RKS jalan

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

LOKASI : RT 04 DESA BATU BATU – BATU KEC.MUARA BADAK

SUMBER DANA : APBDP KUTAI KARTANEGARA KARTANEGARA

TAHUN ANGGARAN 2014

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Spesifikasi Teknis

Page Pag e1

DAFTAR ISI BAGI AN I SYARAT-S YARAT-SYAR YARAT AT UM UM SYARAT-SYARAT YARAT-SYARAT UM UM

Pasal Pasal sal Pasa Pasall Pasal Pasal Pasal sal

1 2 3 4 5 6

: : : : : :

Pihak-pihak yang Bersangkutan Keteranga ngan mengenai Proy royek/Pekerjaa jaan Doku Dokume men n Pele Pelela lang ngan an / Pela Pelaks ksan anaa aan n Pemb Pemban ang gunan unan Produk dan Bahan yang setara Material Pengganti Peninjauan Lapangan / Tem Tempat Pekerjaan aan

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN

Pasa Pasall Pasal Pasa Pasall Pasal Pasal Pasal Pasal sal Pasa Pasall Pasa Pasall Pasa Pasall Pasal Pasa Pasall Pasa Pasall Pasa Pasall Pasal Pasa Pasall Pasa Pasall Pasal Pasal Pasal Pasa Pasall Pasal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Surv Survey ey / Peni Peninj njau auan an Lapa Lapang ngan an & Pemb Pembua uata tan n Pato Patok k Bata Batass Tana Tanah h / Pers Persil il Pembersihan Lapangan Peng Penguk ukur uran an (Uit (Uitze zett tten en)) & Peng Pengam ambi bila lan n Peil Peil Pemakaian Ukuran Pemeriksaan dan Pengetesan Penanggung Jawab Pelaksanaan Tanggung Jaw Jawab atas Peke ekerjaan yang ang Cacat Wewe We wena nang ng Peng Penggu guna na Angg Anggar aran an untu untuk k mema memasu suki ki Temp Tempat at Peke Pekerj rjaa aan n Fasil asilit itas as Lapan apanga gan n dan dan Perl Perlen eng gkapa kapan n Kerj Kerjaa Hala Halama man n Pek Pekerja erjaan an,, Kebe Kebers rsih ihan an - Kete Ketert rtib iban an Pengawasan Keam Keaman anan an,, Kese Kesela lama mata tan n dan dan Kese Keseja jah htera teraan an Kete Ketent ntua uan n - Kete Keten ntuan tuan dari dari Pen Penggun ggunaa Angg Anggar aran an Kew Kewajib ajiban an Pela Pelak ksana sana Pek Pekerja erjaan an / Kontr ontrak akto tor r Instruksi Pengawas Bag Bagan Kema Kemaju juan an Peke Pekerj rjaa aan n & Renca encan na Kerj Kerjaa Rapa Rapatt Koor Koord dinas inasii dan Rapa Rapatt Lapan apang gan Laporan - Laporan Perubahan Rencana Penyerahan Pekerjaan Peny Penyel eles esai aian an dan dan Masa Masa Peme Pemeli lih haraa araan n Pekerjaan Tambah Kurang

BAGI AN I I SYARAT-S YARAT-SYAR YARAT AT TEKNI S PEKERJAAN KONSTRUKS KONSTRUKSI I

Umum Pekerjaan Tanah PEKERJAAN LANTAI DAN PERKERASAN

Umum Telford Batu Padas Telford Batu Gunung


Page Pag e2

BAGIAN I SYARAT-SYARAT UMUM DAN ADMINISTRASI SYARAT-SYARAT UM UM

Pasal 1 : Pihak-Pihak yang Bersangkutan

Pengguna Anggaran adalah PEMILIK yaitu PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. Hak dan Kewajiban Pemilik : 1. Informasi Kegiatan/Pekerjaan Pemilik akan memberikan informasi dan bantuan serta semua instruksi-instruksinya kepada pemborong melalui direksi lapangan sepanjang batas-batas wewenang dan kewajiban pemilik. 2. Hak untuk menghentikan pekerjaan : Apabila kontraktor tidak sanggup atau tidak mampu memperbaiki pekerjaan yang kurang sempurna atau kontraktor terus menerus gagal mengadakan bahan-bahan dan alat-alat sesuai dengan dokumen kontrak, maka pemilik berhak menghentikan pekerjaan sebagian atau seluruhnya sampai hambatan yang bersangkutan teratasi. 3. Hak untuk mengerjakan sendiri pekerjaan Apabila Kontraktor gagal atau mengabaikan perintah perbaikan pekerjaan yang salah menurut dokumen kontrak, maka pemilik berhak namun tidak wajib sesudah 7 (tujuh) hari sebelumnya memberikan pemberitahuan tertulis kepada kontraktor, melakukan perbaikan pekerjaan itu sendiri tanpa memperhatikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh karenanya. Dalam hal ini akan dibuat berita acara perubahan yang mencantumkan pembatalan pekerjaan tersebut oleh kontraktor dan Pengurangan biaya otomatis sebesar biaya perbaikan itu ditambah biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pemilik sehubungan dengan hal itu. Direksi lapangan wajib dimintai persetujuan mengenai tindakan dan biaya tersebut, apabila jumlah biaya tersebut melebihi jumlah yang masih harus dibayarkan kepada kontraktor dikemudian hari, maka kontraktor wajib membayar selisih tersebut. Hak dan Kewajiban 1. Peninjauan Berkala Sesuai tugasnya, secara berkala perencana wajib melakukan peninjauan ke lapangan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan gambar kerja, RKS dan perubahan perubahannya. Jika terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan dengan dokumen-dokumen diatas, melalui direksi lapangan, perencana akan memberitahukan hal ini, untuk kemudian direksi lapangan akan memerintahkan kepada kontraktor untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut. 2. Pemeriksaan shop drawing Apabila terdapat perbedaan/penyesuaian terhadap dokumen pelaksanaan, perencana harus menerima 1 (satu) copy gambar shop drawing yang dibuat oleh Kontraktor untuk diperiksa. Kontraktor tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan yang dimaksud sebelum shop drawing disetujui. 3. Persetujuan bahan Untuk penggunaan bahan-bahan produk pabrik yang memerlukan persetujuan perencana, atau pada pelaksanaan pekerjaan perencana menganggap perlu memeriksa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Spesifikasi Teknis

Page 3

contoh bahan, maka melalui pengawas lapangan, Kontraktor harus menyerahkan contoh bahan yang dimaksud. 4. Penggantian bahan Jika diperlukan penggantian dari bahan yang telah ditentukan pada gambar dan syaratsyarat teknis, maka bahan pengganti tersebut tidak diperkenankan dipasang sebelum mendapat persetujuan tertulis dari perencana. Interprestasi gambar desain Jika terdapat keragu-raguan dalam menginterprestasikan gambar kerja dan RKS, maka wakil pemilik yang berhak menginterprestasikan atau menyelesaikan ketidak sesuaian diatas adalah Perencana. Konsultan pengawas, adalah pihak yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran dan bertindak sepenuhnya mewakili Pengguna Anggaran dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan ini pada batas-batas yang telah ditentukan baik teknis maupun administrasinya, sesuai dengan isi dokumen pelaksanaan. dalam hal ini ditunjuk ................................................. Antara kontraktor dan direksi lapangan tidak terjadi hubungan kontekstual sebagai akibat dokumen pelaksanaan. Hak dan kewajiban Sebagai wakil pemilik di lapangan Sebagai wakil pemilik selama masa pelaksanaan kontrak sampai pembayaran terakhir dilaksanakan, direksi lapangan berhak melakukan tindakan-tindakan atas nama pemilik sejauh sesuai dengan dokumen kontrak, kecuali pemilik membuat ketentuan lain yang tertulis. Segala instruksi Pemilik kepada Kontraktor hanya dilakukan melalui Direksi lapangan dan Direksi lapangan wajib memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemilik. Kewajiban, tanggung jawab dan batasan-batasan wewenang Direksi lapangan sebagai wakil Pemilik selama pelaksanaan seperti tersebut dalam syarat-syarat umum ini tidak dapat berubah tanpa persetujuan tertulis Pemilik, Kontraktor dan Direksi lapangan.  Administrasi Umum Direksi lapangan berkewajiban menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan Kontrak, hingga tahap pelaksanaan selesai.  Pengawasan Pelaksanaan Konsultan Pengawas akan bertugas tetap di lapangan menempatkan tenaga pengawas dalam jam kerja pelaksanaan. Konsultan Pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian volume. Serta berkewajiban untuk mengawasi pekerja serta produknya, ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi. Konsultan Pengawas berhak untuk setiap saat memeriksa seluruh proyek dan tempat produksi di tempat lain selama masa pelaksanaan, tanpa mengganggu jalannya pekerjaan.  Interprestasi dan Keputusan Apabila terdapat keragu-raguan mengenai kejelasan interprestasi Dokumen Pelaksanaan, baik bagi Pemilik maupun Kontraktor, maka Direksi lapangan berhak memberikan interprestasi. Dalam hal ini Direksi lapangan wajib menyerahkan interprestasi tertulis secepatnya sehingga tidak mengganggu kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan. Segala interprestasi dan keputusan Direksi lapangan harus konsisten dengan isi dan maksud Dokumen Pelaksanaan. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Spesifikasi Teknis

Page 4







Segala keputusan Direksi lapangan yang menyangkut keindahan adalah bersifat mengikat dan sekaligus final sepanjang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan. Pemeriksaan dan Koreksi Gambar-gambar Pengawas Lapangan wajib memeriksa gambar-gambar pelaksanaan dan contohcontoh yang perlu dipersiapkan oleh Kontraktor, dan akan memberikan gambargambar penjelasan yang dibutuhkan oleh Kontraktor, serta memecahkan persoalan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi. Direksi lapangan berhak melakukan perubahan-perubahan serta penyesuaian penyesuaian yang perlu atas pekerjaan dan menerbitkan Berita Acara Perubahan. Rapat-rapat Lapangan Direksi lapangan diwajibkan menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dan membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan lapangan dengan memasukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan-laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor, serta membuat gambargambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (as-bulit drawings). Kelalaian Kontraktor Direksi lapangan tidak bertanggung jawab atas kelalaian-kelalaian Kontraktor ataupun pegawai-pegawai Kontraktor yang berpengaruh langsung terhadap jalannya proyek/pekerjaan. Kelalaian ini sepenuhnya tanggung jawab Kontraktor  Penolakan hasil kerja Kontraktor Direksi lapangan berhak menolak pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan. Bila perlu Direksi lapangan berhak melakukan pemeriksaan khusus atau test-test seperlunya dengan mengabaikan bahwa pekerjaan sudah dibuat, dipasang atau belum.  Berita Acara Pembayaran Direksi lapangan berhak melakukan pemeriksaan dan wajib menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan masa waktu pelaksanaan dan menentukan saat serah terima Pertama (I) pekerjaan dapat dilakukan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan. Serta menerima surat-surat jaminan dari Kontraktor yang ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan dan menerbitkan Berita Acara Pembayaran. Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan Surat Permintaan Pembayaran dari Kontraktor maka Direksi lapangan menerbitkan Berita Acara Pembayaran yang menyebutkan jumlah yang berhak diterima Kontraktor.  Penyelesaian Perselisihan Segala klaim, perselisihan atau persoalan lain mengenai jalannya pelaksanaan menurut Dokumen Pelaksanaan, akan diselenggarakan penyelesaiannya oleh dan melalui Direksi lapangan. Atas segala penyelesaian perselisihan yang dibuat Direksi lapangan kecuali mengenai keindahan, salah satu pihak tidak menerima dapat mengajukan permintaan arbitrase secara tertulis. Permintaan arbitrase tidak dapat diajukan sebelumnya : Saat Direksi lapangan menyerahkan keputusan tertulis atau 10 (Sepuluh) hari setelah kedua belah pihak menyerahkan bukti-bukti persoalannya kepada Direksi lapangan kesempatan yang wajar untuk mengumpulkan keterangan mengenai hal itu, namun Direksi lapangan belum memberikan keputusan tertulis saat itu. Apabila keputusan tertulis Direksi lapangan menyatakan bahwa keputusan adalah final namun dapat dimintakan himbauan, maka permintaan arbitrase


Page 5



tidak dapat diajukan setelah sepuluh hari sesudah kedua belah pihak mengetahui keputusan itu. Pemutusan Hubungan Kerja Apabila Pemilik memutuskan hubungan kerja dengan Direksi lapangan, maka Pemilik akan segera menunjuk Direksi lapangan pengganti yang kemudian akan memiliki status dan hak serta kewajiban yang sama dengan Direksi lapangan sebelumnya berdasarkan Dokumen Kontrak.

Pasal 2 : Dokumen Pelelangan / Pelaksanaan Pekerjaan

Satu set dokumen pelelangan yang lengkap terdiri dari : 1. RKS 2. Gambar-gambar 3. Bill of Quantity 4. Addendum/Berita Acara penjelasan pekerjaan. Apabila terdapat perbedaan-perbedaan antara gambar-gambar dan ketentuan di dalam RKS ini, maka : Keputusan Konsultan Perencana yang mengikat, dan diketahui oleh Pengguna Anggaran/KPA/PPTK. Perbedaan antara gambar arsitektur dan gambar struktur mengenai denah, tampak, potongan dan lain-lain yang mempengaruhi performance, yang diikuti adalah gambar arsitektur. Perbedaan ukuran antara gambar yang satu dengan gambar arsitektur, struktur dan lainlain dimana skalanya berbeda, maka yang diikuti adalah gambar yang skalanya lebih besar. Apabila terdapat perbedaan-perbedaan antara gambar-gambar, RKS dan ketentuan lain, sebelum diambil suatu keputusan sebaiknya diadakan konsultasi lebih dahulu dengan Direksi lapangan, Perencana dan Pengguna Anggaran. Yang dimaksud dengan gambar adalah gambar-gambar kerja, detail dan gambar-gambar lain yang dibuat untuk pekerjaan sebelum atau pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Kontraktor wajib meneliti gambar-gambar sebelum melaksanakan pekerjaan. Bila ada perbedaan-perbedaan dan atau ada hal-hal yang menurut anggapan pihak pemborong akan membahayakan harus memberitahukan kepada Direksi lapangan. Pada umumnya gambar-gambar detail yang bersifat prinsip dibuat oleh Perencana, tetapi apabila dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, pemborong diharuskan pula membuat gambar kerja yang harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Perencana dan Direksi lapangan. Jika terdapat perbedaan antara gambar-gambar dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan, maka yang berlaku adalah syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan/perubahan yang tercantum di dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Risalah Aanwijzing). Jika perbedaan menyangkut lingkup pekerjaan dan dimensi, maka gambar yang harus diikuti. Jika menyangkut kualitas bahan dan cara pelaksanaan, maka syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan harus diikuti. 


















Page 6



Bill of Quantity hanya sebagai penuntun (tidak mengikat), pemborong mutlak harus mencheck kembali baik macam pekerjaan maupun volume pekerjaan atau Addendum (yang paling akhir dikeluarkan) sangat mengikat. Pasal 3 : Produk dan Bahan yang Setara









Apabila dalam spesifikasi teknis disebutkan seuatu merek dagang ataupun produsen tertentu, maka tidak berarti bahwa merek dagang atau hasil produsen lain tidak akan diterima. Penyebutan nama-nama dibuat untuk menunjukkan kualitas yang diinginkan agar memudahkan peserta lelang dalam membuat penawaran. Namun demikian pada waktu pelaksanaan harus diusahakan, bahwa prioritas pertama yang dipakai adalah merek dengan jenis dan kualitas seperti yang tercantum. Perubahan bahan/produk dapat dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Pemilik, dalam hal ini penilaian dilakukan oleh Perencana dan Direksi lapangan, asalkan pihak pengusul dapat membuktikan bahwa bahan/produk yang diusulkan tersebut benar benar setara dengan bahan/produk yang akan diganti.

Pasal 4 : Material Pengganti Jika dalam spesifikasi teknis disebutkan adanya meterial pengganti, pengertiannya adalah sebagai berikut :  Apabila dipandang perlu dari segi anggaran, maka beberapa material yang disebutkan dalam gambar-gambar dan spesifikasi teknis akan diganti dengan material pengganti. Para penawar wajib membuat penawaran untuk material pengganti sesuai dengan  gambar-gambar khusus dan spesifikasi teknis mengenai itu. Peserta lelang berhak mensubtitusikan harga material kedalam bagian-bagian yang sejenis dalam surat penawaran yang sama apabila dipandang perlu untuk menyesuaikan anggaran. Penawar tidak dibenarkan melakukan klaim apapun atas subtitusi harga-harga ini dan  akan menerima perubahan total biaya yang timbul karenanya. Pasal 5 : Peninjauan Lapangan / Tempat Pekerjaan

Penawar harus melihat dan meninjau tempat pekerjaan atas resiko dan biaya sendiri serta memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai lapangan kerja, keadaan setempat dan sekitarnya dimana pekerjaan akan dilaksanakan, penyediaan air dan daya, tempat-tempat untuk gudang, los kerja, kantor dan sarana-sarana yang sudah ada serta hal-hal lainnya yang akan mempengaruhi penawaran. Peninjauan lapangan didampingi Perencana dan Direksi lapangan pada hari dan tanggal yang akan ditentukan dalam Rapat Penjelasan dan dilakukan setelah diadakan Rapat Penjelasan (aanwijzing ) serta setelah mengajukan pertanyaan tertulis.


Page 7

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN

Pasal 1 : Survei/Peninjauan Lapangan dan Pembuatan Patok Batas Tanah/Persil.

Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diwajibkan melaksanakan survei/peninjauan lapangan didampingi oleh Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Pengguna Anggaran, dimana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Pasal 2 : Pembersihan Lapangan.

Pelaksanaan pekerjaan / Kontraktor harus melakukan inventarisasi lapangan sesuai dengan hasil survei yang telah dilaksanakan. Pasal 3 : Pengukuran (Uitzetten) dan Pengambilan Peil.

Pengguna Anggaran menyediakan bagi pelaksana Pekerjaan / Kontraktor gambar-gambar yang berukuran seksama dan informasi yang memungkinkan Pelaksana Pekerjaan. Pelaksana pekerjaan / Kontraktor harus bertanggung jawab untuk membetulkan kesalahan apapun yang disebabkan oleh karena ia memulai pekerjaan dengan cara yang tidak seksama, dimana seluruh biaya ditanggung oleh Pelaksana Pekerjaan / Kontraktor. Pasal 4 : Pemakaian Ukuran. 





Kontraktor tetap bertanggung jawab dalam menepati semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak dan Gambar-gambat Pelaksanaan. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan maupun bagian bagiannya dan segara memberitahukan kepada Konsultan Pengawas atau Diureksi Lapangan tentang setiap perbedaan yang ditemukannya di dalam pelaksanaan. Kontraktor baru diizinkan membetulkan kesalahan gambar dan melaksanakannya setelah ada persetujuan tertulis dari Direksi lapangan atau Konsultan Pengawas. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan di dalam hal apapun menjadi tanggung jawab kontraktor. Oleh karena itu sebelumn kepadanya diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan. Pasal 5 : Pemeriksaan dan Pengetesan.





Adalah ketentuan dari kontrak ini bahwa Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus melaksanakan seluruh pekerjaan mengikuti dan sesuai dengan Dokumen Tender yang terdiri atas : RKS, gambar, Berita Acara Aanwijizing, Berita Acara susulan lainnya dalam kaitannya dengan tender dan Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi apabila ada. Semua material bangunan yang akan digunakan harus sesuai dengan ketentuan di dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelaksanaan (RKS). Untuk jenis material bangunan tertentu harus disertai pengetesan dan surat pernyataan (sertifikat/klasifikasi) dari


Page 8







instansi yang ditunjuk oleh Direksi lapangan dan Konsultan Pengawas untuk kebutuhan tersebut. Direksi lapangan dan Konsultan Pengawas berhak menginstruksikan kepada Kontraktor untuk segera mengeluarkan material-material yang ternyata tidak memenuhi Uraian dan syarat Pelaksanaan (kontrak-kontrak) keluar dari site, dalam waktu 24 jam. Direksi lapangan dan Konsultan pengawas berhak memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor setiap waktu. Bagaimanapun juga kelalaian Konsultan Pengawas di dalam pengontrolan dan pengawasan terhadap kekeliruan-kekeliruan, tidak berarti Kontraktor bebas dari tanggung jawab atas terselesaikannya pekerjaan sesuai ketentuan tersebut diatas. Kontraktor bertanggung jawab dan harus memperbaiki atau apabila perlu membongkar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak ini. Biaya-biaya yang diperlukan untuk pengetesan bahan , pengeluaran bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat keluar lapangan dan perbaikan atau pembongkaran pekerjaan yang tidak memenuhi syarat merupakan tanggung jawab Kontraktor. Pasal 6 : Penanggung Jawab Pelaksanaan.















Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus menempatkan seorang penanggung jawab pelaksanaan yaitu seorang yang ahli dan berpengalaman minimal selama 5 tahun sebagai pengawas pada bangunan yang harus selalu berada di lapangan dan mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan-keputusan teknis dengan tanggung jawab penuh di lapangan untuk menerima segala instruksi dari Direksi lapangan dan Konsultan Pengawas. Semua langkah dan tindakannya oleh Direksi lapangan dan Konsultan Pengawas dianggap sebagai tindakan Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor. Penanggung jawab harus terus menerus berada di tempat pekerjaan selama jam-jam kerja dan saat diperlukan dalam pelaksanaan atau pada setiap saat yang dikehendaki Direksi lapangan dan konsultan Pengawas. Petunjuk dan perintah Direkisi Lapangan/Konsultan Pengawas di dalam pelaksanaan disampaikan langsung kepada Kontraktor melalui penanggung jawab tersebut sebagai penanggung jawab dilapangan. Kontraktor diwajibkan pada setiap saat menjalankan disiplin dan tata tertib yang ketat terhadap semua buruh, pegawai termasuk pengurus bahan-bahan yang berada dibawahnya. Siapapun diantara mereka yang tidak berwenang melanggar terhadap peraturan umum, mengganggu ataupun merusak ketertiban, berlaku tidak sopan dan melakukan perbuatan yang merugikan pelaksanaan pembangunan harus segera dikeluarkan dari tempat pekerjaan atas perintah Direksi lapangan. Pada pengeluaran yang kedua berarti Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor lain. Pasal 7 : Tanggung Jawab Atas Pekerjaan yang Cacat.



Semua catat-catat akibat penyusutan atau kesalahan-kesalahan lain yang timbul selama jangka waktu tanggung jawab dari Kontraktor yang disebabkan oleh penggunaan bahan bahan yang tidak sesuai denga syarat-syarat yang ditentukan di dalam RKS, menjadi


Page 9



tanggung jawab penuh Kontraktor untuk mengadakan perbaikan sampai dianggap cukup oleh Direksi lapangan dan Konsultan Pengawas atas biaya Kontraktor. Konsultan Pengawas juga berhak untuk setiap saat minta kepada Kontraktor untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dengan biaya Kontraktor atas semua pekerjaan yang cacat yang timbul selama masa pemeliharaan tersebut. Pasal 8 : Wewenang Pengguna Anggaran untuk Memasuki Tempat Pekerjaan.

Pengguna Anggaran dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki tempat pekerjaan dan bengkel kerja atau tempat-tempat lainnya dimana Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor melaksanakan pekerjaan untuk kontrak dan bilamana pekerjaan harus dilaksanakan di bengkel kerja atau tempat-tempat lain kepunyaan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor, maka Kontraktor menurut ketentuan-ketentuan dalam Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor itu harus bisa mendapatkan jaminan agar Pengguna Anggaran dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki bengkel kerja dan tempat lain kepunyaan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor itu. Pasal 9 : Fasilitas Lapangan dan Perlengkapan Kerja. 







Pelaksana pekerjaan/Kontraktor harus menyediakan atas biayanya sendiri fasilitasfasilitas untuk melaksanakan pekerjaan. Pelaksana pekeerjaan / kontraktor wajib menyediakan seluruh peralatan / perlengkapan kerja untuk pelaksanaan fisik di lapangan. Pelaksana pekerjaan/Kontraktor wajib merawat dan memelihara seluruh peralatan dengan sebaik-baiknya agar dapat dipergunakan pada saat diperlukan. Konsultan Pengawas berhak memberikan instruksi kepada Kontraktor untuk melengkapi/menambah jumlah peralatan bila dirasa peralatan yang tersedia kurang memadai dalam usaha mencapai target prestasi. Pasal 10 : Halaman Pekerjaan, Kebersihan dan Ketertiban.











Pengaturan dan penggunaan halaman kerja ditentukan oleh Direksi Lapangan, dalam hal ini adalah Pengawas Lapangan. Direksi lapangan dapat memberikan usul-usulnya dengan memberikan peta penetapan gudang-gudang, los kerja tempat penimbunan bahan-bahan dan sebagainya sesuai dengan lokasi proyek yang tersedia. Selama berlangsungnya pembangunan kebersihan harus tetap bersih dan tertib, bebas dari bahan-bahan bekas, tumpukan tanah dan lain-lain. Pelaksana pekerjaan dalam menempatkan barang-barang dan material-material kebutuhan pelaksanaan harus mengatur sedemikian rupa. Cara penempatan bahan dan peralatan harus disesuaikan dengan kondisi yang disyaratkan oleh produsen, untuk menghindarkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh cara penyimpanan yang salah. Barang-barang dan material yang tidak akan digunakan untuk kebutuhan langsung pada pekerjaan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk disimpan didalam site.


Page 10



Peraturan lain mengenai penertiban akan dikeluarkan oleh Direksi lapangan pada waktu pelaksanaan. Pasal 11 : Pengawasan.

 

   





Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Pengawas. Konsultan Pengawas berhak pada setiap waktu yang dianggap perlu tanpa memberitahukan sebelumnya untuk mengadakan inspeksi/pemeriksaan kepada Kontraktor : Terhadap jenis pekerjaan yang dipersiapkan di dalam atau diluar site, Terhadap gudang penyimpanan barang-barang, Terhadap pengolahan material maupun sumber-sumbernya. Bagian-bagian yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan Konsultan Pengawas, tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor dan bagian pekerjaan tersebut jika diperlukan harus segera dibuka sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan. Ditempat pekerjaan Konsultan Pengawas menempatkan petugas-petugas bagian pengawasan. Jam kerja Konsultan Pengawas akan ditentukan kemudian. Apabila Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor akan bekerja lembur dimana item pekerjaan tersebut diperlukan oleh Kontraktor maka Kontraktor harus memberitahukan satu hari sebelumnya dan biaya tersebut termasuk biaya lembur petugas-petugas pengawas Konsultan Pengawas yang besarnya sesuai dengan aturan gaji mereka yang menjadi tugas Kontraktor. Pasal 12 : Keamanan, Keselamatan dan Kesejahteraan.







Selama pekerjaan, Kontraktor wajib mengadakan segala yang diperlukan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesejahteraan manusia/barang diproyek. Kontraktor juga wajib memenuhi segala peraturan tata tertib, kooordinasi pemerintah daerah ataupun pemerintah setempat. Kontraktor bertanggung jawab atas biaya, kerugian ataupun tuntutan ganti rugi (klaim) yang diakibatkan oleh adanya peristiwa yang mengakibatkan lukanya atau meninggalnya seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, bilamana disebabkan oleh kelalaian Kontraktor. Pasal 13 : Ketentuan-ketentuan dari Pengguna Anggaran.

Kelalaian-kelalaian yang dibuat oleh Kontraktor seperti : Tanpa ada alasan ternyata meninggalkan pekerjaan sebelum pekerjaan seluruhnya selesai, Apabila tidak mengindahkan segala instruksi yang diberikan oleh Direksi lapangan/Konsultan Pengawas, Apabila tidak dapat melanjutkan pekerjaan secara teratur dan baik, Atau dalam hal setelah menyerahkan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari Direksi lapangan / Konsultan pengawas, 



 


Page 11















Tidak menghadiri rapat-rapat teknis, maka Direksi lapangan / Konsultan Pengawas dapat mengeluarkan peringatan tertulis pertama kepadanya. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudahnya menerima peringatan tertulis tersebut masih belum ada tanda-tanda adanya perubahan yang berarti atau belum dilaksanakan peringatan termaksud, maka Direksi lapangan / Konsultan Pengawas akan mengeluarkan peringatan tertulis kedua. Apabila dalam 7 (tujuh) hari sesudah dikeluarkannya peringatan tertulis kedua masih belum ada perubahan yang berarti maka Direksi lapangan / Konsultan Pengawas dapat mengambil tindakan dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan apapun yang terjadi sebelumnya. Tindakan tersebut dapat berupa dialihkannya tugas termaksuk kepada pihak lain dengan dibebankan kepada Kontraktor. Apabila ternyata Kontraktor tersebut mengalami kebangkrutan (bankrupt ) atau telah terjadi pengambilan alihan oleh pihak lain atas perusahaannya secara hukum atau tindakan-tindakan lain yang senada dengan tindakan tersebut diatas, maka pekerjaan Kontraktor di bawah kontrak ini akan diadakan tindakan lebih lanjut. Pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan sesuai dengan kontrak tersendiri, hanya apabila telah terdapat persetujuan antara Pengguna Anggaran dengan pihak lain yang telah mengambil alih semua kegiatan Kontraktor tersebut. Apabila dengan tindakan seperti tercantum diatas ternyata pekerjaan tidak dapt berjalan dengan baik dan lancar maka : 1. Pengguna Anggaran akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan memberikan kepada pihak lain, dengan menggunakan semua peralatan yang telah berada di lapangan seperti bangunan-bangunan darurat, gudang peralatan-peralatan kerja, barang-barng, material-material, termasuk barang-barang yang telah dibeli (tetapi belum sampai ditempat) yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan. 2. Bila dipandang perlu oleh Pengguna Anggaran / Direksi lapangan maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah dikenakannya suatu tindakan, Kontraktor harus tetap menyerahkan barang-barang dan meterial yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan sesuai isi kontrak ini, melalui supplier atau Sub Kontraktor yang menyerahkan barang-barang dan meterial sesuai dengan kontrak ini, yang mana ternyata sebegitu jauh belum dibayar oleh Kontraktor yaitu dengan memotong bagian yang harus dibayarkan kepada Kontraktor sesuai penilaian prestasi. 3. Apabila dianggap perlu oleh Pengguna Anggaran maka semua milik Kontraktor yang masih tinggal dilapangan seperti peralatan-peralatan kerja, barang-barang material dan barang barang yang disewanya, harus segera dikelurkan dari lapangan dan semua biaya untuk hal tersebut menjadi beban Kontraktor. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ternyata hal tersebut diatas tidak dilaksanakan, maka akan diselesaikan menurut kebijakan Pengguna Anggaran dengan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang-barang tersebut. 4. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Kontraktor yang karena satu dan lain hal ternyata dihentikan kontrak kerjanya oleh Pengguna Anggaran. Pasal 14 : Kewajiban Pelaksana Pekerjaan / Kontraktor.

 

Pelaksana pekerjaan / Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan secara lengkap seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam Dokumen Kontrak. Selekas mungkin sejak dikeluarkannya Surat Perintah kerja atau selambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa berlakunya Jaminan Penawaran, Kontraktor harus menyediakan


Page 12





















 

Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank atau Badan Keuangan lain yang disetujui oleh Pengguna Anggaran. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya Surat Perintah kerja (SPK), Kontraktor harus telah dimulai dengan pekerjaan pembangunan fisik dalam arti kata yang nyata. Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan agar dapat dimulainya pekerjaan harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila terjadi di dalam gambar-gambar kontrak terdapat perbedaan-perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan dengan apa yang telah tercantum di dalam kontrak sehingga akan menimbulkan keraguan-keraguan dalam pekerjaan maka Kontraktor segera memberitahu hal ini kepada Direksi lapangan / Konsultan Pengawas. Apabila terdapat perbedaan-perbedaan antar gambar-gambar dengan ketentuan-ketentuan di dalam uraian dan syarat-syarat pelaksanaan (RKS), maka ketentuan yang dianggap paling lengkap oleh Konsultan Pengawas adalah yang mengikat. yang dimaksud dengan “gambar” adalah gambar pelaksanaan, gambar kerja, gambar-gambar lainnya yang dibuat untuk pekerjaan ini sebelum atau pada saat pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung. Apabila terdapat perbedaan antara gambar-gambar tersebut, maka gambar yang berskala lebih besarlah yang mengikat. Apabila pada waktu pelaksanaan oleh Konsultan Pengawas / Direksi lapangan diadakan perubahan-perubahan dalam penggunaan bahan, ukuran-ukuran dan konstruksi, maka pada akhir pekerjaan Kontraktor diwajibkan menyerahkan 5 (lima) set gambar-gambar perubahan yang dikerjakan diatas cetakan gambar asli dengan perubahan dikerjakan dengan tinta warna. Atas perintah Direksi lapangan / Konsultan Pengawas dan kepada Kontraktor dapat dimintakan gambar-gambar penjelasan dan rincian atas bagian pekerjaan khusus, yang kesemuanya atas beban Kontraktor. Gambar-gambar tersebut harus telah disetjui oleh Direksi lapangan untuk selanjutnya dianggap sebagai gambar pelengkap dan menyerahkan 5 (lima) set cetakan kepada Direksi lapangan / Konsultan Pengawas. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan menyerahkan 5 (lima) set gambargambar instalasi terakhir sesuai dengan yang dilaksanakan (as-built drawing ) yang telah disetujui Direksi lapangan/Konsultan Pengawas dan, disertai surat-surat ijin dan keterangan resmi dari pihak yang berwajib yang diperolehnya mengenai instalasi yang telah dipasangnya. Kontraktor Pelaksana wajib mempelajari dan memahami semua undang-undang, peraturan peraturan Pemerintah, persyaratan-persyaratan umum maupun suplemennya, persyaratan standard nasional dan persyaratan yang dikeluarkan produsen serta tidak menyimpang dari ketentuan didalam Dokumen Pelelangan serta segala petunjuk-petunjuk tertulis yang telah dikeluarkan. Kontraktor Pelaksana harus mematuhi segala peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta instruksi-instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Penguasa setempat sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kontraktor Pelaksana diharuskan menyediakan sedikitnya 1 (satu) set gambar-gambar pelaksanaan dan RKS di tempat pekerjaan dalam keadaan yang rapih dan bersih yang dapat dilihat setiap saat oleh Pengguna Anggaran, Direksi lapangan dan Konsultan Pengawas serta petugas-petugas lainnya. Kontraktor pelaksana berhak meminta penjelasan kepada Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana atau Direksi Lapangan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran bilamana menurut pendapatnya ada bagian-bagian dari dokumen kontrak, gambar atau hal-hal lainnya yang kurang jelas. Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan agar dapat dimulainya pekerjaan harus segera dimulai.  Kontraktor pelaksana wajib berkonsultasi dengan pihak lainnya agar supaya sejauh mungkin dipergunakan peralatan yang seragam dan merk yang sama untuk bangunan proyek ini agar memudahkan pemeriharaan. Kontraktor pelaksana wajib berkoordinasi dengan pihak lainnya dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek. Kontraktor pelaksana harus mempunyai dan menyediakan atas biayanya sendiri semua perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan, pengalaman dan keahlian serta permodalan dan


Page 13





kemampuan yang nyata untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan Pengguna Anggaran. Disamping itu juga harus menyerahkan : 1. Daftar / susunan staf Pelaksanan yang ditempatkan di lapangan, 2. Daftar peralatan yang akan digunakan untuk pekerjaan, 3. Rencana waktu penyelesaian pekerjaan (time schedule), 4. dan lain-lain yang diperlukan. Di dalam melaksanakan pekerjaan ini, Kontraktor pelaksana harus : 1. Memperhatikan, melaksanakan dan mengikuti semua ketentuan sehubungan dengan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan sepanjang ketentuan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan kontrak ini. 2. Menjamin pihak-pihak lainnya sebagaimana tersebut di atas dari segala macam kerugian yang diderita oleh pihak lain tersebut didalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan Kontraktor. Pasal 15 : Instruksi Konsultan Pengawas.







Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mematuhi dan melaksanakan semua instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari sesudah menerima instruksi tersebut ternyata masih belum ada realisasinya, maka Kontraktor akan diberi peringatan tertulis kedua oleh Konsultan Pengawas. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari setelah peringatan tertulis kedua dikeluarkan ternyata masih belum ada realisasi dari instruksi tersebut maka Kontraktor dapat dikenakan denda seperti yang disebutkan dalam dokumen kontrak. Semua instruksi dari Konsultan Pengawas harus dikeluarkan secara tertulis (instruksi tertulis). Suatu instruksi lisan bukan merupakan pekerjaan yang mutlak dan harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu apabila dalam waktu 1 (satu) hari tidak dikeluarkan instruksi tertulis, hal tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor. Tetapi sebaliknya kontraktor bertanggung jawab penuh atas biayanya sendiri untuk segala pekerjaan yang telah dilaksanakannya tanpa adanya instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas. Instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas tersebut dapat berupa : 1. Teguran atas sesuatu cara pelaksanaan yang salah sehingga membahayakan bagi ketguhan konstruksi atau pekerjaan finishing yang kurang baik atau hal-hal lain yang menyimpang dari persyaratan teknis dalam RKS dan gambar pelaksanaan, 2. Instruksi untuk menyingkirkan material/bahan yang tidak memenuhi syarat dan harus diangkut keluar areal proyek, 3. Instruksi untuk mengganti Manager Lapangan/Kepala Pelaksana/Pelaksana dari kontraktor yang dianggap kurang mampu (unskilled ), 4. Instruksi untuk suatu pekerjaan perubahan (pengurangan dan penambahan pekerjaan) yang sudah waktunya dilaksanakan dengan segera, 5. Instruksi untuk mengganti pekerja/hasil pekerjaan yang dianggap kurang mampu, baik dari segi mutu kerja maupun kecepatan kerja, 6. Instruksi untuk mempercepat pelaksanaan suatu bagian pekerjaan berupa penambahan tenaga kerja, 7. Instruksi-instruksi lainnya yang termasuk dalam lingkup tugas Kontraktor. 8. Bilamana ada instruksi lain, Kontraktor berhak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut atau mengadakan konfirmasi kepada Konsultan Pengawas. Tetapi sebaliknya Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala pekerjaan yang telah dilaksanakan tanpa adanya instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas.


Page 14

Pasal 16 : Bagan Kemajuan Pekerjaan dan Rencana Kerja. 



 

 

   





1 (satu) minggu setelah dinyatakan siap sebagai pemenang lelang, Kontraktor harus telah siap dengan bagan skema kemajuan pekerjaan ( progress schedule) sesuai dengan batas waktu maksimal yang telah ditetapkan dalam master schedule yang dibuat oleh Kontraktor Utama. Progress schedule tersebut harus disesuaikan dengan bagan yang disusun dan dilengkapi : 1. Barchart (bagan secara konvensionil), 2. Network Planning , 3. Volume masing-masing pekerjaan, 4. Man days (tenaga harian) yang diperlukan, 5. S-curve, Gambar mengenai nilai dan harga pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan schedule yang dibuat Kontraktor. Dalam bagan kemajuan pekerjaan ini dicantumkan besarnya (volume) masing-masing pekerjaan dan waktu penyelesaian setiap item pekerjaan, sedangkan didalam rencana kerja dicantumkan secara terperinci program setiap tahapan tentang kapasitas kerja, peralatan, tenaga kerja dan target per harinya. Dalam progress schedule harus dibuat juga S-curve, gambaran mengenai nilai harga pekerjaan pekerjaan sesuai dengan schedule yang dibuat Kontraktor. (S-curve tersebut ialah suatu diagram yang menggambarkan progress pekerjaan terhadap skala waktu mulai dari awal sampai dengan penyelesaian proyek yang dihitung berdasarkan time schedule) Kontraktor harus secara terpisah menyusun “Bagan Pengerahan Tenaga” dan “Bagan Penyediaan Bahan” yang diperlukan. Bagan-bagan tersebut harus diperlihatkan kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuannya. Kelalaian dalam memasukkan bagan-bagan yang dimaksud dapat menyebabkan ditundanya permulaan pekerjaan. Akibat dari penundaan ini menjadi tanggung j awab Kontraktor seluruhnya. Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan patokan waktu yang telah disetujui bersama didalam menyusun bagan kemajuan pekerjaan. Demikian pula dengan pengerahan buruh dan bahan harus sesuai dengan personalia dan bahan yang ada. Bagan kemajuan pekerjaan dan S-curve sebagaimana tersebut diatas yang merupakan suatu target prestasi akan merupakan pedoman untuk mengadakan penilaian progress kerja Kontraktor atas suatu tahap maupun keseluruhan pekerjaan apakah mengalami keterlambatan, tepat pada waktunya atau lebih cepat dari yang direncanakan dan hasil dari penilaian progress kerja ini akan dikaitkan dengan pembayaran kepada Kontraktor sebagaimana dicantumkan pada syarat-syarat umum ini. Jika diperlukan maka Kontraktor wajib membuat network Planning dari kegiatan pembangunan tersebut. Pasal 17 : Rapat Koordinasi dan Rapat Lapangan.



Rapat Koordinasi 1. Rapat koordinasi diselenggarakan setidak-tidaknya 1 (satu) kali setiap bulan, dipimpin oleh Pengguna Anggaran dan atau Direksi lapangan atau Konsultan Pengawas. 2. Kontraktor harus hadir dalam rapat koordinasi yang setidaknya diwakili oleh perwakilan yang ditunjuk/berkompeten dengan pekerjaan yang ada. 3. Dalam hal berhalangan hadir maka diwajibkan untuk memperoleh ijin dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, serta menunjuk staf yang diberi kuasa sepenuhnya untuk mengambil keputusan-keputusan.


Page 15



Rapat Lapangan 1. Rapat lapangan diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin oleh Pengguna Anggaran dan Direksi lapangan. 2. Kontraktor harus hadir dalam rapat koordinasi yang setidaknya diwakili oleh perwakilan yang ditunjuk/berkompeten pekerjaan yang ada. 3. Dalam hal berhalangan hadir maka diwajibkan untuk memperoleh ijin dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, serta menunjuk staf yang diberi kuasa sepenuhnya untuk mengambil keputusan-keputusan. Pasal 18 : Laporan-laporan.



Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diwajibkan membuat catatan-catatan berupa “Laporan Harian” yang memberikan gambar dan catatan yang singkat dan jelas mengenai : 1. Tahap berlangsungnya pekerjaan, 2. Catatan dan perintah Konsultan Pengawas dan Direksi lapangan yang disampaikan tertulis maupun lisan, 3. Hal ikhwal mengenai bahan-bahan (yang masuk, yang dipakai maupun yang ditolak), mengenai keadaan pesanan barang-barang baik didalam maupun diluar negeri (pembukaan L/C, pengapalan datangnya barang dipelabuhan dan sebagainya). 4. Hal ikhwal mengenai pekerja, keadaan cuaca dan sebagainya. 5. Setiap laporan harian pada tanggalyang sama harus diperiksa dan disetujui kebenarannya oleh petugas Konsultan Pengawas. Perselisihan mengenai ini mengakibatkan dihentikannya sementara untuk diadakan pemeriksaan. 6. Berdasarkan laporan harian tersebut maka setiap minggu oleh Kontraktor dibuat “Laporan Mingguan” yang disampaikan langsung kepada Konsultan Pengawas. 7. Salah satu tembusan laporan mingguan harus selalu ditempat pekerjaan agar dapat diteliti kembali oleh konsultan Pengawas setiap saat. 8. Kontraktor diwajibkan membuat foto-foto dan kegiatan proyek dalam bagian atau tahapan yang penting sesuai petunjuk Konsultan Pengawas sebagai dokumentasi poyek. 9. Untuk setiap progress pelaksanaan pekerjaan disyaratkan dalam ukuran post card. 10.Semua biaya untuk pembuatan foto tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor. 11.Berdasarkan laporan mingguan terakhir, Kontraktor membuat “Laporan Bulanan” didalam form yang ditentukan oleh Konsultan Pengawas. Pasal 19 : Perubahan Rencana.









Atas instruksi dan persetujuan Pengguna Anggaran, Direksi lapangan atau Konsultan Perencana berhak mengadakan suatu perubahan atas rencana yang telah ada dengan memberi instruksi tertulis kepada Kontraktor untuk dilaksanakan. Dalam hal ini Kontraktor harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan instruksi tersebut. Yang dimaksud dengan perubahan tersebut adalah perubahan dari desain kualitas maupun kuantitas dari pekerjaan seperti yang tercantum dalam gambar-gambar kerja (kontrak), berupa modifikasi maupun alternatif. Perubahan tersebut termasuk penambahan, pembatalan dan atau penggantian dari suatu pekerjaan, peralatan atau standard material. Kuantitas nilai dari semua perubahan akan dihitung oleh Direksi lapangan menurut ketentuan yang berlaku didalam kontrak ini dan apabila diperlukan Kontraktor diberi kesempatan untuk mengikuti perhitungan yang dibuat. Untuk perhitungan nilai dan perubahan, metode atau cara berikut ini harus dipakai : Harga-harga yang tertera di dalam kontrak dipakai untuk menghitung nilai dari item pekerjaan yang bersifat sama,


Page 16



Untuk item pekerjaan dimana sifatnya berbeda maka harga-harga yang tertera di dalam Penawaran merupakan dasar perhitungan, sepanjang nilai yang didapat adalah wajar. Pasal 20 : Penyerahan Pekerjaan.



Penyerahan pertama harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian pemborongan, sesuai dengan penjelasan tentang waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam aanwjzing. Perpanjangan waktu penyerahan hanya dapat diterima jika alasan-alasan tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang diperkenankan dan tertulis dalam RKS. Rencana dan tanggal penyerahan pertama harus diajukan kepada Direksi lapangan dan Konsultan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal yang dimaksud, dimana Konsultan Pengawas akan mengadakan pemeriksaaan seksama atas hasil keseluruhan sesuai dengan Dokumen Kontrak. Segala perubahan yang terjadi dituangkan dalam As Built Drawing/Installed Drawing , dimana gambar tersebut diserahkan kepada Pengguna Anggaran sebelum mengajukan termijn (tagihan) prestasi pekerjaan 100 %. Hasil pemeriksaan ini akan disampaikan kepada Kontraktor. Sebelum penyerahan pertama, pemeriksaan dapat diadakan lebih dari satu kali. Pada saat-saat pemeriksaan maupun penyerahan dibuat Berita Acara. Keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan dalam mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian atau pengunduran waktu penyerahan adalah keadaan-keadaan force majeure. Keadaan force majeure yang dimaksud adalah : 1. banjir, 2. hujan terus menerus dari hari ke hari, 3. kebakaran, 4. demonstrasi dn pemogokan yang berlangsung berpengaruh terhadap jalannya pekerjaan, 5. dan keadaan lain menurut pertimbangan Konsultan Pengawas yang disetujui oleh Pengguna Anggaran. As Built Drawing harus dibuat oleh Kontraktor secara bertahap sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan untuk kebutuhan pemeriksaan setiap saat. As built drawing harus dibuat dengan gambar digital (AutoCAD) kertas A3. Dalam penyerahan pertama tersebut disertakan pula Surat Pernyataan, Sertifikat dan Surat Jaminan dari masing-masing pekerjaan yang telah dilaksanakan, sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait, berwewenang seperti misalnya Depnaker.

 

 





Pasal 21 : Penyelesian dan Masa Pemeliharaan. 

 





Setelah pekerjaan dianggap terlaksaana 100 %, maka pihak Konsultan Pengawas dan Kontraktor bersama-sama menandatangani suatu Berita Acara Penyerahan I. Bertepatan dengan ini berlangsunglah penyerahan pekerjaan pertama. Masa pemeliharaan adalah ………......…… (…………...........….) hari kalender, terhitung sejak tanggal dilakukannya penyerahan pertama pekerjaan dari Kontrsktor kepada Pengguna Anggaran. kontraktor bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki cacat-cacat maupun kekurangan-kekurangan yang timbul dalam masa pemeliharaan yang disebabkan oleh pemakaian bahan-bahan maupun kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam kontrak. Penggantian ataupun perbaikan harus dilaksanakan secepat mungkin setelah ditemukan cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan tersebut. Apabila hal ini tidak segera dilakukan, Direksi lapangan berhak untuk menunjuk pihak lain untuk melaksanakan perbaikan tersebut dan biaya untuk itu merupakan beban Kontraktor. Jika Pengguna Anggaran menganggap perlu, ia boleh mengeluarkan instruksi agar Kontraktor memperbaiki segala cacat, susut dan kesalahan lainnya yang akan timbul dalam masa


Page 17

 

pemeliharaan dan yang akan disebabkan oleh bahan-bahan dan cara-cara pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Setelah semua instruksi perbaikan selesai dilaksanakan maka dibuatkan Berita Acara. Setelah masa pemeliharaan dilampaui dan sesudah semua perbaikan-perbaikan dilaksanakan dengan baik, Konsultan Pengawas akan mengeluarkan rekomendasi mengenai selesainya pekerjaan dan perbaikan yang berarti penyerahan kedua dari pihak Kontraktor kepada Pemilik Proyek. Pasal 22 : Pekerjaan Tambah dan Kurang.







Pekerjaan tambah dan kurang sebagai akibat dari adanya perubahan rencana/desain dituangkan dalam Berita Acara tersendiri dan baru bisa dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100 % (penyerahan pertama pekerjaan). Apabila pekerjaan tambah dan kurang selesai sebelum penyerahan pertama pekerjaan, maka Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut sudah termasuk Berita Acara Tambah dan Kurang. Apabila pekerjaan tambah dan kurang selesai setelah penyerahan pertama pekerjaan, maka pengajuan pekerjaan tambah dan kurang yang dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Pertama Pekerjaan.


Page 18

BAGI AN I I SYARAT-SYARAT TEKNI S

PEKERJAAN KONSTRUKSI Umum Lingkup Pekerjaan Pekerjaan ini meliputi :  Pekerjaan kendali ketinggian (level) jalan dan letak as jalan,  Pekerjaan galian/urugan pada bagian-bagian tertentu yang ditentukan sesuai dengan gambar,  Pekerjaan struktur,  Pekerjaan lain sebagainya sesuai dengan gambar.

Pekerjaan Tanah Umum  Pekerjaan tanah, pembongkaran, pembersihan, galian, urugan dan pemadatan urugan yang termasuk dalam pekerjaan struktur atas harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum Kontraktor memulai pekerjaan struktur atas yang sebenarnya.  Pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam gambar dan mendapat persetujuan Konsultan Pengawas. Daerah yang ada harus dibersihkan dari semua benda penghambat daerah pembangunan, sampah-sampah, tonggak-tonggak, humus, lumpur.  Bekas-bekas lubang dan sumur harus dikuras diambil lumpur serta diambil tanah lembek yang ada didalamnya. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang ada hanya boleh disingkirkan setelah mendapat persetujuan Konsultan Pengawas. Tunggak-tunggak pepohonan dan jalinan-jalinan akar harus dibersihkan sampai pada kedalaman ± ½ m dibawah permukaan tanah.  Segala sisa dan kotoran yang disebabkan oleh pekerjaan-pekerjaan tanah tersebut harus disingkirkan dari daerah pembangunan oleh Kontraktor sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas.  Bahan galian dari daerah pembangunan dapat dipergunakan bila memadai untuk urugan. Bahan urugan harus bersih dari unsur-unsur perusak dan harus disetujui Konsultan Pengawas. Bilamana perlu dapat dilakukan penyelidikan laboratorium mekanika tanah yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. Segala biaya penyelidikan tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor.  Penggalian melebihi batas yang ditentukan harus dicegah. Penggalian melebihi batas yang ditentukan harus diurug kembali hingga mencapai kerataan peil yang ditetapkan dengan bahan urugan yang dipadatkan.  Toleransi pelaksanaan yang dapat diterima untuk penggalian dan pengurugan adalah ± 50 mm terhadap kerataan peil yang ditentukan.

Urugan Bahan Urugan  Bahan urugan harus dipadatkan.  Gumpalan-gumpalan tanah yang harus digemburkan dan bahan urugan tersebut dicampur dengan menggaru atau cara sejenisnya sehingga diperoleh lapisan kepadatannya sama. Setiap urugan haruslah sama dalam hal bahan, kepadatan dan kelembabannya, sebelum pengerasan dilaksanakan.  Setiap lapisan harus diarahkan pada kepadatan yang dibutuhkan dan diperiksa melalui pengujian lapangan yang memadai, sebelum dimulai dengan lapisan yang berikutnya. Bilamana bahan urugan tidak mencapai kepadatan yang dikehendaki, lapisan tersebut harus diulang dikerjakan atau diganti dan cara-cara pelaksanaan akan dihentikan guna mendapatkan kepadatan yang dibutuhkan. Jadwal pengujian akan ditentukan/ditetapkan oleh Konsultan pengawas.  Setelah pemadatan selesai, urugan tanah yang berlebihan harus dipindahkan ke tempat yang ditentukan oleh Konsultan Pengawas. Ketinggian (peil) disesuaikan dengan gambar. Sarana-sarana darurat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Spesifikasi Teknis

Page 19





Kontraktor harus membangun salauran-saluran, memasang parit-parit, memompa dan mengeringkan saluran drainase dengan layak. Semua drainase darurat harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. Pembersihan pekerjaan tanah untuk kepentingan pembuatan jalan pengangkutan tidak diperhitungkan dalam Penawaran awal. Jalan-jalan pengangkutan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontrktor.

PEKERJAAN PERKERASAN PEKERJAAN PONDASI TELFORD BATU GUNUNG Telford batu gunung merupakan lapisan struktur utama di atas lapisan perkerasan, sebagai pondasi pada konstruksi jalan. Pondasi telford batu gunung terdiri penggalian batu, pengangkutan, pemecahan, penghamparan, dan pemadatan, diatas tanah dasar yang sudah di persiapkan / dipadatkan. A. TOLERANSI UKURAN  Batu pecah di susun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ikatan konstruksi antara satu sama lain dengan ketebalan tertentu sesuai dengan gamabar rencana atau sesuai dengan yang diperintahkan oleh Direksi Teknik.  Lapisan permukaan pondasi harus diselesaikan mencapai lebar kelandaian, dan kemiringan melintang jalan seperti yang di syaratkan dalam gambar rencana, tidak boleh ada ketidakteraturan dalam bentuk dan permukaan harus rata dan seragam. Batu – batu harus dipasang berdiri dan saling mengunci.  Penyimpangan maksimum dalam kehalusan permukaan jalan di uji dengan mistar sepanjang 3,00 m yang diletakkan sejajar atau melintang jalan, selisih ukuran tidak melebihi 1,5 cm. B CONTOH BAHAN  Bahan yang digunakan untuk pondasi telford harus batu gunung tua dan semple bahan harus diserahkan kepada Direksi teknik untuk mendapatkan persetujuan pemakaian paling sedikit 14 hari sebelum pekerjaan di mulai.  Tidak boleh ada perubahan sumber pemasukan atau kualitas bahan yang dizinkan tanpa persetujuan Direksi Teknik, dan setiap perubahan demikian harus disertai tambahan contoh tanah dan hasil – hasil test lebih lanjut serta persetujuan seperti di atas. C. PERBAIKAN PEKERJAAN.  Setiap bahan pondasi telford yang tidak memenuhi spesifiksi ini apakah sudah dipasang atau belum di tolak dan di letakkan di samping sebagai bahan penimbunan atau dibuang keluar lokasi proyek sesuai yang diperintahkan oleh Direksi teknik.Setiap bagian pekerjaan lapis pondasi telford yang menunjukkan ketidakteraturan atau kerukan di karenakan penanganan yang jelek atau kegagalan kontraktor untuk memenuhi persyaratan spesifikasi, persyaratan ini harus di betulkan dengan perbaikan dan pergantian atas bahan dan biaya kontraktor sehingga memuaskan Direksi Teknik.


Page 20

RKS jalan

Recommend Documents