RENCANA DETAIL TATA RUANG, KABUPATEN TOLIKARA, PROVINSI PAPUA 2012 - 2032 BAHAN WORKSHOP/ SELASA, 15 OKT 2012
TIM RDTR BOKONDINI & KARUMBAGA
Keluaran/Harapan Workshop RDTR 2
1)
2)
3)
4)
Dipaparkannya secara lengkap cara menyusun pekerjaan RDTR Bokondini dan Karubaga sesuai Kerangka Acuan Kerja. Terjadinya interaksi antar kegiatan (15 kegiatan), untuk mendapatkan masukan dan saran serta strategi yang efisien/efektif terutama dalam pengumpulan data primer dilapangan. Terjadinya interaksi antar koordinator koordinator, koordinator tenaga ahli, tenaga ahli tenaga ahli, Manajemen Koordinator, Manajemen tenaga ahli. Adanya arahan/interaksi dari Team Leader Co TL Manajemen, TL/Co.TL Koordinator
5)
Interaksi yang dimaksud adalah arahan dan atau rekomendasi.
6)
Masing-masing tenaga ahli (RDTR) mengetahui What –Where – When – Why – Whom - How.
Agenda Workshop RDTR 3
1.
2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9. 10.
Sejarah dan perkembangan terkini kabupaten Tolikara RDTR didalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RDTR didalam UU Penataan Ruang Pedoman RDTR (Terkini) Tema/Konsep apa yang akan kita rancang yang kemudian dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara di Kawasan Karubaga & Bokondini ? Data apa yang kita butuhkan untuk merancang tema/konsep tersebut ? Analisis apa yang diperlukan dalam merancang tema/konsep tersebut ? Peralatan, tenaga teknis lapangan dan tenaga ahli apa saja yang akan terlibat dalam perancangan tema/konsep tersebut ? Tata Cara Penyusunan Laporan dan Peta LESSON & LEARNED: Tolikara Vs Natuna Island?
4
SEJARAH DAN KINI INFORMASI
POSISI GEOGRAFIS TOLIKARA 5
Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya di sebelah utara, Kabupaten Mamberamo Tengah di sebelah timur, Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya di sebelah selatan, dan Kabupaten Puncak Jaya di sebelah barat
POSISI GEOGRAFIS TOLIKARA di PAPUA 6
Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya di sebelah utara, Kabupaten Mamberamo Tengah di sebelah timur, Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya di sebelah selatan, dan Kabupaten Puncak Jaya di sebelah barat
Peta Papua
SEJARAH DAN KINI 7
5 April 1967: Freeport-McMoRan Copper & Gold, sebuah perusahaan pertambangan dari Amerika Serikat, memulai usaha pertambangan secara resmi dengan menandatangani kontrak karya selama 30 tahun. Sejak itu, perusahaan yang di Irian dinamakan PT Freeport Indonesia ini mulai mengeksploitasi Ertsberg (gunung bijih). (sumber : Kontras) Pengalaman bergabung dengan Indonesia menjadi memoria passionis (ingatan kolektif) tentang penindasan hak asasi manusia dari segala segi: baik hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan pemerintahan Indonesia dibawah rejim Soeharto yang militeristik telah menimbulkan trauma dan antipati yang mendalam terhadap Indonesia. Sumber : SKP Keuskupan Jayapura, Gambaran Permasalahan di Papua, makalah presentasi dalam pertemuan dengan presiden R.I, 27 Juni 2000
SEJARAH DAN KINI 8
10 tahun Kabupaten Tolikara. Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua merupakan kabupaten baru yang berusia 10 tahun sejak dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya tahun 2002. Kabupaten ini terbentuk sesuai dengan undang – undang nomor 26 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua.
Visi Pembangunan dari pemimpin Tolikara saat ini –Bupati Usman Genongga Wanimbo dan Wakil Bupati Amos Yikwa--, yaitu “Terwujudnya Tolikara yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera, serta Terciptanya Kerangka Dasar Menuju Tolikara yang Unggul”. Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara bahwa Kota Bokondini Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara menjadi Salah Satu Pintu Ekonomi Kabupaten Tolikara dan Pegunungan Tengah – Papua, (Tertuang dalam surat Bupati Tolikara kepada Gubernur Papua, mengenai perpanjangan Runway Bandara)
SEJARAH DAN KINI 9
Nama Tolikara. Diambil dari nama sebuah sungai yang membentang di Distrik Kanggime yaitu Sungai Toli, dan Kara nama sebuah batu besar. Tolikara mengandung akronim: Tolong Lihat Kami Rakyat Karubaga. Ibu Kota Tolikara diambil dari nama sebuah tanaman khas, sejenis rerumputan yang hidup di sana Sumber : Yonas, PNS Diknas
SEJARAH DAN KINI 10
82,43% Kabupaten Tolikara adalah Hutan Lindung. Pemanfaatan Lahan Pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Tolikara sebagian besar didominasi oleh hutan yang memiliki luas sekitar 1.200.500 Ha atau 82,43% luas wilayah yang terdiri dari hutan lindung, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi biasa, Hutan cagar alam dan Taman Nasional Lorenz, sedangkan sisanya diperuntukkan untuk perkampungan (permukiman), ladang dan pertanian . Selain itu penggunaan lahan lainnya digunakan untuk padang rumput. Penguasaan Atas Lahan, Penduduk suku Lani mengenal dua pola penguasaan atas tanah, yakni pengusaan secara individual (pribadi) dan penguasan secara komunal. Hak pengusaan dan pemilikan secara indivudual berlaku atas lahan – lahan yang menjadi tempat pemiukiman atau tanaman budidaya .sedangkan yang dianggap sebagai hak sama adalah hutan primer, pohon-phon tumbuh liar ,binatang-binatang yang hidup di dalam huta primer. Objek Wisata Tolikara. Danau Biuk, Cagar Alam dan Taman Nasional Lorenz dan Gunung Timoini (Lembah Hitam)
SEJARAH DAN KINI 11
Daerah Lereng yang hampir selalu hujan, data pada tahun 2009, Tolikara mengalami hujan hampir setiap hari (24hari) Pemekaran desa terlalu besar, Kabupaten Tolikara yang dulu hanya terdi ri dari 4 kecamatan, tahun 2009 sudah menjadi 30 kecamatan. Pemekaran tersebut tidak hanya pada level kecamatan tetapi juga pada level desa. Pada tahun 2007 yang jumlah desanya hanya 181, pada tahun 2008 meningkat tajam menjadi 504 desa. Peningkatan jumlah desa ini hampir 3 kali lipat dibandingkan pada tahun 2007. Jumlah penduduk usia 25-39 tahun kecil, jumlah penduduk pada tahun 2008 sebesar 49,27 ribu jiwa. Dari penduduk sebanyak itu, penduduk yang berumur 25-39 tahun sangat kecil. Hal ini disebabkan pada umur tersebut banyak penduduk Tolikara yang pergi keluar (migrasi), seperti ke Jayawijaya.
SEJARAH DAN KINI 12
99, 47% Penduduk bekerja di pertanian, walaupun tingkat pengangguran kecil, namun sebagian besar penduduknya masih bekerja di sektor pertanian yang notabene merupakan petani gurem yang penghasilannya kecil. Sebagian besar penduduk belum bisa membaca, pada tahun 2008 penduduk Tolikara yang sudah bisa membaca hanya 32,86%. Sedangkan pada tahun 2009, penduduk yang bisa membaca hanya naik sedikit sekali menjadi 32,87%.
Tingkat pendidikan masih rendah, tingkat pendidikan di Kabupaten Tolikara rendah, hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolahnya yang hanya 2-3 tahun dimana banyak yang memutuskan berhenti sekolah ketika kelas 2 atau 3 SD. Puskemas merupakan satu-satunya tempat berobat. Di Tolikara, sebenarnya terdapat rumah sakit, akan tetapi akan berbagai hal, rumah sakit tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga puskesmas dan balai pengobatan menjadi tempat berobat utama di Tolikara.
SEJARAH DAN KINI 13
Kondisi Perumahan masih beratap ijuk/rumbai. Penduduk Tolikara masih banyak yang menggunakan rumah adat Papua (Honai) sehingga jenis atap terbanyak yang dipakai adalah Ijuk/Rumbai dan dindingnya masih didominasi oleh Kayu. Untuk pembuangan akhir tinja di Tolikara, keadaanya masih sangat mengkhawatirkan karena sebagian masyarakatnya (98,96%) tempat pembuangan akhirnya masih di kebun. Belum banyak yang menggunakan Tangki Septik sebagai pembuangan akhir tinjanya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menunjukkan Kenaikan, walau tipis. Dari Tahun 2006 – 2009, nilai IPM Kab. Tolikara menunjukkan kenaikan walaupun kecil. Namun jika dilihat dari nilai IPMnya, masih dibilang kecil karena baru mencapai 51,48 %. Hampir setengah dari penduduk tolikara masih masuk ke dalam kategori miskin.Kemiskinan merupakan masalah yang sudah umum terjadi dari dulu, pada tahun 2008 penduduk miskin di Tolikara mencapai 45,3 persen, dan pada tahun 2009, penduduk miskin turun sedikit menjadi 44,63 persen.
SEJARAH DAN KINI 14
Pertanian di dominasi oleh komoditas petatas (UmbI). Produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Tolikara didominasi oleh komoditas petatas (umbi-umbian), yaitu Ubi Jalar, Ubi Kayu dan Keladi. Ujicoba pertanian padi belum berhasil. Pada tahun 2007, Tolikara mampu memproduksi 72 ton padi namun pada tahun 2009 hanya tinggal 53,5 ton saja. Produksi listrik di Tolikara masih sangat terbatas. Produksi listrik di Tolikara hanya mengandalkan dari PLTD milik PEMDA yang sangat terbatas. Hanya distrik Karubaga, Bokondini, dan Kembu yang sudah mendapat pasokan listrik, itupun hanya ada pada pukul 18oo – 23oo WIT. Pendulangan emas di Distrik Egiyam. Pertambangan di Tolikara lebih didominasi oleh pendulangan penduduk lokal, seperti pendulangan emas di daerah aliran sungai di kawasan Distrik Egiyam, namun sampai saat ini data yang pasti mengenai pertambangan ini masih belum tersedia.
SEJARAH DAN KINI
Harga barang-barang industri di Tolikara nilainya rata-rata bisa mencapai 3-4 kali lipat harga di Pulau Jawa, bahkan ada sampai 5-10 kali lipatnya.
15
Industri kecil. Industri di Kabupaten Tolikara, pada tahun 2008, terdapat 61 industri pengolahan cabang pangan dan pada tahun 2009, terdapat 58 industri pengolahan cabang pangan dan 3 industri pengolahan lainnya. Perusahaan konstruksi di Tolikara sangat sedikit (1 Perusahaan-data tahun 2006). Pembangunan di Tolikara, terutama untuk konstruksi rumah, memang sedang banyak dilakukan, namun sebagian besar perusahaan konstruksi yang menanganinya berasal dari luar Kabupaten Tolikara.
Jalan darat di Tolikara ada 142 Km. Jalan darat saat ini sedang gencar-gencarnya dikembangkan di Tolikara. Sampai tahun 2009, Tolikara sudah mempunyai jalan sepanjang 142 Km, yang terdiri dari 35 Km jalan provinsi dan 107 Km jalan Kabupaten. Telkomsel, sinyal yang paling kuat berada di distrik Karubaga. Distrik lainnya masih lemah.
Untuk kita ketahui ???
SEJARAH DAN KINI 16
Upacara bakar batu. Dilaksanakan pada acara pernikahan, peresmian honai dan disktrik baru. Kelahiran anak, dilakukan di honai perempuan yang sudah berpengalaman atau dukun beranak (iruklasin). Syukurannya dengan potong babi dan makan bersama. Jika ada anak kembar, salah satunya harus dibuang karena sesuai adat suku Nayak, mereka menganggap salah satu anak kembar tersebu adalah anak setan. Babi (wam). Babi menjadi lambang kemakmuran dan prestise. Babi (wam) digunakan untuk mas kawin, pembayaran denda atau karena sebab sebab perang.
KORIDOR EKONOMI PAPUA – KEPULAUAN MALUKU 17
Tema pembangunan : Pusat pengembangan pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional. Pusat Ekonomi : Sofifi, Ambon, Sorong, Manokwari, Timika, Jayapura, Merauke Kegiatan Ekonomi Utama : Pertanian pangan MIFEE, Tembaga, Nikel MIGAS, Perikanan •
18
RDTR DIDALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG INFORMASI
RDTR di dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang & Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 19
RENCANA PEMBANGUNAN RPJP Nasional
RENCANA UMUM TATA RUANG
RENCANA RINCI TATA RUANG
RTRW Nasional
RTR Pulau/Kepulauan
RTRW Provinsi
RTR Kaw. Stra Provinsi
RPJMN Nasional RPJP Provinsi RPJN Provinsi
RTRW Kabupaten
RPJP Kab/Kota RPJN Kab/Kota
RDTR Kabupaten RDTR Kaw Stra Kabupaten RDTR Kota
RTRW Kota
RDTR Kaw Stra Kota
RDTR di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 20
KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Pedoman
Dijabarkan
RPJP Daerah
Pedoman
RPJM Daerah
RKP Daerah
Penjabaran Program Kewilayahan
Diacu
Dijabarkan
RAPBD
Bahan
Bahan
APBD
Dijabarkan
RTRW/RDTR Dan turunannya. Pedoman Bahan
Rencana Induk Pengembangan Sektoral di Daerah
RENSTRA SKPD
Pedoman
RENJA SKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
RDTR di dalam UU Penataan Ruang Nasional 21
Komplementaris Rencana Tata Ruang 22
23
PEDOMAN PENYUSUNAN RDTR (PERMEN PU NO 20 TAHUN 2011 PENCERAHAN
KEBIJAKAN UMUM 24
Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota Kawasan perkotaan, Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona
KEBIJAKAN UMUM 25
Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila merupakan:
Kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan; dan Memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang ditetapkan
26
Hubungan antara RTRW Kab/Kota, RDTR, dan RTBL serta wilayah perencanaannya Pemahaman
FUNGSI DAN MANFAAT 27
RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai: Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW; Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan Acuan dalam penyusunan RTBL.
RDTR DAN PERATURAN ZONASI BERMANFAAT SEBAGAI : 28
RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai:
Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat; Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau Sub BWP.
KRITERIA DAN LINGKUP WIL PERENCANAAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI 29
RDTR disusun apabila:
RTRW kabupaten/kota dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitian petanya belum mencapai 1:5.000; dan/atau RTRW kabupaten/kota sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya.
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terpenuhi, maka dapat disusun peraturan zonasi, tanpa disertai dengan penyusunan RDTR yang lengkap
KRITERIA DAN LINGKUP WIL PERENCANAAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI 30
Wilayah perencanaan RDTR mencakup:
Wilayah administrasi; Kawasan fungsional, seperti bagian wilayah kota/subwilayah kota; Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan; Kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan; dan/atau Bagian dari wilayah kabupaten /kota yang berupa kawasan pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan.
31
ILUSTRASI 1 Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Wilayah Administrasi Kecamatan dalam Wilayah Kota
32
ILUSTRASI 2 Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Kawasan Fungsional seperti Bagian Wilayah Kota/Subwilayah Kota
33
ILUSTRASI 3 Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Bagian dari Wilayah Kabupaten yang Memiliki Ciri Perkotaan
34
ILUSTRASI 4 Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Memiliki Ciri Kawasan Perkotaan
35
ILUSTRASI 5 Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Bagian dari Wilayah Kabupaten/Kota yang Berupa Kawasan Perdesaan dan Direncanakan Menjadi Kawasan Perkotaan
MASA BERLAKU RDTR 36
RDTR berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika:
Terjadi perubahan RTRW kabupaten/kota yang mempengaruhi BWP RDTR; atau Terjadi dinamika internal kabupaten/kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi yang signifikan, dan perubahan batas wilayah daerah.
JANGKA WAKTU PENYUSUNAN RDTR 37
Catatan : Proses penyusunan zonasi dilakukan secara paralel dengan penyusunan RDTR Pada kegiatan ini, dilaksanakan dengan cepat namun dengan perpanjangan waktu hingga bulan Maret 2013.
Peraturan Zonasi (Zoning Map) 38
4A
4A
4A
4A
5A
5A
5A
5A
5A
4A 4A
4A
4A
5A
5A
5A
5A
5A
4 B
4B
5A
4B
6A
5A
4B
4A
5A
5A
4A
5B
4B
5A
4B
5A
5A
4B
4A
5B 5B
4B 4A
3B
4B 4A
3B 3B
4A ZONA 3B : RUANG TERBUKA/ TAMAN KOTA ZONA 4A : PERUMAHAN TERBATAS
3 B
5B
ZONA 4B : PERUMAHAN KOTA
ZONA 5B : KAWASAN PERKANTORAN
ZONA 5A : KAWASAN KOMERSIAL
ZONA 6A : KAWASAN KHUSUS
Contoh Peraturan Zonasi Pembagian Blok 39
Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Sofifi (BWK 2) No.
Pembagian Blok
Luas (Ha)
1
BLOK A
107,13
2
BLOK B
68,18
3
BLOK C
112,76
4
BLOK D
58,24
5
BLOK E
123,78
6
BLOK F
110,01
Fungsi lahan yang akan dikembangkan di Kota Sofifi adalah: • Kawasan Pemerintahan • Kawasan Niaga/ perdagangan • Kawasan Perumahan dan Pemukiman • Kawasan Fasiltas Umum dan Sosial • Kawasan Rekreasi • Kawasan Pelabuhan (transportasi) • Ruang Terbuka Hijau
Contoh peraturan zonasi (Zoning Map dan Zoning Text) untuk blok C 40
41
Tema/Konsep apa yang akan kita rancang yang kemudian dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara di Kawasan Karubaga & Bokondini ?
42
LOKASI BOKONDINI DAN KARUBAGA Jarak antara Bokondini dan Karubaga = 60 Km
TEMA/KONSEP SESUAI PROJECT DIGEST 43
KARUBAGA-IBUKOTA TOLIKARA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pusat Pemerintahan Satu Atap, Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu, Pusat Kegiatan Kepariwisataan Terpadu, Penunjang Pendidikan Tinggi, Penunjang Pelayanan Transportasi Udara Komersial, dan Penunjang Agrobisnis
BOKONDINI 1.
2.
3. 4. 5.
Pusat Perekonomian Jasa & Perdagangan Komoditas Pertanian dan Perkebunan Terpadu, Pusat Pelayanan Transportasi Udara Militer dan Komersial, Pusat Pendidikan Tinggi, Penunjang Pelayanan Kesehatan Terpadu, dan Penunjang Pelayanan Pemerintahan Satu Atap
44
Data apa yang diperlukan dalam merancang tema/konsep tersebut ?
Data Primer dan Sekunder 45
PRIMER
Melalui wawancara dan temu wicara untuk menjaring aspirasi terhadap;
Kebutuhan yang diatur didalam peraturan zonasi
Melakukan peninjauan lokasi untuk pengenalan kondisi fisik secara langsung; Pengukuran topografi/Penggunaan citrasatelit/dll
SEKUNDER
Peta-peta kawasan seperti : BIG, Lainnya
Jenis penggunaan lahan
Jenis dan intensitas kegiatan
Identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi fisik (tinggi bangunan dan lingkungannya) Kajian dampak terhadap kegiatan dan atau akan akan di zona yang bersangkutan Standar teknis dan asministratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundangan-undangan nasional maupun daerah Peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana didaerah terkait Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan lahan yang ada di kabupaten/kota yang akan disusun peraturan zonasinya; Kependudukan, sosial budaya, dll
46
Analisis apa yang diperlukan dalam merancang tema/konsep tersebut ? Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
ANALISIS 47
SARANA 1.
2.
3.
4.
5.
Pemerintah (Ibukota, Distrik, Desa/Kampung) Kesehatan (Ibukota, Distrik, Desa/Kampung) Pendidikan (Ibukota, Distrik, Desa/Kampung) Perdagangan/Jasa (Ibukota, Distrik, Desa/Kampung) Transportasi Udara, Laut, Sungai, Darat (Ibukota, Distrik, Desa/Kampung)
Type, jumlah, kebutuhan, jenis---sesuai pedoman
PRASARANA 1.
2.
3. 4.
Air Bersih, Sanitasi, Limbah, Persampahan Listrik Telekomunikasi Jalan (Darat, Udara, Sungai dan Laut)
1. Analisis Wilayah yang Lebih Luas 48
Digunakan untuk ;
penetapan fungsi dan peran BWP dalam wilayah yang lebih luas yang akan mempengaruhi pada pembentukan jaringan prasarana terutama lintassub wilayah/lintas kawasan atau yang mengemban fungsi layanan dengan skala yang lebih luas dari wilayah BWP; dan
pembentukan pola ruang BWP yang serasi dengan kawasan berdekatan terutama pada wilayah perbatasan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam pemanfaatan ruang antar BWP dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang.
2. Analisis Sumber Daya Alam dan Fisik atau Lingkungan BWP 49
Mencakup;
Analisis sumber daya air;
Analisis sumber daya tanah; Analisis topografi dan kelerengan;
Analisis geologi lingkungan; Analisis klimatologi; Analisis sumber daya alam (zona lindung); Analisis sumber daya alam dan fisik wilayah lainnya (zona budidaya)
3. Analisis Sosial Budaya 50
Mencakup;
Kondisi sosial budaya setempat;
Elemen-elemen kota (urban heritage, langgam arsitektur, landmark kota) Modal sosial dan budaya
Analisis ini digunakan sebagai bahan masukan dalam penentuan bagian wilayah kota yang diprioritaskan penanganannya didalam penyusunan RDTR
4. Analisis Kependudukan 51
Mencakup;
Proyeksi perubahan penduduk, struktur dan karakteristik kependudukan;
Potensi dan kualitas penduduk, mobilisasi, tingkat pelayanan dan penyediaan kebutuhan sektoral (sarana, prasarana maupun utilitas minimum)
Penyebaran penduduk dan perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan, untuk melihat (pola) keberlanjutan pengembangan, interaksi dan integrasi dengan daerah di luar BWP
Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung BWP dalam jangka waktu rencana
Analisis ini digunakan untuk pertimbangan dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi.
5. Ekonomi dan Sektor Unggulan 52
Mencakup;
Keterkaitan ekonomi skala kota, regional, nasional dan internasional.
Struktur ekonomi, pola sebaran pertumbuhan ekonomi, potensi dan peluang dan permasalahan wilayah kota untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik
Analisis diarahkan untuk mendapatkan keterkaitan intra-regional (antar kawasan/kawasan perkotaan/perdesaan/kabupaten/kota)
Diperoleh karakteristik perekonomian wilayah perencanaan dan ciri-ciri ekonomi kawasan dengan mengidentifikasi basis ekonomi, sektor-sektor unggulan, besaran kesempatan kerja, pertumbuhan dan disparitas pertumbuhan ekonomi di BWP.
6. Sumber Daya Buatan 53
Dilakukan untuk memahami kondisi, potensi , permasalahan dan kendala yang dimiliki dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pada BWP. Teridentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memaksimalkan fungsi BWP. Analisis didasarkan pada luas wilayah dan perhitungan penduduk per unit kegiatan dari sebuah BWP atau perhitungan rasio penduduk terhadap kapasitas atau skala pelayanan prasarana dan sarana wilayah perencanaan atau intensitas pemanfaatan ruang terhadap daya dukung prasarana/utilitas serta analisis daya dukung wilayah.
7. Penataan Kawasan dan Bangunan 54
Untuk melihat kondisi dan tingkat pelayanan kawasan serta bangunan untuk menunjang fungsi dan peran kawasan di BWP, dilakukan analisis terhadap jenis dan kapasitas fungsi/kegiatan kawasan serta kinerjanya. Demikian pula dengan kualitas bangunan dari aspek keselamatan. Dengan informasi tersebut, diharapkan dapat diformulasikan kondisi kawasan terutama menyangkut pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, tata massa bangunan, tindakan penanganan kawasan (diremajakan/revitalisasi), dan penanganan bangunan. Analisis ini digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi.
8. Kelembagaan 55
Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami kapasitas pemerintah kota dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kerja, produk-produk pengaturan serta organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.
Analisis diharapkan menghasilkan beberapa bentuk dan operasional kelembagaan di BWP sehingga semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Pembiayaan pembangunan 56
Analisis pembiayaan pembangunan dilakukan untuk mengidentifikasi besar pembelanjaan pembangunan, alokasi dana terpakai, dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang terdiri dari :
Pendapatan asli daerah;
Pendanaan oleh pemerintah;
Pendanaan dari pemerintah provinsi;
Investasi swasta dan masyarakat;
Bantuan dan pinjaman luar negeri; dan
Sumber-sumber pembiayaan lainnya
Analisis pembiayaan juga menghasilkan perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan rencana pembangunan wilayah kota yang diterjemahkan dalam usulan program utama jangka menengah dan jangka panjang.
57
Alur Proses Penyusunan Peraturan Zonasi yang Berisi Zoning Text dan Zoning Map (Hanya Apabila RDTR Tidak Disusun atau Telah Ditetapkan sebagai Perda Namun Belum Mengatur Peraturan Zonasi)
58
Tata Cara Penyusunan Laporan dan Peta SESUAI PEDOMAN
Sistematika Penyajian Album Peta 59
Peta profil wil perencanaan (Muatannya mengacu kepada Pedoman)
Peta orientasi Peta batas administrasi Peta guna lahan Peta rawan bencana Penetapan sebaran penduduk Peta tematik lainnya yang dirasa perlu
Peta RDTR (Muatannya mengacu kepada Pedoman)
Peta rencana pola ruang Peta rencana jaringan prasarana Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya
60
LAYOUT UKURAN KERTAS A1 UNTUK PETA PENUH SATUAN DALAM CENTIMETER
KELENGKAPAN DOKUMEN RDTR DAN PERATURAN ZONASI 61
MUATAN RDTR
Tujuan penataan bwp Rencana pola ruang Rencana jaringan prasarana Penetapan sub bwp yang diprioritaskan penanganannya Ketentuan pemanfaatan ruang Peraturan zonasi
KELENGKAPAN DRAF RANPERDA
Naskah ranperda Materi teknis
KELENGKAPAN DOKUMEN RDTR DAN PERATURAN ZONASI 62
Kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi ranperda tentang RDTR
Ranperda RDTR yang telah disetujui bupati/walikota/ dan DPRD
Materi teknis RDTR
Formulir konsep persetujuan substansi ranperda
Surat rekomendasi gubernur
Tabel materi muatan teknis dan UU Penataan Ruang
Berita acara rakor POKJA BKPRN
Dokumen pendukung (surat permohonan kepada menteri PU; BA Konsul Publik; Tabel persandingan; BA Clearance House; kronologi persetujuan substansi; dokumen KLHS)
Kelengkapan Dokumen dan Peraturan Zonasi
Perda Peta (rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan sub BWP yang diprioritaskan, zona-zona khusus yang disajikan di lembar A3
Lesson and Learn, Tolikara Vs Natuna 63
Natuna (Kepulauan)
Tolikara (Heart of Papua-Mainland))
Pendapatan (PAD, DAU+DAK) Rp .4T
Pendapatan (PAD + DAU + DAK) Rp. ??
Jumlah penduduk 60.000 Jiwa
Jumlah penduduk 50.000 jiwa
Luas wilayah daratan 2.001,30 km2
Luas wilayah 6.130 km2
Geografis kepulauan di Laut Cina Selatan
Geografis di daratan Papua dengan topografi yang ekstrim
(Lack of ) Minim infrastruktur (jalan, listrik, Air bersih, telekomunikasi,)
(lack of) Minimnya inrastruktur (jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi)
Sarana sangat baik, tetapi minim sumber daya manusia
Sarana baik, tetapi minim sumber daya manusia
Biaya pemeliharaan sarana yang tinggi
Kondisi geologi (tanah) yang curam/lembah, land slide problems
Keterbatasan bahan baku semen, besi, dll
Keterbatasan bahan baku semen, besi,
Sumber daya alam yang POTENSIAL dan BERHASIL (MIGAS, WISATA)
Potensi sumber daya alam (MIGAS) BERHASIL
Kesesuaian antara needs and vision ?
Kesesuaian antara needs and vision ?
Apa yang dilakukan BUPATI sekarang ;
Apa yang harus sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh BUPATI sekaran g:
Membangun pelabuhan
Infrastruktur
Membangun jalan lingkar pulau
Pendidikan
Meningkatkan status bandara (miniliter) digabung komersil
Kesehatan
Meningkatkan aksesibilitas ke daerah wisata
Membangun pelabuhan/dermaga di pulau-pulau (kecamatan) diluar pulau besarnya (Ibukota)
Peningkatan pendidikan (sekolah gratis) dan pemberian beasiswa.
Peningkatan aksesibilitas kesehatan (gratis)
Lesson and Learn, Tolikara Vs Natuna 64
Tujuan Penataan Ruang : Mewujudkan Kabupaten Natuna sebagai Gerbang Utara Serambi Depan NKRI yang bemartabat dan mandiri ekonomi berbasis migas dan agrominawisata yang berkelanjutan dan lestari
Kabupaten Natuna terletak pada lintas perdagangan yang sangat ramai. Terbuka ke arah kawasan Pasifik dan Laut Cina Selatan, yang menjadi kawasan perdagangan dan ekonomi terpenting pada milenium III ini.
LESSON AND LEARN (NATUNA – TOLIKARA)
66
TERIMA KASIH TIM RDTR BOKONDINI & KARUBAGA