PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Disusun Oleh:
Nurma Puspitasari
(15312040)
Dinda Ayu Hanifah
(15312051)
Mita Lestari
(15312055)
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2017/2018
A. KONSEP DAN PENGERTIAN PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. Anggaran Sektor Publik juga merupakan perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas yang direncanakan serta cara untuk medapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut. Tiga aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi : 1.
Aspek Perencanaan
2.
Aspek Pengendalian
3.
Aspek Akuntabilitas Publik
B. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatandan belanja dalam satuan moneter.Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :
Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanairencana tersebut (pendapatan).
C. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhanmasyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainyaagar terjamin secara layak. Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah
Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuantertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Angaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria berikut :
Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah.
Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosialekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualititas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
D. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran dalam akuntansi berada di dalam lingkup akuntansi manajemen. Mardiasmo ( 2009 ) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik sebagai berikut : 1.
Anggaran sebagai Alat Perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunkan untuk : a)
Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan
b)
Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya
c)
Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
d)
Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
2.
Anggaran sebagai Alat Pengendalian
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, terlalu rendah, salah sasaran, atau adanya penggunaan yang tidak semestinya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu : a)
Membandingkan kinerja akrual dengan kinerja yang dianggarkan
b)
Menghitung selisih anggaran
c)
Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians
d)
Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya
3.
Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal
Anggaran sebagai kebijakan fiskal pemerintah, di gunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.
4.
Anggaran sebagai Alat Politik
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Anggaran tidak sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan
keterampilan berpolitik, membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai oleh para manajer publik.
5.
Anggaran sebagai alat Koordinasi dan Komunikasi
Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. Oleh karena, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.
6.
Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilain kerja.
7.
Anggaran sebagai Alat Motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Namun target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.
E. JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran Operasional (operation/recurrent budget)
Anggaran Operasional diguanakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan.Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain : Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Anggaran Modal (capital/investment budget)
Anggaran modal
Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivatetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik.
F. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, di perlukan prinsip-rinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi public atau pemerintah dalam penyusunannya. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009 : 67 – 68 ) : 1.
Otorisasi oleh legislative. Anggaran public harus mendapatkan otorisasi dari legislative sebelum eksekutif dapat menggunakan anggaran tersebut.
2.
Komprehensif / menyeluruh. Anggaran harus menunjukan semua menerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana nonbudgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
3.
Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan mengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum
4.
Nondiscretionary uppropriation. Jumlah yang di setujui oleh dewan legislative harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.
5.
Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multitahunan
6.
Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidak efisienan anggaran, se rta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan oferestimate pengeluaran.
7.
Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat di pahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan.
8.
Transparan. Anggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas.
G. PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARAN Richard Musgrave seperti yang dikutip Coe (1989) mengidentifikasikan tiga pertimbangan mengapa pemerintah perlu terlibat dalam bisnis pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. Yaitu meliputi stabilitas ekonomi,redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya.Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Siklusanggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:
Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation)
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnyafaktor “uncertainty” (tingkat ketidakpastian)yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan public harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan “line -item budgeting´ akan berbeda pada “input-output budgeting”, “program budgeting” atau “zero based budgeting”.
Tahap Ratifikasi Anggaran
Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill” namun juga harus mempunyai “ political skill” salesmanship´dan ‘coalition building’ yang memadai. Integritas dan kesiapan mentalyang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.
Tahap Pelaksanaan Anggran
(Budget Implementation) Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan public dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaandan pengendalian anggran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusuanan anggaran periode berikutnya.
Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasionalanggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntanbilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui banyak masalah.