnya untuk Bagian Wilayah Kota (bukan Kabupaten) 2.Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten secara implisit mulai disebut disebut melalui : a) KepMenkimpraswil KepMenkimpraswil No 327/M/KPTS/2002 327/M/KPTS/2002 dan b) Permendagri No 8/1998
SEBELUM TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24/1992
Permendagri No.4 1980
Pedoman Penyusunan Kota Beserta Petunjuk Pelaksanaannya
SKB MendagriMenteri PU
Instruksi Mendagri No 650-122/1980
Permendagri No Permendagri 4/1980
No 650-1595/1985 No 503/KPTS/1985
Tu as dan TanggungJawab Perencanaan Kota
Kep Menkimpraswil No 327/KPTS/M/2002 Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang
KepMen PU No 640/KPTS/1986
Permendagri No 2/1987
Perencanaan Tata Ruang Kota
Penyusunan Rencana Kota
Permendagri Permend agri No 8/1988 Penyelenggaraan Penataan Penataan Ruang di Daerah
SESUDAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24/1992
Kepmendagri No 59/1988 Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No 2/1987
1 Tidak/belum bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang RDTR dan PZ gabung
2 Telah mengamanahkan penyusunan RDTR
3
Telah memiliki kedalaman RDTR (1:5000)
PZ saja
PZ
POINT PENTING PEDOMAN
B.
Peraturan Zonasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDTR
1
Peta Pola Ruang Berfungsi sebagai Peta Zonasi bagi Zoning Map
2
Peta Perencanaan Dapat Dibagi Lagi ke Dalam Beberapa Lembar Peta (Skala 1:5000) untuk Wilayah Perencanaan Yang Terlalu Luas
3
Muatan RDTR 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tujuan Penataan Ruang Rencana Pola Ruang Rencana Jaringan Prasarana Penetapan Bagian dari Wilayah Perencanaan Yang diprioritaskan Penangannnya Ketentuan Pemanfaatan Ruang Peraturan Zonasi
4
Muatan Peraturan Zonasi Standar Teknis Materi Wajib : 1. Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan 2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 3. Ketentuan Tata Bangunan 4. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 5. Ketentuan Pelaksanaan Materi Pilihan (ada bila dibutuhkan): 6. Ketentuan Tambahan 7. Ketentuan Khusus 8. Standar Teknis 9. Ketentuan Pengaturan Zonasi
Apabila RDTR telah disahkan sebagai Perda sebelum disahkannya Pedoman ini, maka Peraturan Zonasi ditetapkan sebagai Perda tersendiri dan muatannya meliputi Zoning Map dan Zoning Text
5
6
Prosedur Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi dibedakan atas: 1. 2. 3.
Prosedur penyusunan RDTR Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text untuk wilayah perencanaan (apabila RDTR dan PZ disatukan) Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text dan Zoning Map (apabila RDTR tidak disusun atau lebih dahulu ditetapkan sebagai Perda)
7
PEDOMAN RDTR
C. I. Ketentuan Umum
• Istilah dan definisi • Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi • Fungsi dan Manfaat RDTR • Kriteria dan Lingkup Wilayah RDTR • Masa Berlaku RDTR
II. Muatan RDTR
• Tujuan Penataan Ruang • Rencana Pola Ruang • Rencana Jaringan Prasarana • Penetapan Bagian dari Wi layah Perencanaan yang diprioritaskan Penanganannya • Ketentuan Pemanfaatan Ruang
III. Peraturan Zonasi
• Komponen Materi Peraturan Zonasi • Pengelompokan Materi
IV. Prosedur Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
V. Kelengkapan Dokumen
•
Proses dan Jangka Waktu Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Pelibatan Peran Masyarakat dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi
• • • •
Materi teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Naskah Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi
I. KETENTUAN UMUM 2.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan Kriteria Perencanaan RDTR berikut PZ : •
RTRW kabupaten/kota belum dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat Contoh: ketelitian petanya belum mencapai 1:5000; dan/atau • RTRW kabupaten/kota sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang Tujuanperlu penataan ruang wilayah perencanaan adalah disusun RDTR-nya.
mewujudkan kawasan koridor Ampenan – Mataram – Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategis Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR berikut PZ : wilayah administrasi; pertumbuhan ekonomi •serta sebagai ikon ikon kota Mataram • kawasan fungsional, seperti bagian wilayah kota/sub wilayah kota; Metro • • •
ba ian daerah wila ah kabu aten/kota an memiliki ciri erkotaan; kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan; dan/atau bagian wilayah kabupaten /kota yang berupa kawasan pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan.
Masa Berlaku RDTR berikut PZ : RDTR berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun
II. MUATAN RDTR
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan 2.1 1 Contoh: TUJUAN PENYUSUNAN
Contoh: Mewujudkan kawasan pusat kota Padang Barat sebagai embrio kawasan strategis pertumbuhan ekonomi serta sebagai ikon kota Padang.
RDTR
Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan adalah mewujudkan kawasan koridor Ampenan – Mataram – Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategis pertumbuhan ekonomi serta sebagai ikon ikon kota Mataram
2
RENCANA POLA RUANG terdiri atas: -Zona Lindung dan Zona Budi daya - peta rencana pola ruang RDTR berfungsi sebagai Zoning Map bagi peraturan zonasi
Rencana pola ruang RDTR terdiri atas: : ZONA LINDUNG, yang meliputi: a) Zona Hutan lindung b) Zona yang memberi perlindungan terhadap zona bawahannya - zona bergambut dan zona - zona resapan air c) Zona perlindungan setempat
- sempadan pantai - zona sekitar danau atau waduk - sempa an sunga - zona sekitar mata air d) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) - taman RT - taman kota - taman RW - pemakaman e) Zona suaka alam dan cagar budaya f) Zona rawan bencana alam - zona rawan tanah longsor - zona rawan gelombang pasang - zona rawan banjir (zona ini digambarkan dalam peta terpisah) g) Zona lindung lainnya .
ZONA BUDI DAYA, yang meliputi: a) Zona perumahan - Kepadatan sangat tinggi - Kepadatan tinggi - Kepadatan sedang - Kepadatan rendah - Kepadatan sangat rendah Bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut kedalam rumah susun sumah kopel. rumah deret, rumah tunggal, rumah taman, dsb b) Zona perdagangan dan jasa - Deret - Tunggal c ona per an oran - Perkantoran pemerintahan - Perkantoran swasta d) Zona sarana pelayanan umum - Pendidikan - Kesehatan - Sosial budaya -Transportasi - Olah raga - Peribadatan e) Zona industri - Industri kimia dasar - Industri kecil - Industri mesin dan logam dasar - Aneka industri
Lanjutan (zona budidaya) ....
f) Zona Khusus (yang selalu ada di wilayah perkotaan namun tidak termasuk ke dalam zona sebagaimana dimaksud
- Pertahanan dan keamanan - Tempat pengolahan akhir (TPA) - Instalasi pengolahan air limbah - Instalasi penting lainnya g) Zona lainnya (zona yang tidak selalu ada di kawasan perkotaan) - Pertanian - Pariwisata - Pertambangan - Dan lain-lain
RENCANA POLA RUANG: PENDELINEASIAN MAKRO
Rencana pola ruang pada RDTR merupakan penurunan dari rencana pola ruang di RTRW yang didelineasi menjadi wilayah-wilayah perencanaan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan: a) morfologi wilayah perencanaan b) keserasian dan keterpaduan fungsi wilayah perencanaan c) jangkauan dan batasan pelayanan untuk keseluruhan wilayah perencanaan kota yang memperhatikan rencana struktur ruang RTRW.
Pembagian wilayah perencanaan kota Padang
Contoh Rencana pola ruang di RTRW pada suatu wilayah perencanaan
RTRW
Contoh pendetailan rencana pola ruang di RDTR
Rencana pola ruang RDTR digambarkan kedalam peta wilayah perencanaan yang terdiri atas SUBWILAYAH PERENCANAAN. Zona yang terdapat pada wilayah perencanaan RDTR HARUS TETAP SESUAI DOMINASI KAWASAN PADA RENCANA POLA RUANG RTRW meskipun terdapat zona-zona lainnya selain zona dominasi tersebut. Pendetailan ke SKALA 1:5000 MENUNJUKKAN BAHWA DI DALAM ZONA YANG MENDOMINASI TERSEBUT BISA SAJA TERDAPAT FUNGSI ZONA LAINNYA.
Wilayah perencanaan Subwilayah perencanaan
RENCANA POLA RUANG: PENDELINEASIAN MAKRO Rencana pola ruang dihasilkan dari pertampalan peta-peta yang didelineasi berdasarkan : FISIK:
- Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) - Sub BWP - Blok
FUNGSI: - Zona - Subzona
DELINEASI FISIK: 1. Dimulai dengan penggunaan peta dasar yang menunjukkan kondisi fisik suatu kota
NG
Peta Dasar
2. Dimana akan dihasilkan suatu BWP
Delineasi Wilayah Perencanaan
DELINEASI FISIK:
FU
3. Digunakan pula peta citra satelit beresolusi tinggi (landuse)
4. Dimana akan dihasilkan delineasi Sub BWP
Delineasi subwilayah perencanaan
5. Sub BWP dibagi lagi ke dalam blok-blok
BLOK adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik nyata (seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran, irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, dan pantai) atau yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota)
DELINEASI FUNGSI: 1. Sub BWP dibagi ke dalam zona - zona dasar . 2. Zona dasar tersebut dirinci lagi ke dalam subzona - sub zona sesuai klasifikasi zona budi daya
1.
2.
Ilustrasi pembagian subzona di dalam blok pada suatu Sub BWP
DELINEASI FISIK
Ilustrasi blok pada Sub BWP
DELINEASI FUNGSI
Ilustrasi sub zona pada Sub BWP
- Suatu blok (fisik) dapat terdiri dari satu atau lebih sub zona (fungsi) - Apabila BWP terlalu luas untuk digambarkan kedalam satu peta berskala 1:5000, peta rencana pola dapat digambarkan lagi kedalam beberapa lembar peta
3 2.1
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan Rencana Jaringan 4 Penetapan Sub BWP yang Prasarana, terdiri dari Diprioritaskan Penanganannya Jaringan Energi/kelistrikan Jaringan Contoh: Minimum harus memuat lokasi dan tema Telekomunikasi, Jaringan Air Minum,Jaringan Drainase, Jaringan penanganannya Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan adalah Air Limbah,Penyediaan Prasarana Lainnya mewujudkan kawasan koridor Ampenan – Mataram –
Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategis pertumbuhan ekonomi serta sebagai ikon ikon kota Mataram Metro
Ilustrasi Kawasan Koridor Utama BWP Contoh Peta Rencana Jaringan Listrik
5 2.1Ketentuan Tujuan Penataan Ruang Perencanaan Pemanfaatan Ruang , memuatWilayah program pemanfaatan ruang prioritas Contoh:
6
Peraturan Zonasi
a. Jika RDTR belum disusun Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan adalah mewujudkan koridor Ampenan – Mataram – Muatan PZkawasan : disusun RDTR yang Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategis dilengkapi dengan pertumbuhan ekonomi serta sebagai ikon ikon kota Mataram Peraturan Zonasi hanya -WAJIB pada wilayah a.Metro ITBX b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang c. ketentuan tata massa bangunan d. ketentuan prasarana dan sarana minimum e. Ketentuan pelaksanaan - PILIHAN
a.Ketentuan tambahan b.ketentuan khusus c. standar teknis d.Ketentuan pengaturan zonasi
perencanaan
b. Jika RDTR sudah disusun/ tidak perlu disusun Maka Peraturan Zonasi disusun terpisah dan berisikan Zoning Map dan Zoning Text
2.1 1
WAJIB PERATURAN ZONASI TujuanMUATAN Penataan Ruang Wilayah Perencanaan Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (ITBX)
CONTOH ZONING TEXT
Contoh: Contoh Matriks ITBX....
Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) : Ruko, warung, toko, pasar lingkungan, No Zona Zona perencanaan Perumahan adalah diijinkan secara terbatas dengan batasan : Tujuan penataan ruang wilayah tidak mengganggu lingkungan sekitarnya KDB maksimum sebesar 60%, mewujudkan kawasan koridor Ampenan – Mataram – Kegiatan R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 KLB maksimum 1,0-1,8, Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategisKDH minimal 60% dari luas persil. Perumahan jumlah maksimal perbandingan dari masingekonomi Bserta B sebagai Mataram 1.pertumbuhan Rumah tunggal I ikonI ikon kota I masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah yang ada di blok tersebut 2.Metro Rumah kopel B B I I I a aa :
3. Rumah deret 4. Townhouse 5. Rumah susun rendah 6. Rumah susun sedang
7. Rumah susun tinggi 8. Asrama 9. Rumah kost 10.Panti jompo
B B
I I
I I
I I
I I
B
I
I
T
T
I I I I X
I I I I X
I I I I I
T T I I I
T T I I I
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (b) : Rumah tunggal, kopel, deret, townhouse, diijinkan dengan syarat : menyesuaikan dengan desain arsitektur dari rumah-rumah lain yang ada di sekitarnya, serta memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat. Rumah mewah dan rumah adat diijinkan dengan syarat : memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat, memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat, serta dibatasi jumlahnya hanya 5 untuk setiap blok.
Contoh matriks ITBX untuk Kegiatan Perumahan dan Perdagangan –Jasa pada Zona Lindung
4
2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang - KDB maksimum - KLB maksimum - Ketinggian Bangunan Maksimum - KDH Minimum)
3 Ketentuan tata massa bangunan minimum - tinggi bangunan maksimum atau minimum - jarak garis sempadan bangunan minimum, - bebas antar bangunan minimum - tampilan bangunan (optional)
Ketentuan prasarana dan sarana minimum - rencana pasarana parkir - bongkar muat - dimensi jaringan jalan - kelengkapan jalan - Kelengkapan lainnya
prasarana
5 Ketentuan pelaksanaan ketentuan variansi peman aa an ruang ketentuan insentif/disinsentif ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai
MUATAN PILIHAN PERATURAN ZONASI 2
1 Ketentuan Tambahan
Ketentuan Khusus
Ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zonasi dan belum terakomodasi dalam aturan dasar yang ditujukan untuk melengkapi aturan dasar an sudah disusun
ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya
4 Ketentuan Pengaturan Zonasi varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan keluwesan dalam penerapan aturan zonasi
3 Standar Teknis aturan-aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketent uan teknis yang berlaku
Muatan RTRWK, RDTR, PZ, RTBL (1) 2.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan D. Keterkaitan a. RDTR dan PZ digabung
Contoh: Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan adalah mewujudkan kawasan koridor Ampenan – Mataram – Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategis pertumbuhan ekonomi serta sebagai ikon ikon kota Mataram Metro
RDTRK - Peraturan Zonasi - RTBL RDTRK
L B T R n a g n e d n a s i r i r e B
RTRW PZ
Zoning Text
• Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan • Rencana jaringan prasarana • Penetapan bagian dari Wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya • Ketentuan pemanfaatan ruang (pilihan)
Ketentuan : • Kegiatan dan penggunaan lahan • Prasarana dan sarana minimum • Pelaksanaan • Standar teknis
• Rencana pola ruang (Zoning Map)
RTBL RDTR
Peraturan Zonasi
• Program bangunan dan lingkungan
• Perubahan peraturan zonasi • Tambahan • Khusus
zonasi
• Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang • Ketentuan tata massa bangunan
• • • •
Rencana umum dan panduan rancangan Rencana investasi Ketentuan pengendalian rencana Pedoman pengendalian pelaksanaan
Muatan RTRWK, RDTR, PZ, RTBL (2) 2.1 Keterkaitan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan b. RDTR dan PZ dipisah
Contoh: Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan adalah mewujudkan kawasan koridor Ampenan – Mataram – Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategis pertumbuhan ekonomi serta sebagai ikon ikon kota Mataram Metro
RDTRK - Peraturan Zonasi - RTBL RDTRK
Peraturan Zonasi Zoning Text
• Tujuan penataan ruang • Rencana jaringan prasarana • diprioritaskan penanganannya • Ketentuan pemanfaatan ruang (pilihan) • Materi pilihan : - Ketentuan tambahan - Ketentuan khusus - Teknik pengaturan zonasi
• Penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya
RDTR RTRW PZ
Ketentuan : • Kegiatan dan penggunaan lahan • Prasarana dan sarana minimum • Pelaksanaan • Perubahan peraturan zonasi
• Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang • Ketentuan tata massa ban unan
• Rencana pola Ruang (Zoning Map)
• • • • •
RTBL
Program bangunan dan lingkungan Rencana umum dan panduan rancangan Rencana investasi Ketentuan pengendalian rencana Pedoman pengendalian pelaksanaan
